PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014
PERATURAN NASIONAL
0
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
DAFTAR ISI BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI ...................................................................... Pasal 2 PERATURAN NASIONAL ....................................................... Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN .............................. Pasal 4 WEWENANG IMI ................................................................. Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL ..........................................
3 3 3 3 4
BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN DI INDONESIA .............................................. Pasal 7 JENIS ................................................................................. Pasal 8 STATUS .............................................................................. Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL ........................................... Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL ....................................................... Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL ....................................................... Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH .......................................................... Pasal 13 KEJUARAAN KLUB ............................................................... Pasal 14 SIFAT KEJUARAAN .............................................................. Pasal 15 PIALA ................................................................................. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN .................................................. Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ................................ Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ............ Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS ............................................................ Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN .................................................
5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8
BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS ........................ Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL ........................... Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA ............................................ Pasal 24 PROMOTOR ........................................................................ Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN ................................................... Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................................... Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ......................... Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................ Pasal 29 KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGARA .................................. Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN ......................... Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN ..................................................... Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN ............... Pasal 33 KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN ...............................
8 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 13 14
PERATURAN NASIONAL
1
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
34 35 36 37 38 39 40
PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................................... KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................ TUGAS & WEWENANG PETUGAS PENCATAT WAKTU ............. PARKIR TERTUTUP ............................................................. PESERTA ............................................................................ PERSYARATAN PESERTA ..................................................... DAFTAR PESERTA ...............................................................
14 14 15 15 15 15 16
BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START ............................................................. Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN .................................................... Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN ..................................... Pasal 44 ASURANSI .......................................................................... Pasal 45 PENDAFTARAN ................................................................... Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL .................................... Pasal 47 MASA BERLAKU ..................................................................
16 16 17 17 18 18 18
BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES ............................................................................. Pasal 49 PROSEDUR PROTES ............................................................ Pasal 50 PROSES PROTES ................................................................. Pasal 51 BANDING .......................................................................... Pasal 52 PROSEDUR BANDING .......................................................... Pasal 53 NAIK BANDING ................................................................... Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL .........................................
19 19 20 20 20 21 21
BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP ...........................................................................
21
PERATURAN NASIONAL
2
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI IKATAN MOTOR INDONESIA merupakan satu-satunya organisasi olahraga kendaraan bermotor yang telah diakui oleh FIA, FIM dan CIK (induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia) serta KONI (Induk Organisasi OIah Raga Indonesia), yang berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia. Pasal 2 PERATURAN NASIONAL IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM & CIK dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Nasional ini IMI menetapkan Peraturan Perlombaan untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiaptiap penyelenggaraan. Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga atas semua keputusankeputusan dan FIA, FIM & CIK Pasal 4 WEWENANG IMI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA, FIM dan CIK, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya. Menetapkan Peraturan Perlombaan untuk setiap macam olahraga kendaraan bermotor di Indonesia sesuai dengan peraturan Internasional. Mengawasi atau menyelenggarakan seluruh kegiatan perlombaan di Indonesia, dan menetapkan/menunjuk penyelenggara event. Menolak atau menyetujui peraturan-peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh panitia lomba, demikian juga untuk kelas-kelas dalam perlombaannya serta instruksi-instruksi khusus yang dikeluarkan panitia lomba. Menyusun dan mengumumkan jadwal kegiatan perlombaan setiap tahunnya, juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi. Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.
PERATURAN NASIONAL
3
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13
Melarang perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, Nasional maupun yang berbahaya serta dapat menimbulkan masalah-masaIah berat. Memberikan persetujuan terhadap lintasan atau route perlombaan termasuk Iingkungannya. Memutuskan semua persoalan yang mencakup pelaksanaan maupun Interprestasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional. Mengambil keputusan-keputusan atas protes atau banding yang diajukan kepada IMI sebagai organisasi olahraga kendaraan bemotor yang tertinggi di Indonesia. Menentukan persyaratan bagi pemilihan penentuan peringkat Nasional maupun kejuaraan berseri tingkat Nasional. Mengatur pembagian tingkat kategori perlombaan Internasional, Nasional terbuka/terbatas, daerah maupun Klub. Menjatuhkan sanksi kepada atlit, team dan penyelenggara yang melanggar peraturan.
Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia termasuk induk organisasi dan IMI adalah: FIA FIM ASN/FMN
FIM Asia CIK
: Federation International del’Automobile, induk organisasi dunia untuk olahraga mobil. : Federation International of Motorcycle, induk organisasi dunia untuk olahraga motor. : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI. Federations Motocyclistes Nationalies (FMN), organisasi olahraga motor yang diakui oleh FIM di suatu negara.untuk di Indonesia adalah IMI. : Adalah continental union dari FIM untuk Asia. : Commission du Karting.
BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN Dl INDONESIA Setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan dan keterampilan. Pada setiap perlombaan yang mendapat Izin dari IMI diwajibkan mencantumkan Logo IMI.
PERATURAN NASIONAL
4
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh: 1. IMI 2. Klub-klub bermotor yang telah terdaftar di IMI Pasal 7 JENIS Olahraga kompetisi kendaraan bermotor di Indonesia dibedakan atas sembilan jenis perlombaan, yaitu: 1. Motocross & Grass Track 2. Balap Motor & Drag Bike 3. Balap Mobil 4. Drag Race 5. Karting 6. Rally 7. Offroad 8. Time Rally 9. Slalom IMI membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor tersebut diatas. Pasal 8 STATUS Tingkatan/status perlombaan di Indonesia dibagi atas lima tingkatan, yaitu: 1. Internasional 2. Kejuaraan Nasional 3. Kejuaraan Regional 4. Kejuaraan Daerah 5. Kejuaraan Klub Sifat dan kejuaraan diatas dapat terdiri dari: a. Terbuka b. Tertutup Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI. Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM serta mendapat ijin (visa) serta Surat Ijin Start Internasional yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing , sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK.
PERATURAN NASIONAL
5
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL DAN TINGKAT NASIONAL 10.1
KEJUARAAN NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI Provinsi serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National Championship) harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.
10.2
KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan ini harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.
Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa propinsi atau kejuaraan diantara beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau KIub yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu propinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 13 KEJUARAAN KLUB Kejuaraan KIub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai Peraturan Nasional.
PERATURAN NASIONAL
6
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 14 SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEJUARAAN Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat : 1.
Tertutup Penyelengaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status kejuaraan tersebut.
2.
Terbuka Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar daerah status kejuaraannya. Penyelenggaraan/Kejuaraan yang dapat bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan Nasional. Kejuaraan Regional den Kejuaraan Provinsi. Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu: terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan terbatas sesuai dengan sifat tertutup.
Pasal 15 PIALA Untuk event yang berstatus Regional dan Daerah, bisa diperebutkan Piala Gubernur atau Pejabat Daerah Tingkat I lainnya. Untuk event yang bersifat Nasional, bisa diperebutkan Piala Menteri, Pejabat, KONI Pusat, Kapolri. Untuk event yang bersifat Internasional, bisa diperebutkan Piala Presiden, Menteri dan seterusnya. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN Peraturan Perlombaan dibuat oleh masing-masing komisi untuk tiap-tiap olahraga kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perlombaan berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, Ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan. Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI. Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran harus sesuai dengan jelas
PERATURAN NASIONAL
7
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan Internasional, FIA, FIM & CIK serta sesuai dengan Peraturan Nasional IMI. Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN 18.1
Untuk setiap perlombaan, Panitia Penyelenggara harus menyusun suatu peraturan pelengkap untuk disahkan oleh IMI sebelum ijin perlornbaan dikeluarkan.
18.2
Setiap ketentuan yang tertera didalam peraturan pelengkap yang mungkin bertentangan dengan peraturan Internasional maupun peraturan Nasional dianggap sama sekali tidak berlaku.
Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS Panitia Penyelenggara dapat pula mengeluarkan Instruksi Khusus, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu baik secara tertulis maupun secara lisan dan harus disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Instruksi Khusus tersebut. Dan instruksi Khusus ini harus disetujui oleh Pengawas Perlombaan dan secepatnya dilaporkan kepada IMI. Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN Setiap penyelenggara, pelaksana, dan peserta yang terlibat Iangsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus: 20.1 Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional FIA, FIM & CIK serta peraturan Nasional IMI dan menerima sernua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut. 20.2
Dianggap sudah mengetahui dan Internasional dan Nasional tersebut.
memahami
peraturan-peraturan
20.3
Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik media massa tentang peraturanperaturan yang berlaku.
BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS Suatu Kejurnas hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Klub-klub yang berada dibawah naungan IMI Provinsi tersebut. Peserta pada suatu Kejurnas wajib memiliki Kartu Ijin Start yang masih berlaku untuk cabang olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi, dimana peserta dan klubnya berdomisili, dan berlaku di seluruh Pengprov di Indonesia, dimana Kejurnas tersebut diselenggarakan.
PERATURAN NASIONAL
8
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Setiap penyelenggara Kejurnas olahraga mobil/motor harus terdiri dari 2 orang Pengawas Perlombaan (Steward/Jury) yang ditunjuk oleh IMI dan seorang Pengawas Perlombaan dari Pengprov Penyelenggara serta 1(satu) orang dari Pengamat (bila dipandang perlu) dari IMI, Pengawas maupun Pengamat lomba yang akan ditunjuk oleh IMI adalah yang diusulkan oleh komisinya. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melaporkan nama Ketua Organizing Committee dan nama-nama Racing Committee (Clerk of the Course, Scrutineers, Time Keepers), berikut latar belakang pengalaman (c.v.) masing-masing dibidangnya. Penyelenggara Kejurnas tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh Pengprov yang bersangkutan, kecuali karena force majeur, dan harus mendapat ijin tertulis dan IMI. Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan ialah: Bahwa Pengprov tersebut di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyeleng-garakan event Nasional yang batal selama 1 (satu) tahun. Suatu Kejurnas dapat dimundurkan atau ditukar tanggal penyelenggarannya dengan syarat : Bahwa Pengprov yang akan mengundur/menukar tanggal eventnya mengajukan permohonan kepada IMl 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMl yang kemudian menetapkan jadwal baru setelah Pengprov tersebut membayar denda sebesar 10 (sepuluh) juta per event yang dimaksud. Pihak penyelenggara Kejurnas seperti yang tersebut dalam alinea diatas selayaknya juga meminta konfirmasi dari IMI mengenai personil yang akan ditunjuk oleh IMI sebagai Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri. Adapun demi kelancaran mekanisme tersebut diatas, agar surat pengajuan juga ditembuskan kepada Komisi yang bersangkutan. Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL (KALENDER OLAHRAGA IMI) Pada setiap akhir tahun Ml akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga Nasional, berisi jadwal kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang berstatus Nasional dan Internasional di Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap penyelenggarannya. Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa suborganisasi dengan masing-rnasing kewajiban dan wewenangnya, yaitu: 1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) 2. Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri Perlombaan 3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee) Sedangkan yang menangani perlombaan, minimum terdiri dari:
PERATURAN NASIONAL
9
bagian/
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
1. 2. 3.
Pengamat Perlombaan (bila diperlukan) Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting) Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee), yang terdiri dari: a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course) b. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting) c. Pemeriksa Teknis (Scrutineers) d. Pencatat Waktu (Time Keepers)
Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain: a. Course Marshall (Petugas Lintasan) b. Grid Marshall c. Paddock Marshall d. Pit Marshall e. Timing System f. Starter & Finisher g. Petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Pasal 24 PROMOTOR Promotor adalah suatu Badan Hukum atau Klub yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu lomba. Perlombaan hanya dapat diselenggarakan oleh a. IMI b. KIub-klub yang sudah diakui dan terdaftar pada IMI. Sedangkan Promotor harus menjalin kerjasama dengan IMI/IMI Provinsi ataupun Klub yang ada. Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN IMI dapat menunjuk seorang Pengamat yang bertugas mengamati dan menilai penyelenggaraan suatu perlombaan, pengamat perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, baik mengenai penyelenggaraan secara umum, maupun secara teknis perlombaan. Hasil pengamatan dilaporkan kepada IMI yang akan merupakan dasar penilaian bagi IMI untuk pertimbangan apakah IMI Provinsi yang bersangkutan dengan penyelenggaraan tersebut dapat ditunjuk kembali sebagai penyelenggara pada tahun berikutnya. Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWARD OF THE MEETING)/ JURI Pengawas Perlombaan/Juri terdiri dan petugas yang berkualitas baik yang diangkat dan ditunjuk oleh IMl bertugas mengawasi pelaksanaan, pengawas perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang
PERATURAN NASIONAL
10
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
masih berlaku, peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalanpersoalan yang timbul dalam suatu perlombaan. Pengawas Perlombaan adalah istilah untuk olahraga mobil dan Juri istilah untuk olahraga motor. Hanya mereka yang diangkat dan diakui oleh IMI dapat ditunjuk sebagai Pengawas Perlombaan/Juri. Pengawas Perlombaan/Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam suatu perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun peraturan Pelengkap Perlombaan. Mereka harus sepenuhnya tanpa batas tunduk pada Peraturan FIA, FIM dan CIK. Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 27.1 27.2 27.3
27.4 1. 2. 3. 4.
Pengawas Perlombaan/Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir). Juga harus sepenuhnya menguasai segala sesuatunya yang berhubungan dengan perlombaan tersebut. Sebelum Pertandingan Wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut: 1. ljin dari penguasa setempat 2. Ijin FIA, FIM, CIK atau lMI 3. Peraturan-peraturan Pelengkap 4. Daftar unggulan peserta 5. Acara, (khusus untuk Rally dan Offroad) buku route, kartu kontrol dan lain sebagainya 6. Ijin Start peserta 7. Asuransi Memeriksa dan Meneliti Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (special stages, track atau lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya. Ada tidaknya Pengawas/Juri yang lain (kalau tidak, harus secepatnya ditetapkan penggantinya). Apakah alat pencatat waktu bekerja baik dan akurat. Apakah route special stages atau lintasan kompetisi dapat dilalui tanpa rintangan yang berarti.
27.5 Selama Perlombaan 1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tidak menurun/ mengendur. Daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu lintas dan umum.
PERATURAN NASIONAL
11
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeur atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama. 3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan. 4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Pengawas/Juri harus jadi penengah. 5. Setelah perlombaan berakhir, Pengawas/Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus secepatnya membuat dan mengirimkan laporan kepada lMl mengenai hasil pengawasannya juga hukuman maupun rekomendasi seperlunya. Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 28.1
Dalam setiap perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi sekurangkurangnya oleh seorang Pengawas/Juri dari IMI atau seorang Pengawas/Juri yang ditunjuk oleh IMI.
28.2
Pengawas/Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasi dari suatu perlombaan dalam hal hubungan ini juga tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, hal mana berarti dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali pada IMI.
28.3
Pengawas/Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Merubah dan mengganti peraturan-peraturan pelengkap perlombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralisir bagian-bagian tertentu dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwaljadwal yang ada. b. Menunda, memberhentikan perlombaan sehubungan dengan force majeur dan keamanan/ketentraman. c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta atau kendaraannya bila: 1. Peserta membahayakan jalannya pertandingan. 2. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat serta berbahaya. 3. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba. 4. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan. d. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi. e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada). f. Dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan. g. Menentukan hukuman dan pinalti terhadap pelanggar peraturan.
PERATURAN NASIONAL
12
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
h. Menentukan apakah peserta yang diskor atau didiskualifikasi oleh panitia lomba dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti babak perlombaan berikutnya. I. Bila Pengawas/Juri mengetahui ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, Pengawas/Juri berhak menjatuhkan hukuman-hukuman dengan segala peraturan yang ada padanya tanpa ada protes yang masuk sekalipun. j. Penalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. k. Hukuman dan penalti dapat berupa : 1. Teguran/peringatan 2. Denda 3. Skorsing untuk selama waktu tertentu 4. DISKUALIFIKASI (dari satu babak perlombaan saja). Hukuman-hukuman tersebut dapat dijatuhkan setelah diadakan pemeriksaan yang seksama dan untuk hukuman skorsing yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dahulu untuk didengar kesaksiannya guna kesempatan membela dirinya. Pasal 29 KEWAJIBAN COMMITTEE)
PANITIA
PENYELENGGARA
(ORGANIZING
Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturanperaturan tambahannya Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan serta membagi tugas kepada para anggota dan petugas. b. Mendaftarkan jadwal Iombanya kepada IMI. c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib. d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan. e. Menjamin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas setiap perlombaan baik terhadap bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya. f. Mengatur keamanan dan keselamatan umum, peserta dan petugas dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Perlombaan & Pengawas Perlombaan/Juri. g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung. h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan kepada IMI diketahui oleh Pengawas Perlombaan.
PERATURAN NASIONAL
13
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN (RALLY/RACING COMMITEE) Panitia Pelaksana lomba ini mendapat wewenang dan Panitia Penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan pada hari perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan serta penunjukan Pimpinan perlombaannya yang disetujui oleh IMI. Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE) Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, dengan dibantu oleh asisten-asistennya dan bertanggungjawab untuk melaksanakan teknis perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PELOMBAAN a. b. c. d. e. f. g. h. I. j. k. I.
Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak polisi maupun militer yang diserahkan tugas menjaga keamanan perlombaan yang juga bertanggung-jawab atas keselamatan umum. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masingmasing dan melapor kepada Pengawas/Juri apabila ada yang absen. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing. Mengawasi peserta-peserta dan kendaraan-kendaraannya dan mengambil tindakan-tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan. Pada perlombaan kecepatan dia harus yakin sebelum perlombaan dimulai bahwa jalur kompetisi sudah aman dan tertutup untuk umum. Memberitahu Pengawas/Juri mengenai usul merubah program atau melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta. Mengatur kendaraan-kendaraan tersebut menurut urutan yang sesuai serta memberikan aba-aba keberangkatan. Menerima protes-protes dan peserta dan meneruskannya kepada Pengawas/Juri untuk diproses dan diputuskan. Harus mengumpulkan catatan-catatan atau data dari petugas-petugas pencatat waktu dan petugas tehnik, demikian pula keterangan-keterangan dan petugaspetugas Iainnya. Harus dapat memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum pembagian hadiah. Harus membuat laporan Iengkap jalannya perlombaan kepada IMI antara lain: jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu dan harus dikirimkan
PERATURAN NASIONAL
14
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perlombaan tersebut berakhir dan diketahui oleh Pengawas/Juri. Pasal 33 KEWAJIBAN MEETING)
SEKRETARIS
PERLOMBAAN
(SECRETARY
OF
Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi perlombaan yang berhubungan dengan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada. Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa petugas-petugas lomba sudah diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajibankewajibannya. Pasal 34 PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPERS) Para petugas pencatatan waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI. Pasal 35 KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU a. b. c. d.
Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan memakai alat-alat pencatat waktu yang akurat. Mencatat waktu berangkat dan waktu tiba setiap peserta. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Stewart dengan memberikan time sheets yang asli. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.
Pasal 36 TUGAS DAN WEWENANG (SCRUTEENERS) a. b.
c. d.
PETUGAS
PEMERIKSA
TEKNIK
Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan mekanis dan kendaraan-kendaraan lomba, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maupun kepentingan untuk hal keselamatannya. Juga bertugas untuk memeriksa semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya serta dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start, Visa dan FMN dan lain sebagainya. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung. Mengadakan pengecekan-pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup atas spesifikasi yang berlaku terhadap kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas ketertiban parkir tertutup tersebut.
PERATURAN NASIONAL
15
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
e.
Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi.
Pasal 37 PARKIR TERTUTUP (PARC FERME) Daerah lapangan parkir tertutup ini untuk menampung semua kendaraan peserta sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta, maupun mekanik-mekaniknya, kecuali oleh petugas scruttineer guna pemeriksaan kendaraan-kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu kendaraanpun yang boleh keluar atau direparasi oleh seseorang. Pasal 38 PESERTA Peserta adalah orang yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk suatu perlombaan atau orang yang ikut berlomba dan sudah memiliki Kartu Ijin Start yang berlaku. Pasal 39 PERSYARATAN PESERTA Untuk dapat memenuhi syarat sebagai peserta perlombaan, maka kepada setiap calon peserta diharuskan mempunyai Kartu Ijin Start yang dikeluarkan oleh IMI Ijin-ijin Start tersebut dapat berupa Ijin Start Internasional maupun Nasional/Regional dan untuk pengeluaran Ijin Start tersebut maka IMI dapat mengenakan biaya administrasinya. Pasal 40 DAFTAR PESERTA Panitia Penyelenggara harus membuat daftar peserta resmi sebelum perlombaan dimulai dan dibagikan kepada petugas, peserta dan ditempelkan pada papan pengumuman resmi.
BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu ijin Start sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti. Ijin Start hanya dikeluarkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: a. Permintaan Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu: 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku. 2. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku
PERATURAN NASIONAL
16
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
3. 4.
Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 15 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi
b.
Ijin Start hanya dapat diberikan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub yang berada di daerahnya, kecuali pemohon dari daerah lain dengan surat pengantar dari IMI Provinsinya.
c.
Ijin Start Nasional dikeluarkan oleh PP IMI, setelah yang bersangkutan memiliki Ijin start yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi. Yang diperuntukan mengikuti event: 1. 2.
d.
Ijin Start dapat diberikan kepada: 1. 2.
e.
Internasional event di Indonesia Non Internasional event di luar negeri Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas. Penduduk dan negara lain yang telah mendapat ijin dari ASN/FMNnegaranya.
IMI berhak untuk menolak suatu pemberian ijin start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.
Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di jalan-jalan umum atau di lintasan balap tertutup atau di kedua-duanya, tetapi selain ijin lomba yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang berwajib. Tak satupun perlombaan baik yang bersifat Internasional, Nasional, Terbuka, Regional maupun Klub dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dan IMI. Untuk itu IMI akan memberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI sementara dan DISKUALIFIKASI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta) dalam suatu penyelenggaraan yang tidak syah. Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI untuk perlombaanperlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional terbuka/Nasional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang bersifat Regional dan KIub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Tanggal, tempat, jenis tingkat perlombaan. Nama dan alamat pemohon. Daftar nama dan pengalaman orang-orang yang duduk dalam Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksana (RC), Pengawas/Juri dan surat pernyataan kesediaan dan bertanggung-jawab bagi yang bersangkutan. Rencana peraturan lengkap. Alamat sekretariat.
PERATURAN NASIONAL
17
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
f. g.
Rencana persiapan pengamanan/keselamatan untuk penonton, peserta dan petugas. Gambar route/lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.
Permohonan ujin penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Untuk suatu perlombaan bertaraf Internasional, pemohon harus sudah mengajukan rencana tanggal penyelenggaraan lomba, selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal kegiatan Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan. Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya dan semua persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal dimulainya.
b.
Demikian juga untuk Panitia Perlombaan yang bersifat Nasional terbuka maupun Nasional harus sudah memasukkan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk dapat dimasukkan sebagai Jadwal Kegiatan Olahraga IMl tahun berikutnya sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya harus sudah selesai dan diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya perlombaan.
c.
Untuk perlombaan Regional dari Klub tidak akan dicantumkan dalam Jadwal Kegiatan Olahraga IMl dan pada prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional yang sejenis, yang diselenggarakan di Indonesia, sedangkan untuk permohonan ijinnya cukup diajukan ke IMI Deerah setempat dengan melaporkan kepada IMI.
Pasal 44 ASURANSI Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab mereka dan tanggung jawab peserta terhadap pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung. Pasal 45 PENDAFTARAN a.
Pendaftaran yang sah harus tercatat pada formulir pendaftaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama dan alamat Sekretariat Perlombaan. Alamat dan nama Iengkap pendaftar. Identitas penyelenggara. Tanda tangan peserta. Spesifikasi kendaraan. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 16 tahun. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.
PERATURAN NASIONAL
18
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional. b.
Pendaftaran dari luar negeri harus mendapat ijin tertulis/stempel dan persetujuan dan ASN/FMN pada formulir pendaftaran, demikian juga apabila ada peserta Indonesia yang akan berlomba ke luar negeri harus dengan persetujuan IMI. Penolakan pendaftaran dapat ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dalam peraturan pelengkap yang dibuatnya.
c.
Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL IMl hanya mengelurkan Surat Ijin Start Internasional kepada para anggota IMl dengan pertimbangan IMI: 46.1
Pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, atau
46.2
Sedikitnya 1 kali pernah menduduki kejuaraan umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia atau pemohon yang sudah pernah mengikuti perlombaan di Luar Negeri. Untuk memperoleh ijin Start harus memenuhi pertimbangan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa alasan.
46.3
Permohonan harus diajukan oleh Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Surat Ijin Start (Start Permission) dari IMI
Pasal 47 MASA BERLAKU Setiap Ijin Start berlaku sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya dengan pengecualian sewaktu-waktu dapat dicabut berlakunya apabila: 1
Si pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Code Sportif Internasional.
2.
Pemegang Ijin berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.
3.
Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi skorsing maupun DISKUALIFIKASI.
PERATURAN NASIONAL
19
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES Hak protes hanya ada pada peserta, sekalipun demikian seorang petugas juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi apabila dianggap benar dan untuk itu Ia tidak dibebani uang jaminan. Pasal 49 PROSEDUR PROTES 49.1.
49.2 49.3. 49.4
49.5 49.6 49.7 49.8 49.9
Setiap protes harus dialamatkan secara tertulis dengan jelas kepada Pengawas Pertombaan/Juri dan disampaikan melalui Pimpinan Perlombaan disertai biaya yang telah ditentukan. Biaya ini akan dikembalikan apabila protesnya benar dan diterima. Protes sudah harus sampai dan terbayar lunas selambat-Iambatnya dalam waktu 30 menit setelah hasil perlombaan diumumkan. Protes mengenai hasil-hasil kejuaraan juga harus diajukan selambatIambatnya 30 menit setelah pengumuman hasil kejuaraan sementara diumumkan. Setiap protes yang masuk bersifat untuk pembongkaran kendaraan harus disertai pula dengan uang jaminan pembongkaran yang akan ditentukan oleh panitia, apabila protes ditolak maka uang bongkar akan diberikan kepada petugas tehnik yang membongkar kendaraan tersebut dan apabila protes diterima uang tersebut kembali kepada penggugat dan pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pembongkarannya. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah. Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau jangka waktu memasukkan protes terlewat, atau tidak disertai uang yang ditentukan, atau protes kolektif ataupun protes Iebih dari satu masalah. Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan notes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan. Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.
Pasal 50 PROSES PROTES 50.1.
Hanya Pengawas/Juri yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.
PERATURAN NASIONAL
20
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
50.2 50.3 50.4. 50.5
Apabila diperlukan pihak yang protes ataupun yang memprotes dapat dipanggil untuk memberikan keterangan dan alasannya termasuk para saksi yang bersangkutan. Protes sudah harus diputuskan selambat-Iambatnya 24 jam setelah protes tersebut masuk. Sementara protes belum diputuskan panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan atau membagikan hadiah-hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil sementara. Setelah keputusan ditentukan maka Pengawas Perlombaan/Juri akan mengumumkan keputusannya melalui pengumuman panitia atau melalui pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan protes tersebut dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara.
Pasal 51 BANDING Setiap peserta dan panitia pelaksana mempunyai hak untuk naik banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan/ Juri kepadanya. Pasal 52 PROSEDUR BANDING 52.1 52.2 52.3
52.4
Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan. Pernyataan naik banding kepada IMI harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI. Apabila banding diterima maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak naik banding dan beban/ongkos-ongkos protes banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran- pengeluaran yang terjadi selama proses banding tersebut tapi tidak lebih dari uang jaminan tersebut. Hanya Kategori Kejuaraan Nasional banding diajukan ke PP IMI sedangkan kategori Kejuaraan Provinsi, Klub, diajukan Kepada Pengprov IMI penyelenggara.
Pasal 53 WEWENANG BANDING 53.1
53.2
IMI adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dan suatu protes ataupun banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilisasi pihak-pihak yang dirugikan. IMI selambat-Iambatnya 15 hari sudah harus memutuskan suatu perkara naik banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMl Pusat.
PERATURAN NASIONAL
21
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
53.3
53.4
Team pemeriksa banding bebas menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasanpenjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya. IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan tersebut keseluruh IMI Provinsi untuk diketahui beserta hukuman-hukuman yang dijatuhkan.
Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL Hanya berdasarkan perlombaan yang bersifat Internasional/terbuka yang memakai peraturan Indonesia yang diadakan di Indonesia dapat seseorang atau badan naik banding ke tingkat Internasional baik FIA, FIM maupun CIK, dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.
BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur Iebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.
PERATURAN NASIONAL
22
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
ISI BUKU
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor................................................. Lampiran
4-35
:
A. Peraturan Dasar Tentang Medik ........................................................
38-46
B. Peraturan Dasar Tentang Disiplin dan Peradilan..................................
49-59
C. Peraturan Umum Balap Sepeda Motor ...............................................
62-79
D. Peraturan Perlombaan Balap Sepeda Motor ........................................ 83-110 E. Peraturan Tentang Teknik Balap Sepeda Motor .................................. 113-148 F. Peraturan Kejuaraan Regional Balap Motor/MotorPrix ......................... 149-150 H. Peraturan Drag Bike ...........................................................................151-158
PERATURAN DASAR
1
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
PERATURAN DASAR OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014
PERATURAN DASAR
2
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
DAFTAR ISI
1.
Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor ..................................
4
2.
Lampiran-lampiran Peraturan Dasar Olah Raga ..........................
4
3.
Kekuatan Hukum .....................................................................
4
4.
Interpretasi .............................................................................
4
5.
Penyelenggaraan .....................................................................
4
6.
Perubahan atau Penambahan....................................................
4
10.
Kegiatan/Perlombaan ...............................................................
5
20.
Kalender Nasional ....................................................................
8
30.
Kejuaraan Nasional (Seri) ........................................................
11
40.
Offisial Nasional ......................................................................
14
50.
Dewan Juri ..............................................................................
17
60.
Utusan ....................................................................................
21
70.
Wasit/Referee..........................................................................
22
80.
Peserta ...................................................................................
22
90.
Lisensi Nasional .......................................................................
24
100.
Penyelenggara Kegiatan ...........................................................
27
110.
Asuransi ..................................................................................
29
120.
Pendaftaran dan Penerimaan Peserta.........................................
30
130.
Selama Lomba Berlangsung ......................................................
31
140.
Setelah Lomba .........................................................................
32
150.
Lain-lain .................................................................................
33
151.
Lampiran-lampiran ...................................................................
33
PERATURAN DASAR
3
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
1.
PERATURAN DASAR OLAHRAGA SEPEDA MOTOR. Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional (selanjutnya disebut Peraturan Dasar Olahraga), adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh PP. IMI, untuk mengatur segala kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia.
2.
LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DASAR OLAHRAGA. Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan masing-masing bidang atau kejuaraan, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dasar Olahraga. Peraturan baru atau tambahan yang disetujui dan ditetapkan oleh PP. IMI, harus dimasukkan ke dalam Peratuan Dasar Olahraga atau lampiran-lampirannya.
3.
KEKUATAN HUKUM. PP. IMI dan semua Pengprov IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi-tanpa syaratsemua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta konsekuensikonsekuensinya.
4.
INTERPRETASI. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka kewenangan tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiranlampirannya berada pada PP. IMI.
5.
PENYELENGGARAAN. Kegiatan olahraga sepeda motor dapat diselenggarakan oleh : 1. PP. IMI atau Pengprov IMI, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut. 2. Klub-klub yang mendapat kewenangan/persetujuan dari PP. IMI atau Pengprov IMI, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut. 3. Jika ada Pengprov yang karena peraturan hukum dilarang mengadakan kegiatan suatu jenis olahraga motor didaerahnya, maka Pengprov tersebut dengan seizin PP. IMI dapat menyelenggarakan kegiatan di daerah lain, asalkan disetujui oleh Pengprov IMI setempat.
6.
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN. Setiap perubahan atau penambahan pada Peraturan Dasar Olahraga dan/atau lampiran-lampirannya akan diumumkan berikut tanggal berlakunya.
PERATURAN DASAR
4
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
10. 10.1
KEGIATAN/PERLOMBAAN. Kategori. 1. Grand Prix Internasional/Kejuaraan Dunia. 2. Perlombaan tingkat Internasional lainya. 3. IndoPrix/Kejuaraan Nasional (seri). 4. Perlombaan tingkat Nasional (non Kejurnas). 5. MotorPrix/Kejuaraan Regional (seri). 6. Kejuaraan tingkat Regional. 7. Kejuaraan tingkat Daerah (Kejurda). 8. Perlombaan tingkat Daerah (non Kejurda). 9. Kegiatan Intern Klub.
10.1.1 Grand Prix Internasional/Kejuaraan Dunia. Diselenggarakan oleh PP. IMI atau badan / klub yang mendapatkan kewenangan dari PP. IMI untuk melaksanakannya. Dalam kegiatan ini berlaku Peraturan-peraturan dan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh FIM, kecuali untuk nomor-nomor lomba tertentu yang tidak termasuk kategori Internasional. 10.1.2 Perlombaan tingkat Internasional lainnya. Diselenggarakan oleh PP. IMI atau badan yang mendapatkan kewenangan dari PP. IMI untuk melaksanakannya. Dalam kegiatan ini berlaku ketentuan-ketentuan dan/atau Peraturanperaturan Internasional, kecuali untuk nomor-nomor lomba tertentu yang tidak termasuk kategori Internasional. 10.1.3 IndoPrix/Kejuaraan Nasional (seri). Diselenggarakan oleh PP. IMI atau Pengprov/Klub yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh PP. IMI untuk menyelenggarakannya. Terbuka bagi para pembalap dari seluruh Indonesia, yang telah memiliki Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PP. IMI. 10.1.4 Perlombaan Tingkat Nasional. Diselenggarakan oleh Pengprov IMI atau Klub, setelah mendapat ijin dari PP. IMI. Terbuka bagi para pembalap dari seluruh Indonesia, yang telah memiliki Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PP. IMI atau Pengprov IMI. 10.1.5 MotorPrix/Kejuaraan Regional (seri). Diselenggarakan oleh Pengprov/Klub yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh PP. IMI untuk menyelenggarakannya. Terbuka bagi para pembalap dari regionnya aja, yang telah memiliki Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI.
PERATURAN DASAR
5
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
10.1.6 Perlombaan Tingkat Regional. Diselenggarakan oleh Pengprov IMI atau Klub, setelah mendapat ijin dari PP. IMI. Terbuka bagi para pembalap dari regionnya aja, yang telah memiliki Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI. 10.1.7 Kejuaraan Daerah (seri). Diselenggarakan oleh Pengprov IMI atau Klub yang telah mendapatkan persetujuan dari atau ditunjuk oleh Pengprov IMI. Hanya boleh diikuti oleh pembalap yang berdomisili di wilayah Pengprov IMI setempat serta telah memiliki KIS yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI setempat. 10.1.8 Perlombaan tingkat Daerah (non Kejurda). Diselenggarakan oleh Pengprov IMI atau Klub yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengprov IMI. Hanya boleh diikuti oleh pembalap yang berdomisili di wilayah Pengprov IMI setempat serta memiliki KIS yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI setempat. Untuk meningkatkan kualitas di suatu daerah, perlombaan tingkat daerah dapat diikuti pembalap dari daerah lain dengan ketentuan : 1. Pembalap-pembalap daerah lain tersebut diundang oleh Pengprov IMI setempat atau oleh penyelenggara dengan izin/persetujuan Pengprov IMI setempat. 2. Jumlah pembalap yang diundang sebanyak-banyaknya 10 orang untuk tiap kelas. Atas usulan komisi yang terkait, PP. IMI dapat merubah kategori suatu kegiatan/perlombaan. Perubahan ini ditetapkan sebelum penetapan Kalender. Pada dasarnya peningkatan kategori suatu kegiatan/perlombaan didasarkan atas hal-hal sebagai berikut : a. Kegiatan/perlombaan tersebut diselenggarakan dengan baik, setidaktidaknya selama 2 tahun terakhir. b. Kegiatan/perlombaan tersebut memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kategori yang lebih tinggi. 10.2
Lomba yang Dilaksanakan Dalam Perlombaan Tingkat Nasional (KEJURNAS atau Non KEJURNAS). Pada prinsipnya, lomba dalam perlombaan tingkat Nasional, baik Kejurnas maupun nonKejurnas adalah lomba tingkat Nasional (lihat 10.1.3 atau 10.1.4). Walau demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk melaksanakan lomba tingkat Daerah (Kejurda atau non Kejurda) dalam suatu Kegiatan/Event tingkat Nasional (sebagai “supporting race”)
PERATURAN DASAR
6
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Lomba tingkat daerah (Kejurda atau non Kejurda) dan lomba-lomba lain yang berstatus “supporting race” yang dilaksanakan dalam suatu perlombaan/event tingkat Nasional, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Tidak mengganggu jalannya lomba/race atau perlombaan/event tingkat Nasional tersebut. 2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dengan lomba/race tingkat Nasional. 3. Hanya boleh diikuti oleh pembalap-pembalap yang berdomisili di daerah tersebut dan memiliki KIS yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI setempat (lihat 10.1.7 dan 10.1.8). 10.3.
Balap Motor dan Mobil. Pada dasarnya dilarang menyelenggarakan lomba balap motor dan balap mobil dalam suatu perlombaan/event di sirkuit yang sama. Pengecualian dapat diberikan, apabila perlombaan/event tersebut diselenggarakan di sirkuit yang bertaraf Internasional (misal Sentul) atau memenuhi persyaratan untuk itu, dengan ketentuan bahwa latihan-latihan dan balap untuk mobil harus dilaksanakan setelah latihan-latihan dan balap untuk motor selesai.
10.4.
Perlombaan tidak resmi/sah. Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang : 1. Tidak mendapat ijin/persetujuan dari PP. IMI atau Pengprov IMI (lihat 10.1.3 s/d 10.1.8) 2. Walaupun telah mendapat ijin/persetujuan, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga dan Lampiran-lampirannya. Dilarang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlombaan-perlombaan semacam ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam perlombaan ini, baik perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Penyelenggara, Panitia Pelaksana, perserta, pendaftar/entrant, tim merek dan lain-lain), akan dijatuhkan sanksi yang ditentukan oleh PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan kategori perlombaan tersebut (lihat 10.1.3 s/d 10.1.8). Tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional hal. 28, Bab. IX, Pasal 51, yaitu : Ayat (1) : Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.
PERATURAN DASAR
7
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Ayat (2) : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Dengan sanksi pidana di hal. 46, Bab. XXII, Pasal 89, yaitu : Ayat (1) : Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 10.5.
Penundaan atau pembatalan suatu perlombaan/event. Dalam keadaan tertentu (luar biasa) serta dengan alasan yang dapat dibenarkan dan/atau dipertanggungjawabkan, PP. IMI atau Pengprov IMI dapat menunda bahkan membatalkan suatu perlombaan/event sesuai dengan kategori perlombaan tersebut (lihat Pasal 10). Jika perlombaan tersebut sedang berjalan atau sudah selesai, dapat dinyatakan batal. Dalam keadaan dan dengan alasan yang sama, PP. IMI atau Pengprov IMI berhak untuk mengubah hasil-hasil perlombaan.
10.6.
Judul/Nama perlombaan/Event. Pemakaian judul tingkat “NASIONAL” (baik Kejurnas maupun non Kejurnas) maupun “Kejuaraan Daerah” harus seijin IMI tingkat yang terkait, serta memperhatikan ketentuan yang ada. Judul/nama tersebut dapat dipakai dalam semua dokumen resmi, iklan, poster dan lain-lain, setelah mendapat persetujuan dari IMI di tingkat yang sesuai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi. Judul/nama Perlombaan Tingkat Nasional (baik Kejurnas maupun non Kejurnas) atau Tingkat Daerah (Kejurda/non Kejurda) dapat ditambah dengan nama sponsor setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan kategori perlombaan tersebut (lihat pasal 10). Dalam hal ini, disamping biaya perijinan, kepada penyelenggara dapat dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan kategori perlombaan tersebut (lihat pasal 10).
PERATURAN DASAR
8
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
10.7
Sirkuit. Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan yang tecantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang terkait serta harus disahkan/disetujui oleh PP. IMI atau Pengprov IMI, sesuai dengan kategori perlombaan tersebut (lihat pasal 10.13 s/d 10.16).
20.
KALENDER NASIONAL. Setiap tahun PP. IMI menerbitkan jadwal perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia sepanjang tahun. Daftar ini disebut “Kalender Kegiatan PP. IMI (untuk selanjutnya disebut “Kalender Nasional”).
20.1.
