Bab 6
Percik-percik Pandangan
Banyak orang yang mengetahui atau pernah berhubungan atau terlibat dalam kerja sama dengan Yayasan Damandiri. Mereka mem-punyai kesan-kesan dan pendapat tentang apa yang telah dijalankan oleh yayasan ini. Mereka juga memiliki pandangan tentang masalah penanggulangan kemiskinan, hal yang erat terkait dengan misi Yayasan Damandiri. Maka, di sini, serba-serbi pandangan dari sejumlah orang diketengahkan guna ikut mewarnai catatan perjalanan yayasan yang telah berusia 10 tahun itu. Prof. Dr. Alwi Shihab, mantan (ketika memberikan pendapatnya, September 2005, ia masih menjabat) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), di samping memberikan komentar tentang Yayasan Damandiri, juga menyampaikan pendapatnya ikhwal masalah penanggulangan kemiskinan dan Millennium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB. Lalu, dr. Sumarjati Arjoso, MPH, Kepala BKKBN, berbicara
lebih khusus tentang program Takesra-Kukesra yangdiselenggarakan oleh BKKBN bekerja sama dengan Yayasan Damandiri. Komentarnya juga berkenaan dengan peran Haryono Suyono ketika mengepalai BKKBN. Masih menyangkut Takesra-Kukesra adalah catatan pengalaman Winarto Soemarto, orang yang menjabat Direktur Utama Bank BNI ketika program ini dilaksanakan. Bank inilah yang digandeng oleh Yayasan Damandiri untuk mengelola dan menyalurkan dana besar yang digulirkan kepada Keluarga Prasejahtera dan Prasejahtera I. Dia mengharapkan masyarakat menyadari tentang pentingnya peran lembaga semacam Yayasan Damandiri. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, mengungkapkan kegembiraannya bahwa banyak desa di provinsinya yang telah menikmati program-program yayasan ini. Ada sebuah harapan yang dilontarkan oleh Prof. Dr. Puruhito, Rektor Universitas Airlangga. Kalau Yayasan Damandiri memiliki cukup dana, ia mengusulkan yayasan
ini menyelenggarakan program pengembangan lembaga di bidang pendidikan, tidakhanyaberupa program beasiswa. Tapi, bagaimanapun ia menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Damandiri dalam upaya pemberdayaan di bidang pendidikan. Penghargaan terhadap program Yayasan Damandiri di bidang pendidikan juga disampaikan oleh dr. Srihartati Purnaman Pandi, MPH, Ketua Yayasan Melati. Secara khusus ia inenggarisbawahi prioritas yang diberikan bagi kaum perempuan dalam sejumlah program yayasan ini, seperti Bantuan Mengikuti Ujian masuk ke perguruan tinggi, Bantuan Belajar Mandiri dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kampus. Tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kampus (PMSK), Drs. Muhadjir Effendy, MAP, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengungkapkan pelaksanaan program ini di perguruan tinggi yang dipimpinnya. Masyarakat di sekitar kampus UMM telah mengambil manfaat dari program ini, dengan mengembangkan usaha, antara lain, penyewaan rumah kos untuk mahasiswa. Sementara itu, untuk program lain di bidang pengembanganusaha, yaknimelaluiskimkreditPundiSyariah,kerjasamaberlangsung antara Bank Syariah Mandiri dan Yay asan Darnandiri, sebagaimana dikatakan oleh Budiahrdjo Soehodo, Kepala Divisi Pembiayaan Mikro, Bank Syariah Mandiri. Yayasan Damandiri melakukan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) Wilayah Jawa Timur untuk me-
ngembangkan usaha kecil di kalangan para anggota organisasi sosial keagamaan itu. Paryono Nur Abdillah, S. Sos, Pimpinan Wilayah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)-Jawa Timur, menaruh harapan besar pada kerja sama ini. Namun, ia mengemukakan adanya hambatan yang dirasakan oleh para pengusaha kecil anggota NU Jawa Timur ketika mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank. Ada kaitan dengan persoalan itu, Drs. Rudjito, Komisaris Utama dan mantan Direktur Utama Bank BRI, mengemukakan tiga asas yang telah diterapkan oleh para penerima bantuan dalam salah satu program BRI, sehingga usaha mereka berhasil. Tiga asas itu adalah: konsisten, komitmen tinggi, dan sabar untuk terus berusaha hingga mencapai hasil yang diinginkan. Terakhir adalah komentar Rina Iriani Sri Ratnaningsih, Spd, Mhum, Bupati Karanganyar, yang melihat besarnya manfaat program-program yang dijalankan oleh Yayasan Damandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Semua komentar dan pendapat mereka disarikan dari hasil wawancara lisan atau tertulis yang khusus dilakukan untuk penulisan buku ini, kecuali pendapat dr. Srihartati Purnaman Pandi, MPH yang dikutip dan dirangkum dari buku serial Memotong Rantai Kemiskinan (Penulis/editor: Prof. Dr. Haryono Suyono, Penerbit Yayasan Dana Sejahtera Mandiri).
