Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Candi Muarajambi Yang Berpotensi Sebagai World Cultural Heritage. Oleh: Rahayu Repindowaty Harahap 1 ABSTRAK

Majalah Hukum Forum Akademik

Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Candi Muarajambi Yang Berpotensi Sebagai World Cultural Heritage Oleh: Rahayu Repindowaty Harahap1

ABSTRAK Warisan Dunia yang di dalamnya meliputi warisan budaya dan warisan alam, merupakan milik umat manusia seluruh dunia yang tidak ternilai harganya, dan mempunyai peranan yang sangat besar, bagi sejarah, kebudayaan, maupun ilmu pengetahuan. Perlindungan warisan budaya dan warisan alam dunia diatur dalam Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1989. Di Indonesia, salah satu situs yang berpotensi untuk menjadi warisan dunia terdapat di Propinsi Jambi yaitu Kawasan Percandian MuaraJambi yang merupakan peninggalan Kerajaan Melayu Kuno dan satu-satunya peninggalan masa Hindu-Budha yang terluas di Indonesia. Kawasan Percandian MuaraJambi telah didaftarkan oleh Pemerintah ke UNESCO dan telah masuk dalam Tentative List UNESCO Nomor: 5465 kategori Budaya dalam usulan nominasi World Heritage sebagai Karya Adi Luhung (Outstanding Universal Value). Dengan terwujudnya Kawasan Percandian MuaraJambi sebagai Kawasan Strategis Nasional dan masuk ke dalam Tentative List UNESCO maka upaya pelestarian dan pengelolaan menjadi lebih terarah dan berkesinambungan sehingga nilainilai universalnya dapat dipertahankan dan dapat menjadi Warisan Budaya Dunia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warisan Dunia, Candi Muarajambi.

A. Pendahuluan. Warisan Dunia yang di dalamnya meliputi warisan budaya dan warisan alam, merupakan milik umat manusia seluruh dunia yang tidak ternilai harganya, dan mempunyai peranan yang sangat besar, bagi sejarah, kebudayaan, maupun ilmu pengetahuan. Pengaruh lingkungan baik yang bersifat hayati maupun non hayati, kondisi kelestarian suatu situs warisan dunia dapat terancam, mengalami proses degradasi, dan bahkan dapat mengalami kehancuran yang bersifat fatal.

1

Dosen Fakultas Hukum Uniersitas Jambi.

78


Oleh karena itu, perawatan dan perlindungan warisan dunia merupakan kewajiban kita semua sebagai umat manusia, agar keberadaannya tetap dapat diwariskan secara turun temurun kepada generasi penerus kita. Badan internasonal yang menangani masalah warisan dunia adalah UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi ini adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar Negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki.2 Perlindungan warisan budaya dan warisan alam dunia diatur dalam suatu konvensi yaitu Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (selanjutnya disebut Konvensi Warisan Dunia), ditandatangani pada Sidang Umum UNESCO ke-17 yang diselenggarakan di Paris, Perancis, pada tanggal 16 Nopember 1972, dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 6 Juli 1989. Peninggalan budaya dan alam disuatu Negara dapat diakui sebagai warisan dunia bila memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value). Nilai universal luar biasa dimaknai sebagai memiliki nilai-nilai dari segi budaya dan/atau alam yang sangat luar biasa (exceptional) sehingga melampaui batas nasional serta memiliki arti penting bagi generasi sekarang maupun yang akan datang bagi seluruh umat manusia.3 Pencantuman sebuah situs ke dalam daftar warisan dunia mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Konvensi Warisan Dunia yaitu terdapat dalam Alinea 77 dari Garis Panduan Operasional untuk implementasi Konvensi Warisan Dunia (Operational Guidelines for the

2

Artikel 1 konstitusi UNESCO. Soeroso MP, 2008, Pengelolaan Warisan Budaya Dunia di Indonesia, Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah Purbakala Bintek.WarisanDunia,BalaiKonservasiPeninggalanBorobudur.www.gugunborobudur.wordpress.c om. 3