Penetapan Kalender Nasional. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tingkat Nasional di tahun mendatang, pendaftaran harus diajukan ke PP. IMI sebelum tanggal 30 Oktober. Semua pendaftaran yang diterima oleh PP. IMI setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan dan dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut diputuskan. Sebaiknya dalam pendaftaran tersebut dicantumkan tanggal alternatif (cadangan). Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi yang terkait, untuk kemudian diputuskan oleh PP. IMI setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas. PP. IMI berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Skala prioritas, sebagaimana tercantum pada pasal 20.2 2. Keuntungan/manfaat maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, bagi olahraga sepeda motor pada khususnya dan olahraga bermotor pada umumnya. 3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal yang sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain. Untuk perlombaan tingkat Internasional dan Kejurnas, tanggal pelaksanaannya direncanakan dan diputuskan oleh PP. IMI, setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas. Setiap kegiatan yang telah diputuskan dan tercantum dalam Kalender Nasional, memiliki Nomor Izin Pendaftaran. Nomor ini harus dicantumkan dalam semua korespondensi dengan Sekretariat PP. IMI, semua dokoumendokumen, buletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
20.2
Skala Prioritas. Skala prioritas kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia ditentukan sesuai urutan di bawah ini :
PERATURAN DASAR
9
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
1. 2. 3. 4.
Grand Prix Internasional/Kejuaraan Dunia Kegiatan/Perlombaan tingkat Internasional lainnya IndoPrix/Kejuaraan Nasional (seri) Kegiatan/perlombaan tingkat Nasional tahunan (yang memperebutkan Piala Bergilir) 5. Kegiatan/perlombaan tingkat Nasional (non Kejurnas) yang terdiri dari beberapa seri 6. Kegiatan/Perlombaan tingkat Nasional lainnya 7. MotorPrix/Kejuaraan Regional 8. Kegiatan/Perlombaan tingkat Regional 9. Kejuaraan Daerah 10. Kegiatan/Perlombaan tingkat Daerah 11. Kegiatan Intern Klub 20.3
Penambahan dan Perubahan Kalender Nasional.
20.3.1 Kalender Kegiatan Kejurnas Apabila Pengprov tidak dapat menerima alokasi tanggal pelaksanaan yang ditetapkan oleh PP. IMI, maka Pengprov yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan, pendaftaran ulang (baru) atau permohonan perubahan tanggal beserta penjelasan tentang sebab-sebabnya. Pendaftaran ulang harus diajukan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pelaksanaan tersebut ditetapkan (Rakernas). Jika permohonan penundaan tersebut ditolak, maka yang bersangkutan dapat membatalkan pendaftaran kegiatan tersebut dan PP. IMI dapat memberikan hak penyelenggaraan kepada Pengprov lain sesuai tanggal yang ditetapkan. Permohonan penundaan yang disampaikan setelah batas waktu tersebut di atas akan ditolak. Dalam keadaan yang oleh PP. IMI dinilai “force majeure” PP. IMI berhak merubah tanggal penyelenggaraan Kejurnas yang telah tercantum dalam Kalender Nasional. Apabila terjadi pembatalan, termasuk pembatalan akibat permohonan penundaan yang ditolak, maka kepada Pengprov yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut : 1. Sebagaimana tercantum dalam pasal 20.4. 2. Hilangnya kesempatan (hak) Pengprov tersebut untuk menyelenggarakan Kejurnas di tahun berikutnya. Atas permohonan Pengprov terkait, PP. IMI dapat membatalkan sanksisanksi tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa pembatalan kegiatan tersebut terpaksa dilakukan karena hal-hal sebagai berikut : a. Sedikitnyanya jumlah pembalap yang terdaftar.
PERATURAN DASAR
10
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
b. Timbulnya keadaan-keadaan yang dinilai oleh PP. IMI sebagai “force majeure”. Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, tidak termasuk/dianggap penundaan. 20.3.2 Kegiatan-kegiatan Nasional (Non Kejurnas). Pendaftaran kegiatan-kegiatan tingkat nasional (kecuali yang berbentuk seri) yang terlambat diajukan, masih dapat diterima sampai batas waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Permohonan penundaan atau pembatalan bagi kegiatan yang terlambat didaftarkan tersebut, harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Baik sekretariat PP. IMI maupun para pembalap yang mendaftarkan diri, harus diberitahu mengenai penundaan atau pembatalan tersebut. Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak bisa dihindari, tidak dianggap penundaan. Jika terjadi penundaan, maka formulir pendaftaran peserta yang telah diterima oleh penyelenggara, tetap sah/berlaku apabila pendaftar/pembalap yang bersangkutan memberikan konfirmasi telah menerima pemberitahuan tentang penundaan tersebut. Sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 20.4 tetap diberlakukan. 20.3.3 Kegiatan Tingkat Nasional yang berupa seri (terdiri dari beberapa putaran). Pendaftaran kegiatan ini dapat dilakukan Pengprov-Pengprov IMI yang terkait atau oleh penyelenggara, dengan rekomendasi dari Pengprov IMI yang terkait, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 20.3.2. 20.4
Biaya Pendaftaran dan Denda. Besarnya biaya pendaftaran untuk setiap jenis kegiatan/perlombaan, ditentukan oleh PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan kategori kegiatan tersebut (lihat pasal 10). Kepada Penyelenggara yang telambat mendaftarkan kegiatannya, melakukan penundaan atau pembatalan dikenai denda, yang besarnya ditentukan oleh PP. IMI. Apabila penundaan atau pembatalan suatu kegiatan disebabkan oleh hal-hal yang oleh PP. IMI dikategorikan “force majeure”, maka kepada Panitia Penyelenggara tidak dikenai denda.
20.5.
Pendaftaran Kegiatan/perizinan. Biaya pendaftaran dapat dikembalikan (sebagian atau seluruhnya) atas permintaan Penyelenggara yang terpaksa membatalkan penyelenggaraan
PERATURAN DASAR
11
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
suatu kegiatan sebagai akibat sedikitnya jumlah peserta atau timbulnya halhal yang oleh PP. IMI atau Pengprov IMI dikategorikan “force majeure”. 20.5.1 Tata cara pendaftaran/perijinan. Dalam surat pendaftaran/permohonan ijin suatu kegiatan harus dicantumkan : 1. Nama dan jenis kegiatan tersebut 2. Tanggal dan tempat penyelenggaraan 3. Penyelenggara Apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub, maka dicantumkan pula nama Ketua dan Sekretaris serta alamat lengkap klub tersebut. 4. Susunan sementara dan nama-nama Panitia Penyelenggara 5. Nama-nama yang dicalonkan menjadi Pimpinan Perlombaan dan Dewan Juri Apabila permohonan izin tersebut diluluskan, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal penyelengaaraan, penyelenggara harus mengirimkan : a. Susunan lengkap Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana b. Rancangan Peraturan Pelengkap c. Denah (lengkap dan rinci) sirkuit/arena yang akan digunakan, rencana pengamanan (safety) baik medik maupun non medik 20.5.2 Surat pendaftaran/permohonan ijin dan berkas-berkas tersebut di atas dikirmkan ke PP. IMI atau Pengprov IMI, sesuai dengan kategori kegiatan tersebut (lihat pasal 10). 20.5.3 Pendaftaran/permohonan ijin untuk kegiatan yang terdiri dari beberapa putaran perlombaan, dapat diajukan bersama sekaligus dengan memperhatikan pasal 20.3.3. 30.
KEJUARAAN NASIONAL (Seri).
30.1.
Kriteria. Suatu seri Kejuaraan Nasional, harus terdiri dari setidak-tidaknya 5 (lima) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran. Semua putaran tersebut harus tercantum dalam Kalender Nasional.
30.2.
Syarat Untuk Dapat Menyelenggarakan Kejurnas Pengprov IMI yang berkeinginan menyelenggarakan salah satu putaran Kejurnas, harus sudah pernah menyelenggarakan kegiatan sejenis tingkat nasional sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya. Satu diantara kegiatan tersebut, diselenggarakan di tempat/sirkuit yang akan digunakan untuk Kejurnas dan telah dinyatakan layak oleh PP. IMI. Apabila jumlah Pengprov yang mendaftar untuk dapat menyelenggarakan Kejurnas lebih banyak dari jumlah putaran Kejurnas yang akan diselenggarakan, maka PP. IMI, atas usul Komisi yang terkait, dapat
PERATURAN DASAR
12
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
menambah atau meningkatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pengprov IMI untuk dapat menyelenggarakan putaran Kejurnas. 30.3.
Tanggung Jawab Penyelenggaraan. Pada dasarnya penyelenggaraan Kejurnas merupakan hak/wewenang PP. IMI. Selanjutnya hak/wewenang tersebut didelegasikan kepada Pengprov. Dengan demikian maka Pengprov yang akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub/badan lain. Dengan kata lain, yang mempertanggungjawabkan secara langsung kepada PP. IMI adalah Pengprov.
30.4.
Penentuan pemenang (Peringkat). Dalam menentukan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, semua putaran perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka kejuaraan tersebut akan dijadikan perhitungan. Walaupun demikian, PP. IMI atas usul Komisi yang terkait, dalam situasi tertentu yang tidak lazim, berhak untuk memutuskan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Komisi yang terkait berhak untuk mengajukan usulan ke PP. IMI tentang jumlah putaran perlombaan yang akan diperhitungkan dalam penentuan pemenang akhir dari suatu seri kejuaraan. Penentuan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, didasarkan atas jumlah angka yang diperoleh para peserta di setiap putaran perlombaan dalam seri kejuaraan tersebut, setelah mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kejuaraan tersebut.
30.5.
Nilai Sama.
30.5.1 Apabila ada lebih dari satu pembalap memperoleh angka yang sama di akhir perlombaan suatu kelas yang terdiri dari beberapa Race, maka pemenang atau yang mendapat posisi/peringkat lebih tinggi diberikan kepada (secara berturut-turut) : 1. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/peringkat lebih tinggi. 2. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada lomba Race terakhir. 3. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada Race sebelum Race terakhir. 30.5.2. Apabila pada akhir suatu seri kejuaraan, nilai sama diperoleh oleh lebih dari satu pembalap, maka pemenang atau posisi/peringkat yang lebih tinggi dalam kejuaraan keseluruhan seri tersebut diberikan kepada (berturut-turut) : 1. Pembalap yang pernah menduduki posisi tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai yang sama
PERATURAN DASAR
13
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
2. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/ peringkat yang lebih tinggi 3. Pembalap yang memiliki posisi/peringkat yang lebih tinggi pada perlombaan putaran terakhir 30.6
Hadiah.
30.6.1 Perlombaan Tingkat Nasional Berbentuk Seri (Kejurnas atau non Kejurnas). Hadiah untuk tiap putaran untuk masing-masing kelas : Juara 1 : Trofi Juara 2 : Trofi Juara 3 : Trofi Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran sekurang-kurangnya : Juara 1 : Trofi 30.6.2 Perlombaan Tingkat Nasional Non Seri. Hadiah untuk pemenang masing kelas : Juara 1 : Trofi Juara 2 : Trofi Juara 3 : Trofi 30.6.3 Perlombaan Tingkat Daerah yang Berbentuk Seri (Kejurda atau Non Kejurda). Ditentukan oleh Pengprov IMI setempat. 30.6.4 Perlombaan Tingkat Daerah Non Seri. Ditentukan oleh Pengprov IMI setempat. 30.6.5 Hadiah Piala/Trofi bergilir. Apabila dalam suatu perlombaan/kejuaraan disediakan Piala/Trofi bergilir, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Piala/Trofi bergilir disediakan, setelah mendapat persetujuan dari PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai kategori perlombaan/kejuaraan tersebut. 2. Pemenang yang memperoleh Piala/Trofi bergilir tersebut, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang mungkin timbul dan/atau kehilangan (Piala/Trofi) selama periode Piala atau Trofi tersebut 3. berada padanya. 4. Penyelenggara harus menyediakan sertifikat/plakat/replika dari Piala/Trofi tersebut (dengan ukuran yang berbeda), yang diserahkan kepada pemenang Piala/Trofi bergilir tersebut.
PERATURAN DASAR
14
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
30.6.6 Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran dapat diberikan kepada para pemenang satu kelas tertentu atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap. Hadiah-hadiah trofi tersebut di atas dapat ditambah jumlahnya dan/atau dengan hadiah lain berbentuk uang atau barang, yang nilainya ditentukan oleh peraturan PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan kategori kegiatan tersebut. 40. 40.1
OFFISIAL NASIONAL. Definisi. Yang dimaksud Offisial Nasional adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana kegiatan olahraga tingkat Nasional sepeda motor sesuai dengan kecakapannya.
40.1.1 Pelaksanaan dan Pengendalian. Pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan/perlombaan menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana. 40.1.2 Panitia Pelaksana. Panitia Pelaksana terdiri atas : 1. Dewan Juri 2. Pimpinan Perlombaan dan Wakilnya 3. Sekretaris Perlombaan 4. Ketua Tim Pemeriksa Teknik/Kepala Scrutineer 5. Petugas Start 6. Petugas Finish 7. Pencatat Waktu 8. Kepala Seksi Medik (dokter) 9. Petugas-petugas Pengamanan (Safety), pengisian bahan bakar, parkir tertutup parc ferme), Petugas Bendera, Humas (untuk pers dan lain-lain) 10. Petugas-petugas lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya perlombaan Kecuali Dewan Juri, semua petugas-petugas di atas beserta pembantupembantunya, berada di bawah kepemimpinan atau kewenangan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Perlombaan. Panitia Pelaksana dilarang merangkap sebagai peserta. 40.2.
Pengangkatan Anggota Panitia Pelaksana.
40.2.1 Kejuaraan Nasional.
PERATURAN DASAR
15
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan, Wakil Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Pencatat Waktu dan Ketua Pemeriksa Teknik ditunjuk dan/atau diangkat oleh PP. IMI. Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh Pengprov IMI yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan. 40.2.2 Perlombaan Tingkat Nasional Non Kejurnas. Dewan juri, Pimpinan Perlombaan, Pencatat Waktu dan Ketua Tim Pemeriksa Teknik diangkat oleh Pengda/Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari PP. IMI. Anggota Panitia Pelaksana lainnya ditunjuk dan diangkat oleh Pengprov/Penyelenggara setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan. 40.2.3 Perlombaan Tingkat Daerah/Lokal (Kejurda atau Non Kejurda). Pengangkatan anggota Panitia Pelaksana mengikuti prosedur yang tecantum dalam pasal 40.2.1 dan 40.2.2, tetapi di sini yang mengangkat dan/atau menyetujui bukan PP. IMI melainkan Pengprov IMI setempat. 40.3.
Persyaratan Kualifikasi Untuk Offisial Nasional Official Nasional dibagi sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya : 1. Dewan Juri 2. Pimpinan Perlombaan Untuk memperoleh kualifikasi tersebut, seseorang harus mengikuti dan lulus dalam seminar yang diadakan oleh PP. IMI. PP. IMI akan melengkapi mereka yang dinyatakan lulus dengan Lisensi Nasional sesuai dengan bidang dan kualifikasinya masing-masing. PP. IMI akan mengeluarkan daftar nama Offisial Nasional. Perubahan baik penambahan atau penghapusan nama pada daftar tersebut, merupakan hak dan wewenang PP. IMI. Semua kegiatan/perlombaan yang berstatus Kejuaraan Nasional harus dilaksanakan dan dikendalikan oleh personil yang telah memiliki Lisensi yang sesuai untuk jabatan masing-masing. Apabila dipandang perlu PP. IMI dapat memperluas jangkauan peraturan tersebut di atas, dengan memasukan Perlombaan tingkat Nasional non Kejurnas kedalamnya.
40.4.
Pimpinan Perlombaan. Pimpinan Perlombaan bertanggung jawab kepada Dewan Juri atas jalannya perlombaan serta kepemimpinannya dalam perlombaan tersebut.
PERATURAN DASAR
16
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pimpinan Perlombaan dibantu oleh Sekretaris Perlombaan dan Petugas-petugas dan/atau Panitia lain yang bertugas diberbagai bidang dalam perlombaan tersebut. Tugas-tugas pokok Pimpinan Perlombaan adalah : 1. Menjamin/memastikan bahwa sirkuit/jalur balap dalam kondisi baik serta anggota panitia dan petugas telah hadir dan siap menjalankan tugas masing-masing. 2. Memeriksa identitas pembalap (KIS/KTA), pemberian nomor pada motor secara benar dan tidak ada kendala apapun bagi pembalap untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (misal : skorsing, diskualifikasi dan lain-lain). 3. Menunda start karena timbulnya keadaan yang dinilai “force majeure”. 4. Melanjutkan perlombaan setelah kendala dihilangkan. 5. Menghentikan perlombaan atau seluruh nomor lomba (race) sebelum waktunya (prematur). 6. Membatalkan sebagian atau seluruh perlombaan. 7. Melarang Pembalap untuk start dan mengikuti lomba, atau mengintruksikan kepada Pembalap untuk mengundurkan diri dari perlombaan atau suatu nomor lomba, apabila dipandang perlu, untuk menjamin keamanan/keselamatan semua pihak. 8. Memastikan ditaatinya semua peraturan. Untuk itu Pimpinan perlombaan dapat mengusulkan kepada Dewan Juri untuk menetapkan sanksi-sanksi. 9. Memerintahkan untuk meninggalkan sirkuit dan daerah sekitarnya, mereka yang menolak mentaati intruksi panitia/petugas yang berwenang dan bertugas. 10. Memberitahukan kepada Dewan Juri tentang semua keputusan yang akan atau telah diambil dan juga menyampaikan setiap protes yang diajukan. 11. Mengumpulkan laporan-laporan dari Petugas Pencatat Waktu dan Panitia/Petugas yang lain atau semua informasi lainnya yang diperlukan, untuk menyampaikan laporan kepada Dewan Juri dan memintakan persetujuan atas hasil sementara dari hasil perlombaan tersebut. 40.5.
Sekretaris Perlombaan. Sekretaris Perlombaan sejak terbentuknya kepanitiaan bertanggung jawab atas : 1. Persiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Penyiapan dan pendistribusian Peraturan Pelengkap. 3. Merekrut tenaga-tenaga petugas untuk semua bidang. 4. Penyiapan semua bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. 5. Semua kegiatan surat-menyurat (korespondensi) resmi,
PERATURAN DASAR
17
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Selama kegiatan berlangsung Sekretaris Perlombaan juga bertindak selaku penghubung antara Pimpinan Perlombaan dengan semua bagian dari Panitia Pelaksana. 40.6.
Kepala Pemeriksaan Teknik. Tugasnya adalah memeriksa motor dan pakaian pembalap (termasuk helm) dan menyatakan sesuai tidaknya dengan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Pelengkap).
40.7.
Petugas Start dan Finish. Pimpinan Perlombaan dapat bertindak sebagai petugas start dan finish atau mendelegasikan tugas ini kepada petugas-petugas yang khusus ditugaskan untuk itu. Untuk memberi aba-aba pada start dan finish, petugas yang bersangkutan dapat mempergunakan alat bantu baik mekanis atau elektris yang telah disetujui oleh PP. IMI atau Pengprov sesuai kategori kegiatan tersebut (lihat pasal 10)
40.8.
Pencatat Waktu. Petugas Pencatat Waktu yang bertugas di kegiatan-kegiatan tingkat Nasional (baik Kejurnas maupun non Kejurnas), harus mampu mempergunakan peralatan pencatat waktu yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Mereka harus memiliki pengalaman bertugas sebagai Pencatat Waktu pada kegiatan-kegiatan Tingkat Nasional/Kejurnas atau setidak-tidaknya Kejurda sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, serta memiliki reputasi yang baik.
50.
DEWAN JURI.
50.1.
Komposisi. Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan dan 2 (dua) orang Anggota Dewan. Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara (Voting Right) yang sama. Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri untuk Kejuaraan Nasional, ditetapkan oleh PP. IMI setelah menerima usulan dari Komisi yang terkait, sementara 1 (satu) orang Anggota lainnya ditetapkan oleh Pengprov IMI setempat. Pada kegiatan Tingkat Nasional Non Kejurnas, Panitia Penyelenggara atau Pengprov IMI yang terkait dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri kepada PP. IMI dan selanjutnya apabila disetujui akan diangkat/ditetapkan oleh PP. IMI. Ketua dan Anggota Dewan Juri pada Kejurda di tunjuk dan diangkat Pengprov IMI yang terkait. Pada kegiatan Tingkat Daerah Non Kejurda, Panitia Penyelenggara dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri kepada
PERATURAN DASAR
18
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Pengprov, dan selanjutnya apabila disetujui, akan dianggkat/ditetapkan oleh Pengprov yang terkait. Utusan PP. IMI bidang Tehnik dan/atau Medik dapat menjadi anggota Dewan Juri, tetapi tanpa hak suara. Berikut ini adalah daftar mereka yang juga boleh menghadiri rapat-rapat Dewan Juri (tanpa hak suara). 1. Pengurus PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan Kategori kegiatannya 2. Ketua dan Anggota Komisi yang terkait. 3. Pengamat (Observer). 4. Utusan Pengprov (hanya pada sidang pertama). 5. Ketua Pengprov IMI setempat. 50.2.
