PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PPh 21 ATAS KARYAWAN PADA PT BINTANG KARYA SARANA JAKARTA
TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Program Diploma Tiga Politeknik LP3I Jakarta
Oleh Beriman Bu’ulolo 090221040087
PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI POLITEKNIK LP3I JAKARTA 2012
PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR Judul Naskah
:
Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan PPh 21 atas Karyawan Pada PT. Bintang Karya Sarana
Mahasiswa
:
Beriman Bu’ulolo
NIM
:
090221040087
Program Studi
:
Komputerisasi Akuntansi
Jurusan
:
Komputerisasi Akuntansi
Menyetujui,
Drs. Hamizar
Dwi Okty Utami, S.E.
Ketua Program Studi
Pembimbing Tugas Akhir
Mengetahui,
Dra. Euis Winarti, M.M. Wakil Direktur I Bidang Akademik
ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : Mahasiswa
:
Beriman Bu’ulolo
NIM
:
090221040087
Program Studi
:
Komputerisasi Akuntansi
Dinyatakan telah mengikuti ujian Sidang Tugas Akhir di hadapan Tim Dosen Penguji pada tanggal
September 2011 dan yang bersangkutan
dinyatakan lulus.
Tim Penguji Tugas Akhir No.
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
1.
2.
Jakarta,
September 2012
……………………….. Sekretaris Sidang
iii
iv
KATA PENGANTAR Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala
karunia
dan
rahmat-Nya
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini tepat pada waktunya.
Sebagaimana ketentuan yang berlaku di Politeknik LP3I Jakarta, bahwa mahasiswa tingkat akhir diharuskan menyusun dan memaparkan Tugas Akhir (TA) sebagai salah satu persyaratan penyelesaian pendidikan Politeknik LP3I Jakarta Program D3. Untuk itu penulis melakukan pengamatan di PT. Bintang Karya Sarana Jakarta dan kemudian menyusun laporan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk Laporan Tugas Akhir ini di bawah bimbingan Ibu Dwi Okty Utami, S.E. selaku Dosen Pembimbing.
Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong dan membantu penulis dalam melakukan pengamatan dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini, khususnya kepada :
1. Direktur Politeknik LP3I Jakarta, Drs. Jaenudin Akhmad, S.E., M.M. 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik, Dra. Euis Winarti., M.M. 3. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Personalia, Drs. Lasimun 4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Aspizain Chaniago, S.Pd., M.Si. 5. Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Drs. Hamizar 6. Kepala Bagian Administrasi Akademik, Nurdin, S.S., M.M 7. Kepala Bagian Keuangan PT. Bintang Karya Sarana Jakarta, Bapak Suparno 8. Kepala Bagian Personalia PT. Bintang Karya Sarana Jakarta, Ibu Ratna Sari
9. Kepada
semua
dosen
Kampus
Sumber
Arta
yang
telah
mengajarkan penulis banyak pengetahuan tentang ilmu dalam dunia bisnis. 10. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun spiritual beserta doanya. 11. Teman-teman yang selalu memberikan dorongan dan bantuannya 12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Untuk semua bimbingan, petunjuk, dan dorongan serta do’a yang telah diberikan, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Bapak/Ibu mendapat balasan yang berlipat ganda ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi perusahaan terkait dan mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta.
Jakarta, 01 Juli 2012
Beriman Bu’ulolo Penulis
vi
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR .............................. ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN ............................................................ iii SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN ................................................ iv KATA PENGANTAR ................................................................................ v DAFTAR ISI ............................................................................................ vii DAFTAR TABEL ..................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR .................................................................................. x DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1 1.2 Alasan Pemilihan Objek ...................................................... 2 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan ............................................ 3 1.4 Identifikasi Masalah ............................................................. 4 1.5 Batasan Masalah ................................................................. 4 1.6 Metodologi Penulisan .......................................................... 4 1.7 Sistematika Penulisan ......................................................... 5
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Pajak ....................................................................... 7 2.2 Jenis Pajak ........................................................................... 8 2.3 PPh Pasal 21 ...................................................................... 10
BAB III PROFIL PERUSAHAAN 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan .............................................. 17 3.2 Visi dan Misi Perusahaan ................................................... 18 3.3 Bidang Usaha dan Ruang Gerak ....................................... 18
3.4 Kegiatan Personalia .......................................................... 19 3.5 Struktur Organisasi ............................................................ 19 3.6 Deskripsi Kerja .................................................................. 21
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Perhitungan PPh 21 atas karyawan pada PT Bintang Karya Sarana .................................................. 24 4.2 Pencatatan PPh 21 atas karyawan pada PT Bintang Karya Sarana .................................................. 30 4.3 Pelaporan PPh 21 atas karyawan PT Bintang Karya Sarana .................................................. 31
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ........................................................................ 33 5.2 Saran .................................................................................. 33
DAFTAR PUSTAKA BIODATA PENULIS LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi .................................. 10 Tabel 2.2. Besarnya PTKP Per Tahun .................................................... 13 Tabel 2.3. Cara Menghitung PPh 21 ....................................................... 15
ix
DAFTAR GAMBAR Hal Tabel 3.1. Struktur Organisasi PT. Bintang Karya Sarana ...................... 20
x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Daftar Gaji PT. Bintang Karya Sarana Bulan Januari s/d Nopember 2011 Lampiran 2 Daftar Gaji PT. Bintang Karya Sarana Bulan Desember 2011 Lampiran 3 Slip Gaji PT. Bintang Karya Sarana
xi
BAB I PEDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan
dapat
mengurangi
ketergantungan
Negara
kita
terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.
