PERBANDINGAN EVALUASI KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS PENGISIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN PEGAWAI KANTOR KECAMATAN NANGGULAN KULON PROGO TAHUN 2015) Oleh: Ummi Nurlathifah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Abstrak : Kinerja sumber daya manusia merupakan tahap penting dalam mendorong sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan, dengan kinerja sumber daya manusia yang maksimal diharapkan terwujudnya sumber daya yang unggul juga kinerja yang memuaskan sesuai dengan visi dan misi sebuah instansi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah di antara kedua instansi yaitu Dinas Pendidikan dan Kantor Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang berbeda dalam segi tingkatan dan tupoksinya, sehingga peneliti ingin meneliti apakah pada tahun 2015 pengisian Penilaian Prestasi Kerja PNS diantara kedua instansi tersebut sudah optimal, kemudian, faktor yang mempengaruhi perbedaan kedua Penilaian PK-PNS antara dua instansi tersebut. Penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana proses evaluasi kinerja SDM di dua instansi yang berbeda. Kata Kunci : Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan, Kantor Kecamatan.
PENDAHULUAN Kualitas
dengan Sumber
Daya
dengan perkembangan dan kemajuan zaman, penerimaan Sumber Daya
mempengaruhi suatu pembangunan
Manusia semakin baik. Kualitas
dan sesuai dengan sila ke lima
Sumber Daya Manusia dapat dilihat
pancasila yang berisi “dan untuk
mulai
memajukan kesejahteraan umum” dapat
Sumber
Manusia yang berkualitas. Seiring
Daya
Manusia yang baik akan sangat
maka
memilih
dari
keterampilan,
diimplementasikan 1
pengetahuan, kemampuan
dan
lainnya. Sumber Daya Manusia yang
BKN bahwa penilaian ini merupakan
di cari bukan hanya yang memiliki
penilaian yang diisi oleh pegawai
kemampuan tetapi juga memiliki
sendiri dengan target pada awal
komitmen dan kedisiplinan yang
tahun dan mengisi realisasi kinerja
tinggi dan juga memperhatikan etika-
yang telah dikerjakan pada akhir
etika yang berlaku di Indonesia.
tahun. Sedangkan tata cara pengisian SKP dan PKP telah diatur dalam
Penilaian Prestasi Kerja PNS
Perka BKN nomor 1 Tahun 2013 dan
atau Evaluasi kinerja sumber daya
serentak dilaksanakan mulai tanggal
Manusia dapat dibuktikan dengan
1 Januari tahun 2014.
pengisian Sasaran Kinerja Pegawai
Berdasarkan latar belakang di
dan Perilaku Kerja Pegawai. Hal ini merupakan
sebuah
atas,
pembaharuan
manusia
dapat
perumusan
masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai
karena sebelumnya kinerja sumber daya
maka
berikut:
dievaluasi
dengan Daftar Penilaian Pelaksanan
1. Bagaimana
perbandingan
Pekerjaan (DP3). Namun, DP3 di
Pengisian Penilaian Prestasi
rasa tidak mampu memenuhi syarat
Kerja Pegawai Negeri Sipil
dalam mengevaluasi kinerja sumber
antara
daya manusia, Sehingga pemerintah
Kecamatan
mengadakan
Kabupaten Kulonprogo tahun
pembaharuan
dalam
evaluasi kinerja SDM yaitu dengan
Nanggulan
2. Faktor-faktor apa saja yang
Perilaku Kerja Pegawai. SKP
Kantor
2015?
pengisian Sasaran Kerja Pegawai dan
Penilaian
Pegawai
mempengaruhi dan
perbedaan
PKP
Pengisian Penilaian Prestasi
sendiri telah diatur dalam Perka
Kerja Pegawai Negeri Sipil
BKN Nomor 1 tahun 2013 yang
antara
mendukung Peraturan Pemerintah
Pendidikan
Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Kulonprogo dengan Pegawai
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Kantor
Kecamatan
Negeri Sipil. Menurut website resmi
Nanggulan
Kabupaten
2
Pegawai
Dinas
Kabupaten
Kulonprogo
pada
tahun
membandingkan
2015?
aspek-aspek
penilaian pada target di awal tahun dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun.
PEMBAHASAN Menurut Sasaran
Alim
Kerja
(2013:
Pegawai
Menurut Peraturan Pemerintah
21)
Nomor
yang
41
Tahun
2011
bahwa
selanjutnya disingkat SKP adalah
Sasaran Kerja Pegawai terdiri dari 4
rencana kerja pegawai yang disusun
aspek yaitu :
berdasarkan rencana kerja tahunan
1. Kuantitas
instansi dan target yang akan dicapai
2. Kualitas
dari setiap pelaksanaan tugas jabatan
3. Waktu
oleh seorang PNS. Rencana dan
4. Biaya
target kerja tersebut disusun setiap awal tahun oleh pegawai, dan harus
Sedangkan
disetujui oleh atasan lagsung/pejabat
unsure-unsur
yang
diniliai dalam penilaian Perilaku
penilainya. Sanksi bagi pegawai
kerja
yang tidak menyusun SKP diatur
Pegawai
adalah
sebagai
berikut:
dalam PP No. 53 Tahun 2011 tentang Hukuman
Disiplin
Pegawai.
