PENYIMPANGAN PELAAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Studi Kasus pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
ARTIKEL
RIZAL NIM: 1010018412014
Program Studi Ilmu Hukum
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA 2013
0
IMPLEMENTATION OF OFFICIAL TRAVEL DEVIATIONS CIVIL SERVANTS Case Studies in Working Area Of The Regonal Office Directorate Of Treasury Of South Sumatera Provice Rizal¹, Uning Pratimaratri ¹, Yuslim² ¹Law of Study Program, Postgraduate of Bung Hatta University ²Law of Study Program, Postgraduate of Andalas University Email:
[email protected] ABSTRACT Tour of duty is privileged to be conducted by Indonesia civil servant as the corps of government. Tour of duty may enable to improve the working quality of an organization or institution and as well the personal of public civil servant. Unluckily there is the possibility of misuse the responsibility tour of duty through some modus, these are harmful for the state. The opportunity tour of duty may be misused by actor of public civil servant to obtain the illegal benefit as his or her additional income. The loss of state may emerge of the misuse tour of duty responsibility. It can be identified as the crime of corruption and how to set the law on the misuse of tour of duty responsibility? It needs the empirical yuridis to find out the responses through questionnaires, interviews. The data are analyzed in qualitative one. The result of research indicates the misuse modus of tour of duty conducted through shortened the time tour of duty, the fictive tour of duty and falsifying the bill tour of duty, and as well through mark up of the cost. The deviation tour of duty misuse indicated the crime of corruption. The setting of the law on the misuse tour of duty may be conducted through preventive and repressive process and the loss of state should be repaid. Recomended to the public civil servant increase legal awarennes and change the mind set that the the misuse tour of duty responsibility is not a means to enrich themselves, such action is unlawfull and a criminal offense . Committing Officer and Treasures Expendituress that increase the accuracy in the testing and inspection of evidence as well as tour of duty responsibility and a special unit in charge of handling the needs of employees who will perfome tour of duty. . Key words: Public civil servant, Tour of duty, Letter tour of duty, Deviation.
1
PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Studi Kasus pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Rizal¹, Uning Pratimaratri ¹, Yuslim² ¹Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta ²Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas Email:
[email protected] ABSTRAK Perjalanan Dinas merupakan hal yang lazim dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah. Perjalanan dinas memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi atau instansi sekaligus kinerja individu Pegawai Negeri Sipil. Namun ada indikasi (kemungkinan) penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas melalui beberapa modus, yang dapat membawa kerugian bagi negara. Pelaksanaan perjalanan dinas ternyata masih dimanfaatkan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil selaku Pelaksana Perjalanan Dinas untuk memperoleh keuntungan secara illegal guna memperoleh tambahan penghasilan. Kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas, apakah dapat diidentifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas ini? Untuk mencari jawabannya dilakukan penelitian yuridis empiris, dengan penyebaran kuesioner dan wawancara hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan modus penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan mempersingkat waktu perjalanan dinas, melaksanakan perjalanan dinas fiktif dan pemalsuan bukti Perjalanan Dinas, serta penggelembungan biaya Perjalanan Dinas (Mark up),penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas merupakan tindak pidana korupsi Penegakan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan upaya preventif maupun represif dan kerugian yang dialami negara harus dilakukan penggantian. Disarankan kepada Pegawai Negeri Sipil agar meningkatkan kesadaran hukum dan perubahan mind set bahwa penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas bukanlah sarana untuk memperkaya diri, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan merupakan tindak pidana. Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran agar meningkatkan ketelitian dalam pengujian dan pemeriksaan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas serta membentuk unit khusus yang bertugas menangani keperluan pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas. Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil, Perjalanan Dinas, Surat Perjalanan Dinas, Penyimpangan.
2
Pendahuluan
kerugian
Perjalanan Dinas lazim dilakukan oleh
Pegawai
Negeri
dilaksanakan
Sipil
berdasarkan
(PNS), Surat
Perjalanan Dinas (SPD). SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan
Perjalanan
Dinas
bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak
Tetap.
PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan
yang
dapat
mengakibatkan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Perjalanan
Dinas
dilakukan
perintah atasan Pelaksana SPD
sesuai yang
tertuang dalam Surat Tugas. Pelaksanaan perjalanan dinas tentu memerlukan biaya dan
menjadi
beban
dari
APBN.
Mengingat bahwa biaya perjalanan dinas bersumber dari uang rakyat maka setiap rupiah
yang
dikeluarkan
dalam
pelaksanaan perjalanan dinas haruslah sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi
kaidah-kaidah
pengelolaan
keuangan negara. Ternyata sampai saat ini masih ditenggarai, dilakukan
banyak oknum
praktik
PNS
Sipil
yang untuk
meraup keuntungan yang berujung pada
dan
kebocoran
pada
Keuangan Negara. Perjalanan Dinas bukanlah sarana untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi sangatlah disayangkan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum PNS adakalanya dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan seperti dengan cara mempersingkat waktu perjalanan dinas, melakukan fiktif,
perjalanan dinas
pemalsuan bukti
perjalanan
dinas, atau penggelembungan (mark up) biaya perjalanan sehingga PNS yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut
justru
mendapatkan
keuntungan dari kerugian negara atas pembayaran biaya-biaya tersebut. Editorial
Media
Indonesia
dengan judul “Perjalanan Dinas Sarang Penyamun”, menyoroti korupsi perjalanan dinas oleh birokrasi pemerintahan sesuai dengan hasil temuan BPK yang nilainya mencapai 40% dari biaya perjalanan dinas Rp. 18 triliun selama setahun.1 menyatakan
;
Dominikus Dalu ”Praktek
korupsi
perjalanan dinas bukan hal baru dan sudah ada sejak zaman orde baru”. Kasus yang sempat menghebohkan adalah mark-up tiket perjalanan dinas 1
Harian Media Indonesia, 18 Mei 2012, “Perjalanan Dinas Sarang Penyamun” Jum’at tanggal 18 Mei 2012.
