PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2010

PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA, PIMPINAN LEMBAGA, DAN PEJABAT LAIN PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab X Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro perlu menetapkan Peraturan Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Program Pasca Sarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain pada Universitas Diponegoro; Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;

PU 2 PEJABAT LAIN 25 Juni 2010.doc

1

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Undip; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas pada Universitas Diponegoro.

Dengan Persetujuan Bersama SENAT UNIVERSITAS DIPONEGORO dan REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PROGRAM PASCA SARJANA, PIMPINAN LEMBAGA, DAN PEJABAT LAIN PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Diponegoro selanjutnya disingkat Undip; 2. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro; 3. Senat Universitas adalah Senat Universitas Diponegoro; 4. Program Pascasarjana adalah pendidikan tinggi pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang lebih tinggi daripada program sarjana di jalur pendidikan sekolah meliputi Program Magister dan Program Doktor; 5. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro selanjutnya disingkat LPPM, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro selanjutnya disingkat LP2MP; 6. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro; 7. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas pada Universitas Diponegoro; 8. Jabatan Lain adalah tugas tambahan Dosen Undip untuk membantu Pimpinan Universitas, atau Pimpinan Program Pascasarjana, atau Pimpinan Lembaga, atau Pimpinan Fakultas dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;


2

9. Pejabat Lain adalah Dosen Undip yang mendapat tugas tambahan untuk membantu Pimpinan Unversitas atau Pimpinan Program Pascasarjana, atau Pimpinan Lembaga, atau Pimpinan Fakultas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 10. Dosen Undip adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 11. Tugas Tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen; 12. Tugas Tambahan Lain adalah tugas tambahan di luar Universitas Diponegoro. Pasal 2 (1) Dosen Undip dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai: a. pimpinan Program Pascasarjana; b. pimpinan Lembaga; dan c. Pejabat Lain. (2) Masa jabatan pimpinan Program Pascasarjana, pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 3 (1) Pengangkatan pimpinan Program Pascasarjana, pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; f. meninggal dunia. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan unit baru, dan/atau perubahan unsur organisasi pada Undip. Pasal 4 (1) (2)

(3)

Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Asisten Direktur. Pejabat Lain pada Program Pascasarjana adalah: a. Ketua Program Doktor dan Sekretaris Program Doktor; b. Ketua Program Magister dan Sekretaris Program Magister; Pimpinan Lembaga adalah: a. Ketua LPPM, dan Sekretaris LPPM; dan b. Ketua LP2MP, dan Sekretaris LP2MP;


3

(4) (5)

(6)

Pejabat Lain pada Lembaga adalah Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat. Pejabat Lain pada Undip meliputi: a. Ketua Badan Pengelola dan Sekretaris Badan Pengelola; b. Ketua Badan Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kampus Undip dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kampus Undip; c. Ketua Auditor Internal Universitas Diponegoro dan Sekretaris Auditor Internal Universitas Diponegoro; dan d. Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Sekretaris Unit Pelaksana Teknis. Pejabat Lain pada Fakultas meliputi: a. Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian; b. Ketua Program Doktor dan Sekretaris Program Doktor; c. Ketua Program Magister dan Sekretaris Program Magister; d. Ketua Laboratorium/Studio dan Sekretaris Laboratorium/Studio; e. Ketua Program Spesialis dan Sekretaris Program Spesialis; f. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi; g. Ketua Program Reguler 2 dan Sekretaris Program Reguler 2; dan h. Ketua Program Vokasi dan Sekretaris Program Vokasi;

BAB II PERSYARATAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA, PIMPINAN LEMBAGA, DAN PEJABAT LAIN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 6 Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada Rektor; c. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan Program Pasca Sarjana, Lembaga, atau Pejabat Lain yang dinyatakan secara tertulis;


4

d. bersedia dan sanggup menyelenggarakan manajemen secara akuntabel serta bekerjasama yang dinyatakan secara tertulis dan bersedia menandatangani Pakta Integritas; e. pada saat diangkat dalam jabatan yang diusulkan bersedia melepaskan tugas tambahan dan tambahan lain; dan f. tidak sedang menjalani tugas belajar. Bagian Ketiga Persyaratan Khusus Pasal 7 (1) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direktur Program Pascasarjana adalah: a. berpendidikan Doktor; b. menduduki jabatan akademik Guru Besar; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah: a. berpendidikan Doktor; b. serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. Pasal 8 (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga pada LPPM dan LP2MP: a. berpendidikan Doktor; b. menduduki jabatan akademik Guru Besar; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga pada LPPM dan LP2MP: a. berpendidikan Doktor; b. serendah-rendahnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. Pasal 9 (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Ketua Badan Pengelola, Ketua Badan Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kampus Undip, Ketua Auditor Internal, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Pusat pada Lembaga: a. serendah-rendahnya berpendidikan Magister; b. serendah-rendahnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Badan Pengelola, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kampus Undip,


