BUKU RENCANA
BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAB. SIJUNJUNG 7.1 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI Peraturan zonasi seperti dikemukakan dalam UU No. 26 Tahun 2007 memberikan pengertian atau ketentuan dalam penyusunan penataan ruang baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, yang memuat
y l
antara lain :
a. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan
n
ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
O t
b. Pengaturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas
f a r
ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan). c. Ketentuan
lain
yang
D
dibutuhkan,
antara
lain
adalah
ketentuan
pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar, alat komunikasi dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.
7.1.1 Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung terbagi dalam beberapa kawasan yang berfungsi lindung, yaitu : 7.1.1.1
Peraturan Zonasi untuk Hutan Lindung
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung ditetapkan sebagai berikut: a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain
yang
bersifat
komplementer
terhadap
fungsi
hutan
lindung
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 1
BUKU RENCANA
b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka; c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan; d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : 1. tidak
menyebabkan
terjadinya
perkembangan
pemanfaatan
ruang
budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan 2. mengikuti
ketentuan
yang
ditetapkan
oleh
peraturan
y l
undangan.
perundang-
e. Pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya daya tertentu, seperti; budidaya
n
tanaman obat, tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa serta budidaya hijau makanan ternak dengan
O t
tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsinya, pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan
f a r
sosial ekonomi (PP No. 6 Tahun 2007 : Pasal 24).
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada hutan lindung adalah; a. Melakukan kegiatan yang dapat merusak, menghilangkan, mengurangi fungsi lindung kawasan,
D
b. Mengambil hasil hutan dalam bentuk kayu c. Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya, d. Memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undangundang. 7.1.1.2
Peraturan Zonasi untuk Kawasan Resapan Air
Kawasan resapan air adalah kawasan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, hal ini perlu diperlakukan untuk fungsi lindung. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air adalah; a. Menjaga dan melindungi kawasan dari bentuk kegiatan yang dapat merusak fungsinya sebagai resapan air, b. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 2
BUKU RENCANA
c. Membuat sumur-sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada d. Meningkatkan dan mengembangkan zona hijau
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan resapan air adalah; a. Memanfaatkan ruang yang berfungsi sebagai kawasan resapan air untuk kepentingan lain yang dapat merusak lingkungannya. b. Menggunakan/mangganggu kawasan dengan kegiatan apapun yang dapat mengurangi fungsinya sebagai kawasan resapan air.
7.1.1.3
y l
Peraturan Zonasi untuk Sempadan Sungai dan Kawasan Sekitar Embung/Telaga/Waduk
n
Untuk melindungi terjadinya kerusakan pada sungai dan danau/waduk
O t
diperlukan upaya pembentukan sempadan. Sempadan merupakan garis batas bagi pengamanan jaringan atau kawasan dari kegiatan penduduk yang dapat merusak fungsi jaringan atau kawasan tersebut.
f a r
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:
a. sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang
D
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut: 1. bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; dan
2. tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. b. pemanfaatan ruang sempadan sungai berupa: 1. untuk budidaya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dengan menjaga pelestarian fungsi sungai; 2. untuk kegiatan niaga tradisional non permanen,penggalian dan penimbunan untuk mendukung fungsi sungai; RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 3
BUKU RENCANA
3. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; 4. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum; 5. untuk
pemancangan
tiang
atau
pondasi
prasarana
jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; 6. untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan
kemasyarakatan
yang
tidak
menimbulkan
dampak
merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik
y l
sungai; dan
7. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan
n
pengambilan, pembuangan air serta prasarana pengendali sempadan sungai.
O t
c. dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
f a r
d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
e. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai juga diperuntukan bagi kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung
D
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan telaga/embung dan/atau waduk ditetapkan sebagai berikut: a. lebar sempadan telaga/embung/waduk paling sedikit adalah 50 sampai
dengan
100
meter
dari
pasang
tertinggi
air
telaga/waduk/embung tertinggi ke arah darat; b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; c. pemanfaatan ruang untuk hutan kota; d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; e. dalam
kawasan
sempadan
telaga/embung/waduk
tidak
diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi telaga/embung/waduk;
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 4
BUKU RENCANA
f. dalam kawasan sempadan waduk/telaga/embung diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku; dan g. dalam
kawasan
sempadan
masih
diperkenankan
dibangun
prasarana wilayah dan untilitas lainnya sepanjang : 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan 2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
y l
Bentuk pelarangan kegiatan yang dilakukan pada sempadan sungai dan danau/waduk adalah;
n
a. Pemanfaatan ruang pada lahan yang berfungsi sebagai sempadan untuk suatu kegiatan yang dapat merusak lingkungan sungai dan
O t
danau,
b. Pemanfaatan ruang di luar batas sempadan tetapi berpotensi
f a r
terjadinya kerusakan lingkungan sungai dan danau/waduk, seperti pembukaan lahan untuk pertanian di sekitar sungai dan danau/waduk yang dapat menimbulkan sedimentasi.
c. Melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mempengaruhi kerusakan
D
lingkungan sungai dan danau/waduk seperti penebangan kayu di hulu sungai atau sekitar waduk
7.1.1.4
Peraturan Zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau
Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) pada suatu wilayah/kawasan sangatlah penting. Yang termasuk dalam RTH sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik yaitu yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum, seperti taman kota, pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai serta ruang terbuka hijau privat, seperti; kebun, halaman rumah yang ditanami tanaman. Besaran masing-masing RTH tersebut adalah minimal 20% untuk publik dan 30% privat dari luas kawasan kota. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 5
BUKU RENCANA
Mengingat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau, maka dalam pemanfaatannya
diperlukan arahan bagi RTH, mengenai indikasi
peraturan zonasi untuk kawasan RTH, meliputi; a. Meningkatkan dan mengembangkan pola vegetasi yang ada, terutama yang memiliki nilai penting lainnya. b. Memanfaatkan jaringan jalan yang berfungsi sebagai pedestrian untuk jalur hijau c. Memanfaatkan bentuk-bentuk sempadan lain seperti; sungai dan danau/waduk dengan pemanfaatan ruang terbuka/jalur hijau
y l
d. Pembentukan taman-taman kota maupun lingkungan permukiman dengan pola tata hijau kota/lingkungan
n
e. Menjaga fungsi kawasan terutama yang berkaitan dengan penghijauan wilayah, seperti hutan lindung, konservasi, perkebunan dengan jenis
O t
tanaman keras (tahunan) dll.
f. Memanfaatkan halaman-halaman perumahan/lingkungan permukiman
f a r
untuk RTH. Koefisien
adalah sebagai berikut :
penghijauan untuk lingkungan permukiman
- Untuk daerah yang tidak padat bangunan koefisien penghijauan 0,20-0,40 dari luas kavling.
D
- Untuk permukiman didaerah padat bangunan, koefisien penghijauan ditetapkan 0,10-0,20 dengan demikian daerah yang harus dihijaukan minimum 10-20%, dari luas kavling Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan yang berfungsi sebagai RTH adalah;
a. Mengambil/memanfaatkan tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai RTH yang memberi dampak kerusakan pada fungsi kawasan tersebut b. Memanfaatkan kawasan yang berfungsi sebagai RTH untuk kegiatan lain yang dapat merusak fungsinya c. Mengganggu dan menebangi pohon terutama jenis tanaman kayukayuan d. Membangun bangunan selain untuk mendukung fungsi RTH dan sarana Rekreasi RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 6
BUKU RENCANA
7.1.1.5
Peraturan Zonasi untuk Kawasan Rawan Tanah Longsor
Untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya bencana, maka diperlukan pengaturan. Peratuaran zonasi yang dapat diterapkan untuk kawasan tanah longsor adalah: a. Pemanfaatan ruang dengan memperhatikan karakteristik, jenis dan ancaman bencana b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk c. Pembatasan
pendirian
bangunan,
kecuali
untuk
kepentingan
y l
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, d. Melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan intensitas bencana,
n
seperti dengan melakukan penghijauan, pembuatan tanggul dsb. Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan tanah longsor adalah;
O t
a. Membangun bangunan tempat tinggal di sekitar kawasan yang mempunyai potensi bencana longsor/gerakan tanah.
b. Mengolah tanah untuk pertanian pada lokasi yang memiliki potensi
f a r
longsor dengan pola tanam yang salah, seperti pemilihan jenis tanaman yang tidak cocok dengan kondisi lahan, pengolahan tanah yang salah.
D
7.1.2 Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya Pembahasan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya, meliputi; hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri dan permukiman. 7.1.2.1
Peraturan Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi meliputi; 1. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan, 2. Pemanfaatan ruang untuk kawasan terbangun dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, 3. Melakukan peremajaan pada jenis-jenis tanaman hutan produksi 4. Memperbaiki hutan yang mengalami degradasi lingklungan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 7
BUKU RENCANA
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan hutan produksi adalah; a. Pemanfaatan hasil hutan secara besar-besaran b. Pengambilan hasil hutan dengan cara yang salah, yang dapat merusak tanaman hutan di sekitarnya. c. Pemanfatan ruang untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian tanaman hutan
7.1.2.2 Peraturan Zonasi untuk Kawasan Hutan Rakyat Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat
y l
ditetapkan sebagai berikut :
a. kegiatan dalam kawasan ini adalah meliputi penyiapan lahan,
n
pembibitan, penanaman, pemeliharaan,pemanenan dan pemasaran; b. kegiatan pada kawasan ini yang tidak terkait dengan HTR tidak
O t
diperkenakan;
c. jenis tanaman pada kawasan ini adalah tanaman pokok dan tanaman
tumpangsari;
f a r
d. hal-hal lain pada kawasan ini mengacu pada peraturan terkait tentang
Hutan Tanaman Rakyat; dan
e. pada kawasan ini tidak diperkenankan dibangun permukiman, sarana
dan prasaranan sosial ekonomi lainnya.
D
f. diperbolehkan dibangun prasarana untuk kepentingan pemanfaatan
hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana. Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan hutan rakyat adalah; a. Pemanfaatan hasil hutan secara besar-besaran b. Pengambilan hasil hutan dengan cara yang salah, yang dapat merusak tanaman hutan di sekitarnya. c. Pemanfatan ruang untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian tanaman hutan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 8
BUKU RENCANA
7.1.2.3
Peraturan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Pertanian
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai berikut : a. pada kawasan pertanian campuran dapat dibangun bangunan hunian,
fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; b. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan
kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk organik
dan pestisida
kimia
y l
yang berlebihan sehingga
dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan
n
tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
c. kegiatan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering
diperkenankan
untuk
O t
dialihfungsikan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-
f a r
undang;
d. pada kawasan pertanian campuran diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
D
e. dalam kawasan pertanian campuran masih diperkenankan dilakukan
kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; f. dalam
kawasan
perkebunan
besar
dan
perkebunan
rakyat
diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; g. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk
dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; h. dalam kawasan pertanian campuran untuk investasi skala besar
disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah; dan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 9
BUKU RENCANA
i. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis
tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan, kecuali merubah ke arah komoditi yang diunggulkan. j. tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang
bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; k. kawasan
perkebunan
yang
dikelola
perusahaan
besar
tidak
diperkenankan merubah jenistanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan; l. dalam
sebagai hutan rakyat; m. dalam
y l
kawasan perkebunan diperkenankan untuk dimanfaatkan
kawasan
perkebunan
n
besar
dan
perkebunan
rakyat
diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
O t
perkebunan dan jaringan prasarana wilayah untuk kepentingan pemanfaatan hasil perkebunan serta untuk kepentingan pencegahan
f a r
dan penanggulangan bencana; n. diversifikasi
tanaman
perkebunan
persyaratan teknis dipenuhi.