Sistem pajak yang berlaku adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri.
Namun demikian, ketika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan, ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu. Contoh, seorang karyawan dipotong pajak atas gaji yang diterimanya tiap bulan yang dinamakan pemotongan PPh Pasal 21.
Apakah
praktek
ini menyalahi
sistem
self
assesment
ini?
Jawabannya tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebenarnya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam bahasa teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak. Pada Tugas Akhir (TA) ini penulis akan menguraikan salah satu jenis Pemotongan Pajak Penghasilan yang disebut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan perhitungan pajak atas PPh Pasal 21 pada PT. Bintang Karya Sarana Jakarta Selatan. Oleh karena itu Tugas Akhir ini mengambil judul “Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan PPh 21 atas Karyawan Di PT. Bintang Karya Sarana Jakarta”
1.2
Alasan Pemilihan Objek
Adapun alasan penulis dalam pemilihan objek ini adalah penulis ingin mengetahui lebih jelas dan akurat mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh 21 atas karyawan di PT. Bintang Karya Sarana yang juga bermanfaat sebagai pembelajaran bagi penulis dan selain itu objek yang dipilih juga sesuai dengan bidang studi yang penulis ambil di bangku perkuliahan yaitu Komputer Akuntansi.
2
1.3
Tujuan dan Manfaat 1.3.1 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui perhitungan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana. 2. Untuk mengetahui pencatatan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana. 3. Untuk mengetahui pelaporan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana.
1.3.2 Manfaat Penulisan 1. Bagi Penulis Memperdalam pengetahuan tentang Penghasilan Kena Pajak
serta
menerapkan
teori
tentang
penentuan
Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah didapatkan sewaktu perkuliahan program studi Komputer Akuntansi di Politeknik LP3I Jakarta.
2. Bagi Pembaca Laporan ini dapat disajikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi/acuan penelitian bagi penulis
selanjutnya,
khususnya
mahasiswa
LP3I
program studi Komputer Akuntansi.
3. Bagi Perusahaan Laporan ini dapat dijadikan suatu informasi yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kinerja PT. Bintang Karya Sarana dalam menjalankan kegiatan perusahaan terutama di bagian perpajakan.
3
1.4 Identifikasi Masalah
Berdasarkan judul tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah pada : 1. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana ? 2. Bagaimana pencatatan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana ? 3. Bagaimana pelaporan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana ?
1.5 Pembatasan Masalah
Dalam kajian ini penulis hanya membatasi kajian pada masalah Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan PPh 21 atas Karyawan di PT. Bintang Karya Sarana untuk tahun 2011.
1.6 Metodologi Penelitian
Pembuatan tugas akhir ini, penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan kajian penulis, yaitu besumber dari :
1. Studi Lapangan (Field Research)
Yaitu
penelitian
dengan
cara
mendatangi
langsung
ke
perusahaan yang menjadi objek kajian. Tekhnik pengumpulan data
dengan
sistematik.
pengamatan
Data-data
yang
langsung penulis
(observasi) dapatkan
secara
mempunyai
kebenaran sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan penulis ini.
4
2. Studi Pustaka (Library Research)
Yaitu Pengumpulan data-data dengan cara mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti buku-buku penunjang kajian, catatan-catatan maupun referensi lainnya yang bersifat tertulis.
