MEKANISME PERHITUNGAN PPH OP KARYAWAN PADA PT. VIRAJAYA RIAUPUTRA
Nama : Rizki Ageng Ridowati NPM : 47213910 Dosen Pembimbing : Dr. Budi Prijanto, SE, MM.
PENDAHULUAN •
LATAR BELAKANG
Perusahaaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.
Pada era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha memperkecil jumlah pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk pada perusahaan tersebut. •
MATERI KERJA PRAKTIK - Mekanisme Perhitungan PPH OP Karyawan Pada PT. Virajaya Riauputra.
HASIL DAN PEMBAHASAN •
HASIL KERJA PRAKTIK
“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. - Rochmat Soemitro -
•
PEMBAHASAN Dasar Hukum Pemotongan Pajak Penghasilan :
Setiap pemungutan atau pemotongan yang dilakukan oleh negara tentunya harus mempunyai dasar hukum. Begitu juga dengan pemungutan pajak penghasilan, yang dasar hukumnya termuat dalam pasal 21 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Subjek Terkait Mekanisme Pemotongan Gaji Karyawan : A.
Perusahaan ( PT. Virajaya Riauputra ) Subjek yang melakukan pemotongan gaji karyawan dan melakukan penyetoran pajak.
B.
Pemerintah Subjek yang menerima penyetoran pajak dari perusahaan terkait.
C.
Karyawan Subjek yang dipotong penghasilannya/gaji oleh perusahaan.
Dokumen Terlampir Pemotongan Pajak Penghasilan : 1.
SPT (Surat Pemberitahuan) Digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.
SSP (Surat Setoran Pajak) Digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalaui kantor penerima pembayaran .
Mekanisme Pemotongan Pemotong (Withholder) PT.Virajaya Riauputra
Yang Dipotong Karyawan SSP (Surat Setoran Pajak )
Kewajiban Perpajakan : • Potong • Setor • Lapor
Bukti Potong SPT (Surat Pemberitahuan) Pemerintah (Petugas Bagian Pajak)
1.
Tahap Pemotongan PPh Karyawan Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah karyawan tetap yang menerima penghasilan berupa Gaji, Tunjangan Hari Tua, Bonus, Tunjangan Hari Raya, dan Tunjangan lainnya.
2.
3.
4.
Gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan tersebut maka dapat diperoleh penghasilan bruto sebulan karyawan tetap PT. Virajaya Riauputra. Jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto sebulan, jika ada yang dibayar sendiri oleh karyawan tetap yang bersangkutan maka didapatkan penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto karyawan tetap setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan status dan tanggungan pribadi karyawan tetap tersebut.
1.
Tahap Penyetoran PPh Karyawan Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagian keuangan menyetorkan ke bank sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.
2.
Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh pegawai PT.Virajaya Riauputra adalah : a. b.
Untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan.
3.
4.
Sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan SSP (Surat Setoran Pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain : – Lembar 1 untuk Karyawan PT. Virajaya Riauputra – Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak – Lembar 3 untuk dilaporkan Karyawan PT. Virajaya Riauputra ke Kantor Pelayanan Pajak – Lembar 4 untuk pihak Bank sebagai tempat penyetoran pajak – Lembar 5 untuk arsip Pemungut Pajak (Bagian Keuangan Perusahaan)
Tahap Pelaporan PPh Karyawan
1.
2.
PT. Virajaya Riauputra mengambil SPT (Surat Pemberitahuan) di Kantor Pelayanan Pajak Terdapat 2 jenis dalam melaporkan PPh Pasal 21 yaitu : a. SPT Masa PPh Pasal 21, digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. b. SPT Tahunan PPh Pasal 21, digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni formulir 1721.
3.
4.
SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Virajaya Riauputra selambatlambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk SPT Masa, sedangkan SPT tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh PT. Virajaya Riauputra pada SPT PPh Pasal 21 adalah : a. Daftar Gaji Karyawan tetap PT. Virajaya Riauputra b. Surat Setoran Pajak Lembar ke 3
Pencatatan Akuntansi A.
Pada waktu pemotongan gaji karyawan Beban Gaji
xxx
Hutang Gaji
xxx
PPh Terutang Pasal 21 B.
C.
xxx
Pada waktu pembayaran gaji karyawan Hutang Gaji
xxx
Kas
xxx
Pada waktu pembayaran PPh karyawan PPh terutang Pasal 21 Kas
xxx xxx
EVALUASI 1.
Perhitungan Pajak Penghasilan §
2.
Dalam melakukan perhitungan perusahaan masih kurang optimal. Menurut analisa data yang diperoleh masih sering terjadi kelebihan pemungutan pajak penghasilan karyawan. Kesalahan yang terjadi mengakibatkan jumlah pajak yang disetor menjadi lebih besar dari yang seharusnya.
Penyetoran Pajak Penghasilan §
Dalam proses penyetoran PT. Virajaya Riauputra termasuk dalam kategori perusahaan yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Karena PT. Virajaya Riauputra tidak pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran Pajak Penghasilan karyawan perusahaannya.
3.
Pelaporan Pajak Penghasilan §
4.
Evaluasi terhadap pelaporan pajak penghasilan karyawan PT. Virajaya Riauputra yang dilakukan cukup tertib dan telah mengacu pada aturan yang berlaku.
Pembukuan §
Evaluasi pembukuan yang dilakukan PT. Virajaya Riauputra telah sesuai dengan standar akuntansi. Kelemahan pencatatan akuntansi yang dialami perusahaan disebabkan oleh ketidaktelitian karyawan yaitu kesalahan penulisan nominal dan sebaiknya kesalahan itu dapat segera diatasi.
KESIMPULAN 1.
2.
Mekanisme pemotongan pajak penghasilan karyawan PT. Virajaya Riauputra yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga karyawan dapat menerima gaji tanpa adanya masalah dan tepat pada waktunya. PT. Virajaya Riauputra telah melakukan pemenuhan kewajiban wajib pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan.