dapat
dilaksanakan
selama
o. pengembangan perternakan untuk skala besar dapat dilaksanakan
D
selama persyaratan teknis dipenuhi; p. pada kawasan budidaya peternakan diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan peternakan;
q. pembatasan pemanfaatan sumber daya peternakan tidak melebihi
potensi lestari; r. pemanfaatan
kawasan
perikanan
tidak
boleh
mengakibatkan
pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan pertanian adalah: a. pemanfaatan ruang kawasan pertanian teknis untuk pembangunan yang dapat merusak lingkungan pertanian dan pencemaran; b. melakukan peladangan berpindah-pindah; RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 10
BUKU RENCANA
c. alih fungsi lahan secara besar-besar pada lahan pertanian produktif;
7.1.2.4 Peraturan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Perikanan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan darat ditetapkan sebagai berikut : a. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain
yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
y l
b. kawasan perikanan budidaya tidak diperkenankan berdekatan dengan
kawasan yang bersifat polutif; c. kawasan
perikanan
dilarang
n
membudidayakan
ikan
yang
dapat
membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan atau
O t
kesehatan manusia;
d. pada kawasan perikanan karena bercampur dengan kawasan pertanian
dan perkebunan, maka pengaturannya akan dilakukan dalam studi
f a r
tersendiri; dan.
e. bagi investor yang akan mengembangan usaha perikanan dengan skala
besar akan diberikan insentif berupa kemudahan perijinan, akses terhadap lahan dll yang akan diatur dalam peraturan tersendiri.
D
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan perikanan adalah: a. Pola penangkapan ikan yang tidak mengikuti aturan pada sungai atau telaga, seperti menggunakan zat-zat kimia, atau dengan bom air b. Pemanfaatan sumber air yang berlebihan dalam sistem pengairan untuk perikanan c. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang melebihi potensi lestari. 7.1.2.5
Peraturan Zonasi untuk Kawasan Pertambangan
Indikasi peratuaran zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan meliputi: a. Kegiatan pertambangan dibatasi untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan bagi lingkungan hidup biotik dan abiotik di dalamnya RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 11
BUKU RENCANA
maupun disekitarnya. b. Pengharusan
penjaminan
segi-segi
keselamatan
pekerja
dan
keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan. c. Pengharusan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan. d. Pengembangan
kawasan
permukiman
pendukung
kegiatan
pertambangan, harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat – pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah
y l
kabupaten. e.
Tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif
n
dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten.
O t
f. Proses perizinan IUP exploitasi dan operasi produksi mineral dan batubara mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang
f a r
pertambangan dan Perda Kabupaten Sijunjung.
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan pertambangan adalah; a. Pembukaan kawasan tambang yang memiliki resiko keselamatan dan
D
biaya tinggi,
b. Pemanfaatan kawasan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup sekitarnya,
c. Penambangan pada lokasi yang memiliki potensi bencana alam, longsor/gerakan tanah dsb,
7.1.2.6
Peraturan Zonasi untuk Kawasan Industri
Indikasi peratuaran zonasi untuk kawasan industri, meliputi; a. Pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. b. Pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 12
BUKU RENCANA
c. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman baru pada kawasan peruntukan industri, dengan pembatasan hanya untuk permukiman yang menunjang kegiatan industry dan kegiatan buffer zone yang mampu meminimkan dampak bagi warga di kawasan permukiman dari kecelakaan industri. d. Diperbolehkan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri, tetapi dengan pembatasan kegiatan agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri.
y l
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan industri adalah; a. Pemanfaatan ruang kawasan industri di sekitar permukiman padat
n
penduduk
b. Pengembangan industri yang tidak sesuai dengan peraturan/izin
O t
pengembangan kawasan industri
c. Pengembangan industri yang beresiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya,
7.1.2.7
f a r
Peraturan Zonasi untuk Kawasan Pariwisata
Indikasi peratuaran zonasi untuk kawasan pariwisata, meliputi;
D
a. Pengembangan pariwisata diarahkan pada kawasan yang secara geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. b. Pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung & daya tampung lingkungan yang tidak menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam. c. Pengembangan Pariwisata juga diarahkan untuk perlindungan situs warisan budaya setempat. d. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 13
BUKU RENCANA
e. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; f. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; g. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan; h. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; i.
pengembangan
pariwisata
harus
y l
dilengkapi
dengan
upaya
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi
n
AMDAL sesuai dengan peraturan berlaku; dan j.