1.7 Sistematika Penulisan
Penyusunan Tugas Akhir ini, pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan secara sistematika ke dalam 5 (lima) bab yaitu :
BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan objek, tujuan dan manfaat,
identifikasi
atau
perumusan
masalah,
pembatasan masalah, metodologi penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Dalam bab ini penulis mengemukakan berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian atau analisa yang penulis sampaikan.
BAB III
PROFIL PERUSAHAAN/LEMBAGA Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya perusahaan, bidang usaha dan ruang gerak, kegiatan keuangan, stuktur
organisasi dan
deskripsi kerja.
5
BAB IV
ANALISA/PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis melakukan kajian atau analisa terhadap materi penulis angkat sesuai dengan judul yang disajikan.
BAB V
PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saransaran yang mungkin berguna bagi perusahaan sebagai masukan.
6
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Pajak Menurut Djajadiningrat (2008:1), dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” yaitu : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”
Menurut Adriani dalam Wirawan dan Rudy (2007:2), dalam bukunya Pajak Penghasilan mendenfinisikan pengertian pajak yaitu : “Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.” Menurut Risky (2005:2), dalam bukunya “Pajak dan Strategi Bisnis” yaitu : “Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak : 1. Merupakan Iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara. 2. Dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung. 4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
2.2 Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2005:5-6), dalam bukunya yang berjudul “perpajakan”
jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam
yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya, yaitu : 2.2.1 Menurut Sifatnya Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan: 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
8
2.2.2 Menurut Golongannya Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 (dua) golongan: 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2.2.3 Menurut Lembaga Pemungutannya Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan: 1. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: a. Pajak Propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.
9
2.3 PPh Pasal 21 2.3.1 Ketentuan Pajak Menurut Agung (2009:165) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.
2.3.2 Tarif PPh Pasal 21 Menurut Agung (2012:198) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut : 1.
Tarif Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut : Tabel 2.1
TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00
5% (lima persen)
Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00
15% (lima belas persen)
Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00
25% (dua puluh lima persen)
10
Di atas Rp. 500.000.000,00
30% (tiga puluh persen)
Sumber : Pajak penghasilan oleh Agung (2012:198)
Contoh : Penghitungan pajak yang terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan tarif pajak baru yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 600.000.000,00 Pajak Penghasilan terutang : 5% x Rp. 50.000.000,00
= Rp.
2.500.000,00
15% x Rp. 200.000.000,00
= Rp. 30.000.000,00
25% x Rp. 250.000.000,00
= Rp. 62.500.000,00
30% x Rp. 100.000.000,00
= Rp. 30.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00
2.
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Menurut Sumarsan (2011:195), yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak adalah dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.
Dalam
Undang-Undang
ini
dikenal
dua
golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.
Dalam Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak,
yaitu
penghitungan
dengan
menggunakan
pembukuan dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.
Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara : 11
1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.
Contoh : Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut
memperoleh
penghasilan
sebesar
Rp.
30.000.000,- maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut : Penghasilan selama 3 (tiga) bulan
Rp. 150.000.000
360 /(3 x 30) x Rp. 150.000.000
Rp. 600.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak
3.
(isteri + 2 anak)
Rp.(19.800.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 580.200.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut Sumarsan (2011:146), Yang perlu diperhatikan dalam menentukan PTKP adalah untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif per 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut
:
12
Tabel 2.2 BESARNYA PTKP PER TAHUN Keterangan WP tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 1 Orang WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 2 Orang WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 3 Orang WP Kawin, Penghasilan Istri Dipisah dan tidak memiliki Tanggungan WP Kawin, Penghasilan Istri Dipisah dan memiliki Tanggungan 1 Orang WP Kawin, Penghasilan Istri Dipisah dan memiliki Tanggungan 2 Orang WP Kawin, Penghasilan Istri Dipisah dan memiliki Tanggungan 3 Orang WP Kawin Penghasilan Istri Digabung dan tidak memiliki Tanggungan WP Kawin Penghasilan Istri Digabung dan tidak memiliki Tanggungan 1 Orang 4.