3
di Kemenlu pada tahun 2010 yang
serta
menyeret
peraturan ini adalah agar PNS yang
sejumlah
pejabat
masuk
penjara.2
pembebanan
melaksanakan
Perilaku PNS yang memanfaatkan biaya perjalanan dinas
diwajibkan
biaya.
Tujuan
perjalanan
dinas,
menyampaikan
seluruh
sebagai upaya
pertanggungjawaban biaya perjalanan
illegal untuk menambah penghasilan
dinas atas dasar at cost atau segala
guna mendapatkan keun- tungan pribadi
pengeluaran didasarkan atas jumlah
barangkali dapat dikategorikan sebagai
pengeluaran yang sesungguhnya (real
tindak pidana korupsi. Tidak sedikit juga
cost). Biaya perjalanan dinas yang
PNS yang mengurangi waktu bertugas
bersumber dari uang negara harus
hanya karena ingin mendapatkan sisa
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
uang perjalanan dinas yang lebih besar.3
hak dan kewajiban yang diemban.
Tujuan
ideal
dilaksanakannya
perja-
Perjalanan Dinas Jabatan
lanan dinas yaitu untuk meningkatkan
dilakukan dalam rangka pelaksanaan
kinerja organisasi atau instansi, dan
tugas dan fungsi yang melekat pada
bukan untuk memakmurkan para PNS
Jabatan,
yang nakal.
seminar, dan sejenisnya, penguman-
seperti
mengikuti
rapat,
Perjalanan Dinas diatur dengan
dahan (Datasering), menempuh ujian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
dinas / ujian jabatan, menghadap
113/PMK.05/2012
Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Dinas
Dalam
tentang
Negeri
Perjalanan Pejabat
Negeri atau menghadap seorang dokter
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
Tidak
Tetap.
dibebankan
Bagi
Perjalanan
Dinas
mendapatkan surat keterangan dokter
APBN,
dengan
tentang kesehatan guna kepentingan
pada
memperhatikan prinsip selektif, keter-
jabatan,
sediaan anggaran dan kesesuaian dengan
berdasarkan surat keterangan dokter
pencapaian
karena
kinerja
Kemen-
terian
memperoleh
mendapat
pengobatan
cedera
Negara/Lembaga, efisiensi peng- gunaan
waktu/karena
belanja negara, akuntabilitas pemberian
mendapatkan pengobatan berdasarkan
perintah pelaksanaan Perja- lanan Dinas
keputusan Majelis Penguji Kesehatan
2
Harian Media Indonesia, Dominikus Dalu S, Senior Asisten Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia, “Memiskinkan Penyamun Uang Negara” Kamis 24 Mei 2012, hlm 12 3 Majalah Treasury Indonesia edisi 2/2010, Sebuah evolusi Perjalanan Dinas, hlm 11
melakukan
pada tugas,
Pegawai Negeri , mengikuti pendidikan
setara
Diploma/S1/S2/S3,
mengikuti pendidikan dan pelatihan, menjeput/mengantarkan
ke
tempat 4
pemakaman jenazah Pejabat Negara/
Nomor 8 Tahun1974 Tentang Pokok-
Pegawai Negeri yang meninggal dunia
Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri
dalam
Dinas,
adalah setiap warga Negara Republik
tempat
Indonesia yang telah memenuhi syarat
pemakaman jenazah Pejabat Negara/
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
Pegawai Negeri yang meninggal dunia
yang berwenang dan diserahi tugas
dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke
dalam jabatan negeri, atau diserahi
Kota tempat pemakaman.
tugas
melakukan
Perjalanan
menjemput/mengantarkan
Pelaksana
SPD
ke
mempertang-
gungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
negara
lainnya,
berdasarkan
peraturan
dan
digaji
perundang-
undangan yang berlaku
dinas kepada pemberi tugas dan biaya
Berangkat dari latar belakang
Perjalanan Dinas kepada PPK paling
yang telah diuraikan diatas, maka
lambat 5 (lima) hari kerja setelah
permasalahan dalam penelitian ini:
Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan
1.Bagaimanakah
modus
pe-
melampirkan surat tugas yang sah dari
nyimpangan pelaksanaan perjalanan
atasan Pelaksana SPD, SPD yang telah
dinas yang dilakukan oleh oknum
ditandatangani oleh PPK dan pejabat di
PNS?
tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas
2.
Apakah
penyimpangan
atau pihak terkait yang menjadi tempat
pelaksanaan perjalanan dinas yang
tujuan Perjalanan Dinas, tiket pesawat,
dilakukan
boarding pass, airport tax, retribusi, dan
mengandung unsur tindak
bukti pembayaran
korupsi?
moda transportasi
lainnya, daftar penge- luaran riil, bukti pembayaran kendaraan
yang dalam
oleh
oknum
PNS pidana
3. Bagaimanakah upaya pene-
sah
untuk
sewa
gakan
kota
dan
bukti
perjalanan dinas yang dilakukan oleh
pembayaran hotel atau tempat menginap
hukum
dalam
pelaksanaan
PNS?
lainnya.
