";i:""tid. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Basis lndustri Manufaktur;

o.$"*tlJ'u ",r".". z

t' +:.:-:.:t;'

,

-:,i.t:.'j:,1:..i1

;; jl',' j2 { rn :J ;li Y

KEMENTERIAN PFR!NDUSTRIAN BIREKTORAT JENDERAI- BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.52 - 53 Lantai

Telp.

:

I

JAKARTA 12950 Kotak Pos:4478 JKSMG

5255509, 5252482 Fax. : 5252978

";i:""tid PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

1-2/eaM/Pr.R/8/2o1-a TENTANG

PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DI

Menimbang

REKTU R JENDERAL IN DUSTRI BASIS I NDUSTRI MANUFAKTUR,

: a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-lND/PEN412011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional lndonesia (SNl) Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja

Untuk Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNlTali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi secara Wajib;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Basis lndustri Manufaktur; Mengingat

: 1. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 143 / M Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perinduskian;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-lND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

3. Peraturan Menteri Nomor 45/M-lND/PERl4l2011 tentang Pemberlakuan

standar Nasional lndonesia (sNl) Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi,

4.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73

/

M-lND/PERll12011 tentang

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional lndonesia (SNl) Tali kawat baja dan Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi Secara Wajib; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMISECARA WAJIB.

lndustrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website http://bpkimi.kemenperin.go.id/pusat/ "

NOMOR'.

Peraturan Direktur Jenderal BIM

Nomor: L2/BaM/pER/g/2071-

Pasal

1

Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib. Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

al

24 Agustus 2o1lSTRI MANUFAKTUR

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: MenteriPerindustrian;

1. 2. MenteriPerdagangan; 3. MenteriNegara Koperasidan Usaha Kecildan Menengah; 4. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, 7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; 8. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota, 10. Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Perindustriani .,. ' 11. Kepala BalaiBesar dan Balai lndustri di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur; 13. Ketua Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) 14. Pertinggal.


Memberlakukan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan SNI Tali

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

NOMOR

TANGGAL

: i

12/BrM/pEr'/e/2o1l 24 Asustus 2011-

1. BAB 2, BAB

I

II

: :

KETENTUAN UMUM

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB TALI KAWAT BAJA DAN TALI MWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUIvII

3. BAB III : TATA CARA MEMPEROLEH DAN PENERBITAN SPPT SNI 4. BAB lV : TATA CARA PENGAMBTLAN CONTOH 5. BAB V : TATA CARA PENCANTUMAN TANDA sNI O. BAB VI : PERTIMBANGAN TEKNIS 7. BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8. BAB Vlll : PENUTUp 9. LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS : TABEL JUMLAH CONTOH KELOMPOK PRoDUK YANG DIUJI I

BERDASARMN KONSTRUKSI

RI MANUFAKTUR

: l1F,

t.\

r


PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)TALI KAWAT BAJA DAN TALI MWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 72 lB11"I/PEp"/ B /

:

2O7a

PETUNJUK TEKNIS ( JUKNIS ) PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SNI TALIKAWAT BAJA DAN TALIKAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan diberikan kepada produsen yang mampu menghasilkan Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan persyaratan SNl.

2.

Tali Kawat Baja(wire rope)adalah pintalan dari 6 sampaidengan 19 pilinan kawat baja (sfrand), yang dilapis seng atau tidak dilapis seng digunakan untuk keperluan umum, selain kabel control untuk permesinan.

3.

Tali Kawat Baja (wire rope) Untuk Minyak dan Gas Bumi adalah pintalan dari 6 sampai dengan

49 pilinan kawat baja (strand) dengan kelas (grade) tidak melebihi 2160 N/mmz, yang dilapis seng atau tidak dilapis seng, yang digunakan hanya untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi.

4.

lndustri Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi adalah industri

yang mampu memproses dan menghasilkan Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi serta minimal harus memiliki peralatan produksi sebagai berikut 1

)

:

Mesin penggulungan kawat (Winding);

2\

Mesin pemilinan (Sfranding);

3) 4)

Mesin pemintalan (C/ostng), dan Peralatan pengendalian mutu berupa alat uji tarik dengan kapasitas sesuaijenis produk yang dihasilkan.

5.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.


BAB I KETENTUAN UMUM

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 12 /BrM/pEF-/gl

:

6.

2oal

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi

Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi Secara

7.

.

Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan persyaratan SNl, 8.

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dalam negeri yang telah terakreditasi oleh KAN atau LSSMM luar negeri yang

telah terakreditasi oleh badan akreditasi

di

negara tempat lembaga dimaksud berada yang

memiliki perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan

L

MN.

Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus terhadap perusahaani Produsen yang telah memperoleh SPPT SNI atas konsistensi penerapan SPPT SNl, yang dilakukan oleh LSPro.

10.

Pertimbangan Teknis adalah Rekomendasi Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur (Dirjen BIM) Kementerian Perindustrian yang menjelaskan bahwa penggunaan Tali Kawat Baja dan atau

Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumitertentu, dikecualikan dari ketentuan pemberlakuan SNlwajib.

BAB

II

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNIWAJIB TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI

1.

SNI Tali Kawat Baja dan SNI Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi secara wajib berlaku terhadap produk dengan Nomor SNI dan Nomor Harmonized System (HS) sebagai berikut: Produk

No 1.

Tali Kawat Baja

No. SNI

No. HS

0076:2008

7312.10.10.00 7312.10.90.00 7312.90,00.00

2

Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi

0727:2008

7312.10.10.00 7312.10.90.00 7312,90.00.00


(KAN) dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap Tali

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 12 /FIr4lF.EP:l B / 2OI1

:

2.

Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi dalam kelompok Pos Tarif (HS)

yang sama dengan HS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 serta memiliki standar tersendiri

dan berbeda dengan ketentuan dalam SNI 0076:2008 dan SNI 0727:2008, tidak diberlakukan SNI Tali Kawat Baja dan SNI Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi secara wajib.

angka 1 yang dipergunakan sebagai bahan baku dan diproses lebih lanjut untuk produk tujuan ekspor tidak diberlakukan ketentuan SNI 0076:2008 dan SNI A727:2008 secara wajib. 4.

Produk sebagaimana dimaksud pada angka

2 dan 3 wajib memiliki Surat Pertimbangan Teknis

dari Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur (Ditjen

BTM)

'-1t1.t"!

5,

Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dafr g"gp pumi sebagaimana dimaksq.q paqg angka 3 hanya dapat diimpor oleh lmportir Produsen (lP) dag^tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III TATA CARA IUTIT/1PLNOIEH DAN PENERBITAN SPPT SNI

1.

Surat permohonan SPPT SNI disampaikan kepada LSPro dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal BlM.

2.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilengkapi dengan informasi mengenai perusahaan, data ekspor dan impor, jenis produk serta kapasitas produksi 3 (tiga) tahun terakhir bagi yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun serta data importir.

3.

Berdasarkan tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Direktorat Jenderal BIM melakukan evaluasi terhadap surat permohonan tersebut guna memastikan kebenaran bahwa perusahaan yang bersangkutan merupakan produsen Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi.

4.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada LSPro sebagai masukan bagi LSPro dalam penerbitan SPPT SNI dengan tembusan kepada BPKIMI sebagai Pembina LSPro.

5.

Untuk memperoleh SPPT SNI Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi, produsen wajib memenuhi ketentuan:

a.

Mengajukan permohonan SPPT SNldan melampirkan

1).

:

copy lzin Usaha lndustri (lUl) dengan lingkup usaha Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi; dan


Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada

Lampi ran

2).

i:fi :'j* ? ;')g!i,?

g?*

)t'J,, o rn

copy Surat pendaftaran atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk Tali

Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi dan/atau perjanjian lisensi serta dilengkapi surat pernyataan bahwa produsen Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi hanya menggunakan satu SPPT SNI untuk satu jenis produk. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dibuktikan dengan sertifikat SNI lS0 900'l:2008 atau revisinya serta memiliki peralatan pengendalian mutu milik sendiri sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2008.

c.

HasilproduksiharusmemenuhipersyaratanSNldengan

1) 2).

:

memperoleh Sertifikat HasilUji(SHU)dariLaboratorium Pengujidalam negeri;atau

memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dafl,.l,[boratorium penguji Negara, tempat

Laboratorium Penguji dimaksud beraQqn

{91 tqlgh ditunjuk oleh

Men(eri

Perindustrian dengan ketentuan bahwa negard ilimaksud

telah memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dibidang regulasi teknis dengan lndonesia serta Laboratorium Penguji telah melakukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan MN. 6.

Merek sebagaimana dimaksud pada angka

5

huruf

a angka 2)

merupakan milik produsen

pemohon atau merek yang dimiliki berdasarkan perjanjian lisensi dengan pemilik merek. 7.

Untuk keperluan pengujian sesuai dengan SNI Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksudkan pada angka 5 huruf c, contoh uji Tali Kawat

Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi diambil di pabrik pada proses produksi atau di gudang, dengan jenis dan jumlah contoh yang diambil mewakili semua jenis produk yang diajukan dalam permohonan SPPT

8.

