PERILAKU LEGISLATIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PRAKTIK PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (APBDes) DESA SUBUK

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)

PERILAKU LEGISLATIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PRAKTIK PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (APBDes) DESA SUBUK 1

Ketut Agus Perdana, 1Ni Kadek Sinarwati, 2Nyoman Trisna Herawati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Indonesia

e-mail : {[email protected], [email protected], aris [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam praktik penganggaran sektor publik (APBDes) Desa Subuk, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penganggaran sektor publik (APBDes) Desa Subuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) verifikasi dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk telah melakukan fungsi dan perannya dalam hal pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun, pelaksanaan fungsi dan perannya tersebut masih belum optimal dan juga kurang efektif, (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Subuk dalam menjalankan tugasnya, yaitu pekerjaan lain yang dimiliki oleh anggota BPD selain menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD Desa Subuk, kurangnya tunjangan dan gaji yang di berikan kepada masing-masing anggota BPD Desa Subuk, serta kurangnya penguasaan ilmu yang menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh BPD Desa Subuk. Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Penganggaran Sektor Publik, Perilaku. Abstract This study aims at: (1) knowing the legislative behavior of the village consultative board in the practice of public sector budgeting in Subuk Village, (2) knowing the constraints faced by the village consultative board in supervising the public sector budgeting in Subuk Village. This research uses qualitative method. The data analysis techniques used are namely: (1) data collection, (2) data reduction, (3) verification and conclusion. Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) village consultative board (BPD) in Subuk Village has done its function and role in the case of supervision on the budget of village revenue and expenditure (APBDes), but the realization of its function and role is still not optimal and also less effective, (2) the constraints faced by BPD of Subuk Village in carrying out its duties are namely: the other job owned by BPD members beside their duties as the members of BPD in Subuk Village, the lack of allowances and salaries given to each BPD member in Subuk Village, and the lack of knowledge mastery that becomes one of the problems faced by the BPD of Subuk Village. Keywords:

village

consultative

board,

public

sector

budgeting,

behavior.

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) PENDAHULUAN Pembangunan Nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Pembangunan nasional merupakan cerminan dimana adanya kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional dilakukan pada berbagai sektor, contohnya, pada sektor ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor/bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan konsekuensi bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Maka, titik sentral pembangunan adalah di daerah pedesaan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa ini juga mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa dilaksanakan oleh desa sebagai Badan Eksekutif dan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Legislatif. Pemerintah desa inilah selanjutnya mengayomi masyarakat mengurus kepentingan desa dalam

kepala Badan Badan yang serta bidang

pemerintahan dan pembangunan. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman maka diperlukan Pemerintah Desa yang berkualitas dalam mengelola keuangan desa sehingga pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif dan akuntabel. Namun, sampai saat ini sebagian opini masyarakat menyatakan bahwa manajemen Pemerintah Desa dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Menurut Notoatmodjo (2007) perilaku manusia adalah semua tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati. Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup yang bersangkutan). Sedangkan dari segi kepentingan kerangka analisis, perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut baik dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Teori Bloom yang dikutip dalam Notoatmodjo (2010) membedakan perilaku dalam 3 domain perilaku yaitu: kognitif (cognitive), afektif (affective) dan psikomotor (psychomotor). Menurut M. Nafarin (2007;11) mengemukakan bahwa anggaran adalah :”Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan” sedangkan pengertian anggaran menurut Sony Yuwono, dkk (2005;27) ”anggaran adalah Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi.” Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi. Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam membuat rencana-rencana kerja. Dasar penyusunan anggaran pada rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (programming). Menurut Mardiasmo (2004;2) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dilihat dari

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut :”Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.” Jadi, sektor publik merupakan sutau wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD Desa yang dituangkan ke dalam peraturan desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut. (1) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten, (2) Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan

masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh, (3) Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan, (4) Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak, (5) Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum, (6) BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa: a. PERDES dan peraturan Perundang-undangan lainnya, b. Pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan desa, c. Kebijakan pemerintahan desa, d. Pelaksanaan kerjasama, (7) Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, (8) Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif dikalangan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik, maka dari itu transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa sangat penting agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun. Keterbukaan atau transparansi akan diutamakan oleh mereka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan dipercaya dimata masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu tugas BPD yaitu mengesahkan

