KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERLAKUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DENGAN SKEMA TERTENTU (KIK-DIRE)
Surabaya, 25 Mei 2016
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Ruang Lingkup Perlakuan Perpajakan KIK DIRE
Sebelum PMK-200/2015
Setelah PMK-200/2015
RPP KIK DIRE Direktorat Jenderal Pajak
2
Aspek Pajak KIK-DIRE di Indonesia Sebelum PMK-200/PMK.03/2015
Pemegang Unit Penyertaan
kas
KIK-DIRE / REITs
SPC
kas
kas
SPC Dasar Hukum: I. PP No. 48 tahun 1994 sttd PP No. 71 Tahun 2008 ttg Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan II. Pasal 16D UU PPN III. Pasal 88 UU PDRD
Pemegang Unit Penyertaan
kas
Atas bagian laba yang diterima pemegang unit KIK-DIRE, bukan merupakan objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh)
Direktorat Jenderal Pajak
Pemilik Properti
1) Menyetor BPHTB atas tanah dan/atau bangunan (properti) yang diterima dari pemilik sebesar 5% 2) Menanggung PPN Pasal 16D atas pembelian properti sebesar 10% dan apabila SPC merupakan PKP, maka dapat jadi Pajak Masukan 3) PPN Masukan atas perolehan real estat dapat dimintakan dengan pengajuan restitusi PPN
KIK-DIRE/REITs
kas
Pemilik Properti
SPC
Atas penghasilan dividen yang diterima DIRE dari SPC merupakan objek PPh dan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh)
1) Menyetor PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (properti) sebesar 5% 2) Memungut PPN Pasal 16D atas penyerahan properti kepada SPC sebesar 10%
kas
Penyewa Properti
1) Atas penghasilan sewa yang diterima SPC terutang PPh Final atas penghasilan sewa sebesar 10% oleh penyewa (PP No. 29/1996) 2) SPC memungut PPN sebesar 10% atas jasa sewa yang diberikan kepada penyewa.(UU PPN)
3
LATAR BELAKANG PENERBITAN PMK NOMOR 200/PMK.03/2015 1) Mendukung paket kebijakan perekenomian dengan memberikan kepastian hukum dan mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat; 2) Memberikan pengenaan PPh yang lebih adil atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu dengan pengenaan PPh atas keuntungan pengalihan harta, bukan PPh final atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan; 3) Menghapus perlakuan perpajakan yang dinilai terjadi “double tax” atas penghasilan dividen yang diterima KIK DIRE dari SPC (Paket Kebijakan Ekonomi V); 4) Mempermudah dan mempercepat pengembalian PPN Masukan yang diperoleh SPC atau KIK DIRE dari perolehan real estat
Direktorat Jenderal Pajak
4
Dasar Hukum 1) Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (4) huruf h UU PPh;
2) Pasal 9 ayat (4d) UU PPN; 3) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008.
Direktorat Jenderal Pajak
5
Perlakuan Pajak untuk KIK DIRE Berdasarkan PMK No. 200/PMK.03/2015 1) Pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan (dikenakan dengan PPh Pasal 29 & tarif pasal 17 UU PPh); 2) Untuk kepentingan PPh, SPC dalam skema KIK tertentu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KIK sehingga: a) Dividen yang diterima KIK dari SPC tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK; b) Dividen dari SPC kepada KIK-DIRE tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23; 3) Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai kepada SPC atau KIK-DIRE untuk masa pajak saat terdapat pengkreditan pajak masukan dari perolehan real estat. Direktorat Jenderal Pajak
6
Fasilitas Pajak untuk KIK DIRE
Pemegang Unit Penyertaan
kas
KIK-DIRE / REITs
SPC DAN KIK-DIRE 1) Untuk kepentingan perlakuan PPh, SPC & KIK DIRE merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2) Pembebasan pemotongan PPh atas pembayaran dividen dari SPC kepada KIK DIRE; 3) Dividen yang diterima KIK dari SPC tidak diperhitungkan dalam menghitung PKP KIK.
