Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Secara Definitif dengan Skema Klaim-Verifikasi

Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Secara Definitif dengan Skema Klaim-Verifikasi Pembelajaran dari Proses Pembaharuan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (Peta Moratorium) Berdasarkan Inpres 10/2011 dan Inpres 6/2013 Kelompok Kerja Tata Kelola Kehutanan UKP4

1

Latar Belakang: Temuan KPK pada Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan (2010)

2

Kondisi Saat Ini dan Kendala Pengukuhan Kawasan Hutan

3

Belajar dari PIPIB: Percepatan Penetapan Kawasan Hutan secara Definitif dengan Skema Klaim-Verifikasi

4

Tantangan Pelaksanaan Skema Klaim-Verifikasi

2

Temuan KPK pada kajian sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan … banyak versi peta kawasan hutan, skala beda, batas tidak jelas … (2010)

1 2 3 4

Paduserasi TGHK dan RTRWP

120,35

Sumber: Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

juta hektar

Penunjukan oleh Menteri ditambah TGHK Riau dan Kalteng

126,72


juta hektar

Penunjukan oleh Gubernur ditambah TGHK Riau dan Kalteng

136,86


juta hektar

Ditjen PHKA, Kemenhut

132,39

Sumber: Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

juta hektar 3

Temuan KPK pada kajian sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan … 17 temuan dan diusulkan 17 saran … (2010) Temuan 2 dan 4

Terhambatnya pembangunan sektor kehutanan

Ketidakpastian ruang investasi: • Tidak ada peta hutan baku • Tidak ada peta arahan pemanfaatan Kawasan Hutan Temuan 16

Ketidakpastian Hak

Potensi Korupsi : • Rendahnya transparansi • Rendahnya akuntabilitas • Tidak diterapkannya good governance dalam pelayanan

Terhambatnya pembangunan sektor nonkehutanan

Temuan 7 dan 12

Temuan 5-6 dan 13-15

Tidak mantapnya Kawasan Hutan: • Lemahnya legalitas • Lemahnya legitimasi • Tidak jelasnya batas • Tidak adanya pengelola

Lemahnya regulasi dan kelembagaan: • Paradigma pelayanan publik • Perencanaan kehutanan • Perencanaan tata ruang wilayah • Relasi pusat-daerah Temuan 8-11

Tidak kukuhnya Kawasan Hutan: • Peta dasar • Peta tematik kehutanan • Peta penetapan Kawasan Hutan

Temuan 17 Temuan 1 dan 3

! 4

Saran KPK untuk menetapkan batas kawasan hutan secara definitif dalam skala operasional dan menjadi acuan tunggal dalam waktu satu tahun (2010) …

1 2 3

Ditjen Planologi membuat Peta Definitif Kawasan Hutan seluruh provinsi skala operasional (min. 1:50.000).

✗

Menteri Kehutanan menetapkan Peta Definitif Kawasan Hutan skala operasional (min. 1:50.000) sebagai satu-satunya peta kehutanan yang menjadi acuan semua stakeholder dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

✗

Menteri Kehutanan mencabut Permenhut no. 50 tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

✔

5

1


2


3


4


6

Sampai saat ini baru 9,6 persen Kawasan Hutan yang telah dikukuhkan … (1/2)

PANJANG BATAS (KM) NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PROVINSI

D. I. Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Bali

LUAS KAWASAN HUTAN DARATAN (Ha) 3,335,713.00 3,742,120.00 2,342,894.00 9,456,160.00 0.00 2,107,779.00 924,631.00 3,603,317.58 654,562.00 1,004,735.00 475.45 816,603.00 201,787.00 647,133.00 16,819.52 1,357,640.00 127,271.01

SUDAH TATA BATAS 1,627.86 641.04 4,477.55 3,787.87 623.08 5,159.09 2,745.49 6,232.23 1,431.44 2,894.09 204.19 18,057.97 2,935.36 19,616.22 1,047.26 33,956.37 1,625.73

BELUM TATA BATAS 4,903.81 13,401.53 6,695.99 10,774.65 7,288.12 996.65 197.23 4,425.23 718.21 357.13 6.00 148.00 253.00 10.00 0.00 290.00 67.49

