4.1.1 Rencana Kawasan Hutan Lindung Luas hutan lindung yang direncanakan hingga tahun 2031 terdiri dari Cagar Alam seluas Ha dan Hutan Lindung

BUKU RENCANA

BAB IV POLA RUANG KABUPATEN SIJUNJUNG 4.1. RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya

y l

alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat megurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sebagainya. Selain

n

bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial

akibat

hilangnya

aset

hidup

yang

O t

masyarakat.

seharusnya

diperoleh

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

f a r

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka rencana kawasan lindung di daerah Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2031 dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

D

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi: kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan sungai, dan kawasan terbuka hijau kota . c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi : kawasan suaka alam. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. d. Kawasan rawan bencana alam yang meliputi : kawasan rawan tanah longsor, kawasan gerakan tanah, dan kawasan rawan banjir. e. Kawasan lindung geologi yang meliputi : kawasan cagar alam geologi, kawasan

rawan

bencana

alam

geologi,

dan

kawasan

yang

memberikan perlindungan terhadap air tanah. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 1

BUKU RENCANA

4.1.1 Rencana Kawasan Hutan Lindung Luas hutan lindung yang direncanakan hingga tahun 2031 terdiri dari Cagar Alam seluas 40.499 Ha dan Hutan Lindung ± 80.460 Ha dari luas wilayah. Luas tersebut didasarkan pada hasil penilaian ulang (rescorring) hutan lindung. Penilaian ulang terhadap hutan lindung didasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut: - Kawasan hutan yang memiliki faktor kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah hasil perkalian bobotnya ≥

y l

175;

- Kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng ≥ 40%; dan/atau Kawasan hutan yang berada pada ketinggian ≥ 2.000

n

meter di atas permukaan laut.

O t

Atas dasar kriteria tersebut, sebaran hutan lindung meliputi seluruh wilayah kecamatan. Rencana luas dan perubahan luas hutan lindung hingga tahun 2031 yang dirinci sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

f a r

4.1.

TABEL 4.1 RENCANA USULAN PERUBAHAN LUAS KAWASAN HUTAN LINDUNG 2011

KECAMATAN IV NAGARI KAMANG BARU KOTO VII KUPITAN LUBUK TAROK

D

HL

Rencana 2031

CA

HL

JUMLAH

CA

Kurang

Tambah

584

-

658

-

-

0

7.414

13,197

7,414

13,197

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

5,255

-

5,255

-

-

0

26.778

1,057

26,778

1,057

- -

0

33,156

-

33,156

-

-

0

7.274

26,273

7,274

26,273

-

0

JUMLAH 80.460 40,527 80,460 40,527 Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Sijunjung dan Hasil Analisa

0

0

SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS TANJUNG GADANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 2

BUKU RENCANA

TABEL 4.2 RENCANA LUAS DAN PERUBAHAN LUAS HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN SIJUNJUNG HINGGA TAHUN 2031 PER KECAMATAN Luas Kawasan Hutan Lindung KECAMATAN

Luas (HA)

SK. Menhut No.304 tahun 2011

Rencana Perubahan Luas

Rencana 2031

Ha

% 1)

% 2)

IV NAGARI

12,529

584

584

0

0

0

KAMANG BARU

88,593

7.413

7.413

0

0

0

KOTO VII

13,608

-

-

-

-

-

KUPITAN

6,966

-

-

-

-

-

LUBUK TAROK

19,233

5,255

5,255

0

0

0

SIJUNJUNG

56,388

26.778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUMPUR KUDUS

65,112

TANJUNG GADANG

50,651

JUMLAH

O t 33,156

7.274

f a r

313,080 Sumber : Hasil rencana, 2011 Keterangan :

80.460

y l

n 26.778 33,156

7.274

80.460

1) Terhadap luas hutan lindung per kecamatan

2) Terhadap jumlah perubahan luas hutan lindung provinsi

D

3) Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada penetapan dari Menteri Kehutanan

4.1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Kawasan

ini

difungsikan

untuk

meresapkan

dan

menyimpan air hujan pada waktu musim hujan yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 3

BUKU RENCANA

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan, kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Saat ini, kawasan tersebut sedang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan pertanian (lahan budidaya).

y l

Sebagian besar di lahan ini terjadi kegiatan intensif masyarakat

n

sehingga terjadi pengolahan-pengolahan tanah yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air.

O t

Bahkan beberapa jenis tanaman yang ditanam tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air tanah. Akibatnya adalah berkurangnya debit air yang dialirkan melalui sungai-sungai.

f a r

Beberapa kawasan resapan air di daerah ini yang direncanakan sebagai kawasan lindung sebagian besar terdapat di Kecamatan Sumpur

Kudus,

Kamang

Baru,

Sijunjung,

Lubuk

Tarok,

dan

D

Kecamatan Tanjung Gadang. 4.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, sempadan mata air dan ruang terbuka hijau. A. Kawasan Sempadan Sungai Garis

sempadan

sungai,

berdasarkan pengertian

sebagaimana

diuraikan dalam PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai, ditetapkan berdasarkan peraturanperaturan. Selain peraturan di atas, ada beberapa peraturan yang mengatur kriteria garis sempadan sungai, yaitu :


IV - 4

BUKU RENCANA

 Keppres RI No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Didalam Keppres RI No. 32 tahun 1990, sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk

sungai

buatan/kanal/saluran

irigasi

primer

yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan Sungai ini masuk dalam lingkup kawasan perlindungan setempat, kriteria perlindungan sungai adalah; -

Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan

y l

50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. -

n

Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai diperkirakan cukup dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15

O t

meter

 Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan

f a r

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

 PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional

D

Di dalam PP No. 35 tahun 1991 tentang Sungai, garis sempadan sungai diatur dalam pasal 5 sebagai berikut : a. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang c. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang Di Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa sungai besar antara lain Batang Kuantan, Batang Sinamar, Batang Palangki, Batang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 5

BUKU RENCANA

Ombilin dan Batang Sumpur, dan lainnya. Pada areal sepanjang sempadan sungai tersebut harus diberikan sempadan antara 50 – 100 m dan ditetapkan sebagai kawasan lindung kecuali upada wilayah

yang

kemudian

ditetapkan

sebagai

Wilayah

Peratambangan Rakyat (WPR), sehingga kelestarian sungai sebagai sebuah DAS dapat terjaga. Tujuan pengelolaan kawasan sempadan sungai adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan melestarikan fungsi kawasan lindung serta mencegah terjadinya pendangkalan

y l

sungai. Langkah yang harus ditempuh adalah menjaga sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat merusak kualitas air dan

n

kondisi fisik sekitar pinggiran sungai.

