LAMPIRAN III.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2008 ASPEK PENILAIAN PADA PENGAMBIL KEBIJAKAN
KABUPATEN No 1
: KABUPATEN BANGKA
ASPEK KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
FOKUS Peraturan tentang ketertiban penataan ruang
Peraturan tentang Kependudukan
No
IKK
RUMUS / PERHITUNGAN
1 Keberadaan PERDA IMB
Ada/tidak ada PERDA
JENIS DATA Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda kab. Bangka No. 4 Tahun 1985 tentang IMB
2
Rasio Rumah ber IMB
Jumlah rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya
Rumah yang memiliki IMB sebanyak = 101 Jumlah rumah seluruhnya sebanyak = 65.931
3
Keberadaan PERDA RTRW
Ada/tidak RTRW
Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Revisi RTRW Daerah
4
Pengurusan KTP
ada
PERDA
Lama pengurusan KTP dalam PERDA
Perbup No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangka
CAPAIAN KINERJA
Ada
98 —— x 100 % = 0,14 % 65.931
Ada
3 Hari
No
ASPEK
FOKUS
No 5
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
6
IKK Biaya KTP
Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah Penduduk
RUMUS / PERHITUNGAN Biaya KTP dalam PERDA
Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2008 dibagi 10.000 penduduk x 100 %
JENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Perda Kab Bangka No. 9 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, dan Akte Catatan Sipil
Jumlah personil Satpol PP = 169 orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2008 = 242.010 orang
Rp 9.000,-
242.010 —— = 24,201 10.000 169
—— = 6,98 24,201 7 personil per 10.000 penduduk (dibulatkan)
Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah
7
Demo / Protes terhadap PERDA / Perbup
Jumlah aksi demo per tahun
Dokumen Humas Jumlah demo berijin
Tidak Ada
Kebijakan bidang PSK, PKL
8
Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL
Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
Perda No. 14 Tahun 2003 tentang PKL
Ada
Perda tentang PSK terintegrasi dalam Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum
Ada
No
ASPEK
FOKUS Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten
2
KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
No 9
Penyampaian laporan kepada pemerintah
10
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
11
IKK
RUMUS / PERHITUNGAN
Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten
Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten
Ketepatan waktu penyampaian LPPD BERDASARKAN PP Nomor 3 Tahun 2007
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
JENIS DATA - Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Dati II Bangka No. 2 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah dalam Kab. Dati II Bangka - Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum
Surat Bupati kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung No. 138/0491/I/2009 tanggal 30 April 2009
CAPAIAN KINERJA Ada
Tepat
Laporan Keuangan 2007 kepada BPK tanggal
Tidak Tepat
LAKIP disampaikan ke Menpan dengan surat No. 138/0492/I/2009 tanggal 30 Maret 2009
Tepat
No
3
ASPEK
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
FOKUS
RUMUS / PERHITUNGAN
No
IKK
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12
Urusan yang sudah ditetapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND
Konsultasi antara pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Konsultasi pemerintah Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
13
Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan Kab. dengan Pemerintah per tahun
Dokumen surat perintah tugas dari Sekda selama tahun 2008
Jumlah pertemuan konsultasi antar Pemerintah Kabupaten dengan gubernur selaku Wakil Pemerintah per tahun
Dokumen surat perintah tugas dari Sekda selama tahun 2008
Hubungan antar daerah
15
Jumlah MoU yang masih berlaku per tahun
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
16
Kerjasama dengan daerah lain Kesesuaian prioritas pembangunan
14
Jumlah bidang program pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional
JENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
SPM urusan Pendidikan
2 Urusan
SPM urusan Kesehatan
369
132
Tidak Ada List prioritas pembangunan daerah dalam RKPD = 7 List prioritas pembangunan nasional pada RKP = 8
7 — 8
x 100% = 87,5 %
No
ASPEK
RUMUS / PERHITUNGAN
FOKUS
No
IKK
Kewenangan
17
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%
Urusan wajib yang dilaksanakan daerah = 26
Waktu penetapan PERDA APBD 2007
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2007 (31 Desember 2006)
PERDA No.1 Tahun 2008 tentang APBD Kab. Bangka (Tanggal 25 Januari 2008)
19
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan Keuangan Daerah
Perda No. 10 Tahun 2008
20
Belanja untuk pelayanan dasar
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%
Keuangan
18
JENIS DATA
APBD
CAPAIAN KINERJA 26
---26
x 100% = 100 %
Tidak Tepat
Ada
325.636.658,12
------------------ x 100% 579.015.195.043
= 56,24 % 21
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%
APBD
206.169.905.550
------------------ x 100% 579.015.195.043
= 35,60 %
No
ASPEK
RUMUS / PERHITUNGAN
FOKUS
No
IKK
PELAYANAN PUBLIK
22
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan
Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik
Kepegawaian
23
Keberadaan standar kompetensi jabatan
Ada atau tidak adanya keputusan Bupati tentang standar Kompetensi jabatan
Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya database kepegawaian
Sistem Database Manual SIK Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang SIMPEG belum ada, yang ada adalah sistem informasi kepegawaian yang berbasis web yang dibuat sendiri oleh Pemkab Bangka.
Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007
Ada atau tidak adanya SKPD yang tidak sesuai berdasarkan PP 41/2007
- Perda Nomor Tahun 2007 - Perda Nomor Tahun 2007 - Perda Nomor Tahun 2007
24
Kelembagaan
25
JENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
PERDA tidak ada, yang ada yakni Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Peayan Terpada Satu Pintu Kab. Bangka
Ada
Tidak Ada
Ada
15 Sesuai 16 17
No
4
ASPEK
EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
FOKUS
Produk peraturan perundangan
No
IKK
26
Jumlah PERDA yang ditetapkan
RUMUS / PERHITUNGAN Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2008
JENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
Perda yang di sahkan pada tahun 2008: 1. Perda No. 01 Tahun 2008 2. Perda No. 02 Tahun 2008 3. Perda No. 03 Tahun 2008 4. Perda No. 04 Tahun 2008 5. Perda No. 05 Tahun 2008 6. Perda No. 06 Tahun 2008 7. Perda No. 07 Tahun 2008 8. Perda No. 08 Tahun 2008 9. Perda No. 09 Tahun 2008 10. Perda No. 10 Tahun 2008 11. Perda No. 11 Tahun 2008 12. Perda No. 12 Tahun 2008 13. Perda No. 13 Tahun 2008 14. Perda No. 14 tahun 2008 15. Perda No. 15 tahun 2008
15 PERDA
No
5
6
ASPEK
FOKUS
No
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
27
EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Pengambilan Keputusan DPRD
28
Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda
29
EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Tindak lanjut keputusan bupati
30
Tindaklanjut Peraturan Bupati
31
IKK
RUMUS / PERHITUNGAN
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2007
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2008 di bagi jumlah RAPERDA yang di usulkan tahun 2008
Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama 1 tahun Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda
Jumlah pengambilan keputusan melalui voting dibagi Jumlah sidang paripurna dalam 1 tahun X 100% Jumlah keputusan yang di tindaklanjuti Pemda dibagi jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2008 x 100%
Keputusan Bupatiyang ditindak lanjuti
Jumlah keputusan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2007 x 100%
Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2008 X 100%
JENIS DATA Raperda yang disetujui DPRD tahun 2008 = 5 Raperda yang diusulkan pemerintah tahun 2008 = 25 Jumlah pengambilan keputusan melalui voting = 0 Jumlah keputusan yang ditindak lanjuti Pemda = 2 Jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah = 2 Jumlah Keputusan Bupati yang diterbitkan tahun 2008 = 858 Jumlah Keputusan Bupati yang di tindaklanjuti = 858 Jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan tahun 2008 =44 Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti = 44
CAPAIAN KINERJA 5
------ x 100% = 20 % 25
0%
2
------ x 100% = 100 % 2
858 ------ x 100% = 100 % 858
44 ----- x 100% = 100 % 44
No 7
8
9
ASPEK KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
FOKUS
No
PERDA yang dibatalkan
32
Konsultasi publik
33
PERDA tentang konsultasi publik
34
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
35
Serapan dana perimbangan
36
IKK
RUMUS / PERHITUNGAN
JENIS DATA
Jumlah PERDA yang dibatalkan
Jumlah PERDA yang - Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah dibatalkan = 0 PERDA yang dikirim ke - PERDA yang dikirim pemerintah untuk ke Pemerintah untuk dievaluasi X 100% dievaluasi = 18
Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA Keberadaan PERDA atau PERBUP tentang konsultasi publik
Jumlah konsultasi publik
CAPAIAN KINERJA 0%
0 Kali -
Ada/ Tidak ada PERDA/PERBUP
Tidak ada
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur
Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PERBUP
Jenis Media yang dapat diakses oleh publik : 1. Website 2. Media Luar Ruang (Spanduk dan Baliho) 3. Bagian humas 4. Leaflet/brosur 5. Forum Musrenbang
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%
Bahan Laporan Keuangan 2008
Ada
445.914.175.892,00 -------------------- x100% 396.141.630.000,00 = 112,56 %
No
ASPEK
FOKUS
No
