Pusat Peraturan Pajak Online
S-425/PJ.312/2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SPONSORSHIP Contributed by Administrator Friday, 02 June 2006
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SPONSORSHIP
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 16 Desember 2005 perihal Permohonan Fasilitas Pembebasan Pajak atas Sponsorship, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Chairman PT ABC selaku pihak penyelenggara Kejuaraan Dunia Balap Mobil Antar Negara A1 Grand Prix of Nation memohon pembebasan pajak bagi pemberi maupun penerima dukungan dana sponsorship. 2.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut: a.Pasal 4 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun; b.Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah; c.Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1), yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; d.Pasal 6 ayat (1) huruf a, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. Dalam memori penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak; e.Pasal 9 ayat (1) huruf g, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; f.Pasal 22 ayat (1), Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; g.Pasal 22 ayat (2), ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 8 January, 2017, 22:29
Pusat Peraturan Pajak Online
3.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut: a.Pasal 3A ayat (1), Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; b.Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 1)Huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 2)Huruf b, impor Barang Kena Pajak; 3)Huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 4)Huruf d, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 5)Huruf e, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau 6)Huruf f, ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak; c.Pasal 4A ayat (2) jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut: 1)barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; 2)barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 3)makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; 4)uang, emas batangan, dan surat-surat berharga; d.Pasal 4A ayat (3) jo Pasal 5 peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak pertambahan Nilai, penetapan jenis jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut: 1)jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; 2)jasa di bidang pelayanan sosial; 3)jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; 4)jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; 5)jasa di bidang keagamaan; 6)jasa di bidang pendidikan; 7)jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; 8)jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; 9)jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 8 January, 2017, 22:29
Pusat Peraturan Pajak Online
10)jasa di bidang tenaga kerja; 11)jasa di bidang perhotelan; 12)jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. 4.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut: a.Pasal 2 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan; b.Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 dan angka 13, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemindahan hak karena hibah dan hadiah; c.Pasal 5, tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen); d.Pasal 6 ayat (1), dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak; e.Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf n, Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal hibah dan hadiah adalah nilai pasar; f.Pasal 6 ayat (3), apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; g.Pasal 8 ayat (1), Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak; h.Pasal 8 ayat (2), besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. 5.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999, antara lain diatur sebagai berikut: a.Pasal 1 ayat (2) huruf a, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; b.Pasal 4 ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; c.Pasal 4 ayat (2), nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; d.Pasal 4 ayat (3), Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya; e.Pasal 5 huruf c, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 8 January, 2017, 22:29
Pusat Peraturan Pajak Online
adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 6.Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003, antara lain diatur sebagai berikut: a.Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor dan yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; b.Pasal 2 ayat (2), nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor; c.Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3), dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. 7.Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: a.Pembebasan Pajak Penghasilan atas sponsorship dalam rangka Kejuaraan Dunia Balap Mobil Antar Negara AI Grand Prix of Nation tidak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun demikian sepanjang sponsorship yang diterima atau diperoleh PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) merupakan bantuan sumbangan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka sumbangan tersebut bagi PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan dan bagi pemberi dukungan dana sponsorship tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak pemberi dukungan dana sponsorship; b.Sepanjang sponsorship yang diterima atau diperoleh PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) tidak termasuk dalam penegasan huruf a di atas atau merupakan bantuan sumbangan yang ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka sponsorship tersebut bagi PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan; c.Atas sponsorship berupa pengalihan tanah dan atau bangunan, termasuk hibah, dari pemberi dukungan dana sponsorship kepada PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) terutang pajak sebagai berikut: 1)Bagi pemberi dukungan dana sponsorship terutang Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya; dan 2)Bagi PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang tertinggi antara nilai pasar tanah dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak; d.Atas sponsorship berupa impor oleh PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) terutang Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 8 January, 2017, 22:29
Pusat Peraturan Pajak Online
sepanjang menggunakan API atau sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor sepanjang tidak menggunakan API; e.Atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 3 huruf c dan atau penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 3 huruf d, tidak terutang/dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; f.Namun demikian, atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa selain sebagaimana diatur dalam penegasan huruf e di atas tetap terutang/dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian kami sampaikan. DIREKTUR JENDERAL, ttd DARMIN NASUTION
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 8 January, 2017, 22:29