SNl.

'

Setiap SPPT SNI yang diterbitkan LSPro wajib dicantumkan keterangan minimal mengenai:

a. b.

Nama dan alamat produsen; Khusus untuk SPPT SNI produk impor mencantumkan:

1)

Nama dan alamat produsen dan importir bagiTali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi lmpor yang belum memiliki kantor perwakilan di

lndonesia;atau

2) c. d.

kantor perwakilan tanpa mencantumkan nama importir bagi produsen luar negeri yang memiliki kantor penruakilan di lndonesia;

Simboldan ukuran yang memenuhi persyaratan SN|;dan Logo dan Merk produsen yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI.


b.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor : 12 lBrNr/FERl I I 2A7.7

o

Untuk dapat dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka

8, lmportir yang

bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan:

f,

copy Tanda Daftar Perusahaan; copy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP); copy Angka Pengenal lmpor (APl); bukti kerjasama dengan produsen; bukti telah melakukan importasiTali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan

Surat Pernyataan bertanggung jawab atas peredaran Tali Kawat Baja dan atau Tati Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan SNI Secara Wajib

yang bermaterai cukup dan dapat dibuktikan dengan bukti yang d

10.

ipertan ggu

n

dapat

gjawabkan.

Waktu yang diperlukan bagi setiap LSPro untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPPI N0.247|BPPI/X2008 diluar waktu proses pengujian Laboratorium

11.

Audit kesesuaian dalam rangka penerbitan SPPT SNI dilakukan LSPro yang didampingi petugas dari Direktorat lndustri Material Dasar Logam untuk memonitor secara langsung proses audit dimaksud.

12.

Pelaksanaan rapat panel atau rapat evaluasi dalam hal penerbitan SPPT SNI LSPro wajib mengundang Direktorat lndustri Material Dasar Logam.

13.

Setiap penerbitan SPPT SNI harus dilaporkan kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur selambatlambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkan.

14.

Surveilan terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LSPro sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

1.

Ruang Lingkup

Tata cara pengambilan contoh ini digunakan oleh LSPro atau Petugas Pengawas Standar di pabrik ( PPSP ) sebagai acuan untuk menentukan cara dan jumlah pengambilan contoh Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan Pengawasan Penerapan SNI di pabrik.


a. b. c. d. e.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM

Nomor: a2/BrM/pF-Rl8/2OI1,

Ketentuan

a.

-

ketentuan

Untuk memperoleh SPPT SNI

1)

Pengambilan contoh dilakukan pada proses produksi dan atau di gudang yang dilaksanakan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) berdasarkan Surat Tugas dari

2) Cara pengambilan contoh, produk yang diperiksa harus sesuai dengan SNI 0076:2008 dan SNI 0727.2008 dikelompokkan sedemikian rupa sehingga mudah diidentifikasi yang setiap kelompok dimaksud harus memiliki kesamaan dalam hal: simbol dan ukuran yang diambil sesuai dengan permohonan produsen;

3) Pengambilan contoh dilakukan secara acak;

b.

Untuk Pengawasan Penerapan SNldi Pabrik, yaitu:

1)

produk yang diperiksa harus dikelompokan sedemikian rupa sehingga mudah diidentifikasi dan setiap kelompok sedapat mungkin terdiri dari satu macam simbol dan ukuran yang dihasilkan; '

2)

PPSP berdasarkan Surat Tugas dari Direktoral Jenderal Basis lndustri Manufaktur Kementerian Perindustrian dapat bekerja sama dengan PPC dalam rangka pengawasan penerapan SNI secara wajib di pabrik.

contoh uji Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi diambil.sesuai dengan SNI 0076:2008 dan SNI 0727:2008; 4)

pengambilan contoh dilakukan secara acak; dan

petugas yang mengambil contoh harus diberi keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan tugasnya. d.

Pengiriman contoh ke Laboratorium Uji dilakukan oleh p,erusahaan untuk:

1) Permohonan SPPT SNI;dan 2) e,

Pengawasan penerapan SNI dipabrik.

Jumlah contoh diambil berdasarkan pengelompokan konstruksi dan kelas sebagaimana dikmaksud dalam tabel 1 dan tabel 2 Lampiran Petunjuk Teknis.


