Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang melimpahkan berkah, rahmat, taufik serta hidayah – NYA, sehingga penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman umum bagi penyelenggara tugas – tugas di bagian dan bidang – bidang pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun wanktu 5 ( lima ) tahun ( 2016 – 2021 ). Sebagai suatu instrument kebijakan daerah, perencanaan strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan Kota Blitar kedepan, karena akan memberikan arah / petunjuk sekaligus sebagai alat pengukur / standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, Rencana Strategis ( RENSTRA ) merupakan acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh Program Dan Kegiatan pada masing – masing bagian dan bidang – bidang pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. Demikian, semoga Rencana Strategis ( RENSTRA ) tahun 2016 – 2021 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat bermamfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
Hal i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 4.2 Strategi Dan Kebijakan BPKAD
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN 5.1 Rencana Program 5.2 Rencana Kegiatan 5.3 Indikator Kinerja hal 5.4 Kelompok Sasaran
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP ii
DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Golongan Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Eselon Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan Tabel 2.4 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tabel 2.5 Data Aset OPD Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Peleyanan OPD Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD Tabel 5.1 Rencana Program, Kinerja,
Kelompok
Kegiatan, Sasaran,
Indikator Pendanaan
Indikatif OPD Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyerahan membawa
sebagian
konsekuensi
kewenangan
kepada
daerah
oleh
pemerintah
untuk
pusat
merencanakan,
melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan daerah serta bertujuan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan
potensi
Sumber
Daya.
Dalam
mencapai
tujuan
pembangunan dimaksud harus dilakukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis ( RENSTRA ) Rencana Strategi (RENSTRA) merupakan instrument kebijakan Perencanaan Strategis, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, Renstra merupakan acuan awal dalam melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Berdasarkan pokok pikiran diatas, dalam rangka mensinkrokan berbagai perubahan peraturan perundang – undangan, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menyusun kembali dokumen perencanaan tahun 2016 – 2021 sebagai kelanjutan dokumen Rencana Strategis tahun 2011 – 2015. Sesuai dengan Strategi dan Kebijakan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dalam Tri Sakti Pembangunan , disebutkan antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar
Tahun 2016-2021 diuraikan
sebagai berikut : 1.
Agar pencapaian tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2016-2021, maka 1
keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah,
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan
Pengembangan
Perencanaan
Keuangan
Daerah,
Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah, Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2.
Secara spesifik dan oprasionalnya , Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang terkait dengan prioritas Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui tugas pokok dan fungsinya yakni melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah;
3.
Dalam Tataran Program, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berada dalam payung program dan kegiatan pokok : - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah,
kebijakan
Akuntansi
Rancangan
Kegiatan
Peraturan
Indikatifnya,
pemerintah Daerah
daerah,
tentang
(1)
Penyusunan
(2)
Penyusunan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, (3) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, (4) Pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan daerah, (5) Penyusunan laporan Keuangan Semesteran, (6) Pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD, (7) Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah; - Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Penatausahaan Keuangan Daerah, kegiatan Indikatifnya, (1) Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah, (2) Penataan dan penatausahaan gaji daerah, (3) Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan daerah, (4) Rekonsiliasi Kas, (5) Evaluasi pengelolaan kas, (6) Peningkatan managemen investasi daerah;
2
- Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah, kegiatan indikatifnya, (1) Penyusunan rancangan Perda APBD, (2) Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD, (3) Penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD, (4) Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD, (5) Pengendalian anggaran, (6) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD, (7) Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kab/kota; - Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Aset
Daerah, kegiatan indikatifnya, (1) Penyusunan analisa standar belanja,
(2)
Perencanaan
kebutuhan
barang
daerah,
(3)
Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa, (4) Peningkatan manajemen aset barang daerah; - Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, kegiatan indikatifnya, (1) Pengendalian sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah, (2) Penetapan pajak, (3) Pendataan potensi subjek/objek pajak daerah, (4) Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah; - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, kegiatan indikatifnya, (1)
Penagihan
pajak
daerah,
(2)
Monitoring
dan
evaluasi
penerimaan dan tunggakan pajak daerah, (3) Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan
daerah,
(4)
Penyusunan regulasi PAD, (5) Fasilitasi penyelesaian keberatan pajak daerah, (6) Sosialisasi dan Pembinaan pajak daerah; - Program
Pelayanan
Perkantoran,
kegiatan
indikatifnya,
(1)
Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, (2) Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional, (3) Penyediaan ATK, (4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, (5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, (6) Penyediaan peralatan rumah tangga, (7)Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, (8) Penyediaan makanan dan minuman, (9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, (10) Penyelesaian kerugian daerah, (11) Penyediaan jasa administrasi keuangan, (12) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, (13) Pengadaan
peralatan
gedung
kantor,
(14)
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor, (15) Pemeliharaan rutin/berkala 3
kendaraan dinas/operasional, (16) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, (17) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan
keuangan
daerah,
kegiatan
indikatifnya,
(1)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
OPD,
(2)
Penyusunan
perencanaan
kegiatan
dan
anggaran; - Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah, kegiatan indikatifnya, (1) Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme, (2) Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional, (3) Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD. 1.2 Landasan Hukum Landasan Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007); e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; f. Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; k. Peraturan
Presiden
Nomor
29
Tahun
2014
tentang
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011; m. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan
tata
cara
penyusunan
,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031; q. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030; r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2005-2025; s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; t. Peraturan
Daerah
Kota
Blitar
Nomor
6
Tahun
2017
tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021; 5
u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kota Blitar; v. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD 2016 – 2021 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai landasan kelayakan dan kebijakan bagi segenap jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam menyusun program kerja dibidang masingmasing berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing bidang dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah untuk mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kota Blitar. 1.3.2 Tujuan Tujuan penulisan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD 2016 – 2021 ini untuk menjembatani perwujudan Visi dan Misi Daerah melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan sesuai kemampuan daya dukung dan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang dan yang akan datang oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mulai tahun 2016 sampai tahun 2021. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. 1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah,
fungsi
Renstra
Perangkat
Daerah
dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, 6
keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. 1.2
Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3
Maksud dan Tujuan Memuat
penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan
pokok
bahasan
dalam
penulisan
Renstra
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ), mengulas secara
ringkas
Sumber
Daya
yang
dimiliki
Perangkat
Daerah,
mengemukakan Capaian – capaian penting yang dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra
Perangkat
Daerah
priode
sebelumnya,
Mengemukakan Capaian Program Prioritas Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, Dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD Memuat tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi ( sampai Eselon III ). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat
penjelasan
ringkas
tentang
Sumber
Daya
yang
dimiliki
Perangkat Daerah, Sumber Daya Manusia, Aset/ Modal Dan Unit usaha. 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran/target
Renstra
Perangkat
Daerah
periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan Perangkat Daerah, dan / atau indikator lainnya.
7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat
Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahanan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS
yang
berimplikasi
sebagai
tantangan
dan
peluang
bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian
ini
mengemukakan
macam
pelayanan,
perkiraan
besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah Pada Penjelasan Subbab ini, terlebih dahulu dikemukakan Permasalahan– permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya, yang menguraikan situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternal Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pada Sub bab ini menelaah tantang visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukkan untuk memahami
arah
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan
selama
kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi Pada sub bab ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan – permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Propinsi
8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada sub bab ini mengemukakan apa saja faktor–faktor penghambat ataupun faktor–faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Pada subbab ini merupakan review kembali faktor – faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L 3. Sasaran
jangka
menengah
pada
Renstra
Perangkat
Daerah
Propinsi/Kota 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada sub bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah. 4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pada sub bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada Bab ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
9
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA RPJMD KOTA BLITAR Pada Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII. PENUTUP Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
10
BAB II GAMBARAN PELAYANANBADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR 2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BPKAD Berdasarkan
Peraturan
Walikota
Blitar
Nomor
75
Tahun
2016Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, sebagai Badan Pendapatan Keuangan dan Asetpemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
dengan
tugas;
Membantu
Walikota
melaksanakan
fungsi
penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BadanPengelola Keuangan dan Aset DaerahKota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan; 2. pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan; 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan; 5. pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota; 6. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan; 7. pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatusahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan, dan pelaksanaan tugas Badan; 8. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; 9. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik
(SPP),
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP),
dan
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan; 10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan; 11. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang keuangan; 12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
11
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan; 14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing – masing bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diuraikan sebagai berikut : Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Kearsipan, Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang,dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariatmempunyai tugas
menyelenggarakan
pelayanan
administrasi
perencanaan,
pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum,
rumah
tangga,
administrasi
kepegawaian,
kearsipan
dan
administrasi keuangan serta penatausahaan barang dilingkungan Badan, untuk melaksakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan; d. perumusan
dan pelaksanaan
kebijakan teknis dan penyusunan
program / kegiatan Sekretariat; e. pengkoordinasian
dan
penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA); g. pengkoordinasian
penyusunan
dan
pelaksanaan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); i. pengoordinasian
internal
dan
eksternal
serta
pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan; j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan; k. pengkoordinasian dan fasiltasi administrasi perjalanan dinas, tugastugas keprotokolan dan kehumasan;
12
l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan adminstrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; n. fasilitasi
pelaksanaan
pemeliharaan
barang
milik
daerah
yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi,tata laksana dan produk hukum lainnya; q. fasilitasi
pelaksanaan
verifikasi
Surat
Pertanggungjawaban
(SPJ)
keuangan; r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP); t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan
pengumpulan
pendapat
pelanggan
secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; v. fasilitasi
penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang keuangan daerah; x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan; z. penyelenggaraan
dan
pengkoordinasian
pelaksanaan
pelayanan
informasi dan publikasi; å. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan; ä. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
13
Sedangkan fungsi yang melekat pada Bidang adalah : 1. Bidang Pendataan dan Penetapan; 2. Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi; 3. Bidang Anggaran; 4. Bidang Perbendaharaan; 5. Bidang Akuntansi; 6. Bidang Aset Daerah. 1) Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Keuangan dan aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub bidang : Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub Bidang Penilaian dan Penetapan, dan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang pendataan dan Penetapan, adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah; b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak; c. Menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah; d. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah; e. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah; f. Pengelolaan data dan informasi pajak daerah; g. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 2) Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan PotensiBadan Pendapatan Keuangan dan aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub bidang : Sub Bidang Penagihan, Sub Bidang Penyelesaian Keberatan, dan Sub Bidang Pengembangan Potensi Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi, adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi memiliki fungsi: 14
a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan; b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah; c. Pelaksanaan penghapusan piutang pajak; d. Pelaksanaan
proses
pengajuan
keberatan
dan
pengurangan,
keringanan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding; e. Perumusan kebijakan pengembangan potensi pendapatan daerah; f. Perumusan dan sosialisasi rancangan regulasi pajak dan retribusi; g. Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi; h. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan
dalam
rangka
melaksanakan
peraturan
perundang-undangan; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 3) Bidang Anggaran Badan pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang : Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan tehnis dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di Bidang Anggaran ; untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. pengumpulan
dan
pengolahan
bahan
penyusunan
APBD
dan
Perubahan APBD; c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD; d. penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait APBD dan Perubahan APBD; e. penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan APBD; f. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; g. penyiapan data sebagai bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); h. pengendalian
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
APBD
dan
Perubahan APBD; i. pemberian pertimbangan teknis operasional atas permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD; 15
j. pelaksanaan
pengendalian
dan
pelaporan
pengelolaan
Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; k. penyiapan bahan informasi dan publikasi pengelolaan APBD; l. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang anggaran; m.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang anggran;
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya. 4) Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan dan Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas Merumuskan kebijakan tehnis dan penyelenggaraan program
dan/atau
kegiatan
Bidang
Perbendaharaan.
Untuk
menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Perbendaharaan; b. penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; c. pengkoordinasian
dan
penyelenggaraan
pelayanan
pelaksanaan
anggaran dan perbendaharaan umum; d. pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan realisasi pendapatan asli daerah
dari
unit
penghasil
dan
pendapatan
lainnya
serta
penyimpanan di bank; e. pelaksanaan
pembukuan
dan
administrasi
penerimaan
dan
pengeluaran daerah yang berupa kas dana yang setara kas; f.
pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
g. pengelolaan utang dan piutang daerah; h. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan enerimaan dan pengeluaran kas; i.
penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM);
j.
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
k. penyelesaian permohonan realisasi belanja; l.
penyusunan,
penataan,
pelaksanaan
penyelesaian
masalah,
perbendaharaan rutin maupun pembangunan; m. penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); 16
n. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan investasi daerah; o. pelaksanaan pengadministrasian kas daerah dan pengendalian siklus dana kas daerah yang diperlukan dalam pelaksnaan APBD; p. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; q. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk; r.
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
s. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perbendaharaan; t.
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.
5) Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu: Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Sub Bidang Akuntansi Belanja Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Bidang Akuntansi . Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana Bidang Akuntansi sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. Melaksanakan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
akuntansi
pendapatan dan belanja; d. Menghimpun dan mengklasifikasi serta mengolah laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah; e. Meneliti dan menganalisa laporan Akuntansi pendapatan dan belanja SKPD; f. Menyusun laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah; g. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang akuntansi; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya. 6) Bidang Aset Daerah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri 2(dua) Sub Bidang yaitu: Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan 17
dan
Pemanfaatan
Barang
dan
Sub
Bidang
Inventarisasi
dan
Penatausahaan Aset Daerah. Bidang Aset Daerah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
kebijakan
teknis
dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan bidang Aset Daerah dan melaksanakan Fungsi : a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja Badan; b. menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah; c. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; d. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah; e. penyelenggaraan
penyimpanan,
penyaluran,
perawatan
dan
pemeliharaan barang milik daerah; f. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah; g. penyusunan dan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset daerah; h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; i. pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah; j. pengumpulan
bahan
koordinasi,
pembinaan
dan
petunjuk
pelaksanaan di bidang pengelolaan aset daerah; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah; l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerjaBadan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Struktur Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahi : 18
1. Sub Bagian Program dan Kearsipan; 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang. c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi: 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; 2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, membawahi: 1. Sub Bidang Penagihan; 2. Sub. Bidang Penyelesaian Keberatan; 3. Sub Bidang Pengembangan Potensi. e. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Sub BidangPerencanaan Anggaran; 2. Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Anggaran. f. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan; 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi. g. Bidang Pembinaan Akuntansi, membawahi ; 1. Sub BidangAkuntansi Pendapatan; 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja. h. Bidang Aset Daerah, membawahi; 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang; 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah. i. Kelompok Jabatan Fungsional 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan PendapatanKeuangan dan Aset Daerah Kota Blitar memiliki sumber daya organisasi berupa Sumber Daya Manusia dan Aset/Modal yang cukup, dengan uraian Tabel 2.2.1 s/d Tabel 2.2.5sebagai berikut :
19
Tabel 2.2.1 Data Pegawai Menurut Golongan No 1. 2. 3. 4.
Golongan IV III II I
A 4 5 2 -
B 1 3 5 Jumlah
Jenis Golongan C 11 15 -
Jumlah D 8 7 -
E -
5 27 29 61
Tabel 2.2.2 Data Pegawai Menurut Jabatan No 1 2 3 4 5 6 7 8
Struktur Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Jabatan Fungsional Staf PNS PTT Tenaga Outsoursing PJP Jumlah
Jumlah 0 7 17 37 1 2 5 69
20
Tabel 2.2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan S-3 S-2 S-1 D3 D2 SLTA SLTP SD Jumlah
II -
Eselon III 4 3 7
Staf PNS IV 16 1 17
3 15 16 1 2 37
Staf Outsorsing 1 -
PTT
1 2
1
PJP
Jumlah 4 24 15 1 20 3 2 69
1 1 3
1
5
Tabel 2.2.4 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin No 1 2
Jenis Kelamin Laki – Laki Perempuan Jumlah
Jumlah 40 29 69
21
Tabel 2.2.5 Data Aset 1.
Gedung
No. 1. 2. 3.
Uraian Ruang Kantor BPKAD Lantai II Ruang Bidang Perbendaharaan dan Aset Lantai I Ruang Bidang Pendataan & Penetapan serta Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi 2. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Oprasional lainnya NO
JENIS KENDARAAN
Luas ( M ) 410 410 152
Keterangan Baik Baik Baik
MERK/TYPE KENDARAAN
TAHUN
NOMOR POLISI
WARNA
KONDISI ( B, KB, RB )
Toyota/G XW42 MT
PENGGUNA KENDARAAN NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8
Inova Avanza Avanza Grand Max Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
Toyota/1.5 G MT Toyota/1.3 G MT Daihatsu/MT YAMAHA/1KP AT Honda SUPRA FIT/NF100LD YAMAHA/1KP AT YAMAHA/1KP AT
2013 2014 2006 2014 2014 2007 2014 2014
AG 593 PP AG 612 PP AG 303 PP AG 619 PP AG3777PP AG2607PP AG3776PP AG3780PP
Hitam Metalik Biru Putih Hitam Hitam Hitam Hitam
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
WIDODO SAPTONO J,S.Sos.,M.AB BPKAD BPKAD BPKAD AFIAT PUJI HERLINAWATI, SE SANTY ERAWATI, SE.Ak DINDIN ALINURDIN,AP ERLIN FERIDA K, ST
9 10 11 12 13
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
YAMAHA/1KP AT YAMAHA/1KP AT Honda SUPRA FIT/NF100SL Honda SUPRA FIT/NF100SL Honda SUPRA FIT/NF100SL
2014 2014 2005 2005 2005
AG3779PP AG3778KP AG3433PP AG3436HD AG3312PP
Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam
Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
YANIK DWI WAHYUNINGSIH,SE HAYATUL HUSNA, SE SYAHBANA GUNAWAN DARUL EFENDI, SE
14 15
Sepeda Motor Sepeda Motor
Honda SUPRA FIT/NF100SL Honda SUPRA FIT/NF100LD
2004 2005
AG3311PP AG2972PP
Hitam Hitam
Kurang Baik Kurang Baik
ANDARI SUSANTI,A.Md TITIK INDARWATI,SE
16 17 18
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
Honda /NF100L Honda /NF125TD Honda/NF125TD
2005 2013 2013
AG3320PP AG3683PP AG3684PP
Hitam Hitam Hitam
Kurang Baik Baik Baik
AGUS S DONY PURWOKO, S.Si DIDIT RAHMAN H, S.Sos
19 20
Sepeda Motor Sepeda Motor
Honda SUPRA FIT/NF100SL Honda/C 100 ML
2005 2002
AG3313PP AG2491PP
Hitam Htam
Kurang Baik Baik
SUSAJI ENDRO
21 22 23
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
SUZUKI/FL125RCD YAMAHA/1 KP AT YAMAHA/1 KP AT
2011 2014 2014
AG3622PP AG3768PP AG3767PP
Hitam Hitam Hitam
Baik Baik Baik
SUMITRO EDDY RATNANTO JUYANTO
JABATAN
Plt.Kepala Dinas Operasional Dinas Operasional Dinas Operasional Lapangan Kasubag Program & Kearsipan Kasubid Akuntansi Pendapatan Kabid. Anggaran Kasubid Inventarisasi & Penatausahaan Aset Daerah Kasubbid.Keuangan &Program Kasubbid Akuntansi Belanja Kasubbid Penyelesaian Keberatan Staf Bid. Anggaran Kasubbid Pengendalian &Evaluasi Anggaran Staf Perbendaharaan Kasubbid Pengelolaan Kas & Investasi Pemda Staf Bid. Aset Kasubbid Perencanaan Anggaran Kasubbid Perencanaan, Keberatan & Pemanfaatan Barang Staf Sekretariat Staf Bidang Pendataan &21Penetapan Staf Bid. Aset Kasubid Penagihan Kabid Penagihan, Keberatan &
22
24
Sepeda Motor
HONDA/NF 100 L
2004
AG3228PP
Hitam
Baik
WAHYU APRIANTO
25
Sepeda Motor
SUZUKI/FK110SDK6
2007
AG2481PP
Hitam
Baik
DIKCY
26 27 28
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
SUZUKI/FK110SDK6 YAMAHA/1 KP AT HONDA/MCB 97 WIN
2009 2014 2002
AG3025PP AG3769PP AG2515PP
Hitam Hitam Hitam
Baik Baik Baik
YULIANTO SENTOT ANDI C
29
Sepeda Motor
HONDA/NF 100 L
2005
AG3437PP
Hitam
Baik
MARIYANI
30 31 32
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
YAMAHA/1 KP AT HONDA/C 100 ML HONDA/NF 125 TD
2014 2002 2013
AG3765PP AG2520PP AG3687PP
Hitam Hitam Hitam
Baik Baik Baik
MUNITA SANDRA, SE LUTFI SUJADI
33
Sepeda Motor
HONDA/NF 100 SL
2005
AG3444PP
Hitam
Baik
BENNY
34
Sepeda Motor
HONDA/NF 100 SL
2005
AG3435PP
Hitam
Baik
KADI M
35
Sepeda Motor
SUZUKI/FK110SDK6
2007
AG2480PP
Hitam
Baik
SANTOSO
36
Sepeda Motor
HONDA/MCB 97 WIN
2002
AG2517PP
Hitam
Baik
SUWITO
37
Sepeda Motor
HONDA/NF 100 SL
2005
AG3434PP
Hitam
Baik
SUPRIYONO
38 39 40 41 42 43 44
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Onthel Sepeda Bateray Sepeda Bateray
YAMAHA/1 KP AT Honda SUPRA FIT/NF100LD Honda SUPRA FIT Honda SUPRA FIT/NF100SL POLIGON Beatrik Beatrik
2014 2005 2005 2005 2014 2007 2007
AG3766PP AG3438PP AG3310PP AG3440PP -
Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam
Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Rusak Rusak
OKI MAHENDRA PUTRA,A.Md EMI APRIANI UMAHATUL MUSIMAH,A.Md DINDIN ALINURDIN,AP EMI APRIANI ANDARI SUSANTI D,A.Md
Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Aset Kasubid Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Kabid Pendataan & Penetapan Staf Sekretariat Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi Staf Bidang Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi BPKAD Staf Bid.Anggaran Staf Sekretariat Staf Perbendaharaan Kabid Anggaran Staf Sekretariat Staf Perbendaharaan
23
3.
Meubelair, Barang Elektronik dan lain –lain NO
I. a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 1 2 3 4 5 6 7 c. 1 2 3 4 5 6 7 d. 1 2 3 4 5 6 7 8
BAGIAN/ BIDANG PENGGUNA BARANG DAN JENIS BARANG SEKRETARIAT Kelompok Meja Meja Kerja Kepala Dinas/ Meja Biro Uk. Besar Meja Kerja Sekretaris/ Meja Biro Meja Kerja Kasubag / Meja ½ Biro Meja Kerja Staf Meja Komputer Meja Pelayanan Meja Panjang Meja Tamu Meja Kecil di ruang Kepala Dinas Kelompok Kursi Kursi Tamu Kursi Eselon Kursi Kayu duduk/sandaran spon warna coklat Kursi Kayu Kursi Merk Citos Kursi pimpinan rapat warna coklat Kursi Putar Hidrolis Kelompok Almari Lemari Arsip Panjang Lemari Arsip ruang Kepala Dinas Lemari 2 pintu Filing Kabinet Lemari kecil Brankas Lamari arsip Kelompok Komputer Komputer/Monitor Printer Pixma MP 145 Printer Canon Pixma IP 1980 Laptop/Note Book Komputer PC CPU Note Book Printer LX 310 Printer Scan Copy
TAHUN
JUMLAH
KONDISI BARANG ( B, KB, RB )
2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2007
1 unit 1 unit 4 unit 4 unit 2 unit 3 unit 6 unit 2 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2007 2007 2007 2006 08/09 2007 2014
2 set 2 unit 6 unit 2 unit 54 unit 4 unit 5 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2009 2009 2000 2008 1992 1980 2014
3 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 5 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
3 Paket 2 unit 3 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik BaIK
2009 2009 2009 2008/10 2014 2014 2014 2014
KETERANGAN
2 unit, pinjam pakai di ruang Loka Handrawina sekretariat derah Kota Blitar
24
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kamera Digital Canon Powershot Kelompok Elektronik dll AC Kulkas Televisi 29 “ Televisi 21 “ Televisi 12 “ Mesin Ketik Manual Mesin Kalkulator Alat pengharum ruangan Pesawat Telephon/Faximail Papan Informasi Papan Siklus Anggaran Papan Jadual dan tahapan pengelolaan keuangan Jam Dinding Gambar Presiden/Wkl Peta Kota Blitar Dispenser dan tempat Tempat Sampah Vas Bunga Hidup Tropi/Penghargaan Server
III.
BIDANG ASET
a. 1 2 3 4 b. 1 2 3 4
Kelompok Meja Meja Kerja Eselon III./b Meja Kerja Eselon IV / a Meja Kerja staf Meja Komputer Kelompok Kursi Kursi Kerja Eselon III/b Kursi Kerja Eselon IV/a Kursi Kerja Staf (Brader) Kursi putar hidrolik
c. 1 2 3
Kelompok Almari Lemari Arsip Filing Kabinet 3 laci Filing Kabinet 4 laci
2014
1 unit
Baik
2007 2007 2009 2007 2003 97/09 07/09 2008 2007 2005 2008 2010 2006 2009 2007 2006 2007 2008
Baik Baik Baik Baik Kurang Baik
2014
3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 5 unit 1 unit 5 unit 3 unit 1 unit 1 unit 4 unit 1 Paket 1 unit 1 paket 3 unit 3 unit 10 unit 1 unit
2014 2014 2014 2014
1 unit 2 unit 4 unit 4 unit
Baik Baik Baik Baik
2014 2014 2014 2014
1 unit 2 unit 5 unit 7 unit
Baik Baik Baik Baik
2014 2014 2014
4 buah 1 buah 3buah
Baik Baik Baik
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2 unit Pesawat Telephon Paralel
Baik
25
d. 1 2 3 4 1 2 IV. a. 1 2 3 4 5 b. 1 2 3 4 c. 1 2 3 4 d. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
Kelompok Komputer Komputer PC Komputer PC Lap Top Asus Laptop Thosiba Kelompok Elektronik dll Televisi Shap AC Panasonic BIDANG ANGGARAN Kelompok Meja Meja Kerja Eselon III./Meja Biro Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro Meja Kerja staf Meja Komputer Meja Panjang di ruang komputer Kelompok Kursi Kursi Putar / Kursi Kerja Eselon IIII Kursi Kayu, duduk & Sandaran Spon Kursi Merk Citos Warna Coklat Kursi putar ruang komputer/warna merah Kelompok Almari Lemari Arsip Panjang Lemari Kecil Filing Kabinet Filing Kabinet Plastik Kelompok Komputer Komputer/Monitor Printer Pixma MP 145 Printer Canon IP 1980 Laptop/Note Book Kelompok Elektronik dll AC Speedy/Pesawat Telephon Mesin Ketik Manual Mesin Kalkulator Brankas Radio tape
2014 2014
2014 2014
3 unit 1 unit 3 unit 1 unit
Baik Kurang Baik Baik Baik
1unit 2 unit
Baik Baik
1 unit 2 unit 4 unit 4 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik
1 unit 7 unit 7 unit 2 unit
2009 2008
Baik Baik Baik Baik
3 unit 1 unit 2 unit 2 unit
Baik Baik Baik Baik
3 Paket 1 unit 4 unit 9 unit
Baik Baik Baik Baik
2 unit 4 unit 3 unit 6 unit 2 unit 1unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
1 unit di ruang komputer 2 unit pesawat telepon paralel
26
V.