Ketua Dewan Juri. Ketua Dewan Juri diangkat/ditetapkan oleh PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai kategori perlombaan tersebut (lihat pasal 10.1). Kewenangan dan tugas Dewan Juri : 1. Menilai dan memastikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri sesuai dengan Peraturan Dasar Olahraga berikut Lampiranlampirannya, Peraturan lain yang dikeluarkan oleh PP.IMI serta Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut. 2. Menetapkan jadwal rapat Dewan serta mengadakan rapat khusus (apabila dipandang perlu diadakan). 3. Mengundang pihak-pihak lain (selain Angota-anggota Dewan), untuk menghadiri rapat-rapat Dewan. 4. Berhubungan (berkomunikasi) dengan utusan-utusan Pengprov. 5. Menandatangani -bersama Sekretaris Dewan Juri- semua keputusan yang dibuat oleh Dewan. 6. Bersama Pimpinan Perlombaan, menandatangani hasil-hasil perlombaan. 7. Mengirim dokumen-dokumen berikut ini ke PP. IMI. a. Laporan tentang kegiatan tersebut b. Laporan rinci tentang protes yang diajukan oleh pembalap/peserta beserta berkas protes tersebut. Dalam Kejurnas, dokumen tersebut harus sudah terkirim dalam waktu 72 jam setelah selesainya perlomban tersebut.
50.3.
Tugas dan Wewenang Dewan Juri. 1. Membuat perubahan pada Peraturan Pelengkap, apabila dipandang perlu (lihat Pasal 100.3) 2. Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana harus memberitahukan perubahan tersebut kepada para peserta.
PERATURAN DASAR
19
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
3.
Mendengar/menerima laporan-laporan Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Anggota Panitia lain yang terkait (bila perlu) tentang hal-hal sebagai berikut : a. Persiapan dan kesiapan semua bidang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. b. Persiapan-persiapan dan prosedur pelaksanaan pengamanan (safety) baik medik maupun non medik. c. Pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai pendaftaran, pemeriksaan tehnik, latihan-latihan, perlombaan dan hasil-hasilnya. 4. Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta atau peserta-peserta dan membuat keputusan berkaitan dengan protes tersebut. 5. Menjatuhkan sanksi kepada peserta atau peserta-peserta yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PP. IMI dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut. 6. Disamping Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri juga berhak menetapkan/memutuskan : a. Penundaan start suatu nomor lomba. b. Penghentian suatu nomor lomba sebelum waktunya (prematur). c. Pembatalan suatu nomor-nomor lomba. d. Agar diadakan perbaikan pada sirkuit/jalur tetap. Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau tanpa usulan dari Panitia serta dengan alasan keamanan (safety) yang mendesak atau dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori “force Majeure”. 50.4.
Rapat Dewan Juri. Rapat-rapat Dewan Juri dapat diadakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan atau sewaktu-waktu (diluar jadwal) apabila dipandang perlu. Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.
50.4.1 Rapat Rutin. Jadwal dan agenda Rapat Dewan ditetapkan sepenuhnya oleh Ketua Dewan. Pada umumnya jadwal rapat Dewan dan agendanya adalah sebagai berikut : 1. Rapat Pertama Rapat yang diadakan sebelum berlangsungnya kegiatan ini, membicarakan antara lain : a. Peraturan Pelengkap. Dewan Juri berhak untuk mengadakan perubahan termasuk penambahan atau pengurangan, bila dipandang perlu. (lihat pasal 100.3). b. Laporan-laporan Pimpinan Perlombaan atau anggota Panitia yang lain (bila dipandang perlu) tentang hal-hal sebagai berikut :
PERATURAN DASAR
20
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
2.
3.
4.
c. Persiapan dan kesiapan Petugas/Panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. d. Rencana, persiapan serta tata cara pelaksanaan pengamanan (safety), baik medik maupaun non medik. e. Segala sesuatu tentang peserta (jumlah, lisensi dan lain-lain). f. Hasil pengawasan Dewan Juri tentang sirkuit serta kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan PP. IMI tentang itu. g. Jadwal perlombaan dan lain-lain. Rapat kedua Rapat yang diadakan setelah selesainya pemeriksaan teknik mendengar laporan Pimpinan Perlombaan atau Ketua Tim Pemeriksa Teknik tentang hasil-hasil pemeriksaan teknik yang telah dilaksanakan. Rapat ketiga Rapat ini diadakan setelah selesainya latihan-latihan resmi. Dalam rapat ini didengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya latihan serta hasil-hasil latihan kualifikasi, yang menentukan posisi start masing-masing perserta. Rapat keempat Rapat yang diadakan setelah perlombaan berakhir ini, mendengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya perlombaan dan hasil pemeriksaan teknik terhadap motor-motor para pemenang. Dalam rapat ini, Dewan mensahkan hasil-hasil tersebut.
50.4.2 Rapat-rapat Khusus. Rapat-rapat khusus diadakan apabila : 1. Ada kecelakaan baik diwaktu latihan maupun perlombaan. 2. Timbul keadaan-keadaan yang termasuk kategori “force majeure” (baik karena cuaca maupun hal lain), yang dapat menggangu jalannya perlombaan atau bahkan membahayakan semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini (peserta, petugas/panitia dan lain-lain). 3. Adanya protes baik mengenai jalannya perlombaan atau hasil sementara yang diajukan oleh peserta. 50.5.
Keputusan Dewan Juri Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri. Keputusan-keputusan Dewan Juri diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dalam pemungutan suara. Semua keputusan Dewan Juri harus diumumkan sesegera mungkin.
50.6.
Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Juri. Dewan Juri bertindak selaku Pengawas Tertinggi dalam suatu kegiatan, tapi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Peraturan
PERATURAN DASAR
21
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Dasar Olahraga beserta lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI dan Peraturan Pelengkap kegiatan tersebut. Dengan demikain, Dewan Juri (baik Ketua maupun Anggota) bertanggung jawab : 1. Hanya kepada PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai kategori kegiatan tersebut. 2. Untuk segala aspek keolahragaan dari penyelanggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul semua tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut. 50.7.
Laporan/Catatan Rapat Dewan Juri. Catatan Rapat Dewan Juri disiapkan oleh Sekretaris Dewan Juri serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan. Catatan tersebut harus dikirim ke IMI (PP. IMI atau Pengprov IMI tergantung pada kategori kegiatan tersebut) selambat-lambatnya 72 jam setelah selesainya kegiatan tersebut. Dalam laporan-laporan tersebut harus dicantumkan secara lengkap dan rinci tentang : 1. 2. 3. 4. 5.
60.
Keputusan-keputusan yang diambil sehubungan dengan adanya protes. Fotocopy protes harus ikut dilampirkan. Kecelakan yang terjadi serta tindakan yang diambil Panitia Pelaksana. Ketidaksesuaian dengan peraturan-peraturan. Penilaian Dewan Juri dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan.
UTUSAN. PP. IMI atau Pengprov IMI dapat mengirimkan utusan ke kegiatankegiatan Tingkat Nasional (baik Kejurnas maupun Non Kejurnas), dengan tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut.
60.1.1 Pengamat/Observer PP. IMI dapat mengirim/menugaskan seorang Pengamat ke setiap kegiatan tingkat Nasional (baik Kejurnas maupun non Kejurnas), untuk melakukan pengamatan pada semua bidang/aspek dalam kegiatan tersebut. Hasil pengamatannya akan disampaikan ke PP. IMI dalam bentuk laporan tertulis.
PERATURAN DASAR
22
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Panitia penyelenggara harus memberikan izin kepada Pengamat untuk berada di semua tempat/bagian di arena kegiatan tersebut. Pengamat tingkat nasional dapat juga dikirim ke kejuaraan tingkat daerah atas permintaan Pengprov setempat dan/atau apabila dipandang perlu oleh PP. IMI. Pengprov dapat mengirim pengamat pada kegiatan tingkat daerah. 60.1.2 Utusan Bidang Medik/Medical Delegate Dikirim oleh PP. IMI untuk bertindak selaku konsultan/penasehat di bidang medik. 60.1.3 Utusan Bidang Teknik /Technical Delegate Bertugas selaku konsultan/penasehat di bidang teknik/pemeriksaan teknik (scrutineering). 60.1.4 Utusan Pengurus Daerah IMI Pengprov dapat mengirim utusan ke Kejurnas dengan ketentuan-ketentuan : 1. Apabila Pembalap-pembalap dari daerah tersebut mengikuti kegiatan tersebut. 2. Mengirimkan pemberitahuan tentang hal tersebut pada PP. IMI dan Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan mencantumkan nama dan jabatan utusan tersebut dalam kepengurusan Pengprov IMI. 3. Utusan tersebut minimal harus memiliki Lisensi Dewan Juri. 4. Utusan Pengprov harus dilengkapi dengan surat tugas dari Pengprov yang bersangkutan. Utusan Pengprov bertindak selaku wakil dari Pengprov yang bersangkutan dan para pembalap/peserta yang terdaftar atas nama Pengprov yang bersangkutan. Utusan Pengprov berhak untuk : 1. Menghadiri rapat Dewan Juri (atas undangan Ketua Dewan). 2. Menerima semua dokumen yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara, termasuk keputusan-keputusan Dewan Juri. 3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Juri baik tentang pertanyaan atau protes-protes yang diajukannya, selaku wakil dari Pembalap yang terdaftar atas nama Pengprov. 4. Memperoleh tanda masuk (pas) untuk berada di tempat-tempat penting di arena kegiatan tersebut.
PERATURAN DASAR
23
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
70.
WASIT/REFEREE. Wasit/Referee adalah orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Pengawas Tertinggi pada kegiatan tingkat Daerah non Kejurda, apabila dalam kegiatan tersebut tidak ada Dewan Juri.
80.
PESERTA.
80.1.
Peserta Suatu Kegiatan. Yang termasuk kategori Peserta dalam suatu kegiatan : 1. Pembalap 2. Pendaftar/Entrant
: Pengendara sepeda motor dalam perlombaan. : Perorangan, Klub atau Badan-badan lain yang berpartisipasi dalamkegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya. 3. Produsen/Manufacturer : Perorangan atau Badan Usaha yang memiliki lisensi IMI (Manufacturer Licence), sehingga berhak untuk hal - hal tersebut ps. 90.6. Maksimum starter dalam satu event balap motor adalah : 400 starter. 80.2.
Hasil-hasil Lomba dan Publikasi. Semua peserta yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan berhak menerima hasil-hasil perlombaan yang sah dan Keputusan-keputusan Dewan Juri. Para peserta tidak berhak untuk berkeberatan/menentang publikasi menyangkut hal-hal tersebut di atas kepada umum. Disamping itu, para peserta harus berusaha serta dapat menjamin bahwa iklan-iklan komersial yang dibuat untuk dan/atau nama mereka dalam kaitan dengan kegiatan yang diikutinya berisi atau berdasarkan fakta-fakta yang benar serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.
80.3.
Usia Pembalap Usia minimal Pembalap untuk mendapatkan KIS agar dapat mengikuti perlombaan adalah sebagai berikut : 1. Balap motor. a. Kelas Underbone 14 tahun b. Kelas s/d 125 cc 14 tahun c. Kelas > 125 cc s/d 1000 cc 16 tahun 2. Grass track 16 tahun 3. Motorcross a. Kelas 85 cc Max 15 tahun b. Kelas 125 cc Diatas 15 tahun c. Kelas 125 cc Keatas, diatas 17 tahun
PERATURAN DASAR
24
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Bagi yang belum mencapai batas usia tersebut diatas diijinkan mengajukan permohonan KIS dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Izin Orangtua di atas kertas bermaterai. b. Fotokopi KTP Orangtua. Untuk mendapatkan KIS dan mengikuti perlombaan, pembalap usia 40 tahun ke atas harus melalui pemeriksaan kesehatan yang intensif termasuk pemeriksaan jantung (EKG). 80.4.
Pertanggung Jawaban. Semua peserta-sebagaimana tercantum dalam pasal 80.1. dalam suatu kegiatan, tidak membebani PP. IMI, Pengprov IMI, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan - baik sebagian maupun keseluruhan -, kehilangan, cidera, dalam bentuk apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan baik semasa latihan-latihan maupun dalam perlombaan (lihat Pasal 110.3). Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan PP. IMI, Pengprov IMI, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan dan/atau cidera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.
80.5.
Iklan Diijinkan memasang iklan di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai untuk berlomba. Pemasangan iklan di helm harus sedemikain rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis helm tesebut. Panitia penyelenggara dilarang meminta atau mengintruksikan kepada peserta, untuk memasang iklan (di pakaian, helm dan/atau motor) produkproduk yang sejenis dengan produk-produk yang bertindak selaku sponsor peserta tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila sebelumnya telah tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pelengkap. Khusus dalam Kejurnas atau Kejurda, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan PP. atau Pengprov IMI sesuai dengan kategori kegiatan tesebut (lihat pasal 10).
PERATURAN DASAR
25
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
90.
LISENSI NASIONAL
90.1.
Lisensi Nasional. Lisensi Nasional merupakan dokumen yang harus/perlu dimiliki oleh perorangan /badan-badan, untuk dapat mengikuti kegiatan olahraga bermotor di Indonesia. Pemegang lisensi wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh IMI dan siap menerima sanksi-sanksi yang dikeluarkan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut.
90.2.
Tata Cara Memperoleh Lisensi. Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan (dengan mengisi formulir khusus untuk itu) kepada IMI. IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut, jika permohonan tersebut dinilai belum/tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan IMI.
90.3.
Lisensi Untuk Pembalap. Lisensi untuk pembalap dikenal pula dengan istilah Kartu Izin Start (KIS). Yang dikeluarkan oleh PP IMI melalui Pengprov-pengprov. KIS Nasional dikeluarkan oleh PP. IMI. Dengan demikian Pembalap-pembalap dapat mengajukan permohonan KIS Nasional melalui Pengprov setempat. KIS dikeluarkan untuk suatu jenis kegiatan tertentu, dengan persyaratanpersyaratan yang sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan tersebut. Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS dari Pengprov lain (tidak di daerah tempat tinggalnya), setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat tertentu (lihat. pasal 90.5). Dalam hal ini pemohon harus mengirimkan fotokopi permohonannya ke Sekretariat PP. IMI. Pengprov yang bersangkutan berhak menerima atau menolak permohonan tersebut sesuai pasal.90.5. Pengprov-pengprov harus mengirim laporan mengenai KIS yang dikeluarkan kepada PP. IMI.
90.4.
KIS Terbatas PP. IMI atau Pengprov IMI dapat mengeluarkan KIS dengan lingkup terbatas (lihat. pasal 80.3), untuk membedakannya dengan KIS yang lain serta mencegah penyalahgunaannya. Untuk peserta Motorprix diterbitkan KIS Nasional khusus Motorprix oleh PP IMI seharga Rp 250.000,_ / Peserta yang berlaku hanya untuk mengikuti kelas MP1, MP2, MP3, dan MP4.
PERATURAN DASAR
26
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Untuk peserta Indoprix diterbitkan KIS Nasional khusus Indoprix oleh PP IMI seharga Rp 600.000,_ / Peserta yang berlaku hanya untuk mengikuti kelas IP 110 dan IP 125. 90.5.
Prosedur Pemberian KIS Sebelum mengeluarkan KIS, IMI harus mengetahui identitas (nama, umur, alamat), kondisi kesehatan dan kemampuan pemohon, untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. Disamping itu Pengprov juga harus memastikan, bahwa pemohon tidak sedang dalam masa skorsing atau bahkan terkena diskualifikasi. Pengprov IMI dapat mengeluarkan KIS untuk pembalap yang tidak berasal dari daerah tersebut dengan ketentuan, bahwa pemohon telah berdomisili di daerah tersebut setidak-tidaknya selama 12 bulan. Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIS untuk jenis yang sama dari Pengprov lain selama KIS yang dimilikinya masih berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi skorsing kepada pelakunya. KIS untuk kegiatan yang dilaksanakan di jalan umum, hanya dapat diberikan kepada pemohon yang memiliki SIM yang masih berlaku.
90.6.
Lisensi Nasional Untuk Produsen/Manufakturrer Licence. Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh PP. IMI dan diberikan kepada produsen sepeda motor. Ada dua type/kelas lisensi yang dikeluarkan yaitu : Lisensi Biru : Diberikan kepada produsen yang memproduksi lebih dari 150.000 sepeda motor setiap tahun Lisensi Hijau : Diberikan kepada produsen yang memproduksi kurang dari 100.000 sepeda motor setiap tahun. Produsen pemegang lisensi berhak untuk : 1. Hadir dalam kegiatan-kegiatan olah raga bermotor yang diikutinya. 2. Mendaftarkan pembalap atas namanya. 3. Mengiklankan partisipasi merek produksinya dalam kegiatan-kegiatan olah raga sepeda motor.
90.7.
Lisensi Nasional Untuk Produsen Asessori. Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh PP. IMI dan diberikan kepada produsen assesori/peralatan-peralatan untuk motor atau pembalap. Hak pemegang lisensi ini sesuai dengan hak-hak pemegang Lisensi Produsen (lihat pasal. 90.6)
PERATURAN DASAR
27
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
90.8.
Lisensi Nasional Untuk pendaftar/Entrant Licence. Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh PP. IMI dan diberikan kepada perorangan, klub atau badan lain yang dinyatakan berhak untuk mendaftarkan pembalap atas namanya. Semua Pendaftar (Entrant) selain Pengprov IMI, wajib memiliki lisensi ini. Pemegang lisensi ini berhak untuk : 1. Hadir dalam kegiatan yang diikutinya. 2. Mengiklankan partisipasinya atau pembalap yang terdaftar atas namanya beserta sukses yang dicapai dalam kegiatan tersebut. Pembalap yang mendaftarkan diri sendiri (perorangan) tidak memerlukan lisensi ini. Selama kegiatan, semua pemegang lisensi (termasuk KIS) harus dapat menunjukkan lisensinya kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemimpin Perlombaan.
90.9.
Prosedur Pemberian Lisensi Nasional. Permohonan untuk memperoleh Lisensi Nasioanal sebagaimana tercantum dalam pasal 90.6 s/d 90.8, harus dikirimkan ke Sekretariat PP. IMI dengan mencantumkan nama, alamat lengkap dan data-data yang diperlukan beserta sejumlah biaya yang ditentukan oleh PP. IMI. PP. IMI berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Khusus untuk permohonan Lisensi Pendaftar, pemohon harus melengkapinya dengan rekomendasi dari Pengprov IMI setempat.
90.10. Penolakan atau Pencabutan Lisensi Nasional. PP. IMI dan/atau Pengprov IMI berwenang untuk : 1. Menolak permohonan untuk mendapat lisensi (termasuk KIS) 2. Mencabut lisensi (termasuk KIS) yang telah dikeluarkan menyusul adanya sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang lisensi tersebut. Lisensi yang dicabut harus segera diserahkan/dikirim ke PP. IMI atau Pengprov IMI yang mengeluarkannya. Sanksi tambahan akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan ini. 100. PENYELENGGARA KEGIATAN. 100.1. Kewenangan atau Izin Resmi Dilarang menyelengarakan suatu kegiatan sebelum Panitia Penyelenggara memperoleh semua ijin atau kewenangan resmi.
PERATURAN DASAR
28
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
100.2. Peraturan Pelengkap Perlombaan Peraturan Pelengkap harus mencakup Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan hal-hal yang menyangkut kegiatan yang diselenggarakan. Peraturan Pelengkap tidak boleh merubah ketentuanketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PP. IMI. Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tingkat Nasional harus mendapat persetujuan dari PP. IMI. Untuk kegiatan tingkat Daerah, Peraturan Pelengkap harus mendapat persetujuan Pengprov IMI setempat. Untuk itu, Panitia Penyelenggara harus mengirimkan fotokopi Peraturan tersebut sebanyak 2 (dua) buah ke P.P. atau Pengprov, selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Untuk kegiatan tingkat Nasional, Peraturan Pelengkap yang disetujui PP. IMI, juga harus dikirim ke daerahdaerah lain yang diperhitungkan akan “mengirimkan” pembalap-pembalapnya. Peraturan pelengkap harus disusun sesuai dengan bentuk baku yang ditentukan oleh PP. IMI. 100.3. Amandemen Terhadap Peraturan Pelengkap Perlombaan. Pada dasarnya, Peraturan Pelengkap yang disetujui oleh IMI tidak boleh dirubah lagi. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari, Dewan Juri berhak untuk melakukan perubahan. Perubahan ini harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. 100.4. Daftar Acara Daftar acara harus mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Nama-nama dan Anggota Dewan Juri. 2. Nama-nama anggota Panitia Pelaksana 3. Nama-nama pembalap, daerah asal, merk motor, pendaftar (Entrant) untuk tiap lomba (race) 4. Jadwal waktu pemeriksaan teknik, latihan, lomba dan penyerahan hadiah. 100.5. Dokumen-dokumen Resmi Semua dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu kegiatan (misal.: Peraturan Pelengkap, Formulir Pendaftaran dan lain-lain) harus mencantumkan kalimat “Diselenggarakan sesuai dengan Peraturan IMI”, Nomor izin/pendaftaran kegiatan tersebut dan logo IMI. 100.6. Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Khusus, dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.
