PERBEDAAN PERLAKUAN FASILITAS FISKAL PABEAN ANTARA SKEMA PP NOMOR 8 TAHUN1957 DENGAN SKEMA PP NOMOR 19 TAHUN 1955
Oleh: Surono Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia memiliki keterikatan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Tidak satupun negara di dunia ini yang bisa memenuhi seluruh
kebutuhannya
secara
mandiri.
Hubungan
internasional
merupakan
sebuah
keniscayaan. Teori perdagangan internasional klasik hingga yang paling modern telah membuktikan fakta ini. Prinsip dasar hubungan internasional hendaknya dijalin atas dasar ekualitas dan rasa saling membutuhkan. Inilah yang akan membawa manfaat yang besar bagi negara-negara yang menjalin hubungan. Berkaitan dengan hubungan internasional yang bersifat diplomasi bilateral, akan membawa konsekuensi kepada pengiriman duta masing-masing negara yang akan mewakili kepentingan negara yang bersangkutan. Sebagai contoh: Indonesia menjalin hubungan internasional dengan China. Maka, pemerintah China akan mengirimkan duta-duta mereka di Indonesia. Hubungan diplomasi bilateral selayaknya dilandasi atas persamaan derajat sebagai bangsa yang berdaulat. Sebagai konsekuensi atas berdomisilinya duta-duta negara lain maka umumnya ada perlakuan-perlakuan istimewa yang diberikan oleh pihak tuan rumah. Para Diplomat yang mewakili kepentingan suatu negara memiliki kekebalan diplomatik sesuai rujukan Konvensi Wina tahun 1961. Dari sisi perpajakan, pemberian fasilitas perpajakan terhadap perwakilan negara Asing merupakan suatu kelaziman dalam tata pergaulan internasional.
Pemerintah
Indonesia secara resmi telah menerapkan ketentuan pemberian pembebasan bea masuk dan cukai kepada perwakilan negara asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957 (PP8/1957). Disisi lain, hubungan internasional tidak hanya dilandasi oleh kepentingan diplomasi bilateral. Berbagai kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, dan sebagainya telah mencipta berbagai kerjasama multilateral. Berlandaskan pada kerjasama multilateral tersebut, terbentuklah badan-badan Internasional, baik dalam bentuk lembaga permanen maupun yang bersifat adhoc. Kerjasama internasional juga melibatkan sektor swasta, dengan maksud dan tujuan yang beraneka ragam. Lembaga swasta yang memiliki perwakilan di Indonesia antara 1
laini: JICA, The British Council, The Ford Foundation, Rockfeller Foundation, dan sebagainya. Seluruh kerjasama internasional ini juga diakomodasikan oleh Pemerintah Indonesia dan diperlakukan sebagai tamu-tamu negara. Terhadap kriteria kerjasama internasional ini diberikan pula skema fasilitas perpajakan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1955 (PP19/1955). Bagi sebagian orang, terlebih lagi bagi mereka yang awam dengan bentuk-bentuk kerjasama internasional, pada umumnya belum mengetahui perbedaan perlakuan fasilitas fiskal pabean atas skema fasilitas PP8/1957 dengan fasilitas PP19/1955. Padahal kedua skema fasilitas ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tidak semua warga negara asing (WNA) yang bekerja pada institusi-institusi kerjasama internasional yang berdomisili di Indonesia mendapatkan hak fasilitas fiskal Kepabeanan. Lebih jauh lagi, tidak semua WNA yang mendapatkan fasilitas, mendapatkan perlakuan fasilitas yang sama. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan perbedaan perlakuan fasilitas kepabeanan antara skema PP8/1957 dengan PP19/1955. Kedua jenis fasilitas ini merupakan bagian dari skema fasilitas pembebasan bea masuk dalam Pasal 25 Undang-undang Kepabeanan. Secara historis, keberadaan kedua skema fasilitas ini telah diaplikasikan sejak berlakunya Indische Tariefwet (Stbl. 1924). Sejak Indonesia merdeka, aplikasi kedua skema fasilitas ini tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat dengan pemberlakuan PP8/1957 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional dan PP19/1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongangolongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu. Pembebasan Fiskal Kepabeanan Skema PP8/1957 a.