Rencana penetapan kawasan sempadan sungai hingga tahun

O t

2031 adalah bagi seluruh aliran sungai yang ada di daerah ini sesuai kriteria di atas dengan luasan lebih kurang 1.809 hektar.

f a r

B. Kawasan Sempadan Mata Air Penetapan

kawasan

sempadan

mata

air

dilakukan

untuk

melindungi keberadaan mata air sebagai salah satu sumber air

D

permukaan dari kegiatan manusia yang mengganggu dan/atau merusak sumber air dari kegiatan budidaya dan permukiman. Kriteria penetapan sempadan mata air berupa daratan dengan jarak 50-100 meter mengelilingi mata air, dan secara fisik berupa jalur hijau yang ditanami pohon yang memiliki fungsi konservasi. Sebaran sempadan mata air disesuaikan dengan sebaran sumber mata air yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan di daerah ini dengan luasan lebih kurang 625 hektar. C. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan untuk kawasan perkotaan dan non perkotaan sesuai Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Untuk kawasan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 6

BUKU RENCANA

perkotaan, penyediaan kawasan ruang terbuka hijau dimaksudkan untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat, dan mengurangi panasnya suhu udara kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10%

y l

(sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Untuk kawasan non perkotaan, ruang

n

terbuka hijau ditetapkan berupa hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Sungai (WS/DAS).

O t

Untuk memenuhi kebutuhan RTH terutama jenis RTH privat sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 26/2007 di Kabupaten

f a r

Sijunjung diarahkan dengan memanfaatkan pola vegetasi yang ada seperti kawasan hutan, dari hasil interpretasi terhadap peta citra spot 5 tahun 2008 mengenai tutupan lahan (land covering) diperoleh luasan antara 30% - 40% tutupan lahan yang memiliki

D

kondisi baik dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sijunjung. Jenis tutupan lahan tersebut berupa hutan lindung yang ada di Kecamatan Kamang Baru, Tanjung Gadang, Sijunjung, Lubuk Tarok, dan Kecamatan Sumpur Kudus. Untuk kebutuhan RTH publik atau RTH yang diperuntukan bagi kepentingan umum seperti, taman dan hutan kota di Kabupaten Sijunjung masih sangat kurang terutama dalam bentuk taman kota. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, maka rencana kebutuhan taman kota, hutan kota, dan jalur hijau seluas 13,32 ha. Adapun lokasinya untuk skala pelayanan regional diarahkan di Kota Muaro Sijunjung atau daerah Kandang Baru sebagai hinterlandnya, sedangkan untuk tiap kecamatan diarahkan di pusat-pusat kota kecamatan. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 7

BUKU RENCANA

TABEL 4.3 RENCANA SEBARAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT DIRINCI MENURUT KECAMATAN KECAMATAN

Mata Air

Rawan Banjir

Rawan Longsor

Sempadan Sungai

JUMLAH

1

0

1

213

0

768

981

0

57

0

57

0

98

4

0

103

0

0

5

457

462

SIJUNJUNG

455

0

SUMPUR KUDUS

169

0

0

0

IV NAGARI

0

0

KAMANG BARU

0

KOTO VII

0

KUPITAN LUBUK TAROK

TANJUNG GADANG JUMLAH

311

Sumber : Hasil rencana, 2011

f a r

194

749

117

382

669

37

0

37

321

1,809

3,058

n

O t

624

y l

100

4.1.4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Pembangunan berkembang dengan pesat dan perlu dilakukan pengendalian

D

agar

tidak

menimbulkan

dampak

negatif

bagi

masyarakat, maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sesuai dengan karakteristik fisiografi yang dijumpai dan berdasarkan hasil skoring, maka kawasan yang termasuk suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ditetapkan hanya meliputi Cagar Alam yang merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistimnya, atau ekosistim tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Penetapan kawasan ini meliputi Cagar Alam Batang Pangean I (13.166 Ha) dan Cagar Alam Batang Pangean II (27.364 Ha) sesuai RTRW Nasional yang saat ini berlaku. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 8

BUKU RENCANA

4.1.5 Kawasan Rawan Bencana Menurut

Undang-Undang

Nomor

24

tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,

meredam,

mencapai

kesiapan

dan

mengurangi

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah

y l

satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana.

n

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang

O t

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, dan rawan banjir.

f a r

Untuk wilayah Kabupaten Sijunjung, potensi kerawanan bencana alam adalah : 

Kawasan Rawan Longsor

D

Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material yang bergerak ke bawah atau ke luar lereng.

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain adalah : - Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, dan stratigrafi. - Iklim : curah hujan yang tinggi. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 9

BUKU RENCANA

- Keadaan topografi : lereng curam. - Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika. - Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis. Gejala umum terjadinya tanah longsor : • Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing;

y l

• Biasanya terjadi setelah hujan;

• Munculnya mata air baru secara tiba-tiba;

n

• Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

O t

Kabupaten Sijunjung hampir tiap bulan mengalami longsor lahan setiap musim hujan. Daerah yang mengalami longsor paling tinggi adalah disepanjang jalan Lintas Sumatera terutama di Kecamatan Tanjung

f a r

Gadang. Daerah rawan longsor lainnya adalah Jalan Muaro-SilokekDurian Gadang, Jalan Sijunjung -Aie Angek, Jalan Aie Angek –Paru, Jalan Kumanis –Sumpur Kudus, Jalan Tamparungo – Sisawah, dan Jalan Sibakur – Langki. Berdasarkan hasil analisis GIS, kerawanan

D

bahaya longsor lahan tingkat sedang umumnya berada pada setiap kecamatan. 

