TANGGUNG JAWAB PT KARYA AGUNG DEWATA SEBAGAI DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh: Ni Luh Gede utami kasih Suatra Putrawan Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Absctract Writing is about the respondibility PT Karya Agung Dewata as a developers to the consumer in terms of consumer protection laws. This paper aims to determine the responsibility of the developer to the consumer and the efforts made by the consumer if the house is not submitted according to the agreement, and to implement Tri Dharma college students. This study describers the settlement of disputes between consumers and developers. Based on the provisions of the law of consumer protection effert are not in accordance with the agreement that is the condition of the house is not in accordance with the contents of the agreement, consumers complain of home improvement and redress, and no responsibility developer in the field of housing that the developer is also responsible for hidden defects on house and asked for compensation. Keywords :Housing, Adverse consumers, Consumer protection. Abstrak ` Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab PT Karya Agung Dewata sebagai developer terhadap konsumen ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab developer terhadap konsumen dan upaya yang dilakukan konsumen apabila rumah yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskritif. Penelitian ini menggambarkan tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dengan developer. Berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen ada upaya yang tidak sesuai dengan perjanjian yaitu kondisi rumah tidak sesuai dengan isi perjanjian, konsumen melakukan komplain perbaikan rumah dan menuntut ganti rugi, serta ada tanggung jawab developer dalam bidang perumahan yaitu developer juga bertanggungjawab terhadap cacat tersembunyi pada rumah dan minta ganti rugi. Kata Kunci :Perumahan, Merugikan Konsumen, Perlindungan Konsumen.
1
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin pesat, tuntutan akan tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat juga mengalami peningkata. Perumahan merukapan salah satu kebutuhan dasar manusia (basic need) yang telah ada, seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Pihak swasta yang dalam hal ini adalah developer sebagai mitra pemerintah ikut berperan dalam memenuhi penyediaan perumahan baik di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pemasaran yang dilakukan developer sangat tendensius, sehingga tidak jarang informasi yang disampaikan itu ternyata menyesatkan (misleading information) atau tidak benar, padahal konsumen sudah terlanjur menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pengembang, atau bahkan sudah akad kredit dengan pihak Bank pemberi kredit pemilikan rumah. Secara umum, posisi konsumen perumahan lemah dibandingkan dengan pengembang, baik dari segi social ekonomi, pengetahuan teknis maupun dalam mengambil upaya hokum melalui institusi pengadilan, sehingga konsumen sering tidak mrnyadari haknya telah dilanggar oleh pengembang. Merebaknya masalah perumahan dalam bisnis property atau perumahan, pada dasarnya diawali dengan adanya ketidaksesuaian antara apa yang tercantum dalam brosur iklan berupa informasi produk, dengan apa yang termuat dalam perjanjian jual beli yang ditandatangani konsumen. Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat yang dijanjikan kepada konsumen pada saat promosi penjualan rumah tidak di penuhi.1 Dari hasil penelitian di PT Karya Agung Dewata yaitu berusaha memberikan produk perumahan berupa kavling siap bangun dan perumahan subsidi pemerintah. Produk semacam ini, diharapkan kualitas bnagunan menjadi sebagaimana yang diinginkan, karena akan terjadi control bersama antara developer dengan pembeli pada saat atau proses pembangunan berlangsung. Berdasarkan hal diatas penulis bermaksud untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Tanggung Jawab PT Karya Agung Dewata Sebagai Developer Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen
1
Erwin Kallo Dkk, 2006,” Kolom Konsultasi dan Arsitektur”, Majalah Idea, Edisi 27 Nomor 3, April 2006, hal.44.