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) Rancangan APBDes yang diajukan oleh kepala desa untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Namun pada kenyataannya, BPD Desa Subuk tidak melakukan kerjasama dengan kepala desa dalam praktik penganggaran APBDes atau bisa dikatakan bahwa BPD Desa Subuk tidak ikut serta dalam penyusunan penganggaran APBDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk hanya menyetujui penyusunan anggaran yang telah dirancang oleh kepala desa. Hal ini dikarenakan adanya pekerjaan lain yang dimiliki oleh anggota BPD Desa Subuk. Keterbatasan dukungan anggaran, pemberian gaji karyawan beserta pemberian tunjangan yang dinilai sangat minim juga menjadi alasan kurang optimalnya kinerja dari anggota BPD Desa Subuk dalam praktik penganggaran APBDes. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengetahui perilaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk dalam praktik penganggaran sektor publik APBDes agar anggota BPD Desa Subuk dapat menjalankan tugas secara optimal dan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain: (1) perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam praktik penganggaran sektor publik (APBDes) Desa Subuk, (2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penganggaran sektor publik (APBDes) Desa Subuk. METODE Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pada penelitian ini terdapat empat narasumber, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua/Wakil BPD, beserta Tokoh Masyarakat Desa Subuk. Lokasi penelitian ini yaitu di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Subuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu (1) wawancara, (2) observasi,

(3) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) verifikasi dan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa Dalam Praktik Penganggaran Sektor Publik (APBDes) Desa Subuk Menurut Ketut Suliada Kusana S.T selaku Kepala Desa, Desa Subuk dalam wawancara menyatakan bahwa: “Perilaku Badan Permusyawartan Desa (BPD) Desa Subuk dalam menjalankan tugasnya masih belum optimal. Lembaga ini dibentuk sejak ditetapkannya peraturan yang mengharuskan setiap desa untuk memiliki BPD. Tujuan dibentuknya BPD Desa Subuk ini, yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta pengelolaan APBDes serta sebagai partner dari pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk telah melakukan tugas dan perannya dalam mengawasi APBDes agar sesuai dengan yang sudah direncanakan namun masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan pemberian gaji beserta tunjangan yang sangat minim.” Menurut penuturan Komang Surya Ari Darma selaku sekretaris desa menyatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dan keputusan tetua desa. Pemilihan anggota BPD Desa Subuk dipilih oleh pemerintah desa yang mana orang tersebut dapat dipercaya mampu membidangi setiap kegiatan desa. Pemilihan ketua BPD Desa Subuk dilakukan secara legislatif, namun jika tidak menemukan hasil maka dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Badan Permusyawaratan Desa Subuk ini dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa dan mengkoordinasikan setiap kegiatan di desa. Kinerja BPD Desa Subuk dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa atau APBDes masih kurang. Hal ini terbukti masih kurangnya pengawasan BPD dalam tugas pengawasan APBDes karena pekerjaan lain yang dimiliki oleh dari masingmasing anggota Badan Permusyawaratan Desa Subuk.” Menurut penuturan Ketut Pasek selaku wakil ketua BPD menyatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa, Desa Subuk di dalam

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) melakukan perkerjaannya sebagai Lembaga pengawas Keuangan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bisa dikatakan belum maksimal, karena pendidikan dari masing-masing anggota BPD Desa Subuk yang sangat minim, kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, serta pemahaman teknologi.”

prasarana umum, (6) BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Salah satu tugas BPD, yaitu mengesahkan rancangan APBDes yang dibuat oleh kepala desa dan mengawasi anggaran APBDes agar sesuai dengan yang telah direncanakan atau dirancang.