Kawasan Rawan Banjir Secara alamiah, pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air dari sungai, anak sungai alamiah, saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan maka terjadi luapan air sungai. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi yang terjadi di muara, maupun berpindah-pindahnya alur sungai dan run off sungai atau kemiringan sungai yang relative tinggi.


IV - 10

BUKU RENCANA

Banjir bandang (galodo) dan tanah longsor adalah suatu fenomena alam yang jamak. Bencana banjir terjadi bukan hanya karena faktor alamiah, namun juga disebabkan karena campur tangan manusia. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem

y l

pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

n

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. Jika terjadi

O t

hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

f a r

Banjir hampir sering terjadi terutama bila musim hujan. Secara umum rawan banjir terjadi pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradient) sungai yang relative tinggi (lebih dari 30%), jika terjadi hujan yang cukup lebat, di hulu maka potensi

D

terjadinya banjir bandang relatif tinggi seperti di Padang Sibusuk dan Pamuatan (Kec. Kupitan), Kamang (Kec. Kamang Baru), dan Palaluar (Kecamatan Koto VII). 

Kawasan Rawan Gerakan Tanah Sebagian besar daerah ini rawan terhadap terjadinya gerakan tanah, terkait dengan struktur dan jenis batuan pembentuknya. Secara umum berdasrakan analisa GIS, wilayah nagari yang rawan terjadi gerakan tanah adalah Padang Sibusuk, Pamuatan (Kec. Kupitan), keseluruhan wilayah nagari dalam Kecamatan Tanjung Gadang, Limo Koto (Kec. Koto VII), Lalan, Buluh Kasok, Kampung Dalam, dan Latang(Kec. Lubuk Tarok), Silokek, Solok Ambah (Kec. Sijunjung), serta Takuang, Siaur, dan Sungai Lansek (Kec. Kamang Baru).


IV - 11

BUKU RENCANA

4.2.RENCANA KAWASAN BUDIDAYA Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya

dimaksudkan

untuk

memudahkan

pengelolaan,

dan

pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Penetapan kawasan budidaya hingga tahun 2031 didasarkan pada

y l

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan hasil kesepakatan

antar

wilayah

pada

Ditjen

Penataan

Ruang

yang

menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten. Luas keseluruhan

n

kawasan budidaya mencapai 189.068 Ha atau 61,68% (direncanakan sampai tahun 2031) dari luas wilayah administrasi, yang meliputi :

O t

a. Kawasan hutan produksi; b. Kawasan hutan rakyat;

f a r

c. Kawasan pertanian;

d. Kawasan perikanan;

e. Kawasan pertambangan;

D

f. Kawasan industri;

g. Kawasan pariwisata;

h. Kawasan permukiman; dan

i. Kawasan peruntukan lainnya.

4.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan budidaya hutan produksi, dibedakan menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi. Dari penjelasan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, daerah ini memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa

kecamatan.

Untuk

rencana

pengembangan

kawasan

peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2031 seluas 44.833 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 12

BUKU RENCANA

Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas (HP) seluas 28.383 Ha, hutan produksi tetap (HPT) seluas 16.450 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sudah menjadi tidak ada lagi. Kawasan hutan produksi tersebut diarahkan pengembangannya di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sijunjung Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat : a. Mendorong

peningkatan

perkembangan

pembangunan

lintas

y l

sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya

n

hutan;

O t

c. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;

d. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan,

f a r

meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan;

e. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan meningkatkan ekspor; atau f.

D

Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan.

Tabel 4.7 sampai Tabel 4.9 menunjukkan rencana sebaran dan luas kawasan hutan produksi hingga tahun 2031


IV - 13

BUKU RENCANA

TABEL 4.7 RENCANA LUAS DAN PERUBAHAN LUAS HUTAN PRODUKSI TERBATAS HINGGA TAHUN 2031 DIRINCI PER KECAMATAN Luas Kawasan Hutan Produksi KECAMATAN


Luas (HA)

SK. Menhut No 304 tahun 2011

12,529

1,640

1,640

1,640

-

-

KAMANG BARU

88,593

11,059

11,059

11,059

-

-

KOTO VII

13,608

-

-

-

-

-

KUPITAN

6,966

148

148

148

-

-

LUBUK TAROK

19,233

-

-

-

-

SIJUNJUNG

56,388

3,106

3,106

-

-

IV NAGARI

SUMPUR KUDUS

65,112

TANJUNG GADANG

50,651

JUMLAH

Sumber : Hasil rencana, 2011

Ha

% 1)

% 2)

12,430

12,430

y l

12,430

-

-

-

-

-

-

-

28,383

28,383

-

0

n -

O t

f a r

313,080

Rencana 2031

28.383

3,106

Keterangan : 1. Terhadap luas hutan produksi terbatas per kecamatan. 2. Terhadap jumlah perubahan luas hutan produksi terbatas kabupaten. 3. Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada penetapan dari Menteri Kehutanan

D

Luas Hutan Produksi Terbatas direncanakan tidak akan mengalami pengurangan sampai dengan tahun rencana 2031.


IV - 14

BUKU RENCANA

TABEL 4.8 RENCANA LUAS DAN PERUBAHAN LUAS HUTAN PRODUKSI HINGGA TAHUN 2031 DIRINCI PER KECAMATAN Luas Kawasan Hutan Produksi KECAMATAN

Luas (HA)


Rencana 2031

SUMPUR KUDUS

65,112

TANJUNG GADANG

50,651

1,832 1,534 747 1,713 2,335 9,127 538 1,802

313,080

19,628

IV NAGARI

12,529

KAMANG BARU

88,593

KOTO VII

13,608

KUPITAN

6,966

LUBUK TAROK

19,233

SIJUNJUNG

56,388

JUMLAH

Rencana Perubahan Luas Ha

% 1)

% 2)

2.009

4,000

67

28

1.192

1,038

47

7

721

1,561

68

11

1.508

1,571

51

11

1.161

1,174

50

8

3,654

32

26

938

64

7

240

13

2

14,177

46.31

100

y l

7.666 521 1,671

n 16.450

Sumber : Hasil rencana, 2011 1. Terhadap luas hutan produksi terbatas per kecamatan. 2. Terhadap jumlah perubahan luas hutan produksi terbatas kabupaten. 3.