79


Implementation of the World Heritage Convention) yang menetapkan 10 (sepuluh) kriteria sebuah situs dianggap memiliki nilai universal yang luar biasa.4 Kawasan Percandian MuaraJambi yang telah didaftarkan oleh Pemerintah ke UNESCO untuk menjadi salah satu warisan dunia memang memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value) karena memenuhi beberapa syarat yang terdapat dalam Alinea 77 dari Garis Panduan Operasional untuk implementasi konvensi warisan dunia (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention). Hal ini terlihat dari temuan tinggal budaya dan lingkungan yang masih utuh dan terjaga yang telah dipelihara oleh masyarakat lokal. Kawasan ini juga didukung lingkungan alam dan sosial yang masih terjaga dengan baik.5 Perlindungan dan pengelolaan warisan dunia dan situs-situs prasejarah di Muara Jambi sangat penting dilakukan mengingat besarnya kekayaan budaya yang dimiliki dan kekayaan budaya tersebut memang berpotensi untuk diajukan sebagai warisan dunia. B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirinci permasalahan dalam penelitian ini: 1. Bagaimana perlindungan hukum internasional dan nasional terhadap Warisan Dunia (World Heritage)? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan situs Candi MuaraJambi layak untuk dikategorikan sebagai World Cultural Heritage?

C. Pembahasan 1. Perlindungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Terhadap Warisan Dunia (World Heritage) Proses umum dalam melindungi sebuah situs warisan dunia adalah konservasi.6 Konservasi berarti semua proses dalam rangka memelihara dan

4

UNESCO dan Institute For Taourism Study (IFT). Macao SAR. 2007, Pemandu Khusus Warisan Budaya Program Pelatihan Dan Sertifikasi Pada Situs Warisan Dunia UNESCO, Architectural Conservation Programme (ACP), The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, hal 2-7 unit 2. 5 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, 2012, Kawasan Percandian MUARAJAMBI. 6 Piagam Burra, 1999, ICOMOS Australia.

80


menjaga sebuah situs untuk mempertahankan signifikasi budayanya. Signifikasi budaya berarti nilai estetika, sejarah, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi masa lampau, masa kini dan masa depan.7 1.1. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Dunia Perlindungan hukum yang utama terhadap warisan dunia terdapat dalam World Heritage Convention dan Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Didalam Bab II konvensi tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum nasional dan internasional terhadap warisan budaya dan alam dunia. Perlindungan hukum tersebut juga dapat diartikan sebagai kewajiban Negara-negara anggota konvensi untuk memberikan perlindungan bagi warisan dunia khususnya yang ada di wilayah Negaranya. World Heritage Convention adalah perjanjian internasional komprehensif dan luas tentang perlindungan warisan budaya dan alam. Konvensi menetapkan sistem identifikasi, presentasi, dan pendaftaran dalam Daftar Internasional Kekayaan Budaya dan situs-situs alam yang luar biasa nilai universalnya.8 Tujuan Negara meratifikasi World Heritage Convention merupakan kepedulian Negara Pihak untuk memberikan perlindungan hukum internasional bagi warisan dunia yang ada diwilayahnya. Adanya suatu kategori situs yang memiliki nilai yang luar biasa dan karena itu menjadi warisan dunia, maka perlindungan dan tanggung jawabnya menjadi subyek dari upaya-upaya internasional. Berdasarkan Pasal 7 World Heritage Convention, perlindungan internasional terhadap warisan dunia dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, pertama dengan pembentukan Sistem Kerjasama Internasional dan yang kedua dalam bentuk Bantuan Internasional. Sistem kerjasama internasional diartikan bahwa masyarakat internasional harus berpartisipasi dalam perlindungan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal melalui penyediaan bantuan kolektif. Konvensi juga menetapkan prosedur dan saluran melalui mana Negara Pihak 7

UNESCO dan Institute For Taourism Study (IFT), Macao SAR. 2007, Pemandu Khusus Warisan Budaya Program Pelatihan Dan Sertifikasi Pada Situs Warisan Dunia UNESCO, Architectural Conservation Programme (ACP), The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, hal 3-3 unit 3. 8 Francesco Francioni, Federico Lenzerini, 2008, Reviews, Oxford Commentaries In International Law, The 1972 World Heritage Convention A Commentary, Oxford Unifersity Press, http://www.oup.com/uk, 29-03-2010.