Pengertian Umum Pembebasan bea masuk dan cukai diberikan atas impor barang milik perwakilan negara
asing beserta pejabatnya dalam upaya menunjang tugas dan fungsi diplomatik perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan azas timbal balik. Pengertian azas timbal balik adalah azas perlakuan yang sama mengenai hak istimewa dan kekebalan terhadap perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang berstatus diplomatik di Indonesia sebagaimana perlakuan terhadap perwakilan Republik Indonesia beserta pejabatnya yang berstatus diplomatik di negeri yang bersangkutan. Singkatnya, ketika pemerintah Indonesia memberikan perlakuan pembebasan pajak-pajak domestik terhadap perwakilan negara asing maka perwakilan diplomatik kita di negeri yang bersangkutan juga harus menerima perlakuan yang sama. 2
Untuk mendapatkan perlakuan fasilitas fiskal atas skema PP8/1957, pihak perwakilan diplomatik harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam artian, mereka harus mengajukan permohoan ijin pemasukan barang impor dari Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri cq. Direktur Fasilitas Diplomatik.
DJBC yang mewakili kepentingan
Kementerian Keuangan akan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk apabila permohonan telah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri. Subyek yang termasuk kriteria perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, dan organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler. Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik adalah : 1) ASEAN (Association of South East Asia Nations) Secretary 2) ASEAN Foundation 3) UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) Khusus lembaga UNTAET saat ini sudah tidak ada lagi, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari perwakilan diplomatik. Permohonan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai oleh perwakilan negara asing terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Subyek yang berhak mendapat pembebasan dalam kategori ini adalah duta besar atau konsul beserta para pejabatnya. Pengertian Pejabat adalah staf diplomatik yang ditugaskan pada perwakilan negara asing di Indonesia dan staf non diplomatik yang memiliki paspor diplomatik yang menjalankan tugas di Indonesia.
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi
pejabat atau staf diplomatik adalah: 1) Yang bersangkutan tidak menjalankan pekerjaan lain di luar tugasnya di Indonesia; 2) Prosedur pengangkatan pejabat tersebut tidak dilakukan di Indonesia; 3) Pejabat perwakilan negara asing tersebut merupakan warga negara asing. b. Kategori Barang Yang Dibebaskan Kategori barang perwakilan negara asing yang dapat diimpor dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai adalah : 1) Barang yang dipakai untuk keperluan resmi; Yaitu barang-barang keperluan kantor (kedinasan) yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas dan fungsi diplomatik yang dijalankan. Barang berupa Kendaraan Bermotor termasuk pula dalam kategori barang keperluan kantor. 3
2) Barang yang digunakan untuk pendirian dan/atau perbaikan gedung yang ditempati oleh perwakilan negara asing; Dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk terhadap kategori barang ini menurut PP Nomor 8 tahun 1957 adalah adanya keterbatasan pemerintah Indonesia dalam menyediakan gedung atau bangunan yang representatif bagi perwakilan negara asing. 3) Barang pindahan milik pejabat perwakilan negara asing; Barang pindahan adalah barang yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia yang terdiri dari barang rumah tangga yang digunakan dalam rangka menunjang tugas diplomatiknya di Indonesia dan akan tetap sebagai bagian dari rumah tangganya, termasuk kendaraan bermotor. 4) Barang yang dipakai untuk keperluan sendiri termasuk pemakaian oleh anggota keluarga dari pejabat perwakilan negara asing. Pengertian barang keperluan sendiri adalah barangbarang konsumsi keperluan sehari-hari termasuk kendaraan bermotor, yang dibutuhkan oleh perwakilan negara asing dengan syarat untuk digunakan sendiri. Kebutuhan terhadap barang-barang tersebut dapat diperoleh di Toko Bebas Bea (TBB) yang ada di dalam Kota (downtown) atau melakukan importasi sendiri (melalui perusahaan jasa titipan). Untuk pembelian di TBB, yang bersangkutan cukup menunjukan kartu pengenal diplomatik dan jumlah pembelian tidak dibatasi. c.