untuk setiap kegiatan yang berdekatan dengan kawasan wisata
O t
diperkenankan melakukan kegiatan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak menggangu fungsi kawasan
f a r
k. Pemanfaatan untuk kawasan wisata buatan harus diawali dengan kajian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan pariwisata adalah;
D
a. Pemanfaatan ruang kawasan yang dapat merusak citra maupun lingkungan pariwisata,
b. Pemanfaatan potensi pariwisata umum untuk kepentingan individu, c. Merubah
struktur
fisik
pada
kawasan
pariwisata
yang
dapat
menghilangkan unsur-unsur estetika/sejarah/nilai asli pariwisata. 7.1.2.8
Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Permukiman
Peraturan zonasi untuk kawasan permukiman di Kabupaten Sijunjung adalah berupa pengaturan tentang persyaratan pemanfataan ruang dan ketentuan
pengendaliannya
dan
disusun
untuk
setiap
blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang, seperti yang tercantum dalam pasal 36 ayat 1-3, Undang-undang Tata Ruang No 26 tahun 2007, yang menyatakan : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 14
BUKU RENCANA
1. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. 3. Peraturan zonasi ditetapkan dengan: a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan c.
y l
arahan untuk peraturan zonasi sistem kabupaten/kota.
n
Peraturan Zonasi pada prinsipnya mencakup aturan-aturan mengenai: 1. Penggunaan lahan dan bangunan (penggunaan utama, penggunaan
O t
pelengkap, penggunaan bersyarat, penggunaan dengan pengecualian khusus, penggunaan yang dilarang);
f a r
2. Intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan pembangunan (KDB, KLB, KDH, bangunan/Ha);
3. Tata massa bangunan (tinggi bangunan, garis sempadan bangunan, jarak antar bangunan, Luas minimum persil, dll);
D
4. Prasarana, ketentuan mnimum eksterior, serta standar-standarnya; 5. Pengendalian (eksternalitas dan Internal, insentif dan disinsentif, perijinan, pengawasan, penertiban)
6. Adminstrasi (kelembagaan, prosedur, dan penetapan peraturn daerah). Upaya konkrit tersebut meliputi aturan pengendalian struktur terbangun yang terdiri atas Koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien lantai bangunan, Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Ketinggian Bangunan serta ketentuan insentif dan disinsentif dilakukan melalui pengaturan Zonasi ( Zona Regulation ). Adapun indikasi peraturan zonasi untuk kawasan permukiman, meliputi; a. Penekanan pengaturan tentang pemukiman diarahkan terutama pada setiap ibu kota Kecamatan.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 15
BUKU RENCANA
b. Pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan untuk kawasan permukiman. c. Pengharusan
penetapan
jenis
dan
penerapan
syarat-syarat
penggunaan bangunan. d. Pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian daerah yang rawan genangan air dan rawan banjir. e. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha.
y l
f. Kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan
n
g. Permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam
O t
kawasan permukiman tradisional. h. Peruntukan
kawasan
permukiman
f a r
diperkenankan
untuk
dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
i. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman dan prasarana wilayah
D
sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; j.
Kawasan permukiman perkotaan harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
k. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; l.
Kawasan permukiman diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung dengan syarat-syarat tertentu dan tidak menggangu fungsi kawasan.
m. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 16
BUKU RENCANA
n. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; o. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku ( KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan p. Didalam peruntukan zonasi lain diluar permukiman perkotaan terdapat kawasan permukiman perdesaan. Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan permukiman adalah;
y l
1. Pemanfaatan ruang kawasan permukiman tidak boleh dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti kondisi tanah labil,
n
berada pada kelerengan terjal dsb.
2. Pemanfaatan ruang kawasan permukiman tidak boleh dibangun di kawasan
rawan
sempadan,
bencana,
seperti
O t
dalam
sempadan
f a r
radius
jalan,
yang
jalan
berfungsi
kereta
api,
sebagai sungai,
danau/waduk, daerah resapan air, sempadan mata air, daerah jalur SUTT/SUTET, Pemancar Antene (tower), kawasan lindung, konservasi, kawasan pertanian teknis dsb.
3. Pemanfaatan ruang yang ditetapkan sebagai kawasan tertentu, seperti
D
kawasan wisata (kecuali penunjangnya), industri (kecuali penunjangnya), sekitar instalasi listrik (kecuali penunjangnya) dsb,
penunjangnya), pertambangan (kecuali
4. Tidak mengikuti aturan-aturan membangun
7.1.3 Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sarana Prasarana Wilayah 7.1.3.1
Peraturan Zonasi untuk Sistem Transportasi
Pengaturan
zonasi
pada
sistem
transportasi
ditujukan
untuk
meningkatkan pola pergerakan, interaksi/hubungan dengan daerah lain, aksesibilitas, keteraturan dalam berlalu lintas, penataan dan pengamanan sistem
transportasi
serta
pertimbangan
untuk
keselamatan
dan
kenyamanan dalam pergerakan. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 17
BUKU RENCANA
Ketentuan umum peraturan zonaisasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana transportasi, di berikan ketentuan sebagai berikut : a. Di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional. b. Di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten tidak diperkenankan bangunan dalam DAMIJA sesuai ketentuan yang berlaku. c. Bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan
y l
nasional, provinsi dan kabupaten harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah masing – masing jalan sesuai
n
fungsi dan penetapan sempadannya.
d. Pada kawasan sekitar sistem prasarana jalan Nasional dan Provinsi tidak
diperbolehkan
menggangu
O t
melakukan
kelancaran
arus
kegiatan
lalu
f a r
lintas
isidential
yang
dapat
regionalkecuali
untuk
kepentingan pembangunan jalan ataupun pembangunan prasarana umum lainnya dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku. e. Pada kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer maupun jalan strategis kabupaten tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang
D
dapat menutup sebagian/seluruh jalan atau menghambat kelancaran lalu lintas, kecuali untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan berlaku; f. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; g. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan; h. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1; i.
lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit dengan ukuran sesuai peraturan perundangan; dan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 18
BUKU RENCANA
j.
lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk pelarangan kegiatan yang dilakukan pada sistem jaringan transportasi darat diantaranya adalah; a. Membangun bangunan terutama yang bersifat permanen di sepanjang jaringan jalan baik dalam radius bagian-bagian jalan sebagai damija, damaja maupun dawasja. Ketentuan radius
y l
tersebut disesuaikan dengan fungsi/status jalan yang ditetapkan berdasarkan peraturan tentang jaringan jalan.
n
b. Melakukan aktivitas lokal di sepanjang jalur jalan arteri yang memanfaatkan
jaringan
jalan
O t
kendaraan. c. Melakukan
aktivitas
arteri
di
sekitar
sebagai
lokasi
keluar-masuk
terminal
yang
dapat
mengganggu kegiatan terminal serta lalu lintas kendaraan.
f a r
d. Memanfaatkan ruang sepanjang jalan yang dapat mengganggu kelancaran, ketertiban maupun kenyamanan lalu lintas pengguna jalan. e. Melakukan
D
kegiatan
transportasi
bagi
seluruh
pengguna
transportasi yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi syarat untuk
melakukan
kegiatan,
seperti;
melakukan
bongkar-
muat/menaikan-menurunkan penumpang selain pada tempat yang sudah ditentukan, mengoperasikan kendaraan pribadi (bukan umum) untuk mengangkut penumpang umum, menggunakan kendaraan tanpa memiliki izin mengendarai dsb. Peraturan secara teknis mengenai jaringan jalan, berpedoman pada PP No. 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Selain itu, terdapat rencana pengoperasionalan kembali sistem transportasi kereta api di Sumatera Barat yang melewati Kabupaten Sijunjung yang sudah lama tidak beroperasi,
tetapi keberadaan
jaringan rel kereta api masih memiliki kondisi yang cukup baik, hal ini RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 19
BUKU RENCANA
masih dimungkinkan dapat dioperasikan kembali. Berdasarkan hal di atas, untuk mengantisipasi kemungkinan dioperasikan kembali perlu adanya pengaturan ruang sepanjang jalur kereta api. Peraturan yang diperlukan dalam pengembangan sistem transportasi kereta api diantaranya adalah; a. Peningkatan dan perbaikan jaringan jalan kereta api yang sudah tersedia, b. Pengadaan sarana angkutan (kereta api) c. Mengoperasikan kembali rambu-rambu maupun fasilitas penunjang
y l
lalu lintas kereta api, seperti; palang pintu yang berseberangan dengan jalan raya, pos-pos penjagaan, stasiun-stasiun/halte-halte
n
yang sudah terbangun dsb.
d. Pengaturan batas ruang antara jaringan jalan kereta api dengan
O t
kebutuhan ruang untuk kepentingan lainnya (garis sempadan jalan kereta api).
f a r
e. Pengembangan SDM perkeretaapian
Bentuk pelarangan kegiatan yang dilakukan pada sistem jaringan transportasi kereta api diantaranya adalah; a. Pemanfaatan ruang untuk bangunan sepanjang jalan rel kereta api
D
dalam radius sempadan jalan kereta api, kecuali untuk penunjang kegiatan transportasi kereta api, b. Melakukan aktivitas sekitar rel kereta api, terutama aktivitas dengan tingkat intensitas tinggi. c. Berbagai bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas kereta api serta kegiatan yang peka terhadap dampak dari aktivitas lalu lintas kereta api. d. Ketentuan garis sempadan jalan kereta api terhadap beberapa kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 20
BUKU RENCANA
TABEL 7.1 KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN KERETA API No. 1. 2. 3. 4.
Uraian
Lurus 10 11 20 10
Bangunan Tanaman Keras Barang Mudah Terbakar Galian
Garis Sempadan (meter) Belokan Timbunan Galian 13 10 10 11 11 11 20 20 20 10 6 6
Sumber : UU No. 13/1980, Tentang Perkeretaapian
7.1.3.2
y l
Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi (Listrik)
Guna memberikan pengamanan terhadap sistem jaringan listrik maupun
n
rencana keberadaan PLTA, maka perlu pengaturan ruang di sekitar jalur yang dilalui SUTT/SUTET serta sekeliling lokasi PLTA.
O t
Peraturan zonasi untuk jaringan listrik, meliputi;
a. Dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan
f a r
listrik SUTT, SUTET, dan SUTM yang dapat mengganggu keamanan jaringan listrik maupun orang dalam bangunan tersebut. b. Dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan
D
berfungsinya prasarana energi tersebut. c. Pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTT, SUTET, dan SUTM masih dimungkingkan/diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, RTH, perikanan, dan peternakan.
d. Penetapan garis sempadan sepanjang jalur jaringan listrik tegangan tinggi,
ketentuan
lebar
sempadan
sebagaimana
diatur
dalam
Permentamben No 01.P/47/MPE/1992 e. Untuk lokasi permukiman yang dilalui tetapi masih dalam skala kecil sebaiknya
dipindah,
jika
tidak
memungkinkan
maka
perlu
memanfaatkan ruang kosong dengan pola vegetasi dengan jenis tanaman bukan tanaman keras (tahunan) dengan tegakan tinggi.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 21
BUKU RENCANA
f. Perlu pengaturan jarak antara lokasi PLTA dengan perkampungan penduduk dengan radius minimal 1 km, kawasan tersebut termasuk daerah penguasaan PLTA. g. Daerah yang termasuk dalam penguasaan PLTA dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, kecuali bangunan untuk penunjang kegiatan PLTA. Ketentuan jarak bebas minimum SUTT dan SUTET dapat dibedakan berdasarkan kapasitas tegangan yaitu untuk 66 KV dan 150 KV. Berdasarkan
y l
ketentuan tersebut garis sempadan jaringan kabel SUTT dan SUTET dengan kapasitas tegangan 150 KV adalah 72,0 meter dan kapasitas tegangan 66 KV
n
55,0 meter sebelah kiri dan kanan jaringan kabel.