Tujuan yang hendak dicapai
PNS
merupakan unsur aparatur
adalah
untuk
menemukan
modus
negara, abdi negara dan abdi masyarakat
penyimpangan pelaksanaan perjalanan
yang
dinas yang dilakukan oknum PNS,
mempunyai
tugas
untuk
melaksanakan tugas peme- rintahan dan
menemukan
unsur
korupsi
dalam
tugas pembangunan. Menurut Pasal 1
penyimpangan pelaksanaan perjalanan
Undang-Undang Nomor . 43 Tahun 1999
dinas, dan untuk mengetahui upaya
Tentang Perubahan atas Undang-Undang 5
penegakan hukum dalam pelaksanaan
DIPA
(Daftar
Isian
Pelaksanaan
perjalanan dinas.
Anggaran) tahun anggaran 2012 di Kota Palembang, dengan pertimbangan bahwa Satuan Kerja tersebut memiliki
Metodologi Penelitian
ini
merupakan
tingkat perjalanan pegawainya yang
penelitian yuridis empiris, pendekatan
relatif
yang
Jenderal
bertitik
tolak
dari
ketentuan
tinggi.
Kanwil
Perbendaharaan
hukumnya dan kemudian diteliti dalam
Sumatera
Sela-
praktik dengan melihat keadaan nyata
anggaran
2012
dalam
masyarakat.
4
Penelitian
berguna untuk menemukan
ini
Direktorat
anggaran
tan
Prov.
pada
tahun
mengelola
dana
negara
yang
belanja
penyim-
bersumber dari APBN dengan jumlah
pelaksanaan
sebesar 9,5 Triliun, merupakan jumlah
Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh
terbesar di wilayah Sumatera. Populasi
PNS.
dalam penelitian ini adalah seluruh
pangan
aturan
dalam
Pendekatan
penelitian
secara
yuridis empiris pada prinsipnya adalah
PNS
penggabungan antara pendekatan yuridis
Tingkat Kantor Wilayah, Lembaga
dengan penambahan unsur-unsur empiris.
Tingkat Provinsi dan Kantor Dinas
Sasaran penelitian yaitu fakta empiris,
Tingkat Provinsi di Kota Palembang.
dari sisi yuridis kajian didasarkan pada
Mengingat banyaknya jumlah populasi
aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini
dalam penelitian ini maka tidak semua
menyajikan
populasi
fakta
secara
kemudian
dianalisis
dipahami
dan
sistematis
akan
Kementerian
diteliti
secara
dapat
keseluruhan, untuk itu akan diambil
disimpulkan,
yang
sampel dari populasi secara purposive
Lokasi penelitian di Wilayah Kanwil
Kantor
untuk
dilakukan dengan survey dan wawancara.
Kerja
pada
Direktorat
Jenderal
sampling.
Dalam
penelitian
ini
ditetapkan sampel 15 (lima belas) Kantor Kementerian Tingkat Kantor
Perbendaharaan Prov. Sumatera Sela- tan
Wilayah,
meliputi
Kantor
dan Kantor Dinas di Provinsi Sumatera
Kementerian Tingkat Kantor Wilayah,
Selatan yaitu: Kantor Dinas Cipta
Lembaga Tingkat Provinsi dan Kantor
Karya,
Kantor
Dinas Tingkat Provinsi yang mengelola
Kantor
Dinas
Satuan
Kerja
Lembaga Tingkat Provinsi
Dinas
Pendidikan,
Pertambangan
Dan
Energi, Kanwil Kementerian Agama, 4
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1994, hlm 34
Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Pertanian
Dan
Holtikultura,
Balai 6
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II
Tim Pemeriksa BPK atas pertanggung-
Palembang, Kanwil Direktorat Jenderal
jawaban keuangan kegiatan perjalanan
Perbendaharaan, Kantor Dinas Kelautan
dinas tahun 2011dan tiket pesawat
Dan Perikanan, Kantor Dinas Sosial,
udara, boarding pass, dan airport tax.
Kantor
Analisis
Dinas
Perindustrian,
Kanwil
data merupakan hal yang
Badan Perta- nahan, Kantor Badan Pusat
sangat penting dalam suatu penelitian
Statistik, Kantor BKKBN, Kantor Komisi
dalam rangka memberikan jawaban
Pemilihan Umum.
terhadap
Data yang terkumpul ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari
lapangan
melalui
survey
dan
wawancara. Wawancara dengan para pihak terkait yaitu Bapak Alfajri Triawan Bendahara
Pengeluaran
Kanwil
Direktorat Jenderal Perben- daharaan Provinsi Sumatera Selatan dan Ibu Lulu Pimpinan
PT.Lukita
Wisata
Travel
beralamat di Jalan Kolonel Atmo nomor 609 Palembang. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi
peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain: Surat Sekretaris Direktorat Kementerian Indonesia
Jenderal
Perbendaharaan
Keuangan Nomor
Republik
S-3508/PB.1/2012
tanggal 29 April 2012, hal klarifikasi atas tiket Perjalanan Dinas yang terindikasi tidak sah berkenaan dengan hasil audit
yang
diteliti.
Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk
mengetahui
validitasnya,
selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisa dan penulisan, dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni data yang sudah ada dikumpulkan dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya. Hasil dan pembahasan A. Deskripsi Hasil Penelitian
data primer dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) terhadap
masalah
Penelitian dilakukan dengan menyerahkan kuisioner kepada 75 (tujuh
puluh
lima)
responden,
sedangkan Wawancara dilaksanakan kepada dua orang responden. A. Modus Penyimpangan Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Hasil penelitian: Tabel 1:Bentuk Penyimpangan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas
7
N o
Jawaban Responden
Freku ensi
Persent ase %
1
Melakukan perjalanan dinas fiktif Mempersingkat waktu perjalanan Tidak memberikan jawaban Jumlah
20
26,67
2
3
perjalanan dinas dan 1,33 % responden tidak memberikan jawaban. Hasil pengolahan data, modus penyimpangan dilakukan dengan cara: 1. Melaksanakan Perjalanan Dinas
54
72
1
1,33
75
100
Fiktif. Modus ini dengan cara pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas dan SPD, dalam kenyataannya
pegawai
tersebut
Sumber hasil kuisioner November s.d Desember 2012, diolah Berdasarkan data pada tabel di
tidak
melaksanakan
Dinas,
namun
atas, sebagian besar responden (72%)
pertanggungjawaban seperti tiket
berpendapat,
dalam
pesawat, airport tax, boarding
pelaksanaan Perjalanan Dinas dila- kukan
pass, bill hotel, dan lain-lain dapat
dengan mempersingkat waktu Perjalanan
dipertanggungjawabkan oleh Pelak
Dinas, 26,67 % responden berpendapat
sana SPD.
penyimpangan
Perjalanan kelengkapan
dilakukan dengan mela- kukan perjalanan
Penulis melakukan wawan-
dinas fiktif, dan 1,33% responden tidak
cara secara tidak terstruktur dengan
memberikan jawaban.
Ibu Lulu5 pimpinan biro
perja-
lanan PT. Lukita Wisata Travel. Tabel 2 :Penyimpangan lain Pelaksana Perjalanan Dinas
atas, sebagian besar responden (81,33%) berpendapat, bentuk lain penyimpangan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan
pemalsuan
perjalanan Perjalanan Dinas,
bukti 17,33%
responden yang berpendapat dilakukan dengan
pengge-
lembungan
informasi
pernah
ada
oknum PNS yang menjadi konsu-
Sumber hasil kuisioner November s.d Desember 2012, diolah Berdasarkan data pada tabel di
dilakukan
Didapat
oleh
biaya
N o
Jawaban Responden
Freku ensi
Persenta se %
1
Pemalsuan 61 81,33 bukti perjalanan 2 Penggelembu 13 17,33 ngan biaya perjalanan dinas 3 Tidak 1 1,33 memberikan 5 jawaban Lulu, Pimpinan PT.Lukita Wisata 100 Travel, di Jumlah Jl. Kolonel Atmo75609 Palembang, wawancara tanggal 16 Februari 2013, Jam 11.30 WIB.
8
mennya minta dibuatkan tiket fiktif,
puluh lima ribu rupiah. Boarding
Ibu Lulu tidak dapat menyanggupi
dan airport tax bagaimana pak?
permintaan oknum PNS tersebut,
Penulis
sehingga
dengan boarding dan airport tax
oknum tersebut batal
:
“Lengkap
memesan tiket di biro perjalanannya,
sekaligus”.
karena tidak mela- yani permintaan
Karyawati
kerjasama yang diharapkan oknum
boarding pass dan airport tax
PNS untuk menyediakan tiket fiktif
Bapak harus bayar seratus lima
ataupun tiket mark up.6
puluh ribu rupiah”.
Selanjutnya penulis menda-
Penulis
:
“Tiket
berikut
: “Setuju”
tangi sebuah biro perjalanan yang
Karyawati : “jika Bapak hanya
cukup besar dan ternama, berlo- kasi
memesan
pada tempat yang strategis di kota
langsung
Palembang. Berlaku bagai konsumen
berhubung Bapak pesan tiket be-
yang membutuhkan tiket, penulis
serta boardingpass dan airport tax
memasuki kantor agen perjalanan dan
selesainya hari Senin sore.apabila
dilayani oleh seorang karyawatinya.
telah selesai Bapak saya kabari via
Penulis
menyampaikan
sms”.
kepada
karyawati tersebut
keinginan untuk
Untuk
tiket
maka
dapat
transaksi
diselesaikan,
menghindari
kecurigaan
memper- oleh tiket dengan jadwal
penulis langsung menyanggupi dengan
pener- bangan tanggal 26 Februari
membayar seratus lima puluh ribu rupiah.
2013 dengan rute Palembang tujuan
Begitu mudahnya memperoleh tiket fiktif,
Jakarta. Permintaan penulis lang-
tanpa harus berangkat, hanya dengan
sung disanggupi tanpa banyak tanya,
membayar sebesar seratus lima puluh ribu
dengan antusias si karyawati segera
rupiah, tiket, boarding pass, berikut
membalas ucapan penulis dengan
airport tax dapat diperoleh. Memang tidak
7
dialog sebagai berikut:
semua
agen
perjalanan
dapat
diajak
Karyawati: “ Tiket fiktif ya pak, bisa
bekerja sama dalam penyediaan tiket fiktif,
pak. Kalau tiket saja harganya tujuh
tentunya kondisi seperti ini perlu diwaspadai dalam hal antisipasi penyimpangan
6
Lulu, Pimpinan PT. Lukita Wisata Travel, Jl.Kolonel Atmo 609 Palembang, wawancara tanggal 16 Februari 2013. Jam 11.30 WIB 7 Penelitian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 lebih kurang jam 14.00 WIB.
dalam pertanggungjawaban
biaya perja-
lanan dinas. Tiket fiktif yang dipertanggungjawabkan oknum PNS sepanjang berasal 9
dari Maskapai penerbangan yang disertai
Uraian
Tiket SPJ
Tiket Fiktif
1.