81


dapat meminta bantuan internasional untuk situs warisan alam atau budaya di dalam wilayah mereka. Lebih lanjut, konvensi juga mendirikan dana untuk Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia yang disebut "World Heritage Fund", yang berfungsi sebagai dana perwalian dari mana Komite Warisan Dunia dapat mengalokasikan dana. Setiap Negara pihak pada konvensi harus menyumbangkan saham ke Dana Warisan Dunia sehingga dapat menyediakan bantuan keuangan internasional, bantuan teknis dan ilmiah, peralatan, perlengkapan, menuju perlindungan situs warisan dunia. Dana bantuan internasional dijelaskan dalam Konvensi Warisan Dunia artikel 13 (1), 13 (2), dan 19-26, yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada Negara pihak dari Konvensi Warisan Dunia bertujuan untuk membantu mereka melindungi warisan budaya atau warisan alam dunia yang terletak di wilayah mereka dan tertulis di daftar warisan dunia, daftar warisan dunia dalam bahaya atau daftar tentative mereka. Komite Warisan Dunia mengalokasikan bantuan internasional melalui Dana Warisan Dunia dan prioritas diberikan kepada sifat-sifat yang paling terancam. Contoh bantuan internasonal yang pernah diterima oleh Indonesia dari UNESCO adalah bantuan dalam bentuk dana dan kerjasama teknis untuk perbaikan Candi Prambanan yang rusak akibat gempa bumi 27 Mei 2006. Dalam usaha perlindungan dan pelestarian warisan dunia, Konvensi Warisan Dunia tidak mencantumkan adanya sanksi pidana terhadap upaya-upaya pelanggaran atau kejahatan terhadap warisan dunia. UNESCO tidak mempunyai jangkauan hukum atas penguasaan terhadap suatu situs warisan dunia, kecuali sebagai penyandang dana dan penasehat konservasi bagi Negara peserta. Perlindungan pidana diserahkan pengaturannya kepada perundangan nasional Negara Pihak.

Sanksi

yang bisa dilakukan

UNESCO adalah

dengan

mencabut/mengeluarkan status situs tersebut dari Daftar Warisan Dunia, bila situs warisan dunia tidak terjaga dengan baik yang mengakibatkan hilangnya ciri-ciri khusus yang mendukung warisan tersebut sebagai warisan dunia.

82


1.2. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Warisan Dunia Meskipun gagasan tentang perlindungan internasional yang diwujudkan dalam daftar warisan dunia dan bantuan internasional, termasuk penciptaan Dana Warisan Dunia, World Heritage Convention sepenuhnya mengakui kedaulatan nasional dimana budaya dan warisan alam itu berada. Negara tersebut memegang tanggung jawab pertama untuk pengamanan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap mereka sendiri. Tanggung jawab nasional ini tampak jelas dari teks Pasal 4 dan 5 dari World Heritage Convention, yang menyatakan bahwa pihak dalam konvensi harus memastikan langkah-langkah aktif untuk perlindungan, pelestarian dan presentasi warisan budaya dan alam mereka. Sebagai kewajiban minimal mereka harus bekerja membuat kebijakan perlindungan, mensetup layanan, mendorong penelitian dan mengadopsi hukum yang tepat, ilmiah, teknis, administratif dan ukuran finansial. Perlindungan hukum nasional terhadap warisan dunia adalah masuk dalam kategori perlindungan hukum Benda Cagar Budaya/situs. Peraturan perundangan yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya (BCB) di Indonesia adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. (selanjutnya disingkat UU No. 5 Th.1992 tentang BCB). Dalam UU No. 5 Th. 1992 Tentang BCB, yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah :9 a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan

9

Pasal 1 (huruf 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

83


Sedangkan Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda

cagar

budaya

termasuk

lingkungannya

yang

diperlukan

bagi

pengamanannya.10 Perbedaan situs warisan dunia dengan warisan nasional atau (di Indonesia disebut BCB) adalah situs warisan dunia yang ada di Indonesia pastilah tergolong sebagai BCB karena memenuhi kriteria Pasal 1 dan 2 UU No. 5 Th 1992 serta pasti mendapatkan perlindungan nasional berdasarkan Undang-Undang tersebut, akan tetapi tidak semua situs BCB yang ada di Indonesia tergolong menjadi warisan dunia. Hanya situs BCB yang mempunyai nilai universal yang luar biasa dan memenuhi kriteria berdasarkan garis panduan implementasi konvensi warisan dunia lah yang dapat mandapat predikat warisan dunia. Jadi perlindungan hukum nasional warisan dunia adalah masuk dalam kategori perlindungan hukum BCB/situs yang terdapat dalam UU No. 5 Th. 1992. Upaya perlindungan dan pemeliharaan BCB/situs berpedoman pada ketentuan tentang penanganan BCB sebagaimana termuat dalam UU No. 5 Th 1992 tentang Benda Cagar Budaya pada Bab IV Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Sedangkan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan BCB/situs tertuang dalam Bab V Pasal 18 ayat (3) adalah sebagai berikut : “Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan BCB dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Tahun 1993 diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang BCB. Dari ketentuan dan peraturan tersebut maka dalam pengolahan perlindungan dan pemeliharaan situs beserta BCB-nya secara teknis dilakukan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Pasal 23 ayat (1) “perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran ; ayat (2) “Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur 10

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

84


batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan ; ayat (3) Batasbatas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistim pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan”. Selain UU dan PP tersebut di atas pada tahun 1995 diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang pelestarian BCB dan situs, yaitu : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1995 Tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 Tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan Situs e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan Situs Kebijakan yang lebih operasional tentang pemeliharaan BCB dan Situs tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan BCB. Serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM..17/HK..001//MKP-2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pasal 341, 350, 351, 352, dan 353 yaitu mengatur tentang tugas dan fungsi Direktorat Peninggalan Purbakala dalam melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan benda cagar budaya dan situs.11

11

Sub Direktorat Konservasi-Direktorat Peninggalan Purbakala, 2009, Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB) Dan Situs, http://www.budpar.go.id, diakses 24-02-2010.

85


2. Faktor-faktor Yang Menjadikan Situs Candi MuaraJambi Layak Untuk Dikategorikan Sebagai Warisan Budaya Dunia (World Cultural Heritage). 2.1. Nilai Penting Kawasan Percandian MuaraJambi Sebagai Kawasan Strategis Nasional. Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Muara Jambi terdapat Kawasan Percandian MuaraJambi yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Melayu Kuno dan satu-satunya peninggalan masa Hindu-Budha (abad 7-14 M) yang terluas di Indonesia. 12 Terdiri dari 82 reruntuhan bangunan kuno, diantaranya 7 (tujuh) buah kompleks bangunan candi telah dibuka dan dilakukan penanganan pelestarian secara intensif, yakni Candi Gumpung, Candi Tinggi I, Candi Tinggi II, Candi Kembar Batu, Candi Astano, Candi Gedong I, Candi Gedong II, dan Candi Kedaton. Tinggalan lain berupa kanal-kanal kuno yang dibuat untuk protection system dan transportasi di dalam kawasan percandian. Kawasan ini juga didukung lingkungan alam dan sosial yang masih terjaga dengan baik.13 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.14 Melihat Peraturan Pemerintah tersebut maka Kawasan Percandian MuaraJambi dapat dimasukkan dalam Kawasan Strategis Nasional. Hal ini sesuai dengan 6 (enam) kriteria Kawasan Strategis Nasional berdasarkan kepentingan sosial dan budaya yaitu: 1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional 2. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa 12

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, 2012, Kawasan Percandian MUARAJAMBI. Wawancara dengan Bapak Drs. Ujang Haryadi selaku Kabid Sejarah PurbakalaDisbudpar Propinsi Jambi, tanggal 27 Agustus 2013. 14 Pasal 1 Urutan 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 13

86


3. Merupakan aset nasional atau internasional yang dilindungi dan dilestarikan 4. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional 5. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya

2.2. Nilai Penting Kawasan Percandian MuaraJambi Sebagai Warisan Budaya Dunia (World Cultural Heritage). Peninggalan budaya dan alam disuatu Negara dapat diakui sebagai warisan dunia bila memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value). Kawasan Percandian MuaraJambi telah didaftarkan oleh Pemerintah ke UNESCO dan telah masuk dalam Tentative List UNESCO Nomor: 5465 kategori Budaya dalam usulan nominasi World Heritage sebagai Karya Adi Luhung (Outstanding Universal Value). Kawasan Percandian MuaraJambi memenuhi 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) kriteria sebuah situs dianggap memiliki nilai universal yang luar biasa yang diatur dalam Alinea 77 dari Garis Panduan Operasional untuk Implementasi Konvensi Warisan Dunia yaitu pada point 2,3, dan 5 sebagai berikut:15 i. Menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia hubungan penting pertukaran nilai-nilai kemanusiaan dalam jangka waktuu tertentu, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lansekap. Kawasan Percandian MuaraJambi menggambarkan pertukaran nilai budaya dan kemanusiaan dalam sebuah jangka waktu antara masa budaya Hindu-Budha di Indonesia khususnya di Jambi. Dalam istilah teknologi dan arsitektur, struktur menggambarkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang mulai dari pemilihan lokasi, metode pembangunan candi dan tata guna lahan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan lingkungan kawasan percandian. Kawasan MuaraJambi yang terletak di tanggul alam Sungai Batanghari dan merupakan daerah rawan banjir telah ditata kembali menjadi daerah yang baik untuk ritual peribadatan dan pemukiman pada masa itu. ii. Memiliki keunikan atau sekurang-kurangnya pengakuan luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradapan yang masih berlaku maupun yang telah hilang. 15

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, 2012, Kawasan Percandian MUARAJAMBI.

87


Kawasan Percandian MuaraJambi merupakan bukti peradapan yang dibangun pada masa Kerajaan Melayu Kuno sekitar abad ke 7-14 Masehi (pada masa Hindu-Budha di Jambi). v. Memberikan contoh luar biasa tentang pemukiman tradisional manusia, tata guna tanah, atau tata guna kelautan yang menggambarkan interaksi budaya (atau sebagai budaya), atau interaksi manusia dengan lingkungan, terutama ketika pemukiman tersebut menjadi rentan karena dampak perubahan yang menetap (irreversible). Dari sudut pandang arsitektur Kawasan Percandian MuaraJambi merupakan struktur khas pada masa Hindu-Budha di Sumatera sekitar abad 7-14 Masehi yang terdiri dari 82 reruntuhan bangunan kuno dimana 7 (tujuh) diantaranya telah dibuka dan diberikan tindakan konservasi intensif. Dengan terwujudnya Kawasan Percandian MuaraJambi sebagai Kawasan Strategis Nasional, upaya pelestarian dan pengelolaan menjadi lebih terarah dan berkesinambungan sehingga nilai-nilai universalnya dapat dipertahankan. Upaya tersebut akan sangat bermanfaat dan mempunyai pengaruh besar dalam memajukan ilmu pengetahuan, budaya, sejarah, dan nilai arkeologi yang terkandung dalam kawasan ini. Selain itu peran serta masyarakat yang mempunyai ikatan kuat baik psikologis, sosiologis dan historis dengan kawasan menjadi aset yang seharusnya memberikan nilai balik kepada masyarakat. Adanya harmonisasi antara pelestarian oleh lintas sektor dan kekuatan sosial budaya dan peran serta masyarakat sehingga termujudnya Kawasan Strategis Nasional yang benar-benar memberikan arti strategis bagi daerah Jambi, khususnya masyarakat sekitar. Hal ini akan menjadi dasar yang kuat untuk menjadikan Kawasan Percandian MuaraJambi sebagai Warisan Dunia (World Heritage) yang diakui oleh UNESCO.