Bentuk pelarangan kegiatan yang dilakukan pada kawasan sekitar PLTA dan
O t
sepanjang jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/SUTET) diantaranya adalah; a. Pemanfaatan ruang untuk bangunan perumahan tempat tinggal sepanjang jalur jaringan listrik dalam radius sempadan jaringan listrik,
f a r
b. Pemanfaatan ruang untuk pertanian pola tanam tanaman keras (tahunan) dengan tegakan lurus dan tinggi.
c. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan umum di sekitar lokasi PLTA dalam radius yang ditetapkan sebagai kawasan penguasaan PLTA.
D
d. Melakukan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas PLTA.
e. Memakai dan menggunakan fasilitas maupun jaringan listrik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
7.1.3.3
Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
Peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi, meliputi; a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan b. diarahkan
untuk
bersama-sama
menggunakan
diantara
para
menara penyedia
telekomunikasi layanan
secara
telekomunikasi
(provider); RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 22
BUKU RENCANA
c. Untuk sempadan pemancar (tower) ditetapkan radius dengan tinggi pemancar (tower) sebagai jari-jari atau dengan jari-jari minimal 70 m d. Harus
mengikuti
kaidah
aturan
yang
ada
serta
harus
mempertimbangkan keselamatan masyarakat di sekitar daerah menara pemancar (tower).. e. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara pemancar dibangun pada lahan yang memiliki kestabilan tanah yang baik (stabil), f. Dalam pembangunan menara harus memperhatikan keselamatan penerbangan (memasang tanda pada ujung atas menara, seperti
y l
pemasangan lampu),
g. Memperhatikan keamanan menara dan keselamatan penduduk di
n
sekitar bangunan menara dengan memberikan batas jarak bangunan menara dengan permukiman penduduk (sempadan menara) dengan
O t
radius minimal untuk relatif aman sama dengan tinggi menara/tinggi menara menjadi jari-jari garis lingkaran batas sempadan,
f a r
h. Pemanfaatan ruang sekitar menara dimanfaatkan untuk jalur/ruang terbuka hijau
Bentuk pelarangan yang dilakukan untuk pembangunan menara pemancar dan pembangunan di sekitar sempadan menara pemancar diantaranya adalah;
D
a. Menara pemancar tidak dibangun di lingkungan permukiman penduduk, b. Tidak dibangun pada kondisi tanah yang labil, c. Tidak dibangun pada jalur lalu lintas udara (penerbangan), d. Membangun bangunan di sekitar radius sempadan, kecuali untuk menunjang kegiatan telekomunikasi. e. Melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi dalam radius sempadan menara pemancar, seperti berjualan.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 23
BUKU RENCANA
7.1.4 Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air Dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya air agar tetap lestari diperlukan peraturan zonasi pada sekitar jaringan sumber daya air yang meliputi; a. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. b. Agar pemanfaatan sumber daya air agar tetap lestari dan berkelanjutan, kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan
y l
pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. c. Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya
n
d. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air e. Memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan
O t
f. Dalam pengelolaan sumber daya air melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan
f a r
g. Perlindunganan sumber daya air dalam hubunganya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber daya air. h. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
D
Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan atau sekitar sumber daya air adalah;
a. Melakukan kegiatan penebangan kayu di hulu sungai atau di sekitar kawasan danau
b. Pengambilan material yang ada di lokasi sekitar sumber daya air secara berlebihan dan tidak mengikuti aturan, c. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan zat kimia, d. Melakukan kegiatan bercocok tanam dengan pola tanam dan pengelolaan tanah yang salah dapat mengakibatkan sedimentasi/pendangkalan pada sumber daya air. e. Pemanfaatan
ruang
untuk
bangunan
dalam
radius
sempadan
danau/sungai, kecuali untuk menunjang pemanfaatan air, seperti; pintu pengatur distribusi air, bangunan untuk penahan abrasi, bendung dll. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 24
BUKU RENCANA
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. f. Membuang sampah/limbah ke sungai/danau yang dapat mengotori dan mencemari sumber daya air.
7.2 KETENTUAN PERIZINAN Kegiatan
perizinan
disini
merupakan
kegiatan
yang
terkait
dengan
pemanfaatan ruang yang dilakukan dalam upaya pemantauan perkembangan penggunaan lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah
y l
disepakati. Dalam pelaksanaan perizinan hal-hal yang perlu dilakukan adalah menyusun mekanisme perizinan dan kelembagaan yang terkait dalam
n
pelaksanaan perizinan.
