PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa langkah kebijakan menjaga stabilitas dan ketahanan pangan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara makro, dikarenakan tingkat inflasi suatu daerah terkait erat dengan stabilitas harga terutama harga bahan pokok pangan; b. bahwa permasalahan utama terkait dengan pengelolaan informasi harga pangan di Kota Medan adalah belum adanya sinergi antar instansi dalam pengelolaan informasi harga dalam waktu yang cepat dan tepat, selain informasi harga bahan pangan yang tersedia pada umumnya masih sulit diakses oleh masyarakat dan belum dapat dijadikan referensi bagi pelaku usaha, maka dipandang perlu mengatur susunan suatu sistem pelayanan pusat informasi harga pangan dan ketersediaan bahan pokok strategis dalam satu peraturan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar
Negara
2
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 522/MPP/Kep/11/1998 tentang Pembakuan Format Laporan Harga Harian Bahan Pokok Pangan Dan Mekanisme Penyampaian Laporan Harian Bahan Pokok Pangan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
4
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN DAN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK STRATEGIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Perdaganagan Republik Indonesia. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 3. Daerah adalah Kota Medan. 4. Walikota adalah Walikota Medan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan. 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga teknis daerah, dan lembaga lain. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Medan meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah, dan kecamatan. 10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan.
5
11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan. 12. Badan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat BKP adalah Badan Ketahanan Pangan Kota Medan. 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. 14. Dinas Pertanian dan Kelautan adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. 15. Perusahaan Daerah Pasar, yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. 16. Bagian Adminitrasi Perekonomian adalah Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan.
Bagian
Adminitrasi
17. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan. 18. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 19. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah. 20. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 21. Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan informasi harga pangan yang simetris, berkualitas keterkinian, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan serta data ketersediaan bahan pokok pangan yang berasal merata dari seluruh wilayah dan mudah diakses oleh masyarakat. 22. Bahan Pokok Strategis adalah kelompok komoditas dengan tingkat konsumsi yang tinggi serta memiliki andil besar terhadap inflasi.
6
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin kesinambungan dan kualitas pelayanan informasi harga pangan strategis secara real time setiap harinya yang berhak diperoleh warga. BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS Pasal 3 Penyelenggaraan sistem pelayanan pusat informasi harga pangan strategis meliputi 3 (tiga) sub sistem yaitu: a. metoda; b. sumber daya manusia (SDM); dan c. pendanaan. Bagian Kesatu Metoda Pasal 4 Metoda penyelenggaraan sistem pelayanan pusat informasi harga pangan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari: a. input data; b. pengolahan dan analisa data; c. pengiriman data; dan d. penyebarluasan data/informasi pasar. Paragraf 1 Metode Input Data Pasal 5 (1) Metode input data sebagaimana dimaksud berupa data Informasi Harga 38 (tiga puluh bahan pokok pangan strategis dari 20 (dua yang menjadi lokasi monitoring di daerah, dalam Lampiran yang merupakan bagian Peraturan Walikota ini.
dalam Pasal 4 huruf a delapan) item komoditas puluh) pasar tradisional sebagaimana tercantum tidak terpisahkan dari
7
(2) Input data dilaksanakan oleh petugas melalui penggunaan akses Short Message System (SMS) paling lambat diinput pukul 08.00 Wib setiap hari. (3) Input data harga oleh petugas selanjutnya masuk ke dalam server pusat informasi harga pangan dan ketersediaan bahan pokok strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Paragraf 2 Metode Pengolahan Dan Analisa Data Pasal 6 (1) Metode Pengolahan Dan Analisa Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui jaringan SMS Gate Way paling lama diterima pada pukul 08.00 Wib setiap hari. (2) Data yang masuk selanjutnya oleh system server dan dianalisa oleh petugas dari vendor selama 15 (lima belas) menit untuk proses analisa dan konfirmasi ulang kepada petugas apabila terjadi human error dalam proses input data. Paragraf 3 Metode Pengiriman Data Pasal 7 (1) Metode Pengiriman Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan pada beberapa media elektronik yaitu layar videotron, layanan SMS Gate Way yang dapat diakses gratis oleh masyarakat serta website://www.hargabahanpokok-medan.info. (2) Media elektronik yang menggunakan layar videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada 6 (enam) titik lokasi, yaitu: a. taman Segitiga Sakti Lubis di Kecamatan Medan Amplas; b. kantor PD Pasar, Jalan Sutomo Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota; c. jalan H.M. Yamin, S.H. (pelataran parkir Aksara Plaza) di Kecamatan Medan Tembung; d. Pasar Kampung Lalang di Kecamatan Medan Sunggal; e. dinding Pasar Petisah di Kecamatan Medan Petisah; dan f. jalan K.L. Yos Sudarso (simpang masuk menuju Pasar Palapa) di Kecamatan Medan Barat.