Status
Tahun 2009
TK/0 TK/1 TK/2 TK/3 K/0
15.840.000 17.160.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000
K/1
18.480.000
K/2
19.800.000
K/3
21.120.000
K/I/0
33.000.000
K/I/1
34.320.000
Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap Menurut Thomas (2011:237), Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan : 1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) satu tahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. 2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan
13
Pajak Penghasilan bagi pensiunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setahun atauRp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. 3. Jaminan
Sosial
merupakan
Tenaga
program
Kerja
atau
pemerintah
Jamsostek
yang
bertujuan
memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam menghadapi masalah yang timbul. Besarnya dana jamsostek oleh perusahaan 3,7% dari penghasilan, dan besarnya dana jamsostek yang dibayar oleh karyawan adalah 2% dari penghasilan. 4. Status Wajib Pajak dapat terdiri atas : 1. TK/… = tidak kawin, ditambah dengan jumlah tanggungan anggota keluarga (TK/0 = tidak kawin tanpa tanggungan, TK/1 = tidak kawin dengan tanggungan satu anggota keluarga dan seterusnya maksimal K/3). 2. K/… = kawin, ditambah dengan jumlah tanggungan anggota keluarga (TK/0 = tidak kawin tanpa tanggungan,
TK/1
=
tidak
kawin
dengan
tanggungan satu anggota keluarga dan seterusnya maksimal K/3). 3. Penghasilan bruto adalah gaji pokok ditambah dengan semua tunjangan-tunjangan yang diterima secara tetap serta Premi Asuransi Kematian dan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh pemberi kerja.
14
4. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur selama satu tahun dikurangi dengan jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji. 5. Gaji
Pokok
adalah
penghasilan
utama
yang
diterima rutin setiap bulan oleh karyawan selama 1 (satu) bulan. 6. PPh neto setahun adalah Pajak Penghasilan neto yang mulai bekerja pada bulan januari bukan pada bulan berjalan. 7. Insentif prestasi adalah salah satu komponen penghasilan karyawan yang diberikan setiap bulan sesuai dengan hasil prestasi. 8. Uang transport adalah salah satu komponen penghasilan karyawan yang diberikan setiap bulan sebagai pengganti ongkos karyawan.
Tabel 2.3 CARA MENGHITUNG PPh 21
RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : Penghasilan Bruto : 1 Penghasilan Gaji 2 Tunjangan-tunjangan Iuran asuransi dan kematian 3 Yang ditanggung pemberi kerja 4 Uang pengganti natura atau kenikmatan Jumlah Penghasilan Bruto : Pengurang : 1 Biaya Jabatan (5%) Rp. xxx 2 Iuran Pensiun Rp. xxx 3 Iuran Tunjangan Hari Tua Rp. xxx Jumlah Pengurang : Penghasilan Neto Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Rupiah Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
(Rp. xxx) Rp. xxx 15
Penghasilan Kena Pajak Sebulan Penghasilan Kena Pajak Setahun (Dikali 12) Pajak Penghasilan setahun (tarif x PKP setahun) Pajak Penghasilan sebulan (PPh setahun : 12)
Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
Sumber : Data yang diolah
16
BAB III PROFIL PERUSAHAAN
3.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. Bintang Karya Sarana adalah salah satu Perusahaan Badan Hukum yang berkedudukan Jl. Jagorawi Raya Stadion Lebak Bulus Tribun – Timur Blok TS, F II, Jakarta Selatan dan didirikan dengan Akta Notaris Yurisa Martanti, SH, dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor : AHU-87842.AH.01.01.Tahun 2008. PT. Bintang Karya Sarana bergerak di bidang perdagangan barang, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan pembersih dan untuk kebutuhan operasional pengelolaan fasilitas kantor lainnya, seperti alat tulis ( stationery ) dan seragam kerja. Sejak resmi didirikan, hingga saat ini PT. Bintang Karya Sarana melayani jasa terutama yang berorientasi pada bidang jasa terutama yang berorientasi pada pasar domestic, mengingat pada segmen inilah masih akan mempunyai kontribusi yang signifikan membantu masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka pengangguran, peningkatan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, dengan sistem ahli daya terutama dalam bidang cleaning service juga event organizer
dalam
penyelenggaraan
pelatihan
atau
training.
Kemudian dengan segala kreativitas, kejelian menganalisa pasar, dan peluang usaha dengan bekerja sama dengan beberapa klien diantaranya : 1. Summarecon Mall Serpong - Gading Serpong (Mall) 2. Apartemen Oasis - Senen Raya ( Apartemen ) 3. Universitas Gunadarma - Margonda Raya Depok (Universitas)
4. ANZ - Kuningan (Perkantoran) 5. PT. Suzuki Indomobil Motor - (Perkantoran) 6. PT. Matahari Putra Prima, Tbk - Karawaci (Perkantoran)
3.2 Visi dan Misi Perusahaan PT. Bintang Karya Sarana memiliki visi dan misi guna meningkatkan kualitas kerja yaitu sebagai berikut :
Visi
: 1. Menempatkan setiap kegiatan usaha sebagai bagian pelaksanaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menempatkan relasi usaha dan masyarakat sebagai mitra terbaik dalam berusaha.