Fasilitas Pembebasan atas Kendaraan Bermotor Dinas Perlakuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor atau pembelian lokal terhadap
kendaraan bermotor untuk keperluan dinas adalah sebagai berikut: 1) Untuk Kantor Perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar) Diperkenankan untuk mengimpor atau melakukan pembelian lokal atas kendaraan bermotor dalam keadaan jadi atau completly built up (CBU) maksimal sebanyak 16 (enam belas)unit khusus untuk kantor dengan pejabat senior lebih dari 10 (sepuluh) orang. Apabila jumlah pejabat senior dalam Kantor tersebut hanya 10 (sepuluh) orang atau kurang, maka jumlah maksimal kendaraan yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah 10 (sepuluh) unit. Pengertian pejabat senior adalah staf pada Kantor Perwakilan Negara Asing setingkat counsellor ke atas. 2) Untuk Kantor Perwakilan Konsuler dan Kantor Perwakilan Organisasi Internasional Diperkenankan untuk mengimpor atau melakukan pembelian lokal atas kendaraan bermotor dalam keadaan jadi atau completly built up (CBU) maksimal sebanyak 6 4
(enam)unit, khusus untuk kantor dengan pejabat senior lebih dari 5 (lima) orang. Apabila jumlah pejabat senior dalam Kantor tersebut hanya 5 (lima) orang atau kurang, maka jumlah maksimal kendaraan yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah 5 (lima) unit. 3) Dalam hal Kantor perwakilan negara asing
baik setingkat kedutaan maupun setingkat
konsuler membutuhkan kendaraan bermotor melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud di atas, dapat pula diberikan pembebasan bea masuk atas pembelian kendaraan bermotor yang dirakit di dalam negeri atau complete knock down (CKD). Apabila yang diinginkan adalah tambahan kendaraan dalam kondisi CBU, maka fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan berdasarkan azas timbal balik. d.
Fasilitas Pembebasan atas Kendaraan Bermotor Pribadi Selain pembebasan bea masuk atas pemasukan kendaraan bermotor untuk keperluan
dinas, perwakilan negara asing beserta pejabatnya dapat pula mengimpor atau melakukan pembelian lokal untuk keperluan pribadi dengan mendapat pembebasan bea masuk. Perlakuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor atau pembelian lokal terhadap kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi adalah sebagai berikut: 1) Untuk Kepala Kantor Perwakilan Negara asing (Duta Besar) : Diperkenankan untuk mengimpor atau melakukan pembelian lokal atas kendaraan bermotor dalam keadaan jadi atau completly built up (CBU) maksimal sebanyak 1 (satu)unit.
Dalam hal memerlukan lebih dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor, yang
bersangkutan dapat diberikan pembebasan bea masuk atas pembelian paling banyak 1 (satu) unit kendaraan dalam kondisi CKD. 2) Untuk Kepala Kantor Perwakilan Negara Asing non Duta Besar, Pejabat Perwakilan Negara Asing yang berstatus Diplomatik dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional : Diperkenankan untuk mengimpor atau melakukan pembelian lokal atas kendaraan bermotor dalam keadaan jadi atau completly built up (CBU) maksimal sebanyak 1 (satu)unit. Dalam hal memerlukan lebih dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor, yang bersangkutan dapat pula diberikan pembebasan bea masuk atas pembelian paling banyak 1 (satu) unit kendaraan dalam kondisi CKD. 3) Untuk keperluan staf administrasi dan teknik perwakilan negara asing yang memiliki paspor diplomatik selama bertugas di Indonesia, diberikan pembebasan bea masuk atas impor atau pembelian lokal kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) atau pemasukan
5
kendaraan bermotor sebagai barang pindahan dengan memperhatikan kewajaran tipe paling banyak 1 (satu) unit. e.
Penjualan atau Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor yang digunakan oleh perwakilan negara asing baik yang digunakan
untuk
keperluan
kantor
atau
untuk
keperluan
pribadi
dapat
dijual
kembali
atau
dipindahtangankan kepada pihak lain di dalam negeri. Permohonan penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik/pejabat yang memiliki atau kuasanya berdasarkan persetujuan dari Departemen Luar Negeri dengan menyebutkan alasan pemindahtanganan. Keputusan pemberian izin penjualan atau pemindahtanganan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri. Kendaraan bermotor untuk keperluan dinas yang digunakan oleh Kantor Perwakilan Negara
Asing
atau
Kantor
Perwakilan
Organisasi
Internasional
dapat
dijual
atau
dipindahtangankan dengan ketentuan: 1) Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau 2) Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi yang digunakan oleh pejabat Perwakilan Negara
Asing
atau
Kantor
Perwakilan
Organisasi
Internasional
dapat
dijual
atau
dipindahtangankan dengan ketentuan: 1) Telah digunakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau 2) Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua) tahun; atau 3) Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat/tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun. Atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas pembebasan maka bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang harus dilunasi. Untuk menghitung besarnya pembebanan, maka nilai pabean yang digunakan adalah nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dijual atau dipindahtangankan.