Maskapai Penerbangan
Lion Air
Lion Air
2.
Nama Penumpang
Ada x)
Ada
3.
Booking reference
OHXSA I
YYVD IZ
4.
Nomor Tiket
9902181 395
990214 2379
593
601
boarding pass dan airport tax, maka PPK
No .
satuan kerja penerbit SPD tidak dapat
Keterangan
menolaknya apabila tarifnya sesuai standar biaya. Bendaharawan pengeluaran satuan kerja setelah menerima perintah bayar dari PPK dapat melakukan pembayaran karena semua
bukti
yang
diberikan
sebagai
pertanggungjawaban telah sesuai ketentuan. Berikut ini dapat kita lihat perban- dingan antara
tiket
penerbangan
yang
telah
5.
Flight
JT-333
JT-341
6.
Departure (keberangkata n)
Palemba ng
Palemb ang
(PLM)
(PLM)
Jakarta
Jakarta
(CGK)
(CGK)
dipertanggungjawabkan dengan tiket fiktif. 7.
Tabel 3:Perbandingan Tiket yang telah dipertanggungjawabkan (SPJ) dengan Tiket Fiktif Sumber, Tiket SPJ tanggal 13 Maret 2012 (lampiran VII) No.990218395593, dan Tiket Fiktif tanggal 19 Februari 2013 No.9902142379601 (lampiran VIII) berikut boarding pass, airport tax
x)Sesuai SPD
Arrive (kedatangan)
8.
Tanggal
15-032012
26-022013
9.
Class
Economy W
Econo my Y
10 .
Harga
Rp.753.0 00 (x1)
Rp.908 .100
(x1) tahun 2012: Rp.1.060.000 8
(x2)
(x2) tahun 2013:
2. Mempersingkat waktu Perjalanan Dinas. Modus
mempersingkat
tercantum dalam SPD, perjalanan dinas dilaksanakan
kurang
dari
waktu
penugasan, sedangkan tagihan biaya Perjalanan
Dinas
diajukan
Rp.1.134.000 9
waktu
cara mengurangi hari perjalanan yang
Standar biaya:
11 .
Seat
19 A
10 A
12 .
Airport tax
Ada
Ada
13 .
Dokumen
Lampira n VII
Boarding Pass
Lampir an VIII
menurut
uang harian Perjalanan Dinas secara
waktu penugasan. Motif ataupun latar
penuh tanpa melak- sanakan tugas
belakang dari modus ini adalah niat dari
sesuai masa penugasan.
si Pelaksana SPD untuk mendapatkan
3. Pemalsuan Bukti Perjalanan Dinas Modus
8
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya 2012, lampiran II hal 16 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya 2013, lampiran II hal 16
pemalsuan
bukti
Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD
dilakukan
dengan
cara
bekerjasama dengan agen perja-
10
lanan
untuk
memperoleh
tiket
pesawat, airport tax, boarding pass, bill
hotel
Rp.434.000,00.10 Berdasarkan hasil wawan-
tindakan
cara Bapak Alfajri Triawan tentang
kreatif dari Pelaksana SPD itu sendiri
pertanggungjawaban biaya Perja-
dengan membuat tiruan tiket pesawat,
lanan Dinas oleh Pelaksana SPD
airport tax, boarding pass, bill hotel
tidak
atau dokumen lainnya.
Semua bukti perjalanan berupa
atau
dengan
hanya
cara
membayar
palsu
sesungguhnya
dengan
4. Penggelembungan biaya Perjalanan Dinas
ditemui
penyimpangan.
tiket transportasi bus, taksi, pesawat terbang, airport tax maupun
Modus
penggelembungan
bill hotel dipertanggungjawabkan
biaya dengan cara menambah jum-
sesuai ketentuan. Tiket dikeluarkan
lah nominal tarif biaya perjalanan.
oleh penyedia transportasi. Bill
Biaya
yang
Hotel dikeluarkan oleh Hotel. Tarif
dipertanggungjawabkan tidak sesuai
yang dipertanggungjawabkan sesu-
dengan biaya yang sesungguhnya
ai Standar Biaya.11
Perjalanan
Dinas
telah dibayarkan oleh Pelaksana SPD.
Berdasarkan Surat Sekre-
Biaya yang dipertanggungjawabkan
taris Direktorat Jenderal Perben-
lebih
daharaan
besar
dari
biaya
yang
Nomor
S-3508/PB.
dikeluarkan, sehingga Pelaksana SPD
1/2012 tanggal 29 April 2012 hal
mempe- roleh keuntungan dari selisih
klarifikasi atas tiket perjalanan
harga yang dipertanggungjawabkan
dinas yang terindikasi tidak sah,
ter- sebut. Pernah terjadi pada sebuah
berkenaan
perjalanan dinas (dalam kegiatan
Pemeriksa BPK atas pertanggung-
Bimbingan Teknis/Pendidikan dan
jawaban keuangan kegiatan Perja-
Latihan)
dari
Sumatera
lanan Dinas tahun 2011 ditemukan
menuju
Jakarta, harga tiket yang
tiket pesawat dengan indikasi tidak
Wilayah
dipertanggungjawabkan Rp.1.730.000,00.