Misi
: 1. Memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan orientasi pada kepuasan pelanggan. 2. Memberikan kesempatan
kerja, mengurangi angka
pengangguran sekaligus meningkatkan tarap hidup bagi masyarakat. 3.
Saling memberikan keuntungan dan manfaat dengan sebanyak mungkin mitra usaha dan konsumen.
3.3 Bidang Usaha dan Ruang Gerak PT. Bintang Karya Sarana bergerak dibidang : 1. Jasa penyediaan dan pengadaan tenaga security 2. Cleaning service profiesional 3. General cleaning service 4. Gardening 5. Business support 6. Washroom service dan high risk service.
18
3.4 Kegiatan Personalia 1. Menerima daftar penghasilan karyawan 2. Print daftar gaji 3. Koreksi daftar penghasilan oleh Staf Penghasilan 4. Mengesahkan daftar penghasilan karyawan 5. Mengirimkan daftar penghasilan yang sudah disahkan ke bagian Akuntansi 6. Membuat rekap Bank sebagai dasar pembayaran 7. Mengirim rekap Bank ke bagian Akuntansi 8. Memproses slip gaji karyawan dan mendistribusikannya. 9. Merekap penghasilan karyawan.
3.5 Struktur Organisasi Perusahaan dalam mencapai tujuan baik secara umum maupun secara khusus didukung struktur organisasi yang jelas, sesuai dengan tanggung jawab setiap bagian kerja. Struktur organisasi untuk menunjang kebijakan perusahaan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :
19
Gambar 3.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. BINTANG KARYA SARANA Direktur
Wakil Direktur Manajer Bagian Operasional Bagian Pemasaran
Bagian Teknik Elektronik
Bagian Teknik Listrik
Manajer Bagian Administrasi Bagian Keuangan Administrasi Keuangan Bagian Akuntansi
Sumber data : PT. Bintang Karya Sarana
Bagian Perlengkapan
Bagian Kepegawaian
Bagian Pengadaan barang
3.6 Deskripsi Kerja 1. Direktur 1. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan. 2. Menguasai,
memelihara,
dan
mengurus
kekayaan
perusahaan. 3. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan perusahaan.
2. Wakil Direktur 1. Membantu Direktur untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur. 2. Melaksanakan kebijakan Direksi. 3. Mengembangkan Usaha sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan.
3. Manajer Bagian Operasional 1. Menghasilkan barang dan jasa 2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi dan sistem transformasi. 3. Mengkaji pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi.
4. Manajer Bagian Administrasi 1. Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. 2. Melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan. 3. Pengadministrasian seluruh kegiatan 4. Menginventarisasi peralatan kantor
5. Bagian Pemasaran 1. Memasarkan Produk yang dimiliki Perusahaan yaitu barang dan jasa. 2. Menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. 6. Bagian Teknik Elektronik 1. Memelihara barang elektronik. 2. Operator jasa penyewaan barang elektronik. 7. Bagian Teknik Listrik Operator jasa pembuatan gardu listrik dan installasi listrik. 8. Bagian Keuangan 1.
Memimpin dan mengendalikan keuangan Perusahan sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan.
2.
Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus perusahaan
sesuai
dengan
anggaran
dasar
dan
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Rapat Umum Saham di bidang keuangan koperasi. 9. Bagian Perlengkapan Memelihara dan mengendalikan perlengkapan perusahaan 10. Bagian Kepegawaian 1.
Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewajiban para pegawai.
2.
Mengurusi tentang yang menjadi hak para pegawai.
11. Bagian Pengadaan barang Bertanggung jawab atas pengadaan semua barang persediaan barang. 12. Administrasi Keuangan 1.
Memperhatikan dan menyiapkan segala kebutuhan dan pengadaan alat-alat tugas kantor..
2.
Membuat laporan persediaan barang.
22
3.
Membuat daftar rapat, mencatat seluruh janji temu pimpinan perusahaan serta mempersiapkan bahan-bahan rapat.
13. Bagian Akuntansi 1.
Penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan perusahaan
2.
Penyiapan
pembukuan,
penyusunan
perhitungan
dan
pelaporan serta pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja di perusahaan 3.
