1
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEBERSIHAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BANK SAMPAH PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN WALIKOTA MEDAN, Menimbang :
a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan di Kota Medan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kebersihan dan Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Medan yang ditetapkan dalam satu Peraturan Walikota.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah;
54 Di
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);
4
17. Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEBERSIHAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BANK SAMPAH PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN
. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kota Medan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan; Walikota adalah Walikota Medan; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan; Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Medan; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan; Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Medan; Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebersihan Kota Medan; 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Pelayanan Kebersihan dan UPT Bank Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Medan. 10. Petugas Operasional adalah personil yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada UPT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebersihan sebagai berikut : 1. UPT Pelayanan Kebersihan Medan I, meliputi Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Kota, dan Kecamatan Medan Area; 2. UPT Pelayanan Kebersihan Medan II, meliputi Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Maimun; 3. UPT Pelayanan Kebersihan Medan III, meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Petisah; 4. UPT Pelayanan Kebersihan Medan IV, meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Baru, dan Kecamatan Medan Selayang; 5. UPT Pelayanan Kebersihan Medan V, meliputi Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, dan Kecamatan Medan Tembung; 6. UPT Pelayanan Kebersihan Medan VI, meliputi Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Belawan; 7. UPT Bank Sampah. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas; (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Ketentuan tentang teknis operasional dan administratif UPT selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
6
Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI UPT PELAYANAN KEBERSIHAN Pasal 4 (1) UPT Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas bidang pelayanan kebersihan pada kecamatan yang menjadi wilayah kerja UPT. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Kebersihan mempunyai fungsi pelayanan kebersihan. Pasal 5 UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Camat dan Lurah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Bagian Ketiga TUGAS DAN FUNGSI UPT BANK SAMPAH Pasal 6 (1) UPT Bank Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang bidang Bank Sampah pada Dinas; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bank Sampah mempunyai fungsi pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Kebersihan dan UPT Bank Sampah masing-masing terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan d. Petugas Operasional. (2) Bagian Struktur Organisasi UPT Pelayanan Kebersihan dan UPT Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7
BAB IV ESELONISASI Pasal 8 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b. BAB V URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala UPT Pelayanan Kebersihan dan Kepala UPT Bank Sampah Pasal 9 (1) Uraian Tugas Kepala UPT Pelayanan Kebersihan adalah : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan UPT; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan Pelayanan Kebersihan di wilayah kerja UPT; c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan kebersihan mulai dari penyapuan, pewadahan, pengumpulan, pemilahan, penyisiran, pengangkutan dan pembuangan akhir sesuai lingkup tugasnya; d. penyiapan bahan dan membantu pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan sesuai lingkup tugasnya; e. membagi tugas, mengarahkan, menilai dan mengawasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Uraian Tugas Kepala UPT Bank Sampah adalah : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan UPT; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan UPT Bank Sampah; c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Bank Sampah meliputi penyuluhan, penerimaan dan pengolahan sampah yang bernilai ekonomis dan masih layak untuk di daur ulang, serta komposting sampah; d. membagi tugas, mengarahkan, menilai dan mengawasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Kebersihan dan Sub Bagian Tata Usaha UPT Bank Sampah Pasal 10 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Kebersihan dan Sub Bagian Tata Usaha UPT Bank Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan umum lainnya. Bagian Ketiga Jabatan Fungsional UPT Pelayanan Kebersihan dan Jabatan Fungsional UPT Bank Sampah Pasal 11 (1) Pada masing-masing UPT Pelayanan Kebersihan dan UPT Bank Sampah dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Pada setiap UPT diangkat Bendahara Pembantu. Bagian Keempat Petugas Operasional UPT Pelayanan Kebersihan dan Petugas Operasional UPT Bank Sampah Pasal 12 (1) Petugas Operasional pada UPT Pelayanan Kebersihan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Kecamatan dan Koordinator Kelurahan. (3) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap kecamatan ditugaskan 1(satu) orang yang bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinir pelaksanaan tugas Koordinator Kelurahan, kendaraan pengangkut sampah dan Non Pegawai Negeri Sipil.
9
(4) Koordinator Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap kelurahan ditugaskan 1(satu) orang yang bertugas dan bertanggungjawab bersama-sama dengan Koordinator Kecamatan mengkoordinir tugas Non Pegawai Negeri Sipil dan kendaraan pengangkut sampah. (5) Koordinator Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu dinas dalam hal pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan setiap harinya menyetorkan kepada Bendahara Pembantu UPT. (6) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat 1 terdiri dari Penyapu Jalan (Melati), Pengangkut Sampah (Bestari), Supir dan Kenek, yang formasinya disesuaikan dengan analisis beban kerja. (7) Pengadaan, penggajian, dan pengaturan kerja Non Pegawai Negeri Sipil mempedomani ketentuan yang berlaku. Pasal 13 (1) Petugas Operasional pada UPT Bank Sampah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengelolaan Bank Sampah yang jumlah personilnya disesuaikan dengan analisis beban kerja. (3) Formasi Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan analisis beban kerja. (4) Pengadaan, penggajian, dan pengaturan kerja Non Pegawai Negeri Sipil mempedomani ketentuan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Pengaturan kerja dan standar operasional prosedur serta harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang/Seksi pada dinas, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan Peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.
10
Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 1 April 2014 Plt. WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S Diundangkan di Medan pada tanggal 1 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA,
SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 14
