1
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk terwujudnya rencana tata ruang kota sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8) dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sampai dengan 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12), maka diperlukan perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan; Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN.
. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengukuran dan Pemetaan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengukuran, pemetaan, pengembangan data dan sistem;
4
c. pelaksanaan pengendalian rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan teknis penataan ruang dan bangunan melalui mekanisme advis plan; d. pelaksanaan penelitian terhadap lokasi permohonan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Reklame agar sesuai dengan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan teknis penataan ruang dan bangunan; e. perencanaan dan penelitian kelayakan site plan (tata letak) pada permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan permohonan Izin Reklame agar sesuai dengan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan teknis penataan ruang dan bangunan; f. perencanaan kebutuhan fasilitas sosial dan umum pada suatu kawasan atau lingkungan; g. penyusunan advis plan; h. penyusunan perencanaan penelitian/survey dalam rangka perumusan, penyusunan, evaluasi/revisi dan pengembangan rencana tata ruang kota, kawasan strategis, dan kebijaksanaan teknis penataan ruang kota dan bangunan yang telah ditetapkan; i. penyusunan, dan penyebarluasan ketentuan-ketentuan norma, standar, pedoman dan manual bagi pelaksanaan penataan ruang di daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang tata ruang; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.
Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian Rencana Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penelitian Rencana Tata Ruang; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penelitian rencana tata ruang; c. pelaksanaan penelitian/survey terhadap lokasi permohonan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Reklame yang meliputi peruntukan tanah, rencana jalan, garis sempadan bangunan, ketinggian bangunan, letak reklame, koefisien dasar bangunan (KDB) dan kebutuhan fasilitas parkir, serta ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang kota dan ketentuan lainnya; d. penyusunan plot setiap advis plan yang telah diproses pada peta kerja rencana tata ruang kota;
5
e. pemberian saran terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian kelayakan; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.
Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27 (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rencana Tata Letak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rencana Tata Letak; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rencana tata letak; c. perencanaan dan penggambaran site plan (tata letak) permohonan IMB dan permohonan izin Reklame maupun advis plan (Keterangan Rencana Peruntukan/KRP) sesuai dengan hasil penelitian Seksi Penelitian Rencana Ruang ataupun hasil evaluasi Seksi Evaluasi dan Pengembangan Rencana Tata Ruang; d. penghitungan retribusi terkait izin pemanfaatan ruang dan merencanakan kebutuhan fasilitas sosial dan umum pada suatu kawasan atau lingkungan; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.
Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Tata Bangunan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata bangunan; c. pelaksanaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Reklame; d. penelitian setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Reklame menyangkut desain dan konstruksi bangunan sesuai advis plan; e. pemberian bimbingan kepada masyarakat menyangkut disain arsitektur, fasilitas bangunan dan konstruksi bangunan;
6
f. pengawasan, memfasilitasi, dan membina upaya-upaya pelestarian dan konservasi bangunan, kawasan dan lingkungan kota serta memberikan usulan-usulan peningkatan pelestarian bangunan/kawasan; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang tata bangunan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.
Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 33 (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perancangan Bangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perancangan Bangunan; b. penyusunan bahan pedoman dan standar disain serta fasilitas dan prasarana bangunan/kelompok bangunan; c. pelaksanaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penerbitan izin Reklame sesuai dengan ketentuan; d. penelitian setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Reklame menyangkut desain arsitektur dan perhitungan retribusi; e. penelitian setiap permohonan Izin Reklame selain umbulumbul dan spanduk menyangkut desain arsitektur dan perhitungan Pajak Reklame; f. pelaksanaan proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame selain umbul-umbul dan spanduk sesuai dengan ketentuan; g. pemberian bimbingan dan saran kepada masyarakat menyangkut desain arsitektur dan fasilitas bangunan/kelompok bangunan; h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6.
ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konstruksi Bangunan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Konstruksi Bangunan;
7
b. penyiapan dan penyusunan standar penilaian dan pemeriksaaan gambar konstruksi bangunan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; c. penelitian setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Reklame menyangkut konstruksi bangunan; d. pemberian bimbingan dan saran kepada masyarakat menyangkut konstruksi bangunan; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7.
ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengendalian Pemanfaatan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan, penyuluhan dan pengaduan; c. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan agar tidak menyimpang dari IMB dan atau tanpa IMB; d. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan reklame agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan; e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan/penertiban terhadap reklame yang menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau tanpa izin, dan bangunan yang menyimpang dan tanpa IMB; f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat yang berkenaan dengan kebijakan dibidang rencana tata ruang kota serta menggali dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota; g. penerimaan/proses pengaduan dan keberatan masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; h. pelaksanaan proses hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang menyimpang dari IMB dan/atau tanpa IMB serta reklame yang menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau tanpa izin dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk diajukan ke Pengadilan; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengendalian pemanfaatan ruang; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
8
8.
ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengawasan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata bangunan; c. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan agar tidak menyimpang dari IMB dan/atau tanpa IMB; d. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan reklame agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau tanpa izin; e. penelitian, menganalisa, dan mengevaluasi bangunan yang menyimpang dari SIMB dan/atau tanpa SIMB; f. penelitian, menganalisa, dan mengevaluasi bangunan reklame yang menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau tanpa izin; g. pembuatan laporan dan perintah pemberhentian secara tertulis tentang pelaksanaan pembangunan yang tidak memiliki SIMB dan yang menyimpang dari SIMB; h. pembuatan laporan dan perintah pemberhentian secara tertulis tentang pelaksanaan pembangunan reklame yang tidak memiliki izin dan yang menyimpang dari izin yang diberikan; i. penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan/penertiban terhadap bangunan yang menyimpang dan/atau tanpa IMB; j. penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan/penertiban terhadap bangunan reklame yang menyimpang dan/atau tanpa izin; k. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9.
ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45 (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengaduan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengaduan; c. penerimaan, penelitian dan proses pengaduan dan keberatan masyarakat dalam bidang bangunan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; d. pelaksanaan proses hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang menyimpang dari IMB dan/atau tanpa IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk diajukan ke pengadilan;
9
e. pelaksanaan proses hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan reklame yang menyimpang dari izin dan/atau tanpa izin yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk diajukan ke pengadilan; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. ditetapkan di Medan pada tanggal 1 April 2014 Plt.WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S diundangkan di Medan pada tanggal 1 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
SYAIFUL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004 BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 16