Alokasi belanja pada APBD dari DAU
37
IKK Belanja publik terhadap DAU
RUMUS / PERHITUNGAN Jumlah belanja publik dibagi DAU X 100%
JENIS DATA Bahan Laporan Keuangan 2008
CAPAIAN KINERJA 324.223.849.959 -------------------- x100% 282.873.275.400 = 114,06 %
Alokasi belanja pada APBD
38
Belanja publik terhadap total APBD
Jumlah belanja publik dibagi APBD X 100%
Bahan Laporan Keuangan 2008
324.223849.959 - ------------------- x 100% 579.015.195.043 = 56,00 %
10
11
INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
39
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD
Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%
Besaran realisasi pinjaman daerah
40
Besaran pinjaman yang terealisisasi terhadap rencana pinjaman
Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang sudah disetujui X 100%
EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
41
Besaran SILPA
42
Bahan Laporan Keuangan 2008
49.008.147.746,27 --------------------- x 100% 528.613.581.846,75 = 9,27 %
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio SILPA terhadap total pendapatan
Jenis opini BPK terhadap hasil Lapkeu Daerah
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%
Bahan Laporan Keuangan 2008
Laporan hasil pemeriksaan BPK RI
Data SILPA tahun 2008
100 %
Belum dilaksanakan Pemeriksaan
129.482.129.842,84 ----------------------x 100% 528.613.581.846 = 24,50 %
No
ASPEK
FOKUS Proporsi Belanja
No
IKK
43
Proporsi belanja langsung
RUMUS / PERHITUNGAN Jumlah belanja langsung dibagi jumlah belanja APBD x 100%
JENIS DATA Bahan Laporan keuangan 2008
CAPAIAN KINERJA 324.223.849.959 -------------------- x 100% 579.015.195.043 = 56,00 %
Realisasi pendapatan
44
Realisasi belanja
45
Rasio realisasi pendapatan PAD terhadap anggaran pendapatan
Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%
Bahan Laporan keuangan 2008
BAhan Laporan Keuangan 2008
49.088.147.746.27 -------------------- x100% 451.533.065.200 = 10,85 %
485.215.553.996,63 ------------------- x 100% 579.015.195.043 = 83,80 %
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
12
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta potensi daerah
46
47
Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti
Rasio realisasi PAD 2008 terhadap potensi PAD
Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai akhir tahun 2007
Jumlah realisasi PAD 2008 dibagi dengan potensi PAD X 100%
- Temuan BPK RI tahun 2007 = 18 Temuan/35 saran - Jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti tahun 2008 = 18 Temuan/32 saran
Data potensi PAD tahun 2008
32
------- x 100% 35 =
91,43 %
49.088.147.746.27 -------------------- x 100% 26.209.055.000,00 = 186,99 %
No
ASPEK
FOKUS
No
IKK
Peningkatan PAD
48
Peningkatan PAD
RUMUS / PERHITUNGAN Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100%
JENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
PAD 2007 = Rp. 26.554.650.129,64
22.453.497.617 -----------------------x100% 26.554.650.129,64 = 84,56 %
PAD 2008 = Rp. 49.008.147.746,27 13
TEROBOSAN INOVASI BARU DALM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Inovasi baru
49
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2008
1. Peraturan Bangka
Bupati No.
14
tahun 2006 tentang Pembentukan
Unit
Pelayanan Terpadu – Satu
Pintu
(UPT–
SP). 2. Peraturan
Bupati
Bangka No. 1 tahun 2007
tentang
Pedoman Pelayanan Umum
di
Unit
Pelayanan Terpadu – Satu Pintu ( UPT – SP
)
Bangka.
Kabupaten
1. Pembentukan Unit Pelayanan terpadu 2. Pemberian Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang (JKSS)
No
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS / PERHITUNGAN
JENIS DATA 3. Peraturan
CAPAIAN KINERJA
Bupati
Bangka
No.
24
tahun 2007 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Bupati
Bangka No. 1 tahun 2007,
tentang
Pedoman Pelayanan Umum
di
Unit
Pelayanan Terpadu 4. APBD
Kabupaten
Bangka TA. 2007
Pengadaan barang dan jasa Daya saing daerah
50
51
Keberadaan E-procurement
Ada atau tidak ada
Jumlah persetujuan Investasi
Jumlah realisasi ijin investasi dalam tahun 2008
Tidak ada
Register ijin investasi
0