Menurut penuturan Ketut Suarta Sumarjaya selaku salah satu tokoh di Desa Subuk menyebutkan bahwa: “Desa Subuk, memiliki Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugasnya terutama dalam hal pengawasan penganggaran dan pengelolaan anggaran desa dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya karena gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih minim, anggota BPD yang memiliki profesi yang berbeda serta kesibukan yang lain.”

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa Dalam Praktik Penganggaran Sektor Publik (APBDes) Desa Subuk ialah telah melakukan tugasnya dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun, dalam menjalankan tugasnya tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk masih belum optimal dan juga kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pekerjaan lain yang dimiliki oleh anggota BPD selain menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD Desa Subuk, kurangnya tunjangan dan gaji yang di berikan kepada masing-masing anggota BPD Desa Subuk, serta kurangnya penguasaan ilmu yang menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh BPD Desa Subuk. Selain itu, BPD dan kepala desa seharusnya secara bersama-sama membahas rancangan peraturan desa dan rancangan APBDes dalam rapat paripurna, namun dalam kenyataannya BPD tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, BPD memiliki beberapa tugas. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut. (1) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten, (2) Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh, (3) Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan, (4) Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak, (5) Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk dalam Menjalankan Kinerja Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa staf desa sebagai berikut. Menurut Ketut Suliada Kusana, ST., selaku Kepala Desa Subuk menyatakan bahwa: “Selain sebagai anggota BPD, banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain di luar aktivitas sebagai anggota BPD diantaranya sebagai guru, swasta, anggota TNI, dan politikus. Kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya di dalam BPD. Selain itu, masalah yang dihadapi

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) oleh BPD, yaitu kurangnya tunjangan beserta gaji yang minim.” Menurut Komang Surya Ari Darma, S.Ag., selaku sekretaris desa, beliau menyatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa Subuk ini menemui beberapa kendala dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya perubahan anggaran, setiap anggota BPD memiliki kepentingan dan profesi yang berbeda sehingga kesulitan untuk mengatur waktu bertemu, serta ketua BPD Desa Subuk adalah seorang anggota TNI yang sering berhalangan hadir bila diadakan rapat paripurna, akan tetapi setiap keputusannya dilimpahkan kepada wakil BPD. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu mengadakan musyawarah baik antar pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, LPM, dan lembaga adat, merubah kegiatan atau merubah volume kegiatan agar tidak terbentur dengan kegiatan anggota BPD.” Menurut Ketut Pasek selaku wakil BPD Desa Subuk, menyatakan bahwa: “Kendala selama ini di BPD Desa Subuk adalah minimnya tingkat sumber daya manusia yang ada. Hal ini dapat diatasi dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan bagi anggota BPD. Kami dari anggota BPD siap untuk menerima penyuluhan atau pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat.” Menurut Ketut Suarta Sumarjaya selaku tokoh desa, menyatakan bahwa: “Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk beserta tidak adanya kantor khusus untuk BPD menyebabkan kurang optimalnya kinerja BPD Desa Subuk.” Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Subuk dalam menjalankan tugasnya mengawasi penganggaran APBDes atau pengelolaan keuangan desa, yaitu (1) Anggota BPD Desa Subuk memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD Desa Subuk. Contohnya ketua BPD Desa Subuk, Bapak Nyoman Budika adalah seorang anggota TNI sehingga beliau kesulitan dalam mengatur waktu. Namun segala keputusan yang