PERATURAN DASAR
29
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Peserta yang tidak bersedia/menolak mengikuti pemeriksaan tersebut di atas, akan mendapat sanksi pemecatan . Di samping itu, penolakan tersebut di atas akan dilaporkan ke PP. IMI atau Pengprov IMI yang terkait, sesuai dengan kategori kegiatan tersebut (lihat pasal 10) untuk penerapan sanksi lebih lanjut. 100.7. Pemeriksaan Pendahuluan Sebelum kegiatan di mulai, harus dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. Administratif, yang meliputi berkas-berkas pendaftaran, KIS, kesehatan dan lain-lain. 2. Pemeriksaan teknik, yang meliputi motor, pakaian pembalap, helm serta perlengkapan lainnya. 100.8. Pengamanan/Safety Pengamanan untuk semua pihak yang terkait dalam suatu kegiatan (Peserta, Penonton, Panitia/Petugas), harus mendapat prioritas utama dari Panitia Penyelenggara. Semua usaha termasuk kerjasama dengan aparat keamanan setempat harus dilakukan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (kecelakaan dan lain-lain). 100.9. P.P.P.K Fasilitas medik dan P3K yang harus tersedia untuk masing-masing kegiatan, ditentukan oleh masing-masing Komisi yang terkait dan tercantum dalam Peraturan Dasar tentang Medik beserta lampiran yang terkait. Pada umumnya seorang (atau lebih) dokter beserta pembantu-pembantunya (paramedis) dan satu (atau lebih) dokter ambulan harus tersedia selama latihan-latihan dan perlombaan. 100.10. Pencegahan Kebakaran Tindakan pencegahan kebakaran yang memadai harus dilakukan untuk memperkecil/menghilangkan resiko terjadinya kebakaran daerah pit, paddock, parkir tertutup, daerah pengisian bahan bakar dan daerah-daerah lain yang rawan. 110.
ASURANSI.
110.1. Asuransi Untuk Pihak Ketiga. Panitia Penyelenggara suatu kegiatan harus menyediakan/menyiapkan asuransi untuk pihak ketiga, guna menjalankan/melindungi kewajiban dan/atau tanggung jawab Panitia maupun Peserta (lihat 80.1) terhadap pihak
PERATURAN DASAR
30
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
ketiga apabila terjadi kecelakaan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Polis asuransi tersebut juga harus mencakup tanggung-jawab kepada pihak ketiga. 110.2. Asuransi Untuk Pembalap dan lain-lain. Panitia penyelenggara harus menyediakan asuransi kecelakaan untuk para pembalap yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Asuransi meliputi pengobatan, cacat tubuh dan meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami oleh peserta tersebut, baik selama latihan maupun perlombaan. Disamping itu, Peserta yang lain (lih. 80.1) dan semua Anggota Panitia/Petugas juga harus diasuransikan. Asuaransi-asuransi tersebut harus berlaku sejak kegiatan tersebut dimulai sampai berakhir. 110.3. Tanggung Jawab Atas Kerusakan. Baik Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara, Klub, Pengprov IMI maupun PP. IMI tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang menimpa motormotor, asessori dan/atau kelengkapan-kelengkapan lainnya, baik selama latihan maupun perlombaan, baik disebabkan oleh kecelakaan, kebakaraan atau sebab-sebab lainnya. Semua pihak ttersebut diatas juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan motor, asessori atau kelengkapan lainnya yang dialami peserta, kecuali motor tersebut sedang berada di daerah parkir tertutup (parc ferme). Dalam hal ini Panitia Penyelenggara harus bertanggung jawab atas keamanan dan pengamanan motor-motor tersebut dari kerusakan, hilang atau pencurian selama berada di daerah parkir tertutup.(parc ferme) 120. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PESERTA. 120.1. Pendaftaran. Pendaftaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat Nasional (tercantum dalam Kalender Nasional), harus dibuka selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelengkap. 120.2. Formulir Pendaftaran. Semua pendaftaran harus dilakukan secara tertulis pada Formulir Pendaftaran, yang mencantumkan semua keterangan tentang pembalap, pendaftar (entrant) dan merek dan type motor dan lain-lain. Pendaftaran sementara yang dilakukan melalui fax, harus dikuatkan dengan tanda tangan pembalap bersangkutan, segera setelah pembalap tersebut tiba di tempat (kota) penyelenggaraan.
PERATURAN DASAR
31
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Pada formulir pendaftaraan harus dicantumkan pula semua yang tertera pada pasal 80.4 Peraturan Dasar Olahraga ini. 120.3. Penerimaan Pendaftaraan. Jumlah pembalap yang diterima untuk ikut berlomba dalam setiap kelas yang dilombakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap. 120.4. Penutupan Pendaftaran. Pendaftaran ditutup apabila : 1. Jumlah pembalap yang terdaftar sudah memenuhi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap 2. 1 hari sebelum tanggal penyelenggaraan 120.5. Penolakan Pendaftaran. Pendaftaran untuk mengikuti suatu kegiatan dapat ditolak, baik oleh Panitia Penyelenggara dan/atau Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS untuk pembalap yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan untuk jenis kegiatan tersebut. Penolakan harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan/dikirimkan kepada pembalap yang bersangkutan selambat-lambatnya 72 jam sesudah tanggal penutupan pendaftaran (lihat 120.4). Apabila pembalap atau pendaftar (entrant) yang pendaftarannya ditolak merasa diperlakukan secara tidak adil, maka mereka dapat mengajukan protes atau banding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut. Panitia Penyelenggara kegiatan tingkat Nasional (Kejurnas maupun non Kejurnas) harus mengirimkan daftar pembalap yang mendaftar untuk ikut serta (baik yang diterima atau ditolak), ke PP. IMI dan Pengprov-Pengprov selambat-lambatnya 72 jam sesudah pendaftaran ditutup. 120.6. Pengunduran Diri. 1. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut atau mengundurkan diri, harus segera memberi tahu Panitia Penyelenggara dengan menyebut sebabsebab atau alasan-alasannya. Jika kegiatan tersebut merupakan kejuaraan Nasional, maka disamping ke Panitia Penyelenggara, pemberitahuan tersebut juga harus dikirim ke PP. IMI. Jika alasan pengunduran diri tersebut dinilai kurang/tidak memadai, maka Panitia Penyelenggara akan melaporkan kasus ini kepada Dewan Juri, yang akan menjatuhkan sanksi kepada pembalap yang bersangkutan. 2. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak mengikuti kegiatan tersebut (mengundurkan diri) dan pada hari yang sama mengikuti kegiatan lain tanpa persetujuan dari Panitia
PERATURAN DASAR
32
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
3.
4.
Penyelenggara kegiatan yang pertama atau Pengprov IMI yang terkait, secara otomatis terkena skorsing sambil menunggu sanksi yang dijatuhkan oleh Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS untuknya. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan dan telah hadir di arena kegiatan tersebut, kemudian meninggalkan arena (mengundurkan diri) tanpa persetujuan Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri, akan dikenai sanksi yang ditentukan oleh Dewan Juri. Pembalap yang dalam perlombaan tidak menunjukkan kesungguhan berlomba, tidak diperkenankan untuk melanjutkan lomba serta akan dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Juri.
120.7. Pembayaran Kembali Uang Pendaftaran. Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan, tetap menjadi milik Panitia Penyelenggara, apabila pembalap yang bersangkutan terkena sanksi pemecatan karena pelanggaran peraturan. Biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada pembalap/pendaftar, apabila pendaftarannya ditolak karena yang bersangkutan masih dalam jangka waktu skorsing. Hukuman tambahan berupa perpanjangan masa skorsing atau diskualifikasi dapat dijatuhkan kepada pembalap yang melakukan hal tersebut. 130. SELAMA LOMBA BERLANGSUNG. 130.1. Tanda-tanda/Aba-aba Resmi. Aba-aba/tanda-tanda resmi harus diberikan dengan mempergunakan alat bantu bendera, lampu maupun papan, dengan rincian sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang berkaitan dengan jenis olahraga yang bersangkutan. 130.2. Motor Yang Membahayakan. Setiap saat selama lomba berlangsung, Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri berhak untuk mengeluarkan dari suatu lomba, motor yang kondisi atau konstruksinya dinilai dapat membahayakan pembalapnya dan/atau pihakpihak lain. 130.3. Pergantian Motor Atau Pembalap. Pergantian motor atau pembalap diatur dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga untuk jenis kegiatan yang terkait. 130.4. Perbaikan, Tuning, Pengisian Bahan Bakar. Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga untuk jenis kegiatan yang terkait.
PERATURAN DASAR
33
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
130.5. Saat Melintasi Garis Kontrol. Saat yang bertepatan dengan melintasnya bagian sepeda motor (ditentukan dalam Lampiran-lampiran Peraturan Dasar Olahraga) di garis kontrol (misal start, finish) harus dicatat. Ketika melintasi garis kontrol, pembalap dan motornya harus merupakan kesatuan. 130.6. Penghentian Lomba. Tata cara menghentikan lomba, tercantum dalam Peraturan Dasar untuk jenis kegiatan yang terkait.
Lampiran-lampiran
140. SETELAH LOMBA. 140.1. Pemeriksaan Akhir. Setiap motor yang dipergunakan dalam suatu lomba, sewaktu-waktu dapat diperiksa. Setiap pelanggaran terhadap peraturan tentang spesifikasi motor atau ketidak sesuaian motor dengan Peraturan yang berlaku akan menyebabkan jatuhnya sanksi pemecatan dari lomba tersebut kepada pembalap yang bersangkutan. Di samping itu penolakan untuk diperiksa juga akan menyebabkan jatuhnya sanksi pemecatan terhadap pelakunya. Pembalap tidak akan ditentukan peringkat/posisinya dalam suatu lomba, sampai motornya dinyatakan lulus dalam pemeriksaan akhir. 140.2. Perubahan Susunan Peringkat/Posisi. Jika ada pembalap yang terkena sanksi tersebut (pasal 140.1.), maka hasil perlombaan/susunan peringkat harus disesuaikan. 140.3. Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Hadiah. Pembalap akan kehilangan haknya untuk mendapat hadiah apabila : 1. Didiskualifikasi dari perlombaan (termasuk hal-hal yang tercantum dalam pasal 140.1) 2. Dikenai sanksi skorsing Pembalap tersebut dapat mengajukan permohonan banding. 140.4. Pembayaran Uang Hadiah atau Yang Lain. Pembayaran uang hadiah atau lainnya, misalnya : uang start dan lain-lain (jika disediakan), dilakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang terkait dan/atau Peraturan Pelengkap. 140.5. Akhir Suatu Kegiatan. Suatu kegiatan dinyatakan berakhir apabila : 1. Semua protes yang diajukan (kalau ada), telah diputuskan oleh Dewan Juri
PERATURAN DASAR
34
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
2. Hasil-hasil perlombaan telah dinyatakan sah dan ditanda tangani oleh Dewan Juri 3. Hadiah telah dibagikan. Apabila ada pembalap/peserta yang mengajukan permohonan banding, maka hasil lomba belum dapat dinyatakan pasti/definitif sampai banding tersebut diputuskan. 140.6. Peraturan tambahan Untuk Kejurnas. Hasil-hasil perlombaan, yang mencantumkan nama-nama pembalap, merk motor, daerah asal pembalap, catatan waktu dan angka/nilai yang diperoleh masing-masing pembalap pemenang, harus dikirim ke sekretariat PP. IMI melalui fax dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kegiatan berakhir. Hasil-hasli tersebut di atas, harus dikuatkan dengan pengiriman berkas resmi hasil-hasil perlombaan ke sekretariat PP. IMI selambat-lambatnya 72 jam setelah kegiatan berakhir. 150.
LAIN-LAIN. Tidak diperbolehkan mengadakan, melaksanakan dan/atau melakukan hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga atau Lampiran-Lampirannya.
151.
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran A : Peraturan Dasar tentang Medik Lampiran B : Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan Lampiran C : Peraturan Umum Balap Sepeda Motor Lampiran D : Peraturan Perlombaan Balap Sepeda Motor Lampiran E : Peraturan Tentang Teknik Balap Sepeda Motor Lampiran F : Peraturan Kejuaraan Regional Balap Motor Lampiran G : Peraturan Perlombaan Indoprix Lampiran H : Peraturan Drag Bike
PERATURAN DASAR
35
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
A
PERATURAN DASAR TENTANG MEDIK (Lampiran - A Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor)
IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014 Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
36
TENTANG MEDIK
DAFTAR ISI
1.
Pemeriksaan dan Sertifikat Medik .............................................
38
2.
Pemeriksaan Khusus ................................................................
39
3.
Pemeriksaan Pendahuluan .......................................................
40
4.
Utusan Bidang Medik ...............................................................
40
5.
Kebutuhan-kebutuhan Medik dalam suatu Perlombaan ...............
40
6.
Evakuasi .................................................................................
43
7.
Doping dan Obat-obatan Terlarang ...........................................
43
8.
Alkohol ...................................................................................
45
9.
Fisioterapis .............................................................................
45
10.
Kewenangan Dokter untuk Memberikan Informasi ......................
45
11.
Masa Istirahat Bagi Pembalap dalam Lomba Ketahanan ..............
46
12.
Statistik Kecelakaan dan Korban ...............................................
46
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
37
TENTANG MEDIK
1.
PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIK. Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan. Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.
1.1.
Pedoman untuk Dokter Pemeriksa. Diberikan/dikirim bersama dengan Sertifikat Kesehatan dan Formulir Pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain. Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan.
1.2.
1.2.1
Prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi pemohon KIS yang menderita kelainan fisik dan/atau mental. KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu. Anggota Badan. Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan. Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki “kelainan” maka yang bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif. KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik fungsional maupun organik-salah satu kaki maupun tangan.
1.2.2 Mata/Penglihatan. Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata. KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun. 2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata!) Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
38
TENTANG MEDIK
3. Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan. Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu mengunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat. Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti dragrace atau sprint race. 1.2.3
Epilepsi. KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur. Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG, yang hasilnya (normal atau tidak) akan menentukan pemberian KIS.
1.2.4 Diabetes. Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan-perlombaan motor. Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk ikut perlombaan, dengan ketentuan-ketentuan : 1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik. 2. Tidak pernah mengalami “serangan” Hyper atau Hypoglikaemi. 3. Tidak ditemukan bukti Ophtalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran darah. 1.2.5
Sistem Peredaran Darah dan Jantung. Penderita gangguan jantung dan / atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti perlombaan. Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada : 1. Penderita kelainan tekanan darah. 2. Penderita kelainan rytme jantung.
1.2.6
Gangguan Syaraf atau Jiwa. Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan mereka tidak boleh diberikan KIS.
dan kepada
1.2.7
Ketergantungan Alkohol dan / atau Obat. KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan alkohol dan / atau obat.
1.3.
Biaya Pemeriksaan Kesehatan. Biaya pemeriksaan kesehatan, menjadi beban dan tanggung jawab pasien.
2.
PEMERIKSAAN KHUSUS. Pemeriksaan khusus - apabila dianggap perlu - dapat dilakukan kepada pembalap/pembalap-pembalap tertentu atau semua pembalap, setiap saat selama kegiatan berlangsung.
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
39
TENTANG MEDIK
2.1.
Penolakan Untuk Diperiksa. Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan. Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke PP. IMI dan Pengprov IMI daerah asal pembalap tersebut.
3.
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN. Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum latihan dimulai.
4.
UTUSAN BIDANG MEDIK. Tugas dan wewenang utusan PP. IMI untuk bidang Medik : 1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya. 2. Melaporkan hasil pengamatannya ke PP. IMI. 3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan lain-lain yang bersangkutan dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar Bidang Medik 4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat (lihat Peraturan Dasar Olahraga Nasional pasal 60.1.2).
5.
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MEDIK DALAM SUATU PERLOMBAAN. 1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medik yang memadai. 2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medik tersebut, harus berada di bawah pengendalian dokter yang ditugaskan. 3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam : a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medik dan paramedik. b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan. 4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, “DOKTER” dikelilingi segi 4, -keduanya berwarna merah di : a. b.
Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar, sehingga mudah terbaca. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang bagian belakang.
5.1.
Kualifikasi Dokter. Dokter yang bertugas disuatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuctitation.
5.2.
Ambulan / Kendaraan Medik. Ada 2 type kendaraan medik / ambulan yaitu : Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
40
TENTANG MEDIK
1.
2. 5.3.
Type A : Kendaraan type ini digunakan untuk : a. Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan b. Memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan bila terjadi gangguan peredaran darah dan jantung. Type B : Kendaraan type ini memiliki peralatan yang lebih lengkap dari type A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.
Peralatan dalam Kendaraan Medik/Ambulan.
5.3.1 Kendaraan Medik/ Ambulan Type A : 1. Pompa penghisap/Suction Pump 2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi) 3. Peralatan Infus 4. Cadangan Oksigen 5. Obat-obatan terutama untuk P3K 6. Stetoskop 7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah 5.3.2.
Kendaraan Medik/Ambulan type B 1. Usungan stretcher 2. Tangki Oksigen 3. Alat bantu pernafasan 4. Alat Intubasi 5. Peralatan Infus 6. Pompa Pengisap/Suction Pump 7. Obat-obatan 8. Peralatan Haemostasis 9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah 10. Stetoskop 11. Defibrilator 12. Peralatan tracheotomi Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medik harus dilengkapi dengan : a. Alat komunikasi radio b. Sirene dan lampu putar c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan type B dapat diganti dengan type A untuk mengangkat korban ke R.S.
5.4.
Petugas-petugas di ambulan. Type A : 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan recusitation dan P3K 1 (satu) orang paramedik 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
41
TENTANG MEDIK
Type B : 1 (satu) orang dokter 1 (satu) orang atau lebih paramedik 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio 5.5.
Pusat dan Pos Kesehatan. Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan. Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan : 1. Pengobatan terhadap luka ringan 2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau terserang penyakit. 3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.
5.6.
Kebutuhan Medis minimal dalam suatu Perlombaan.
5.6.1.
Balap Motor. 1. Beberapa kendaraan type A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin 2. Sebuah kendaraan type B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan type A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan melakukan evakuasi korban. 3. Sebuah pusat kesehatan ( harus dipersiapkan dalam Kejurnas! ).
5.6.2.
Motocross dan Supercross. a. Pos-pos kesehatan b. Sebuah kendaraan type A c. Sebuah kendaraan type B Pos-pos kesehatan menyediakan prasarana : 1. Usungan dan petugas-petugasnya 2. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama haemostatis dan patah tulang. Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan pertolongan secepat mungkin.
5.6.3
Enduro. 1. Sebuah kendaraan type B 2. Beberapa kendaraan type A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan. 3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut sederhana untuk mengangkut usungan, juga ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan. 4. Pusat kesehatan
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
42
TENTANG MEDIK
5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu) 6.
EVAKUASI. Evakuasi korban dapat dilakukan dengan : 1. Kendaraan/ambulan type A 2. Kendaraan/ambulan type B 3. Helikopter Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima pertolongan/pengobatan tahap awal dikendaraan type B atau Pusat Kesehatan.
7.
DOPING DAN OBAT TERLARANG (TERMASUK PSIKOTROPIKA ) .
7.1.
Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/ atau bahan-bahan yang asing bagi tubuh manusia dan/ atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.
7.2.
Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, psikotropika dan/atau obat terlarang lainnya jenis apapun dan /atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendirisendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.
7.3.
Daftar obat-obat terlarang. Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh KONI Pusat ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.
7.4.
Peraturan-peraturan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Penggunaan Obat-obatan 1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh PP. IMI. 2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasingmasing kegiatan adalah : a. Pemenang pertama ditambah 2 (dua ) orang pembalap yang dipilih / ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya tercantum dalam “Hasil Sementara” . b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas. c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani pemeriksaan ditetapkan oleh Dewan Juri. d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan tercantum dalam “Hasil Sementara” Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
43
TENTANG MEDIK
Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut. e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambatlambatnya 60 menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan membawa seorang teman. f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya. 7.5
Tata cara pengumpulan sampel/bahan untuk diperiksa. Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang. Para pembalap berhak untuk : 1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut. 2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botol-botol sampel) yang tersedia. 3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif. Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama. Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final). Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam peraturan/surat edaran PP. IMI.
