Perjanjian Pelaksanaan bagi Proyek Kerjasama Teknis
COOPERATION RUIIIIUt OfiiOCIIOI
..
IZ
COOPERATION II£PIIIUCOFICOC!IIIol
..____ _ _ _ Perjanjlan Pelaksanaan bagi Proyek Kerjasama Teknis
Daftar lsi Hal
Dasar Perjanjian
4
1.
Tujuan dan lndikator Proyek
4
2.
Kontribusi Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ
5
Penyediaan Tenaga Ahli
5
Penyediaan Bahan-Bahan dan Peralatan
6
Biaya Operasional dan Administrasi
6
Kontribusi-kontribusi lainnya
6
Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendagri
6
Penyediaan Tenaga Ahli dan Tenaga Tambahan
6
Biaya
7
Visa
7
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung
7
Ketentuan-Ketentuan lain
7
Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan/AWP), Monitoring dan Pelaporan
7
Evaluasi
7
Penangguhan Kontribusi dan Pengakhiran Perjanjian
7
Jangka Waktu Perjanjian
8
Penyesuaian Perjanjian
8
Bentuk Tertulis
8
Perjanjian-Perjanjian dengan Organisasi Pelaksana Lain
8
Masa Berlaku, Salinan
8
3.
4.
Hal 2
~
COOPERATION
QIZ
llfiUIUCOFINIICIIQIA
PERJANJIAN PELAKSANAAN -----------------------~
~-------------------
an tara Deutsche Gesellschaft fur lnternationale Zusammenarbeit (GIZ} GmbH - selanjutnya disebut sebagai "GIZ" -
dan Kementerian Dalam Negeri Indonesia
- selanjutnya disebut sebagai "Kemendagri" -
ten tang Unit Pendukung Pembangkit Listrik Ten aga Mikro Hydro (TSU PLTMH) untuk mendukung Pelaksanaan Program PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan - selanjutnya disebut sebagai" Proyek" -
Hal 3
~
QIZ L - __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COOPERATION R£MIJ:OflfOOIIESIA
Dasar Perjanjian _____________,
Hal-hal berikut adalah dasar Perjanjian ini: •
Perjanjian antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Kerjasama Teknik tertanggal 9 April 1984 (lihat lampiran 1)
•
Pernyataan Bersama antara Kementerian bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Republik Federal Jerman (BMZ) dan Kementerian bidang Kerjasama Pembangunan Pemerintah Belanda (DGIS) tentang Dukungan terhadap Energi Terbarukan di dalam Kerjasama Pembangunan tanggal 4 September 2008 (lihat lampiran 2) dan Adendum Pernyataan Bersama pada Delegasi Kerjasama antara Kementerian bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Republik Federal Jerman (BMZ) dan Kementerian bidang Kerjasama Pembangunan Pemerintah Belanda (DGIS) tentang Dukungan Terhadap Energi Terbarukan di dalam Kerjasama Pembangunan (lihat Lampiran 3)
•
Surat Bappenas, Deputi Menteri bidang Kemiskinan, Tenaga Kerja, dan Bisnis Kecil dan Menengah, Ketua Komite Manajemen Bersama, Fasilitas Pendukung PNPM (PNPM Support Facility/PSF) tanggal 9 Juni 2009, yang memberitahukan pengesahan terhadap Nota Rancangan (Concept Note) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan oleh Ketua Komite Manajemen Bersama pada tanggal 24 April 2009 (lihat Lampi ran 4)
•
Surat yang dikirimkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepada Direktur GTZ untuk Wilayah Kerja Indonesia tanggal 5 Juni 2009, yang mengundang Unit Pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (TSU MHP), PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan untuk memberikan bantuan teknis untuk program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (lihat Lampiran 5)
•
Verbal Note Pemerintah Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama Teknis tentang Proyek Kerjasama Teknis "Unit Pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (TSU MHP)" tanggal 10 Agustus 2006 (lihat Lampi ran 6)
•
Ringkasan Laporan Negosiasi mengenai Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman pada tanggal 11 Mei 2010 (lihat Iampi ran 7)
1.