5

Sekretaris Auditor Internal, Sekretaris Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretaris Pusat pada Lembaga: a. serendah-rendahnya berpendidikan Magister; b. serendah-rendahnya menduduki jabatan akademik Lektor. Pasal 10 (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi/Program Reguler 2/ Program Vokasi: a. berpendidikan serendah-rendahnya Magister; b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi/Program Reguler 2/ Program Vokasi: a. berpendidikan serendah-rendahnya Magister; b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli. Pasal 11 (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Doktor: a. berpendidikan Doktor; b. menduduki jabatan akademik Guru Besar; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Program Doktor: a. berpendidikan Doktor; b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. Pasal 12 (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Magister: a. berpendidikan Doktor; b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Program Magister: a. berpendidikan serendah-rendahnya Magister; b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor; dan c. mempunyai pengalaman tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain. Pasal 13 (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah berpendidikan dokter Spesialis. PU 2 PEJABAT LAIN 25 Juni 2010.doc

6

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah berpendidikan dokter Spesialis. Pasal 14 (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Ketua Laboratorium/Studio adalah berpendidikan Doktor. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Laboratorium/Studio adalah serendahrendahnya berpendidikan Magister. Pasal 15 (1) Dalam hal persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tidak dapat dipenuhi, persyaratan jabatan akademik ditetapkan oleh Rektor dengan mendapat persetujuan Senat Universitas. (2) Dalam hal persyaratan pendidikan dan persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak dapat dipenuhi, persyaratan pendidikan dan persyaratan jabatan akademik ditetapkan oleh Dekan dengan mendapat persetujuan Senat Fakultas.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA, PIMPINAN LEMBAGA, DAN PEJABAT LAIN Bagian Kesatu Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Program Pascasarjana dan Pejabat Lain pada Program Pascasarjana Pasal 16 (1) Rektor dibantu oleh Pembantu Rektor melaksanakan penjaringan bakal calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau Asisten Direktur Program Pascasarjana sesuai dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (2) Rektor menetapkan bakal calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau bakal calon Asisten Direktur Program Pascasarjana berdasarkan hasil pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 17 Rektor mengajukan usul bakal Calon Direktur Program Pascasarjana dan bakal Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Senat Universitas untuk dipilih dan mendapatkan PU 2 PEJABAT LAIN 25 Juni 2010.doc

7

pertimbangan serta penetapan calon Direktur Program Pascasarjana dan Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana. Pasal 18 Pengajuan usul bakal Calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau bakal Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan ketentuan: a. paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon untuk jabatan Direktur Program Pascasarjana dan 3 (tiga) nama bakal calon untuk setiap jabatan Asisten Direktur Program Pascasarjana; dan b. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Direktur Program Pascasarjana dan Asisten Direktur Program Pascasarjana berakhir. Pasal 19 (1)

(2)

(3)

(4)

Senat Universitas menyelenggarakan rapat untuk memilih dan memberikan pertimbangan setelah menerima usulan bakal Calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau bakal Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Acara rapat Senat Universitas untuk memilih dan memberikan pertimbangan serta menetapkan Calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau Asisten Direktur Program Pascasarjana meliputi: a. pemungutan suara; b. penghitungan suara; dan c. penetapan 2 (dua) Calon Direktur Program Pascasarjana; dan d. penetapan 2 (dua) Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana untuk masing-masing jabatan Asisten Direktur. Pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana dalam rapat Senat Universitas dilakukan melalui pemungutan suara; b. rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat Universitas; c. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih; dan d. penetapan 2 (dua) nama Calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau 2 (dua) Asisten Direktur Program Pascasarjana didasarkan atas peringkat perolehan suara. Senat Universitas menyampaikan hasil pemilihan dan pertimbangan serta penetapan Calon Direktur Program Pascasarjana dan/atau Asisten Direktur Program Pascasarjana terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan dilampiri berita acara hasil pemilihan dan pemberian pertimbangan.