TOTAL 6,531.67 14,042.57 11,173.54 14,562.52 7,911.21 6,155.74 2,942.72 10,657.46 2,149.65 3,251.22 210.19 18,205.97 3,188.36 19,626.22 1,047.26 34,246.37 1,693.23

LUAS KAWASAN HUTAN YANG SUDAH PENETAPAN (Ha) 17,050.20 25,737.65 398,587.12 91,569.90 202,031.63 24,467.21 235,492.67 266,769.24 253,246.64 309,573.72 107,856.20 122,318.40 5,796.25 26,459.40 112.90 3,858.26 67,919.97

Sumber: Analisa Data Kemenhut, 2013

7

Sampai saat ini baru 9,6 persen Kawasan Hutan yang telah dikukuhkan … (2/2)

NO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROVINSI

NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Jumlah

LUAS KAWASAN HUTAN DARATAN (Ha)

PANJANG BATAS (KM) SUDAH TATA BATAS

1,035,838.00 1,686,640.00 8,990,875.00 12,697,165.00 14,651,053.00 1,779,982.00 725,514.00 824,668.00 4,394,932.00 2,326,419.00 2,118,992.00 1,107,058.00 4,279,676.48 2,519,623.91 29,368,482.00 9,377,855.06

7,672.50 6,631.45 12,063.24 0.00 9,662.80 0.00 2,845.47 4,021.13 7,237.39 1,633.56 5,913.41 1,963.09 8,984.54 2,039.59 1,580.33 9,745.29

128,224,414.01

189,056.64

BELUM TATA BATAS

0.00 10,292.68 6,565.80 34,423.77 13,127.11 7,463.23 1,277.66 0.00 14,569.32 11,373.68 5,723.03 2,539.08 6,079.23 10,962.47 22,396.83 32,095.06

TOTAL

LUAS KAWASAN HUTAN YANG SUDAH PENETAPAN (Ha)

7,672.50 16,924.13 18,629.03 34,423.77 22,789.91 7,463.23 4,123.13 4,021.13 21,806.71 13,007.24 11,636.44 4,502.17 15,063.77 13,002.07 23,977.16 41,840.35

357,477.40 3,146.10 934,114.55 63,210.58 812,636.51 1,095,058.24 436,698.02 68,867.61 393,098.72 1,743,993.09 92,209.34 765.20 388,481.79 710,576.19 1,324,543.73 1,799,538.40

229,421.99 418,478.63

12,383,262.82

Sumber: Analisa Data Kemenhut, 2013

8

Kesulitan yang dihadapi dalam mengukuhkan kawasan hutan … pilot percepatan pengukuhan di Barito Selatan Perselisihan batas wilayah administrasi antar kabupaten Peta konsesi belum tersedia dalam skala 1:50K dengan kualitas one map Dana APBN terbatas, hanya sebagian kecil diproses tata batas. Pemda/PTB bekerja tanpa target, enggan menuntaskan, minim alokasi APBD 9

1


2


3


4


10

Peta Moratorium: peta indikatif yang secara berkala diperbaharui … (secara parsial) menjadi definitif … skema Klaim-Verifikasi telah diterapkan Tim Teknis PIPIB

Jenis

Area (Ha) Peta Moratorium 0

Peta Moratorium 1

Perubahan

Hutan Konservasi

21.528.532

21.637.907

+109.375

Hutan Lindung

29.700.268

29.581.356

-118.912

Lahan Gambut

10.680.261

5.922.993

-4.757.268

7.235.012

8.391.073

+1.156.061

69.144.073

65.533.328

-3.610.744

Hutan Alam Primer Wilayah Moratorium

Contoh faktor peubah yang menjadikan sebagian wilayah moratorium definitif :

 Klaim pemegang konsesi dengan menunjukkan bukti berupa peta wilayah konsesi yang telah ditatabataskan sesuai ketentuan Kemenhut.  Klaim individu/NGO yang diverifikasi dilapangan oleh Tim Teknis PIPIB sesuai prosedur yang telah ditetapkan kemenhut. 11

Klaim dan verifikasi pada pembaharuan Peta Moratorium (1/3) … klaim oleh komunitas daring