BIDANG AKUNTANSI
a. 1 2 3 4 5 6 b. 1 2 3 4 5 c. 1 2 3 d. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelompok Meja Meja Kerja Eselon III./Meja Biro Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro Meja Kerja staf Meja Komputer Meja Pelayanan Panjang Meja Pelayanan administrasi gaji Kelompok Kursi Kursi Kerja Eselon IIII Kursi Kerja Eselon IV Kursi Merk Citos Warna Coklat Kursi putar Spon warna biru Kursi Kayu duduk & sandaran spon Kelompok Almari Lemari Arsip Panjang Filing Kabinet Rak Buku besi Kelompok Komputer Komputer Printer Canon MP 145 Laptop/Note Book Printer Canon i 6500 Printer LQ 2180 Printer Canon IP 1800 Komputer Note Book Printer Canon IP 2770 dan Infus Mouse Kelompok Elektronik dll AC Mesin Ketik Manual Mesin Kalkulator Pesawat Telephon Paralel Jam dinding Alat Pengharum ruangan
1 2 3 4 5 6
2008 2008
1 unit 2 unit 9 unit 6 unit 2 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik
2008 2008
2005
1 unit 2 unit 11 unit 3 unit 12 unit
Baik Baik Baik Baik Baik
2008 2014
5 unit 3 unit 4 unit
Baik Baik Baik
2005 2009 2009 2014 2014 2014
7 Paket 1 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit
Baik Baik Baik Baik Bik Baik Baik Baik Baik
2009
2 unit 1 unit 6 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2009
2 unit untuk pelayanan administrasi gaji
27
2.3. Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Blitar Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah priode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan SKPD, dan / atau indikator lainnya, dengan uraian Tabel 2.2.6 s/d dan Tabel 2.2.8 sebagai berikut :
28
Tabel 2.2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
a Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya 5
Target Restra SKPD Tahun ke
2 erencanaan Pengembangan n Evaluasi Pendapatan Daerah m aplikasi pengelolaan sarana ajak daerah
3
4
13%
13%
2 aplikasi
2 aplikasi
51.300
51.300
si subjek/objek pajak daerah
51.300
51.300
evaluasi pendapatan daerah laan Pendapatan Daerah
12 kali 13%
12 kali 13%
48132 WP
48132 WP
96%
96%
12 dok
12 dok
1 dok 200 WP 5 keg 100%
1 dok 200 WP 5 keg 100%
5 rek
5 rek
20 unit
20 unit
54 jenis 34 jenis
54 jenis 34 jenis
40 paket
40 paket
60 paket
60 paket
daerah
evaluasi penerimaan dan k daerah ekstensifikasi sumber-sumber ah lasi pendapatan asli daerah saian keberatan pajak daerah mbinaan pajak daerah an Perkantoran komunikasi Sumber Daya Air dan
pemeliharaan dan perizinan /Operasional tulis kantor ng cetakan dan penggandaan ponen instalasi n bangunan kantor latan rumah tangga n bacaan dan peraturan angan anan dan Minuman rdinasi dan konsultasi ke luar
ugian daerah administrasi keuangan ngkapan Gedung Kantor atan kantor
Realisasi Capaian tahun ke
2017 6
3 jenis
3 jenis
2 paket
2 paket
175 kali
175 kali
7 dok 750 orang 0 0
7 dok 750 orang 0 0
2011 7
2012 8
2013 9
2014 10
2015 11
Rasio Capaian pada Tahun ke 2017 12 13%
0
0
0
0
-
0
0
0
0
1 keg
100%
0
0
0
0
100%
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
3.628 WP 3.628 WP 12 kali 3.628 WP 0
0
0
0
0
0
100%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 143 WP 3 KEC
0
0
0
0
0
100% 100% 100% 100% 100%
0
0
0
0
0
100%
23 jenis 36 jenis 6 jenis
23 jenis 36 jenis 6 jenis
23 jenis 36 jenis 6 jenis
37 jenis 26 jenis 6 jenis
37 jenis 26 jenis 6 jenis
100% 100% 100%
5 jenis 1080 eks
5 jenis 1080 eks
5 jenis 1080 eks
5 jenis 1080 eks
5 jenis 1080 eks
100% 100%
12 bulan 110 kali
12 bulan 110 kali
12 bulan 110 kali
12 bulan 115 kali
12 bulan 120 kali
100% 100%
1 th 12 bln 0 9 jenis
1 th 12 bln 0 9 jenis
1 th 12 bln 0 9 jenis
1 th 12 bln 0 9 jenis
1 th 12 bln 0 9 jenis
100% 100% 0 0
100% 100% 13% 100% 96%
29
in / berkala Gedung Kantor rutin / berkala Kendaraan al utin / berkala Perlengkapan
tin / berkala Peralatan Gedung
atan Kapasitas Perangkat Daerah ampilan dan Profesionalisme sertaan pada even daerah dan al nformasi program/kegiatan OPD atan pengembangan sistem an kinerja dan keuangan Daerah ran capaian kinerja dan Ikhtisar SKPD ncanaan Kegiatan dan Anggaran atan Dan Pengembangan ntansi Keuangan Daerah gujian serta pelaksanaan ran Keuangan SKPD ngkatan Dan Pengembangan angan Daerah ancangan Peraturan Daerah
cangan Peraturan KDH tentang D ancangan Peraturan Daerah an APBD cangan Peraturan Kepala Daerah aran perubahan APBD ggaran
usunan Rancangan Regulasi angan daerah kab/Kota
ngkatan Dan Pengembangan atausahaan Keuangan Daerah dan pemeliharaan Sistem olaan Keuangan Daerah (SIPKD) natausahaan Gaji Daerah erifikasi dan Penatausahaan h
laan kas nagemen investasi daerah
3 jenis
3 jenis
2 unit
2 unit
2 jenis
2 jenis
4 jenis
4 jenis
100% 70 orang
100% 70 orang
5 event
5 event
3 kali
3 kali
100%
100%
5 dok
5 dok
5 dok
5 dok
100%
100%
73 OPD
73 OPD
100%
100%
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
2 dok
2 dok
4 dok
4 dok
1 paket
1 paket
91%
91%
1 paket
1 paket
73 5KPD
73 5KPD
73 OPD
73 OPD
4 kali 73 OPD 4 kali
4 kali 73 OPD 4 kali
1 th 12 bulan
1 th 12 bulan
1 th 12 bulan
1 th 12 bulan
1 th 12 bulan
100% 100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
100% 100% 100%
0
0
0
0
0
100% 100%
4 buku
4 buku
4 buku
4 buku
4 buku
100%
0
0
0
0
0
100% 100%
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100% 100%
135 buku
135 buku
135 buku
135 buku
135 buku
135 buku
135 buku
135 buku
100 buku
100 buku
81 skpd 2 kali
81 skpd 2 kali
135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 100 buku 81 skpd 2 kali
135 buku
135 buku
100%
135 buku
135 buku
100%
135 buku
135 buku
100%
135 buku
135 buku
100%
100 buku
100 buku
100%
81 skpd 2 kali
81 skpd 2 kali
100%
91% 0
0
0
0
0
100%
73 skpd 100 %
73 skpd 100 %
73 skpd 100 %
73 skpd 100 %
73 skpd 100 %
100% 100%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100% 100% 100%
30
atan Dan Pengembangan ntansi Keuangan Daerah bijakan Akuntansi pemerintah
nsi
Penatausahaan
Keuangan
sistem aplikasi Akuntansi h atan Dan Pengembangan ntansi Keuangan Daerah ran Keuangan Semesteran ancangan Peraturan Daerah gungjawaban pelaksanaan APBD cangan Peraturan KDH tentang tanggungjawaban pelaksanaan
ngkatan Dan Pengembangan Daerah isa standar belanja utuhan Barang Daerah darisasi harga barang dan jasa najemen Aset barang daerah
100%
100%
1 dok
1 dok
73 OPD
73 OPD
1 paket
1 paket
100%
100%
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
91%
91%
1 dok 4 dok 2 dok 4 kali
1 dok 4 dok 2 dok 4 kali
100% 0
0
0
0
0
100%
0
0
0
0
0
100%
0
0
0
0
0
100% 100%
100 % 100 buku
100 % 100 buku
100 buku
100 buku
100 % 100 buku 100 buku
100 % 100 buku
100 % 100 buku
100% 100%
100 buku
100 buku
100%
91% 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100% 100% 100% 100%
31
Tabel 2.2.7 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 2011-2015
a Sesuai Tugas dan KPD
Targ et SPM 3
Target IKK
Target Indikato r 5 100%
Target Restra SKPD Tahun ke 2012 2013 2014
6 6000 surat
7 6500 surat
8 7000 surat
100%
5 rekening
6 rekening
Pemeliharaan dan ndaraan Dinas
100%
750 orang
yang tersedia
100%
ak dan penggandaan
rik/elektronik
Realisasi Capaian tahun ke 2012 2013 2014
2015
2011
10 8000 surat 6 rekening
11 6000 surat 5 rekening
12 6500 surat 6 rekeni ng
13 7000 surat
6 rekening
9 7500 surat 6 rekening
750 orang
750 orang
750 orang
750 orang
750 orang
750 orang
45 paket
50 paket
60 paket
65 paket
70 paket
45 paket
100%
7200/3750 0
7300/3800 0
7400/385 00
7500/3900 0
7600/3950 0
100%
6 jenis
6 jenis
6 jenis
6 jenis
alatan RT
100%
25 Paket
30 paket
35 paket
an
100%
2 an jasa transaksi lakukan jasa komunikasi,SDA bayar
yang
an mamin rapat &
4
2011
2015
14 7500 surat 6 rekening
15 8000 surat 6 rekeni ng
750 orang
750 orang
50 paket
60 paket
7200/3750 0
7300/3 8000
6 jenis
6 jenis
40 jenis
45 jenis
25 Paket
1080 eks
1080 eks
1080 eks
19
20
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
750 orang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
65 paket
70 paket
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
7400/3 8500
7500/390 00
7600/ 39500
100 %
100 %
6 jenis
6 jenis
6 jenis
100 % 100 %
100 %
6 jenis
100 % 100 %
100 %
100 %
30 paket
40 jenis
45 jenis 1080 eks 3 paket 160kal i 35 buku 100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
3 paket 155 kali 35 buku 100%
35 paket 1080 eks 3 paket 160 kali 35 buku 100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
16 jenis 85 %
16 jenis 85 %
16 jenis 85 %
100 % 100 % 100 % 85 % 100 %
100%
15 jenis 85 %
100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 100 % 100 %
100%
100 % 100 %
100%
100%
100%
100%
1080 eks
2 paket
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
2 paket
rakor
100%
150 kali
155 kali
160 kali
160kali
160kali
150 kali
ang dilaporkan
100%
35 buku
35 buku
35 buku
35 buku
35 buku
35 buku
ananya kenyamanan an ancaran tugas –tugas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15 jenis
16 jenis
16 jenis
16 jenis
14 jenis
nanya Pemeliharaan dung kantor n dinas/Operasional penggantian suku apatkan BBM secara
100%
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
100%
2 unit kendaraan
2 unit kendaraan
2 unit kendara an
2 unit kendaraa n
2 unit kendaraan
2 unit kendaraan
2 unit kendar aan
2 unit kendar aan
2 unit kendaraa n
2 unit kenda raan
katan kualitas/mutu an gedung kantor bahnya peningkatan peralatan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14 jenis
3 paket 160kali 35 buku 100%
17
100 %
100% 100% 85 % 100%
100%
18
2015
100 %
6 rekenin g
16
Rasio Capaian pada Tahun ke 2012 2013 2014
100 %
100%
100%
2011
100%
100%
100%
100%
85 %
85 %
100%
100%
32
yang trampil dan
100%
18 orang
23 orang
28 orang
33 orang
38 orang
10 orang
eperansertaan pada ari besar nasional ang dilaporkan
100%
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
100%
35 buku
35 buku
35 buku
35 buku
35 buku
35 buku
n standar belanja
100%
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
usunan kebijakan n Perda tentang APBD
100%
120 buku
120 buku
120 buku
120 buku
120 buku
120 buku
100%
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
n
n
Perwal Perda
n Perda han APBD
tentang tentang tentang
100% 100% 100%
157 buku` 157 buku` 150 buku`
157 buku 157 buku 150 buku`
2 kali
157 buku 157 buku
157 buku 157 buku
150 buku`
150 buku`
157 buku 157 buku 150 buku`
157 buku` 157 buku` 150 buku`
17 orang 4 even 35 buku 2 kali
20 orang 4 even
25 orang 4 even
30 orang 4 even
35 buku 2 kali
35 buku
35 buku 2 kali
120 buku 157 buku
120 buku 157 buku
120 buku 157 buku
120 buku 157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
100
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
100
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
100
2 kali
55,6 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 % 100 %
100%
100 % 100 %
100% 100% 100% 100%
%
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
100
n Perda tentang Pertanggungjawaban
100%
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
100
si Aset
100%
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
100
4 kali
0,78 %
%
150 buku`
4 kali
0,75%
%
100%
4 kali
71%
%
n Perda tentang an pelaksanaan
4 kali
74%
% % %
si Kas
100%
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