Pemegang Unit Penyertaan
Direktorat Jenderal Pajak
kas
KIK-DIRE/REITs
kas
SPC
Pemilik Properti
kas
SPC / KIK DIRE
PEMILIK PROPERTI
1) Pengembalian pendahuluan kelebihan PPN kepada SPC/KIK saat masa pajak terdapat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan properti
1) Atas penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibebaskan dari pengenaan PPh Final sebesar 5%
2) SPC/KIK merupakan PKP Risiko Rendah
kas
SPC
2) Atas penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan digambungkan dengan penghasilan lain, dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan dihitung dengan tarif PPh Pasal 17
kas
Penyewa Properti
7
Perlakuan Pajak untuk KIK DIRE Setelah PMK-200/PMK.03/2015 Pemegang Unit Penyertaan
kas
KIK-DIRE / REITs
kas
SPC
PEMILIK PROPERTI
SPC / KIK DIRE
1) Atas penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibebaskan dari pengenaan PPh Final sebesar 5%
1) SPC/KIK merupakan PKP Risiko Rendah 2) Pengembalian pendahuluan kelebihan PPN kepada SPC/KIK untuk masa pajak saat terdapat PM perolehan real estat
Pemegang Unit Penyertaan
kas
Atas bagian laba yang diterima pemegang unit KIK-DIRE, bukan merupakan objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh)
Direktorat Jenderal Pajak
KIK-DIRE/REITs
kas
Pemilik Properti
kas
2) Atas penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh berupa keuntungan dari pengalihan harta
SPC
SPC DAN KIK-DIRE 1) Untuk kepentingan perlakuan PPh, SPC & KIK DIRE merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2) Pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran dividen dari SPC kepada KIK DIRE; 3) Dividen yang diterima KIK dari SPC tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak KIK.
kas
Penyewa Properti
1) Atas penghasilan sewa yang diterima SPC terutang PPh Final atas penghasilan sewa sebesar 10% oleh penyewa (PP No. 29/1996) 2) SPC memungut PPN sebesar 10% atas jasa sewa yang diberikan kepada penyewa.(UU PPN)
8
Perlakuan PPh atas Pengalihan Real Estate Wajib Pajak yang melakukan pengalihan real estat, saat penandatanganan dokumen
pengalihan real estat harus melampirkan kelengkapan dokumen: a. fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; dan d. fotokopi pemberitahuan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan real estat kepada SPC atau KIK DIRE yang dilampiri dengan fotokopi bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak atas pemberitahuan secara tertulis dimaksud
Direktorat Jenderal Pajak
9
Perlakuan PPh atas Dividen dari SPC ke KIK DIRE Untuk mendapatkan pengecualian dividen sebagai penghasilan KIK DIRE, KIK DIRE pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak merupakan SPC dalam skema KIK tertentu; c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC dibentuk
semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.
Direktorat Jenderal Pajak
10
Penetapan SPC/KIK DIRE sebagi PKP Risiko Rendah Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, KIK DIRE/SPC harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen:
a. fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak merupakan SPC dalam skema KIK tertentu; dan c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC atau KIK
dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK
Direktorat Jenderal Pajak
11
Pengembalian Pendahuluan PPN untuk SPC/KIK DIRE Untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atas Pajak Pertambahan
Nilai SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktur Jenderal Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dari Direktur Jenderal Pajak; dan b. terdapat pengkreditan pajak masukan berupa Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Real Estat
Direktur
Jenderal
Pajak
menerbitkan
Surat
Keputusan
Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Direktorat Jenderal Pajak
12
RPP untuk Perlakuan Perpajakan KIK DIRE
Pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI yang salah satunya berisi “Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE)”
Saat ini sedang disusun RPP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu;
RPP tersebut mengatur mengenai pengenaan PPh yang bersifat Final atas Penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu;
Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final adalah diusulkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk pengalihan Real Estat yang dilakukan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah;
Rancangan Peraturan Pemerintah saat ini sedang berproses di Kemenko Perekonomian;
Besarnya tarif BPHTB untuk perolehan real estate oleh SPC atau KIK DIRE diusulkan paling tinggi 1% (satu persen) dan diatur dalam RPP tersendiri.
Direktorat Jenderal Pajak
13
Perlakuan Pajak untuk KIK DIRE Setelah RPP KIK DIRE Pemegang Unit Penyertaan
kas
KIK-DIRE / REITs
kas
SPC
Pemilik Properti
kas
SPC / KIK DIRE
PEMILIK PROPERTI
1) SPC/KIK merupakan PKP Risiko Rendah
Atas penghasilan yang berasal dari pengalihan real estat dikenakan PPh Final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah buto nilai pengalihan real estat
2) Pengembalian pendahuluan kelebihan PPN kepada SPC/KIK untuk masa pajak saat terdapat PM perolehan real estat
Pemegang Unit Penyertaan
kas
Atas bagian laba yang diterima pemegang unit KIK-DIRE, bukan merupakan objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh)
Direktorat Jenderal Pajak
KIK-DIRE/REITs
kas
SPC
SPC DAN KIK-DIRE 1) Untuk kepentingan perlakuan PPh, SPC & KIK DIRE merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2) Pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran dividen dari SPC kepada KIK DIRE; 3) Dividen yang diterima KIK dari SPC tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak KIK.
kas
Penyewa Properti
1) Atas penghasilan sewa yang diterima SPC terutang PPh Final atas penghasilan sewa sebesar 10% oleh penyewa (PP No. 29/1996) 2) SPC memungut PPN sebesar 10% atas jasa sewa yang diberikan kepada penyewa.(UU PPN)
14
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