menyangkut dengan ketua BPD Desa Subuk dapat dilimpahkan kepada wakil ketua BPD Desa Subuk saat ketua BPD Desa Subuk tidak berada di tempat. Anggota BPD yang lain juga memiliki kesibukan yang berbeda-beda yang menyebabkan kesulitan untuk mengatur waktu bertemu atau berdiskusi bersama antar anggota BPD, (2) Gaji anggota BPD Desa Subuk yang minim dan kurangnya pemberian tunjangan menyebabkan kinerja anggota BPD Desa Subuk masih kurang optimal sehingga anggota BPD Desa Subuk memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD Desa Subuk. Hal ini dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari masing-masing anggota BPD Desa Subuk tersebut, (3) Minimnya sumber daya manusia dari anggota BPD Desa Subuk menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Anggota BPD Desa Subuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam manajemen keuangan atau mengelola keuangan sehingga kinerja dari anggota BPD tersebut masih rendah atau kurang maksimal, (4) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan oleh anggota BPD Desa Subuk juga menjadi alasan kurang maksimalnya kinerja BPD Desa Subuk. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk tidak memiliki kantor namun melakukan kegiatannya di kantor kepala desa. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk telah melakukan fungsi dan perannya dalam hal pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, pelaksanaan fungsi dan perannya tersebut masih belum optimal dan juga kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pekerjaan lain yang dimiliki oleh anggota BPD selain menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD Desa Subuk, kurangnya tunjangan dan gaji yang di berikan kepada masingmasing anggota BPD Desa Subuk, serta kurangnya penguasaan ilmu yang menjadi salah satu permasalahan yang

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) dialami oleh BPD Desa Subuk. Selain itu, BPD dan kepala desa seharusnya secara bersama-sama membahas rancangan peraturan desa dan rancangan APBDes dalam rapat paripurna, namun dalam kenyataannya BPD tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk hendaknya memilih ketua BPD yang nantinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dan mengikuti rapat paripurna, serta tidak melimpahkan segala ketupusannya kepada wakil BPD.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk

2. Sehubungan dengan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk dalam menjalankan tugasnya memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD Desa Subuk. Contohnya ketua BPD Desa Subuk, Bapak Nyoman Budika adalah seorang anggota TNI sehingga beliau kesulitan dalam mengatur waktu. b. Gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk yang dianggap masih minim dan kurangnya pemberian tunjangan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk. c.

Minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan tentang manajemen keuangan dari anggota BPD Desa Subuk menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan oleh anggota BPD Desa Subuk. Contohnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk tidak memiliki kantor tersendiri untuk menjalankan tugasnya. Adapun saran yang dapat diberikan untuk BPD Desa Subuk, yaitu: 1. Sehubungan dengan Perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Praktik Penganggaran Sektor Publik (APBDes) Desa Subuk

a. Pada saat pemilihan anggota maupun ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk, diharapkan pemerintah desa memilih orang-orang yang bisa bekerja sesuai dengan kewajibannya tanpa meninggalkan tugasnya sebagai anggota maupun ketua Badan Permusyawaratan Desa nantinya yang dapat menghambat jalannya pengawasan APBDes. b. Pemberian gaji dan tunjangan hendaknya disesuaikan dengan kinerja yang dilakukan oleh anggota BPD, agar kinerja yang dijalankannya dapat berjalan dengan optimal dan lebih baik dan juga memberikan motivasi agar anggota Badan Permusyawartan Desa, Desa Subuk memiliki semngat dalam menjalankan tugasnya. c.

Pemerintah Pusat hendaknya memberikan pelatihan dan penyuluhan, terkait dengan pengetahuan mengenai pengelolaan dan manajemen keuangan kepada anggota BPD Desa Subuk.

Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Desa Subuk hendaknya diberikan fasilitas yang memadai agar memudahkan dalam menjalankan tugasnya.

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) DAFTAR PUSTAKA Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007. Naskah Akademik RUU Desa. Juliantara, Dadang (Penyunting). 2000. Arus Bawah Demokrasi: Otonomi Dan Pemberdayaan Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Mardiasmo. 2009. Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. McMillan, J.H., & Schumacher, S., 2003. Research in education: A conceptual introduction (5th ed.). New York: Longman. Moleong, L., 2007. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nafarin, M. 2004. Anggaran. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Notoatmojo. 2007. Promosi Kesehatan dan Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto,S. 2004. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: Universitas Indonesia Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA. --------------, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA. Pemerintah Daerah, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa Menteri Desa, 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.