PERKEMBANGAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERSIAPAN PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) 2011
Jakarta, 1 Desember 2011 1
INSTRUMEN UTAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
2
PERBANDINGAN ASPEK
INPRES 5/2004
INPRES 9/2011
Koordinator
MenPAN dan RB
Masing2 MENKO
Pemantau
MenPAN dan RB
UKP4
Time Frame
Jangka Menengah/Panjang
Jangka Pendek
Penanggungjawab Seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (K/L dan Pemda)
Pelaporan Kepada Presiden
oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (K/L dan Pemda)
Hanya Pimpinan K/L tertentu oleh MENKO
3
SEKILAS TENTANG INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
Terdapat 10 instruksi umum yang ditujukan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah dan 11 instruksi khusus kepada pimpinan instansi pemerintah tertentu. Seluruh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah diinstruksikan melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkannya kepada Presiden melalui Menteri PAN dan RB. Kementerian PAN dan RB diinstruksikan untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres ini. 4
HASIL YANG DICAPAI: PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KORMONEV INPRES 5/2004 INSTANSI PUSAT DAN DAERAH (IPP/D) 2006 - 2010
100%
40% 30% 20%
13,08% 16,51%
50%
52,64% 57,26%
60%
29,96% 34,13%
70%
38,06% 43,33%
80%
48,70% 52,78%
90%
10% 0% Instansi Pusat Instansi Daerah Rata2 IPP dan IPD
2006
2007
2008
2009
2010
39,44% 13,08% 16,51%
61,97% 29,96% 34,13%
77,63% 38,06% 43,33%
79,22% 48,70% 52,78%
89,47% 52,64% 57,26%
Keterangan: Jumlah pelaporan merupakan indikator proksi kepedulian IPP/D. Pelaporan menggambarkan pelaksanaan tahun sebelumnya.
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
Kepedulian IP Pusat dan Daerah terhadap upaya pencegahan
korupsi meningkat sejak terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diukur dari peningkatan jumlah instansi yang melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004; Implementasi beberapa instruksi terutama Penetapan Kinerja, Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang dan Jasa berperan signifikan dalam pencegahan korupsi meningkatkan IPK dan peringkat kemudahan berbisnis; Masih perlu peningkatan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 untuk mencapai target IPK 5.0 dan peringkat 75 dalam kemudahan berbisnis pada tahun 2014; Adanya keterkaitan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan RB berarti bahwa pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 akan mendorong keberhasilan implementasi RB.
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
Pemahaman terhadap instruksi yang belum sepenuhnya sempurna. Komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan. Span of control monitoring dan evaluasi terlalu luas. Laporan belum sepenuhnya Result-based.
7
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
Koordinasi melalui Rakor Nasional, Sektoral, Regional dan Rakor dengan instansi tertentu. Sosialisasi secara terfokus pada instansi pemerintah yang belum optimum dalam pelaksanaan dan pelaporan Inpres 5/2004. Dukungan/fasilitasi terhadap gerakan anti korupsi, termasuk melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).
8
TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN PAN DAN RB DALAM INPRES NOMOR 9 TAHUN 2011
Terdapat 102 Rencana Aksi. Kementerian PAN dan RB bertanggungjawab atas 2 (dua) Rencana Aksi (RA): o
RA 86 : Seleksi Penegak Hukum.
Pegawai
di
Kelembagaan
o
RA 88 : Pelaksanaan Pakta Integritas secara konsisten oleh K/L dan Pemda dan pengawasannya oleh masyarakat. 9
HASIL YANG DICAPAI: RA 86 : SELEKSI PEGAWAI DI KELEMBAGAAN PENEGAK HUKUM
Sasaran 2011 : terbitnya instrumen berupa PerMENPAN dan RB, saat ini dalam proses, diharap selesai Desember 2011. Instrumen hanya mencakup seleksi di Kepolisian dan Kejakgung, Hakim tidak termasuk karena ada UU tersendiri (UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Hukum). Sasaran tahun 2012 : penerapan instrumen untuk seleksi dan promosi/penempatan pegawai penegak hukum. 10
HASIL YANG DICAPAI: RA 88 : PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS OLEH K/L DAN PEMDA
Sasaran 2011 : seluruh pimpinan K/L dan Pemda telah menandatangani dokumen Pakta Integritas. Realisasi sampai November 2011 : 69 K/L dan Pemda sudah menandatangani, sisanya 544 K/L dan Pemda diharapkan dalam bulan Desember dikaitkan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2011, 11 diantaranya dinilai telah menerapkan secara konsisten. Untuk mendukung pelaksanaan Pakta Integritas telah terbit 2 instrumen: 1. PerMENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan K/L dan Pemda. 2. SE MENPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penandatangan Dokumen Pakta Integritas di lingkungan K/L dan Pemda dikaitkan dengan HAKORDIA. 11
Lanjutan... HASIL YANG DICAPAI: RA 88 : PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS OLEH K/L DAN PEMDA
Sasaran 2012
:
melanjutkan
penandatanganan
Dokumen Pakta Integritas yang belum selesai pada tahun 2011 dan mengevaluasi konsistensi Penerapan Pakta Integritas. Untuk itu akan disusun Pedoman Penilaian Konsistensi Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan K/L dan Pemda 12
Peringatan HAKORDIA Dalam rangka Peringatan HAKORDIA, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan SE MENPAN dan RB Nomor 11 Tahun 2011 yang menghimbau seluruh pimpinan K/L dan Pemda menyelenggarakan Peringatan HAKORDIA dengan cara masing-masing dengan tujuan meningkatkan komitmen pemberantasan korupsi. Peringatan HAKORDIA tahun 2011 dikaitkan dengan Penandatangan Dokumen Pakta Integritas (DPI) sesuai dengan SE Nomor 10 Tahun 2011. 13
SE MENPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2011
Penandatangan DPI oleh para Gubernur disaksikan/diketahui Mendagri & dilaksanakan di Kantor Mendagri sebelum tgl 9 Desember 2011. Penandatangan DPI oleh pimpinan LPNK dan LNS disaksikan/diketahui Menteri yang mengkoordinasikan & dilaksanakan di masing2 Kantor Menteri yg mengkoordinasikannya pada tgl 9 Desember 2011. Penandatangan DPI oleh para bupati/walikota disaksikan/diketahui Gubernur & dilaksanakan di masing2 Kantor Gubernur yg mengkoordinasikannya pada tgl 9 Desember 2011. Penandatangan DPI oleh para pejabat dan PNS lainnya dilakukan di masing2 instansi setelah peringatan HAKORDIA Tahun 2011 pada saat pelantikan. 14
Sekian dan terima kasih kasih,,
KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI
15