O t

Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada penetapan dari Menteri Kehutanan

Luasan hutan produksi akan mengalami kenaikan luas 14.177 Ha dari luas

f a r

30.615 Ha tahun 2009 menjadi 44.833 Ha tahun 2031. Selanjutnya, rencana luas dan perubahan luas hutan produksi yang dapat dikonversi hingga tahun 2031 yang dirinci setiap kecamatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.9.

D

TABEL 4.9 RENCANA LUAS DAN PERUBAHAN LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI HINGGA TAHUN 2031 DIRINCI PER KECAMATAN

KECAMATAN IV NAGARI

Luas Kawasan Hutan Produksi

Luas (HA)



Rencana 2031

Ha

% 1)

% 2)

12,529

-

-

-

-

-

KAMANG BARU

88,593

15.267

15.267

15.267

-

-

KOTO VII

13,608

-

-

-

-

-

KUPITAN

6,966

-

-

-

-

-

LUBUK TAROK

19,233

-

-

-

-

-

SIJUNJUNG

56,388

678

678

768

-

-

SUMPUR KUDUS

65,112

-

-

-

-

-

TANJUNG GADANG

50,651

-

-

-

-

-

313,080

15.945

15.945

15.945

-

0

JUMLAH


IV - 15

BUKU RENCANA

Sumber : Hasil rencana, 2011 Keterangan : 1. Terhadap luas hutan produksi terbatas per kecamatan. 2. Terhadap jumlah perubahan luas hutan produksi terbatas kabupaten. 3. Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada penetapan dari Menteri Kehutanan

Sebaran Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) meliputi wilayah seluruh wilayah kecamatan direncanakan sampai pada tahun 2031 dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan perkebunan atau pertanian lahan kering.

y l

4.2.2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan

n

yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga

O t

secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dikembangkan

f a r

di seluruh wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan terutama di Kecamatan Sijunjung, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus, Koto VII, dan Tanjung Gadang dengan luasan lebih kurang 2.518 Ha. 4.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

D

4.2.3.1 Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan daerah, baik terhadap PDRB, maupun penyerapan tenaga kerja. Potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, pertanian

dan

tegalan/kebun.

tanaman

pangan

Rencana dan

pengembangan

hortikultura

budidaya

diarahkan

untuk

pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, juga akan ditetapkan lahan-lahan pertanian tanaman pangan abadi untuk mendukung ketahanan pangan. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 16

BUKU RENCANA

Pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pertanian lahan basah adalah : 1. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah. 2. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :

y l

(1) meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi, (2) meningkatkan perkembangan pembangunan

n

lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya,

(3)

meningkatkan

O t

fungsi

lindung,

(4)

meningkatkan upaya pelestarian kemampuan SDA untuk pertanian pangan, (5) meningkatkan pendapatan masyarakat, (6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, (7)

f a r

menciptakan kesempatan kerja, (8) meningkatkan ekspor, (9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria

lain

mengenai

pertanian

lahan

basah

berdasarkan

D

karakteristik fisik, meliputi : a.

Ketinggian < 1.000 meter

b.

Kelerengan < 8%

c.

Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm

Untuk pengembangan pertanian lahan basah (sawah) di Kabupaten Sijunjung dialokasikan seluas 12.303 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Hal-hal yang perlu diatur dalam pengembangan dan pemanfaatan pertanian lahan basah adalah : a. Perlu pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air. b. Perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 17

BUKU RENCANA

c. Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya. d. Pada lereng > 8% perlu memperhatikan pengelolaan teknis budidaya padi sawah sesuai SK Mentan No.175/KPTS/RC200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Sijunjung diarahkan pada seluruh kecamatan terutama di Kecamatan IV Nagari, Kupitan, Lubuk Tarok, Sijunjung,

y l

wilayah bagian bawah Kecamatan

Sumpur Kudus. Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk

n

pertanian tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Sijunjung diarahkan pada seluruh kecamatan terutama di Kecamatan

O t

Kamang Baru, wilayah bagian atas Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Tanjung Gadang. Untuk lahan pertanian

f a r

hortikultura seperti manggis, durian, duku, dan lansek

dapat

ditaman di seluruh wilayah kecamatan dengan sentra di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok

4.2.3.2

D

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan sesuai UU No. 18 Tahun 2004 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Secara umum budidaya perkebunan adalah kawasan yang ditetapkan bagi pengembangan budidaya perkebunan, baik perkebunan skala kecil (rakyat) maupun perkebunan besar. Kriteria kawasan budidaya perkebunan adalah: RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 18

BUKU RENCANA

1) kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan 2) kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk : (1) meningkatkan produksi

perkebunan

dan

mendayagunakan

investasi,

(2)

meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, (3) meningkatkan fungsi lindung, (4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan SDA, (5) meningkatkan

pendapatan

masyarakat,

(6)

y l

meningkatkan

pendapatan nasional dan daerah, (7) meningkatkan kesempatan kerja,

(8)

meningkatkan

ekspor,

dan

n

kesejahteraan masyarakat.

O t

(9)

meningkatkan

Kriteria lain yang digunakan dalam arahan pemanfaatan lahan bagi tanaman tahunan/perkebunan adalah.

f a r

a. Ketinggian < 2.000 meter b. Kelerengan < 40%

c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm. Hal-hal yang perlu diatur dalam pengembangan dan pemanfaatan

D

pertanian tanaman tahunan/perkebunan adalah : a. Perlu peningkatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan yang ada.

b. Perlu melakukan tindakan konservasi tanah dan air c. Budidaya lain yang sudah ada diperbolehkan dengan syarat memperhatikan azas konservasi Berdasarkan hasil analisa spasial dan analisa kategori kesesuian lahan maka: -

untuk Perkebunan karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, IV Nagari, Kupitan, dan di sebagian Kecamatan Sijunjung

-

Untuk perkebunan sawit lahan yang sesuai di Kecamatan Kamang Baru dan Lubuk Tarok