Prof. Dr. Alwi Shihab, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kami rasa apa yang dilakukan oleh Pak Haryono Suyono dengan Yayasan Damandiri yang didirikan di masa Pak Harto dulu masih sangat relevan untuk saat sekarang. Bahkan, kami menginginkan ada kerja sama yang bisa dijalin. Kalau ada acara yang menyangkut soal penanggulangan kemiskinan, saya selalu mengundang Pak Haryono Suyono, mengingat beliau punya pengalaman tentang masalah itu. Walaupun tidak secara formal, apa yang dilakukan oleh Damandiri dan yayasan-yayasan semacamnya mempunyai keterkaitan dengan masalahmasalah yang dihadapi oleh Kantor Menko Kesra. Yayasan Damandiri, di samping memiliki dana, juga sudah mempunyai instrumen untuk menjalankan programprogramnya. Kalau kita pergi ke daerah, kita dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh yayasan ini, atau juga oleh lembaga-lembaga lain yang serupa. Kiprah dari lembaga-lembaga sejenis ini masih sangat kita butuhkan. Bahkan, pemerintah sekarang ingin menghidupkan kembali sistem atau kiat-kiat yang pernah berhasil di masa lalu. Setelah kebijakan desentralisasi dijalankan, ada semacam keterputusan jalur antara pusat dan daerah. Begitu dana
sudah disalurkan oleh pusat ke daerah, maka daerah merasa semua masalah sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung jawabnya. Pusat tidak perlu lagi mengintervensi. Namun, kelihatannya semangat ini tidak menunjang kontinuitas program-program yang berjalan cukup baik di masa lalu, seperti program KB, Posyandu, PKK, dan lain sebagainya. Jadi, saya memandang Damandiri dan lembaga-lembaga lain dapat ikut berperan dalam membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Berbicara lebih jauh tentang penanggulangan kemiskinan, Indonesia adalah salah satu di antara 189 anggota PBB yang telah menandatangi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini memuat 8 tujuan pembangunan manusia, yang disebut sebagai MDGs, yang harus dicapai oleh masing-masing negara pada tahun 2015. Tujuan-tujuan yang dimuat dalam MDGs pada intinya adalah: memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, meningkatan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS dan penyakit lainnya, menjamin pelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk
pembangunan. Kedelapan tujuan tersebut senafas dengan segala kepentingan kita dalam membangun negara dan bangsa. Menumt laporan pertama MDGs Indonesia yang diluncurkan pada Mei 2004, Indonesia mencapai beberapa perkembangan dalam penerapan MDGs tersebut. Kita menunjukkan perbaikan pada pendidikan dan kemampuan baca tulis, tapi masih tertinggal dalam penurunan angka kurang gjzi, penurunan tingkat kematian jbu, peningkatan cakupan imunisasi, dan beberapa yang lain. Indonesia juga telah menyelesaikan penurunan kelaparan, meskipun masih dalam posisi rawan karena jutaan penduduk masih hidup di sekitar garis kemiskinan. Kita mencapai perkembangan mengesankan di bidang pendidikan dan melek huruf dengan mendekati rata-rata pencapaian pendidikan dasar. Pemerintab bahkan menggunakan standar lebih tinggi dari target internasional di bidang ini, yakni mensyaratkan pendidikan dasar 9 tahun
bagi penduduk berumur di atas 15 tahun. Kita juga telah mencapai kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan dasar dan menengah. Tetapi peningkatan kesetaraan gen-der masih perlu dilakukan pada pendidikan tingkat lanjutan dan pada kesempatan kerja. Di bidang kesehatan, dalam dekade terakhir, kita juga mencapai perkembangan bagus dalam penurunan angka kematian bayi. Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah mendasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kemudian bermuara pada pencapaian kemakmuran bangsa. Hal ini merupakan amanat Pembukaan UUD1945. Sekarang sudah ada Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), dan juga Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang dibuat oleh masing-masing daerah. Keseluruhan strategi beserta kebijakan dan program di dalainnya terarah pada salah satu tujuan MDGs di Indo-nesia, yakni mengurangi penduduk miskin menjadi 7,55% padatahun2015.
