KERANGKA ACUAN Diskusi Publik
Perlindungan Konsumen dari Penipuan Investasi : Implementasi Prinsip Transparansi dalam Melindungi Kepentingan Konsumen
PENDAHULUAN Proposal ini disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Maraknya penipuan berkedok investasi dalam beberapa waktu belakangan ini sehingga menjadi keprihatinan semua pihak 2. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mampu menjadi penguat upaya peningkatan perlindungan konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen 3. KNKG adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dengan salah satu tugasnya sebagai pemantau penerapan Governance di Indonesia
Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, KNKG bermaksud untuk menyelenggarakan acara Diskusi Publik dengan tema : “Perlindungan Konsumen dari Penipuan Investasi : Implementasi Prinsip Transparansi dalam Melindungi Kepentingan Konsumen”
LATAR BELAKANG Beberapa waktu belakangan ini penipuan konsumen berkedok investasi semakin marak. Ambil contoh kasus investasi emas Raihan Jewellery dan Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS). Kasus Raihan Jewellery mencuat saat beberapa investor melaporkan perusahaan itu ke kepolisian lantaran imbal bulanan yang dijanjikan seret sejak akhir 2012. Perusahaan ini menawarkan emas dengan harga 20-25 persen lebih mahal dari harga logam mulia Aneka Tambang (Antam). Sementara GTIS merupakan perusahaan yang menawarkan skema investasi berbalut emas batangan. Pemilik Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) Taufiq Michael Ong dikabarkan kabur dari Indonesia. Terkait dengan kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk satgas untuk mengusut terjadinya kasus penipuan investasi emas GTIS, yang terdiri dari aparat kepolisian, Bank Indonesia (BI), OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Di ranah online penipuan juga marak terjadi, yang baru saja terungkap adalah kasus penipuan melalui media online berkedok investasi. Melalui situs www.pandawainvesta.com, korban diajak menanamkan uangnya dalam investasi Forex, dengan menjanjikan keuntungan sebesar 50%, 70%, 100% bahkan 300% dari nilai yang diinvestasikan. Kasus yang terbaru adalah kasus Graha Arta Mas Abadi (GAMA) yang menjanjikan bunga sebesar 2 hingga 2,5 persen dari nilai investasi. Polanya hampir sama, pada awalnya pembayaran bunga berjalan lancar, namun belakangan malah tidak memenuhi kewajibannya sama sekali kepada nasabah.
LATAR BELAKANG Meskipun sudah banyak sekali kasus penipuan investasi yang terbongkar dan dipublikasikan, namun nampaknya masyarakat masih tetap saja terkena penipuan semacam ini. Hal ini tentu saja mengundang keprihatinan berbagai pihak yang terkait, termasuk regulator. Berbagai upaya yang dilakukan oleh regulator maupun pihak terkait lainnya dalam melakukan edukasi konsumen nampaknya belum berhasil mencegah modus penipuan dengan kedok investasi. Masyarakat masih dengan mudah terbuai dengan hanya diiming-imingi bunga besar. Hal ini bahkan tidak hanya terjadi dalam hal investasi, dalam memilih bank juga demikian halnya. Calon deposan lebih cenderung memilih bank dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), meskipun sosialisasi mengenai penjaminan simpanan sudah sangat intens dilakukan dalam berbagai media cetak maupun elektronik.
Jika dilihat dari payung regulasi, perlindungan konsumen sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menganut 5 (lima) asas, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Namun demikian UU ini dipandang belum memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, karena dalam kenyataannya keberadaan regulasi itu sering diabaikan banyak pihak.
LATAR BELAKANG Salah satu yang bisa menjadi sarana untuk meningkatkan perlindungan konsumen adalah menerapkan prinsip transparansi dalam setiap aktifitas yang dijalankan perusahaan. Idealnya, dalam menyampaikan penjelasan produk, perusahaan harus menyampaikan secara detil dan transparan kepada calon konsumen untuk membuktikan bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan dari calon konsumen. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 3 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah “Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi” Sebagai otoritas yang baru saja berdiri, OJK sangat berkepentingan dalam hal perlindungan konsumen, terlebih lagi mayoritas penipuan dilakukan dalam ranah sektor keuangan, yang merupakan area pengawasan OJK. Keseriusan OJK dalam perlindungan konsumen tercermin dari ditunjuknya salah satu Anggota Dewan Komisioner untuk membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Apakah regulasi yang ada mampu melindungi konsumen dari tindakan tidak terpuji seperti penipuan? Bagaimana kepastian dan penegakan hukum bagi konsumen yang dirugikan? Metode dan sistem edukasi seperti apa yang paling sesuai dengan karakter konsumen Indonesia? Diskusi Publik kali ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan berbagai pertanyaan lainnya yang mengemuka seiring dengan maraknya penipuan akhir-akhir ini.
TUJUAN DAN OUTPUT TUJUAN Tujuan umum kegiatan Diskusi Publik ini adalah untuk memahami regulasi dan implementasi perlindungan konsumen serta kaitannya dengan prinsip transparansi dalam rangka melindungi kepentingan konsumen TUJUAN KHUSUS/OUTCOME 1. Mendapatkan gambaran komprehensif mengenai regulasi perlindungan konsumen dan implementasinya di lapangan 2. Mengetahui rencana strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam edukasi dan perlindungan konsumen 3. Memahami urgensi penegakan prinsip transparansi dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen 4. Menghasilkan rekomendasi mengenai penguatan perlindungan konsumen dan metode edukasi yang sesuai dengan karakter konsumen Indonesia
KERANGKA KERJA
RENCANA PELAKSANAAN Berdasarkan latar belakang serta tujuannya, maka seminar akan membahas mengenai: 1. Regulasi dan implementasi perlindungan konsumen 2. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konteks perlindungan konsumen 3. Rencana strategis OJK dalam hal edukasi dan perlindungan konsumen 4. Metode sosialisasi dan edukasi konsumen yang paling sesuai dengan karakter konsumen Indonesia
Waktu dan tempat pelaksanaan : Kamis, 16 Mei 2013 Pukul 09.00 – 14.00 WIB Hotel JS Luwansa, Rapha Room, Kuningan, Jakarta Selatan Jumlah peserta ditargetkan 100 orang
KERANGKA KERJA RUNDOWN ACARA
09.00 – 09.10
Pembukaan
09.10 – 09.25
Keynote Speech oleh Ibu Kusumaningtuti S. Soetiono – Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
09.25 – 12.30
Diskusi Publik “Perlindungan Konsumen dari Penipuan Investasi : Implementasi Prinsip Transparansi dalam Melindungi Kepentingan Konsumen”
Pembicara I
: Anto Prabowo – Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
Pembicara II
: Tulus Abadi – Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Pembicara III : Sukardi Silalahi – Direktur Konsumer Relation PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Moderator
: Yunus Husein – Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance
12.30- 13.30 Makan Siang
KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE Gd. Arthaloka, Suite GF 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 , Jakarta 10220 Telp. (021) 2514041/42, Fax. : (021) 2511579/80 Website : www.knkg-indonesia.com
For a better...
Governance
