1 SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SERTA PERSETUJUAN USULAN SEBAGAI PROF...
SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SERTA PERSETUJUAN USULAN SEBAGAI PROFESOR/ GURU BESAR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap di Perguruan Tinggi perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pengajuan Guru Besar Tidak Tetap di lingkungan Universitas Diponegoro; b. bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewenangan untuk menerima dan memproses serta menyetujui pengajuan usulan Guru Besar Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Diponegoro c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro; : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro Semarang; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
DRAFT
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap di Perguruan Tinggi 10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro; 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); 12. Keputusan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro; Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikti No 454/E/Kp/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SERTA PERSETUJUAN USULAN SEBAGAI PROFESOR/ GURU BESAR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
1. 2.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi; Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi; 3. Universitas Diponegoro selanjutnya disingkat Undip adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; 4. Pimpinan Universitas Diponegoro adalah Rektor dan Pembantu Rektor; 5. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro; 6. Senat Universitas Diponegoro adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut Senat Universitas; 7. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro; 8. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas Diponegoro untuk fakultas yang bersangkutan; 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas; 10. Guru Besar Tidak tetap adalah Jabatan Fungsional Dosen tertinggi yang diberikan kepada seseorang bukan berprofesi sebagai dosen dan memilki tacit knowledge dan atau explicit knowledge yang luar biasa 11. Tacit knowledge adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang tak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Guru Besar atau konsorsium ilmu sejenis 12. Explicit knowledge adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, proceeding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.
DRAFT
13. Tim Pakar reviewer adalah tim yang terdiri dari Guru Besar dengan ilmu sejenis yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Guru Besar Tidak Tetap. Pasal 2 Persyaratan Seseorang untuk dapat diajukan dan disetujui untuk diangkat ke dalam jabatan Guru Besar Tidak Tetap di lingkungan Universitas Diponegoro hanya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bergelar Doktor dari perguruan tinggi terakreditasi b. Tidak berprofesi sebagai Dosen c. Berusia serendah rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun d. Memiliki Tacit knowledge yang dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit oleh 2 (dua) orang Guru Besar dalam ilmu sejenis. e. Memiliki explicit knowledge berupa karya ilmiah yang disebarkan secara nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Universitas/ Fakultas/Program Studi yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan. f. Tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun ke atas. g. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung segala kegiatan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. h. Sehat jasmani dan rohani.
BAB III Prosedur Pasal 3 Proses penyelesaian usulan pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap dilaksanakan dalam tahap-tahap sebagai berikut: a. Tahap Pengusulan b. Tahap Pemeriksaan dan Pengusulan oleh Fakultas c. Tahap Penilaian oleh Tim Pakar Reviewer d. Tahap Pemberian Persetujuan oleh Senat BAB IV Tahap Pengusulan Pasal 4 Calon mengajukan permohonan pengangkatan ke dalam jabatan Guru Besar Tidak Tetap kepada Dekan yang dilampiri data pendukung sekurang-kurangnya: 1. Photocopy KTP (2 lembar) 2. Pas Photo 4x6 (2 lembar) 2. Riwayat Hidup 3. Photocopy Ijasah dan transkrip yang telah dilegalisir (1 lembar) 4. Rekomendasi dari 2 (dua) Guru Besar ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis 5. Surat keterangan dari Universitas/Fakultas/Program Studi yang menyatakan bahwa karya ilmiah calon digunakan sebagai referensi dalam prose pendidikan. 6. Surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun ke atas.
DRAFT
BAB V Tahap Pemeriksaan dan Pengusulan Oleh Fakultas Pasal 5 a. Dekan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengusulan calon Guru Besar Tidak Tetap b. Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, maka Dekan dengan persetujuan senat mengajukan usulan kepada Rektor
Bab VI Tahap Penilaian oleh Tim Pakar Reviewer Pasal 6 a. Rektor setelah menerima usulan menugaskan Dekan untuk membentuk Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap b. Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap sekurangkurangnya terdiri 3 (tiga) Guru Besar di bidang ilmu sejenis dengan bidang ilmu calon. c. Tim Pakar Reviewer Usulan Guru Besar Tidak Tetap ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor d. Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap. e. Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap paling lambat 10 hari sejak ditetapkan harus sudah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan f. Dalam proses pemeriksaan dan penilaian kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap. Tim Pakar Reviewer berhak untuk memanggil calon untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. g. Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap menilai bahwa calon tidak/belum memenuhi syarat, maka Tim dapat memberikan saran-saran perbaikan . h. Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap menilai bahwa calon memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Guru Besar Tidak Tetap, maka tim menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada Dekan . i. Dekan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil penilaian menyampaikan hasil penilaian berikut dokumen pendukungnya kepada Rektor. BAB VII Tahap Pemberian Persetujuan oleh Senat Pasal 7 Prosedur a. Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil penilaian dari Tim Pakar reviewer Usulan Guru Besar Tidak Tetap wajib menyampaikan kepada Senat Universitas untuk dimintakan persetujuan. b. Kuorum Rapat senat dengan acara pemberian persetujuan usulan pengangkatan sebagai Guru Besar Tidak Tetap sedikitnya dihadiri 51% dari seluruh anggota senat c. Persetujuan Senat dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi atau 2/3 dari jumlah anggota senat yang hadir.
DRAFT
d. Berdasarkan persetujuan Senat atas usulan Guru Besar Tidak Tetap maka Rektor paling lambat 3 (tiga) hari sejak persetujuan senat, wajib mengajukan kepada Menteri agar calon dapat ditetapkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap. BAB VIII Penutup Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 01 Juni 2015 REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO, ttd PROF.DR.H.YOS JOHAN UTAMA, SH MHUM NIP 196211101987031004
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN
PURWATI, SH NIP. 195705241978022001 SALINAN disampaikan kepada: 1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta; 2. Irjen Kemdikbud di Jakarta; 3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta; 4. Para Pembantu Rektor Undip; 5. Para Dekan Fakultas Undip; 6. Direktur Program Pascasarjana Undip; 7. Para Ketua Lembaga Undip; 8. Para Kepala Biro Undip; 9. Para Kepala UPT Undip; 10. Para Ketua Badan Pengelola Undip; 11. Kepala Bagian Keuangan Undip; 12. Bendahara Pengeluaran Undip; dan 13.Yang bersangkutan.