Harga
tertera tersebut
sah
seperti
dengan
tidak
audit
ada
Tim
dalam
database, tiket dengan nama yang
melebihi batas kewajaran. Setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak maskapai terkait ternyata harga tiket
10
Wayan Juwena,2010, Telusur: Majalah Treasury Indonesia, Edisi 2/2010, halaman 14-15. 11 Alfajri Triawan, Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, wawancara tanggal 22 Februari 2013.
11
berbeda, dan tiket yang terindikasi
pesawat. Perjalanan dinas dengan
mark up harga.12
tingkat
Penulis
menilai
kecen-
gunakan
perjalanan
A
meng
fasilitas
kelas
bisnis,
drungan yang sering digunakan oleh
perjalanan dinas dengan tingkat
oknum PNS selaku Pelaksana SPD
perjalanan B dan C mengunakan
dalam penyimpangan pelak- sanaan
fasilitas kelas ekonomi.
perjalanan
dinas
salah
satunya
Tiket kelas ekonomi yang
dilakukan dengan meng- gunakan
disediakan maskapai penerbangan
moda transportasi pesawat terbang.
memiliki beberapa tingkatan harga,
Perbuatan curang untuk memperoleh
bervariasi mulai dari yang teren-
keuntungan
secara
dah (promo) sampai harga batas
mendapatkan
bantuan
illegal
ini
kemudahan
dari pihak lain atau secara
kreatif
atas.
Masing-masing
mempunyai aturan dan kriteria
oknum PNS tersebut membuat bukti
sendiri.
palsu. Tindakan ini
misalnya,
memperoleh
keuntungan yang besar sementara penyimpangannya kelihatan
hampir
tanpa
konfirmasi
kepada
kapai
penerbangan penerbit tiket pesawat oleh pihak yang berke- pentingan. Dalam
dunia
penerbangan,
maskapai penerbangan menjual tiket kelas utama (first class), kelas bisnis (bisnis
class),
kelas
ekonomi
(economy class). Kelas membedakan harga atau tarif, luas tempat duduk, jumlah bagasi serta layanan (service)
yang
diberikan
kepada
penumpang baik di darat maupun di
12
Maskapai memiliki
Lion lima
Air belas
tingkat harga di kelas ekonomi.
tidak
melakukan mas-
maskapai
(Sumber Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-3508/PB.1/2012 tanggal 29 April 2012).
Tabel 4:Daftar Harga Tiket Kelas Ekonomi Lion Air Jakarta – Palem bang atau Palembang – Jakarta No. Kelas Harga /Tarif (Rp) Ekonomi 1. Y 908.000,00 2. A 885.000,00 3. G 819.000,00 4. W 753.000,00 5. S 687.000,00 6. B 621.000,00 7. H 577.000,00 8. K 533.000,00 9. L 489.000,00 10. M 456.000,00 11. N 423.000,00 12. Q 401.000,00 13. T 385.000,00 14. V 352.000,00 15. X 302.000,00 Sumber PT.Lukita Wisata Travel tanggal 16 Februari 2013 12
B. Unsur Korupsi dalam PenyimpaSelisih harga inilah yang menjadi
ngan Pelaksanaan Perjalanan Dinas
salah satu modus yang dilakukan oknum
Oknum
PNS untuk memperoleh keun- tungan secara
illegal
gungjawaban
dalam
biaya
tindakan
pertang-
perjalanan
up).
penyimpangan
dalam
dinas biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di
mempertanggung- jawabkan dengan harga (mark
melakukan
pertanggungjawaban biaya perjalanan
dinas,
dengan membeli tiket harga murah dan
maksimal
yang
balik pembenaran hukum. Tindakan
Pertang-
tersebut dilakukan dengan alasan untuk
gungjawaban yang dilakukan oknum PNS
memperoleh tambahan penghasilan.
ini secara formil dan materil tidak
Hasil penelitian:
ditemukan penyimpangannya, baik yang Tabel 5 :Apakah Responden mengetahui bahwa penyimpangan atas pertanggungjawaban biaya Perja lanan Dinas mengakibatkan kerugian negara?
berasal dari tiket fiktif, tiket palsu maupun tiket mark up. Tiket, airport tax, boarding pass
yang
dipertanggung-
semuanya
asli.
jawabkan
Tarif
yang
dipertanggungjawabkan dibawah stan- dar biaya atau maksimal sesuai standar biaya
Freku ensi
Persentase %
N o
Jawaban Responden
1 2
Mengetahui 69 92 Tidak 6 8 mengetahui Jumlah 75 100 Sumber hasil kuisioner November s.d Desember 2012, diolah Berdasarkan data pada tabel
yang berlaku. Standar biaya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Semua bukti yang dilapor- kan dan dipertanggungjawabkan
telah
sesuai
dengan ketentuan yang ada. Per- buatan oknum
PNS
untuk
memperoleh
keuntungan secara tidak sah ini tidak dapat dibuktikan oleh PPK maupun Ben dahara Pengeluaran tanpa melakukan konfirmasi
kepada
maskapai
pener-
bangan, namun hal ini tidak dipersyaratkan dalam melaksanakan penggantian
biaya
tiket
yang
dipertang-
gungjawabkan oleh Pelaksana SPD.
diatas, sebagian besar responden (92%) mengetahui bahwa penyimpangan atas pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas akan mengakibatkan kerugian negara, hanya 8% responden yang tidak mengetahui penyimpangan atas pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas mengakibatkan kerugian negara. Dari data dapat disimpulkan, sebagian besar Pelaksana SPD mengetahui dan
13
menyadari bahwa penyimpangan atas pertanggungjawaban
biaya
perjalanan
Berdasarkan Nomor
31
Undang-Undang
Tahun
1999
tentang
dinas mengakibatkan kerugian negara.