100
embangan sistem elolaan keuangan
100%
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
100
olaan gaji Aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
yaluran uan Parpol
100%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 % 100 %
%
bantuan
%
100%
100% 100% 100% 100 %
100%
33
Keuangan SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
naan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
nan jurnal Akuntansi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ek Operator APBD
100%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
1 paket 4 kali
1 paket
uangan SKPD
1 paket 4 kali
4 kali
4 kali
an
100%
6 buku
6 buku
6 buku
6 buku
6 buku
6 buku
6 buku
6 buku
6 buku
6 buku
100%
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
SKPD se kota Blitar
100%
750 orang
750 orang
750 orang
750 orang
750 orang
600 orang
650 orang
700 orang
700 orang
uhan lap. Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
asi lap. SPJ realisasi KPD Anggarabn Kinerja an peraturan yang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
150 buku
150 buku
pengendalian
pertimbangan
uangan 2016
100%
150 buku
150 buku
150 buku
150 buku
150 buku
150 buku
150 buku
100%
126 buku
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
700 orang
100 %
100 %
150 buku
100 % 100 % 100 %
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100%
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
34
asa ng
asa rik
a
Tabel 2.2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015 Anggaran pada tahun ke 1
2
3
Realisasi Anggaran pada Tahun ke 4
5
1
2
3
4
Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke 5
1
2
3
4
5
5 35.162.800
6 36.920.900
7 30.375.000
8 31.893.750
9 33.488.400
10 35.162.800
11 36.920.900
12 100 %
13 100 %
14 100 %
15 100 %
100 %
112.496.800
118.121.600
124.027.600
130.228.900
136.740.300
112.496.800
118.121.600
124.027.600
130.228.900
136.740.300
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5%
5%
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
-
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
81.341.300
85.408.300
73.779.000
77.467.950
81.341.300
85.408.300
215.089.700
70.265.800 176.955.000
185.802.750
195.092.800
lat ng
30.850.000
32.392.500
34.012.100
204.847.40 0 35.712.700
185.802.750
195.092.800
215.089.700
37.498.300
30.850.000
32.392.500
34.012.100
204.847.40 0 35.712.700
an
26.001.000
27.301.000
28.666.000
30.099.300
31.604.200
26.001.000
27.301.000
28.666.000
30.099.300
31.604.200
11.520.000
12.096.000
12.700.800
13.335.800
14.002.500
11.520.000
12.096.000
12.700.800
13.335.800
14.002.500
40.017.000
42.017.850
44.118.700
46.324.600
48.460.800
40.017.000
42.017.850
44.118.700
46.324.600
48.460.800
223.966.600
235.164.900
259.269.150
272.232.600
223.966.600
235.164.900
272.232.600
145.137.970
152.394.800
168.015.200
176.415.900
145.137.970
152.394.800
246.923.00 0 160.014.500
259.269.150
ng
246.923.00 0 160.014.500
168.015.200
176.415.900
ya an
70.060.900
73.563.900
77.242.000
81.104.100
85.159.300
70.060.900
73.563.900
77.242.000
81.104.100
85.159.300
265.000.000
278.250.00 0 101.192.300
292.162.500
306.770.60 0 111.564.500
265.000.00 0 96.373.700
278.250.00 0 101.192.300
292.162.500
306.770.60 0 111.564.500
ya an r
18 5%
4 33.488.400
77.467.950
an
Realisa si
3 31.893.750
73.779.000
min
Ang gara n 17 5%
2 30.375.000
70.265.800 176.955.000
an
Rata – rata Pertumbuhan
91.784.545
96.373.700
106.251.900
91.784.545
106.251.900
37.498.300
100 %
35
an ng ku an
72.262.800
75.875.900
79.669.700
836.531.500
878.358.00 0
an na ng
35.150.000
37.522.600
393.986.900
413.686.200
434.370.50 0
ya an
54.735.800
ng
-
asi en sar en
72.262.800
75.875.900
79.669.700
836.531.500
878.358.00 0
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 %
5 %
37.522.600
393.986.900
413.686.200
434.370.50 0
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 %
5 %
57.472.600
60.346.200
63.363.500
66.531.700
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 %
5 %
142.500.000
149.625.000
157.106.250
164.961.600
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
5 % 5 %
5 % 5 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
5 % 5 %
5 % 5 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
5 % 5 %
5 % 5 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
5 % 5 %
5 % 5 %
35.150.000
57.472.600
60.346.200
63.363.500
66.531.700
142.500.000
149.625.000
157.106.250
164.961.600
65.973.500
69.272.200
72.735.800
76.372.600
80.191.200
65.973.500
69.272.200
72.735.800
76.372.600
80.191.200
an
204.630.600
214.862.000
214.862.000
236.885.250
214.862.000
55.233.400
579.845.00 0
55.233.400
579.845.00 0
225.605.00 0 608.837.250
236.885.250
52.593.700
204.630.60 0 52.593.700
214.862.000
an nsi
225.605.00 0 608.837.250
da
247.741.600
260.128.700
273.135.000
286.791.750
301.131.400
247.741.600
260.128.700
273.135.000
286.791.750
301.131.400
en ng
166.910.900
175.256.400
184.019.200
193.220.000
202.881.000
166.910.900
175.256.400
184.019.200
193.220.000
202.881.000
da D en ng an
143.020.300
150.171.300
157.679.900
165.563.900
173.842.000
143.020.300
150.171.300
157.679.900
165.563.900
173.842.000
178.004.600
186.904.800
196.250.000
206.062.50 0
216.365.600
178.004.600
186.904.800
196.250.000
206.062.50 0
216.365.600
da
176.946.400
185.793.700
195.083.400
204.837.60 0
215.079.500
176.946.400
185.793.700
195.083.400
204.837.60 0
215.079.500
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 %
5 %
en ng
74.018.600
77.719.500
81.605.500
81.605.500
85.685.800
74.018.600
77.719.500
81.605.500
81.605.500
85.685.800
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 %
5 %
246.669.800
259.003.300
271.953.500
285.551.200
299.828.800
246.669.800
259.003.30 0
271.953.500
285.551.200
299.828.800
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 %
5 %
639.279.00 0
54.735.800 -
639.279.00 0
36
600.287.000
630.301.350
71.542.000
75.119.100
78.875.000
694.907.20 0 82.818.750
an asi an
50.900.000
53.445.000
56.117.250
58.923.100
61.869.300
50.900.000
53.445.000
56.117.250
58.923.100
61.869.300
aji
103.321.800
108.487.900
113.912.300
113.912.300
119.607.900
103.321.800
108.487.900
113.912.300
113.912.300
119.607.900
an
59.380.650
62.349.700
65.467.200
68.740.600
72.177.600
59.380.650
62.349.700
65.467.200
68.740.600
72.177.600
l ap.
31.256.650
32.819.500
34.460.500
36.183.500
37.992.700
31.256.650
32.819.500
34.460.500
36.183.500
37.992.700
en
65.585.190
68.864.500
72.307.700
75.923.000
79.719.200
65.585.190
68.864.500
72.307.700
75.923.000
79.719.200
an
34.952.550
36.700.200
38.535.200
40.462.000
42.485.100
34.952.550
36.700.200
38.535.200
40.462.000
42.485.100
an
279.967.500
293.965.900 126.921.400
340.302.30 0 139.930.900
293.965.900
120.877.500
324.097.40 0 139.930.900
279.967.500
an
308.664.20 0 133.267.500
120.877.500
126.921.400
308.664.20 0 133.267.500
324.097.40 0 139.930.900
340.302.30 0 139.930.900
94.421.500
99.142.600
104.099.700
109.304.700
114.769.900
94.421.500
99.142.600
104.099.700
109.304.700
114.769.900
an an
62.504.800
65.630.000
68.911.500
72.357.000
75.974.850
62.504.800
65.630.000
68.911.500
72.357.000
75.974.850
PK ng
1.739.158.600
1.917.422.300
2.013.293.400
2.113.958.00 0
1.739.158.60 0
1.826.116.50 0
1.917.422.300
2.013.293.400
2.113.958.000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5%
5 %
ap.
52.805.550
55.445.800
58.218.000
61.128.900
64.185.300
52.805.550
55.445.800
58.218.000
61.128.900
64.185.300
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5%
5 %
ap. an
235.172.100
246.930.700
259.277.200 0
272.241.000
285.853.00 0
235.172.100
246.930.70 0
259.277.200 0
272.241.000
285.853.00 0
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5%
5 %
an
10.000.200
10.500.200
11.576.500
12.155.300
12.763.000
10.000.200
10.500.200
11.576.500
12.155.300
12.763.000
412.459.840
454.736.900
477.473.700
501.347.400
412.459.840
454.736.900
477.473.700
501.347.400
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
5%
en ng an
100 % 100 %
5 % 5 %
1.826.116.500
433.082.800
661.816.400
729.652.600
630.301.350
661.816.400
86.959.700
600.287.00 0 71.542.000
75.119.100
433.082.80 0
729.652.600
78.875.000
694.907.20 0 82.818.750
86.959.700
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
5%
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
5%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5%
5% 5%
5%
5% 5% 5% 5% 5% 5%
5%
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Dari hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Kota ( untuk propinsi) dan Renstra SKPD Propinsi ( untuk Kota ), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar pada lima tahun mendatang. 1. Tantangan a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L: 1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah b. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah: 1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa Perangkat Daerah; 2. Masih
rendahnya
kedisiplinan
dan
ketaatan
SKPD
dalam
informasi
dalam
pelaksanaan anggaran; 3. Belum
optimalnya
penguasaan
teknologi
pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah; 4. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan Aset Daerah. c. Faktor penghambat Implikasi RTRW: 1. Faktor keterbatasan anggaran; 2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM. d. Faktor penghambat Implikasi KLHS: 1. Latar belakang pendidikan aparatur ; 2. Kurangnya disiplin budayadan etos kerja aparatur. 2. Peluang a. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L: 1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan danpenatausahaan keuagan daerah. b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi: 1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah; 2. Penerapan
Teknologi
Informasi
dalam
sistem
pengelolaan
danpenatausahaan. 38
c. Faktor pendorong Implikasi RTRW: 1. Faktor
Perubahan
Regulasi
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah. d. Faktor pendorong Implikasi KLHS: 1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Koordinasi yang baik antar aparatur; 3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pelayanan – pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, dijelaskan sebagai berikut :
39
MACAM PELAYANAN, PERKIRAAN BESARAN KEBUTUHAN PELAYANAN DAN ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
No
Macam Pelayanan
1
Penatausahaan, Penyusunan dan Pengkoordinasian Pelaksanaan APBD serta Perubahan APBD. - Penyusunan SE ttg Pedoman Penyusunan APBD.
2
a. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD dan Penyiapan Raperda ttg APBD/P-APBD - Raperda APBD / P – APBD - Penetapan Raperda APBD/P- APBD - Penyusunan Raperwal APBD/P – APBD - Koordinator evaluasi Raperda dan Raperwal APBD/P- APBD ke Gubernur - Penetapan Perda APBD/PAPBD dan Perwal APBD/PAPBD - Pengiriman Perda dan Perwal APBD/PAPBD ke propinsi dan Pusat ( Mendagri & Menkeu)
Perkiraan
Arahan Lokasi
Besaran
Pengembangan
Kebutuhan
Pelayanan Yang
Pelayanan
Disediakan Pengembangan sofware berdasarkan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan Daerah untuk SKPD dan Pelaporan ke Pusat secara online.
