1
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk terwujudnya rencana penataan taman dan makam, penataan Lampu Penerangan Jalan Umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8), maka diperlukan perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan; Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perencanaan taman, kehutanan, makam, dan penerangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perencanaan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan taman, kehutanan, makam, dan penerangan; c. pengumpulan bahan dan data di bidang perencanaan taman, kehutanan, dan makam, dan perencanaan penerangan;
4
d. pelaksanaan penelitian dan perencanaan pembangunan taman, hutan kota, dan makam, serta penerangan ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota; e. penyusunan rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat rekreasi, penghijauan, hutan kota, pembibitan dan lapangan olah raga, tempat pemakaman umum ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang perencanaan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Seksi Perencanaan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup perencanaan dan pendataan reklame. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Reklame menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perencanaan Reklame; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan data reklame; c. penyiapan bahan pelaporan data reklame; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan taman, makam, dan lampu. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengawasan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup lampu pengawasan taman, makam, dan lampu; c. pengumpulan bahan dan data dibidang pengawasan taman dan makam, dan penerangan; d. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan taman dan makam, dan penerangan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengawasan;
5
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Seksi Pengawasan Reklame melaksanakan sebagian tugas pengawasan reklame.
mempunyai tugas pokok Bidang Pengawasan lingkup
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Reklame menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan bahan dan data dibidang pengawasan reklame; b. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. ditetapkan di Medan pada tanggal 1 April 2014 Plt. WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN.S diundangkan di Medan pada tanggal 1 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
SYAIFUL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004 BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 15