2
1.2. Tujuan Tujuan karya ilmiah ini untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dari pihakPT. Karya Agung Dewata mengenai upaya yang dilakukan konsumen apabila rumah yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian dan tanggung jawab developer terhadap konsumen. Dan untuk membuat study mahasiswa dalam bidang ilmu hukum untuk mencapai gelar sarjana. Di samping itu juga untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
II. ISI MAKALAH 2.1. Metode Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskritif (Penggambaran). Penelitian ini dilakukan di PT Karya Agung Dewata. Jenis pendekatan yang dipergunakan Pendekatan Perundang-undangan. 2.2
Hasil Penelitian dan Pembahasan
2.2.1.Upaya yang dilakukan oleh konsumen apabila rumah yang diserahkan tidak sesuai dengan perjanjian Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengertian Perusahan Pembangunan Perumahan. Perusahan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas social yang diperlukan oleh masyarakat pehuninya. Developer sendiri dapat dibagi 2 yakni developer perumahan bersubsidi dan developer perumahan biasa. Developer juga memiliki prinsip-prinsip tanggung jawab yaitu: prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability), prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 3
satuorang atau lebih. Menurut Purwahid Patrik, bahwa perjanjian adalah: perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hokum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hokum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbale balik.2 Berdasarkan keterangan dari Ibu Anastasia Sari Wijayanti, beserta para staf karyawannya, bahwa perjanjian yang biasanya dilakukan oleh developer dengan konsumen yaitu melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis dan hanya menunjukan brosur, spesifikasi bangunan dan proses pengerjaan dilapangan. Terkait dengan rumah yang di bnagun oleh PT. Karya Agung Dewata sering terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang telah di perjanjikan dengan konsumen. Banyak permasalahn yang menyangkut ketidaksesuaian berupa jadwal penyerahan rumah yang molor, walaupun gambar arsitektur sudah sesuai dengan permintaan konsumen tetapi berbeda dengan proses pengerjaan di lapangan, dan spesifikasi teknik bangunan, kualitas bangunan tidak sesuai perjanjian, serta fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas pemasangan air, instalasi listrik dan sarana dan prasarana lingkungan, mauoun masalah legalitas seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat rumah.
2.2.2 Tanggung jawab PT. Karya Agung Dewata sebagai developer dalam bidang perumahan Dalam PT. Karya Agung Dewata sebagai developer pernah mengalami pengaduan dari konsumen atas adanya kerusakan pada perumahan. Kerusakan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya developer dalam mengerjakan pembangunan rumah. Kerusakan pada perumahan yang pernah terjadi dan diadukan konsumen sebagai berikut: Genteng bocor, aliran listrik mati/ rusak, aliran air mati/ rusak, pralon pecah, cat tembok tidak rata, pipa air merembes, kran air rusak, kusen tergores/ rusak/ patah, lantai retak/ pecah/ turun, plesteran pecah/ retak, plafon pecah/ retak, talang bocor, retak rambut pada tembok, fondasi turun. Jadi PT. Karya Agung Dewata membatasi jangka waktu untuk bertanggung jawab atas adanya kerusakan pada perumahan yang di temukan oleh konsumen setelah 2
Patrik Purwahid, 1998, Hukum Perdata ii, jilid I,Eresco, Bandung, hal. 1-3.
4
penyerahan rumah terjadi. Pembatasan tanggung jawab oleh developer atas adanya pengaduan kerusakan oleh konsumen dituangkan PT. Karya Agung Dewata dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan. Penetapan batas waktu untuk bertanggung jawab secara sepihak oleh penjual tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.3 Dalam terjadinya kerusakan dalam perumahan, seperti penyerahan rumah yang molor, adanya atap yang bocor akibat genteng yang pecah dan rumah tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka PT. Karya Agung Dewata (developer) selalu berusaha untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan tersebut agar pihak konsumen tidak selalu merasa dirugikan seperti apa yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terkait tentang tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan melalui perjanjian yang khusus dibuat para pihak (PT Karya Agung Dewata) yang isinya antara lain mengenai ketentuan ganti rugi, jangka waktu pengaduan klaim dan penyelesaian sengketa. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa segala upaya yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hokum kepada konsumen. Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana preventif guna mewujudkan perlindungan konsumen dengan berdasarkan atas hak-hak yang juga dimiliki manusia. III. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Upaya yang dilakukan oleh konsumen apabila rumah yang diserahkan tidak sesuai dengan isi perjanjian yaitu terkait rumah, konsumen mengecek kondisi rumah tersebut, apabila tidak sesuai dengan perjanjian, konsumen bisa melakukan 3
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal.59.
5
pembicaraan terlebih dahulu kepada pemborong dilapangan untuk memperbaikinya, kalau tidak ada tanggapan dari yang mengerjakan maka konsumen langsung mendatangi kantor PT. Karya Agung Dewata untuk melakukan complain perbaikan rumah tersebut dan menuntut ganti rugi. Terkait sertifikat dan ijin mendirikan bangunan. 2. Tanggung jawab PT. Karya Agung Dewata sebagai developer dalam bidang perumahan yaitu maka tanggung jawab PT. Karya Agung Dewata yaitu developer tidak hanya terbatas pada apa yang tercantum pada perjanjian tersebut, tetapi lebih dari itu, developer juga harus bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi pada rumah dan minta ganti rugi. DAFTAR PUSTAKA Erwin Kallo Dkk, 2006, Kolom Konsultasi Hukum dan Arsitektur. Majalah Idea, Edisi 27 Nomor 3, April 2006 Purwahid Patrik, 1998, Hukum Perdata II, jilid I, Eresco, Bandung Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen ,Grasindo, Jakarta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 19999 tentang Perlindungan Konsumen
6