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tabel 6 :Pendapat Responden tentang Penyimpangan atas pertang gungjawaban biaya Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi?
sebagaimana
Freku ensi 71
diubah
dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
unsur-unsur
tindak
Pidana
Korupsi adalah setiap orang termasuk korporasi,
N Jawaban o Responden 1 Tindakan Pidana Korupsi 2 Bukan Tindak Pidana Korupsi 3 Tidak memberikan pendapat Jumlah
telah
melakukan
perbuatan
melawan hukum, .memperkaya diri
Persen tase % 94,67
sendiri, merugikan keuangan Negara. Ke empat unsur tindak pidana korupsi,
1
ditemukan
1,33
pada
pelaksanaan
penyimpangan
perjalanan
dinas.
Penyimpangan pelaksanaan perjalanan 3
dinas yang dilakukan dengan modus
4
melaksanakan perjalanan dinas fiktif, 75
mempersingkat waktu perjalanan dinas,
100
pemalsuan bukti perjalanan maupun Sumber hasil kuisioner November s.d Desember 2012, diolah Berdasarkan data pada tabel di atas, sebagian besar responden (94,67%) berpendapat bahwa penyimpangan atas pertanggungjawaban dinas negara
yang
perjalanan
mengakibatkan
dapat
perbuatan
biaya
kerugian
dikategorikan
korupsi
(Tindak
sebagai Pidana
Korupsi), hanya 1,33% responden yang berpendapat bahwa penyimpangan atas pertanggungjawaban dinas negara
yang
biaya
perjalanan
mengakibatkan
kerugian
bukan tindak pidana korupsi,
sedangkan
4%
responden
memberikan pendapat.
tidak
penggelembungan
biaya perjalanan
dinas (mark up) telah memenuhi unsur tindak
pidana
korupsi.
Tindakan
oknum Pelaksana Surat Perjalanan Dinas tersebut dapat diduga merupakan tindak pidana korupsi. Dua dari tiga sistem hukum menurut
Friedman
yaitu substansi
hukum, dan budaya hukum. Subtansi hukum adalah aturan atau Penyimpangan
norma.
pertanggungjawaban
biaya Perjalanan Dinas merupakan pelanggaran atas substansi hukum. Norma hukum yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan 14
Dinas
Dalam
Negeri
Bagi
Pejabat
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas?
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
biaya
Tidak Tetap dan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Nomor
C.
31
Tahun
Undang-Undang 1999
tentang
Sumber hasil kuisioner November s.d Desember 2012, diolah Berdasarkan hasil penelitian,
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagian
sebagaimana
berpendapat,
terhadap
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
penyimpangan
pertanggungjawaban
sedangkan perilaku yang bertentangan
biaya
dengan ketentuan hukum yang ada
dengan
merupakan pelanggaran budaya hukum.
administrasi
telah
diubah
dengan
Upaya Penegakan Hukum dalam
29,33%
besar
responden
Perjalanan
(60%) pelaku
Dinas
dilakukan
menerapkan
sanksi
(hukuman
disiplin),
responden
berpendapat
dilakukan pemberian sanksi pidana,
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Indonesia sebagai negara hukum
dan 10,67% responden berpendapat
memperlakuan setiap orang sama di
pemberian sanksi administrasi dan
depan hukum (equality before the law)
sanksi pidana.
sebagai salah satu prinsip dari negara hukum tentu
Pemberian sanksi dilakukan
membawa konsekuensi
sebagai salah satu upaya penegakan
setiap orang yang melakukan kejahatan
hukum dalam rangka penertiban dan
haruslah
diproses
meminimalkan
meskipun
yang
secara
bersangkutan
hukum, adalah
aparat atau pegawai negeri.
kerugian
negara.
Penegakan hukum meliputi fungsi represif dan preventif. Fungsi represif
Oknum PNS yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, berupa penyimpangan
mencakup masalah penerapan sanksi, dan
fungsi
preventif
berupa
biaya
N o
Jawaban Responden
Frekue nsi
Persent ase %
perjalanan dinas yang dapat membawa
1
Sanksi administrasi (Hukuman disiplin) Sanksi Pidana Sanksi administrasi dan Sanksi Pidana Jumlah
45
60
22 8
29,33 10,67
75
100
atas
pertanggungjawaban
kerugian pada Keuangan Negara tentulah dapat diproses secara hukum. Hasil peneltian: Tabel 7 : Bagaimanakah pendapat Responden, sebaiknya pemberian sanksi terhadap pelaku penyimpangan
2 3
15
peningkatan kesadaran hukum.