Pengadaan sofware pelaporan ke pusat,yaitu sofware SIKD ( Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional )
b. Bimbingan pelaksanan anggaran berdasarkan regulasi untuk pencapaian indicator kinerja seluruh SKPD. c. Pemeliharaan dan Pengembangan SIP APBD dan Pelaporan Perda dan Perwal APBD
40
3
Jurnal Akuntansi penatausahaan Keuangan Daerah
4
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah: - Memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran
- Penyusunan Aplikasi Sistem perencanaan dan akuntansi keuangan Daerah berbasis TI -Pengembangan E-Pax
41
100
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pendapatan
Keuangan dan Aset mempengaruhinya
Daerah Kota Blitar beserta faktor – faktor yang
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
dengan
memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan; 2. Kurangnya
pemahaman
aparatur
dalam
memahami
peraturan
perundangan yang berlaku; 3. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah; 6. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa Perangkat Daerah; 7. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan Perangkat Daerah; 8. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah; 9. Perlunya produk hukum terbaru berkaitan dengan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pajak daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional Prosedur mengenai pajak daerah; 10.
Masih belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, di
sebabkan belum adanya Tim Pemeriksa Pajak Daerah; 11.
Masih terdapatnya piutang pajak baik yang masih dapat ditagih
maupun yang sudah kedaluarsa yang belum terselesaikan. Permasalahan
tersebut
terjadi
karena
faktor
–
faktor
yang
mempengaruhi antara lain : 1. Kurangnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan – pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan; 2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah; 3. Lemahnya
koordinasi
pengelolaan
barang
daerah
sebagai
bahan
penyusunan laporan keuangan daerah; 42
4. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam pelaksanaan anggaran; 5. Adanya moratorium pegawai; 6. Tidak
lengkapnya
berkas
pendukung
sebagai
syarat
administrasi
penghapusan piutang. 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih “ APBD pro rakyat “ merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang terpilih priode lima tahu kedepan. APBD pro rakyat bermakna, bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat
Kota
Blitar
harus
mampu
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, serta
semakin
kondusifnya
lingkungan
kehidupan
masyarakat.
Untuk
mencapai visi tersebut Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berorientasi pada salah satu Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yaitu Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah secara konsisten, artinya bahwa proses pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang meliputi perbaikan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dan komponen pembangunan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam semua proses pembanguan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan yang diiringi dengan
sentralisasi
sesuai
prinsip-prinsip
otonomi
daerah
menuju
terwujudnya good governance. Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya
dengan mengantisipasi dan menindak lanjuti factor-faktor yang menghambat serta memperhatikan serta mengaplikasikan semaksimal mungkin faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, antara lain : a. Faktor-faktor penghambat -
Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan;
-
Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan Perangkat Daerah; 43
-
Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
-
Belum terintegrasi pengelolaan aset.
b. Faktor-faktor pendorong -
Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 4 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Walikota
Kota Blitar dan
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar; -
Adanya Peraturan Perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
-
Tersedianya jumlah aparatur yang cukup serta suasana kerja yang kondusif;
-
Tersedianya anggaran yang cukup;
-
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup;
-
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan
dan Aset
Daerah Kota Blitar yang terkait dengan visi, misi serta program
Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, adalah melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah melalui program perencanaan pengembangan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, program pengelolaan pendapatan daerah, program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan
akuntansi
keuangan
daerah,
program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah, program peningkatan dan pengembangan perencanaan keuangan daerah, dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah. 3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 1. Telaah Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
455/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Keuangan Tahun 2015-2019: Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa,
tantangan
pembangunan
yang
dihadapi
dan
capaian
pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.” Adapun upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu: 44
1) Mewujudkan
keamanan
nasional
yang
mampu
menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber
daya
maritim,
dan
mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan
masyarakat
maju,
berkeseimbangan
,
dan
demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesiayang tinggi, maju, dan sejahtera; 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan
untuk
menunjukkan
prioritas
dalam
jalan
perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam
bidang
ekonomi,
dan
berkepribadian
dalam
kebudayaan
dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, adapun Nawa Cita tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membangun
tata
kelola
pemerintahan
yang
bersih,
efektif,
demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 45
Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementrian Keuangan adalah Nawa Cita nomor 7 (tujuh), yaitu “Mewujudkan
Kemandirian
Ekonomi
Domestik.”
Untuk
mencapai
agenda prioritas tersebut, upaya yang dapat ditempuh Kementrian Keuangan adalah melalui penguatan kapasitas fiskal negara. Sasaran yang ingin diwujudkan ekonomi adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal
melalui
peningkatan
mobilitas
penerimaan
negara
dan
peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi pengelolaan resiko pembiayaan utang. Sasaran tersebut dirinci sebagai berikut: 1) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 2) Peningkatan kualitas belanja melalui; a) Pengurangan
alokasi
anggaran
yang
tidak
tepat
sasaran
khususnya belanja subsidi energi melalui peningkatan harga BBM dalam
negeri
direncanakan
secara
langsung
diakhir
akan
menerapkan
tahun
subsidi
2014
tetap
dan (fixed
subsidy)sehinggga rasio subsidi energi turun 1,3 persen pada tahun 2015 menjadi 0,5 persen pada tahun 2019; b) Penghematan subsidi energi dialokasikan pada belanja modal sehingga alokasi belanja modal naik dari 2,4 persen PDB tahun 2015 menjadi 3,9 persen pada tahun 2019; c) Pengalokasian dana penghematan subsidi BBM serta pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagaan dalam bantuan sosial; d) Peningkatan dana desentralisasi dan keuangan daerah beserta kualitas pengelolaannya termasuk mulai dialokasikannya dana desa secara bertahap dimulai pada tahun 2015. 2. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya BPKAD Provinsi memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur mulai dari: a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja
Perubahan
dan
Anggaran
(RKA/RKPA),
Dokumen 46
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA); b. Pelaksanaan dan penatausahaan, antara lain penerbitan SPD, SP2D, pembayaran gaji dan tunjangan PNS; c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKAD selaku entitas akuntansi. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis SKPD, perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu memberikan guide line dan mengarahkan penyusunan program kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh OPD. Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur,
spesifik,
terjangkau
dan
rasional
untuk
dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mendasari sasaran ke 5 (lima) dari misi ke empat RPJMD yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” serta indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi
Jawa
Timur,
maka
sasaran
jangka
menengah
yang
dirumuskan, adalah: a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Jawa Timur; b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota seJawa Timur. Adapun beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BPKAD propinsi, antara lain : a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L: 1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L: 1. Undang-undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan penatausahaan keuagan daerah c. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra OPD Propinsi: 1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa OPD; 47
2. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan OPD dalam Pelaksanaan anggaran; 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. d. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra OPD Propinsi: 1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah; 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam sistem pengelolaan dan penatausahaan. 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Landasan hukum bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
adalah
Undang-undang
nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 yang memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS untuk memastikan prinsip
pembangunan
berkelanjutan
telah
menjadi
dasar
dan
terintegrasi dalam membangun suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur
kewajiban
penyusunan
KLHS
dalam
penyusunan
atau
evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya, Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
Nasional,
Provinsi,
dan
Kabupaten/Kota. Prosedur penyusunan KLHS dalam penyusunan RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah bagian dari sistem pemerintahan Kota Blitar yang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, aparatur yang ada dituntut untuk lebih profesional,
tertib,
sistematis,
transparan
dan
akuntabel
dalam
pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, sebab disamping tuntutan tersebut yang tidak bisa kita hindari adalah adanya perubahan kepemimpinan yang diikuti pula 48
dengan
perubahan
kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan,
diantaranya adalah kebijakan tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut dengan baik, segala sistem prosedur dan mekanisme tentang pengelolaan keuangan daerah harus disediakan dengan lengkap, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan
kondisi
tersebut,
aparatur
Badan
Pendapatan
Keuangan dan aset Daerah Kota Blitar harus siap dan mampu untuk melaksanakan
pengelolaan
keuangan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditunjau dari Implikasi RTRW dan KLHS, antara lain: a. Faktor penghambat Implikasi RTRW: 1. Faktor keterbatasan anggaran; 2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM. b. Faktor pendorong Implikasi RTRW: 1. Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Faktor penghambat Implikasi KLHS: 1. Latar Belakang Pendidikan aparatur; 2. Budaya/Etos kerja. d. Faktor pendorong Implikasi KLHS : 1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Koordinasi yang baik antar aparatur 3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur ( pimpinan dan bawahan ) 3.5
Penentuan Isu – Isu Strategis Dari faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar, maka
ditentukan isu stategis yaitu: 1. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dari sektor pajak; 2. Masih kurang optimalnya dalam pemberian layanan produk pajak daerah kepada Wajib Pajak; 3. Masih
adanya
ketidaksamaan
antara
Laporan
Belanja
dan
Pendapatan Perangkat Daerah dengan PPKD; 49
4. Kurang disiplinnya beberapa SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran secara tepat waktu; 5. Masih rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mematuhi jadwal pengajuan SPP dan SPM dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan; 6. Masih perlunya penyempurnaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah; 7. Masih rendahnya kedisiplinan pengelola keuangan SKPD dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu; 8. Masih rendahnya pengadminstrasian atas aset yang dikelola SKPD.
50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Keuangan dan aset Daerah a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi
dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yaitu : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah”
Indikator Tujuan : 1. Persenatse kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; 2. Persentase penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu; 3. Persentase tertib pengelolaan aset daerah. b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan, Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk mewujudkan tujuan
yang
hendak
dicapai
tersebut,
maka
Badan
Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan sasaran tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD; 2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Kesesuaian
pengelolaan
BMD
dengan
ketentuan
perundang-
undangan yang berlaku. 51
Indikator Sasaran 1. Persentase pendapatan pajak terhadap PAD; 2. Optimalisasi pelayanan pajak daerah; 3. Persentase perangkat daerah yang pengelolaan keuangannya tertib; 4. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar; 5. Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 90%; 6. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke BPK; 7. Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD ke Propinsi; 8. Persentase pemberdayaan aset. Secara sistematis hubungan dan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran, dapat diuraikan melalui Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :
52
Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 2016 NO 1
Tujuan Meningkatkan tata kelola birokrasi Akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah Daerah
Indikator Tujuan Penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu
Rumus Perhitungan -
Realisasi 2016 -
Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundangundangan
Indikator Sasaran Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu
Rumus Perhitungan Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu dibagi Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA kali 100%
Realisasi 2016 100%
Persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target
Jumlah SKPD yang penyerapan sesuai target dibagi jumlah SKPD keseluruhan kali 100% Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu dibagi jumlah SP2D yang diterbitkan kali 100% Jumlah SKPD yang penyerapan sesuai target dibagi Jumlah SKPD keseluruhan kali 100% Pemberian Opini Yang Diberikan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
100%
Jumlah SKPD yang mengimplementasikan
100%
Persentase penerbitan SP2D tepat waktu
Penyampaian keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
-
-
Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran
Persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target
Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah(WTP)
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
Persentase SKPD yang mengimplementasikan
100%
100%
WTP
53
akrual basic Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
Kesesuaian Pengelolaan barang milik daerah dengan ketentuan perundang-undangan
-
-
penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi
Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU Prosentase Pencatatan Aset Tetap
akrual basc dibagi jumlah SKPD se Kota Blitar Jumlah SKPD yang menyampaiakan laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah yang menyampaikan kali 100% Jumlah DPA SKPD yang sesuai RKBU dibagi Jumlah DPA seluruh SKPD Kali 100% Persentase nilai aset tetap yang telah tercatat dibagi jumlah nilai barang yang seharusnya tercatat kali seratus %