Tujuan dan lndikator Proyek -------~~---~~~-
Tujuan dari TSU PL TMH adalah untuk memastikan program PLTMH yang dibiayai oleh dana hibah PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP) memenuhi persyaratan minimum yang sangat penting untuk kelangsungan persiapan, pembangunan dan pengelolaan program, serta untuk mengembangkan upaya-upaya yang tepat dalam menciptakan peluang bagi masyarakat dan para fasilitator untuk mengakses barang dan jasa yang berkualitas, profesional, dan terjangkau. Hal 4
.
QIZ
COOPERATION llli'VIU:Of iiiOIIESIA
GIZ dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama berkomitmen terhadap tujuan ini. Adapun indikator Proyek adalah sebagai berikut: (dipertajam kembali) •
Pelaksanaan dan Pembangunan PL TMH yang diajukan melalui PNPM LMP oleh masyarakat didukung oleh TSU
•
Melalui dukungan ini 170,000 penduduk menerima tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLTMH bagi rumah tangganya
•
310 aplikasi pemanfaatan PL TMH untuk peningkatan infrastruktur sosial
•
BOO aplikasi untuk kegiatan usaha produktif I peningkatan pendapatan
•
Struktur pendukung yang mandiri terbangun pada 300 desa tambahan yang melaksanakan pembangunan PLTMH di dalam skema PNPM LMP dalam jangka waktu 2012- 2015
Rincian kegiatan dan proses pelaksanaan TSU PLTMH lebih lanjut dapat dibaca pada Nota Rancangan (concept note) yang telah disetujui sebagai lampiran Nota Rancangan PNPM LMP oleh Komite Manajemen Bersama PNPM (lihat Lampiran 4).
2.
Kontribusi Pemerintah Republlk Federal Jerman melalui GIZ_ _ _ _____,
Berdasarkan Adendum Pernyataan Bersama pada Delegasi Kerjasama (lihat Lampiran 3). Pemerintah Republik Federal Jerman akan memberikan GIZ dana sebesar sampai dengan EUR 6.000.000 (terbilang enam juta Euro) untuk mendukung TSU PLTMH. Jumlah ini mencakup juga segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi pelaksana Jerman. •
Penyediaan Tenaga Ahli
Untuk Proyek, GIZ akan menyediakan Tenaga ahli asing sebagai Penanggung Jawab Program (Principal Advisor) untuk total waktu hingga 12 bulan yang akan bertanggung jawab atas seluruh kontribusi GIZ untuk Proyek selama jangka waktu pelaksanaan Proyek, yaitu mulai bulan Juli 2009 hingga September 2012 Tenaga ahli asing sebagai Ketua Tim untuk untuk total waktu hingga 24 bulan yang akan memimpin Tim konsultan, baik lokal maupun internasional. Ketua Tim akan bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan proyek PL TMH yang diusulkan dan memenuhi kriteria teknis Tenaga ahli asing untuk total waktu hingga 22 bulan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan proyek Tenaga ahli asing untuk total waktu hingga 24 bulan sebagai pendukung teknis Dua tenaga ahli asing untuk total waktu hingga 49 bulan sebagai koordinator wilayah yang akan mendukung pelaksanaan proyek di provinsi yang telah ditentukan Tenaga ahli asing tersebut akan bekerja untuk proyek ini selama jangka waktu dan tahapan yang digambarkan di pasal 4 di bawah ini. Jangka waktu dukungan tenaga ahli asing Hal 5
~
QIZ
COOPERATION Rt:I'UIIlJ:OfiiiOIIHIA
tersebut termasuk juga cuti tahunan yang diatur oleh Undang-Undang Jerman Tim Konsultan International jangka pendek yang akan bekerja dalam jangka waktu hingga 16 bulan orang kerja dan akan bekerja untuk bidang-bidang:
Teknik sipil, teknik mesin, teknik kelistrikan/elektronik, Monitoring dan Evaluasi, pengelolaan database dan GIS, dan bidang-bidang lain yang diperlukan oleh proyek. Sebagai tambahan bagi ketentuan tenaga ahli internasional jangka pendek, proyek juga akan menyediakan tenaga ahli nasional jangka pendek yang akan bekerja hingga 100 bulan orang kerja dan staf lokal hingga 1.088 bulan orang kerja. •
Penyediaan bahan-bahan dan peralatan
GIZ akan menyediakan barang-barang sebagai berikut untuk melengkapi prasarana teknis : Kendaraan proyek (paling banyak 4 mobil) Perangkat kerja lapangan (antara lain untuk pengkajian lokasi, pelatihan dan uji coba) Perangkat kerja untuk kantor di Jakarta dan tiga kantor regional •
Biaya operasional dan adm inistrasi
GIZ menanggung biaya-biaya operasional dan/atau administrasi yang berkaitan dengan Proyek. •
Kontribusi-kontribusi lainnya
GIZ akan menyediakan dana hingga sebesar 610.000 Euro yang dapat digunakan oleh pihak ketiga yang akan dikontrak untuk menyediakan jasa dan perangkat keras bagi pelaksanaan program PLMTH dan sebagai dana cepat tanggap untuk kasus-kasus darurat, terutama selama masa konstruksi dan tahap awal pengoperasian skema PLTMH. Kasus-kasus darurat tak terduga (antara lain komponen pekerjaan sipil tersapu oleh banjir karena konstruksi beton yang belum kuat) umumnya memerlukan penanganan yang cepat untuk menyelamatkan keseluruhan investasi dan tidak dapat menunggu hingga siklus pencairan dana baru dimulai. Seluruh kontribusi Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ dalam rangka pelaksanaan Proyek akan menjadi asset Kemendagri untuk menjadi bahan laporan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.