dr. Sumarjati Arjoso, MPH, KepalaBKKBN Pak Haryono Suyono mengepalai BKKBN cukup lama, sekitar 15 tahun. Banyak hal yang telah beliau lakukan dalam mengembangkan Keluarga Berencana di Lndonesia. Misalnya, beliau sudah meletakkan dasar-dasar untuk komunikasi, informasi, edukasi, social marketing, advokasi
ke semua pihak. Waktu itu, BKKBN memang didukung oleh kondisi yang sangat kondusif, dana yang besar dan atmosfir sosial-politik yang menguntungkan. Keluarga adalah sasaran utama BKKBN. Pak Haryono banyak melakukan upaya pemberdayaan keluarga untuk
mengangkat keluarga miskin. Sampai suatu ketika tercetus ide penting, antara lain setelah Deklarasi Jimbaran, pengusaha konglomerat diminta menyisihkan sekian persen keuntungan untuk rakyat miskin. Kemudian dana diguJirkan menjadi Takesra dan Kukesra, yang lalu dikelola oleh Yayasan Damandiri. Pada waktu itu, untuk program Takesra dan Kukesra, anggota masyarakat yang menjadi pesertanya sebenarnya membutuhkan tenaga pendamping yang profesional, yang mengerti soal ekonomi, soal usaha, soal pendanaan dan sebagainya, supaya tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan. Saya cenderung berpendapat, orang miskin itu sangat sulit untuk langsung diberdayakan. Bahkan, untuk membaca saja mereka sulit. Mesti ada pendampingan bertahap yang serius, misalnya dengan unit-unit plasma, ada usaha hulu dan hilir, ada pemasok, dan seterusnya. Apalagi, kita menghadapi masalah
baru dengan membanjirnya hiburan di media massa, sehingga anggota keluarga, kaum ibu dan anak-anak, lebih banyak mengonsumsi tayangan-tayangan yang membuat mereka tidak produktif. Pak Haryono concern dengan model bantuan melalui sistem perbankan. Tni bagus, karena kita memang harus mengembangkan sistem perbankan itu. Tapi, kita juga perlu mclihat, sistem perbankan belum dapat diterapkan untuk semua orang Indonesia, dalam hal ini masyarakat miskin. Kondisi masyarakat, dengan HDInya yang masih rendah, menjadi kendala, sehingga mereka mestinya masih memerlukan subsidi dari pemerintah, atau mungkin juga dari Yayasan Damandiri. Bila memungkinkan, di samping membuka akses ke perbankan yang menerapkan bunga komersial, Damandiri juga inembuat program pemberian pinjaman dengan bunga rendah sehingga benar-benar dapat membantu yang sangat miskin.