Penilaian
kinerja
dengan
menggunakan
SKP
ini
a.
Orientasi Pelayanan adalah
meliputi
sikap dan perilaku kerja PNS dalam
beberapa aspek, yakni kuantitas,
memberikan
kualitas, waktu dan biaya sesuai
pada
sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. (Fandy Tjiptono &
bahwa aspek-aspek tersebut disusun
Gregorius Chandra (2005:39 dalam
dengan mengacu pada standar teknis masing-masing
terbaik
meliputi masyarakat, atasan, rekan
masing-masing
instansi. Lebih lanjut dijelaskan pula
kegiatan
pelayanan
kepada yang dilayani antara lain
dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan
Orientasi Pelayanan
alim 2013).
instansi.
b. Integritas
Adapun penilaian dilakukan dengan 3
Menurut
Gea
(2014)
Menurut Abdulsyani dalam Sari
Integritas diri dapat diartikan sebagai
(2014)
kerjasama
suatu ketahanan diri untuk tidak
bentuk
proses
tergoda
didalamnya
berbagai
memikirkan
desakan
dan
untuk
mengutamakan
tertentu
adalah sosial,
terdapat
suatu dimana
aktivitas
yang ditunjukkan untuk
kepentingan dan atau keuntungan
mencapai tujuan bersama dengan
diri
saling
sendiri
dan
mengabaikan
kepentingan dan nasib orang banyak,
membantu
dan
saling
memahami aktivitas masing-masing.
dengan tanggung jawab hal itu
f. Kepemimpinan
sedang berada di tangannya.
Menurut Wahjosumidjo 1999
c. Komitmen
(dalam Marpaung, 2014)
bahwa
Meyer & Allen (dalam yanto,
seorang
merumuskan
definisi
kecerdasan, pertanggung jawaban,
dalam
sehat dan memiliki sifat sifat antara
berorganisasi sebagai suatu konstruk
lain Dewasa, keleluasaan hubungan
psikologis
yang
merupakan
sosial, motivasi diri dan dorongan
karakteristik
hubungan
anggota
prestasi serta sikap hubungan kerja
2013)
mengenai
suatu
komitmen
organisasi dengan organisasinya,
pemimpin
memiliki
kemanusiaan.
d. Disiplin Menurut alim (2013: 89) Yang
dimaksud
dengan
disiplin
adalah kesanggupan Pegawai Negeri
Pengisian
Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari ditentukan
larangan dalam
perundang-undangan
dan
Penghitungan
Sasaran Kerja Pegawai Di Dinas
yang
Pendidikan
peraturan Tabel 1.1 pengisian SKP Dispen
dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. e. Kerjasama 4
Data di atas merupakan data pengisian SKP salah satu Pegawai Dinas Pendidikan pada tahun 2015. Berdasarkan data SKP di Dinas Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa: 5. Kuantitas Berdasarkan data yang didapatkan bahwa pegawai Dinas Pendidikan dalam memenuhi aspek kuantitas adalah baik. Target angka dalam mengerjakan tugas terlihat sama dengan angka yang ada dalam tabel realisasi.
Dalam
hal
ini,
dapat
dikatakan bahwa pegawai Dinas Pendidikan
tidak
mengalami
kesulitan dalam mengerjakan tugas karena
realisasinya
telah
sesuai
dengan target juga dalam pengisian dan penyusunannya tidak terdapat kendala karena sudah sesuai dengan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2013. 6. Kualitas Sumber : Dinas Pendidikan Tahun Berdasarkan data yang peneliti
2015
peroleh.
Aspek
kualitas
yang
terdapat
dalam
kolom
target
semuanya
5
adalah
100
dan
realisasinya adalah rata-rata 83 dari 8
Tabel 1.2
pekerjaan.