7.6
Biaya-biaya pemeriksaan anti doping. Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara. Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama. Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan hasil negatif.
7.7.
Sanksi Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada Pembalap : 1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif 2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi untuk itu (lihat pasal 7.4). Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
44
TENTANG MEDIK
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan. 8.
ALKOHOL Pada dasarnya semua peserta (lihat Peraturan Dasar Olahraga Pasal 80.1) dilarang membawa, menyimpan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung. Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan : 1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung. 2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan seorang pembalap tertentu. Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Dewan Juri. Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu . Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam periode 45 menit sebelum lomba dimulai. Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode lain yang praktis termasuk bau nafas. Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang : a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif. b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu. c. Menolak untuk diperiksa.
9.
FISIOTERAPIS. Dianjurkan agar ada seorang fisioterapis yang tergabung dalam tim medis.
10.
KEWENANGAN DOKTER UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI. Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau mengijinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada : 1. Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. 2. Keluarga, Kerabat dan / atau Dokter Pribadi Pembalap tersebut. 3. Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi Kedokteran. Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal tersebut diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya. Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
45
TENTANG MEDIK
11.
MASA ISTIRAHAT BAGI PEMBALAP DALAM LOMBA KETAHANAN. Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih dari 2 jam secara terus menerus. Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan harus beristirahatkan setidak-tidaknya selama 2 jam. Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 jam terusmenerus, maka masa istirahat setidak-tidaknya 2/3 dari lamanya pembalap tersebut mengendarai motor.
12.
STATISTIK KECELAKAAN DAN KORBAN. Pengprov-pengprov IMI harus menyusun statistik tentang kecelakaankecelakaan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing
12.1
Form Stastistik Kecelakaan STATISTIK KECELAKAAN (20...)
1
2
3
4
5
6
7
A
B
8 C
D
Jml 1 2 3 4 5
= = = = =
Jenis kegiatan (balap motor, motocross, dll) Kelas/kapasitas mesin Jumlah pembalap yang ikut serta Kondisi cuaca Jarak ( Lap atau km ) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan perlombaan 6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi 7 = Jumlah korban 8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh PP. IMI Kategori Korban A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS D = Tidak ada yang cidera E = Fatal Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
46
TENTANG MEDIK
E
B
PERATURAN DASAR TENTANG DISIPLIN DAN PERADILAN (Lampiran - B Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor)
IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014 Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
47
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
DAFTAR ISI
1.
Prinsip Dasar ...........................................................................
49
2.
Sanksi-sanksi ...........................................................................
49
3.
Badan-badan Peradilan dan Disiplin IMI .....................................
50
4.
Protes dan Banding ..................................................................
54
5.
Tata Cara Sidang Badan-badan Peradilan ...................................
57
6.
Biaya-biaya Berkait dengan Keputusan-keputusan Badan
7.
Peradilan .................................................................................
59
Azas Timbal Balik .....................................................................
59
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
48
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
1.
PRINSIP DASAR. Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan/atau Peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan PP. IMI atau Pengprov IMI termasuk Peraturan Pelengkap yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara. Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan dikenai sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Displin.
2.
SANKSI-SANKSI.
2.1.
Sanksi-sanksi dapat berupa. 1. Peringatan 2. Denda 3. Pinalti Waktu dan/atau nilai 4. Diskualifikasi 5. Pembatalan Point 6. Suspensi 7. Eksklusi
2.2.
Difinisi dan aplikasi sanksi-sanksi 1. Peringatan : Dapat disampaikan secara terbuka(diumumkan), atau langsung kepada pelaku pelanggaran yang bersangkutan. 2. Denda : Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran yang bersangkutan. 3. Pinalti waktu dan atau nilai : Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau pengurangan nilai (point) yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi/peringkat pelaku pelanggaran. Pengurangan poin ini pun akan mempengaruhi posisi start saat lomba. Pengurangan 4 poin : Pembalap start dari urutan terakhir Pengurangan 7 poin : Pembalap start dari pitlane Pengurangan 10 poin : Pembalap tidak boleh mengikuti balapan 4. Diskualifikasi : Dapat dijatuhkan dari nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran serta dari hasil lomba atau daftar posisi peringkat. 5. Pembatalan point : Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
49
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
6.
7.
2.3.
Pembatalan seluruh point yang telah diperoleh di Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI. Suspensi : Berakibat hilangnya hak untuk memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh IMI (KTA/KIS dan lisensi COC/Juri) dan hak untuk mengikuti kegiatankegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI, untuk jangka waktu tertentu, selama tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Eksklusi : Berupa larangan dan hilangnya hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI untuk selamanya. Sanksi ini hanya dapat dijatuhkan oleh Dewan Disiplin Nasional.
Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan Tanpa mengabaikan bunyi pasal 2.2 dan 2.3. Dewan Juri atau Wasit berhak menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi sebagai berikut : 1. Peringatan 2. Denda berupa uang tunai sebanyak-sebanyak 10x biaya pendaftaran untuk mengikuti 1 (satu) nomor/kelas dalam kegiatan tersebut. 3. Hukuman berupa waktu dan/atau nilai 4. Diskualifikasi 5. Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran. Di samping itu, Dewan Juri atau Wasit berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan tingkat/kategori kegiatan tersebut (lihat ps. 10 Peraturan Dasar Olahraga), untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat. Sanksi manipulasi data peserta adalah skorsing 3 tahun.
3.
BADAN-BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN IMI
3.1.
Dewan Disiplin Daerah.
3.1.1.
Keanggotaan. Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh Pengprov IMI, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut. Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan. Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai yang sama dengan para Anggota Dewan.
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
50
anggota, memiliki hak suara
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
Pengprov IMI dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right). 3.1.2 Tugas Dewan Disiplin Daerah. Membahas/memproses laporan Dewan Juri atau Wasit tentang pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam suatu kegiatan tingkat Daerah (Kejurda maupun non Kejurda) dan/atau usulan untuk pemberian sanksi atau sanksi-sanksi tambahan kepada pelaku pelanggaran tersebut. 3.1.3
Wewenang Dewan Disiplin Daerah. 1. Memperkuat atau bahkan memperberat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri atau Wasit. 2. Menetapkan batas waktu skorsing yang dijatuhkan oleh Dewan Juri atau Wasit, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain. 3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.4.). 4. Melaporkan /mengajukan kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin Nasional, untuk mendapatkan sanksi yang lebih berat.
3.1.4 Batas Kewenangan Dewan Disiplin Daerah. 1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah (Kejurda maupun Non Kejurda). 2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Suspensi. 3.2.
Dewan Banding Daerah.
3.2.1
Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh Pengprov IMI, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut. Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan. Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai yang sama dengan para Anggota Dewan.
anggota, memiliki hak suara
Pengprov IMI dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right). 3.2.2 Tugas Dewan Banding Daerah. Membahas/memproses permohonan banding, yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
51
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
3.2.3
Wewenang Dewan Banding Daerah. 1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan akan memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri. 2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Dewan Juri tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.
3.2.4 Batas Kewenangan Banding Daerah. 1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah (Kejurda maupun Non Kejurda). 2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi. 3.3.
Dewan Disiplin Nasional.
3.3.1.
Keanggotaan. Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh PP. IMI, yang memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut. Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan. Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai yang sama dengan Anggota Dewan.
anggota, memiliki hak suara
PP. IMI dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis olah raga yang terkait dengan perkara yang sedang diproses untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right). 3.3.2.
Tugas-tugas Dewan Disiplin Nasional 1. Membahas/memproses laporan Dewan Disiplin Daerah tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Daerah (Kejurda maupun non Kejurda) dan usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksinya. 2. Membahas/memproses laporan dewan atau Wasit dalam kegiatan tingkat Nasional (baik Kejurnas maupun non Kejurnas) dan Internasional tentang pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta usulan-usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksi.
3.3.3.
Wewenang Dewan Disiplin Nasional. 1. Memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya (Dewan Juri/Wasit dalam kegiatan tingkat Nasional atau Internasional atau Dewan Disiplin dan Banding Daerah untuk kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah), tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. 2. Memperberat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya. 3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
52
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
4. 5.
Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.4.). Menetapkan batas waktu skorsing yang dijatuhkan oleh Dewan Juri atau Wasit dalam kegiatan tingkat Nasional atau Internasional, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain. Menjatuhkan sanksi diskualifikasi.
3.4.
Dewan Banding Nasional.
3.4.1.
Keanggotaan. Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang yang diangkat oleh PP. IMI, yang dinilai memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut. Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan. Ketua Dewan yang juga merangkap sebagai anggota memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan. PP. IMI dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis olahraga yang terkait dengan perkara yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).
3.4.2.
Tugas Dewan Banding Nasional. 1. Membahas/ memproses permohonan banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Juri berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Nasional. 2. Membahas/memproses permohonan banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Disiplin dan Banding Daerah, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Daerah.
3.4.3 Wewenang Dewan Banding Nasional. 1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan akan memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya. 2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding. 3.5.
Komisi-komisi. Masing-masing komisi berwenang untuk memeriksa tuduhan atau tuduhantuduhan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pemegang Lisensi Nasional. Apabila tuduhan tersebut terbukti, maka Komisi berhak untuk mengusulkan kepada PP. IMI agar menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut termasuk Penanggung Jawab / Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan.
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
53
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
4.
PROTES DAN BANDING.
4.1.
Hak Protes. Setiap peserta suatu kegiatan (lihat pasal 80.1. Peraturan Dasar Olahraga) yang diselenggarakan dengan ijin IMI berhak untuk mengajukan protes atas hal-hal sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Keabsahan dan/atau status peserta lain. Keabsahan status dan/atau spesifikasi sepeda motor yang digunakan oleh peserta lain. Tindakan tidak sportif yang dilakukan peserta lain, sehingga merugikan pihak yang mengajukan protes dan/atau pihak lain. Jalannya lomba. Hasil lomba (sementara) yang diumumkan oleh Panitia.
Keputusan atau pengumuman Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofiisial lainnya, yang dibuat berdasarkan fakta (statement of fact) tidak dapat diprotes. Jika pada saat balapan terjadi segala sesuatu hal yang disebabkan oleh masalah teknis pada motor pembalap yang bukan disengaja oleh pembalap tersebut dan tidak menguntungkan dirinya serta tidak membahayakan pembalap lain misalnya : keausan ban, handle patah, footstep lepas, knalpot patah, cover terlepas dan lain sebagainya. Tidak dapat diprotes. Penilaian mengenai penerapan hal ini adalah hak mutlak Race Direction untuk IP dan IRS dan hak mutlak Dewan Juri untuk Motorprix dan kejuaran lainnya. 4.2.
Hak Banding. Setiap peserta suatu kegiatan (lihat pasal 80.1 Peraturan Dasar Olahraga) yang diselenggarakan dengan ijin IMI, berhak untuk mengajukan permohonan banding terhadap keputusan yang dibuat oleh Dewan Disiplin IMI, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
4.2.1.
Dalam Kegiatan Tingkat Daerah. 1. Permohonan banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri atau Wasit, diajukan ke Dewan Disiplin dan Banding Daerah. 2. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Disiplin dan Dewan Banding Daerah, diajukan ke Dewan Banding Nasional.
4.2.2.
Dalam kegiatan tingkat Nasional. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri diajukan ke Dewan Banding Nasional.
4.3.
Tata Cara dan Batas Waktu Mengajukan Protes.
4.3.1.
Tata cara pengajuan protes .
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
54
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
1. 2. 3. 4.
Semua protes harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang secara langsung bersangkutan dengan hal atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya protes. Setiap protes yang diajukan harus menyangkut satu masalah saja. Protes tidak boleh diajukan secara KOLEKTIF. Dalam suatu kegiatan, protes harus diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan, atau Sekretaris Perlombaan bersama dengan biaya protes.
4.3.2
Batas Waktu Pengajuan Protes. 1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai. 2. Protes tentang spesifikasi motor, tindakan tidak sportif atau jalannya lomba, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor lomba (race) yang bersangkutan selesai. 3. Protes tentang hasil lomba (sementara), harus diajukan selambatlambatnya 30 menit setelah hasil lomba tersebut diumumkan.
4.4.
Keputusan mengenai proses. Setelah mengadakan hearing, Dewan Juri/Wasit harus membuat keputusan berkaitan dengan adanya protes yang diajukan. Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan apabila dipandang perlu dalam Peraturan-peraturan yang lebih tinggi termasuk Peraturan Dasar Olahraga.
4.5.
Sanksi. Semua pihak yang terkait, terikat pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit. Keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya, walaupun ada permohonan banding, sampai ada keputusan dari Badan yang berwenang .
4.6.
Tata cara dan Batas waktu pengajuan banding. Permohonan Banding hanya akan diproses apabila diajukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.
4.6.1.
Tata cara pengajuan permohonan banding. 1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langung atau setidak-tidaknya dengan Pos Kilat Khusus ke Pengprov atau PP. IMI sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut (lihat pasal 4.2.1 dan 4.3.2.). 2. Dalam surat permohonan banding yang dicantumkan : a. Keputusan Badan Peradilan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut, berikut penjelasan rinci tentang hal tersebut.
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
55
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
3. 4.6.2.
b. Keterangan singkat tentang alasan atau alasan-alasan pengajuan permohonan banding tersebut. Biaya banding dan/atau uang garansi harus disampaikan bersama-sama dengan surat permohonan banding.
Batas waktu pengajuan banding. Batas waktu pengajuan banding adalah sebagai berikut : 1. Banding terhadap keputusan Dewan Juri atau Wasit : 48 jam. 2. Banding terhadap keputusan Dewan Disiplin Daerah : 5 hari. Batas-batas waktu tersebut diatas, dihitung mulai hari/tanggal diterimanya keputusan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut (lihat pasal 4.2.).
4.7.
Biaya-Biaya.
4.7.1.
Biaya-biaya berkaitan dengan pengajuan protes atau permohonan banding. Besarnya biaya-biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan protes adalah sebesar Rp 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ). Biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan permohonan banding adalah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap setiap kegiatan. Biaya-biaya tersebut akan “hilang” atau tidak dikembalikan apabila : 1. Protes atau permohonan banding yang diajukan ditolak, baik karena kurangnya bukti atau tidak berdasar. 2. Protes atau permohonan banding tersebut dicabut, baik sebelum atau sesudah sidang/dengar pendapat dimulai.
4.7.2.
Biaya-biaya berkaitan dengan penundaan sidang. Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan sanksi atau saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan uang garansi tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Peradilan yang bersangkutan. Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang garansi tambahan tersebut dilunasi.
4.8.
Batas waktu penyelenggaraan sidang. 1. Dewan Disiplin dan Banding Daerah harus sudah bersidang selambatlambatnya 15 hari setelah menerima laporan Dewan Juri/Wasit dan/atau surat permohonan banding. 2. Dewan Disiplin atau Dewan Banding Nasional harus sudah bersidang selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan dari Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya atau Surat Permohonan Banding.
4.9.
Penundaan pelaksanaan sanksi. Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar (lihat pasal 4.7.) dan segera disampaikan kepada Dewan Banding atau Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
56
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
Pengprov IMI/PP. IMI ( lihat pasal 4.2.1. dan 4.2.2 ), akan menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Dewan Banding yang terkait. 5.
TATA CARA SIDANG BADAN-BADAN PERADILAN.
5.1.1.
Hak untuk diperiksa. Pihak atau pihak-pihak yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan atau peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan atau membela diri. Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olah Raga dan Lampiran-Lampirannya. Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan yang terkait, maka keputusan atau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara “ in absensia “ . Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya terserah kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Dewan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihakpihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.
5.1.2.
Sidang Pemeriksaan. Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya. Segera setelah sidang dibuka, ketua Dewan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi. Selanjutnya Dewan akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidangsidang tersebut, Anggota Dewan atas persetujuan Ketua Dewan, dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).
5.3.
Saksi-saksi. Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Dewan Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding. Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan. Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
57
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
sukarela dengan menjujung tinggi asas sportifitas dan kejujuran. Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali badan peradilan yang terkait menilai saksi atau saksisaksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses. Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut. 5.4.
Keputusan. Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Dewan memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain. Badan-badan Peradilan Banding baik Daerah maupun Nasional, dalam memutuskan perkara atau perkara-perkara banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, tidak boleh menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat daripada sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya. Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil. Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak diselenggarakan. Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbanganpertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada Sekjen IMI. Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.
5.5.
Kerahasiaan. Setiap anggota Badan-badan Peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Dewan.
5.6.
Pemberitahuan mengenai keputusan.
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
58
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
Semua keputusan Badan-badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait. Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke Pengprov IMI daerah asal pihak-pihak yang tersangkut. Keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasiosal juga harus diberitahukan ke semua Pengprov IMI. 5.7.
Publikasi. Badan-badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusankeputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait. Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan apapun kepada PP. IMI maupun Pengprov, Badan-badan Peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.
6.
BIAYA-BIAYA BERKAIT DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BADAN PERADILAN. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan kalah atau salah oleh Dewan.
6.1.
Pembayaran denda dan/atau biaya. Apabila sanksi telah ditetapkan dan biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan sesuai dengan bunyi pasal 5.6., maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus melunasi, terkena sanksi skorsing, sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.
7.