IV - 19

BUKU RENCANA

-

Untuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah kecamatan

terutama

di

Kecamatan

Tanjung

Gadang,

Kecamatan Sijunjung, Kupitan, Sumpur Kudus, IV Nagari, dan Lubuk Tarok

4.2.3.3

Kawasan Peternakan

Kawasan budi daya peternakan kawasan yang diperuntukan bagi usaha pengembangan peternakan. Secara umum jenis ternak dapat

y l

digolongkan dalam 3 kelompok yaitu : ternak besar (sapi, kerbau, kambing, domba) dan ternak kecil (kambing dan domba), dan ternak unggas (ayam, itik dan jenis unggas lainnya).

n

Pengembangan budi daya peternakan berkaitan dengan ruang khususnya untuk jenis ternak besar adalah tersedianya kebutuhan

O t

ruang untuk menunjang sektor peternakan dalam hal tempat penggembalaan, areal tumbuhan makanan ternak serta ruang untuk

f a r

penyediaan kandang/ pemeliharaan, sedangkan untuk ternak kecil atau unggas dapat tersebar di seluruh kawasan budidaya. Secara ekonomi kriteria untuk pengembangan budi daya peternakan adalah : a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha

D

peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri;

b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan peternakan secara ruang dapat memberikan manfaat: 1) meningkatkan produksi

peternakan

dan

mendayagunakan

investasi;

2)

meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3) meningkatkan fungsi lindung; 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 5) meningkatkan pendapatan masyarakat; 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7) menciptakan kesempatan kerja; 8) meningkatkan ekspor; 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


IV - 20

BUKU RENCANA

Sedangkan secara fisik kriteria pengembangan budi daya ternak adalah : a. Penyediaan lahan penggembalaan ternak besar, unit lahan yang cocok memiliki kesesuaian untuk tanaman rumput ternak (jenis tanah litosol, renzina, dan mediteran), atau dekat dengan lahan yang intensif untuk tanaman pangan (pertanian) agar limbah tanaman pangan dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. b. Budi daya ternak besar tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat, low dan up land sama.

y l

c. Untuk pengembangan budi daya ternak unggas lokasi yang baik pada daerah up land (ketinggian > 500 m dpl).

n

d. Areal untuk pengembangan budi daya ternak besar dan unggas tidak diperbolehkan berada di kawasan lindung.

O t

Sesuai dengan potensi dan prospek pengembangan peternakan dari hasil analisis, maka arahan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten

f a r

Sijunjung diarahkan sebagai berikut:

a. Pengembangan budi daya ternak besar secara wilayah di arahkan di Kecamatan Sumpur Kudus, Kamang Baru, Koto VII,Sijunjung dengan Kecamatan IV Nagari sebagai sentranya.

D

b. Pengembangan budi daya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Kupitan, Sumpur Kudus, Sijunjung dengan Koto VII sebagai sentranya. c. Pengembangan budidaya ternak kecil (kambing/domba) diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan sentranya di Kecamatan Tanjung Gadang

Hal-hal yang perlu diatur dalam upaya pengembangan budi daya ternak diantaranya adalah : a. Untuk memasok kebutuhan makanan bagi ternak besar perlu pengembangan jenis-jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak, pengolahan limbah tanaman pangan, dan sebagainya) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan


IV - 21

BUKU RENCANA

tetap terjaga seperti dengan melakukan pola integrasi peternakanperkebunan. b. Lokasi untuk pengembangan ternak besar tersebut tidak menggunakan areal lahan produktif pertanian serta tidak jauh dari lokasi padang rumput/tanaman makanan ternak. c. Bila terdapat lokasi padang rumput, diusahakan menempati daerah lahan pertanian yang kurang produktif. d. Untuk peternakan unggas jarak daerah usaha maksimal 30 Km dari kota

besar.

Hal

tersebut

dimaksudkan

untuk

y l

mempermudah

pemasaran ataupun didalam perolehan jenis makanan ternak produksi pabrik.

n

e. Khusus peternakan itik kebutuhan makanannya dari limbah pertanian, maka sebaiknya dekat dengan daerah intensif pertanian.

O t

4.2.3.4 Kawasan Tanaman Holtikultura

f a r

Tanaman Hortikultura adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman

pangan

lahan

kering

seperti;

tanaman

palawija,

hortikultura atau tanaman pangan lainnya. Kriteria kawasan budi daya pertanian lahan kering dan hortikultura

D

adalah :

1) kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering 2) kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat untuk : (1) meningkatkan produksi pertanian dan mendayagunakan investasi, (2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, (3) meningkatkan

fungsi

lindung,

(4)

meningkatkan

upaya

pelestarian kemampuan SDA, (5) meningkatkan pendapatan masyarakat,

(6)

meningkatkan

pendapatan

nasional

dan

daerah, (7) menciptakan kesempatan kerja, (8) meningkatkan ekspor, dan (9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 22

BUKU RENCANA

Kriteria lain untuk pengembangan kawasan budi daya pertanian lahan

kering

dan

hortikultura

adalah

kawasan

yang

tidak

mempunyai sistem/potensi pengembangan pengairan dan memiliki: a.

Ketinggian < 1.000 meter

b.

Kelerengan < 25%

c.

Kedalaman efektif lapisan tanah > 30 cm.

Hal-hal yang perlu diatur dalam pengembangan dan pemanfaatan pertanian lahan kering adalah: a. Memperhatikan

pola

tanam

y l

pada

kelerengan b. Pengolahan tanah pasca panen

lahan

yang

memiliki

n

c. Mempertahankan tanaman keras yang ada

d. Tidak melakukan sistem peladangan berpindah

O t

e. Sistem tanam dapat dilakukan dengan diversifikasi (tumpang sari) untuk tanaman yang sejenis.

f a r

f. Pada budidaya > 8% perlu mengacu pada SK Mentan No.175/KPTS/RC-200/4/1997.

Tanaman Hortikultura yang dapat dikembangkan di wilayaha Kabupaten

D

Sijunjung dapat berupa tanaman hortikultura tahuan dan dan tanaman semusim seperti tanaman sayuran dataran rendah dan tanaman buahbuahan. Kawasan pengembangan tanaman hortikultura meliputi: a. Pengembangan tanaman buah-buahan seperti durian, manggis, duku, lansek, dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Lubuk Tarok, dan Kecamatan Tanjung Gadang b. Pengembangan semangka dan sayuran dataran rendah dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Sijunjung, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Lubuk Tarok, dan Kecamatan Kupitan


IV - 23

BUKU RENCANA

4.2.4

Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan

Perikanan budidaya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu budidaya tambak

dan

budidaya

air

tawar.