Penilaian PKP Pegawai di Dinas Pendidikan
Waktu Berdasarkan data sebelumnya, bahwa
semua
pekerjaan
yang
ditugaskan untuk pegawai di Sub Bagian
Perencanaan
Dinas
Pendidikan bahwa target waktu yang ditetapkan adalah 12 bulan, dalam realisasinya juga semua pekerjaan telah
diselesaikan
dalam
jangka
waktu 12 bulan sehingga dapat dikatakan baik karena realisasi sesuai dengan target. Biaya Sumber : Dinas Pendidikan Tahun Target biaya merupakan hal
2015
yang tak bisa dihilangkan. Apalagi Penghitungan PKP Pegawai dinas
dalam pengerjaan tugas di instansi
Pendidikan
pemerintah. Biaya yang digunakan merupakan dana dari pemerintah
Berdasarkan data di atas,
sehingga penggunaan biaya perlu
bahwa pegawai Dinas Pendidikan
diperhatikan. Aspek biaya dalam
tepatnya adalah seorang pegawai di
penghitungan SKP menjadi aspek
Sub Bagian Perencanaan di Dinas
terakhir yang masuk. Tetapi dari data
Pendidikan,
sebelumnya bahwa kolom biaya dan
Penilaian PKP atau Perilaku Kerja
realisasi dikosongkan.
Pegawai selama satu tahun di nilai
a. Pengisian
PKP
di
bahwa
pengisian
oleh pejabat atasannya langsung
Dinas
yaitu
Pendidikan
Kepala
Sub
Bagian
Perencanaan. Pada tahun 2015, nilai 6
pegawai tersebut dalam aspek PKP
orang lain. Dalam hal ini, integritas
adalah sebagai berikut:
pegawai diatas adalah 83 poin (baik). Seorang pegawai memang sebaiknya
1. Orientasi Pelayanan
bersikap baik pada semua orang
Orientasi Pelayanan dimaksudkan
karena
adalah
dalam
menentukan penilaian dalam evaluasi
melaksanaan tugas sebagai pegawai
kinerja pegawai tersebut, karena
birokrasi pemerintah dalam melayani
aspek ini dan aspek-aspek lainnya
masyarakat, melayani rekan kerja
juga berpengaruh dengan kehidupan
dan
sosial di lingkungan kerja.
sikap
pegawai
lain-lain.
mendapatkan
pegawai poin
83.00
tersebut (baik).
integritas
tidak
hanya
3. Komitmen
Sedangkan yang menilai pegawai tersebut adalah atasan langsung juga
Aspek komitmen dalam Perilaku
dari sumber lainnya seperti rekan
Kerja
kerja. Dengan nilai 83,00 tersebut
bahwa seorang pegawai
berarti
telah
menjalin hubungan dengan rekan
mampu melayani masyarakat dengan
kerja di Dinas Pendidikan dengan
baik.
disini
tidak mementingkan kepentingan diri
keterbukaan,
sendiri dan mau bekerjasama dengan
melihat
pegawai
Orientasi
tersebut
pelayanan
keramahan,
transparan dan lain-lain.
Pegawai
ini
dimaksudkan mampu
orang lain demi mencapai apa yang
2. Integritas
diharapkan
bersama.
data
ada
yang
Berdasarkan
nilai
komitmen
Mendengar kata itegritas selalu
pegawai di dinas Pendidikan tersebut
berhubungan dengan hal-hal yang
adalah 85,00 poin yang mana lebih
positif seperti jujur, setia, dapat
tinggi dari poin-poin dalam aspek
dipercaya dan hal-hal baik lainnya.
sebelumnya.
Aspek ntegritas menjadi hal yang
4. Disiplin
sangat penting dalam menilai sikap dan perilaku seseorang. Seorang
Kedisiplininan sangat mudah
pegawai yang memiliki integritas
terlihat
menambah pin tersendiri di mata
dimulai dari berangkat dan masuk 7
bagi
seorang
pegawai,
kantor dan
juga kepulangannya.
Selain
itu
6.
kedisiplinan
Kepemimpinan
Kepemimpinan
mencerminkan diri seorang pegawai
digambarkan
itu sendiri. Biasanya kedisiplinan
ketika
dapat seseorang
mampu mengendalikan situasi dan
erat hubungannya dengan waktu.
mengambil keputusan dengan tegas
Berdasarkan data yang ada, poin
dan tepat. Tetapi dari data yang ada
disiplin pegawai tersebut adalah
bahwa poin kepemimpinan kosong
82,00 poin yang mana paling rendah
dikarenakan pegawai tersebut bukan
diantara yang lainnya tetapi masih
kepala
tetap masuk dalam kategori baik.
dalam
jabatan
struktural
dalam arti terhitung pegawai biasa
5. Kerjasama
sehingga aspek kepemimpinan di kosongkan.