8

Pasal 20 Rektor mengangkat Direktur Program Pascasarjana dan/atau Asisten Direktur Program Pascasarjana dari hasil pemilihan dan pertimbangan serta penetapan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) sesuai perolehan peringkat suara. Bagian Kedua Tata cara Pengangkatan Pimpinan Lembaga Pasal 21 (1)

(2)

Rektor dibantu oleh Pembantu Rektor melaksanakan penjaringan bakal calon Ketua Lembaga dan/atau bakal calon Sekretaris Lembaga sesuai dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8. Rektor menetapkan bakal calon Ketua Lembaga dan/atau bakal calon Sekretaris Lembaga berdasarkan hasil pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 22

Rektor mengajukan usul bakal calon Ketua Lembaga dan/atau bakal calon Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Senat Universitas untuk dipilih dan mendapatkan pertimbangan serta penetapan calon Ketua Lembaga dan/atau calon Sekretaris Lembaga. Pasal 23 Pengajuan usul bakal calon Ketua Lembaga dan/atau bakal calon Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan: a. paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon untuk jabatan Ketua Lembaga dan/atau paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon untuk jabatan Sekretaris Lembaga; dan b. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Ketua Lembaga dan/atau Sekretaris Lembaga berakhir. Pasal 24 (1)

(2)

Senat Universitas menyelenggarakan rapat setelah menerima usulan bakal calon Ketua Lembaga dan/atau bakal calon Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Acara rapat Senat Universitas untuk memilih dan memberikan pertimbangan calon Ketua Lembaga dan/atau calon Sekretaris Lembaga meliputi: a. pemungutan suara; b. penghitungan suara; dan


9

(3)

(4)

c. penetapan 2 (dua) calon Ketua Lembaga dan/atau 2 (dua) calon Sekretaris Lembaga. Pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Ketua Lembaga dan/atau calon Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama calon Ketua Lembaga dan/atau calon Sekretaris Lembaga dalam rapat Senat Universitas dilakukan melalui pemungutan suara; b. rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat Universitas; c. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih; dan d. penetapan 2 (dua) nama calon Ketua Lembaga dan/atau 2 (dua) calon Sekretaris Lembaga didasarkan atas peringkat perolehan suara. Senat Universitas menyampaikan hasil pemilihan dan pertimbangan serta penetapan calon Ketua Lembaga dan/atau calon Sekretaris Lembaga terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan dilampiri berita acara hasil pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan calon Ketua Lembaga dan/atau calon Sekretaris Lembaga. Pasal 25

Rektor mengangkat Ketua Lembaga dan/atau Sekretaris Lembaga dari hasil pemilihan dan pertimbangan serta penetapan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) sesuai peringkat perolehan suara. Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Pejabat Lain Pasal 26 Rektor dan Pembantu Rektor melaksanakan penjaringan bakal calon Ketua, calon Kepala, dan calon Sekretaris Jabatan Lain pada Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan: a. sesuai dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9; b. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Kepala, dan Sekretaris Jabatan Lain pada Undip; dan c. Rektor menetapkan Bakal Calon Ketua dan Kepala, dan Bakal Calon Sekretaris Jabatan Lain pada Undip untuk dimintakan persetujuan Senat Universitas. Pasal 27 (1) Senat Universitas memberikan persetujuan Calon Ketua, Calon Kepala, dan Calon Sekretaris Jabatan Lain dilakukan melalui rapat yang diselenggarakan


10

khusus untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c. (2) Pemberian persetujuan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugasnya berakhir. Pasal 28 Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mengangkat Ketua, Kepala, dan Sekretaris Jabatan Lain pada Undip. Pasal 29 Tata cara pengangkatan Pejabat Lain pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Fakultas dengan berpedoman pada Peraturan Universitas ini. BAB IV PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 30 (1)

Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain diberhentikan dari jabatannya karena: a. permohonan sendiri; b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; c. masa jabatannya berakhir; d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil, g. diberhentikan dari jabatan dosen; h. berhalangan tetap: i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; j. cuti di luar tanggungan negara; k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian pimpinan dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Ketua Program Doktor, Ketua Program Magister, Ketua Program Spesialis, Ketua Program Studi, Ketua Program Reguler 2, Ketua Program Vokasi, Ketua Laboratorium/Studio yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.


11

Pasal 31 (1) Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan pejabat untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Rektor mengangkat Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tatacara Pengangkatan Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Universitas ini. Pasal 32 Kepada Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain definitif untuk melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan teknis akademik. Pasal 33 Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V PENUTUP Pasal 34 Peraturan Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang Pada tanggal: 25 Juni 2010 Rektor/Ketua Senat, ttd Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS,Med,Sp.And NIP 195403211980031002


12

PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2010

Recommend Documents