Negeri
Sipil
sebagai
Dalam tindak pidana korupsi,
Perjalanan
perbuatan yang dilarang dan diancam
melakukan
hukuman adalah perbuatan merugikan
pertanggungjawaban biaya perjalanan
keuangan negara, bukan tergantung pada
dinas,
jumlah besar atau kecilnya kerugian
kembali kerugian
negara yang timbul. Dalam delik formil,
Selain diwajibkan mengganti kerugian
suatu
sebagai
negara, oknum PNS tersebut dapat
tindak pidana, jika perbuatan itu telah
dijatuhi hukuman administrasi tanpa
memenuhi delik dalam undang-undang
menghilangkan
tanpa harus menimbulkan akibat yang
seperti yang pernah terjadi adalah
merugikan. Jadi meskipun perbuatan itu
kasus mark-up tiket perjalanan dinas
belum sampai menimbulkan kerugian
di Kemenlu pada tahun 2010 yang
keuangan
menyeret
perbuatan
dinyatakan
negara,
tetapi
apabila
Dinas
Pelaksana
yang
terbukti
penyimpangan
diwajiban untuk
mengganti
negara tersebut.
sanksi
pidananya,
sejumlah pejabat
masuk
perbuatannya telah “dapat” dikategorikan
penjara.15 Meskipun begitu tujuan
akan
hukum
maka
menimbulkan kerugian pelakunya
dapat
Demikian
pula,
perbuatan
korupsi
negara, dihukum.
tidaklah
memberikan penghukuman ke- pada si
meskipun
hasil
pelaku.Upaya
tersebut
telah
dilakukan
dikembalikan kepada negara,
tidak
pengawasan.
menghapus
sifat
melawan
semata-mata
hukum
pencegahan melalui
dapat tindakan
Hukum administrasi ditegakan
perbuatan tersebut dan pelaku tindak
bila
pidana
pertanggungjawaban biaya Perjalanan
korupsi
tetap
diajukan
ke
pengadilan dan dipidana.13 Kerugian negara yang timbul
terjadi
penyimpangan
dalam
Dinas oleh PNS dengan menerapkan hukum
disipilin
sesuai
ketentuan
akibat kelalain atau pelanggaran hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
yang dilakukan oleh PNS diatur juga
2010 tentang Disiplin PNS. Jenis
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
hukuman disiplin terdiri dari hukuman
2003 tentang Keuangan Negara.14 Upaya
disiplin ringan, sedang dan berat.
penegakan hukum bagi oknum Pegawai
Penegakan hukum pidana secara luas
13
Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan&Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,( Bandung, PT.Refika Aditama, 2009), hlm 6. 14 Lihat Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35
ayat(4), UU No. 17 /2003
15
Harian Media Indonesia, Dominikus Dalu S, Senior Asisten Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia, “Memiskinkan Penyamun Uang Negara” Kamis 24 Mei 2012, hlm 12
16
dapat diartikan sebagai suatu proses di
apapun yang dilaksanakan dengan
mana seorang tersangka yang melakukan
melawan hukum untuk mem- perkaya
tindak pidana diperiksa, dituntut, diadili,
diri sendiri, merupakan tindak pidana
dan selanjutnya dija- tuhi hukuman.
korupsi. Upaya penegakan hukum
Perilaku oknum PNS diarahkan pada
terhadap
pembinaan perilaku dengan memberikan
tanggungjawaban
kesadaran hukum, bahwa penyimpangan
Dinas, melalui
pertanggung- jawaban biaya perjalanan
negara sesuai penyimpangan, pem-
dinas mempunyai implikasi pidana yang
berian sanksi administrasi,
diancam dengan penjara dan/atau denda.
dengan
Untuk
dengan proses beracara di pengadilan.
menjamin
terpenuhinya
asas
penyimpangan biaya
per-
Perjalanan
mengganti kerugian
penegakan
hukum
dan/atau pidana
equality before the law, maka oknum PNS yang melakukan penyim- pangan
Daftar Pustaka
pertanggungjawaban
A. Buku-Buku Hutington dalam Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan&Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT.Refika Aditama, Bandung,2009, hlm 2. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1994. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S3508/PB.1/2012 tanggal 29 April 2012).
biaya
perjalanan
dinas hendaknya diproses secara hukum. Penghukuman
sebagai
bahan
pembelajaran bagi sejawat lainnya untuk tidak melakukan perbu- atan yang sama, namun karena hukum tidaklah sematamata
bertujuan
meng-
hukum,
ada
baiknya dilakukan tinda- kan preventif dan
pemberian
sanksi
administrasi
sebagai bentuk pembinaan dari pimpinan. Apabila pembinaan tidak diperdulikan upaya represif sebagai ultimum remedium (tindakan terakhir) yang harus ditempuh. Simpulan Modus
penyimpangan
dalam
pelaksanaan perjalanan dinas dengan cara perjalanan dinas fiktif, memper- singkat waktu
perjalanan,
pemalsuan
bukti,
penggelembungan biaya. Setiap tindakan penyimpangan
yang
meng-
akibat
B. Majalah, Artikel dll Harian Media Indonesia, 18 Mei 2012, “Perjalanan Dinas Sarang Penyamun” Jum’at tanggal 18 Mei 2012. Harian Media Indonesia, Dominikus Dalu S, Senior Asisten Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia, “Memiskinkan Penyamun Uang Negara” Kamis 24 Mei 2012.
kerugian negara dengan alasan dan dalih 17
Majalah Treasury Indonesia edisi 2/2010. C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Baiay tahun 2013.
18