6
Pembebasan Fiskal Kepabeanan Skema PP19/1955 Pemberian
pembebasan
bea
masuk
terhadap
barang-barang
keperluan
Badan
Internasional pada hakekatnya adalah suatu bentuk penghormatan terhadap tamu-tamu resmi kenegaraan yang tidak termasuk dalam kategori diplomatik. Subyek yang berhak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai adalah Badan Internasional sebagai suatu institusi resmi, para pejabat pada Badan Internasional dan juga Tenaga Ahli bangsa asing yang bekerja pada suatu proyek kerjasama teknik. Pemerintah Indonesia secara resmi telah menerapkan ketentuan pemberian pembebasan bea masuk dan cukai kepada perwakilan negara asing sejak tahun 1955 berdasarkan PP Nomor 19 tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari BeaMasuk dan Bea-Keluar-Umum untuk Keperluan Golongan-Golongan Pedjabat dan Ahli Bangsa asing jang tertentu. Untuk mendapatkan perlakuan fasilitas fiskal atas skema PP19/1955, pihak perwakilan Badan Internasional harus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara. Mereka harus mengajukan permohoan ijin pemasukan barang impor kepada Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Negara. DJBC yang mewakili kepentingan Kementerian Keuangan akan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk apabila permohonan telah disetujui oleh Sekretariat Negara. a.
Pengertian Umum Yang dimaksud dengan Badan Internasional adalah Perwakilan Organisasi Internasional
di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya yang bertempat kedudukan di Indonesia atas penunjukan Induk Badan Internasional yang bersangkutan, yang memberikan bantuan teknis dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan kepada Indonesia. Secara khusus kriteria Badan Internasional dapat dipisahkan menjadi enam kategori sebagai berikut: •
Perwakilan Organisasi Internasional Dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain : 1) ADB (Asian Development Bank) 2) IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 3) IDA (International Development Association) 4) IFC (International Finance of Corporation) 5) IMF (International Monetary Fund) 6) dan sebagainya 7
•
Kerjasama Bilateral, antara lain: 1) Kerjasama Teknik Rusia-Republik Indonesia 2) Kerjasma Teknik Jerman-Republik Indonesia 3) Kerjasama Teknik Perancis-Republik Indonesia 4) Kerjasama Teknik Negeri Polandia-Republik Indonesia 5) dan sebagainya • Colombo Plan 1) Colombo Plan Australia 2) Colombo Plan Inggris 3) Colombo Plan Jepang, meliputi : 4) IBIC : Japan Bank for International Cooperation 5) JICA : Japan International Cooperation Agency 6) dan sebagainya
•
Kerjasama Kebudayaan 1) Kerjasama Kebudayaan Jepang (The Japan Foundation)-Republik Indonesia 2) Kerjasama Kebudayaan Mesir/RPA-Republik Indonesia 3) Kerjasama Kebudayaan Austria-Republik Indonesia
•
Kerjasama International Lainnya 1) SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) 2) ACE (The Asean Centre for Energy) 3) NORAD (The Norwegian Agency for International Development) 4) FPP Int. (Foster Parents Plan International) 5) PCI (Project Concern International) 6) dan sebagainya
• Organisasi Swasta Internasional 1) Asian Foundation 2) The British Council 3) CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation) 4) CCF (Christian Childrens Fund) 5) CRS (Chatholic Relief Service) 6) dan sebagainya
8
Subyek yang berhak mendapat pembebasan dalam kategori ini adalah Badan Internasional dan para pejabatnya. Yang dimaksud pejabat dalam kriteria ini adalah Kepala Badan Internasional beserta Staf dan/atau tenaga ahli asing yang diangkat langsung oleh Induk Badan Internasional yang bersangkutan dan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, serta tidak merupakan tenaga yang diangkat setempat. b.
Kategori Barang Yang Dibebaskan Kategori barang perwakilan negara asing yang dapat diimpor dengan mendapatkan
pembebasan bea masuk dan cukai adalah : 1) Barang yang dipakai untuk keperluan resmi; Yaitu barang-barang keperluan kantor (kedinasan) yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Internasional dan Organisasi Internasional. 2) Barang keperluan pribadi dan barang keperluan keahlian (profesional equipment), termasuk pula barang keperluan anggota keluarga dari pejabat Badan Internasional; Pengertian barang keperluan sendiri adalah barang-barang konsumsi keperluan seharihari, yang dibutuhkan oleh pejabat Badan Internasional dann keluarganya dengan syarat untuk digunakan sendiri.