Penyiapan
bahan
pelaksanaan
sistem
akuntansi
pemerintahan untuk anggaran pendapatan dan belanja di perusahaan
23
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Perhitungan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana Di PT. Bintang Karya Sarana terdapat 8 (delapan) karyawan dengan jenjang jabatan
berbeda.
Dalam hal ini penulis mengambil
perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan pada periode Januari s/d Desember 2011.
1. Nama
:
Suparno
Status
:
K/3
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Manager Accounting
1. Gaji Pokok
:
Rp
42.000.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
18.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
Penghasilan :
-
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
66.000.000
Biaya Jabatan (5% x Rp. 66.000.000)
Rp.
(3.300.000)
Penghasilan Netto
Rp.
62.700.000
Potongan :
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000
-
Status Kawin
Rp. 1.320.000
-
3 Anak (3 x Rp. 1.320.000) Rp. 3.960.000 Rp. (21.120.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp.
41.580.000
Pajak Terutang : -
5% x Rp. 41.580.000
Rp.
2.079.000
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
1.905.749
Kurang Bayar
Rp.
173.251
2. Nama
:
Kartika
Status
:
K/2
Jenis Kelamin
:
Perempuan
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Staff Accounting
Penghasilan : 1. Gaji Pokok
:
Rp
18.000.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
11.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
-
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
35.000.000
Biaya Jabatan (5% x Rp. 35.000.000)
Rp.
(1.750.000)
Penghasilan Netto
Rp.
33.250.000
Potongan :
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000
-
Status Kawin
Rp. 1.320.000
-
2 Anak (2 x 1.320.000)
Rp. 2.640.000 Rp. (19.800.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp.
13.450.000
Rp.
672.500
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
616.458
Kurang Bayar
Rp.
56.042
Pajak Terutang : -
5% x Rp. 13.450.000
25
3. Nama
:
Andri
Status
:
K/1
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Staff Purchasing
Penghasilan : 1. Gaji Pokok
:
Rp
14.400.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
11.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
-
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
31.400.000
Biaya Jabatan (5% x 31.400.000)
Rp.
(1.570.000)
Penghasilan Netto
Rp.
29.830.000
Potongan :
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000
-
Status Kawin
Rp. 1.320.000
-
1 Anak (1 x 1.20.000)
Rp. 1.320.000 Rp. (18.480.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp.
11.350.000
Rp.
567.500
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
520.208
Kurang Bayar
Rp.
47.292
Pajak Terutang -
5% x RP. 11.350.000
4. Nama
:
Ahmad
Status
:
K/0
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Staff Marketing
Penghasilan :
26
1. Gaji Pokok
:
Rp
14.400.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
11.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
-
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
31.400.000
Biaya Jabatan (5% x31.400.000)
Rp.
(1.570.000)
Penghasilan Netto
Rp.
29.830.000
Potongan :
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000
-
Status Kawin
Rp. 1.320.000 Rp. (17.160.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp.
12.670.000
Rp.
633.500
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
580.708
Kurang Bayar
Rp.
52.792
Pajak Terutang : -
5% x Rp. 12.670.000
5. Nama
:
Wahyu
Status
:
TK/3
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Staff Administrasi
Penghasilan : 1. Gaji Pokok
:
Rp
14.400.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
11.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
31.400.000
Rp.
(1.570.000)
Potongan : Biaya Jabatan (5% x Rp. 31.400.000)
27
Penghasilan Netto
Rp.
29.830.000
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000
-
3 Tanggungan (3 x 1.320.000 Rp. 3.960.000 Rp. (19.800.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 10.030.000
Pajak Terutang : -
5% x 10.030.000
Rp.
501.500
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
459.708
Kurang Bayar
Rp.
42.000
6. Nama
:
Selvy
Status
:
TK/2
Jenis Kelamin
:
Perempuan
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Staff Administrasi
Penghasilan : 1. Gaji Pokok
:
Rp
14.400.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
11.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
-
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
31.400.000
Potongan : Biaya Jabatan (5% x Rp. 31.400.000)
Rp. (1.570.000)
Penghasilan Netto
Rp.
29.830.000
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000
-
2 Tanggungan (2 x 1.320.000) Rp. 2.640.000 Rp. (18.480.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp.
11.350.000
28
Pajak Terutang : -
5% x 11.350.000
Rp.
567.500
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
520.208
Kurang Bayar
Rp.