3. •
Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendagri Penyediaan tenaga ahli dan tenaga tambahan
Menyediakan staf untuk berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan TSU PLTMH yang akan bertanggung jawab untuk: Memfasilitasi akses ke lembaga-lembaga terkait PNPM baik di tingkat nasional mau Hal 6
~
z
COOPERATION II£PIIIUC~ NICIIE~
pun sub-nasional (antara lain provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) Menyediakan material, informasi, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja TSU PLTMH Memastikan seluruh mitra kerja yang relevan dengan kerja TSU MHP mendukung pelaksanaan Proyek secara baik dan tepat •
Biaya
Kemendagri akan menyediakan dana untuk pelaksanaan program, seperti biaya perjalanan dan biaya lain-lain yang dibutuhkan oleh staf kementerian yang ditunjuk untuk pelaksanaan Proyek, sepanjang biaya-biaya itu direncanakan dan dianggarkan dengan baik sesuai siklus perencanaan anggaran tahunan nasional. •
Visa
Kemendagri akan memfasilitasi penyediaan visa, ijin tinggal, ijin untuk keluar negeri dan kembali ke lndonedia, ijin kerja yang dibutuhkan oleh seluruh Staf Pemerintah Jerman dan Konsultan Asing yang bekerja untuk Proyek. •
Penyediaan sarana prasarana pendukung
Kemendagri akan menyediakan secara gratis lokasi dan gedung kepada proyek, termasuk peralatan dan mebel, jikalau peralatan dan mebel tidak disediakan oleh GIZ
4. •
Ketentuan-katentuan lain
------~------------~--------------------~
Rencana Kerja Tahunan (A nnual Work Plan I AWP), Monitoring dan Pelaporan
Kemendagri dan GIZ secara bersama-sama akan menyusun Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan I AWP) dan melakukan monitoring dengan melibatkan Stakeholder terkait. Kemendagri bersama-sama dengan GIZ akan menyusun laporan triwulan. •
Evaluasi
GIZ, baik secara sendiri danlatau dengan Kemendagri dapat melaksanakan evaluasi Proyek selama pelaksanaan Perjanjian ini. Untuk ini, GIZ akan menyediakan tenaga ahli I evaluator. Seluruh pihak akan ikut serta dalam evaluasi tersebut. Kemendagri akan membantu para ahli I evaluator di dalam melaksanakan tugasnya dan mengijinkan mereka mengkaji seluruh dokumen terkait yang diperlukan . •
Penangguhan Kontribusi dan pengakhi ran Perjanjian
GIZ danlatau Kemendagri dapat menangguhkan pemberian kontribusi apabila Pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari Perjanjian ini atau dari Pengaturan lainnya yang berkenaan dengan Perjanjian ini, atau timbulnya peristiwa-peristiwa yang menghambat, atau menempatkannya dalam situasi yang cukup membahayakan pencapaian tujuan Proyek sebagaimana yang dijelaskan Hal 7
~
QIZ
COOPERATION IIUIIBUC OI'INDOUA
dalam Pasal 1 di atas. Apabila salah satu dari keadaan sebagaimana disebutkan pada paragraph 2 di atas timbul dan masih berlangsung setelah batas waktu yang disepakati oleh GIZ dengan Kemendagri, atau apabila keadaan itu tidak dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, maka GIZ dengan persetujuan Pemerintah Republik Federal Jerman dan Kemendagri dengan persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, dapat mengakhiri lebih awal pelaksanaan Perjanjian ini. •
Jangka Waktu Perjanjian
Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 di atas mengenai penundaan kontribusi dan pengakhiran Perjanjian, maka Perjanjian ini berlaku sah selama jangka waktu pelaksanaan Proyek yang berlangsung sampai dengan bulan September 2012. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. •