AZAS TIMBAL BALIK. IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Indonesia Olahraga Bermotor - baik sepeda motor maupun mobil - di Indonesia. Dengan demikian maka sanksi skorsing atau diskualifikasi yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor berlaku juga dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor
59
TENTANG DISIPLIN & PERADILAN
C PERATURAN MOTOCROSS
IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014
PERATURAN MOTOCROSS
61
IKATAN MOTOR INDONESIA
DAFTAR ISI 01
PERATURAN MOTOCROSS
02
STANDARD SIRKUIT MOTOCROSS Diagram
95-104 105-114
LAMPIRAN Peraturan Perlombaan Tambahan MX Balapan Tambahan Kelas Mini Moto Balapan Tambahan Kelas Trail / Enduro Standard Nomor
115-117 118-119 120-121 122-124
03
PERATURAN ARENACROSS / SUPERCROSS Jadwal Acara
129-153 154-156
04
STANDARD SIRKUIT ARENACROSS / SUPERCROSS Diagram
159-166 167-172
Contoh Isian Motocross Contoh Laporan Ketua Jury Contoh Laporan Inspeksi Sirkuit Pedoman Rapat Jury
173-185 186-191 192-198 200-213
Daftar Kategori Pembalap Motocross Daftar Usia Pembalap Motocross Standing Point Motocross 2013
214-216 218-224 225-239
PERATURAN MOTOCROSS
62
63-92
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN MOTOCROSS IKATAN MOTOR INDONESIA 01.1
DEFINISI MOTOCROSS
01.2
KEJUARAAN DAN UMUM
01.3
PEMBALAP 01.3.1 Pembalap 01.3.2 Kartu Ijin Start (KIS) 01.3.3 Nomer start
01.4
KENDARAAN DAN KELAS 01.4.1 Kendaraan 01.4.2 Kelas 01.4.3 Balapan tambahan
01.5
LINTASAN 01.5.1 Spesifikasi lintasan 01.5.2 Keamanan 01.5.3 Inspeksi 01.5.4 Pemeriksaan lintasan
01.6
PANITIA 01.6.1 Ketua Jury, Anggota Jury dan pengamat 01.6.2 Utusan IMI Daerah 01.6.3 Pimpinan Perlombaan
01.7
RAPAT ANTARA PENYELENGGARA DENGAN JURY
01.8
PAS TANDA MASUK
01.9
PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN 01.9.1 Peraturan Perlombaan Tambahan 01.9.1 Pendaftaran 01.9.2 Biaya pendaftaran 01.9.3 Penolakan pendaftaran
PERATURAN MOTOCROSS
63
IKATAN MOTOR INDONESIA
01.10
LATIHAN 01.10.1 01.10.2 01.10.3 01.10.4 01.10.5 01.10.6
01.11
PADDOCK PEMBALAP
01.12
KEHADIRAN PEMBALAP 01.12.1 Upacara pembukaan
01.13
BALAPAN 01.13.1 Pemilihan mesin 01.13.2 Jadwal balapan
01.14
START 01.14.1 01.14.2 01.14.3 01.14.4 01.14.5 01.14.6
01.15
PENCATAT WAKTU DAN LAP SCORER 01.15.1 Petugas pencatat waktu 01.15.1.1 Peralatan pencatat waktu 01.15.1.2 Pencatat waktu cadangan 01.15.2 Sistem pencatat waktu
01.16
PENGHENTIAN BALAPAN
01.17
BANTUAN DARI LUAR DAN MEMOTONG LINTASAN
01.18
SSIGNAL DAN TANDA BENDERA 01.18.1 Signal 01.18.2 Tanda bendera
Briefing pembalap Latihan resmi - hari Sabtu Pengambilan waktu resmi - hari Sabtu Seleksi dari pembalap Latihan start - hari Minggu Hasil pengambilan waktu resmi
Tempat start Garis start Pintu start Tata cara start Kesalahan start Perbaikan dan penggantian
PERATURAN MOTOCROSS
64
IKATAN MOTOR INDONESIA
01.19
MELEWATI GARIS KONTROL
01.20
SCRUTINEERING DAN VERIFIKASI 01.20.1 Kebisingan suara setelah setiap balapan 01.20.2 Final verifikasi 01.20.3 Biaya protes yang menyangkut masalah mesin 01.20.4 Pemeriksaan bahan bakar 01.20.5 Anti doping dan alkohol tes
01.21
HASIL
01.22
ANGKA UNTUK KEJUARAAN
01.23
PROTES
01.24
PEMBAGIAN HADIAH
01.25
JUMPA PERS
01.26
HADIAH DAN PIALA 01.24.1 Hadiah uang 01.24.2 Piala
01.27
INTEPRETASI
LAMPIRAN - LAMPIRAN LAMPIRAN – 1
PERATURAN PERLOMBAAN TAMBAHAN KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS
LAMPIRAN – 2
BALAPAN TAMBAHAN KELAS MINI MOTO
LAMPIRAN – 3
BALAPAN TAMBAHAN KELAS TRAIL / ENDURO
LAMPIRAN – 4
STANDARD NOMOR
PERATURAN MOTOCROSS
65
IKATAN MOTOR INDONESIA
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS IKATAN MOTOR INDONESIA 01.1 DEFINISI MOTOCROSS Motocross adalah kejuaraan cross country yang dilaksanakan didalam sirkuit dengan menggunakan rintangan - rintangan. Perlombaan in terbuka untuk kendaraan jenis Motocross dan Enduro sesuai dengan buku peraturan teknik FIM (Appendix 01, FIM Motocross Technical Rules). 01.2 KEJUARAAN DAN UMUM Setiap tahun PP.IMI menyelenggarakan Kejuaraan Nasional Motocross untuk kelas 65 cc, kelas 85 cc, MX 2 Junior dan kelas MX 2. Kejuaraan ini dilaksanakan oleh Pengprov IMI dengan memakai Peraturan Nasional dengan mengikuti ketentuan dan Peraturan FIM Sporting Code. 01.3
PEMBALAP
01.3.1 Pembalap a. Kelas 65cc (umur minimum 10 tahun dan maksimum 12 tahun / lahir antara 1 Januari 2002 dan 31 Desember 2004 ) b. Kelas 85cc (umur minimum 11 tahun dan maksimum 14 tahun / lahir antara 1 Januari 2000 dan 31 Desember 2003 ). c. Kelas MX2 Junior (umur minimum 13 tahun dan maksimum 17 tahun / lahir antara 1 Januari 1997 dan 31 Desember 2001 ), Pembalap kategori ini tidak pernah terdaftar dalam Kategori MX2 Grade A dan B Tahun 2011 dan sebelumnya. ( Maksimum 2 tahun masuk 3 besar dikelas ini harus naik ke MX 2 ) d. Kelas MX2 ( umur di atas 15 tahun ) Balapan Tambahan Non Kejuaraan Nasional : a. Kelas 50cc (Umur maksimum 8 tahun / lahir maksimum tahun 2006) b. Kelas 65cc Novice (umur minimum 8 tahun dan maksimum 10 tahun / lahir antara 1 Januari 2004 & 31 Desember 2006 )
PERATURAN MOTOCROSS
66
IKATAN MOTOR INDONESIA
c.
Kelas MX2 Novice (bukan pembalap kelas 85cc dan bukan pembalap Grasstrack kategori Senior) untuk kategorinya Maksimum 1 tahun masuk rangking 3 besar dikelas ini harus naik ke MX 2 Junior Plus / Atas usulan Komisi Motocross. Kelas MX2 Junior Plus (Pembalap Novice yang tahun 2012 dan 2013 masuk rangking 5 besar, Pembalap Novice yang tahun 2012 dan 2013 pernah menjadi juara 3 besar, Pembalap MX2 Junior di luar rangking 5 besar klasemen tahun 2013 tetapi usianya sudah lebih dari 17 tahun). Kelas MX 1 (Umur di atas 16 tahun). Pesertanya kategori MX2 (bukan MX2 junior dan MX2 Novice) . Tahun 2014 masih diperbolehkan menggunakan sepeda motor dengan spesifikasi MX2 / 125cc karena kelas ini masih sosialisasi.
d.
e.
Kategori Grade A , B dan C tidak ada lagi mulai tahun 2012 para peserta menyesuaikan kelas yang ada sesuai dengan kategori dan usianya dan berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh PP IMI. Umur minimum dimulai pada saat tanggal ulang tahun pembalap. Umur maximum berakhir pada akhir tahun dimana pembalap mencapai umur 12 tahun ( kelas 65 cc ) , umur 14 tahun ( kelas 85 cc ) dan umur 17 tahun ( kelas MX2 Junior ).
Semua kejuaraan hanya dapat diikuti untuk satu kelas saja.
01.3.2 Kartu ijin start ( KIS) Pembalap yang akan turut serta pada Kejuaraan Nasional ini harus memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang masih berlaku Bagi pembalap yang pada saat start telah berumur 16 tahun dan telah memiliki SIM C serta Kartu Ijin Start (KIS) yang masih berlaku sesuai dengan kategori dan jenisnya akan diperkenan kan turut serta Bagi pembalap yang masih dibawah umur 16 tahun wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) serta surat pernyataan tertulis diatas materai dari orang tua, khusus untuk kelas 50cc, 65cc novice, 65cc, 85cc dan MX2 Junior pada saat pertama kali mendaftar ( di awal tahun / seri kejuaraan ) wajib melampirkan fotocopy akte kelahiran, fotocopy kartu keluarga
PERATURAN MOTOCROSS
67
IKATAN MOTOR INDONESIA
dan fotocopy Raport serta membawa aslinya untuk di perlihatkan kepada petugas dari PP IMI yang bertugas pada saat itu. Peserta yang tidak dapat memperlihatkan data diri tersebut di atas maka sanksi yang akan diberikan adalah tidak diperbolehkan ikut berlomba sesuai dengan kelas yang diikutinya. Pembalap wajib berbadan sehat, layak berlomba dan dapat diperiksa sewaktu - waktu oleh petugas kesehatan sebelum lomba dimulai 01.3.3 Nomer start Sepuluh pembalap kelas MX2, MX2 Junior, kelas 85cc dan kelas 65 cc rangking Kejuaraan Nasional pada tahun sebelumnya wajib memakai nomor startnya sesuai urutannya Pembalap yang tidak termasuk dalam rangking tersebut dapat memilih nomor startnya dengan terlebih dahulu memberitahu kepada panitia penyelenggara. Pembalap juga diwajibkan membuat nomor start punggung pada kaos / body protector yang akan dipergunakan pada saat latihan dan balapan. Untuk ukuran dan warna dan nomer start untuk semua kelas harus mengikuti peraturan dari FIM Motocross Technical Rules art.01.55 dan art.01.76. (ukuran terlampir) yaitu : Kelas 65 Kelas 85 Kelas MX2 junior Kelas MX2
: Dasar biru (blue 5005) dengan angka putih ( white 9010 ) : Dasar putih dengan angka hitam : Dasar hitam dengan angka kuning : Dasar hitam dengan angka putih
Kelas tambahan non kejuaraan Nasional : Kelas 65 Novice Kelas MX 2 Novice Kelas MX 1
: Dasar putih dengan angka merah : Dasar kuning dengan angka hitam : Dasar putih dengan angka hitam
01.4
KENDARAAN DAN KELAS
01.4.1
Kendaraan
PERATURAN MOTOCROSS
68
IKATAN MOTOR INDONESIA
Perlombaan ini terbuka untuk kendaraan jenis Motocross dan Enduro sesuai dengan peraturan tehnik FIM (Appendix 01, Motocross Technical Rules). 01.4.2 Kelas Kelas – kelas untuk Kejuaraan Nasional Motocross adalah : Kejuaraan Nasional Motocross a. Kelas 65cc : 2 Tak
Minimum cc
Maximum cc
50cc
65cc
80cc 75cc
85cc 150cc
b.
Kelas 85 cc : 2 Tak 4 Tak
c.
Kelas 125 MX2 dan MX2 Junior : 2 Tak 100cc 4 Tak 175cc
125cc 250cc
Pembalap kelas MX2 junior yang telah berumur lebih dari 15 tahun dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas MX2 dengan memakai kendaraan 125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. Pembalap kelas 85cc yang telah berumur lebih dari 13 tahun dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas MX2 JUNIOR dengan memakai kendaraan 125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/Tidak terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. Pembalap kelas 65cc yang telah berumur lebih dari 11 tahun dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas 85 cc dengan memakai kendaraan 85 cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut.
PERATURAN MOTOCROSS
69
IKATAN MOTOR INDONESIA
Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. Pembalap kelas 65cc Novice yang telah berumur 10 tahun dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas 65 cc dengan memakai kendaraan 65cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. Pembalap kelas 50cc yang telah berumur 8 tahun dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas 65cc novice dengan memakai kendaraan 65cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. Pembalap kelas MX2 NOVICE dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas MX2 Junior Plus dengan memakai kendaraan 125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. Pembalap kelas MX2 JUNIOR PLUS dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas MX2 dengan memakai kendaraan 125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. Pimpinan Perlombaan berhak menolak peserta yang akan mengikuti Moto / heat 2 untuk kelas satu tingkat di atasnya tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.
01.4.3 Balapan tambahan Dalam jadwal acara masih dapat ditambahkan kelas – kelas lainnya yang merupakan balapan tambahan : ( balapan tambahan tertera di atas) Jika diperlukan, Jury dapat mengganti jadwal acara dari balapan tambahan atau membatalkannya
PERATURAN MOTOCROSS
70
IKATAN MOTOR INDONESIA
01.5
LINTASAN
01.5.1
Spesifikasi lintasan Lihat Standard Sirkuit Motocross
01.5.2 Keamanan Tempat start, finish, paddock dan semua tempat disekitar lintasan dimana penonton dilarang harus dipasang pagar pembatas. Pagar pembatas penonton harus kuat dan cukup tinggi untuk menjaga penonton. Penggunaan anjing untuk keamanan dilarang didaerah pembalap, mekanik, signal dan press. Pada tiap sisi dari lintasan harus ada daerah bebas paling tidak lebar 1 meter untuk pembatas penonton dan pembalap. Daerah ini harus dipasang pagar pembatas disisi bagian penonton dan dipasang pembatas disisi bagian lintasan Pemasangan pembatas di daerah bebas harus tidak lebih tinggi dari 500 mm diatas permukaan tanah dan dipasang dengan pita ( untuk keamanan tali tidak diperbolehkan ). Bahan dari pembatas harus terbuat dari kayu ( mudah patah ) atau bahan yang fleksibel. Karung jerami / pasir atau benda lainnya dari bahan yang lentur harus dipasang untuk menjaga pembalap didaerah berbahaya untuk melindungi semua daerah / bagian yang berbahaya seperti pohon, pipa, tembok dan lainnya Lintasan harus bebas dan batu - batu besar dan benda apapun yang keluar keatas permukaan tanah harus dibersihkan. Lintasan diusahakan harus dalam keadaan basah, jika perlu setiap saat sebelum antara setiap balapan harus dengan kondisi yang semua hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin penonton dan pembalap bebas dari debu yang berlebihan. (Lihat Standard Sirkuit Motocross) 01.5.3
Inspeksi Lihat Standard Sirkuit Motocross
PERATURAN MOTOCROSS
71
IKATAN MOTOR INDONESIA
01.5.4
Pemeriksaan lintasan Lihat Standard Sirkuit Motocross
01.6
PANITIA
01.6.1 Ketua Jury, Anggota Jury dan pengamat Ketua Jury, dan salah satu Anggota Jury akan dinominasikan oleh Komisi Motocross / PP. IMI dan mempunyai Licence. Bila Ketua Jury berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan maka Anggota Jury yang ditunjuk atau disetujui oleh Komisi Motocross / P.P. IMI dapat menggantikannya. Bila Anggota Komisi Motocross PP.IMI yang menjadi anggota Jury berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan, Ketua Jury dapat menggantinya dengan prioritas utama diberikan pada anggota Komisi Motocross PP.IMI yang ada ditempat, bukan dari IMI Provinsi. IMI Provinsi hanya dapat mengutus satu Anggota Jury yang mempunyai Licence walaupun dalam balapan tersebut ada Kejuaraan lainnya yang diselenggarakan. 01.6.2 Utusan IMI Daerah IMI Provinsi harus memberikan secara tertulis siapa yang ditunjuk menjadi utusan dari IMI Daerahnya, dimana utusan yang ditunjuk harus mempunyai Licence minimum sebagai Jury dan harus diperlihatkan pada saat rapat Jury. IMI Provinsi hanya dapat mengutus satu Anggota Jury utusannya walaupun dalam balapan tersebut ada Kejuaraan lainnya yang diselenggarakan. 01.6.3 Pimpinan Perlombaan Pimpinan Perlombaan dapat ditunjuk oleh P.P.IMI atau IMI Provinsi asalkan mempunyai Licence “Pimpinan Perlombaan” yang masih berlaku. 011.7 RAPAT ANTARA PENYELENGGARA DENGAN JURY Rapat antara Penyelenggara dengan Jury akan diadakan pada hari Jumat jam 16.00 setelah pemeriksaan lintasan. Rapat ini harus diikuti oleh Ketua Jury, Pimpinan Perlombaan, Panitia Penyelenggara ( OC ), utusan IMI Provinsi, Anggota Jury, Sekretaris Perlombaan, Koordinator Pencatat Waktu,
PERATURAN MOTOCROSS
72
IKATAN MOTOR INDONESIA
Koordinator Scrutineering, Koordinator Paddock Marshall, Koordinator Petugas Bendera, Koordinator Kesehatan dan Koordinator Keamanan. Jika Koordinator Kesehatan dan Koordinator Keamanan tidak hadir, maka Panitia Penyelenggara harus menyiapkan rencana penempatan petugas Kesehatan dan petugas Keamanan dilapangan dan juga harus menyiapkan rencana pertolongan pertama / evakuasi dari petugas Kesehatan dalam rangka kejuaraan tersebut. 01.8 PAS TANDA MASUK Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan pas tanda masuk yang wajib dipergunakan oleh panitia, pembalap dan lainnya yang berkepentingan. Pas tanda masuk tersebut harus sesuai dengan fungsinya masing - masing. 01.9 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan Peraturan Pelengkap Perlombaan dan telah disahkan oleh Komisi Motocross / P.P.IMI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perlombaan dilaksanakan, dimana Peraturan Pelengkap Perlombaan tambahan harus sesuai dengan Standard Peraturan Pelengkap Perlombaan (sesuai dengan terlampir). 01.9.1 Peraturan Perlombaan Tambahan Panitia penyelenggara diharuskan menyediakan / memberikan kepada pembalap peraturan perlombaan tambahan yang berisi data - data yang komplit dari kejuaraan 01.9.2 Pendaftaran Setiap pembalap yang akan mengikuti Kejuaraan Nasional Motocross ini wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan menandatangani diatas materai dan mengirimkannya kembali kepada sekretariat panitia 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan perlombaan lengkap dengan data data dari pembalap, mekanik, dan kendaraannya berikut masing - masing 2 (dua) lembar pas foto ukuran 3 X 4 serta data dari team manajer (bila ada). 01.9.3 Biaya pendaftaran Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Kamis di Minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah Hari Jumat dan Sabtu, sebelum briefing. Dengan uang pendaftaran maksimal Rp 150.000,- per kelas. Biaya pendaftaran ditambah denda maksimal Rp 250.000,- / kelas.
PERATURAN MOTOCROSS
73
IKATAN MOTOR INDONESIA
Panitia tidak akan menerima pendaftaran yang belum lengkap pengisiannya maupun kelengkapan - kelengkapan lainnya. Pembatalan pendaftaran 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan uang pendaftaran tidak dikembalikan. 01.9.4 Penolakan pendaftaran Panitia berhak menolak pendaftaran tanpa memberikan alasan apapun dan untuk itu panitia akan mengembalikan uang pendaftaran pembalap bersangkutan 01.10 LATIHAN Untuk latihan, pembalap hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan (maximum 2 kendaraan dengan kapasitas yang sama) yang telah di scrutineering. Setiap pembalap harus membawa kendaraannya untuk di scrutineering atas nama dan nomor startnya. Untuk kendaraan kedua yang akan di scrutineering dapat dilakukan dengan 2 (dua) kemungkinan : 1. Seorang pembalap dapat membawa kendaraan scrutineering atas nama dan nomor startnya.
kedua
untuk
di
2. Satu team dapat membawa kendaraan kedua untuk para pembalapnya (maximum 2 pembalap ) untuk di scrutineering, dengan ketentuan kendaraan tersebut dapat dipergunakan oleh para pembalapnya. Dalam hal ini, team yang membawa kendaraan tersebut ke petugas scrutineering pada saat akan di scrutineering diharuskan melaporkan nama dan nomor start dari para pembalapnya yang akan mempergunakan kendaraan tersebut. Start bersama - sama tidak diperbolehkan. 01.10.1 Briefing pembalap Briefing akan diadakan antara Jury dan pembalap yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, sesuai jadwal acara di depan pintu start, dimana briefing tersebut harus diikuti oleh Ketua Jury, Anggota Jury, Pimpinan Perlombaan, Koordinator Petugas Bendera, Koordinator Kesehatan,
PERATURAN MOTOCROSS
74
IKATAN MOTOR INDONESIA
Penyelenggara/Promotor, semua pembalap yang akan turut serta dalam Kejuaraan. Dapat juga turut serta dalam briefing ini Sekretaris Perlombaan dan Utusan IMI Provinsi Pada saat briefing tersebut segala sesuatu mengenai masalah lintasan dan keamanan akan dibicarakan. Setelah selesai acara briefing akan dilakukan demonstrasi dari seluruh tata cara start. 01.10.2
Latihan resmi - hari Sabtu LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL
01.10.3
Pengambilan waktu resmi - hari Sabtu
Semua pembalap wajib mengikuti pengambilan waktu resmi, Sanksi Diskualifikasi / tidak dapat mengikuti balapan utama (moto1 & 2) LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL 01.10.4 Seleksi dari pembalap Seleksi maximum 30 pembalap yang akan mendapat tempat setelah mengikuti Qualifying Time Trial (QTT) langsung mengikuti balapan utama ( moto 1 dan moto 2 ) Khusus untuk kelas 65cc, 85cc, MX2 Junior dan MX2 peserta yang dapat turut serta dalam balapan utama harus dapat menempuh waktu minimum 130 % dari waktu tercepat pembalap pada saat pengambilan waktu resmi (QTT). 01.10.5
Latihan start - hari Minggu LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL
Pada saat latihan ini juga harus diambil waktu tempuhnya dan diperlihatkan / diumumkan.
PERATURAN MOTOCROSS
75
IKATAN MOTOR INDONESIA
Jarak antara latihan resmi / warm up dengan balapan pertama harus minimum 1 (satu) jam dan maksimum 2 (dua) jam. 01.10.6 Hasil pengambilan waktu resmi Semua hasil dari pengambilan waktu resmi harus ditanda tangani oleh Dewan Jury. 01.11
PADDOCK PEMBALAP Lihat Standard Sirkuit Motocross
Ketenangan paddock harus dijaga antara jam 19.00 - 06.00 01.12
KEHADIRAN PEMBALAP
01.12.1 Upacara pembukaan Semua pembalap wajib mengikuti acara pembukaan yang diadakan oleh panitia penyelenggara. 01.13
BALAPAN
01.13.1 Pemilihan mesin Pembalap diperbolehkan menyiapkan 2 (dua) kendaraan / mesin yang telah discrutineering, dimana pembalap diperbolehkan untuk mengganti mesinnya diantara tiap balapan. Pemilihan akhir dari kendaraan paling lambat 15 menit sebelum start balapan dimulai dengan mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Pimpinan Lomba. 01.13.2 Jadwal balapan Semua balapan harus berjalan dengan jadwal : Kelas 65cc Kelas 85cc Kelas 125cc MX2 JUNIOR Kelas 125cc MX2 Balapan tambahan :
: 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 12 menit ditambah 2 putaran. : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 20 menit ditambah 2 putaran. : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 25 menit ditambah 2 putaran. : 2 balapan ,setiap balapan terdiri dari 30 menit ditambah 2 putaran.