Kriteria

untuk

kawasan

pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut: 

Kelerengan lahan < 8 %



Persediaan air cukup



Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.



y l

Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan).

n

Rencana pengembangan perikanan yaitu tersebar di seluruh kecamatan dengan sentra di Kecamatan Lubuk Tarok dengan sub-

O t

sentra perikanan di Kecamatan Sumpur Kudus dan sebagian wilayah Kecamatan Kamang Baru.

4.2.5

f a r

Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan

D

dilakukan tahapan eksplorasi, selain kawasan tersebut kawasan yang mempunyai potensi tambang harus melakukan tahap investigasi dan eksplorasi terlebih dahulu.

Secara ekonomi kriteria kawasan budi daya untuk pertambangan adalah : a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan dan tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup b. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan secara ruang akan memberikan manfaat dalam: (1) meningkatkan produksi

pertambangan,

(2)

meningkatkan


perkembangan IV - 24

BUKU RENCANA

pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, (3) tidak mengganggu fungsi lindung, (4) tidak mengganggu

upaya

pelestarian

meningkatkan

pendapatan

kemampuan

masyarakat,

(6)

SDA,

(5)

meningkatkan

pendapatan nasional dan daerah, (7) meningkatkan kesempatan kerja,

(8)

meningkatkan

ekspor,

dan

(9)

meningkatkan

perkembangan masyarakat. Sedangkan secara fisik kriteria kawasan budi daya pertambangan adalah lokasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat (khusus

y l

pertambangan umum) dimana mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi dan telah melewati tahap investigasi dan eksplorasi

n

dinyatakan sebagai kawasan pertambangan.

Daerah ini kaya akan hasil pertambangan, terutama : batubara dan berbagai

pertambangan

tersebut, yaitu :

f a r

1. Bahan galian batubara 2. Bahan galian mineral a. Mineral logam  

O t

mineral

lainnya.

Usaha

pertambangan

D Emas

Biji besi

b. Mineral bukan logam  

Pasir besi Tawas

c. Batuan 

Andesit



Basalt



Batu bara



Batu Gamping/Batu Kapur



Batu Pasir Vol



Granit



Koalin


IV - 25

BUKU RENCANA



Pasir Besi



Pasir Kwarsa



Lempung/Tanah Liat (clay),



Tanah Urug



Toseki

Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan wilayah

pertambangan

(WP),

yang terdiri dari

wilayah

usaha

pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR). 

y l

Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi,

dan/atau

informasi

n

geologi. WUP

ditetapkan

oleh

pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.

O t

Wilayah yang telah mendapat izin usaha pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut SIUP berada pada Kecamatan Koto VII,

f a r

Sumpur Kudus, Kamang Baru, IV Nagari, dan Lubuk Tarok yang meliputi

usaha

mineral. 

pertambangan

batubara

dan

pertambangan

Wilayah pertambangan rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah

D

pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati sesuai pasal 21 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan rakyat cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Lokasi ini belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR), namun telah dikerjakan diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah sebagai berikut : a.

Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b.

Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan


IV - 26

BUKU RENCANA

kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c.

Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

d.

Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;

e.

Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

f.

Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.



Wilayah pencadangan negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan

(WP)

yang

y l

dicadangkan

strategis nasional.

n

untuk

kepentingan

Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah

O t

sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah

konservasi

dalam

rangka

menjaga

keseimbangan

ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas

f a r

tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusakan sebagian, luas statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK).

D

Perubahan status WPN menjadi WPUK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : a.

Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

b.

Sumber devisa negara;

c.

Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;

d.

Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

e.

Daya dukung lingkungan; dan/atau

f.

Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Hampir semua wilayah administrasi merupakan rencana usaha pertambangan, karena 8 wilayah administrasi Kabupaten Sijunjung RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 27

BUKU RENCANA

mempunyai bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi dengan luasan kurang lebih 7.354 Ha. Adapun untuk pengembangan potensi

minyak,

gas

bumi

dan

gas

methan

batubara

pengembangan menjadi:

4.2.6

1.

Blok South W est Bukit Barisan

2.

Blok GMB Sijunjung

Kawasan Peruntukan Industri

y l

n

Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri

O t

dan merupakan tempat pemusatan kegiatan industri.

Kriteria kawasan budi daya kawasan industri secara ekonomi adalah :

f a r

a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup b. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri secara ruang dapat memberikan manfaat dalam: (1) meningkatkan produksi

D

hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya, (2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, (3) tidak mengganggu fungsi lindung, (4) tidak mengganggu upaya pelestarian SDA, (5) meningkatkan pendapatan masyarakat, (6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, (7) meningkatkan kesempatan kerja, (8) meningkatkan ekspor, dan (9) meningkatkan perkembangan masyarakat. Secara fisik kriteria kawasan budi daya untuk industri adalah: a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri b. Tersedia sumber air baku yang cukup c. Adanya sistem pembuangan limbah


IV - 28

BUKU RENCANA

d. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi (untuk industri yang menghasilkan limbah berbahaya). e. Jenis industri yang ada di Kabupaten Sijunjung lebih diarahkan berbasis pada Agro Industri dan pemanfaatan sumber daya pertanian. Dengan dikembangkannya kawasan agroindustri diharapkan hasil pertanian di Kabupaten Sijunjung dapat diolah terlebih dahulu sebelum diekspor keluar, sehingga dapat memberikan nilai tambah (value

y l

added) yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Pembangunan kawasan industri ini perlu ditunjang dengan

n

sistem transportasi yang baik dari daerah-daerah penghasil bahan baku maupun ke daerah pemasaran.

O t

Konsep pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

f a r

1. Berfungsi menggerakkan perekonomian regional dalam rangka menyeimbangkan sektor industri dengan sektor pertanian, 2. Mengembangkan

industri

kecil

menengah

dalam

kerangka

menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sijunjung.

