PERHITUNGAN

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN TRENGGALEK

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

No. (4)

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2015)

Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ada, PERDA Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ada/tidak ada PERDA Daerah Kabupaten Trenggalek No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan

1

Keberadaan PERDA IMB

2

Rasio Rumah ber IMB

Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya

3

Keberadaan PERDA RTRW

Ada/tidak ada PERDA Perda No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2012 – 2032 RTRW

4

Peraturan ttg kependudukan 5

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat

IKK

6

-

Jumlahrumahber IMB sd. akhirTahun 2015, sebanyak660 unit. Jumlahseluruhrumah sd. akhirTahun 2015 sebanyak 251.165 Unit.

Jumlah penduduk yang sudah terekam  Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP 544.720 orang dalam E-KTP Pengurusan E-KTP dibagi jumlah  Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 626.865 orang penduduk yang wajib ber-KTP Dasar hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 25 Tahun 2011 Biaya KTP dalam tentang Perubahan atas Peraturan Biaya KTP PERDA Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun Rasio personil SatpoL Jumlah personil 2015, sebanyak = 143 orang PP terhadap jumlah Satpol PP pada akhir penduduk tahun 2012 dibagi 10.000 penduduk x - Penduduk pada akhir tahun 2015,

Ada

0,26%

Ada

86,89%

Tidak dipungut

Dasarnya adalah Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyusunan APBD Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.

0,0179%

1 Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

1

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

Trantibum)

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

RUMUS/ PERHITUNGAN


7

Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

9

Tepat atau tidak Ketepatan waktu tepat penyampaian penyampaian LPPD sesuai jadwal yang berdasarkan PP telah ditetapkan oleh Nomor 3 tahun 2010, peraturan perundangan

10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten

Keterangan

berjumlah = 797.275orang

100 %

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

Capaian KInerja

ADA: 1. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kesejahteran Lanjut Usia 2.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Ada, Perda No 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal 24 Maret 2014 sesuai surat pengantar Nomor 100/520/406.003/2015 tanggal 24 Maret 2015.

Tepat atau tidak Bukti Pengiriman: tepat penyampaian - Laporan Keuangan 2015, sesuai jadwal yang disampaikan pada tanggal 30 telah ditetapkan oleh Maret 2015 peraturan perundangan

Ada

Lanjut Usia merupakan salah satu sasaran dari tupoksi Dinas Nakertransos, karena lansia dapat menjadi PMKS (lansia rentan yang terlantar). Namun juga dapat menjadi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti Karang Werda dan Yayasan Gerontologi. Dimana, Perda tentang Lansia juga mengatur hal-hal tersebut

Ada

Tepat

Tepat

2

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

Ketepatan waktu penyampaian 11 Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

12 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.


RUMUS/ PERHITUNGAN Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.


Laporan Kinerja tahun 2014. disampaiakan pada tanggal 31 Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor : 061/501/406.013/2015 tanggal 31-32015

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 15 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan dalam Negeri 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Sosial 4) Urusan Lingkungan Hidup 5) Urusan Perumahan Rakyat 6) Urusan layanan Terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan 7) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8) Urusan Ketenagakerjaan 9) Urusan Pendidikan Dasar 10) Urusan Komunikasi dan Imformatika 11) Urusan Kesenian 12) Urusan Ketahanan Pangan 13) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 14) Urusan Penanaman Modal 15) Urusan Perhubungan

Capaian KInerja

Keterangan

Tepat

15 Urusan

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2015,sebanyak 6 urusan.

3

ASPEK

FOKUS Hubungan antar daerah

No.

IKK

13 Kerjasama dengan daerah lain

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun

Jenis Data (Tahun 2015) Jumlah MoU/Kerjasama Anta Daerah yang masih berlaku pada tahun , sebanyak 24 MoU/Kerjasama yang terdiri dari:

1) Perjanjian Kerjasama antara Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Tanggal 3 Agustus 2016 Nomor: 893.3/29099/205.5/2015;Nomor 893.3/983/406.035/2015 tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan LXXVI Tahun 2015 2) Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek Dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Tanggal 30 April 2015 Nomor: 119/493/406.035/2015;Nomor: 864/2366/212.3/2015 tentang Ujian Dinas Tingkat I dan II Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 3) KSADPemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tetangga yang tergabung dalam kerjasama Pembangunan Daerah di Wilayah Selingkar Gunung Wilis yang lebih dikenal dengan“Tunggal Rogo Mandiri” Nomor 181/08/013/2014 

