Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
I\
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR i 4I|bII-IND/PEV 4/ z01L TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK TNDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional lndonesia (SNl) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L yang
diberlakukan secara wajib dengan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-lND/PER/1 112010 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1)
dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri perindustrian Nomor 86/M-|ND/PERI9/2009 tentang standar Nasional lndonesia Bidang lndustri, perlu menunjuk Lembaga penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu pelek kendaraan bermotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf
a,
perlu dikeluarkan Peraturan
Menteri
Perindustrian;
Mengingat '.
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Neg ara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Neg ara Republik lndonesia Nomor 327Q;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 19BO tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan lndustri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun l g8o Nomor 23, Tambahan Lembaran Neg ara Republik lndonesia Nomor 3330);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Neg ara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4020);
Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor : 4I/M-rND/pER/ 4/ZAJ.I
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47371;
5.
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7.
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.
Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
L
Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll Periode Tahun 2009-201 4;
10.
Peraturan Menteri
11.
Peraturan Menteri
12.
Perindustrian Nomor 86/MIND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional lndonesia Bidang lndustri; Perindustrian IND/PER/1 012010 tentang Organisasi Kementerian Perind ustrian ;
Nomor
1051M-
dan Tata
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
Kerja
1201M-
IND/PER/1 112010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional lndonesia (SNl) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILA]AN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNl) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB.
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 47/w-INID/PEW + / ZALL
Pasal
1
Menunjuk:
a. Lembaga Sertifikasi Produk yang belum
terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf Peraturan Menteri untuk melaksanakan Sertifikasi Pelek Kendaraan Bermotor kategori sebagaimana tercantum pada masing-masing Lampiran dimaksud; dan
ll
b.
I
A
ini
Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B dan Lampiran ll huruf B Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian terhadap Pelek Kendaraan Bermotor katagori sebagaimana tercantum pada masing-masing Lampiran dimaksud. Pasal 2
(1) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, harus telah mengajukan proses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, lklim dan Mutu lndustri Kementerian Perindustrian.
t
(2) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki status sebagai Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini. (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan gugur demi hukum.
t
a
Pasal 3
Lembaga Sertifikasi Produk
dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
t
Laboratorium Penguji harus melaporkan hasil
kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal lndustri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, lklim dan Mutu lndustri.
Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor : 41lM-lND/P ERt4t201 1
Pasal 4
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, lklim dan Mutu lndustri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2. Pasal
S
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap
orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik lndonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 201
1
MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd
MOHAMAD S. HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 206 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal rian Perindustrian m dan Organisasi,
LAMPIRAN
I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR :41lM-lND/PERl4l2A11
RI
TANGGAL :lApril 2011
A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL 1NDONESIA (SNl) PELEK KENDARAAN BERMOTOR (SNl 1896:2008 PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N DAN O) SECARA WAJIB NO
NAMA LEMBAGA
ALAMAT
1
2
3
1
B.
LSPro Pusat Standardisasi Kementerian Perind ustrian
2
LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) * Kementerian Perind ustrian
3
LSPro Balai Riset dan Standardisasi I ndustri (Baristand) Medan Kementerian Perind ustria
-
Gedung Kementerian Perindustrian, Lt. 21 , Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta. Telp. AA-5255509, ext: 2357, Fax. 021-5265285. Jl. Sangkuriang No.14, Kotak Pos 32, Bandung 401 35. Tlp . 022-2504828, Fax . 022-2502027 Jl. Sisingamangaraja No.24, Medan 23217. Tlp. 06 1-7365379, Fax. 061 -7362830
n
LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNl) PELEK KENDARAAN BERMOTOR (SNl 1896:2008 PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N DAN O) SECARA WAJIB NO
NAMA LEMBAGA
ALAMAT
1
2
3
1
Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian
Salinan sesuai dengan aslinYa Sekretariat Jenderal Kementerian Perind ustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Jl. Sangkuriang No .14, Kotak Pos 32, Bandung 401 35. Tlp . 022-2504828, Fax . A22-2502027
MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd
MOHAMAD S" HIDAYAT
PRAYONO
LAIVIPIRAN
II
PERATURAN IVIENTERI PERINDUSTRIAN RI :41/M-rND/pERtfutzol 1 TANGGAL : 1 April 201 1
NoMtoR
A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PEruCNWNSNT,T STANDAR NASIONAL INDoNESIA (sNl) PELEK r<EntonnneN KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI TI NAMA LEMBAGA
tiilNioioR SECIiN
(sNr 46s8:2008
WNJIA
'ELEK
ALAMAT
LSPropusatstaffi
Kementerian perindustrian
9*gung Kem*n
Lt. 21 , Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 52-53, Jakarta. Telp. 021-S2SS509, ext: Z}ST, Fax" 021-5265285.
LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian perindustrian
Jl. sangkuriang No .14, Kotak Pos 32 Bandung 4A13b. Tlp . 022-2s04828, Fax. 0zz-2s02027
LSPro Balai Riset dan Standardisasi lndustri (Baristand) Medan Kementerian perind ustria
Sisingamangaraja No .24, Medan 23217. Tlp. 06 1-73Gs379, Fax. 061 -Tg62g30
{!
n
LABORATORIUM PENGUJT YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STNT\ONN NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARMN BERMOTOR (SNI +CSE,IbO8 PELEK KENDARAAN BERMoToR KATEGoRI L) sEcARA wnjra NAIVIA LEMBAGA
Laboratorium penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian
Salinan sesuai dengan aslinya ,'$.*_.-r,-rer.Si a t J e n d e ra I
ALAIVIAT
Jl. Sangkuriang No. Bandung 401 35. Tlp . 022-2504828, Fax. 022-2so20z1
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
fe'FiH,i}-,pe ri n d u st ri a n
ttd
MOHAMAD S. HIDAYAT