D

Industri kecil menengah diharapkan dapat memanfaatkan bahan baku lokal sehingga selain dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak juga dapat menampung hasil produksi primer daerah.

3. Mengembangkan industri skala menengah besar yang berbasis kepada

potensi

perkebunan

lokal

serta

skala

perikanan.

besar

seperti

Industri

kehutanan

bebasis

dan

kehutanan,

perkebunan dan perikanan diharapkan dapat menjelma menjadi andalan bagi Kabupaten Sijunjung maupun Provinsi Sumatera Barat. Lokasi industri agro di Kabupaten Sijunjung diarahkan di Kecamatan IV Nagari dan Kamang Baru (khususnya Kiliran Jao), dengan asumsi:


IV - 29

BUKU RENCANA

a. Dekat dengan pasar yaitu Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Pekanbaru. b. Jaringan transportasi mudah, tersedia moda transportasi jalan dan KA apabila diaktifkan kembali. c. Bahan dasar tersedia seiring dengan pengembangan konsep agropolitan yang dicanangkan oleh pihak Kabupaten Sijunjung. d. Lembaga keuangan tersedia karena selain berdekatan dengan Kota Solok dekat pula dengan ibukota provinsi yaitu Kota Padang. e. Dapat memberikan lapangan kerja.

y l

f. Pengembangan SDM bidang industri keterampilan/rumah tangga bagi masyarakat di kabupaten Sijunjung 4.2.7

n

Kawasan Peruntukan Pariwisata

O t

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan

pariwista.

Secara

ekonomi

kawasan

pariwisata

ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

f a r

1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan

2) Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara

D

ruang dapat memberikan manfaat : (1) meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi, (2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, (3) tidak mengganggu fungsi lindung, (4) tidak mengganggu

upaya

pelestarian

SDA,

(5)

meningkatkan

pendapatan masyarakat, (6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, (7) meningkatkan kesempatan kerja, (8) melestarikan budaya, dan (9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara fisik kriteria pengembangan pariwisata adalah Kawasan yang mempunyai : a. Keindahan alam, panorama yang bagus dan keunikan spesies. b. Lokasi strategis pendukung wisata yang dapat difungsikan untuk pengendalian kegiatan wisata serta simpul akomodasi wisata RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 30

BUKU RENCANA

dengan pertimbangan daya dukung lingkungan pada obyek wisata yang tidak dapat dieksploitasi secara besar-besaran, seperti wisata hutan dan taman nasional. Diharapkan terjadi keseimbangan konservasi dan target pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi fungsi kawasan wisata. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas

y l

umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Sebagai daerah tujuan wisata dalam wilayah provinsi, Sijunjung termasuk dalam Daerah Pelayanan

n

Pariwisata (DPP) V destinasi wisata Sumatera

Barat yang meliputi wisata alam, wisata budaya/sejarah, dan wisata

O t

buatan yang sudah dapat dijangkau dari segala penjuru dan didukung prasarana jalan yang memadai. Untuk pengembangan daerah wisata

f a r

pada masa yang akan datang direncanakan berdasarkan prioritas penanganan adalah:

1. Kawasan Wisata MUSIDUGA (Muaro Silokek Durian Gadang) merupakan destinasi wisata yang terletak dalam suatu kawasan

D

dalam wilayah 3 nagari di Kecamatan Sijunjung. Pada kawasan ini terdapat berbagai jenis wisata yang diantaranya adalah arung jeram, wisata goa/ngalau, wisata sejarah, wisata alam dan lainnya. Secara potensi untuk pengembangan pariwisata, kawasan ini merupakan

kawasan

dikembangkan.

Untuk

yang

dapat

mendukung

diprioritaskan

pengembangan

untuk kawasan

Musiduga ini juga dapat dikembangkan objek wisata Tabek Silacan di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari untuk memberikan variasi objek wisata kepada wisatawan. 2. Wahana Wiyata Telabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru. Destinasi wisata ini merupakan milik perorangan namun sangat potensial untuk didorong/dibantu


IV - 31

BUKU RENCANA

pengembangannya oleh pemerintah mengingat letaknya yang cukup strategis. 3. Ngalau Loguang di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung. Destinasi wisata yang telah mulai dikelola oleh pemerintah daerah ini, namun kurang optimal, merupakan objek wisata yang cukup menarik bagi wisatawan. 4. Objek wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata sejarah Makam Syekh Abdul Wahab di Calau Muaro, Rajo Ibadat di

y l

Kecamatan Sumpur Kudus, wisata sejarah Rajo Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk Tarok.

n

Untuk mengoptimalkan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung perlu disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwasata

O t

Daerah (RIPPDA) Kabupaten Sijunjung pada masa yang akan datang.

4.2.8

f a r

Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

D

hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Secara keseluruhan luas lahan terbangun direncanakan seluas 14.571 ha, sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan, Adapun kriteria pengembangan kawasan permukiman adalah : 1. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam. 2. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat

memberikan

manfaat

bagi


peningkatan

ketersediaan

IV - 32

BUKU RENCANA

permukiman, mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada. 3. Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman. 4. Perlu

adanya

penetapan

tinggi

bangunan

pada

kawasan

pengembangan permukiman. Secara umum kawasan permukiman di daerah ini

berdasarkan

penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi :

y l

a. Permukiman perdesaan, meliputi: 

Permukiman pusat pertumbuhan desa (nagari/kelurahan)



Permukiman desa (jorong/kampung)



Permukiman pada perdusunan

n

O t

b. Permukiman perkotaan meliputi:

f a r



Permukiman perkotaan Besar



Permukiman perkotaan menengah



Permukiman perkotaan kecil

D

c. Permukiman perkotaan didukung oleh kota satelit, dan permukiman skala menengah menyebar di ibukota kecamatan di daerah ini. Usulan untuk kota besar adalah Kota Muaro sebagai kota inti maupun sebagai pusat pelayanan. Perkotaan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum kota, kegiatan industri, dan jasa. Antara kota inti dengan perkotaan satelit dan permukiman skala menengah memiliki hubungan atau aksesibilitas yang tinggi, setidaknya oleh sistem komuting. d. Permukiman perkotaan menengah, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kota-kota menengah. Dengan berkembangnya kawasan permukiman tersebut akan membentuk pusat pertumbuhan skala wilayah/regional.