47.292
7. Nama
:
Fitri
Status
:
TK/1
Jenis Kelamin
:
Perempuan
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Staff Administrasi
Penghasilan : 1. Gaji Pokok
:
Rp
14.400.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
11.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
-
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
31.400.000
Biaya Jabatan (5% x Rp. 31.400.000)
Rp.
(1.570.000)
Penghasilan Netto
Rp.
29.830.000
Potongan :
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000
-
1 Tanggungan (1 x 1.320.000) Rp. 1.320.000 Rp. (17.160.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 12.670.000
Pajak Terutang : -
5% x 12.670.000
Rp.
633.500
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
580.708
Kurang Bayar
Rp.
52.792
29
8. Nama
:
Andrico
Status
:
TK/0
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Masa Kerja
:
Januari s/d Desember
Jabatan
:
Staff Administrasi
Penghasilan : 1. Gaji Pokok
:
Rp
14.400.000
2. Insentif Prestasi
:
Rp
11.000.000
3. Uang Transport
:
Rp
6.000.000
4. Tunjangan Lain
:
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
31.400.000
Biaya Jabatan (5% x 31.400.000)
Rp.
(1.570.000)
Penghasilan Netto
Rp. 29.830.000
Potongan :
Di kurangi PTKP : -
Untuk WP sendiri
Rp. (15.840.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 13.990.000
Pajak Terutang : -
5% x 13.990.000
Rp.
699.500
Pajak sdh di potong (Jan s/d Nop)
Rp.
641.208
Kurang Bayar
Rp.
58.292
4.2 Pencatatan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana Pembayaran gaji karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana dilakukan pada tanggal 01 setiap bulan, maka pencatatan PPh 21 dilakukan sebagai berikut : a. Pencatatan pada saat tutup buku atau akhir bulan Beban gaji
Rp. 24.700.000
Hutang gaji
Rp. 24.700.000
Hutang PPh 21 per bulan
Rp.
529.549
30
b. Pencatatan pada saat pembayaran gaji Hutang gaji
Rp. 24.170.451
Bank
Rp. 24.170.451
c. Saat pembayaran PPh 21 per bulan Hutang PPh 21
Rp.
529.549
Bank
Rp.
529.549
d. Perhitungan kurang bayar atau lebih bayar Hutang PPh 21
Rp.
6.354.588
Angsuran PPh
Rp. 5.825.039
PPh kurang bayar
Rp.
529.549
e. Pembayaran PPH 21 PPh kurang bayar
Rp.
Bank
529.549 Rp.
529.549
4.3 Pelaporan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana 1. Pelaporan PPh Pasal 21 Masa : Atas pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan untuk setiap masa pajak (setiap bulan) harus dimasukkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. 2. Pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan : a. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir harus dilakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim tersebut. Dalam hal PPh Pasal 21 kurang dipotong, maka harus dilakukan pemotongan lagi pada bulan dilakukannya penghitungan kembali. Dan dalam
31
hal terjadi kelebihan pemotongan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan dilakukannya penghitungan kembali. b. Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Form 1721 beserta lampirannya) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya (termasuk wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim). c. Apabila terdapat pegawai asing harus dilampiri foto kopi surat ijin kerja dari Depnaker atau Instansi terkait.
32
BAB V PENUTUP 5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh penulis selama melakukan kerja praktek di PT. Bintang Karya Sarana, khususnya pada bidang pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perhitungan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak, dalam pembahasan ini adalah penghasilan karyawan. 2. Pencatatan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 3. Pelaporan PPh 21 atas karyawan pada PT. Bintang Karya Sarana telah sesuai dengan peraturan-peraturan pajak yang berlaku sekarang ini.
5.1
Saran Saran yang dapat disampaikan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu : 1. Optimalkan dalam perhitungan PPh 21, setiap perhitungan direview. 2. Menghitung PPh 21 harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. 3. Upah penghasilan pajak hendaknya karyawan melakukan tranning pajak.