130.5/660/406.003/2014



134.4/732/405.01.1/2014



188.65/6/402.031/2014



415/11/411.010/2014

Capaian KInerja MOU/ Kerjasama

Keterangan Kerjasama 1) dan 2) dari BKD, Kerjasama 3) Dari BP3AKP, Kerjasama 4-10 dari BPBD, Kerjasama 11 Dari Dinas Peternakan, Kerjasama 12 Dari Dinas Pendapatan, Kerjasama 18 dari dinas pertahutbun

074/934/418.11/2014 4) KSAD Pemkab dengan Prov Jatim dan Polres Trenggalek tentang Fasilitasi dan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Trenggalek. Nomor 

5) LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

  

Nomor : 974/02/406.022/2012. Nomor : 970/53/120.22/2012. Nomor : MOU/01/I/2012/POLRI



Tanggal 22 Pebruari 2012

MOU Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang 4

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Pengembangan Program Prioritas  Nomor: 120.1/08/012/2015 dan  Nomor: 440/001/406.024/2015 6) Pencapaian kinerja bersama program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dan kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten dengan BKKBN Provinsi Jatim 7) Kerjasama antara Dinas Peternakan dengan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : 188.45/1209/406.032/ dan 31010/HK.230/F2-K/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberian hibah ternak untuk penyelamatan plasma nutfah Sapi Galekan dari Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. 8) Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor : 13/071.4/Kdr/II/2003 dan Nomor : 188.45/1370/406.011/2003 (KSO Industri Pengolahan Hasil Laut di Pantai Prigi). 9) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan PT. Bumi Mina Jaya Mojokerto Nomor : 188.45/387/425.012/2004 dan Nomor : 017/BMJ/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 tentang Pembangunan Pabrik Tepung Ikan dan Bahan Baku Pakan Ternak serta Pengolahan Hasil Laut Lainnya. 10) Perjanjian dengan Pemerintah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Nomor : 028/1070A/406.012/2006 dan Nomor : 042/436A/406.099.01/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 tentang Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. 11) Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

5

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Nomor : 028/460a/406.076/2007 dan Nomor : 143/167/406.093.003/2007 Tanggal 23 April 2007 tentang SewaMenyewa Tanah Kas Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. 12) Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor : 296/PHBM/Kdr/II/2012 dan Nomor : 500/01/406.022/2012 Tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemanfaatan Kawasan Lingkungan Gunung Jaas untuk Pengembangan Perekonomian. 13) Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Nomor : 500/615/406.023/2019 dan Nomor : 042/72/406.099.01/2009 j.o. Adendum Nomor : 500/27/406.022/2012 dan Nomor : 042/68B/406.054.01/2012 Tanggal 9 Juni 2012 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek untuk Pasar Agrobis Kabupaten Trenggalek. 14) MOU Pemerintah Kabupaten

Trenggalek dengan Badan Pelaksana Puspa Agro JATIM PT. JATIM GRHA UTAMA No. 180/1477/406.031/2010 dan 001/MoU-PUSPA/GM/X/2010 tentang Promosi Produk Pertanian Unggulan Kabupaten Trenggalek 15) Berlaku 10 Tahun (19 Oktober 2010 s/d 19 Oktober 2020) 16) Kerjasama antara Dinas Peternakan dengan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : 188.45/1209/406.032/2015 dan 31010/HK.230/F2-K/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberian hibah ternak untuk penyelamatan plasma nutfah Sapi Galekan dari Dinas Peternakan LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

6

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Kabupaten Trenggalek.

17) MOU Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Badan Pelaksana Puspa Agro JATIM PT. JATIM GRHA UTAMA No. 180/1477/406.031/2010 dan 001/MoUPUSPA/GM/X/2010 tentang Promosi Produk Pertanian Unggulan Kabupaten Trenggalek Berlaku 10 Tahun (19 Oktober 2010 s/d 19 Oktober 2020) 18) Perjanjian Bersama tentang Pengembangan Ekonomi Daerah, Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Trenggalek 19) Kesepakatan Bersamaantara BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BPBD Kab. Trenggalek tanggal 3 Agustus 2015 Nomor : 360/1051/222.01/ 2015 dan Nomor : 360/868/406.065/201 5 tentangBantuan Dana Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur untuk Penanganan darurat kekeringan dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 20) Nota Kesepahaman antara BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BPBD Kab. Trenggalek tanggal 7 September 2015 Nomor : 360/158/406.01/2015 dan Nomor : 360/1121/406.065/2015 tentang Bantuan Dana Belanja Tak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur untuk penanganan darurat kekeringan dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 21) Nota Kesepahamanantara BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BPBD Kab. Trenggalek tanggal 7 September 2015 Nomor : 360/159/406.01/2015 dan Nomor : 360/1122/406.065/2015 tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan darurat Kekeringan di Kab. TrenggalekTahun 2015 22) Kesepakatan Bersamaantara BPBD LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