Winarto Soemarto, Mantan Direktur Utama Bank BNI Sewaktu Takesra-Kukesra sedang dipersiapkan oleh corporate, yangbesar-besar, tapisayamelihatbankiniperlu BKKBN, sayameyakinkanPakHaryonoSuyonobahwaBNI juga mengembangkan kredit kecil. Dana Kukesra yang bebisa menanganinya. Waktu itu, BNI memang menggarap gitu besar pun bisa dilipatgandakan. Lalu, untuk pendam-
pingan dan pengawasan penggunaan kredit, BKKBN menyediakan tenagatenaga lapangan yang begitu banyak dan bermotivasi.Pengawasanataspenggunaan dana oleh kalangan orang kecil kan tidak terlalu rumit. Yangpenting, kepada mereka diperkenalkan lebih dulu cara-cara penggunaan uang. Dana yang sekian triliun rupiah ditaruh oleh Dainandiri di BNI, melalui cabangcabangnya di seluruh Indonesia. Ketika itu, kantor-kantor BNI hanya terdapat di kotakota besar. Lalu kami mulai masuk ke kabupaten, dengan 2 atau 3 kantor, selanjutnya merambah ke kecamatan. Tapi, anggaran dan SDM yang terbatas menjadi hambatan untuk membuka sekitar 4.000 kantor kas, sementara kantor-kantor kas itu menyangkut kepentingan para pengusaha kecil. Saya langsung teringat, seorang motivator dibutuhkan untuk menghadapi persoalan pengusaha kecil di perdesaan. Maka, pikiran saya waktu itu tidak lain tertuju ke Pak Haryono. Ternyata, beliau dengan senang membantu untuk mengatasi soal itu. Kerja sama BNI dengan BKKBN dan Damandiri ketika
itu berjalan sangat baik. Tunggakan kredit Kukesra memang ada, tapi itu risiko yang biasa terjadi. Namun, jumlah tunggakan tidak sampai 2%. Dan yang penting, orang-orang kecilbisa terbantu. Bclakangan, yang saya tahu, dan masih bekerja sama dengan BNI, Kukesra dilanjutkan dalam bentuk Kredit Micro Banking. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Damandiri kelihatannya berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Saya melihat upayanya betul-betul menyentuh sasaran yang tepat. Di sini, masyarakat perlu menyadari, lembagalembaga seperti Damandiri bisa dimanfaatkan untuk memajukan masyarakat. Pengelolaan dana kompensasi kenaikan harga BBM dan yang sejenis itu, yang jumlahnya sangat besar, sebetulnya bisa diserahkan kepada Damandiri. Lembaga ini bisa berbuat banyak sekali. Dengan cara yang sebat, Damandiri berupaya mengelola dan melipatgandakan dana supaya program-program dart kegiatanoperasionalnya terus berjalan. Dan, saya pikir, kita harus punya lebih banyak orang seperti Pak Haryono.
Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur Melalui Yayasan Damandiri, Provinsi Jawa Timur dapat memanfaatkan peluang untuk memberdayakan desadesanya yang jumlahnya sekitar 300-an. Keluargakeluarga dan orangorang yang mene-
rima bantuan sudah banyak yang mampu menolong saudaranya yang lain melalui pengembalian kredit yang diperolehnya. Provinsi Jawa Timur melihat bahwa komitmen Yayasan Damandiri lewat program-program di sektor pembiayaan mikro merupakan pilihan yang tepat. Selain itu, hal yang diharapkan terus dikembangkan adalah pemberdayaan anak-anak, misalnya melalui beasiswa untuk murid-murid SD, SLTP, SMU dan mahasiswa, sebagai bagian dari pemberdayaan keluarga kurang mampu. Dalam hal ini, peningkatan sumber daya manusia merupakan investasi yang luar biasa besar manfaatnya.
Prof. Dr. Med. dr. Puruhito, Rektor Universitas Airlangga, Surabaya. Terus terang saya tidak menguasai seluk beluk Yayasan Damandiri secara detil. Namiin, harapan saya, Damandiri bisa lebih banyak berperan dalam upaya pengembangan institusi pendidikan dan kesehatan. Saya pribadi sebenarnya tidak berani menyampaikan harapan ini, karena saya tidak tahu apakah Yayasan Damandiri memiliki kemampuan finansial yang cukup. Sebab, untuk mengembangkan insitusi-institusi kesehatan dan pendidikan, dana yang
dibutubkan sangat besar. Kalau dana Damandiri banyak sekali, yang lebih baik diutamakan adalah program-program pengembangan kelembagaan, misalnya memfasilitasi pengembangan pondok pesantren. Dari sini, lebih banyak pihak yang akan dapat merasakan manfaatnya, dibandingkan dengan, misalnya, beasiswa bagi 100 mahasiswa per perguruan tinggi. Tapi, sekali lagi, prograin semacam itu meinang memerlukan
dana yang sangat besar untuk kurun waktu yang sangat panjang. Sebanyak 100 mahasiswa LJniversitas Airlangga pernah menerima bantuan untuk biaya SPP dari Damandiri. Paling tidak, proses pendidikanmereka dapat diselamatkan. Dan, bagaimanapun, dengan memberikan beasiswa semacam itu saja, saya kira Yayasan Damandiri sudah menunjukkan kepedulian yang sangat besar dalam pemberday aan di bidang pendidikan. Bicara tentang peran lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swasta seperti yarig telah dilakukan oleh Damandiri, saya betul-betul melihatnya sebagai hal yang positif. Saya merasakan kepedulian mereka yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagaimana diwujudkan melalui kerja sama dengan Universitas Airlangga. Mogamoga, dalam perkembangan ke depan, akan banyak
yayasan yang peduli terhadap masalah SDM dan pendidikan, sepanjang dalam misi yang sejalan. Soal misi ini juga penting diperhatikan. Misalnya, perguruan tinggi luar negeri yang ingin berperan dalam pengembangan dunia pendidikan Indonesia, program-programnya harus sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Sesuatu yang sangat disayangkan, realisasi penyediaan anggaran oleh peinerintah untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen berjalan lambat, konon baru akan terjadi pada tahun 2009. Akibatnya, masyarakat kita akan tertinggal terus. Sekarang, mudah-mudahan, ada kesadaran bahwa kita mulai tertinggal dibandingkan dengan negara yang baru mengalami perang seperti Vietnam. Contoh ini merupakan cermin yang paling baik untuk menyadarkan kita.