8
Paragraf 4 Metode Penyebarluasan Data/Informasi Pasar Pasal 8 Metode Penyebarluasan Data/Informasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan setiap hari. Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Pasal 9 SDM dalam penyelenggaraan pelayanan pusat informasi harga pangan dan ketersediaan bahan pokok strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah Kegiatan; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Koordinator Penataan Sistem Kelembagaan dan Perkembangan Kapasitas Kelembagaan; c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Penanggung Jawab Kegiatan; d. Kepala BKP selaku Koordinator Pelaporan Penangangan Kerawanan Bahan Pangan Pokok serta bertanggung jawab atas pelaksanaan jadwal reguler oleh 2 (dua) orang petugas input data dari instansinya; e. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan selaku Koordinator Pelaporan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis secara rutin minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun serta bertanggung jawab atas pelaksanaan jadwal reguler oleh 2 (dua) orang petugas input data dari instansinya; f. Direktur Utama PD Pasar selaku Koordinator Penanggung Jawab atas pelaksanaan Pelaporan rutin oleh petugas pasar dari 8 (delapan) lokasi pasar terkait pada hari Sabtu, Minggu, Libur Hari Besar Nasional, dan Libur Cuti Bersama; g. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagai koordinator Administrasi Pelaporan Rangkuman Hasil Monitoring Informasi Harga secara berkala mingguan maupun bulanan; h. Kepala Bagian Hukum sebagai Koordinator Pengembangan Kerjasama serta Kajian Hukum dalam penyelenggaraan kegiatan; i. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindutrian dan Perdagangan sebagai Koordinator 12 (dua belas) orang Petugas Monitoring Pasar dari Dinasnya serta bertanggung jawab atas kinerja pelaporan data secara up date pada hari kerja oleh administrator; j. Camat pada wilayah kerjanya terdapat konstruksi Layar Videotron sebagai kelengkapan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan pemeliharaan aset Pemerintah Daerah; dan k. petugas monitoring lapangan.
9
Bagian Ketiga Pendanaan Pasal 10 Pendanaan dalam penyelenggaraan pelayanan pusat informasi harga pangan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk pencapaian kinerja/target, pelaksanaan operasional monitoring input data, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. BAB IV TATA LAKSANA PROSES INPUT DATA OLEH PETUGAS MONITORING LAPANGAN Pasal 11 (1) Setiap hari kerja pelaksanaan tugas monitoring harga 38 (tiga puluh delapan) komoditas bahan pagan pokok dilaksanakan secara rutin oleh petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kelautan, serta BKP, dan melaksanakan input data paling lama pada pukul 08.15 Wib dengan jadwal reguler sebagai berikut: a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan monitoring setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali libur Hari Besar Nasional atau Libur Bersama, 6 (enam) orang petugas setiap harinya sesuai dengan jadwal reguler Pasar Tradisional yang dikunjungi. b. Dinas Pertanian dan Kelautan melaksanakan monitoring setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat, kecuali libur Hari Besar Nasional atau libur Cuti Bersama, 2 (dua) orang petugas untuk 2 (dua) Pasar Tradisional setiap hari monitoring. c. BKP melaksanakan monitoring setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, kecuali libur Hari Besar Nasional atau libur Cuti Bersama, 2 (dua) orang petugas untuk 2 (dua) Pasar Tradisional setiap hari monitoring. d. PD Pasar berkewajiban melaksanakan monitoring dan input harga oleh petugasnya paling lama pukul 08.00 Wib yang ditetapkan oleh Direktur PD Pasar setiap hari Sabtu dan hari Minggu serta libur Hari Besar Nasional maupun libur Cuti Bersama.