7

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Provinsi Jawa Timur dengan BPBD Kab. Trenggalek, Nomor 360/1509/222.01/2015, Nomor 360/1665/406.065/2015 tentang Bantuan Belanja Tidak terduga APBD Provinsi Jawa Timur untuk penanganan Darurat Kekeringan Dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten trenggalek Tahun 2015; 23) Pemberangkatan Transmigrasi ke Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara 24) Pemberangkatan Transmigrasi ke Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Kewenangan

Keuangan

14

Kesesuaian prioritas pembangunan

Urusan wajib yang 15 diselenggarakan daerah

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2

81,82 %

Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah Urusan Wajib yang dilaksanakan pada dibagi 26 (Jumlah Tahun 2015 (APBD) = 26 urusan. urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 17 Keberadaan PERDA Ada atau tidak tentang pengelolaan adanya PERDA ttg keuangan daerah pengelolaan Waktu penetapan 16 PERDA APBD

4 Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 9 program.

dasar hukumnya.

PERDA Nomor : 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD tahun . Tgl :2 Januari

100 %

Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2015. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah

Tidak Tepat Ada

Perda No 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

2 Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

8

ASPEK

FOKUS

No.

IKK berdasarkan PP 58/2005

Belanja untuk 18 pelayanan dasar

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Daerah Kabupaten Trenggalek keuangan daerah Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. 662.216.036.727,00 2) Urusan Kesehatan Rp. 198.635.114.882,00 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. 13.777.194.500,00 4) Urusan PU Rp. 167.617.590.580,20 5) Urusan Sosial Rp. Jumlah belanja untuk 1.853.605.777,00 pelayanan dasar 6) Urusan Tenaga Kerja dibagi Jumlah total Rp. 5.112.162.155,00 belanja X 100% 7) Urusan Koperasi Rp. 6.363.551.902,00 8) Urusan Satpol PP Rp. 5.886.909.044,00 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. 6.979.412.962,00 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 1.068.441.578.529,22

68,80 %

Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. 1.552.970.281.991,22

Pelayanan Publik

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2015. Jumlah belanja untuk 1) Urusan Pendidikan Rp. Belanja untuk urusan kesehatan dan 662.216.036.727,00 19 pendidikan dan pendidikan dibagi 2) Urusan Kesehatan Rp. kesehatan Jumlah total belanja 198.635.114.882,00 X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. 860.851.151.609,00 20 Keberadaan PERDA Ada atau tidak Ada, sebanyak 16 SPP, yang terdiri tentang Standar adanya standar dari : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pelayanan Publik 3 pelayanan publik

55,43%

Ada

3 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

9

ASPEK

FOKUS

No.

IKK sesuai dengan peraturan perundangundangan

RUMUS/ PERHITUNGAN


2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12.

13.

14.

Capaian KInerja

Keterangan

Trenggalek Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman SKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Perbub No. 88 Thn 2009 Ttg Standar Pelayanan Keswan dan SP Inseminasi Buatan Pd Pusat Pengembangan Ternak. Perbub No. 86 Thn 2009 Ttg Izin Reklame Perbub 56 Tahun 2007 Ttg SPP Pengujian Kendaraan Bermotor Perbub 38 Tahun 2008 Ttg SPP SPP IMB, Surat Izin Tempat Usaha, HO, SIP, TDP, TDI, Izin Usaha Industri dan TDG Perbub 50 Tahun 2010 Ttg SPP RSUD dr Soedomo. Perbub 85 Tahun 2009 Ttg SPP Pajak Daerah pada DPPKAD. Perbub 43 Tahun 2008 Ttg SPP Sambungan Baru dan Pembayaran Rekening Pemakaian Air Minum Pd PDAM. Perbub 48 Tahun 2006 Ttg SPP Kabupaten Trenggalek. Kep. Bup No. 188.45/833/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Trenggalek. Kep. Bup No. 188.45/831/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Watulimo Kep. Bup No. 188.45/832/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Karangan Keputusan Kepala KPPM Kab.

standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

10

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Trenggalek Nomor : 188/04/406.039/2012 tentang SPP KPPM Kab. Trenggalek. 15. Perbup 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada SKPD 16. Keputusan Kepala KPPM Kabupaten Trenggalek nomor : 065/I/SOP Pengaduan/406.039/2014 tentang Pennganan Pengaduan Masyarakat

21

Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Kepegawaian 22 Kelembagaan

23 Penataan SKPD


Jumlah PNS kabupaten tahun sebanyak 9.527 orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun sebanyak 797.275 orang. 1. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) 2. Sistem Informasi Manajemen Dokumen Kepegawaian

. Jumlah SKPD, sbb:: Jumlah pembentukan 1) Bagian (Setda) SKPD berdasarkan PP SKPD 41/2007 2) Sekretariat DPRD SKPD 3) Dinas SKPD 4) Badan SKPD 5) Inspektorat SKPD 6) Bappeda SKPD 7) Kantor SKPD 8) Rumah Sakit SKPD 9) BPBD SKPD 10) SATPOL PP SKPD

=1 =1 = 13 = 4 = 1 = 1 =5 =1

1,19 %

Ada 48 SKPD

SKPD Tersebut ditetapkan dengan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten trenggalek sebagai revisi terhadap Perda Tahun 2008,sedangkan khusus Satpol PP masih mengikuti Perda Nomor 6 Tahun 2008 TTg Organisasi Tata Kerja Satpol PP Kab Trenggalek

=1 =1 11

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


11) Kecamatan/Distrik SKPD 12) Kelurahan SKPD Jumlah SKPD 48 SKPD 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD

Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN Tindaklanjut KEPUTUSAN OLEH keputusan KEPALA DAERAH Bupati BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan Bupati

PERDA yang 24 ditetapkan


-

=5 =

23 PERDA

RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak 24 RAPERDA. RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak 23 PERDA.

95,83 %

-

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2015, sebanyak 20 keputusan.

100 %

-

Keputusan DPRD dalam tahun 2015, sebanyak 20 keputusan.

-

Keputusan Bupati tahun 2015, sebanyak 1.200 keputusan. Keputusan Bupati tahun 2015 yang ditindaklanjuti, sebanyak 1.200 keputusan.

100 %

Peraturan Bupati dalam tahun 2015, sebanyak 78 Perbup. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 78 Perbup.

100 %

-

-

-

-

Keterangan

= 14

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak 23 Perda

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun

Jumlah RAPERDA RAPERDA yang yang disetujui DPRD 25 disetujui DPRD tahun tahun dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2015 Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Keputusan DPRD 26 DPRD dibagi jumlah yang ditindaklanjuti keputusan DPRD . yang dihasilkan dalam tahun 2015 x 100% Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti Keputusan Bupati dibagi jumlah 27 yang ditindaklanjuti keputusan Bupati dalam tahun 2015 x 100% Jumlah Peraturan Bupati yang ditindakPeraturan Bupati lanjuti dibagi jumlah 28 yang ditindaklanjuti Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2015 x 100%

Capaian KInerja

12

ASPEK 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

FOKUS

PERDA yang dibatalkan

No.

29

IKK

Jumlah PERDA yang dibatalkan

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%


Capaian KInerja

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 23

0 %

Tidak ada Perda/Perbup PERDA tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Keberadaan PERDA/PerBup 30 tentang konsultasi publik

Ada/tidak PERDA/PerBup

31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

Ada atau tidak ada 1) Blooger Bagian Humas dan media Informasi yang Protokol : humasditetapkan dengan trenggalek.blogspot.com PerBup 2) Majalah WARTA TRENGGALEK Berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/ 135 /406.004/2015 Tanggal 13 Pebruari 2015


Keterangan

Pelaksanaanya melalui Siaran Instansi / Kantor di RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) Kabupaten Trenggalek secara terjadwal

ADA

Ada

Selama Tahun 2015, ada instansi / kantor yang mendapat jadwal siaran di Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek 1 x tiap bulan untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menerima masukan (saran/kritik) dari masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Trenggalek 1) Selama Tahun 2015 ada 251 Siaran Pers tentang Potensi dan Pembangunan Trenggalek yang di upload melalui blooger Bagian Humas & Protokol 2) Selama Tahun 2015 “Majalah Warta Trenggalek” terbit sebanyak 7 edisi dengan jumlah eksemplar 750 untuk tiap edisinya 13

ASPEK

FOKUS

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN Serapan dana DAN PENYERAPAN perimbangan DAU, DAK DAN BAGI HASIL

No.