Penyesuaian Perjanjian
Dalam hal ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak mendukung pencapaian tujuan secara optimal sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 di atas, maka GIZ dan Kemendagri dapat menyesuaikan atau mengubah ketentuan-ketentuan ini dengan kesepakatan bersama dalam setiap tahapan selama pelaksanaan Proyek ini. Segala perubahan dilakukan secara tertulis. GIZ dan Kemendagri dapat secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini apabila penugasan yang telah dibebankan oleh Pemerintah Republik Federal Jerman atau Pemerintah Republik Indonesia ditarik kembali. •
Bentuk Tertulis
Perubahan dan tambahan terhadap Perjanjian ini, dan setiap pernyataan dan komunikasi penting lainnya atas pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Pernyataan dan komunikasi kepada GIZ cukup disampaikan kepada Penanggung Jawab Program (Principal Advisor) yang bertanggung jawab terhadap kontribusi GIZ. •
Perjanjian-Perjanjian dengan Organisasi Pelaksana Lain
Pihak yang bertanggung jawab terhadap kontribusi GIZ dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kontribusi Kemendagri atau organisasi pelaksana lainnya dapat secara bersama-sama membuat perjanjian tambahan yang lebih rinci dan mengikat mengenai pelaksanaan Proyek (misalnya, atas dasar suatu rencana kegiatan), atau dengan cara lainnya yang sesuai untuk merinci secara tertulis dan bilamana perlu, menyesuaikan perjanjian tersebut dengan mempertimbangkan kemajuan Proyek. •
Masa Berlaku, salinan
Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Hal 8
4JHOFE
4JHOFE
4JHOFE
4JHOFE
Implementation Agreement for Technical Cooperation Projects
COOPERATION ~
QIZ
REM.ICOFINOONESIA
..
QIZ
COOPERATION IIEPIIIIL~~IIIDONESII
ffDERAI.RfPIJBliC OfGERIIANY
Implementation Agreement for Technical Cooperation Projects
Contents
Basis of the Agreement
Page
4
1.
Project objective and indicators
4
2.
Contributions by the Federal Republic of Germany via GIZ
5
Provision of experts and auxiliary personnel
5
Supply of materials and equipment
6
Operating and administrative costs
6
Other contributions
6
Contributions by the Indonesian Government via MoHA
6
Provision of experts and auxiliary personnel
6
Cost
6
Visa
7
Provision of sites, buildings and work premises
7
Other provisions
7
Annual Work Plan (AWP), Monitoring and r<eporting
7
Evaluation
7
Suspension of contributions and termination of Agreeme1· t
7
Term of Agreement
7
Adjustment of Agreement
8
Written form
8
Agreements with individual implementing organisations
8
Entry into force, copies
8
3.
4.
Page2
COOPERATION
"
QIZ
R£MUCI:#NICIIDA
FEDfJW. REPUBLIC OfG£RIIAifl
.__ _ _ _ _ _-=IM =P;.. . ;L : =EMENTATION AG-=-= R= E= EM = EN ;...;;_T :;..__.____~_ _ _ ____,
between Deutsche Gesellschaft fur lnternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 65760 Eschborn
- hereinafter referred to as "GIZ" -
and Ministry of Home Affairs of The Republic of Indonesia
- hereinafter referred to as the "MoHA" -
concerning the project
Green PNPM Micro Hydro Power Technical Support Unit (MHP TSU)
- hereinafter referred to as the "Project" -
Page3
•
COOPERATION IIPIJIU:I1FIIOOIESIA
QIZ .___________ Basis of the Agreement·----~~-~~~--'
The following shall form the basis of this Agreement: •
The Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia on Technical Cooperation dated 9 April 1984 (see Annex 1).