100%
90%
85%
54
Tabel 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 2017-2021 No (1)
Tujuan (2)
1
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator Tujuan (3)
Rumus Perhitungan (4)
Persenatase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan (kecuali Bantuan Keuangan/BK) dikalikan 100%
Persentase penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu
Jumlah dok. Keuangan yg tepat waktu dibagi jumlah dokumen keuangan yang harus disusun kali 100%
Target 2021 (5) 16
100%
Sasaran (6) Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundangundangan yang berlaku
Indikator Sasaran
Rumus Perhitungan 2017
2018
Target 2019
2020
2021
(7)
(8)
1.Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD
Pendapatan Pajak Daerah dibagi PAD kali 100%
19,75%
19,75%
19,85%
19,90%
20%
2.Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
SKM Pelayanan Pajak daerah
baik
baik
baik
baik
baik
1. Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya tertib
Jumlah Perangkat yang pengelolaan keuangannya tertib dibagi jumlah seluruh Perangkat daerah kali 100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar
Tanggal Penyampaian RAPBD dikurangi Tanggal SE Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA PD Jumlah PD yang realisasi di atas 90% : Jumlah PD kali 100 Persen
8 minggu
8 minggu
8 minggu
8 minggu
8 minggu
90%
90%
92%
93%
94%
Maksimal Tahun N
Maret
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
Maksimal Minggu ke 2 Bulan Juli Tahun N
Minggu ke 2 bulan juli
Minggu ke 2 bulan juli
Minggu ke 2 bulan juli
Minggu ke 2 bulan juli
Minggu ke 2 bulan juli
3. Persentase Perangkat Daerah Yang Penyerapan Anggarannya di atas 90% 4. Ketepatan waktu Penyampaian laporan keuangan ke BPK 5. Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD ke Propinsi
31
55
Persentase tertib pengelolaan aset daerah
Jumlah rincian total BMD di SIMBADA dibagi Data Aset Pada Neraca Keuangan kali 100%
100%
Kesesuaian pengelolaan BMD dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku
1.Persenatse pemberdayaan aset
Jumlah aset yang digunakan dibagi jumlah aset seluruhnya kali 100%
93%
94%
95%
96%
97%
56
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar a. Strategi Agar sasaran tersebut diatas dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkesinambungan tentu diperlukan adanya strategi. Yang selanjutnya dengan strategi tersebut dapat menjadi arah dalam penetapan program dan bentuk / jenis kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan OPD. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan 8 (delapan) pokok strategi, yaitu : 1. Mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah; 2. Meningkatkan
pelayanan
kepada
Wajib
Pajak
dalam
rangka
meningkatkan PAD dari sektor pajak; 3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada pengelola keuangan daerah secara intensif; 4. Menyusunan dokumen perencanaan Perda APBD & P-APBD Serta Perwal Penjabaran APBD & P-APBD kepada OPD yang tepat waktu; 5. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah
Kota
Blitar
agar
tertib
dan
patuh
terhadap
aturan
pengelolaan keuangan khususnya dalam pencairan; 6. Peningkatan sistem Aplikasi penatausahaan keuangan yang cepat dan tepat serta berintegrasi dan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan keuangan; 7. Mengintensifkan
koordinasi
dan
pendampingan
kepada
petugas
pengelola keuangan di OPD Pemerintah Kota Blitar; 8. Mewujudkan penatausahaan barang dan aset milik daerah secara tertib. b. Kebijakan Agar strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkesinambungan tentu diperlukan adanya kebijakan
yang
tegas, terarah dan terukur. Yang selanjutnya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi arah dalam penetapan program dan bentuk/jenis kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Adapun kebijakan tersebut diantaranya: 1. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah; 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 3. Peningkatan kualitas layanan publik secara terukur; 57
4. Pelaksanaan
rekonsiliasi
laporan
keuangan
SKPD
dalam
rangka
konsolidasi penyusunan laporan keuangan; 5. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan ketertiban dalam penyusunan APBD
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Anggaran sesuai
dengan dokumen APBD yang ditetapkan; 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis Teknologi Informasi; 8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan daerah di masing – masing SKPD; 9. Pelaksanaan
pembinaan
dan
pendampingan
kepada
petugas
pengelola/pengurus barang OPD. Secara sistematis hubungan dan keterkaitan antara Strategis dan kebijakan, dapat diuraikan melalui Tabel Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
58
TABEL 4.2.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatnya kontribusi pajak
Persentase Pendapatan Pajak
Mengoptimalkan potensi sumber- 1. Peningkatan
daerah terhadap PAD
Terhadap PAD
sumber Pendapatan Asli Daerah
prasarana
dari pajak daerah
peningkatan pendapatan pajak
sarana untuk
dan
menunjang
daerah; 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan
daerah. Optimalisasi Pelayanan Pajak Meningkatkan pelayanan kepada Peningkatan Daerah
Wajib
Pajak
dalam
rangka
kualitas
layanan
publik secara terukur
meningkatkan PAD dari sektor pajak Meningkatnya
Pengelolaan
Persentase Perangkat Daerah Meningkatkan
Keuangan daerah yang tertib,
yang
efektif,
keuangannya tertib
peraturan
efisien
dan
taat
perundang-
pengelolaan pembinaan
koordinasi kepada
dan Pelaksanaan rekonsiliasi laporan
pengelola
keuangan daerah secara intensif
keuangan SKPD dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan
undangan yang berlaku 59
Ketepatan waktu penyusunan Menyusunan RAPBD Kota Blitar
dokumen 1. Peningkatan
koordinasi,
perencanaan Perda APBD & P-
sinkronisasi
dan
ketertiban
APBD Serta Perwal Penjabaran
dalam
APBD & P-APBD kepada OPD
sesuai ketentuan perundangan
yang tepat waktu
yang berlaku
penyusunan
APBD
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan
Anggaran
sesuai
dokumen
dengan
APBD
yang
ditetapkan Persentase Perangkat Daerah Meningkatkan Yang
Penyerapan
Anggarannya di atas 90%
pembinaan
koordinasi
terhadap
OPD
lingkungan
Pemerintah
Blitar
tertib
agar
terhadap
aturan
keuangan
dan Peningkatan
dan
di
Kota patuh
pengendalian
evaluasi pelaksanaan sesuai
dengan
dan
Anggaran
dokumen
APBD
yang ditetapkan
pengelolaan
khususnya
dalam
pencairan Ketepatan Penyampaian keuangan ke BPK
waktu Peningkatan laporan penatausahaan
sistem
Aplikasi Peningkatan
keuangan
yang
kualitas
dan
kuantitas sarana dan prasarana
cepat dan tepat serta berintegrasi
pengelolaan
dan
yang berbasis Teknologi Informasi
perumusan
kebijakan
keuangan
daerah
60
operasional di bidang pengelolaan keuangan Ketepatan
waktu Mengintensifkan koordinasi dan Peningkatan
kapasitas
penyampaian laporan APBD
pendampingan kepada petugas
kompetensi
ke Propinsi
pengelola
daerah di masing – masing SKPD
keuangan
di
OPD
pengelola
dan
keuangan
Pemerintah Kota Blitar Kesesuaian pengelolaan BMD Persenatse
pemberdayaan Mewujudkan
penatausahaan Pelaksanaan
pembinaan kepada
dan
dengan ketentuan perundang- aset
barang dan aset milik daerah
pendampingan
petugas
undangan yang berlaku
secara tertib
pengelola/pengurus barang OPD
61
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program yang akan dilaksanakan oleh
masing-masing bagian dan
bidang dilingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berdasarkan SOTK baru PP No. 18 Tahun 2016 dalam priode 5 ( lima ) tahun kedepan, dijabarkan dalam 9 (sembilan) program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Perkantoran; 2. Program Peningkatan Kapasitas ; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program
Perencanaan
Pengembangan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pendapatan Daerah; 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah; 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah; 8. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Akuntansi
Keuangan Daerah; 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah. Di uraikan dengan Tabel 5.1 sebagai berikut :
61
Tabel 5.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKAD 2016
Tujuan
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Tujuan
Penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu
Sasaran
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah
Indikator Sasaran Prosentase SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan tepat waktu
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan
Data Capaian Tahun 2015
Kegiatan 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Pengendalian Anggaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target
Rp
100%
1.139.225.120
135 buku
217.048.100
135 buku
166.910.900
135 buku
126.038.300
130 buku
135.964.600
130 buku
120.876.070
1 paket
292.639.500
100%
79.747.650
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
Lokasi
Prosentase tertib Perencanaan pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran
Jumlah dokumen Raperda tentang APBD yang tersusun Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran APBD yang tersusun Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang tersusun Jumlah dokumen Rancangan peraturan KDH (perwal) tentang perubahan APBD yang tersusun Jumlah dokumen pengendalian Anggaran yang tersusun
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD
Jumlah paket Aplikasi SIP APBD yang dipelihara
Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Bantuan dan Hibah Daerah
Prosentase penyaluran hibah dan bansos, bantuan keuanga dan bantuan
60
parpol yang terpenuhi
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran
Prosentase SKPD dengan Penyerapan Keuangan Sesuai Target
Jumlah SKPD Dengan Realisasi Sesuai Target min 80% dibagi jumlah seluruh SKPD kali 100%
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu
Jumlah Penerbitan SP2D Tepat Waktu dibagi jumlah SP2D yang diterbitkan kali 100%
100%
100%
404.951.420
1720 buku
404.951.420
Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi
Jumlah dokumen anggaran kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
100%
257.040.950
Prosentase tertib Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan
Prosentase pelaksanaan Verifikasi dan penatausahaan keuangan
85 skpd
85 SKPD
Evaluasi Pengelolaan Kas
235.172.100
48.789.650
Jumlah SKPD yang di Evaluasi Pengelolaan Kas nya
61
Penyampaian keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah(WTP)
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD )
Jumlah paket Aplikasi SIPKD yang dipelihara
Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah
Jumlah penggajian PNSD/SKPD Pemerintah Kota Blitar
Rekonsiliasi Kas
Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja dan pendapatan SKPD
Pemberian Opini
Yang
Diberikan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan
1 paket
50.900.000
85 SKPD
85.809.300
4 kali
71.542.000
1.273.822.440
100% PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase tertib Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi
Daerah
Prosentase SKPD yang menyampaika
Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah
Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi keuangan yang tersusun
Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan tribulan Keuangan SKPD
Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah
Jumlah SKPD yang didampingi dalam melaksanakan penyusunan Jurnal Akuntansi
Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
Jumlah paket Aplikasi Akuntansi yang dipelihara Jumlah dokumen Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 dok
672.090.100
85 skpd
126.257.470
85 skpd
51.212.550
1 paket
218.261.300
150 buku
124.794.000
62
n laporan keuangan tepat waktu
pelaksanaan APBD
yang disusun
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Raperwal tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kesesuaian Pengelolaan barang milik daerah dengan ketentuan perundangundangan
penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi
Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase tertib penyajian data dan Aset Daerah
Penyusunan analisa standar belanja
Jumlah dokumen standar belanja yang disusun
Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa
Mewujudkan sistem pemungutan pendapatan asli daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
peningkatan realisasi PAD
Jumlah Dok.Lap.keuanga n semesteran
85 SKPD
100%
Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah
Prosentase Pencatatan Aset Tetap Prosentase
150 buku
Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Jumlah dokumen standar harga barang dan jasa yang tersusun
Peningkatan manajemen aset barang daerah
Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi aset
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
21.928.923.643
81.207.020
44.112.550
100%
1.219.895.600
1 dok
204.630.600
1 dok
165.077.500
200 buku
105.025.500
4 kali
745.162.000
7,75%
2.917.055.000
63
secara efektif dan efisien
2.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah DokumenLaporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tersusun
Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah
jumlah sosialisasi ,publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Jumlah pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah
Pendataan Potensi Subyek/Obyek Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak daerah yang didata
Penetapan Pajak Daerah
Jumlah dokumen penetapan pajak
Penagihan Pajak Daerah
Jumlah WP yang menyelesaikan kewajibannya
Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah PROGRAM PELAYANAN
Jumlah dokumen keberatan WP yang diselesaikan Jumlah piutang daerah dari sektor pajak jumlah paket sistem aplikasi sarana dan prasarana pajak daerah yang dipelihara Jumlah rancangan dokumen regulasi PAD Prosentase terpenuhinya kebutuhan
100%
12 dok
82.200.000
5 keg
207.980.000
95%
74.822.000
51000
427.628.000
51000
97.810.000
45840
1.776.744.000
180
19.887.000
95%
74.822.000
2 aplikasi
155.162.000
0
-
100%
2.209.275.600
Sekretariat
BPKAD
64
ADMINISTRASI PERKANTORAN
penyelenggaraan administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan
12 bulan
30.375.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah rekenng jasa komunikasi
5 rek
54.762.800
Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayarkan
20 unit
10.000.200
Jumlah Honor usulan pejabat pengelola keuangan yang terbayar Jumlah jenis ATK yang dapat dipenuhi
750 orang
1.458.948.6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaanyang tersedia
Keuangan, Umum dan Penata Usahaan Barang
BPKAD
00 45 jenis
70.265.800
7100
176.955.000
buku/37500 penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
40 paket
30.850.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia
60 paket
25.701.000
2 eksemplar
16.740.000
Jumlah paket Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah terlaksannya urusan kedinasan terkait dengan
2 paket
40.017.000
175 kali
294.660.200
65
dan Luar daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyelesaian Kerugian Daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
100%
100%
562.245.045
100%
182.611.900
4 paket
191.784.545
2 kendaraan
72.262.800
2 jenis
52.850.000
2 jenis
62.735.800
100%
70.746.800
6 dok
70.746.800
100%
65.973.500
7 keg
65.973.500
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor jumlah pemeliharaan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
100% Prosentase tertib Perencanaan pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen bahan pertimbangan kerugian negara Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
100%
66
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen yang dilaporkan (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM)
100%
100%
327.496.650
6 jenis
48.212.000
67
Tabel 5.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKAD 2017
Tujuan
Indikator Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data
Target Kinerja Program
Indikator Kinerja
Capaian
dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Program dan
Pada
2017
Perangkat Daerah
Kegiatan
Tahun
Target
Rp
Lokasi
Penanggungjawab
2016 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persenatase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD
1.
