1
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN DAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang
: a. bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dianggap terlalu tinggi, sehingga dapat mengakibatkan banyak aset tetap yang tidak tercatat dalam neraca; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 8 darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2
3.
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
4
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
5
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN DAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusutan Dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut: Pasal 8 (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikecualikan terhadap meja dan kursi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). b. Pengeluaran untuk kontruksi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang sama dengan dan/atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) c. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku perpustakaan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan/bacaan yang sama atau kurang dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
6
(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila aset dimaksud berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. biaya perolehan dapat diukur dengan handal; c. diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan; d. tidak mudah rusak dan berubah Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan, pada tanggal 4 April 2014 Plt.WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S Diundangkan di Medan pada tanggal 4 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
SYAIFUL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004 BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 20