10
(2) Pelaksana monitoring dan Input Data pada hari Sabtu dan hari Minggu serta Hari Besar Nasional maupun Libur Bersama, sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh petugas dari 8 (delapan) PD Pasar. (3) Adapun petugas dari 8 (delapan) PD Pasar, sebagai berikut: a. petugas PD Pasar - Pasar Petisah; b. petugas PD Pasar - Pasar Jalan Jawa-Belawan; c. petugas PD Pasar - Pasar Sei Sikambing; d. petugas PD Pasar - Pasar Aksara; e. petugas PD Pasar - Pasar Halat; f. petugas PD Pasar - Pasar Kampung Lalang; g. petugas PD Pasar - Pasar Helvetia; dan h. petugas PD Pasar - Pusat Pasar; (4) Pelaksana monitoring dan Input Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab pelaksanaannya oleh Direktur Utama PD Pasar. BAB V PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN Pasal 12 (1) Walikota melaksanakan pengorganisasian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan pusat informasi harga pangan dan ketersediaan bahan pokok strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh SKPD dengan koordinasi secara teknis oleh Sekretaris Daerah. (2) Ketentuan yang mengatur operasional pengorganisasian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Perkonomian dan Pembangunan dan Bagian Administrasi Perekonomian. (3) Ketentuan yang mengatur yuridis dan direktif pengorganisasian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Perkonomian dan Pembangunan dan Bagian Hukum. BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 13 (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat secara optimal dan berkesinambungan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat SKPD yang ditunjuk. (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Walikota melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan secara teknis petugas operasional monitoring dan input data. (4) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian wajib menyampaikan rangkuman laporan tertulis mingguan dan bulanan atas hasil monitoring Informasi Harga kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (5) Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan ke Gubernur dan Menteri. BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 14 (1) Tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan: a. untuk pengembangan kapasitas organisasi dan SDM dalam mendukung kebijakan daerah; b. meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi harga pangan strategis, dalam rangka menyediakan informasi yang akurat dan realtime; dan c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi oraganisasi (capacity building), sehingga koordinasi secara horizontal maupun vertikal yang lebih baik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mendiseminasikan informasi harga pangan strategis dengan akurat dan baik. (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan usulan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan persetujuan Walikota. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Ketentuan yang mengatur tentang peningkatan kapasitas dilakukan melalui pengembangan akses kerjasama dengan stakeholder terkait Pemerintah Daerah dalam penanganan Inflasi Daerah dan/atau untuk kepentingan perumusan dan penyusunan RPJMD dengan Bappeda.
12
(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penanganan Inflasi Daerah dan/atau bantuan lainnya. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 2 Januari 2014 Plt. WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S Diundangkan di Medan pada tanggal 2 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 2.
13
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 22 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS. A. LOKASI MONITORING PASAR TRADISIONAL. NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
NAMA 2 PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR PASAR
PETISAH BAKTI SEI SIKAMBING JAWA BELAWAN SIMPANG LIMUN PUSAT PASAR TITI KUNING PALAPA PULO BRAYAN TANJUNG REJO SUKARAMAI HALAT KAMPUNG BARU V MARELAN HELVETIA PADANG BULAN AKSARA PERINGGAN SENTOSA BARU PENDIDIKAN KAMPUNG LALANG
B. DATA INFORMASI HARGA KOMODITAS BAHAN POKOK PANGAN STRATEGIS. NO. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
PRODUK 2 Beras Ramos Beras KKB Beras Arias Beras Jongkir IR 64 Gula Pasir Luar Negeri Gula Pasir Dalam Negeri Minyak Goreng Putih Minyak Goreng Kuning Daging Sapi Murni Daging Ayam Boiler
SATUAN 3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
14
NO. 1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
PRODUK 2 Daging Ayam Kampung Telur Ayam Boiler Telur Ayam Kampung Ikan Tongkol Ikan Gembung Ikan Dencis Ikan Mas Susu SKM Bendera Susu SKM Indomilk Susu Bubuk Bendera Susu Bubuk Indomilk Susu Bubuk Dancow Mentega Jagung Pipilan Kering Jagung Giling Garam Berjodium Kacang Kedelai Cabai Rawit Cabai Merah Cabai Hijau Bawang Merah Bawang Putih Kacang Hijau Kacang Tanah Tomat Ubi Kayu Ubi Jalar Tepung Terigu
SATUAN 3 Kg Butir Butir Kg Kg Kg Kg Kotak Kotak Kotak Kotak Kotak Kg Kg Kg Bungkus Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Plt. WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S