Persentase pendapata n pajak terhadap PAD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengadaan Sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah Penetapan pajak daerah Pendataan potensi subjek/objek pajak daerah
Bidang Pendataan Persentase Peningkatan target PAD
7,75%
Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang dipelihara Jumlah dok penetapan pajak daerah Jumlah wajib pajak daerah yang di data
705.761.600 & Penetapan 13%
2 aplikasi
282.122.000
BPKAD
51.300 WP
135.279.600
BPKAD
51.300 WP
288.360.000
BPKAD
2. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
Bidang Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan Realisasi PAD
BPKAD
BPKAD
2.121.987.405 Penagihan, 7,75%
keberatan
13%
&Pengembangan Potensi
Penagihan Daerah
Pajak
Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak
Jumlah wajib pajak yang menyeesaikan kewajiban Prosentase piutang daerah dari sektor pajak yang tertagih
48.132 WP
1.476.244.980
BPKAD
96%
84.822.000
BPKAD
68
daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penyusunan regilasi PAD Fasilitasi penyelesaian keberatan pajak daerah Sosialisasi dan penbinaan pajak Monitoring dan evaluasi pendapan
Persentase
Meningkatnya
Persentase
penyusunan
Pengelolaan
perangkat
dokumen
Keuangan
daerah
keuangan
daerah
pengelolaan
daerah
tertib, efektif,
keuangannya
efisien
tertib
yang waktu
tepat
yang dan
yang
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen laporan realisasi PAD yang di susun Jumlah rancangan dokumen regulasi PAD Jumlah dokumen keberatan wajib pajak yang diselesaiakan Jumlah sosialisasi publikasi pajak daerah ke masyarakat Jumlah pelaksanaan evaluasi pendapatan derah Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan keuangan daerah
85.200.000
BPKAD
1 dok
30.000.000
BPKAD
200 wp
19.887.000
BPKAD
5 keg
142.530.350
BPKAD
12 kali
283.303.075
BPKAD
12 dok
100%
100%
132.338.000
Bidang Akuntansi
BPKAD
taat peraturan perundangundangan yang berlaku
Ketepatan
Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Dan
132.338.000
Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi laporan tribulan keuangan SKPD Persentase peningkatan tertib
BPKAD
73 SKPD
100%
100%
1.468.092.400
Bidang Anggaran
BPKAD
69
waktu penyusunan RAPBD
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
perencanaan keuangan Daerah
Kota
Blitar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD Pengendalian Anggaran Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah
dok.rancangan Perda tentang APBD Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD Jumlah Dok Raperda tentang perubahan APBD Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD Jumlah Dokumen Pengendalian anggaran yang tersusun Jumlah paket aplikasi SIPAPBD yang dipelihara
278.131.700
BPKAD
175.454.900
BPKAD
139.606.400
BPKAD
186.814.000
BPKAD
127.961.300
BPKAD
142.617.800
BPKAD
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
4 dokumen
1 paket 417.506.300
Persentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi
100%
Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
4 dokumen
417.506.300
Bidang Anggaran
BPKAD
BPKAD
70
kab/Kota
Persentase
Bidang
Perangkat Daerah
yang
penyerapan anggarannya
BPKAD
Perbendaharaan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase peningkatan tertib penatausahaan keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Jumlah monitoring investasi daerah
90%
91%
583.924.800
diatas 90%
Evaluasi pengelolaan Kas Rekonsiliasi Kas Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Penatausahaan Gaji Daerah Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Jumlah pelaksanaan evaluasi pengelolaan kas SKPD Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi belanja dan pendapatan SKPD
4 kali
30.135.800
73 SKPD
32.668.700
4 kali
75.541.000
BPKAD BPKAD
BPKAD Jumlah paket aplikasi SIPKD yang dipelihara
1 paket
53.368.800
Jumlah penggajian SKPD pemkot Blitar
73 SKPD
109.587.400
BPKAD BPKAD
Jumlah SKPD yang melaksanakan verifikasi
73 SKPD
282.623.100
Ketepatan
Bidang Akuntansi
waktu penyampaian laporan keuangan
BPKAD
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase peningkatan tertib pengelolaan Akuntansi keuangan Daerah
100%
100%
BPKAD
772.062.900
ke
71
BPK Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Jumlah SKPD yang didampingi dalam melaksanakan penyusunan jurnal akuntansi
BPKAD 1 dok
45.262.500
BPKAD 73 SKPD
43.321.850 683.478.550
Jumlah paket aplikasi akuntansi yang terpelihara
1 paket
Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD
BPKAD
Bidang Akuntansi Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan semesteran dan prognosis
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang tersusun
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah dok. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100%
100%
BPKAD
257.682.800
ke Propinsi
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah dok.rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
BPKAD 1 dok
45.823.200
BPKAD 1 dok
131.645.700
BPKAD
1 dok
80.211.900
72
Persentase
Kesesuaian
Persentase
Bidang
tertib
pengelolaan
pemberdayaan
Daerah
pengelolaan
BMD dengan
aset
aset daerah
ketentuan perundang-
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah
90%
91%
1.419.230.300
1 dok
163.505.100
Aset
BPKAD
undangan yang berlaku Penyusunan analisa standar belanja Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Peningkatan manajemen Aset barang daerah
Jumlah dokumen standart harga yang disusun Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang daerah Jumlah dok. standari harga barang dan jasa yang tersusun Jumlah paket aplikasi SIMBADA yang dipelihara
BPKAD BPKAD
4 dok
163.060.000
2 dok
122.901.400
4 kali
969.763.800
BPKAD BPKAD
73
Tabel 5.1.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKAD 2018-2021 Data Indikator
K Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator
o
Program dan
Sasaran
d
Kegiatan
e
Kinerja Program dan
Capaian Pada
Target Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Kondisi
Unit
Program dan Kerangka
Program dan
Program dan
Program dan
Kinerja
Kerja
Pendanaan 2018
Kerangka Pendanaan
Kerangka Pendanaan
Kerangka Pendanaan
pada
Perangk
2019
2020
2021
akhir
at
periode
Daerah
Renstra
Penangg
BPKAD
ung
Tahun 2016
Tg
Rp
Tg
Rp
Tg
Rp
Tg
Rp
Kegiatan
Lokasi
Meningk atnya kontribu si pajak daerah terhadap PAD
Persentase pendapatan pajak terhadap PAD
Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Pengadaan sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah Penetapan pajak Pendataan potensi subjek/objek pajak daerah Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
Prosentase peningkatan Target Pajak Daerah
Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihara Jumlah dokumen penetapan pajak
Jumlah wajib pajak daerah yang didata Jumlah Pemeriksaan Pajak daerah
Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Prosentase peningkatan Realisasi Pajak Daerah
Bidang
BPKAD
Pendata an 21%
770.761.600
30%
809.299.680
38%
849.764.664
48%
892.252.897
892.252 .897
&
Penetap an BPKAD
2 aplikasi
282.122.000
2 aplik asi
296.228.100
2 aplikasi
311.039.505
2 aplikasi
47970
149.145.759
47975
47970
317.916.900
47975
326.591.480
326.591. 480
156.603.047
156.603. 047
333.812.745
333.812. 745
75.245.625
75.245. 625
-
47950 -
135.279.600
4796 5
288.360.000
4796 5
BPKAD
142.043.580
BPKAD
-
47950
302.778.000
BPKAD
21.928.923.643,00
Persenatas e kontribusi PAD terhadap Pendapata n Daerah
21.928.923.643,00
jawab Mening katnya Kualitas Pengelol aan Keuang an dan Aset Daerah
9 kali
65.000.000
9kali
68.250.000
9 kali
71.662.500
9 kali
Bidang
BPKAD
Penagiha 21%
2.056.987.40 5
30%
2.159.836.776
38%
2.027.149.47 4
48%
2.047.128.94 2
2.047.12 8.942
n, Keberata n
&
74
Pengem bangan Potensi
Penagihan pajak daerah
Jumlah wajib pajak yang menyelesaia kan kewajiban
Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tungggakan pajak daerah
Jumlah piutang daerah dari sektor pajak
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Penyusunan regulasi pendapatan asli daerah Fasilitasi penyelesaian keberatan pajak daerah Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah
Persentase
Meningk
Persentase
penyusuna
atnya
perangkat
n
Pengelol
daerah yang
dokumen
aan
pengelolaan
keuangan
Keuanga
keuanganny
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah dokumen laporan realisasi PAD yang disusun Jumlah pelaksanaan evaluasi pendapatan daerah Jumlah rancangan dokumen regulasi pendapatan asli daerah Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah Jumlah sosialisasi publikasi pajak daerah ke masyarakat Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan keuangan daerah
-
BPKAD
49095 WP
1.476.244.980
5007 7 WP
1.550.057.229
50828 WP
1.627.560.09 0
51743 WP
1.627.560.09 0
1.627.56 0.090
-
BPKAD
97%
84.822.000
98%
89.063.100
99%
93.516.255
99%
98.192.068
98.192.0 68
-
BPKAD
12 dok
85.200.000
2 dok
218.303.075
12 kali
89.460.000
12 dok
93.933.000
12 dok
98.629.650
98.629. 650
252.713.097
252.713. 097
12 kali
229.218.229
12 kali
240.679.140
12 kali
-
BPKAD
1 dok
30.000.000
2 dok
19.887.000
31.500.000
2 dok
235 WP
20.881.350
250 WP
21.925.418
270 WP
7 keg
149.656.868
8 keg
157.139.711
9 keg
33.075.000
2 dok
34.728.750
34.728. 750
-
BPKAD
215 WP
23.021.688
23.021.6 88
164.996.696
164.996. 696
6 keg
142.530.350
100%
Bidang
BPKAD
Akuntan 100%
132.338.000
100 %
138.954.900
100%
145.902.600
100%
153.197.700
153.197. 700
si
75
daerah
n daerah
yang tepat
yang
waktu
tertib,
a tertib
efektif, efisien dan taat peratura n perunda ngundanga n
yang
berlaku Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
Jumlah OPD yang melaksanaka n rekonsiliasi laporan per tribulan keuangan OPD
Program Peningkatan Dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah
Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
Jumlah dok.rancang an Perda tentang APBD Jumlah Dok.rancang an Perwali tentang penjabaran APBD Jumlah Dok Raperda tentang perubahan APBD
Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar
BPKAD
73 OPD
132.338.000
73 OPD
138.954.900
73 OPD
145.902.600
73 OPD
153.197.700
153.197. 700
100%
Bidang
BPKAD
Anggara 100%
1.468.092.400
100 %
278.131.700
1 dok
1.541.497.020
100%
1.618.571.871
100%
1.699.500.46 6
1.699.50 0.466
n
BPKAD
1 dok
292.038.285
1 dok
306.640.199
1 dok
321.972.209
321.972. 209 BPKAD
1 dok
175.454.900
1 dok
184.227.645
1 dok
193.439.027
1 dok
203.110.979
203.110. 979 BPKAD
1 dok
139.606.400
1 dok
146.586.720
1 dok
153.916.056
1 dok
161.611.859
161.611.8 59
76
APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD Pengendalian Anggaran
Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota
BPKAD
Jumlah Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD Jumlah Dokumen Pengendalia n anggaran yang tersusun Jumlah paket aplikasi SIPAPBD terpelihara Jumlah Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/k ota
1 dok
186.814.000
1 dok
196.154.700
1 dok
205.962.435
1 dok
216.260.557
216.260. 557
BPKAD
4 dok
127.961.300
4 dok
142.617.800
1 paket
134.359.365
4 dok
141.077.333
4 dok
148.131.200
148.131. 200 BPKAD
1 paket
149.748.690
1 paket
157.236.125
1 paket
165.097.931
165.097. 931 BPKAD
4 dok
417.506.300
4 dok
438.381.615
4 dok
460.300.696
4 dok
483.315.731
483.315. 731
Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya diatas 90%
Bidang Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase peningkatan tertib penatausaha an keuangan Daerah
Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Jumlah paket aplikasi SIPKD yang terpelihara
Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah Pelaksanaan Verifikasi dan
BPKAD
Perbend
90%
aharaan 92%
583.564.800
93%
612.742.930
94%
643.379.983
95%
675.548.980
675.548 .980
BPKAD
Jumlah penggajian PNSD Pemerintah Daerah Kota Blitar Jumlah OPD yang
1 paket
53.368.800
1 paket
56.037.200
1 paket
58.839.000
1 paket
61.780.950
61.780.9 50 BPKAD
73 OPD
109.587.400
73 OPD
115.066.700
73 OPD
120.820.000
73 OPD
126.861.000
126.861. 000
73 OPD
282.263.100
73 OPD
296.376.255
73 OPD
311.195.068
73 OPD
326.754.821
326.754
BPKAD
77
Penatausahaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Kas
Evaluasi pengelolaan kas
Peningkatan managemen investasi daerah
Ketepatan waktu Penyampaia n laporan keuangan ke BPK
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah
Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah
Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
melaksanaka n verifikasi Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi belanja dan pendapatan OPD Jumlah pelaksanaan evaluasi pengelolaan kas OPD Jumlah pelaksanaan monitoring investasi daerah Persentase peningkatan tertib pengelolaan Akuntansi keuangan Daerah Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang tersusun Jumlah OPD yang melakukan jurnal akuntansi penatausaha an keuangan daerah Jumlah paket aplikasi akuntansi yang terpelihara Jumlah SDM akuntansi yang mengikuti sosialisasi/Bi mtek/Penge mbangan kapasitas
.821
4 kali
100%
75.541.000
73 OPD
32.668.700
4 kali
30.135.800
100% 614.062.900
4 kali
79.318.050
4 kali
83.283.953
4 kali
73 OPD
34.302.135
73 OPD
36.017.242
73 OPD
4 kali
31.642.590
4 kali
33.224.720
4 kali
100 %
100% 644.762.003
87.448.150
87.448.1 50
37.818.104
37.818.1 04
34.885.955