LSPro untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI;

Lampi ran

3.

iffi :'i:'it[T,ii]Tri?Y,

o,,

Tahapan Pelaksanaan Pengambilan Contoh, dilakukan:

a. untuk Permohonan SPPT SNI sesuai dengan prosedur LSPro; atau b. untuk Pengawasan Penerapan SNI di Pabrik sebagai berikut: 1) memberitahukan kepada pihak produsen mengenai waktu dan rencana pengambilan

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

menyiapkan Surat Tugas Pengambilan Contoh

;

Menyiapkan Berita Acara Pengambilan Contoh dan LabelContoh Uji; mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan; pengambilan contoh disaksikan oleh produsen; contoh dikemas dan diberi label kemudian Otsefi6ii Pembuatan Berita Acara Pengambilan Contoh yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, serta dicap oleh produsen;dan

contoh kemudian dikirim ke Laboratorium penguji oleh produsen dengan tanggung jawab PPSP.

BAB V

TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI

Setiap Tali kawat Baja dan Tali kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi harus diber:i penandaan SNI dan informasi lainnya pada kemasan yang sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut

a. b.

Tanda dan Nomor SNI; Nama produk;

c. Nomor produk; d. Nama perusahaan produsen; e.

Merek dan atau logo, yang telah terdaftar pada Ditjen HAKI;

f.

Bulan dan tahun pembuatan;

g. Spesifikasi (simbol dan ukuran); h. Ukuran panjang (m);

i. j.

Berat bersih (kg); dan Berat kotor (kg).

:


contoh ( sampling plan);

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 12lBtM/PF'F./812DrI

:

BAB VI PERTIMBANGAN TEKNIS

1.

Pertimbangan Teknis diberikan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang menjelaskan bahwa jenis Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi tidak wajib

a.

memiliki standar dengan ruang lingkup yang berbeda dengan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bab ll serta tercantum dalam Lampiran ll Petunjuk Teknis ini ; atau

b.

2.

sebagai komponen produk tujuan ekspor.

Pertimbangan teknis diperoleh dengan mengajukan surat pe;mohonan yang dilampiri

a.

Kelengkapan administrasi sebagai berikut

:

:

1). copy Surat lzin Usaha lndustri (lUl) atau izin sejenis untuk produsen;

2). copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3). copy Angka Pengenal lmportir Produsen (APl-P)

4). Realisasi kapasitas produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

"

5). Rencana produksi perusahaan; dan

6). Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diimpor merupakan bahan baku

/

komponen untuk produk tujuan ekspor dengan bukti yang

dapat dipertanggung jawabkan (untuk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi yang akan digunakan sebagai bahan baku produk ekspor).

7). Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi yang diproduksi di dalam negeri atau impor ,dibuktikan dengan sertifikat hasil uji sesuai standar yang bersangkutan.

b.

Khusus untuk produk yang diimpor, menyampaikan rencana impor meliputi

1)

Jenis Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas

:

Bumi sebagai

bahan

baku;

2) Jumlah kebutuhan; 3) Jadwalpelaksanaan impor; 4) Melampirkan copy Mill Certificate yang telah dilegalisir cap basah oleh produsen. 5) Khusus untuk komponen produk tujuan ekspor wajib menyampaikan foto copy bukti kontrak antara eksportir produsen dengan buyer diluar negeri.


memenuhi ketentuan penerapan SNI secara wajib apabila:

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor I2_7F]M IPE.F.I B

:

J.

/.ZAtt

Terhadap Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi yang importasinya telah berjalan sebelum peraturan ini berlaku efektif dan memasuki pabean, selain persyaratan angka2, importir yang bersangkutan wajib melampirkan dokumen BC 1.1. dan PlB.

4

Penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan setelah hasil penilaian kelayakan perusahaan yang terkait dengan ketentuan angka 2. dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen atas Tali Kawat Baja dan atau Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur

Kementrian Perindustrian menerima atau menolak untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diteriqnq (elengkapan dokumen permohonan. 6.

Perusahaan pengguna Tali Kawat Baja dan atau Tali KaWal Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi impor wajib menyampaikan copy PIB yang telah dilegalifqg,q.dan cap basah Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kepada Direkterat.Jenderal Basis lndustri Manufaktur Kementerian Perindustrian setiap kali importasi. 7.

Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur Kementerian.,Berindustrian melakukan evaluasi dan pengecekan atas kebenaran laporan realisasi impor barang,tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ..

L

Pembinaan Orn e.ngr*asan dalam rangka penerapan SfUi untuk Minyak dan Gas

Bumi

fr',

Kawat Baja dan Tali kawat Baja

secara wajib dilaksanakanolqh Direktorat Jenderal Basis lndustri

Manufaktur Kementrian Perindustrian. 2.