dr. Srihartati Purnaman Fandi, MPH, Ketua Yayasan Melati (Manajemen, Pelatihan dan Prenelitian), anggota Presidium APPI (Aliansi Pita Putih Indonesia), dan pengurus ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) Pelbagai kegiatan yang dijalankan oleh Yayasan Daman- mengutamakan pelajar perempuan. Bantuan ini ditindakdiri cukup dikenal oleh masyarakat. Misalnya, Bantuan lanjuti dengan bantuan pembayaran SPP bagi mereka yang Mengikuti Ujian Masuk ke perguruan tinggi negeri yang diterima di perguruan negeri. Begitu pula dengan Bantuan
Belajar Mandiri yang juga diprioritaskan bagi anak perempuan dari kt'luarga miskin. Banyak ungkapan mengharukan yang disampaikan ok'h penerima dana dan keluarganya, betapa bantuan BBM sebesar Rp 300.000 menjadi tabungan yang sangat berarti. Mereka yang gagal melanjutkan ke perguruan tinggi diperbolehkan menggunakan bantuan tersebut untuk kursus atau modal kegiatan mandiri. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kampus juga menyt'ntuh masyarakat, khususnya yang belum
sejahtera. Di sini, lagi-Iagi perempuan menjadi pemeran utama. Dalam program ini mahasiswa yang mendapat bantuan SPP dilibatkan sebagai tenaga pendamping. Kaum perempuan di sekitar kampus meraih pengetahuan mengenai peningkatan usaha dan pendapatan keluarga. Manfaat itulah yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kampus Universitas Soedirman, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Lambung Mangkurat, dan lain-lain.
Drs. Muhadjir Effendy, MAP Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Suatu kali, Pengurus Yayasan Damandiri menyampaikan gagasan kepada kami, tentang upaya memberdayakan masyarakat sekitar pesantren, khususnya di daerah Malang. Waku itu dilontarkan pertanyaan, jika pesantren telah diberdayakan, bagaimana dengan masyarakat di sekitamya? Pada heinat Pak Haryono Suyono, tidak semua upaya pemberdayaan pesantren memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Di sini, suatu treatment tersendiri diperlukan. Kami balik memberikan usul tentang perlunya pula upaya serupa, yakni pemberdayaan mayarakat di sekitar kampus. Asumsi kami, masyarakat sekitar kampus tidak selalu menerima manfaat ekonomis dari keberadaan kampus. Ada
orang yang bisa membuat rumah kontrakan dan warung, tapi ada juga yang tidak berbuat apa-apa. Itu berarti, keberadaan kampus telah menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Maka, dengan antusias, Pak Haryono menyambut gagasan tersebut. Kami diminta untuk membuat proposal kerja sama sekaligus menjadi tim pelaksananya. Program diprioritaskan pada kredit Lnvestasi atau modal kerja untuk usaha kecil, seperti pendirian rumah kos. Dalam hal ini, Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM) berperan sebagai fasilitator, termasuk melakukan kontrol atas penggunaan dana kredit. Kontrol ini, misalnya, terkait dengan pengguliran dana dan standar kelayakan rumah kos atau kontrakan.