IV - 33

BUKU RENCANA

Berkembangnya area terbangun tersebut akan berdampak terhadap skala

pelayanan

menghubungkan

di atau

tingkat

regional

berinteraksi

bahkan

dengan

akan

dapat

metropolitan

dan

perkotaan kecil lainnya. e. Permukiman perkotaan kecil, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai: 

Pusat pelayanan kabupaten.



Pusat pertumbuhan skala kabupaten.



Pusat pelayanan perkotaan kecamatan.



Air bersih, air limbah, jaringan telekomonikasi dan penerangan

y l

n

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2010

O t

sebesar 201.823 Jiwa atau 50.407 Kepala Keluarga (berdasarkan asumsi 1 KK = 4 Jiwa) dibutuhkan rumah sebanyak 50.407 Unit, rumah yang tersedia sebanyak 48.960. Dengan demikian kebutuhan

f a r

rumah secara kuantitas ketersediaan rumah tinggal tidak mencukupi dan secara kualitas masih kurang, rumah yang ada mayoritas merupakan rumah tidak lengkap, atau dengan kata lain rumah tersebut tidak memiliki ruang-ruang sesuai fungsinya. Rumah yang ada

D

kebanyakan adalah merupakan bangunan yang hanya memiliki dinding, atap dan lantai. Kondisi rumah yang layak huni pada tahun 2010 ini sebanyak 39.169 Unit, sehingga diperlukan perbaikan rumah 11.238 Unit. Pada tahun 2010, untuk pembangunan rumah sebanyak 11.238 Unit, direncanakan pembangunan rumah dengan konsep rumah mewah :sedang : sederhana 1:3:6, dibutuhkan lahan dengan luas 201,605 Ha. Berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2015, penduduk Kabupaten Sijunjung berjumlah 218.160 Jiwa atau 54.540 Kepala Keluarga, sehingga dibutuhkan rumah sebanyak jumlah kepala keluarga, yaitu 54.540 unit. Pada tahun 2015 dibutuhkan pembangunan rumah baru sebanyak 15.731 Unit dan perkiraan penggantian rumah semi permanen sebanyak 10% yaitu 1.077 Unit, sehingga tambahan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 34

BUKU RENCANA

kebutuhan rumah pada tahun 2015 adalah 16.448 Unit. Pada tahun 2015, untuk pembangunan rumah sebanyak 16.448 Unit, direncanakan pembangunan rumah dengan konsep rumah mewah :sedang : sederhana 1:3:6, dibutuhkan lahan dengan luas 295,081 Ha. Berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2031, penduduk Kabupaten Sijunjung berjumlah 298.937 Jiwa atau 74.734 Kepala Keluarga, sehingga dibutuhkan rumah sebanyak jumlah kepala keluarga, yaitu 74.734. Pada tahun 2031 dibutuhkan pembangunan rumah baru sebanyak 35.565 Unit dan perkiraan penggantian rumah semi

y l

permanen sebanyak 10% yaitu 1.077 Unit, sehingga tambahan kebutuhan rumah pada tahun 2031 adalah 36.642 Unit. Pada tahun

n

2031, untuk pembangunan rumah sebanyak 36.642 Unit, direncanakan pembangunan rumah dengan konsep rumah mewah :sedang :

O t

sederhana 1:3:6, dibutuhkan lahan dengan luas 657,37 Ha.

f a r

D


IV - 35

BUKU RENCANA

TABEL 4.10; RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2031 Kawasan Lindung

Kecamatan

Hutan Lindung

Mata Air

CA

Rawan Banjir

y l

Kawasan Budidaya

Rawan Longsor

Sempadan Sungai

Jumlah Kawasan Lindung

HP

HPT

Persawahan

Pertamb angan

Pertani an Lahan Kering

421

1.120

1.315

213

11.894

12.553

3.039

302

4.606

2.198

7.944

66.908

88.661

7.985

446

350

1.873

1.322

444

13.565

13.622

168

2.284

97

119

586

1.948

12

6.868

6.970

Hutan Rakyat

Industr i

Perairan Darat

Perkebun an

Pemukima n Perdesaan

-

408

255

4.463

90

-

658

63

36.082

23

-

405

-

0

n

Pemukiman Perkotaan

Jumlah Kawasan Budidaya

Total

IV NAGARI

584

-

-

-

1

-

585

2.009

1.6340

KAMANG BARU

7.414

13.197

-

213

-

770

21.594

1.192

11.059

KOTO VII

-

-

-

-

59

-

59

721

-

KUPITAN

-

-

-

98

5

-

103

1.508

148

5.255

-

-

-

5

458

5.718

1.161

-

1.083

-

152

10.108

141

-

401

-

430

13.529

19.243

SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS TANJUNG GADANG

26.778

1.056

455

-

101

196

28.586

7.666

3.106

1.112

-

388

8.742

392

1.714

2.184

374

1.984

27.521

56.240

33.156

-

170

-

119

385

33.830

521

12.430

129

-

181

11.320

455

-

1.348

199

4.735

31.050

65.132

7.274

26.273

-

-

30

-

33.577

1.671

-

170

-

230

8.203

228

-

961

-

5.594

17.108

50.657

Jumlah Total

80.460

40.530

625

311

318

1.809

124.012

16.450

28.383

2.517

1.066

1.844

89.185

4.888

2.906

13.078

7.354

21.356

189.068

313.080

LUBUK TAROK

Sumber: Hasil Rencana

f a r

D


O t

IV - 36

BUKU RENCANA

Gambar 4.1; Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

f a r

n

O t

D RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 37

y l

BUKU RENCANA

Gambar 4.2; Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

f a r

n

O t

D RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

IV - 38

y l

BUKU RENCANA

Gambar 4.3; Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2031

D

f a r

O t

n

y l

4.1.1 Rencana Kawasan Hutan Lindung Luas hutan lindung yang direncanakan hingga tahun 2031 terdiri dari Cagar Alam seluas Ha dan Hutan Lindung

Recommend Documents