Kebutuhan terhadap barang-barang tersebut hanya dapat
diperoleh di Toko Bebas Bea (TBB) yang ada di dalam Kota (downtown). Untuk pembelian di TBB, yang bersangkutan harus menunjukan kartu kuning (yellow card) dengan jumlah pembelian tidak dibatasi kecuali untuk pembelian barang kena cukai. Batasan maksimal pembelian barang kena cukai adalah sebagai berikut: - Untuk minuman mengandung etil alkohol
jumlah maksimal pembelian adalah 10
(sepuluh) liter per orang dewasa per bulan. - Untuk hasil tembakau jumlah maksimal pembe;lian adalah sigaret 300 batang atau cerutu 100 batang atau tembakau iris/hasil tembakau lainnya 500 gram per orang dewasa per bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. 3) Barang proyek dan non proyek dalam rangka kerjasama teknik yang dikirim melalui Badan Internasional; Barang proyek dalam rangka kerja sama teknik adalah barang termasuk kendaraan bermotor yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang alokasi dana atau rincian barang-barang tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama teknik 9
antara Badan Internasional dan Pemerintah Indonesia. Barang non proyek dalam rangka kerja sama teknik adalah barang termasuk kendaraan bermotor yang dikirimkan oleh Badan Internasional dalam rangka membantu peningkatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan termasuk bantuan darurat kepada Indonesia yang alokasi dana/rincian barang-barang tersebut tidak tertuang dalam perjanjian kerjasama teknik antara Badan Internasional dan Pemerintah Indonesia. c.
Fasilitas Pembebasan atas Kendaraan Bermotor Dinas Perlakuan fasilitas pembebasan bea masuk atas pembelian lokal terhadap kendaraan
bermotor untuk keperluan dinas adalah sebagai berikut: 1) Untuk Kantor Badan Internasional Diperkenankan untuk melakukan pembelian lokal dengan fasilitas pembebasan bea masuk atas kendaraan bermotor yang diproduksi di dalam negeri (CKD) dalam jumlah yang wajar maksimal sebanyak 6 (enam) unit khusus untuk kantor dengan pejabat lebih dari 5 (lima) orang. Apabila jumlah pejabat dalam Kantor tersebut hanya 5 (lima) orang atau kurang, maka jumlah maksimal kendaraan yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah sebanyak jumlah pejabatnya 2) Dalam hal Kantor Badan Internasional membutuhkan kendaraan bermotor dalam kondisi CBU, maka fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan untuk kendaraan yang diimpor ataub dibeli dalam keadaan jadi (CBU) dengan ketentuan : -
Khusus Kantor Perwakilan Organisasi Internasional dibawah Perserikatan BangsaBangsa maksimal 2 (dua) unit;
-
Untuk Badan Internasional lainnya maksimal 1(satu) unit.
3) Kendaraan bermotor untuk keperluan proyek dan non proyek dalam rangka kerja sama teknik dapat diberikan pembebasan bea masuk atas pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi CKD sesuai kebutuhan dalam rangka kerja sama teknik. 4) Dalam hal Badan Internasional dalam rangka kerjasama teknik membutuhkan kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan proyek, dapat diberikan pembebasan bea masuk, dengan ketentuan fasilitas yang diberikan merupakan bagian dari fasilitas pembebasan untuk Badan Internasional tersebut. d.
Fasilitas Pembebasan atas Kendaraan Bermotor Pribadi Selain pembebasan bea masuk atas pemasukan kendaraan bermotor untuk keperluan
dinas, pejabat pada Badan Internasional dapat pula mengimpor atau melakukan pembelian 10
lokal untuk keperluan pribadi dengan mendapat pembebasan bea masuk. Perlakuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor atau pembelian lokal terhadap kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi adalah sebagai berikut: 1) Untuk Pejabat Badan Internasional dengan masa tugas minimal 1 (satu) tahun dapat diberikan pembebasan bea masuk atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dalam kondisi CKD; 2) Khusus untuk Kepala Perwakilan Organisasi Internasional di bawah PBB dan pejabat Badan Internasional setingkat Deputi, diperkenankan untuk mengimpor atau melakukan pembelian lokal atas kendaraan bermotor dalam keadaan jadi atau completly built up (CBU) maksimal sebanyak 1 (satu)unit. e.