Selain itu, UMM juga melibatkan mahasiwa dari Jurusan Teknik Sipil untuk ikut membantu proses perencanaan pembangunan rumah kontrakan. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan beasiswa. Dalam realiasasi, dana yang bergulir seinuanya mencapai Rp 5 miliar. Program ini merupakan bagian dari program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kampus yang ditangani oleh Yayasan Damandiri. Masyarakat di sekitar kampus UMM ternyata dapat menikmati manfaat dari keberadaan kampus ini. Misalnya, mereka tidak perlu menjual tanahnya, sebab di atas tanah itu bisa dibuat rumah kos yang produktif.
Bagi yang tidak mempunyai cukup lahan, mereka bisa membuat warung-warung kecil untuk kebutuhan mahasiswa sehari-hari. Latar belakang program pemberdayaan masyarakat kecil di sekitar kampus adalah pikiran Pak Haryono Suyono yang dikenal sangat peka terhadap persoalan masyarakat lapisan bawah. Dari beliau sering kali muncul paket kebijakan yang 'aneh-aneh', yang tidak mengikuti mainstream. Yayasan Damandiri cukup berperan dalam upaya melindungi dan memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung.
Paryono Nur Abdillah, S. Sos, Pimpinan Wilayah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)-JawaTimur Adanya kerja sama NU Jawa Timur dengan Damandiri memunculkan harapan besar. Tapi, dari pengalaman kami, realitas di lapangan tampaknya perlu dipertimbangkan, Kami, dari LPNU, berfungsi melakukan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian, dalam kerja sama itu, proses penyaluran kredit dilakukan oleh Bank Jatim. Persoalan muncul ketika belum semua permintaan kredit dapat dipenuhi. Para pengusaha merasakan rumitnya mengurus pinjaman ke Bank Jatim.
Memang harus diakui, soal-soal administrasi dan pemenuhan prosedur seringkali merupakan kelemahan yang terdapat pada para pengusaba kecil itu. Kalau Damandiri mau turun langsung menangani mereka, saya kira akan lebih bagus. Misalnya, Damandiri mendirikan semacam lembaga keuangan mikro dengan mengambil tenaga-tenaga profesional. Kegiatan pengawasannya melibatkan NU pengurus wilayah dan Damandiri. Jadi, lembaga keuangan seperti itu mengelola sisi per-
modalannya. Dari sisi ffianajemen, kami sudah mengadakan kerja sama dengan Universitas Islam Empa Lima, Surabaya, untuk tahap awal. Hal yang sama dapat kami lakukan dengan Universitas Airlangga, yang sebenarnya sudah menyambut ajakan kerja sama kami. Lembaga keuangan yang bergerak dalam pembiayaan usaha kecil dapat menyalurkan modal secara langsung dan lebih mudah. Maaf, Bank Jahm bagaimanapun butuh untung lewat biaya operasional. Pemikiran itu terdengar sederhana. Namun, itulah mcmang yang sebenarnya kami harapkan. Tentu saja, semua bergantung pada pihak Damandiri. Kami takut kalau para pengusaha kecil itu malah tidak berani ke bank. Lalu, karena kurang modal akhirnya mereka tidak dapat bersaing. Karena tidak ada bantuan modal,
manajemen, dan pemasaran, mereka tidak bisa berkembang. Jadi, kami harapkan Yayasan Damandiri bisa terlibat secara langsung dengan membentuk semacam lembaga keuangan untuk keperluan itu. Saya kira itu akan lebih afdol. Catatan: Ir. Mustafa Zuhad Mughni, Ketua Bidang Ekonomi Pengusus Besar Nahdlatul Utama (PBNU), menyatakan bahwa kerja sama yang kini telah terjalin adalah antara Yayasan Damandiri, Pengurus Wilayah NU Jawa Timur dan Bank Jatim untuk mengembangkan usaha di kalangan warga NU Jawa Timur. Kerja sama ini bisa saja diperluas ke bidang-bidang atau bentuk lain, misalnya kerja sama dcngan sejumlah BPR Nusuma yang sehat, "Saya pernab membicarakannya dengan Pak Subiakto Tjakrawerdaja," katanya.