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan induski dalam menerapkan SNI wajib Tali Kawat Baja dan Tali kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi melalui

:

a, Sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib dan atau terdapat perubahan; b. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI;^ 3.

Dalam melaksanakan pengawasan SNI wajib

di pabrik,

Direktorat Jenderal Basis lndustri

Manufaktur Kementrian Perindushian dapat menugaskan Petugas Pengawasan Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik.

4.

Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur Kementerian Perindustrian dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung PPSP dalam melaksanakan pengawasan SNI wajib di pabrik.


5.

Lampi ran

nffi

5.

:1'l"TL'IJ:lTriuJy,.,n

Mekanisme dan prosedur pengawasan SNI wajib di pabrik terhadap Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi diatur oleh Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur Kementerian Perindustrian

6.

Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur Kementerian Perindushian melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang mendapatkan pertimbangan teknis meliputi Legalitas perusahaan

Realisasiimpor Kemampuan produsen Penggunaan bahan baku

impor

..'frir;

.r)ir BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk teknis penerapan SNlTali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi secara

wajib ini merupakan salah satu petunjuk yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

l0


a. b. c. d.

:

77 oo

0 gt

tx -oo

(c

7n 0JO

3

g

::c

3

(-

o J o

u c

lf
o J o

6' = !

o

C-+c-. =:=O '' o a $r

d = o

(cI

5r l9{

J

@ c

{

6'

Or

F

c

N

NJ

o c

N)

ro

o-

rn

o

N)

-{ C z(-

.It

C x -{

o

€,3 6

(q

F :-n *it-

g,

l.t

z

!,

.o €. c-'

o,

7

o a

5cft-rr J(n

JO lrll

o q

AE

3

e'0 d> ao ern 3r i: i trJG) Jo) l@

9)

= @

3 o

E

3

! o

=a iea Di8d "{ o

0)

!r

c

o)

= o

6

5-a do -po

E

J

T

I A) g

o J

o

A)r c o

OJ

c

a $r

o

ot: c

.,E9 T\ tr

A'

3

q

s:

6 D'r

@

Or q

O@

c @

@

OA c

Oa c

6

9r: c o

0:

=o ;=1 oro

c

o)

i=i o =6

o

OJ

E

o !)r

o Or c

a Otr c o Or c

ci

a $r c o Sr c

@

DJ c

a Sr c

o

OA c

c

o

C

Dr c

2.

o

CI'

@

C

c

0)r

o)r

o

a $r

DA c

o Or c

{N

€9 nr

Sr c

N

o.0

x

o o

'r1xo ()ot o

c

r

9.

o o

N

$r c

q $: c

q Or

a !)r

@

a 0): c

Dr c

{g

(t (^)

xq)

gt

o

DA c

@

DJ c

N

o

za 6f 0!>

-o

s* o@ os coo c.E. -

o tr f, 6

xo

U'

C'

o)r $c c

OJ

c

Bfr

J

o

o3 $.!9

c

iF

o

qr

Aa =e C)o)

f,ts =E o@

o)

I! A'

at

!t t-

c

ot-

F

V=6

o6

a

=

7ro =P

Bi

C

{ x

OJ

Eil

c

c

3

IN'

(,

@

otc

a

(tt

0): c

ID: c

2

{ u, rn

t-

C-

c

I-

o o z{ o

-x rfl

,-

o T

o x T

n

o o

cx z o o

o o

c(-

-@

{g

ut m

x o)

c]

n

a 7

x z xo za -{

cnx

TD

(,

o c)

ut

a

o

xA {B

z

3'

o AI

@

g.

a

ot

a.

C)qr

o o q

{0l

0,

cxt

x 'n (t

a

o=(o

Ol

o

x{ =

(o

0,r c

x

N

x

zd f6Ixe -(,o(o= +

cD-o

o

-{ @

(/)E I X

J

n.t =E (){

{

or N

;'o o 2.

ol

o

tr

-o

J @

o = o

EE

0)r

a or c

N'

A)

o

o

eaf

OJ (D

g d f

ea3

OJ

at N)

J

$,s @

o)s c

t,

tsE

o o Sr

a

z

1tx6) c)i@

o GI

a 0)r c

;'o xo

ai3

!

!)

o

N o 0r

6l*r

J

J

U' !)I

O)g c

o o

J

a

or c

N)

o9,

at

F

= a $r c

at

g:

ot 5,

q n

.Tt

(q

xmz

xo o !l GI

g,

qr

o)

o_$ cootE:

-

xo o a !,

GI gt

=

5


";i:""tid. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Basis lndustri Manufaktur;

Recommend Documents