Penjualan atau Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor yang digunakan oleh Badan Internasional baik yang digunakan untuk
keperluan kantor atau untuk keperluan pribadi dapat dijual kemabali atau dipindahtangankan kepada pihak lain di dalam negeri. Permohonan penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik/pejabat yang memiliki atau kuasanya berdasarkan persetujuan dari Sekretariat Negara dengan menyebutkan alasan pemindahtanganan. Keputusan pemberian izin penjualan atau pemindahtanganan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan persetujuan Sekretariat Negara. Kendaraan bermotor untuk keperluan dinas yang digunakan oleh Kantor Badan Internasional dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan: 1) Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Direktur Jendera;l 2) Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembelian kembali atau impor kendaraan baru sebagai pengganti kendaraan yang dipindahtangankan dapat dilakukan setelah bea masuk dan PDRI atas kendaraan bermotor yang dijual atau dipindahtangankan telah dilunasi. Kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi yang digunakan oleh pejabat Badan Internasional dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan: 1) Telah digunakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2) Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua) tahun; 3) Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat/tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun; 11
4) Mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara Atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas pembebasan maka bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang harus dilunasi. Untuk menghitung besarnya pembebanan, maka nilai pabean yang digunakan adalah nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dijual atau dipindahtangankan. Kesimpulan Perlakuan fasilitas atas barang untuk keperluan perwakilan negara asing (skema PP8/1957) dan barang untuk keperluan Badan Internasional (skema PP19/1955) merupakan bagian dari skema pembebasan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Kepabeanan. Kedua jenis skema ini pada dasarnya memiliki perbedaan perlakuan yang cukup signifikan. Perlakuan pembebasan terhadap tamu-tamu negara atas dasar hubungan diplomatik sesuai skema PP8/1957 mendapatkan keistimewaan yang lebih besar dibanding skema PP19/1955. Perbedaan perlakuan fasilitas pembebasan bea masuk terhadap skema PP8/1957 dan PP19/1955 dapat dilihat dalam tabel rangkuman berikut. Rangkuman Perbedaan dan perlakuan fasilitas Antara Skema PP8/1957 dan PP19/1955
Perbedaan/
Skema PP8/1957
Skema PP19/1955
Perwakilan diplomatik
Non diplomatik
Perlakuan Fasilitas Status pejabat penerima fasilitas Lembaga penerima fasilitas
- Seluruh
Kedutaan
Besar - Perwakilan organisasi di
dan Konsuler
bawah PPB
- ASEAN Secretary
- Kerjasama Bilateral
- ASEAN Foundation
- Colombo Plan - Kerjasama Kebudayaan - Kerjasama
International
lainnya - Organisasi International 12
Swasta
Instansi yang
Kementerian Luar Negeri
Sekretariat Negara
Kategori Barang
- Barang keperluan resmi
- Barang keperluan resmi
yang dibebaskan
- Barang
mengkordinasikan
untuk
pendirian - Barang keperluan pribadi
dan/atau perbaikan gedung - Barang pindahan
- Barang proyek dan non
- Barang keperluan pribadi dan keluarga Pembebasan atas Kendaraan bermotor
- Barang keperluan keahlian
proyek
rangka
kerjasama
- Kedutaan: 16 unit/10 unit - Badan kendaraan CBU - Konsuler:
dalam
6
Internasional:
6
unit/5 unit kendaraan CKD, unit/5
unit - Apabila
kendaraan CBU
CBU,
- Pribadi: 1 unit CBU
membutuhkan badan
PPB
:
maksimal 2 unit CBU, non PBB: 1 unit CBU
Pembebasan atas
Berdasarkan
Barang Kena cukai
balik
asas
timbal Ada
batas
maksimal
pembebasan - Hasil tembakau (optional): Sigaret ; 300 batang Cerutu : 100 batang Tembakau iris: 500 gram - MMEA : 10 liter
Dalam pelaksanaan skema fasilitas PP8/1957, lembaga yang berkewajiban melakukan koordinasi atas pemasukan barang-barang impor dengan fasilitas adalah Kementerian Luar Negeri.
Sedangkan
dalam
pelaksanaan
skema
fasilitas
PP19/1955,
lembaga
yang
berkewajiban melakukan koordinasi atas pemasukan barang-barang impor dengan fasilitas adalah Sekretariat Negara. Fasilitas pembebasan fiskal kepabeanan hanya akan diberikan oleh DJBC apabila permohonan form PP19/1955 atau form PP8/1957 telah mendapat persetujuan dari instansi terkait tersebut. Dalam prosedur pemasukannya tetap mengikuti aturan tatalaksana kepabeanan yang berlaku.
13