Budihardjo Soehodo, Kepala Divisi Pembiayaan Mikro, Bank Syariah Mandiri. Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, dengan program pengentasan kemiskinannya, Yayasan Damandiri hadir tepat waktu. Bank Syariah Mandiri melakukan kerja sama dengan Yayasan Damandiri dalam penyelenggaraan skim kredit Pundi Syariah. Kami bekerja dengan visi dan misi yang sama bersama-sama meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu manfaat yang kaini peroleb, kami
bebas mengakses database Damandiri. Selain Pundi Syariah, kami juga sedang merintis penyaluran beasiswa dari Damandiri kepada pelajar atau mahasiswa. Dalam program ini, Damandiri memang sudah bekerja sama dengan berbagai bank lain. Program ini baru bagi kami. Kami berharap Damandiri bisa lebih meningkatkan kerja sama di masa depan.
Drs. Rudjito, Komisaris Utama (Mantan Direktur Utama) Bank BRI
Sejak awal BRI telah berusaha untuk memberdayakan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, Yayasan Damandiri menyentuh kelompok yang lebih bawah. Pendekatan bagi kalangan di bawah garis kemiskinan ini adalah hibah atau pembiayaan melalui donor atau dana lain dengan beban bunga sangat ringan. Bila perlu, pemerintah memberikan subsidi. Bentuk bantuan dimulai dari upaya memenuhi kebutuhan yang paling mendasar seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas, lingkugan hidup sampai pembiayaan yang bersifat dana bergulir. Damandiri mengawali programnya dengan sasaran orang-orang yang kelak menjadi nasabah bank. Pertanyaan yang muncul, inungkinkah program bagi mereka yang belum bankable dapat berjalan lancar? BRI mempunyai pengalaman menangani kelompok masyarakat seperti ini. Program Pemberdayaan Petani dan Penelayan Kecil (P4K) BRI ternyata berjalan, berkat bantuan dari luar negeri. Program ini ditujukan untuk kelompok masyarakat yang benarbenar miskin, seperti yang juga dikembangkan oleh Damandiri. Para anggota kelompok P4K berhasil karena
mereka memegang teguh tiga asas, yaitu, konsisten, komitmen tinggi, dan sabar untuk terus berusaha hingga mencapai hasil yang diinginkan. Jika kelompok seperti ini terus dibangun secara berkelanjutan, makin lama mereka akan menjadi semakin besar. BRI dikenal dengan program Simpedes (Simpanan Pedesaan). Simpedes tidak mempersoalkan berapa besar simpanan setiap individu, atau jenis kelaminnya, atau usianya. Kini pembiayaan semacam itu tak hanya dikembangkan oleh bank tetapi juga oleh lembaga keuangan nonbank, seperti baitul mal wal khamil di Muhammadiyah. Model pembiayaan ini sebetulnya lebih untuk menampung mereka yang berkemauan bekerja dan yang sudah bekerja. Selanjutnya, BRI memperkenalkan Kupedes (Kredit Usaha Pedesaan). Skiin kredit ini diberikan kepada mereka yang berusia di atas usia 21 tahun, masih sehat dan aktif bekerja, atau apa yang biasa disebut the actively working poor. Jadi, tidak untuk mereka yang sudah tua dan rawan sakit. Sejak BRI memperkenalkan pengembangan usaha mikro, saya aktif mempromosikan perlunya jenis kredit untuk kelompok usaha ini. Pada Waktu hampir bersamaan, PBB
Juga mencanangkan peningkatan micro financing di seluruh dunia, dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pemerintah mengartikan usaha mikro sebagai usaha dengan penjualan mencapai maksimal Rp 150 juta per orangsetahundengan penerirnaankredit maksimal Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha dari mereka yang sudah bankable atau mampu untuk
dibiayai oleh lembaga keuangan nonbank. BPS mendata bahwa jumlah usaha mikro, kecil daen menengah (UMKM) mencapai 40 juta unit. Berarti, jutaan lairmya belurn terdaftar. Yang belum terdaftar inilah yang digarap dan dikembangkan oleh Damandiri.
Rina Iriani Sri Ratnaningsih, Spd, Mhum, Bupati Karanganyar Melalui kerja sama Yayasan Damandiri dengan Ikatan Bidan Indonesia dan BPR Bank Pasar Karanganyar, lebih dari 240 bidan di Karanganyar mendapat bantuan pinjaman modal yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar. Pinjaman ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para bidan dalam menjalankan profesinya yang pada gilirannya meningkatkan pula pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Karanganyar akan terus didorong untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kami akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga kurang mampu. Upaya-upaya itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Yayasan Damandiri.