12

Klaim dan verifikasi pada pembaharuan Peta Moratorium (2/3) … klaim oleh LSM

Legend : Kabupaten Boundary Forested Cover PT Teluk Nauli Forest Concession Primary Forest: Protected Forest + Primary Forest: Conservation Area Proposal to be included in IMM

Proposal to be included in IMM

13

Klaim dan verifikasi pada pembaharuan Peta Moratorium (3/3) … klaim oleh INGO

14

Belajar dari pembaharuan Peta Moratorium, proses klaim-verifikasi harus konsisten, partisipatif, transparan dan final …

konsisten menggunakan standar dan referensi pemetaan yang berlaku dalam kerangka one map

partisipatif

prinsip proses klaim-verifikasi

melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan

transparan seluruh proses dan hasilnya dapat diketahui publik

final hasil verifikasi atas klaim bersifat final 15 dan menjadi dasar pengukuhan 15

Penetapan Kawasan Hutan secara definitif sebagai langkah penting perbaikan tata kelola kehutanan … skema Klaim-Verifikasi bisa jadi solusi

1 2 3 4

Persamaan matematik dengan satu variabel yang diketahui akan lebih mudah dituntaskan, sama halnya dengan masalah yang timbul akibat interaksi beberapa variabel akan lebih mudah diatasi jika ada satu variabel yang dapat dikontrol atau ditetapkan. Peta indikatif adalah peta yang memiliki beberapa informasi geospasial masih bersifat sementara (misal: kawasan hutan, kawasan lahan gambut, alur sungai, batas wilayah, dst) dan memerlukan proses verifikasi untuk menjadikannya peta definitif. Peta Kawasan Hutan pada dasarnya adalah peta yang bersifat indikatif yang perlu didefinitifkan melalui proses pengukuhan tata batas Kawasan Hutan. Sifat definitif adalah menjadikan peta suatu variabel terkontrol dalam masalah pengelolaan hutan. Proses pengukuhan tata batas pada dasarnya menggunakan filosofi contradicture delimitatie yang merupakan proses klaim dari para pihak dan proses verifikasi oleh pemerintah bersama para pihak. 16

Diagram alur skema Klaim-Verifikasi untuk percepatan penetapan Kawasan Hutan secara definitif Penerbitan Permenhut tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Berskala Operasional (skala 1:50K)

Perumusan mekanisme Klaim-Verifikasi atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan Berskala Operasional (skala 1:50K)

Penetapan Peta Definitif Parsial Kawasan Hutan

 Pemberlakuan periode klaim-verifikasi 5 tahun, sebelum peta indikatif Kawasan Hutan (peta penunjukan) dinyatakan secara otomatis menjadi peta definitif Kawasan Hutan.  Pembentukan panitia/tim lintas sektor untuk menerima klaim dan melaksanakan verifikasi. Panitia/tim klaim independen terhadap panitia/tim verifikasi.

 Pemanfaatan sumber daya pihak pengaju klaim untuk melaksanakan proses penetapan batas sebagai bagian dari pembuktian.  Pelaksanaan identifikasi hak-hak pihak ketiga.  Penggunaan prinsip contradicture delimitatie yang termuat dalam PP 24/1997.  Klaim dilengkapi dengan berbagai data pendukung termasuk hasil (sementara) penetapan batas dan peta wilayah klaim dalam skala 1:50K.  Penggunaan instrumen/regulasi eksisting semaksimal mungkin.  Penetapan peran spesifik para pemangku kepentingan tata kelola kehutanan dalam skema Klaim-Verifikasi.  Penetapan Peta Kawasan Hutan definitif dilakukan secara berkala (setahun sekali) untuk wilayah yang sudah menuntaskan proses klaim-verifikasi. Pada akhir tahun kelima peta definitif Kawasan Hutan skala 1:50K dituntaskan.  Klaim yang tidak tuntas resolusinya dicatat dalam lampiran Peta Kawasan Hutan definitif.  Proses penyusunan rencana tata ruang, penerbitan konsesi dst mengacu pada peta definitif Kawasan Hutan 1:50K tersebut. 17

Perolehan minimal Klaim-Verifikasi adalah daftar lengkap masalah penetapan Kawasan Hutan definitif, misalnya hak pihak ketiga, tumpang tindih konsesi, batas administrasi …

T1

Klaim dan verifikasi dilakukan atas Peta Definitif Kawasan Hutan skala 1:50K versi pertama

T1

Klaim dan verifikasi dilakukan atas Peta Definitif Kawasan Hutan skala 1:50K versi pertama

T5

Seluruh klaim tuntas, Peta Definitif Kawasan Hutan skala 1:50K diperoleh

T5

Catatan atas klaim tanpa resolusi menjadi dasar untuk membangun instrumen hukum penuntasan klaim.