Arahan perizinan pemanfaatan ruang merupakan acuan bagi penertiban
O t
pemanfaatan ruang pada tingkat operasional, yaitu yang diberikan pada pemanfatan ruang di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, seperti izin
f a r
prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin gangguan (HO), dan
Izin
Tempat Usaha. Semua jenis perizinan pemanfaatan ruang pada prinsipnya harus diintegrasikan dan sesuai dengan tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera
Barat
yang
dijabarkan
secara
rinci
ke
dalam
RTRW
D
Kabupaten/kota dan rencana yang lebih rinci lainnya. Secara umum perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruang dan merujuk pada arahan indikasi peraturan zonasi. 2. Proses perizinan untuk setiap kegiatan merujuk pada peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masingmasing sektor. 3. Pemberi
izin
pemanfaatan
ruang
diberikan
oleh
instansi
pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 dan peraturan perundangan lain yang berlaku.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 25
BUKU RENCANA
7.2.1 Mekanisme Perizinan Mekanisme penyelarasan
perizinan
merupakan
pemanfaatan
ruang
prosedur dengan
penting
ketentuan
dalam
upaya
indikasi
arahan
peraturan zonasi yang tertuang dalam penataan ruang wilayah. Prosedur proses yang perlu dilakukan dalam perizinan pemanfaatan ruang adalah : 1. Pendaftaran Dilakukan
untuk
lokasi
ruang
yang
akan
dimintakan
izin
pemanfaatan ruang. Data yang disampaikan meliputi status kepemilikan tanah, rencana penggunaan yang disertai denah
y l
lokasi, rencana bangunan yang disertai peta rencana, persetujuan dari dinas terkait dan warga sekitar lokasi yang akan digunakan.
n
Data tersebut diserahkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang mengurus dan/atau memberi izin pemanfaatan ruang.
O t
Khusus bagi rencana pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti kebisingan, limbah, dan perubahan
f a r
lingkungan secara signifikan, wajib disertakan hasil studi AMDAL yang telah disetujui oleh tim atau Komisi AMDAL. 2. Advis Planning Setelah
proses
pendaftaran
selesai,
selanjutnya
dilakukan
D
konfirmasi atas izin yang diajukan terhadap rencana pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diberlakukan oleh Tim Advis Planning yang berwenang. Selain itu Tim Advis Planning juga melakukan cek lapangan atas lokasi yang dimintakan izin pemanfaatan ruang dan proses perizinan akan dilanjutkan apabila permintaan izin memenuhi ketentuan pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. 3. Penetapan Izin Hasil dari tim Advis Planning diberikan kepada Lembaga yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangannya. Dalam inin tersebut tentunya disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai ketentuan yang diberlakukan pada kawasan/lokasi yang bersangkutan. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 26
BUKU RENCANA
7.2.2 Kelembagaan Perizinan Kelembagaan perizinan merupakan suatu organisasi yang berwenang memberikan pelayanan khususnya perizinan pemanfaatan ruang kepada masyarakat. Anggota dalam lembaga ini dapat berbeda antar daerah tergantung dari susunan kerja perangkat daerah masingmasing dan memperhatikan keotonomian daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian pada prinsipnya lembaga ini mencakup beberapa unsur berikut : -
y l
Masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan langsung akibat dari pemanfaatan ruang, terutama pemanfaatan ruang berskala
n
menengah sampai besar/luas. -
Tim advisory pembangunan daerah yang memiliki kompetensi di
O t
bidang penataan ruang. Instansi tersebut diantaranya Dinas PU, Bappeda, Bapedalda dan instansi yang terkait langsung dengan
f a r
izin yang disampaikan oleh pemohon, misalnya Dinas Kehutanan apabila kegiatan yang dimohonkan izin untuk sektor kehutanan, Dinas perindustrian apabila izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri.
7.3
D
KETENTUAN INSENTIF-DISINSENTIF Arahan insentif dan disinsentif
meliputi arahan umum dan arahan
khusus. Arahan umum berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum. Sedangkan arahan khusus ditujukan secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di daerah.
7.3.1 Ketentuan Umum Insentif - Disinsentif Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang, sedang disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 27
BUKU RENCANA
dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya. Arahan pemberian insentif adalah sebagai berikut : 1. Memberikan keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan. 2. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin. 3. Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata
y l
ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. 4. Kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan
n
kemudahan dalam perizinan.
Sedangkan pemberian disinsentif diberlakukan terhadap pemanfaatan ruang
O t
yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi. Adapun arahan pemberian disinsentif adalah sebagai berikut :
f a r
a. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.
D
b. Tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. c. Tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi d. Tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung. e. Pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya mernjadi lindung.
Secara terstruktur insentif dan disinsentif pola ruang di wilayah perencanaan sesuai dengan kondisi wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 28
BUKU RENCANA
TABEL 7.2. INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PERENCANAN NO
KEGIATAN
1
Pemanfaatan Sesuai RTR
2
Pemanfaatan Ruang di Kawasan non produktif
3
Kegiatan yang menyerap tenaga kerja
INSENTIF Kemudahan perizinan Pemberian pajak yang ringan Subsidi pembangunan infrastruktur Kemudahan perizinan Pemberian pajak yang ringan Subsidi pembangunan infrastruktur Kemudahan perizinan Pemberian pajak yang ringan
4
Pemanfaatan Tidak Sesuai RTR
5
Kegiatan di Pusat Kota atau Kawasan Kepadatan Tinggi
-
-
f a r
y l
n
O t
-
-
DISISENTIF
D
Penolakan atau mempersulit perizinan Pengenaan pajak yang tinggi Kewajiban menyusun AMDAL dan Normalisasi kawasan yang rusak akibat kegiatan yang dilakukan Pengenaan pajak yang tinggi Kewajiban memberi subsidi pembangunan infrastruktur
Sumber : UU 26 Tahun 2007
7.3.2 Ketentuan Khusus Insentif - Disinsentif Arahan khusus insentif-disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya. Ada dua jenis pola ruang yang harus dilindungi dan dihindari pemanfaatannya, yaitu pemanfaatan ruang pertanian pangan, khususnya pertanian lahan basah dan kawasan-kawasan rawan bencana alam. a. Pertanian Pangan Pemanfaatan ruang pertanian lahan basah tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan pertanian pangan beririgasi tersebar di seluruh kecamatan Seperti Irigasi Inderapura. Untuk melindungi eksistensinya semua pemanfaatan ruang pertanian RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 29
BUKU RENCANA
pangan harus diberi insentif fiskal dan non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan. Insentif fiskal yang diarahkan untuk diberikan dapat berupa : 1. Penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan. 2. Pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD. 3. Insentif non-fiskal dapat diberikan dalam bentuk penyediaan
y l
prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk. 4. Untuk mencegah atau mempersulit pengalihfungsian lahan
n
pertanian pangan ke fungsi lain, semua kawasan pertanian pangan diberi insentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya
O t
sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau
f a r
kegiatan komersial.