34.885. 955
100% 677.004.401
710.854.606
710.854. 606
Bidang
BPKAD
Akuntan si
1 dok
73 OPD
1 paket
140 0rang
45.262.500
1 dok
47.521.625
43.321.850
73 OPD
45.487.900
50.000.000
1 paket
52.500.000
475.478.550
140 0ran g
499.252.478
1 dok
73 OPD
1 paket
140 0rang
49.902.000
47.762.300
55.125.000
524.215.101
1 dok
73 OPD
1 paket
140 0rang
52.397.100
52.397.1 00
50.150.400
50.150.4 00
57.881.250
57.881.2 50
550.425.856
550.425 .856
78
Ketepatan waktu penyampaia n
laporan
APBD
ke
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan semesteran dan prognosis
100%
100% 257.682.800
100 %
100% 270.566.985
100% 284.095.400
298.300.200
298.300 .200
Bidang
BPKAD
Akuntan si
Propinsi
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD
Persentase
Kesesuai
Persenatse
tertib
an
pemberdaya
pengelolaa
pengelol
an aset
n
aan
daerah
aset
BMD dengan ketentua n
Jumlah dokumen laporan semesteran dan prognosis yang tersusun Jumlah dok. Rancangan Perda tentang pertanggungj awaban pelaksanaan APBD Jumlah dok.rancang an peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 dok
1 dok
1 dok
45.823.200
1 dok
48.114.400
131.647.700
1 dok
138.230.085
80.211.900
1 dok
84.222.500
1 dok
1 dok
1 dok
50.520.200
145.141.600
88.433.600
1 dok
1 dok
1 d0k
53.046.200
53.046. 200
152.398.700
152.398. 700
92.855.300
92.855. 300
90%
Bidang
BPKAD
Aset
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
Prosentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah
92%
1.374.466.500
93%
1.443.188.825
94%
1.515.349.317
95%
1.591.116.782
1.591.116 .782
perunda ngundanga
79
n
yang
berlaku Penyusunan analisa standar belanja
Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah
Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa
Peningkatan manajemen Aset barang daerah
Program Pelayanan Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas
Jumlah dok.penyusu nan analisa standar belanja Jumlah dokumen daftar kebutuhan barang daerah yang tersusun Jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi aset dalam satu tahun Jumlah SDM pengelola barang yang mengikuti pengembang an kapasitas
Persentas e kecukupan pelayanan kebutuhan Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarka n
1 dok
4 dok
2 dok
4 kali
80 orang
1 dok
171.680.355
1 dok
180.264.373
1 dok
163.060.000
4 dok
171.213.000
4 dok
179.773.650
4 dok
122.901.400
2 dok
129.045.470
2 dok
135.498.794
2 dok
4 kali
656.250.000
4 kali
689.062.500
80 oran g
315.000.000
80 orang
330.750.000
163.505.100
625.000.000
300.000.000
189.277.591
189.277. 591
188.762.333
188.762. 333
142.273.733
142.273. 733
4 kali
723.515.625
723.515. 625
80 orang
347.287.500
347.287 .500
Sekretari 100%
3.407.277.94 0
100 %
3.577.641.837
100%
3.756.523.92 9
100%
3.944.350.12 5
3.944.3 50.125
121.550.625
121.550. 625
17.364.375
17.364.3 75
BPKAD
at
105.000.000 5 rek
5 rek
110.250.000
5 rek
115.762.500
5 rek
15.000.000 43
43
15.750.000
43
16.537.500
43
80
/Operasional Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang terpenuhi Jumlah jenis barang cetakan dan pengganda an Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik /penerang an bangunan kantor yang terpenuhi Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang tersedia dalam satu tahun Jumlah paket makan dan minum yang tersedia
70.300.000 54 jenis
54 jenis
73.815.000
34 jenis
608.556.837
40 paket
32.025.000
60 paket
28.875.000
3 jenis
12.600.000
2 paket
31.500.000
54 jenis
77.505.750
54 jenis
81.381.038
81.381.0 38
670.933.913
670.933 .913
35.307.563
35.307. 563
31.834.688
31.834.6 88
13.891.500
13.891.5 00
34.728.750
34.728. 750
579.577.940 34 jenis
34 jenis
638.984.679
34 jenis
30.500.000
40 paet
40 paket
33.626.250
40 paket
27.500.000 60 paket
60 paket
30.318.750
60 paket
12.000.000
3 jenis
3 jenis
13.230.000
3 jenis
30.000.000 2 paket
2 paket
33.075.000
2 paket
81
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyelesaian kerugian daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
Jumlah terlaksana nya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah dokumen pertimbang an kerugian daerah Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang menerima honorariu m Jumlah jenis perlengkap an kantor yang terpenuhi Jumlah jenis peralatan kantor yang terpenuhi dalam satu tahun Jumlah gedung kantor yang terpelihara
450.000.000
175 kali
175 kali
472.500.000
175 kali
496.125.000
175 kali
520.931.250
520.931. 250
69.689.025
69.689. 025
1.852.200.00 0
1.852.20 0.000
57.881.250
57.881.2 50
104.186.250
104.186. 250
109.974.375
109.974. 375
60.200.000 7 dok
7 dok
63.210.000
7 dok
66.370.500
7 dok
1.600.000.000
750 oran g
750 orang
1.680.000.000
750 orang
1.764.000.00 0
750 orang
50.000.000 2 jenis
2 jenis
52.500.000
8 jenis
94.500.000
2 jenis
99.750.000
2 jenis
55.125.000
2 jenis
90.000.000 8 jenis
95.000.000 2 jenis
8 jenis
2 jenis
99.225.000
104.737.500
8 jenis
2 jenis
82
Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasi onal
Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
Peningkatan ketrampilan dan Profesionalis me Fasilitasi keperansertaa n pada even daerah dan hari besar
Jumlah jenis kendaraan Dinas/Ope rasional yang terawat (pengganti an suku cadang)da n mendapatk an BBM secara teratur Jumlah jenis perlengkap an gedung kantor yang terpenuhi Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar Jumlah Aparatur yang trampil dan Profesional isme Jumlah even daerah dan hari besar
85.000.000
4 unit
4 unit
89.250.000
2 jenia
36.960.000
4 jenis
75.600.000
4 unit
93.712.500
4 unit
98.398.125
98.398.1 25
40.748.400
40.748. 400
83.349.000
83.349. 000
35.200.000 2 jenis
2 jenis
38.808.000
2 jenis
72.000.000 4 jenis
100%
262.763.800
202.763.800 70 0rang
50.000.000 5 event
100 %
70 oran g
5 event
275.901.990
212.901.990
52.500.000
4 jenis
100%
70 orang
5 event
79.380.000
289.697.090
223.547.090
55.125.000
4 jenis
100%
70 orang
5 event
304.181.944
304.181. 944
234.724.444
234.724 .444
57.881.250
57.881.2 50
83
nasional
Penyebarluas an informasi program/kegia tan OPD Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah
nasional yang diikuti Jumlah penyebarlu asan informasi program/k egiatan SKPD Persentas e dokumen perencana an dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SKM
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen SPIP, LKJiP, IKM, SOP, Evaluasi Capaian Kinerja Per Tribulan yang tersusun Jumlah jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPA dan DPPA) yang tersusun
10.000.000 3 kali
3 kali
100%
78
6 dok
7 dok
20.000.000
100 %
79
-
10.500.000
21.000.000
3 kali
100%
80
-
10.000.000
6 dok
10.500.000
10.000.000
7 dok
10.500.000
11.025.000
6 dok
7 dok
22.050.000
3 kali
100%
81
-
11.025.000
11.025.000
6 dok
7 dok
11.576.250
11.576.2 50
23.152.500
23.152.5 00
-
-
11.576.250
11.576.2 50
11.576.250
11.576.2 50
-
84
100
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Guna mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar salah satunya dengan melihat indikator kinerja Badan. Adapun tingkat akurasi untuk mendapatkan hasil pengukuran tergantung pada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil dan capaian program, sehingga mampu menggambarkan perbandingan antara kondisi awal/sebelumnya dengan kondisi setelah adanya program dan kegiatan. Disamping itu, indikator kinerja ini merupakan satu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah
bertujuan
untuk
memberi
gambaran
tentang
ukuran
keberhasilan pencapaian salah satu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Blitar sampai dengan tahun 2021, adapun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan
sasaran
pembangunan
Kota
Blitar
tahun
2016-2021
yang
telah
direncanakan. Guna memberikan gambaran target program sekaligus kegiatan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, maka disajikan Indikator Kinerja Utama BPKAD. Target Indikator Tujuan pada RPJMD
menjadi
sasaran
BPKAD,
Adapun
Indikator
Sasaran
BPKAD,
kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD ditunjukkan pada tabel 6.1.1 dan tabel 6.1.2 sebagai berikut:
85
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016
No 1
INDIKATOR RENSTRA
INDIKATOR RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016) 2015 (3) -
2016 (4) 100%
-
10%
Persentase penerbitan SP2D tepat waktu
-
100%
Penyampaian keuangan pemerintah daerah yang
Opini
keuangan
-
WTP
memenuhi prinsip tepat waktu dan SAP
daerah menyampaikan
-
100%
Kesesuaian pengelolaan barang milik daerah
Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan
-
70%
dengan ketentuan perundang-undangan
RKBU -
70%
(1) Penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu
(2) Persentase SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan tepat waktu Persentase
SKPD
dengan
penyerapan
keuangan sesuai target 2
BPK
Persentase
terhadap SKPD
laporan
yang
laporan keuangan 3
Persentase pencatatan aset tetap
86
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021
No
1
INDIKATOR RPJMD (1) Indeks Reformasi Birokrasi
INDIKATOR RENSTRA
(2) Persentase Pendapatan Pajak Daerah Terhadap PAD Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya tertib Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar Persentase Perangkat Daerah Yang Penyerapan Anggarannya di Atas 90% Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke BPK Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD ke Propinsi Persentase pemberdayaan aset
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)
2017
2018
2019
2020
2021
(3) 19,51%
(4) 19,75%
(5) 19,75%
(6) 19,85%
(7) 19,90%
(8) 20%
-
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8 Minggu
8 Minggu 90%
8 Minggu 90%
8 Minggu 92%
8 Minggu 93%
8 Minggu 94%
8 Minggu
82,76%
31 Maret Minggu Ke 2 Bulan Juli 90%
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR TH. 2021 (9) 20%
94%
31 Maret
31 Maret
31 Maret
31 Maret
31 Maret
31 Maret
Minggu Ke 2 Bulan Juli 93%
Minggu Ke 2 Bulan Juli 94%
Minggu Ke 2 Bulan Juli 95%
Minggu Ke 2 Bulan Juli 96%
Minggu Ke 2 Bulan Juli 97%
Minggu Ke 2 Bulan Juli 97%
87
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar
No
1
2
KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS
(1) Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
TARGET 2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) Bidang Pendataan dan Penetapan
baik
baik
baik
baik
baik
100%
Bidang Penagihan,Keberatan, dan Pengembangan Potensi Bidang Akuntansi
(2) 1. Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD 2. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
(3) Pendapatan Pajak Daerah dibagi PAD kali 100%
1. Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya tertib
Jumlah Perangkat yang pengelolaan keuangannya tertib dibagi jumlah seluruh Perangkat daerah kali 100%
100%
100%
100%
100%
2. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar
Tanggal Penyampaian RAPBD dikurangi Tanggal SE Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA PD Jumlah PD yang realisasi di atas 90% : Jumlah PD kali 100 Persen
8 minggu
8 minggu
8 minggu
8 minggu
90%
90%
92%
93%
3. Persentase Perangkat Daerah Yang Penyerapan Anggarannya di atas 90%
SKM Pelayanan daerah
Pajak
PENANGGUNG JAWAB
19,75% 19,75% 19,85% 19,90%
20%
Bidang Anggaran 8 minggu
94%
Bidang Anggaran
88
3
Kesesuaian pengelolaan BMD dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Ketepatan waktu Penyampaian laporan keuangan ke BPK 5. Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD ke Propinsi
Maksimal 31 Maret Tahun N
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
Bidang Akuntansi
Maksimal Minggu ke Bulan Juli Tahun N
Jumlah aset yang digunakan dibagi jumlah aset seluruhnya kali 100%
Minggu ke 2 bulan juli 94%
Minggu ke 2 bulan juli 95%
Minggu ke 2 bulan juli 96%
Minggu ke 2 bulan juli 97%
Bidang Akuntansi
1. Persenatse pemberdayaan aset
Minggu ke 2 bulan juli
2
93%
Bidang Aset
89
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, maka sesuai dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama dan dijabarkan dalam bentuk
program
dan kegiatan yang
telah dipertimbangkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021
telah dirumuskan pula
program dan kegiatan maupun pendanaan indikatif, maka dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan masing – masing bidang yang ada di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat memperhatikan antara lain hal – hal sebagai berikut :
1. Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan karakteristik
atau
tupoksi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar; 2. Perencanaan program dan kegiatan maupun pendanaan indikatif tahunan sesuai dengan RENSTRA 2016 – 2021 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, dengan
mempertimbangkan rasionalisasi
kegiatan dan anggaran; 3. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing – masing bagian / bidang dapat menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
90
Demikian penyusunan Rencana Strategik ( RENSTRA ) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021 agar dapat
dijadikan
pedoman
dan
arah
dalam
perencanaan
maupun
pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
Blitar, 4 Juli 2017 Plt. KEPALA BADAN PEDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
WIDODO SAPTONO J.S.Sos.,M.AB Pembina Tingkat I NIP. 19710224 199703 1 004
91