•
The Mutual Declaration between Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) and the Netherlands Minister for Development Cooperation (DGIS) regarding Support to Renewable Energy in Development Cooperation dated 4 September 2008 (see Annex 2) and the respective Addendum to the Mutual Declaration on Delegated Cooperation between the German Federal Minister for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Netherlands Minister for Development Cooperation (DGIS) regarding support to Renewable Energy in Development Cooperation (see Annex 3).
•
The letter send by BAPPENAS, the Deputy Minister for Poverty, Labor and SME, Chairman of the JMC, PNPM Support Facility, dated 9 June 2009, announcing the approval of the Concept Note on Green PN PM by the PNPM Joint Management Committee on 24 April2009 (see Annex 4).
•
The letter send by the Director General of Community and Village Empowerment (PMD) to GTZ Country Director Indonesia dated 5 June 2009 inviting the Green PNPM Micro Hydro Power Technical Support Unit to provide technical backstopping to Green PNPM Micro Hydro Power projects (see Annex 5).
•
The Verbal Note on the Technical Cooperation Project 'Green PNPM Micro Hydro Power Technical Support Unit (MHP-TSU)' of the Government of the Federal Republic of Germany, dated 10 August 2009 (see Annex 6).
•
Summary Record of the Negotiation on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany on 11 May 2010 (Annex 7).
1.
Project objective and indicators
The objective of the MHP-TSU is to ensure that MHP schemes financed with Green PNPM block grants fulfil a number of minimum requirements for their sustainable preparation, implementation and operation & management and to establish good common practice allowing communities and facilitators to access affordable and professional MHP goods and services. GIZ and the Ministry of Home Affairs are jointly committed to this objective. The indicators are defined as: • the implementation of MHP projects proposed by Indonesian communities within the Green PNPM window are supported by the TSU • through this support 170.000 people are provided with electricity through MHP in their households
Page4
COOPERATION
•
M IUCflFIIDOIIIIA
QIZ • • •
310 applications for electricity use in social infrastructure 800 applications for productive use activities/income generation Self supporting structures are in place for additional 300 villages implementing MHP schemes independently within PNPM during 2012-2015
Further details of the activities and processes of the MHP-TSU are laid down in the TSU concept note, which has been approved as annex to the Green PNPM concept Note by the PNPM Joint Management Commitee (see Annex 4)
2.
Contributions bY. the Federal Republic of Garmany via G_IZ _ _ _ _~~
In accordance with the Addendum to the Mutual Declaration on Delegated Cooperation (see Annex 3) the Government of the Federal Republic of Germany shall provide GIZ with up to EUR 6.000.000 (in words six million Euros) for the implemention of MHP-TSU. This amount shall include the costs incurred by the German Implementing Organisation. •
Provision of experts and auxiliary person nel
GIZ shall make available for the project - A seconded expert for up to 12 months as principal advisor (PL), who will be responsible for the overall GIZ contribution to the Project over the duration of the project from July 2009 to September 2012 - a seconded expert as TSU team leader {TL) for a total of up to 24 months who shall lead the team of local and international consultants. The TL will be responsible for planning, coordinating and implementation of proposed MHP project activities that meet the technical criteria - a seconded expert for a total of up to 22 months supporting the planning and project implementation - a seconded expert for a total of up to 24 months as a technical backstopper - two seconded experts for a total of up to 49 months as regional coordinators who shall support the project implementation in the designated provinces The seconded experts are made available for the project within the phase described in Clause 4 below. The period of secondment of the seconded experts shall also include annual leave in accordance with the provisions of German law. A team of international short term experts will be available for up to 16 person months. The pool of international short term experts covers the following fields: Civil enginieering, mechanical engineering, electrical/electronical engineering, monitoring and evaluation, GIS and database management, other expertise as required In addition to the provision of international short term experts the project will provide up to 100 expert months for national short term experts and up to 1,088 person months for local staff. PageS
~
COOPERATION IUIJIUQFINIIOIISIA
QIZ •
Supply of materials and equipment
GIZ shall supply the following items to equip the technical infrastructure: - necessary project vehicles (up to 4 project cars) - selected field equipment (e.g. for site assessment, training and testing) - selected office equipment for the Jakarta office and the three field offices •
Operating and administrative costs
GIZ shall bear the operating and/or administrative costs associated with the processing of the German contribution to the project. •
Other contributions
GIZ shall provide up to EUR 610.000 to be used for 3rd-party contracts with Indonesian MHP service providers for conducting training courses, capacity building measures and other activities deemed appropriate in achieving the project objective and as rapid response contingency grants for unexpected events mainly during the construction and early operational phase of MHP schemes. Such unexpected events (e.g. civil works components washed away by unexpected adverse weather before the concrete has hardened) usually need to be attended to immediately in order to safeguard the entire investment and therefore can not wait until a new budget cycle is completed. All contributions by the Federal Republic of German via GIZ to this project will be an asset of MoHA and to be reported to the Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance;
3. •
Contributions by the Indonesian Government via MoHA ------------~~----~ Provision of experts and auxiliary personnel
- Provide a staff member to coordinate with the MH P-TSU activities who will responsible for : - Facilitate access to PNPM related institutions at national and subnational level - Provide materials, information and documents needed to support the work of the MHP-TSU - Ensure that relevant partners support the work of the MHP-TSU appropriately •
Cost
The Ministry shall provide fund for program implementation such as travel cost and other program related costs of the Ministry staff assigned to the project, insofar as such costs are properly planned and budgeted according to national annual budget planning cycle.