b. Kawasan Rawan Bencana Alam Daerah ini
D
merupakan daerah rawan bencana yang meliputi
kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor atau gerakan tanah, dan kawasan rawan banjir. Kawasan-kawasan tersebut umumya sudah dihuni penduduk. Untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut, pada kawasan-kawasan tersebut
harus
diberlakukan
disinsentif
non-fiskal
berupa
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja. Sedangkan untuk kawasan rawan bencana yang belum dihuni penduduk, tidak dilakukan pembangunan prasarana dan sarana permukiman.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 30
BUKU RENCANA
7.4 ARAHAN SANKSI Sanksi atas pelanggaran dalam penataan ruang meliputi sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. 1. Sanksi Administrasi Bentuk sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang, meliputi : Peringatan tertulis dilakukan apabila : - Pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
y l
- Pelaksanaan pemanfaatan ruang telah dilakukan sementara izinnya belum diberikan oleh pihak yang berwenang.
n
Penghentian sementara kegiatan
Sanksi ini dikenakan apabila peringatan tertulis yang telah
O t
diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan oleh pemohon/ pelaku pemanfaatan ruang.
f a r
Penghentian sementara pelayanan umum
Pemberhentian sementara pelayanan umum seperti penyediaan listrik,
telepon,
air
bersih
dan
sejenisya
apabila
sanksi
penghentian sementara kegiatan tidak diindahkan.
D
Penutupan lokasi
Pengenaan sanksi penutupan lokasi apabila terkait hal-hal sebagai berikut :
- Pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan. - Penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. - Pembanguan menimbulkan masalah lingkungan. - Sanksi ini dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan. Pencabutan izin Sanksi pencabutan izin dilakukan apabila terkait dengan hal-hal : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 31
BUKU RENCANA
- Rencana dan pelaksaaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sudah diselesaikannya pembangun-annya. - Pelangaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan. - Terjadi ketidak sesuaian kepemilikan lahan - Terjadi
permasalahan
dalam
proses
pelaksanaan
pembangunan seperti terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada masyarakat sekitarnya. - Penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan
y l
masalah seperti: masalah sosial, kerusakan lingkungan Pembatalan izin dan pembongkaran
n
Sanksi pembatalan Izin dan Sanksi pembongkaran dilakukan hampir secara bersamaan, setelah pengenaan sanksi tertulis,
O t
sanksi pemberhentian sementara kegiatan dan pelayanan umum serta penutupan lokasi dilakukan dalam batas waktu yang telah
f a r
ditentukan untuk melakukan perbaikan tidak dilaksanakan, maka sanksi
pembatalan
izin
diterapkan
dengan
lampiran
pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembongkaran Sanksi pemulihan fungsi ruang
D
Sanksi pemulihan fungsi ruang dilakukan apabila : - Kegiatan pembangunan merusak fungsi lindung dan kelestarian alam yang ada, missal pembangunan di daerah sempadan sungai, kawasan konservasi, Kawasan Rencana Tata Hijau dan Pencemaran pada saluran darainase maupun sungai. - Kegiatan menimbulkan permasalahan limbah bagi masyarakat sekitar maka pelaksana pembangunan harus memperbaikinya. Sanksi Denda Administrasi Sanksi
denda
administrasi
dilakukan
apabila
kondisi
izin
pembangunan maupun yang tidak memiliki izin melakukan kesalahan penggunaan lahan dikenakan denda administrasi berupa pembayaran uang administrasi pelangaran.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 32
BUKU RENCANA
2. Sanksi Pidana Pidana pokok, yaitu penjara dan denda Sanksi Pidana Pokok dilakukan disebakan hal-hal berikut : - Sanksi akibat kesalahan pengguna lahan melakukan proses pembangunan tanpa memiliki izin . - Sanksi kesalahan pengguna
lahan dalam melaksanakan
pembangunan, tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan. - Sanksi terhadap kesalahan pemberi advis planning yang tidak sesuai dengan tata ruang.
y l
- Sanksi terhadap kesalahan pemberi ketetapan izin pengguna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
n
- Sanksi terhadap badan perencana daerah dan pihak legislatif dalam menentukan perencanaan tata ruang kota yang salah,
O t
menimbulkan kerusakan lingkungan
Pidana tambahan, yaitu Pemberhentian secara tidak hormat dari
f a r
jabatannya.
Sanksi pemberhentian tidak hormat pada pemberi advis planning, Institusi terkait perencanaan dan pihak legislatif yang menyetujui recana tata ruang dan pemberian izin yang tidak sesuai tata
D
ruang.
3. Sanksi Perdata Tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata, sanksi ini diterapkan akibat pelanggaran yang ada menimbulkan masalah pada perorangan atau
masyarakat secara umum, maka sanksi
perdata perlu diterapkan sesuai peraturan perundangan.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031
VII - 33