Kerjasama tidak hanya diterapkan dalam lingkungan rumah atau rekan
Berdasarkan pemaparan diatas,
bisnis, tetapi juga lingkungan kerja.
pegawai tersebut mendapatkan poin
Kerjasama sangat dibutuhkan karena
83,20 (baik) dan dapat disimpulkan
semakin
sebuah
bahwa pengisian PKP di Dinas
organisasi maka semakin mudah pula
Pendidikan telah berjalan dengan
mencapai tujuan yang dicita-citakan.
optimal.
kuat
pondasi
dalam instansi pemerintahan, apalagi
Pengisian dan penghitungan SKP
berada dalam SKPD yang sama
dan PKP di Kantor Kecamatan
kerjasama sangat diperlukan untuk
Nanggulan
mewujudkan visi dan menjalankan
Tabel 1.3
misi dengan selaras dan seimbang. Selain itu kerjasama yang baik juga
SKP staff seksi Dikbudpora
akan menghasilkan hubungan yang
Kecamatan Nanggulan
baik antar sesame rekan kerja. Data sebelumnya pegawai
menunjukkan tersebut
baik
bahwa dalam
melakukan kerjasama dengan adanya pembuktian nilai 83,00. 8
Penilaian
SKP
mulai
dijalankan pada tahun 2014 sebagai pengganti DP3. Sedangkan untuk pegawai yang nilai SKP nya kurang baik
maka
punishment
akan
diberikan
atau hukuman. Selain
itu, SKP dilakukan dengan cara para pegawai
menghitung
sendiri
berdasarkan kinerja mereka selama 1 tahun dan apabila terdapat kendala dalam menghitung SKP maka akan dibantu oleh sub bagian umum yang juga
mengurusi
kepegawaian, dalam
apabila
menghitung
berkonsultasi
tentang kesulitan
SKP
tentang
tata
dapat cara
penghitungan SKP. Berdasarkan data yang peneliti peroleh penghitungan SKP
di
Kantor
Kecamatan
Nanggulan pada tahun 2015 belum optimal,
mengingat
implementasi
penghitungan SKP dan PKP baru berjalan sejak 2014 yang berarti pada tahun 2015 adalah penghitungan SKP dan PKP yang kedua kalinya. Dari data yang ada, SKP dan PKP di Kantor kecamatan Nanggulan hanya berisi data tupoksi dari masingSumber : Kantor Kecamatan
masing jabatan dan target selama
Nanggulan 2015
satu tahun saja, sedangkan untuk data realisasi belum ada. 9
Untuk Penghitungan PKP di
Daftar Pustaka
Kantor Kecamatan Nanggulan tidak Alim,
Muhammad Nur (2013). Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pada Bidang Tenaga Kerja). Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. Marpaung, Marudut. Pengaruh Kepemimpinan Dan Team Work Terhadap Kinerja Karyawan Di Koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta. Jakarta: STIE Dharma Bumiputra, 1(2), 33-40. Di akses dari tanggal 21 Januari 2017 jam 23.00 WIB
terdapat data. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pengisian PKP belum
optimal.
Seharusnya
penghitungan
SKP
dan
dilaksanakan
bersamaan
PKP karena
keduanya adalah hal yang berkaitan sehubung
dengan
penilaian
PK-PNS
penghitungan adalah
60%
(persen) SKP ditambah 40% (persen) PKP. Faktor yang mempengaruhi perbedaan Evaluasi Kinerja Sumber Daya
Manusia
antara
Pribadi, Gentur Wiku dan Kismartini. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Semarang: Universitas Diponegoro. Di akses dari tanggal 7 Oktober 2016 Jam 13.00 WIB Prihantoro, Agung (2012). Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen: Studi Kasus Madrasah di Lingkungan Yayasan Salafiyah, Kajen, Margoyoso, Pati. Vallue Added, 8(2), 7898. Di akses dari tanggal 27 September 2016 jam 20.00 WIB
Dinas
Pendidikan dan Kantor Kecamatan Kulon Progo pada Tahun 2015 adalah
kurangnya
sosialisasi
mengenai tata cara pengisian SKP dan PKP. Sehingga sampai pada tahun 2015 pengisian SKP hanya terdapat data target, sedangkan untuk realisasi dan pengisian PKP belum terdapat data. Selain itu tidak semua pegawai mengerti cara mengisi SKP dan PKP karena dalam pengisiannya pegawai terkadang berkonsultasi dan dibantu oleh bagian umum. Faktor sosialisasi ini menjadi satu-satunya
Wibowo, Udik Budi (2011). Teori Kepemimpinan. Yogyakarta: Universitas Negeri
faktor yang sangat berpengaruh.
10
Yogyakarta. Di akses tanggal 12 Mei 2017 Jam 21.02 WIB Nurhada dkk (2014). Analisis Pelaksanaan Program Rekrutmen, Seleksi, Penempatan Kerja, Dan Pelatihan Karyawan Studi pada Karyawan Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah. Jurnal Administrasi Bisnis, 9(1), 1-9. Di akses dari tanggal 7 Oktober 2016 Jam 13.00 WIB
11