DAFTAR PUSTAKA Djajadiningrat, Perpajakan Teori dan Kasus, Ketetapan Pajak, Jakarta 2008 Mulyo Agung, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007 Mulyo Agung, Perpajakan Seri PPh Badan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011 Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2005 Risky, Perpajakan dan Strategi Bisnis, Dbw Tax Center, Jakarta, 2005 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, PT Indeks, Medan, 2012 Wirawan dan Rudy, Pajak Penghasilan, Salemba Empat, Jakarta, 2007
BIODATA PENULIS Nama
: Beriman Bu’ulolo
Tempat, tanggal lahir
: Hilisebua, 16 Februari 1988
Jenis Kelamin
: Laki – laki
Agama
: Kristen Protestan
Nama Orang Tua
:
1. Nama Bapak
: Lulumbowo Bu’ulolo (Alm)
2. Nama Ibu
: Melida Waruwu
Alamat
: Kp. Pengkolan Rt.01/01 Desa Cikupa Kec. Cikupa – Tangerang
Pendidikan
:
1. SD
: SD Negeri 1 We’a-We’a Tahun 2001
2. SLTP
: SLTP Negeri 1 Gido, Tahun 2004
3. SLTA
: SLTA Negeri 1 Gido, Tahun 2007
4. Perguruan Tinggi
: Politeknik LP3I Jakarta, 2012
a. Program Studi
: Komputerisasi Akuntansi
b. Konsentrasi
: Komputerisasi Akuntansi
5. Politeknik LP3I
: Cimone – Tangerang
Pengalaman Kerja
:
1. Sebagai Staf Administrasi di PT. Bintang Karya Sarana Jakarta Selatan (2011-2012) Jakarta, ………………2012 Penulis,
Beriman Bu’ulolo
Lampiran I DAFTAR GAJI PT. BINTANG KARYA SARANA Bulan Januari s/d Nopember 2011
Tunjangan No
Nama
Jabatan
Status
Gaji Pokok
Penghasilan Bruto
PPh Pasal 21
Penghasilan Netto
1
Suparno
Manager Accounting
K/3
38.500.000
Insentif Prestasi 16.500.000
2
Kartika
Staff Accounting
K/2
16.500.000
11.000.000
5.500.000
16.500.000
33.000.000
616.458
32.383.542
3
Andri
Staff Purchasing
K/1
13.200.000
11.000.000
5.500.000
16.500.000
29.700.000
520.208
29.179.792
4
Ahmad
Staff Marketing
K/0
13.200.000
11.000.000
5.500.000
16.500.000
29.700.000
580.708
29.119.292
5
Wahyu
Staff Administrasi
TK/3
13.200.000
11.000.000
5.500.000
16.500.000
29.700.000
459.708
29.240.292
6
Selvy
Staff Administrasi
TK/2
13.200.000
11.000.000
5.500.000
16.500.000
29.700.000
520.208
29.179.792
7
Fitri
Staff Administrasi
TK/1
13.200.000
11.000.000
5.500.000
16.500.000
29.700.000
580.708
29.119.292
8
Andrico
Staff Administrasi
TK/0
13.200.000
11.000.000
5.500.000
16.500.000
29.700.000
641.292
29.058.708
134.200.000
93.500.000
44.000.000
137.500.000
271.700.000
5.825.039
265.874.961
JUMLAH
Uang Transport 5.500.000
22.000.000
60.500.000
1.905.749
58.594.251
Sub Total
Sumber : Data dari perusahaan
33
Lampiran II DAFTAR GAJI PT. BINTANG KARYA SARANA Bulan Desember 2011
Tunjangan No
Nama
Jabatan
Status
Gaji Pokok
1
Suparno
Manager Accounting
K/3
3.500.000
Insentif Prestasi 1.500.000
2
Kartika
Staff Accounting
K/2
1.500.000
1.000.000
3
Andri
Staff Purchasing
K/1
1.200.000
4
Ahmad
Staff Marketing
K/0
5
Wahyu
Staff Administrasi
6
Selvy
7 8
Uang Transport 500.000
Sub Total
Penghasilan Bruto
PPh Pasal 21
Penghasilan Netto
2.000.000
5.500.000
173.249
5.326.751
500.000
1.500.000
3.000.000
56.041
2.943.959
1.000.000
500.000
1.500.000
2.700.000
47.291
2.652.709
1.200.000
1.000.000
500.000
1.500.000
2.700.000
52.791
2.647.209
TK/3
1.200.000
1.000.000
500.000
1.500.000
2.700.000
41.791
2.658.209
Staff Administrasi
TK/2
1.200.000
1.000.000
500.000
1.500.000
2.700.000
47.291
2.652.709
Fitri
Staff Administrasi
TK/1
1.200.000
1.000.000
500.000
1.500.000
2.700.000
52.791
2.647.209
Andrico
Staff Administrasi
TK/0
1.200.000
1.000.000
500.000
1.500.000
2.700.000
58.299
2.641.701
12.200.000
8.500.000
4.000.000
12.500.000
24.700.000
529.549
24.170.451
JUMLAH
Sumber : Data dari perusahaan
34
Lampiran III
35
