Nomor : S-249/PW22/2017 Tanggal : 16 Januari 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI Jalan Kapten Tantular, Denpasar 80235 Telepon: (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771 E-mail:
[email protected]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan
Sudiro Kepala Perwakilan
Selanjutnya disebut pihak pertama Ardan Adiperdana Kepala BPKP
Nama Jabatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 16 Januari 2017 Pihak Kedua,
.---
Pihak Pertama,
.~
~~~'AAdiperdana
NIP 19590616 1979111 001
Sudiro NIP 195810111981011002
Lampiran 7/1-2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
A. Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Indikator Kinerja Program 1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
%
55
%
55
%
40
%
70
%
60
%
70
%
-
%
70
%
50
%
60
%
100
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
%
56
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 2)
%
11
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1)
%
33
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
TARGET Satuan Jumlah 3 4
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan 2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH 2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Halaman 1 dari 3
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1
INDIKATOR KINERJA 2 6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik 6.6 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) 6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah 2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
%
54
%
54
%
60
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
%
0
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
%
22
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
%
100
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
%
78
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
%
0
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
%
0
1.1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
Laporan
100
2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan
14
Surat
14
Laporan
9
Surat
9
Indikator Kinerja Kegiatan
2.2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota 3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
TARGET Satuan Jumlah 3 4 % 70
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 3.2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Halaman 2 dari 3
.........
~
~
l~
l~
~~
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
B. Sasaran Program
2
t~ ~:t l~
TARGET Satuan Tumlah 3 4
Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
IJ
'-
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
skala
7
laporan
12
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran GajijTunjangan BPKP 3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Jumlah
Rp
Anggaran 1.653.016.000,00
Rp
20.412.101.000,00
Rp Rp Rp
808.827.000,,00
22.873.944.000,00 Jakarta,16 Januari 2017 Kepala Perwakilan,
~ Sudiro NIP 195810111981011002
Halaman 3 dar! 3
Lampiran 7/2-2
PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2017 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Target Trw I
Target Trw II
Target Trw III
Target Trw IV
Target Setahun
3
Jumlah 4
Jumlah 5
Jumlah 6
Jumlah 7
Jumlah 8
%
--
--
--
55
55
%
--
--
--
55
55
%
--
--
--
40
40
%
--
--
--
70
70
%
--
--
--
60
60
%
--
--
--
70
70
%
--
--
--
--
--
%
--
--
--
70
70
%
--
--
--
50
50
%
--
--
--
60
60
%
--
--
--
100
100
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
%
--
--
--
56
56
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
%
--
--
--
11
11
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
%
--
--
--
33
33
6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik 6.6 *) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
%
--
--
--
70
70
%
--
--
--
54
54
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Satuan
1
2
A. Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Indikator Kinerja Program 1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional 1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan 2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH 2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan 4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
berpredikat minimal A (baik)
Halaman 1 dari 3
Target Trw I
Target Trw II
Target Trw III
Target Trw IV
Target Setahun
3
Jumlah 4
Jumlah 5
Jumlah 6
Jumlah 7
Jumlah 8
%
--
--
--
54
54
%
--
--
--
60
60
%
--
--
--
0
0
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
%
--
--
--
22
22
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
%
--
--
--
100
100
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
%
--
--
--
78
78
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
%
--
--
--
0
0
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
%
--
--
--
0
0
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Satuan
1
2 6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran Kegiatan
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
Lap
10
37
25
28
100
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Lap
3
3
4
4
14
Surat
3
3
4
4
14
Lap
4
--
5
--
9
Surat
4
--
5
--
9
2.2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota 3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 3.2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Halaman 2 dari 3
r~
~
-~
'-
~
~
1...11,
~
,~
~
I~
~~
'!> l,!l
t~
'".
..
t~
t
"r
!!
!J
I
!
"
IJ, ,~
, !3
Target Trw II
Target Trw III
Target Trw IV
Target Setahun
Tumlah 4
Tumlah 5
Tumlah 6
Tumlah 7
Tumlah
3
skala
_.
..
-
7
7
Lap
3
3
3
3
12
INDIKATOR KINERJA
Satuan
1
2
Sasaran Kegiatan
t\
Target Trw I
SASARAN PROGRAMjKEGIATAN
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP 1.1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
~
~J l
8
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rp
164.178.000
522.632.000
503.541.000
462.665.000
1.653.016.000
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
Rp
4.613.944.500
4.764.944.500
6.200.980.500
4.832.231.500
20.412.101.000
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Rp
85.711.000
16.619.000
84.272.000
622.225.000
808.827.000
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Rp Jumlah
Rp
-~,
4.863.833.500
5.304.195.500
-
-
6.788.793.500
5.917.121.500
Jakarta,16 Januari 2017 '\
Kepata BPKP,
Sudiro NIP 195810111981011002
Halaman 3 dari 3
. 22.873.944.000