IKK

Dana perimbangan yang terserap 32 dibanding yang direncanakan

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%


Capaian KInerja

Keterangan

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. 977.071.592.537,00

Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp.

98,73%

989.639.855.319,00

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

33

Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

-

Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp 643.941.879.448,00

-

DAU Tahun 2015, sebesar Rp.

76,71 %

839.497.985.000,00

-

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Total belanja Belanja Langsung Langsung dibagi terhadap total APBD APBD x 100%

Alokasi Belanja pada APBD

34

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Besaran PAD terhadap seluruh 35 pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

36

Besaran SILPA

37 Rasio SILPA thdp

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

Total Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp 457.634.687.262,00

-

Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. 1.068.441.578.529,22

-

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp 155.254.334.898,82 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. 1.545.252.147.339,82

-

42,83 %

10,04 %

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

Opini tahun Opini,: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2013 = 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); Tahun 2013, dengan opini: WDP/ WDP 3) TMP/ disclaimer opinion), qualified opinion) atau Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Opini tahun 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Tahun 2014, dengan opini: WDP/ 2014= Opini LHP Tahun 2011, diberikan qualified opinion) WDP kepada Evaluator Timda pada

Besaran SILPA dibagi -

SILPA Tahun 2015, sebesar

waktu kunjungan lapangan Timda


15,4 % 14

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

total pendapatan

Realisasi belanja

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2015) Rp 237.910.578.957,99 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp1.545.212.728.339,82 Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp 1.068.441.578.529,22 Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. 1.842.321.129.737,99

jumlah pendapatan x 100%

Rasio realisasi Realisasi belanja belanja thd anggaran 38 dibagi total anggaran belanja belanja APBD X 100% -

Pengawasan Inspektorat Kabupaten 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

Peta potensi daerah

Peningkatan PAD 13 TEROBOSAN / INOVASI Penghargaan BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Temuan BPK RI sampaidenganakhirtahun 2015sebanyak271temuan, 512 rekomendasi.

Jumlah temuan BPK RI yang Rasio temuan BPK RI ditindaklanjuti dibagi 39 yang ditindaklanjuti dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015

Rasio realisasi PAD 40 2015 terhadap potensi PAD 4

Capaian KInerja

84,29 %

Keterangan

Realisasi disesuaikan LRA.

belanja dengan

91,99 %

Temuan BPK RI yang ditindaklanjutisampaidenganTahun 2015, sebanyak 471 rekomendasi.

Jumlah realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD X 100%

Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp 155.254.334.898,82 Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 APBD Rp. 135.178.286.143,00

Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun Total PAD pada Tahun 2015 lalu x 100% sebesar Rp. 155.214.915.898,82 41 Peningkatan PAD (PAD 2015- PAD - Total PAD pada Tahun 2014 2014) : PAD 2014 X sebesar Rp 155.254.334.898,82 100% 42 Penghargaan dari Jumlah penghargaan Penghargaan yang diterima, pemerintah yang dari pemerintah yang sebanyak 30 yang terdiri dari 1) Penghargaan Presiden sebagai diterima oleh Pemda diterima oleh Kabupaten Layak Anak Tahun di dalam tahun . Pemerintah Daerah Istina Bogor dengan predikat dalam Tahun

114,85 %

-0,025%

Pratama 2) Penghargaan dari Menteri PP dan PA Pengsebagai Juara I Tk.Provinsi Bina hargaan Keluarga Balita (BKB) Tahun 3) Juara II Duta Remaja Genre Tk.Provinsi Jatim (PIK R/M Dragon) 4) Juara Harapan I Duta Remaja Genre Tk. Provinsi Jatim (PIK R/M Dragon)

Penghargaan 1-9 dari BP3AKP, Penghargaan 10 dari Dinas Peternakan, Penghargaan 11-12 dari bagian Humas protokol, Penghargaan 13-15 dari KKP, Penghargaan 16-18 dari Pertahutbun, perhargaan 19 dari

