PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas perlu menetapkan Peraturan Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas pada Universitas Diponegoro;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/ 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Undip; 10. Keputusan Rektor/Ketua Senat Undip Nomor 11/H7.SENAT/SK/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Serta Hak-Hak Anggota Senat Universitas Diponegoro. PU-1-2010
1
Dengan Persetujuan Bersama SENAT UNIVERSITAS DIPONEGORO Dan REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan: a. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia; b. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia; c. Universitas Diponegoro selanjutnya disingkat Undip; d. Pimpinan Universitas Diponegoro adalah Rektor dan Pembantu Rektor; e. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro; f. Senat Universitas Diponegoro adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut Senat Universitas; g. Dewan Pertimbangan Universitas adalah kelompok Guru Besar Purnatugas; h. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada Universitas Diponegoro; i. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro; j. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas Diponegoro untuk fakultas yang bersangkutan; k. Peraturan Universitas Diponegoro adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas; l. Dosen Tetap Universitas Diponegoro adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mengajar penuh waktu pada Universitas Diponegoro; m. Tugas Tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen; n. Tugas Tambahan Lain adalah tugas di luar Universitas Diponegoro;
PU-1-2010
2
Pasal 2
Anggota Senat Universitas terdiri atas: a. Guru Besar, Pimpinan Undip, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Wakil Dosen yang ditetapkan Senat Universitas dan mempunyai hak pilih; dan b. Anggota Dewan Pertimbangan Universitas dan tidak mempunyai hak pilih.
Pasal 3 (1) Dalam Peraturan Universitas Diponegoro ini diatur tata cara pemilihan dan pemberian pertimbangan Calon Pimpinan Undip dan Calon Pimpinan Fakultas pada Undip. (2) Masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
BAB II PERSYARATAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO
Pasal 4 (1) (2) (3)
Dosen Undip dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Undip atau Pimpinan Fakultas. Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Undip dan Pimpinan Fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat; c. berpendidikan serendah-rendahnya Magister; d. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Undip atau Pimpinan Fakultas yang dinyatakan secara tertulis; e. bagi Rektor/Pembantu Rektor dan Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala; f. bagi Pembantu Dekan, serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor; g. tidak sedang menjalani tugas belajar.
PU-1-2010
3
BAB III TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO
Bagian Kesatu Tatacara Pemilihan Dan Pemberian Pertimbangan Pimpinan Undip Paragraf 1 Rektor Pasal 5 (1) Bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) nama calon. (2) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Undip, dapat dipilih dari dosen yang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi negeri lain di lingkungan Kementerian. (3) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran bakal calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, Panitia Pemilihan Rektor memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.
Pasal 6 Pengusulan pengangkatan Rektor didasarkan pada hasil pemilihan dan pemberian pertimbangan Senat Universitas.
Pasal 7 (1) Pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui rapat Senat Universitas yang khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir. (2) Pemilihan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara; b. Rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat Universitas yang mempunyai hak pilih; c. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih; dan d. penetapan nama calon Rektor terpilih didasarkan atas peringkat perolehan suara 3 (tiga) nama Calon Rektor.
PU-1-2010
4
Pasal 8 (1)
Pelaksanaan pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan.
(2)
Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan Panitia Pemilihan Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir; dan b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pelaksanaan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan pemberian pertimbangan, dan penetapan calon Rektor.
(3)
Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendaftaran bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) nama; b. seleksi administratif bakal calon Rektor; c. penetapan daftar nama bakal calon sementara Rektor untuk diajukan kepada Senat Universitas; d. penetapan daftar nama bakal calon tetap Rektor; e. sosialisasi bakal calon tetap Rektor; f. penyampaian program kerja berdasarkan Visi dan Misi Undip; g. pemungutan suara; h. penghitungan suara; i. penetapan 3 (tiga) nama calon Rektor terpilih; dan j. pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor terpilih kepada Menteri. Pasal 9
(1) (2) (3)
Senat Universitas membentuk Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah gasal. Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari atas anggota Senat Universitas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Undip. Tugas Panitia Pemilihan Rektor: a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor; b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor; c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Rektor; d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Rektor kepada Senat Universitas untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Rektor; e. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Rektor kepada warga kampus; f. mengorganisasikan penyampaian program kerja bakal calon tetap Rektor berdasarkan Visi dan Misi Undip pada Rapat Senat Terbuka; g. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor; dan h. menyiapkan rancangan tata tertib sidang Senat Universitas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Rektor.
PU-1-2010
5
(4)
Panitia Pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Universitas. Pasal 10
(1) Rektor mengajukan usul 3 (tiga) nama calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d kepada Menteri dengan dilampiri: a. Peraturan Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Undip dan Pimpinan Fakultas pada Undip; b. berita acara hasil pemilihan dan pemberian pertimbangan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan Ketua Senat Universitas; dan c. kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas: 1. daftar riwayat hidup; 2. foto copy surat keputusan jabatan dosen terakhir; 3. foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 4. foto copy DP3 dua tahun terakhir; 5. foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan 6. bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Rektor yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua. (2) Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian, dan Inspektur Jenderal Kementerian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat Senat Universitas dilaksanakan. Paragraf 2 Pembantu Rektor Pasal 11 Rektor mengajukan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon untuk setiap jabatan Pembantu Rektor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Senat Universitas untuk dipilih dan mendapat pertimbangan. Pasal 12 (1)
(2)
Pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan calon Pembantu Rektor Undip dilakukan melalui rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir. Pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Pembantu Rektor dalam rapat Senat Universitas dilakukan melalui pemungutan suara; b. rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat Universitas. c. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih;
PU-1-2010
6
d. penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor. Pasal 13 Berdasarkan hasil pemilihan dan pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Rektor mengangkat Pembantu Rektor.
Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Pemberian Pertimbangan Pimpinan Fakultas Paragraf 1 Dekan Pasal 14 Bakal calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon.
Pasal 15 Pengusulan pengangkatan Dekan didasarkan pada hasil pemilihan dan pemberian pertimbangan Senat Fakultas. Pasal 16 (1) Pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama calon Dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir. (2) Pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara; b. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas; c. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih; dan d. penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama Calon Dekan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pemberian pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Fakultas berpedoman pada Peraturan Universitas Diponegoro ini.
PU-1-2010
7
Pasal 17 (1)
(2)
(3)
Pelaksanaan pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan Panitia Pemilihan Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir; dan b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pelaksanaan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan pemberian pertimbangan, dan penetapan nama calon Dekan. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendaftaran bakal calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama; b. seleksi administratif bakal calon Dekan; c. penetapan daftar nama bakal calon sementara Dekan untuk diajukan kepada Senat Fakultas; d. penetapan daftar nama bakal calon tetap Dekan; e. sosialisasi bakal calon tetap Dekan; f. penyampaian program kerja berdasarkan Visi dan Misi Fakultas; g. pemungutan suara; h. penghitungan suara; i. penetapan 2 (dua) nama calon Dekan terpilih ; dan j. pengajuan usul 2 (dua) nama calon Dekan terpilih kepada Rektor. Pasal 18
(1) (2) (3)
(4)
Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah gasal. Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari atas anggota Senat Fakultas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Fakultas. Tugas Panitia Pemilihan Dekan: a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Dekan; b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal calon Dekan; c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Dekan; d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Dekan; e. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Dekan kepada warga kampus; f. mengorganisasikan penyampaian program kerja bakal calon tetap Dekan berdasarkan Visi dan Misi Fakultas; g. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon tetap Dekan; dan h. menyiapkan rancangan tata tertib sidang Senat Fakultas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Dekan. Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Fakultas.
PU-1-2010
8
Pasal 19 (1)
(2)
Dekan mengajukan usul nama calon Dekan terpilih kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan berita acara pemilihan dan pemberian pertimbangan. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir. Pasal 20
(1) (2)
Rektor mengajukan usul nama calon Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada Senat Universitas untuk mendapat pengesahan. Berdasarkan hasil pengesahan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat Dekan.
Paragraf 2 Pembantu Dekan Pasal 21 Dekan mengajukan usul paling sedikit 2 (dua) nama bakal calon untuk setiap jabatan Pembantu Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Senat Fakultas untuk dipilih dan mendapat pertimbangan. Pasal 22 (1) Pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir. (2) Pemilihan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Pembantu Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara; b. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas; c. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih; d. penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Fakultas.
PU-1-2010
9
Pasal 23 (1)
(2)
Dekan mengajukan usul nama calon Pembantu Dekan terpilih kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan berita acara pemilihan dan pemberian pertimbangan. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Pasal 24
(1)
(2)
Rektor mengajukan usul nama calon Pembantu Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Senat Universitas untuk mendapat pengesahan. Berdasarkan hasil pengesahan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat Pembantu Dekan.
BAB IV PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 25 (1) Pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena: a. permohonan sendiri; b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; c. masa jabatannya berakhir; d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundangundangan; f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil, g. diberhentikan dari jabatan dosen; h. berhalangan tetap: i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; j. cuti di luar tanggungan negara; k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pemberhentian pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang. (3) Pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan. Pasal 26 (1) Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Undip atau pimpinan Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan penjabat Pimpinan Undip atau pimpinan Fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Tata cara pemilihan dan pengusulan penjabat Pimpinan Undip dan Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas Diponegoro.
PU-1-2010
10
Pasal 27 (1) Pengangkatan penjabat Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Menteri. (2) Pengangkatan penjabat Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Rektor. Pasal 28 (1) Kepada penjabat Rektor diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Rektor definitif untuk melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan teknis akademik. (2) Kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengangkatan Pimpinan Undip dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 29 Penjabat Pimpinan Undip atau Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dan 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. BAB V ATURAN PERALIHAN Pasal 30 Tata cara pemilihan dan/atau pemberian pertimbangan Calon Pimpinan Undip dan Calon Pimpinan Fakultas pada Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Universitas Diponegoro ini sudah mendapatkan persetujuan Senat Universitas atau Senat Fakultas tetap menggunakan Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pemilihan calon Pimpinan Undip, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan Pejabat Akademik Lain di Lingkungan Universitas Diponegoro, Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemilihan calon Pimpinan Undip, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan Pejabat Akademik Lain di Lingkungan Universitas Diponegoro, dan Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Pelaksanaan Pemilihan calon Pimpinan Undip, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan Pejabat Akademik Lain di Lingkungan Universitas Diponegoro. BAB VI PENUTUP Pasal 31 (1) (2)
Peraturan Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pemilihan calon Pimpinan Undip, PU-1-2010
11
Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan Pejabat Akademik Lain di Lingkungan Universitas Diponegoro, Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemilihan calon Pimpinan Undip, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan Pejabat Akademik Lain di Lingkungan Universitas Diponegoro, dan Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Pelaksanaan Pemilihan calon Pimpinan Undip, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan Pejabat Akademik Lain di Lingkungan Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di: Semarang Pada tanggal: 18 Mei 2010 Rektor/Ketua Senat,
Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp.And NIP 195403211980031002
PU-1-2010
12
