PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Disusun Oleh : BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PRINSIP PERJALANAN DINAS • Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. Selektif, yaitu perjalanan dinas dilakukan hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan priorotas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ; b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD ; c. Efisiensi penggunaan belanja daerah ; d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
PERJALANAN DINAS JABATAN
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Perjalanan Dinas Jabatan dibagi menjadi 2
Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri
PERJALANAN DINAS JABATAN Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam daerah
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dibagi menjadi 2 yaitu :
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilaksanakan di luar daerah
PERJALANAN DINAS JABATAN • Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dalam rangka : a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ; b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ; c. Pengumandahan ( Detasering ) ; d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan ; e. Menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ; f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;
LANJUTAN g.
Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Dokter Penguji Kesehatan Pegawai Negeri ; h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 ; i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan ; j. Menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ;atau k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman ; l. Memenuhi panggilan terkait dengan proses hukum ; m. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri ; n. Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran atau promosi ; o. mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis.
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) • Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas ) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas . • Surat Tugas ( SPPD ) tersebut diterbitkan oleh : 1. bagi Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Kepala Daerah ; 2. pimpinan dan anggota DPRD, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Ketua DPRD ; 3. bagi Pejabat Eselon II-b dan Staf Ahli penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Sekretaris Daerah ; 4. bagi Pejabat Eselon III-a dan Eselon III-b, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Pejabat Eselon II ; 5. bagi Pejabat Eselon IV-a dan Eselon IV-b, Staf dan Pegawai Tidak Tetap, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Kepala SKPD atau KPA.
HAL-HAL YANG HARUS DICANTUMKAN DALAM SPPD 1. 2. 3. 4.
Pemberi Tugas ; Pelaksana Tugas ; Waktu Pelaksanaan Tugas ; Tempat Pelaksanaan Tugas.
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Komponenkomponen Perjalanan Dinas Jabatan
• • • • •
Uang Harian Biaya Transport Biaya Penginapan Uang Representasi Sewa Kendaraan Dalam Kota; dan/atau • Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah • Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, ditambah biaya asuransi perjalanan.
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN • Dalam Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, uang harian terdiri atas : a.Uang makan ; b.Uang transport lokal ; dan c. Uang saku.
SISTEMATIKA PEMBAYARAN 1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme PembayaranLangsung (LS). 2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui : a. Perikatan dengan penyedia jasa ; b. Bendahara Pengeluaran ; c. Pelaksana SPPD ; 3. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada nomor 2 point a meliputi : a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Biaya Transport Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas :
Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan dan kepulangan.
PENGERTIAN LUMPSUM • Secara hukum administrasi negara dan hukum anggaran negara dan keuangan publik, lumpsum adalah metode pembayaran tunggal (single payment) untuk seluruh komponen perjalanan dinas, yang dihitung pada keseluruhan biaya secara umum, sehingga kurang lebihnya biaya tersebut menjadi tanggungan penerima. Dalam metode lumpsum, biaya yang diterima dianggap sebagai biaya yang sudah diperkirakan cukup, sehingga kelebihan atau kekurangan atas biaya yang diterima tidak menjadi perlu dikembalikan atau ditambah. Dengan kata lain¸metode pembayaran ini kelebihan maupun kekurangannya bergantung pada masing-masing kebijaksanaan penerima dalam menggunakannya.
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Biaya penginapan dalam Perjalanan Dinas Jabatan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. Di hotel ; b. Di tempat menginap lainnya. Biaya penginapan jika pelaksana SPPD menggunakan Hotel atau tempat menginap lainnya : – dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ; – Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, tingkatannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu tingkat yang memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) hotel yang sama.
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Ada beberapa ketentuan jika pelaksana SPPD yang bersangkutan tidak menggunakan hotel atau di tempat menginap lainnya ketentuannya adalah sebagai berikut : a.Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b.Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN • Uang representatif dalam Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan kepada Pejabat, Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas. • Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, adapun sewa kendaraan ini sudah meliputi biaya untuk pengemudi, bahan bakar dan pajak. • Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar , biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 1. Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. 2. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada point no. (1) dengan melampirkan dokumen berupa : • Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD; • SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; • Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; • Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format VII sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; • bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS • Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format VII digunakan apabilayang bersangkutan yang melakukan perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran seperti bukti biaya transport, bukti penginapan dan bukti pembayaran lainnya; • Jika yang bersangkutan yang melakukan perjalanan dinas bisa menunjukkan bukti pembayaran seperti bukti biaya transport, bukti penginapan dan bukti pembayaran lainnya Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format VII tidak perlu dibuat; 3.Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, pertanggungjawaban biaya dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada point no. (2) ditambah dokumen sebagai berikut : • surat persetujuan Pemerintah; • fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan negara tempat tujuan Perjalanan Dinas.
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 4.
Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada point nomor (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada point nomor (2) huruf d.
KETENTUAN LAIN DALAM PERJALANAN DINAS 1. • 2. • ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ • ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
Perjalanan dinas dalam daerah (Kabupaten) Uang harian ( sesuai Eselon, Pangkat/golongan ) Perjalanan dinas luar daerah ( dalam propinsi ) Uang harian : Tingkat A : Bupati, Wabup, DPRD = 500.000 Tingkat B : PNS Eselon II dan III = 400.000 Tingkat C : PNS Eselon IV & Gol III = 300.000 Tingkat D : PNS Gol II, I/Non PNS = 200.000 Uang Transport sesuai jarak tempuh : > 40 s/d 100 km = 150.000 ( Surabaya, Tuban, Bojonegoro, Sidoarjo, Gresik ) > 100 s/d 150 km = 200.000 >150 s/d 200 km = 250.000 > 200 s/d 250 km = 300.000 250 km keatas = 350.000
KETENTUAN LAIN DALAM PERJALANAN DINAS • Uang representatif : ⁻ Bupati, Wabup, DPRD : 300.000 ⁻ PNS Eselon II : 250.000 ⁻ PNS Eselon III : 200.000 • Uang Transport dalam kota untuk Bupati, Wabup, DPRD maksimal 400.000 • Uang penginapan : ⁻ Bupati/Wabup, DPRD = Bintang 4 = 2.000.000 ⁻ Eselon II & III = Bintang 3 = 1.500.000 ⁻ Eselon IV/Gol. III = Bintang 2 = 750.000 ⁻ Bupati/Wabup, DPRD = Bintang 1 = 500.000
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH / LUAR PROPINSI • Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama ke luar daerah baik kabupaten maupun propinsi lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. • Perjalanan dinas diberikan kepada PNS atau Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah/luar propinsi diberikan beberapa fasilitas sesuai dengan SAB 2013.
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH / LUAR PROPINSI 1. • ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ • ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ • ⁻
Perjalanan dinas luar daerah ( luar propinsi ) Uang harian : Tingkat A : Bupati, Wabup, DPRD = 1.200.000 Tingkat B : PNS Eselon II dan III = 900.000 Tingkat C : PNS Eselon IV & Gol III = 600.000 Tingkat D : PNS Gol II, I/Non PNS = 400.000 Uang Transport sesuai jarak tempuh : > 40 s/d 100 km = 150.000 > 100 s/d 150 km = 200.000 > 150 s/d 200 km = 250.000 > 200 s/d 250 km = 300.000 > 250 km ke atas = 250.000 Uang penginapan : Biaya penginapan menggunakan sistem at cost dan pengalokasian dana dalam rangka perencanaan anggaran sesuai dengan SAB Tahun Anggaran 2013.
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH / LUAR PROPINSI Uang penginapan : Adapun peruntukan hotel berbintang adalah sebagai berikut : ⁻ Tingkat A : Bupati, Wabup, DPRD = Hotel Bintang Empat ⁻ Tingkat B : PNS Eselon II dan III = Hotel Bintang Tiga ⁻ Tingkat C : PNS Eselon IV & Gol III = Hotel Bintang Dua ⁻ Tingkat D : PNS Gol II, I/Non PNS = Hotel Bintang Satu Adapun Tarif Hotel diatur sesuai dalam SAB Tahun Anggaran 2013.
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH / LUAR PROPINSI Fasilitas Transport ESELON/PANGKAT/GOL
TINGKAT PERJALAN AN DINAS
PESAWAT UDARA
KAPAL LAUT
KERETA/BU S
LAINNYA
1.
Bupati/Wabup dan DPRD
A
Bisnis
Kelas IB
Eksekutif
Sesuai kenyataan
2.
PNS Eselon II, III, IV/Golongan IV dan III
B dan C
Bisnis
Kelas IB
Eksekutif
Sesuai kenyataan
3.
PNS Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap
D
Bisnis
Kelas II A
Eksekutif
Sesuai kenyataan
No
CONTOH FORMAT PERJALANAN DINAS
CONTOH FORMAT SURAT TUGAS
CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD )
FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagai berikut :
CONTOH FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL Daftar Pengeluaran Riil ini dibuat apabila yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran seperti bukti biaya transport, bukti penginapan dan bukti pembayaran lainnya;
LANJUTAN CONTOH FORMAT FASILITAS TRANSPORT
CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS
CONTOH PENGISIAN SURAT TUGAS
CONTOH PENGISIAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD )
CONTOH PENGISIAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) •
Di tempatkan dibelakang SPPD
CONTOH PENGISIAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
CONTOH PENGISIAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
CONTOH PENGISIAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
CONTOH PENGISIAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
CONTOH PENGISIAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
CONTOH PENGISIAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
TERIMA KASIH