Page 6
•
COOPERATION RUUII.JC(6 JIDQIISII
QIZ •
Visa
The Ministry shall provide assistance in arranging visas, stay perm its, exit and re-entry permits, work permits to the German Government officials and international consultants engaged •
Provision of sites, buildings and work premises
The Ministry shall make available to the Project free of charge the sites and buildings including equipment and furnishing, insofar as such equipment and furnishings are not supplied by GIZ
4. •
Other P-rovisions Annual Work Plan (AWP), Monitoring and Reporting
MoHA and GIZ shall develop joint annual work plan and monitoring on regular basis with the involvement of other relevant stakeholders. MoHA and GIZ shall prepare quarterly reports. •
Evaluation
GIZ, independently, and/or jointly with MoHA may perform annual evaluation of the Project during the implementation of this Agreement. To this end, GIZ shall second experts/appraisers. All parties shall participate in the evaluation. The MoHA shall assist these expert(s)/ appraiser(s) in their work and allow them to examine the necessary documents. •
Suspension of contributions and termination of Agreement
GIZ and/or MoHA may suspend its contributions if - any Party fails to fulfil obligations arising out of this Agreement or out of arrangements in respect of this Agreement, or - circumstances arise which preclude, or place in considerable jeopardy, the objective of the Project described in Clause 1 above. If one of the circumstances described in paragraph 2 above arises and is still in existence after a time-limit to be agreed by GIZ with MoHA, or if it is not eliminated within this period, GIZ, with the consent of the Government of the Federal Republic of Germany and MoHA with the consent of the Government of the Republic Indonesia may prematurely terminate the implementation of this Agreement. •
Term of Agreement
Save as provided in Clause 4 above on the suspension of contributions and termination of the Agreement, this Agreement shall be valid until September 2012. The term of this Agreement may be extended based on the mutual agreement of GIZ and MoHA.
Page 7
..
COOPERATION IW'\JkiC Of~IXIIOA
QIZ •
Adjustment of Agreement
In the event that provisions of this Agreement do not further the efficient achievement of the objective defined in Clause 1 above, then GIZ and MoHA may adjust or amend these provisions by mutual consent at any stage during the implementation of the Project. Any amendments shall be made in writing . GIZ and MoHA may unilaterally terminate this Agreement if the commission with which it has been charged by the Government of the Federal Republic of Germany or the Government of the Republic of Indonesia is withdrawn. •
Written form
Amendments and additions to this Agreement, and any other important declarations and communications of significance to the execution of this Agreement, shall be made in writing and are subject to the agreement by both parties. In the case of declarations and communications to GIZ, it shall suffice for them to be received by the Principal Advisor who is responsible for the contribution by GIZ. •
Agreements with individual implementing organisations
The person responsible for the contribution by GIZ and the person(s) responsible for the contributions by the MoHA or other implementing organizations may together conclude other subsidiary and binding agreements on additional details concerning execution of the Project (e.g. on the basis of a work plans), or in any other suitable way lay down those details in writing and , where necessary, adjust any such agreement to take into account developments in the Project. •
Entry into force, copies
This Agreement shall enter into force on the date it is signed by both parties.
PageB
4JHOFE
4JHOFE
4JHOFE
4JHOFE