III. PENUTUP. 1. Kesimpulan a. Berdasarkan

Pasal

7

World

Heritage

Convention,

perlindungan

internasional terhadap warisan dunia dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, pertama dengan pembentukan Sistem Kerjasama Internasional dan yang kedua dalam bentuk Bantuan Internasional. Sistem kerjasama internasional

88


diartikan bahwa masyarakat internasional harus berpartisipasi dalam perlindungan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal melalui penyediaan bantuan kolektif. Konvensi juga menetapkan prosedur dan saluran melalui mana Negara Pihak dapat meminta bantuan internasional untuk situs warisan alam atau budaya di dalam wilayah mereka. Perlindungan hukum nasional terhadap warisan dunia adalah masuk dalam kategori perlindungan hukum Benda Cagar Budaya/situs yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu pada Bab IV Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Sedangkan pengolahan perlindungan dan pemeliharaan situs beserta BCB-nya secara teknis dilakukan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 yaitu Pasal 23 ayat (1) “perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran ; ayat (2) “Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan ; ayat (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistim pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan”. b. Kawasan Percandian MuaraJambi memiliki nilai penting Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan nilai Penting sebagai Warisan Budaya Dunia (World Cultural Heritage) karena memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value) dimana Kawasan Percandian MuaraJambi telah didaftarkan oleh Pemerintah ke UNESCO dan telah masuk dalam Tentative List UNESCO Nomor: 5465 kategori Budaya dalam usulan nominasi World Heritage sebagai Karya Adi Luhung (Outstanding Universal Value). Kawasan Percandian MuaraJambi memenuhi 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) kriteria sebuah situs dianggap memiliki nilai universal yang

89


luar biasa yang diatur dalam Alinea 77 dari Garis Panduan Operasional untuk Implementasi Konvensi Warisan Dunia yaitu pada point 2,3, dan 5. 2. Saran Terdapat beberapa ancaman yang dapat merusak kawasan percandian seperti pembangunan pabrik industri yang terdapat disepanjang tepian Batanghari termasuk yang ada di Situs Percandian MuaraJambi, perkebunan kelapa sawit, penambangan emas dan koral di sungai Batanghari, bencana alam seperti banjir, dan ancaman dari penduduk sekitarnya berupa perluasan pemukiman sebagai akibat peningkatan jumlah populasi penduduk lokal. Ancamanancaman tersebut harus menjadi perhatian bagi kita semua terutama Pemerintah Daerah agar dapat dicari solusi yang terbaik sehingga kawasan percandian yang sangat bersejarah tersebut dapat terjaga dan terlindungi. Dengan terwujudnya Kawasan Percandian MuaraJambi sebagai Kawasan Strategis Nasional dan masuk ke dalam Tentative List UNESCO maka upaya pelestarian dan pengelolaan menjadi lebih terarah dan berkesinambungan sehingga nilai-nilai universalnya dapat dipertahankan dan dapat menjadi Warisan Budaya Dunia.

90


Daftar Pustaka A. Buku : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, 2012, Kawasan Percandian Muarajambi. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS., LL.M, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Alumni, Bandung. UNESCO, Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 2005, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, World Heritage Centre. UNESCO dan Institute For Taourism Study (IFT), Macao SAR, 2007, Pemandu Khusus Warisan Budaya Program Pelatihan Dan Sertifikasi Pada Situs Warisan Dunia UNESCO, Architectural Conservation Programme (ACP), The University of Hong Kong, Hong Kong SAR. UNESCO, 2008, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO World Heritage Centre, Paris.

B. Peraturan Perundangan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27. ________________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. C. Peraturan Internasional Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 2008 Piagam Burra, 1999, ICOMOS Australia. UNESCO Constitution

91


D. Internet Francesco Francioni, Federico Lenzerini, 2008, Reviews, Oxford Commentaries In International Law, The 1972 World Heritage Convention A Commentary, Oxford Unifersity Press, http://www.oup.com/uk Soeroso MP, 2008, Pengelolaan Warisan Budaya Dunia di Indonesia, Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah Purbakala Bintek.WarisanDunia,BalaiKonservasiPeninggalanBorobudur.www.gugunboro budur.wordpress.com. Sub Direktorat Konservasi-Direktorat Peninggalan Purbakala, Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB) Dan http://www.budpar.go.id Singgih Wibisono, 2009, http://www.sinarharapan.co.id

Wayang,

92

Karya

Agung

2009, Situs,

Dunia.

Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Candi Muarajambi Yang Berpotensi Sebagai World Cultural Heritage. Oleh: Rahayu Repindowaty Harahap 1 ABSTRAK

Recommend Documents