4 Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

15

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2015) 5) Juara I Tk.Provinsi Jatim PIK Tegar Model (PIK R/M Tunas Harapan Bendungan) 6) Juara I Tk.Provinsi Jatim Lomba KIE, Genre dan PUP (PIK R Laskar Adi Kencana SMAN I Trenggalek) 7) Juara I Tk.Provinsi Jatim Lomba Design Game Inovatif Genre dan Kependudukan (PIK R Laskar Adi Kencana SMAN I Trenggalek) 8) Terpilihnya 11 Pengurus dan Anggota PIK R/M Se Kab.Trenggalek kuliah singkat entrepreneurship di Universitas Ciputra Surabaya 9) Juara I Lomba Kelompok BKB Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 10) Penghargaan dari Pemprop Jatim sebagai Juara III Lomba higiene sanitasi pada kios daging di pasar tradisional tingkat propinsi Jawa Timur Tahun

Capaian KInerja

Keterangan Koperindag

11) Penghargaan Wahana Tata Nugraha Lalu Lintas 2015 12) Penghargaan KABTA Web Awards 2015 Kategori Web Kabupaten Trenggalek 13. Juara I Stand Terbaik/Pameran Pangan Nasional Expo 2015 di Semarang 14. Juara II Stand Terbaik/Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif 2015 DI SURABAYA. 15) Juara III Lomba Cipta Menu ( LCM ) Penganekaragaman Pangan Th. 2015 Katagori Penghargaan Menu Sarapan Tk. Propinsi Jatim. 16) Juara Harapan III : Gelar Potensi Produk Pertanian Dalam Rangka Hari Krida Pertanian 17) Juara Harapan III : Gelar Produk Olahan Dalam Rangka Hari Krida Pertanian 18) Kategori EMAS : Penghargaan LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

16

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

PRIMA WANA MITRA Tahun 2015 Kelompok OPHR Rimba Jaya Lestari atas Kepedulian Dalam Pembangunan Hutan Rakyat dalam rangka Penyediaan Bahan Baku Industri Kehutanan melalui Kerjasama Kemitraan dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 19) Pasar Tertib Ukur Tahun 2015 kepada Pasar Gondang Kab. Trenggalek-Provinsi Jawa Timur 20) Penghargaan dari Pemprop Jatim

sebagai Juara III Lomba higiene sanitasi pada kios daging di pasar tradisional tingkat propinsi Jawa Timur Tahun 2015 21) Juara Harapan III : Gelar Potensi Produk Pertanian Dalam Rangka Hari Krida Pertanian 22) Juara Harapan III : Gelar Produk Olahan Dalam Rangka Hari Krida Pertanian 23) Kategori EMAS : Penghargaan PRIMA WANA MITRA Tahun 2015 Kelompok OPHR Rimba Jaya Lestari atas Kepedulian Dalam Pembangunan Hutan Rakyat dalam rangka Penyediaan Bahan Baku Industri Kehutanan melalui Kerjasama Kemitraan dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 24) Penilaian Program Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2015 (Swasti Saba Padapa) 25) Penghargaan dari Pemprop Jatim sebagai Juara III Lomba higiene sanitasi pada kios daging di pasar tradisional tingkat propinsi Jawa Timur Tahun 2015

26) Juara I

Stand Terbaik/Pameran Pangan Nasional Expo 2015 di Semarang 27) Juara II Stand LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

17

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Terbaik/Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif 2015 DI SURABAYA. 28) Juara III Lomba Cipta Menu ( LCM ) Penganekaragaman Pangan Th. 2015 Katagori Penghargaan Menu Sarapan Tk. Propinsi Jatim 29) Pasar

Tertib Ukur Tahun 2015 kepada Pasar Gondang Kab. TrenggalekProvinsi Jawa Timur

30) Juara I Olimpiade Pahlawan

Indonesia Tingkat SMA/SMK Provinsi Jawa Timur, a.n. Kresna Rahayu, Fajar Pradana, M. Azim Zubaid

Pengadaan barang dan jasa

Keberadaan 43 E-procurement

Daya saing daerah

44

Jumlah persetujuan investasi


Ada Jumlah ijin investasi dalam tahun 2015

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2012. Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, sebanyak 33 ijin

Ada

Berdasarkan Perbup LPSE nomor 85 tahun 2011

33 ijin

18

PERHITUNGAN

Recommend Documents