T5+

Seluruh klaim tuntas, Peta Definitif Kawasan Hutan skala 1:50K diperoleh 18

Langkah selanjutnya dan instrumen yang harus disiapkan … Langkah / Kegiatan

1 2

 Menuntaskan peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50K.  Menyesuaikan peta Kawasan Hutan eksisting skala 1:250K dengan peta Rupa Bumi Indonesia (1:50K).  Mengidentifikasi dan menginvntarisasi hak-hak pihak ketiga.

 BIG  Kemenhut, BIG

 Menetapkan peta Kawasan Hutan skala 1:50K hasil penyesuaian sebagai Peta Penunjukan Kawasan Hutan Skala Operasional (1:50K) melalui Permenhut. Peta akan menjadi definitif secara otomatis setelah 5 tahun.  Menyusun mekanisme klaim-verifikasi atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan Skala Operasional (1:50K), diterbitkan melalui Permenhut.

 Kemenhut

 Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi nasional (sebagai sarana penerapan prinsip fair process/due process).  Membentuk lembaga/unit verifikasi yang lintas sektor.

3 4

Pelaksana

 Kemenhut, Kemendagri

 Kemenhut, BIG, Kemendagri, Kemenhukham, BPN, Kemen ESDM, Kementan, BPKP  Kemenhut, BPN, Kemendagri  Kemenhut

 Menerbitkan Permenhut Peta Kawasan Hutan 1:50K dan Permenhut Proses Klaim-Verifikasi Kawasan Hutan.  Menetapkan peran setiap pemangku kepentingan tata kelola kehutanan.

 Kemenhut

 Melaksanakan piloting pada satu provinsi.

 Kemenhut, BIG, Kemendagri, Kemenhukham, BPN, Kemen ESDM, Kementan, BPKP  Kemenhut, Gubernur

 Menerbitkan Permenhut/Pergub penetapan Kawasan Hutan definitif.

 Kemenhut, Kemendagri, BPN

19

Tata waktu pelaksanaan Klaim-Verifikasi dalam percepatan penetapan Kawasan Hutan secara definitif

Kegiatan

2013 11

12

2014 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penuntasan peta RBI 50K Penyesuaian peta Kawasan Hutan 250K dengan RBI 50K untuk menghasilkan Peta Definitif Kawasan Hutan 1:50K Sosialisasi dan konsultasi nasional mekanisme Klaim-Verifikasi

Pembentukan Tim Teknis KlaimVerifikasi lintas sektor/daerah/pemangku kepentingan Penerbitan Permenhut Peta Kawasan Hutan Skala Operasional (1:50K) Penerbitan Permenhut Tata Cara Klaim-Verifikasi Perancangan pelaksanaan provinsi uji coba Klaim-Verifikasi Pelaksanaan uji coba selama satu tahun (9/2014-9/2015) 20

1


2


3


4


21

Tantangan yang dihadapi dalam persiapan menuju penerapan skema Klaim-Verifikasi untuk percepatan penetapan kawasan hutan definitif

1

Penerbitan dan sirkulasi tanpa bayar Peta RBI 1:50K.

2

Penyesuaian Peta Kawasan Hutan skala 1:250K menjadi 1:50K: NSPK.

3

Penyediaan landasan hukum peta definitif kawasan hutan skala operasional: penyesuaian, penambahan.

4

Perumusan tata cara klaim dan verifikasi yang melibatkan pemangku kepentingan: metode sosialisasi yang efektif, pelaku sosialisasi.

5

Skema Klaim-Verifikasi juga perlu ditetapkan untuk Peta Wilayah Administrasi Definitif Skala 1:50K oleh Menteri Dalam Negeri secara bersamaan dengan Peta Kawasan Hutan Definitif Skala 1:50K

22

Penerbitan dan sirkulasi peta RBI 1:50K: percepatan pengadaan adalah mutlak, peta yang sudah siap perlu disirkulasikan segera …

1

2323

Penerbitan dan sirkulasi peta RBI 1:50K: sirkulasi tanpa bayar berdasarkan skema JDSN melalui geoportal nasional

1

 Perpres 85/2007 tentang JDSN, mengharapkan data spasial 14 K/L pada akhir 2008 dapat diakses publik.  Pada 2012 menjadi contoh pelopor National Spatial Data Infrastructure di dunia (UNSDI), OGP menyebut sebagai world class initiative (2013).  Perlu pembentukan lembaga walidata geospasial daerah. 24

Peta RBI skala 1:50K penting untuk referensi pembangunan yang akuntabel ... contoh overlay RBI Skala 1:250K dengan 1:50K (1/3)

2

Garis Pantai Versi 1:50.000

Garis Pantai Versi 1:250.000

… terdapat selisih wilayah akibat perubahan skala 1:250K menjadi 1:50K, konflik dan ketidakpastian dipastikan akan timbul … misalnya, kawasan hutan sepanjang pantai akan diklaim sebagai APL … 25


2

Sungai Versi 1:50.000 Sungai Versi 1:250.000

… terdapat perubahan wilayah administrasi akibat perubahan skala 1:250K menjadi 1:50K, konflik dan ketidakpastian dipastikan akan timbul … misalnya, batas wilayah administrasi tidak segera tuntas … 26


Sungai Senyiur versi 1:50.000

2

… penunjukan Kawasan Hutan Produksi pada skala 1:250K menggunakan sungai dan koordinatnya sebagai acuan, pada Peta RBI skala 1:50K koordinat dan bentuk alur sungai berubah … timbul sengketa pada kawasan yang sudah dimanfaatkan …

Sungai Senyiur versi 1:250.000

27

Landasan hukum klaim-verifikasi: instrumen legal yang perlu diubah dan dapat diubah dengan segera 1

Peraturan Menteri Kehutanan No.44/2012 – Pengukuhan Kawasan Hutan

2

Peraturan Menteri Kehutanan No. 47/2010 – Panitia Tata Batas

3

 Jangka waktu penataan batas (klaim dan verifikasi) dalam proses penataan batas;  Skala peta menjadi 1:50.000;  Mekanisme dan tahapan komunikasi kepada publik;  Mekanisme penerimaan klaim dan verifikasi.

 Peninjauan unsur keanggotaan PTB;  Tugas dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan komunikasi mekanisme dan pelaksanaan klaim dan verifikasi;  Mekanisme yang memungkinkan pihak ke-3 untuk membantu proses klaim-verifikasi.

28

Landasan hukum klaim-verifikasi: mekanisme pengukuhan kawasan hutan dengan skema Klaim-Verifikasi

3

batas waktu lima tahun

1 PENUNJUKAN (skala 1:50K)

Peta diumumkan secara luas

2 PENATABATASAN

3

4 PEMETAAN

1. Pemancangan patok sementara di Daerah A* 2. Inventarisasi hak-hak pihak ketiga baik di Daerah A (secara proaktif) maupun Daerah B* (secara pasif) 3. Pemancangan pal batas permanen (maupun virtual) di Daerah A

PENETAPAN

Kawasan Hutan tertetapkan final secara otomatis pada akhir tahun kelima

*Daerah A: yang sedang melakukan penataan batas *Daerah B: yang tidak sedang melakukan penataan batas 29

Tata cara klaim-verifikasi: mempermudah dan memperluas klaimverifikasi dengan sistem daring ...

4

30

Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Secara Definitif dengan Skema Klaim-Verifikasi Pembelajaran dari Proses Pembaharuan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (Peta Moratorium) Berdasarkan Inpres 10/2011 dan Inpres 6/2013 Kelompok Kerja Tata Kelola Kehutanan UKP4

Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Secara Definitif dengan Skema Klaim-Verifikasi

Recommend Documents