PERATURAN MOTOCROSS
76
IKATAN MOTOR INDONESIA
Kelas 50cc Kelas 65cc NOVICE Kelas MX2 NOVICE Kelas MX2 Junior Plus Kelas MX1
: 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 10 menit ditambah 1 putaran : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 10 menit ditambah 1 putaran : 1 balapan, setiap balapan terdiri dari 20 menit ditambah 2 putaran : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 25 menit ditambah 2 putaran : 1 balapan, setiap balapan terdiri dari 20 menit ditambah 2 putaran
Pembalap Motocross MX2 dan MX2 Junior tidak diperbolehkan berlomba di kejuaraan Grasstrack KELAS KEJURNAS. Pembalap Motocross 85cc diperbolehkan berlomba di kejuaraan Grasstrack Kategori SENIOR tetapi tidak mendapat point untuk kejurnas Grasstrack. Pembalap Grasstrack diperbolehkan mengikuti perlombaan di kejuaraan Motocross/ Supercross sesuai dengan kelas dan usianya tetapi tidak mendapatkan point pada kejuaraan tersebut. Waktu setiap balapan : LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL Waktu antara balapan pertama dengan balapan kedua harus mempunyai waktu istirahat minimum 90 Menit. 01.14
START
01.14.1 Tempat Start Lebar lintasan pada tempat/garis start harus dapat dipergunakan kendaraan dan sejajar. Harus ada jarak 1 meter untuk setiap kendaraan pembalap. 01.14.2 Garis start Tempat garis start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua pembalap mempunyai kesempatan yang sama. Maximum 30 pembalap yang diperbolehkan turut serta dalam start.
PERATURAN MOTOCROSS
77
IKATAN MOTOR INDONESIA
Jumlah pembalap dan posisinya tersebut berdasarkan dari hasil Qualifying Time Trail (QTT). 01.14.3 Pintu Start Pintu start harus dirancang melintang dan melipat / turun pada saat dipergunakan. Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku. Harus dapat dikontrol secara manual atau dengan remote. Minimum tinggi dari pintu start tersebut 50 cm dan maksimum 52 cm. Lebar dari konstruksi dasar beton dari pintu start tidak boleh lebih dari 60 cm. 01.14.4 Tata cara start Untuk semua Kejuaraan Nasional, sebelum setiap balapan, berikut tata cara yang harus dilaksanakan di waiting zone: 10 menit sebelum start : Pintu waiting zone sudah harus ditutup. Semua kendaraan sudah harus berada di waiting zone. Hukum untuk pelanggaran dari peraturan ini adalah diusulkan pemecatan dari balapan. Pembalap cadangan yang tidak dapat turut serta dalam start harus keluar dari waiting zone. 10 menit sebelum start : Papan 10 menit dikeluarkan / diperlihatkan. Setelah adanya signal/tanda, hanya pembalap dan 2 (dua) orang, (1 mekanik dan pemegang payung). Petugas televisi dan panitia yang tidak berkepentingan harus meninggalkan daerah waiting zone. Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start pada saat tersebut. 4 menit sebelum start :
Papan 4 menit dikeluarkan / diperlihatkan. Setelah adanya signal / tanda, pembalap harus memakai helmnya dan bersiap untuk start balapan.
PERATURAN MOTOCROSS
78
IKATAN MOTOR INDONESIA
Mekanik dan pemegang payung harus tetap di waiting zone. Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start pada saat tersebut. 3 menit sebelum start :
Papan 3 menit dikeluarkan /diperlihatkan. Atas perintah Pimpinan Perlombaan, setelah suatu signal / tanda,.pembalap meninggalkan waiting zone untuk selanjutnya menuju pintu start. Mekanik dan pemegang payung yang berada di waiting zone harus tetap berada di waiting zone sampai dengan dilakukannya start. Selain pembalap, baik petugas televisi maupun panitia yang tidak berkepentingan dilarang untuk menuju kepintu start pada saat tersebut.
Cara memasuki atau memilih pintu start bagi pembalap pada kedua balapan berdasarkan hasil pengambilan waktu/QTT untuk kelas 65cc, 85cc, MX2 Junior dan MX2. Untuk Kejuaraan Nasional tidak diperbolehkan adanya baris kedua, pintu start yang harus disediakan adalah sebanyak 30 posisi dalam satu baris. Bila seorang pembalap telah mengambil tempat pada pintu start, pembalap tersebut tidak dapat lagi mengganti tempatnya, kembali ke waiting zone atau menerima/mendapatkan bantuan sebelum start tidak diperbolehkan. Jika seorang pembalap mengalami kerusakan mesin di pintu start, dia harus tetap menunggu untuk mendapatkan bantuan sampai pintu start telah terbuka. Pada saat pintu start telah terbuka dia dapat menerima bantuan oleh mekaniknya hanya di posisi tersebut. Hukuman untuk pelanggaran peraturan ini adalah diusulkan pemecatan dari balapan. Start bersama - sama akan dilakukan dengan cara mesin dihidupkan, petugas starter akan memegang keatas bendera hijau, dimana pada saat tersebut peserta berada dibawah perintahnya sampai semua
PERATURAN MOTOCROSS
79
IKATAN MOTOR INDONESIA
pembalap telah berada di garis start. Setelah semua pembalap telah berada digaris start, petugas starter akan mengangkat tanda “15 detik” untuk hitungan 15 detik penuh. Setetah hitungan dari “5 detik“ dimana pintu start akan terbuka antara waktu 5 dan 10 detik setelah tanda “5 detik” diperlihatkan Anggota Dewan Jury akan mengontrol cara kerja dari pintu start. Untuk Kejuaraan Nasional semua starter harus berada dalam satu garis. Daerah didepan pintu start harus mempunyai batasan dan harus dipersiapkan dengan baik agar semua pembalap mendapat kemungkinan atau kesempatan yang sama. Tidak seorangpun boleh berada didaerah ini, kecuali panitia dan photografer, dan tidak diperbolehkan merapikan daerah ini. Tidak seorangpun boleh berada didaerah ini kecuali pembalap dan panitia yang berkepentingan dapat diijinkan berada dibelakang pintu start. Pembalap dapat diijinkan untuk memperbaiki daerah ini asalkan tanpa menggunakan alat atau mendapat bantuan dari luar sanksi pemecatan. 01.14.5 Kesalahan start Semua kesalahan start akan dinyatakan dengan bendera merah yang dikibarkan. Pembalap diharuskan langsung kembali ke waiting zone dan start ulang akan dilakukan secepatnya. Pertukaran kendaraan tidak diperbolehkan setelah kesalahan start. Pembalap cadangan kesalahan start.
tidak
diperbolehkan
turut
serta
setelah
01.14.6 Perbaikan dan penggantian Pembalap mempunyai kemungkinan untuk perbaikan atau menukar silinser (saringan knalpot) atau suku cadang lainnya didalam daerah perbaikan (repair zone), pada saat balapan sanksi diskualifikasi / Pemecatan. 01.15 PENCATAT WAKTU DAN LAP SCORER Pencatat waktu dan lap score harus berada pada satu garis dengan garis finish.
PERATURAN MOTOCROSS
80
IKATAN MOTOR INDONESIA
01.15.1 Petugas pencatatan waktu Supaya dapat melaksanakan tugas - tugasnya, pencatat waktu pada perlombaan harus menggunakan ketentuan perlombaan sebagai berikut:
01.15.1.1 Peralatan Pencatat waktu Peralatan pencatat waktu ( chronometer/stop watch ) dengan 1/10 detik dengan double split stop mekanisme sesuai dengan waktu yang sesungguhnya. 01.15.1.2 Pencatat waktu cadangan Pencatat waktu pada perlombaan harus mempunyai chronometer / stop watch cadangan untuk mengecek pembacaan dari alat yang sedang digunakan. 01.15.2 Sistem pencatat waktu Pembalap harus menyetujui / menerima semua macam / type / merk apa saja dan sistem peralatan pencatat waktu yang dipergunakan. 01.16 PENGHENTIAN BALAPAN Pimpinan Perlombaan mempunyai hak penuh untuk memberhentikan balapan atas inisiatifnya sendiri untuk kepentingan keamanan, atau kasus lainnya seperti force majeure dimana balapan harus sesegera mungkin diberhentikan atau menunda sebagian dari seluruh balapan. Jika balapan diberhentikan pada saat baru berjalan “X” menit (setengah dari waktu balapan), balapan tersebut akan di start ulang lagi. Pembalap diharuskan segera kembali ke paddock dan start ulang akan dilakukan 30 menit kemudian setelah start yang dibatalkan tadi. Penggantian kendaraan (yang telah di scrutineering) diperbolehkan. Pemilihan akhir kendaraan paling lambat 15 menit sebelum start ulang. Pembalap cadangan dapat turut serta pada saat start ulang jika satu atau lebih starter utama tidak diperbolehkan turut serta pada balapan tersebut karena pemecatan oleh Pimpinan Perlombaan. Pimpinan Perlombaan dapat memecat satu atau lebih pembalap untuk tidak turut serta pada start ulang, kerena menganggap pemberhentian balapan tersebut dikarenakan kesalahan pembalap yang bersangkutan.
PERATURAN MOTOCROSS
81
IKATAN MOTOR INDONESIA
Jika balapan diberhentikan setelah “X” menit (setengah dari waktu balapan) telah dilalui, maka balapan tersebut akan diumumkan / dinyatakan sah.Urutan finish dari pembalap akan dilihat pada lap sebelum bendera merah dikibarkan. Semua pembalap yang diberhentikan oheh Pimpinan Perlombaan (yang mempunyai hak untuk bendera merah ) akan ditempatkan sesudah pembalap yang telah menempuh seluruh lap atau lap yang lebih banyak Kecuali terjadi kesalahan start, balapan akan di start ulang hanya satu kali. Jika diperlukan balapan distop lebih dari satu kali maka balapan tersebut akan dinyatakan batal. 01.17 BANTUAN DARI LUAR - MEMOTONG LINTASAN Seluruh bantuan dari luar lintasan pada saat latihan dan balapan tidak diperbolehkan kecuali dibantu / diangkat oleh petugas panitia yang terdaftar atas inisiatifnya demi keamanan (keselamatan), hukuman untuk pelanggaran ini adalah pemecatan. Pada saat latihan dan balapan, konsultasi antara manajer, mekanik dan pembalap hanya diijinkan didaerah perbaikan dan daerah signal. Pembalap yang berhenti disepanjang lintasan untuk konsultasi dengan lainnya dapat mengganggu pembalap lainnya, bila hal ini terjadi maka dapat diartikan sama dengan mendapat bantuan dari pihak luar, hukuman untuk pelanggaran ini adalah pemecatan. Pada satu bagian dari lintasan harus ada suatu daerah untuk memperbaiki kendaraan pada saat balapan. Pada daerah ini orang - orang yang diperbolehkan masuk adalah mekanik yang terdaftar yang untuk memperbaiki dan menyetel kendaraan pada saat balap, manager pemberi signal dan utusan dari Industri. Semua bagian dari kendaraan dapat dimodifikasi disetel dan ditukar, kecuali frame (chasis) harus disegel. Untuk silinser (saringan suara dapat dilihat pada FIM Technical Rules Art 79.03). Semua pengisian ( bensin, oli dll ) harus dilakukan dalam keadaan mesin mati. Semua pembalap yang masuk kedalam daerah perbaikan (repair zone), pada saat akan keluar menuju lintasan diharuskan berhenti untuk menunggu aba aba dari petugas panitia, hukuman dari pelanggaran ini akan diusulkan yang mengakibatkan pemecatan dari balapan.
PERATURAN MOTOCROSS
82
IKATAN MOTOR INDONESIA
Semua pembalap yang memasuki paddock pada saat berlangsungnya balapan dengan mesin hidup tidak diperbolehkan memulai lagi balapan itu. Pembalap tidak diperbolehkan memakai radio komunikasi. Pembalap tidak diperbolehkan menggunakan alat penyangga pada daerah pintu start. Memotong jalur lintasan tidak diperbolehkan. Hukuman untuk pelanggaran ini pemecatan mulai dari latihan sampai balapannya. Jika diperlukan, hukuman lainnya akan ditentukan oleh Dewan Jury. Pembalap yang meninggalkan jalur lintasan pada saat balapan berlangsung dapat kembali mengikuti balapan dengan masuk kedalam jalur lintasan secara perlahan, peserta harus kembali dari titik terdekat dimana tempat ia keluar tanpa mendapat keuntungan. Hukuman pemecatan akan diberikan kepada pembalap atas pelanggaran pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta dan juga anggota team ( manager dan crew) , sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Memberikan keterangan palsu dalam formulir pendaftaran Menjalankan kendaraan di dalam lintasan berlawanan arah. Merokok dalam paddock atau waiting zone. Melakukan gerakan / manuver / tindakan yang membahayakan pembalap lainnya 5. Tidak mentaati perintah panitia sebelum, selama dan sesudah perlombaan. 6. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sportif dan merugikan umum baik sebelum, selama maupun sesudah perlombaan berlangsung. 7. Tidak menghiraukan perintah berhenti dari Pimpinan Perlombaan 8. Berkelahi sesama pembalap atau bertindak kasar terhadap panitia 9. Membawa minumam keras yang dapat memabukkan atau menggunakan obat terlarang, obat perangsang dan sebagainya. 10. Tidak dapat menunjukkan Kartu Ijin Start ( KIS ). 11. Tidak lulus pada waktu scrutineering ulang.
PERATURAN MOTOCROSS
83
IKATAN MOTOR INDONESIA
12. Melakukan tindakan melawan petugas Perlombaan, Juri dan petugas lainnya. 01.18
panitia,
Pimpinan
SIGNAL DAN TANDA BENDERA
01.18.1 Signal Panitia akan memberikan signal/tanda papan putih berukuran 75 cm X 60 cm dengan angka hitam berukuran 50cm dengan ketentuan : Signal / tanda Papan 10 menit ( 10’ ) (di waiting zone)
Artinya Hanya pembalap dan 2 (dua) orang (1 mekanik dan 1 pemegang payung), petugas televisi dan panitia yang tidak berkepentingan harus meninggalkan daerah waiting zone.
Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start pada saat tersebut. Papan 4 menit ( 4’ ) (di waiting zone)
Pembalap harus memakai helmnya dan bersiap untuk start balapan
Papan 3 menit ( 3’ ) (di waiting zone)
Pembalap meninggalkan waiting zone untuk menuju pintu start.
Papan 15 detik ( 15” ) (di daerah start)
15 detik sebelum start dilakukan.
Papan 5 detik ( 5” ) (di daerah start)
Pintu start akan terbuka antara waktu 5 dan 10 detik.
011.18.2 Tanda Bendera Panitia petugas bendera sebaiknya ditugaskan kepada laki -laki, sedangkan ukuran bendera adalah 75 cm X 60 cm sedangkan bendera finish / chequered flag ukuran 100 cm x 80 cm. Tanda Artinya Bendera Merah, dikibarkan
PERATURAN MOTOCROSS
Stop untuk semua
84
IKATAN MOTOR INDONESIA
Bendera Hitam dengan papan nomer pembalap yang tertera
Pembalap yang bersangkutan diharuskan berhenti dan pembalap tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan perlombaan.
Bendera Hitam dengan bulatan Berwarna jingga (orange) dengan papan nomer pembalap yang tertera
Pembalap yang bersangkutan diharuskan masuk kedaerah perbaikan (pit) untuk melakukan perbaikan pada kendaraan, pembalap tersebut masih dapat melanjutkan perlombaan setelah kendaraannya diperbaiki.
Bendera Kuning
Bahaya, jalan perlahan - lahan, persiapan untuk berhenti, dilarang mendahului.
Sanksi dari pelanggaran ini (khusus bendera kuning), bila dilanggar akan mengakibatkan pengurangan 1 (satu) putaran. Bendera Biru dikibarkan
Hati-hati ada pembalap yang akan mendahului anda (anda akan di overlap / disusul )
( Bendera Biru hanya dipergunakan oleh petugas bendera tambahan, yang hanya bekerja khusus untuk bendera Biru ) Bendera Hijau
Lintasan bebas / bersih untuk start balapan.
( Bendera Hijau hanya dapat dipergunakan oleh petugas bendera khusus pada saat akan dilakukan start balapan) Bendera Hitam putih kotak-kotak
Latihan atau balapan telah berakhir.
Bendera - bendera tersebut harus dalam keadaan polos (tanpa ada logo sponsor). Umur minimum petugas bendera adalah : 16 Tahun
PERATURAN MOTOCROSS
85
IKATAN MOTOR INDONESIA
Panitia penyelenggara diharuskan memberikan nama - nama petugas bendera dari setiap pos dimana daftar nama - nama tersebut harus diberikan kepada Ketua Jury sebelum rapat Jury pertama dimulai. Petugas bendera harus memakai seragam dengan warna yang netral, tidak diperbolehkan memakai seragam dengan warna kuning atau merah, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dengan bendera. Untuk setiap pos harus ada minimum 2 (dua) orang petugas dimana 1 (satu) satu orang memengang bendera dan 1 (satu) satu orang lainnya untuk memberikan bantuan untuk keamanan kepada pembalap. Tambahan 1 (satu) orang petugas juga dibutuhkan untuk disetiap jump. Petugas bendera harus tetap berada didaerah lintasan sampai dengan berakhirnya waktu protes. 01.19 MELEWATI GARIS KONTROL Pada saat kendaraan pembalap melewati garis kontrol sudah harus tercatat dan begitu juga saat sebagian kendaraan pembalap melewati garis kontrol. 01.20 SCRUTINEERING DAN VERIFIKASI Scrutineering harus sesuai dengan prosedur (FIM Motocross Technical Rules) dengan jadwal sesuai Peraturan Motocross Ikatan Motor Indonesia dan Peraturan Perlombaan Tambahan dari kejuaraannya 01.20.1 Kebisingan suara setelah setiap balapan Segera setelah berakhirnya balapan dari dua balapan yang telah ditentukan, 3 (tiga) kendaraan akan dipilih secara acak oleh Dewan Jury untuk diperiksa kembali kebisingannya. Setiap pembalap yang kendaraannya melebihi limit kebisingan (dBA 98 + 2) apakah salah satu dari pembalap yang dipilih secara acak atau pembalap lain yang kendaraannya termasuk ikut diperiksa - akan dikenakan hukuman 1 (satu) menit tambahan waktu dari yang ditempuh pembalap tersebut pada saat balapan.
PERATURAN MOTOCROSS
86
IKATAN MOTOR INDONESIA
Setelah penambahan waktu 1 (satu) menit tersebut, pembalap yang bersangkutan akan ditempatkan urutannya dengan pembalap lain yang telah menempuh jumlah putaran lap yang sama, sesuai dengan waktu tempuhnya. Akan tetapi pembalap mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya dan kendaraan tersebut harus diperiksa ulang sebelum start balapan berikutnya. Untuk itu petugas scrutineering harus tetap berada ditempatnya dengan peralatannya. Pasal ini berlaku untuk kendaraan yang masuk finish dalam keadaan utuh / sesuai dengan peraturan tentang spesifikasi sepeda motor .Hukuman pada pasal ini dapat dijatuhkan sesuai dengan peraturan jika alat pengukur kebisingan tersedia di tempat pemeriksaan akhir kendaraan. 01.20.2 Final verifikasi Segera setelah balapan terakhir selesai 5 (lima) kendaraan terdepan pada setiap balapan ditambah 1 (satu) kendaraan yang dipilih secara acak harus berada didaerah tertutup untuk pemeriksaan ulang. Kendaraan tersebut harus tetap berada di daerah tersebut selama 30 menit dihitung dari waktu finish pembalap terdepan. Hal ini dilakukan bila ada yang protes menghendaki untuk diuji ulang. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan setelah selesainya lomba meliputi semua aspek tentang spesifikasi teknik sepeda motor , contohnya : saringan knalpot (silencer), tuas rem, jok/ tempat duduk, rem depan , rem belakang dan lainnya yang sesuai aspek safety serta spesifikasi kendaraan sanksi Pemecatan / diskualifikasi. 01.20.3 Biaya protes yang menyangkut masalah mesin Biaya untuk protes masalah mesin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana biaya tersebut harus dibayar oleh pihak yang kalah kepada mekanik dan pembalap yang telah membuka mesinnya. 01.20.4 Pemeriksaan bahan bakar Pemeriksaan bahan bakar akan dilakukan sesuai Art 63.05 FIM Motocross Technical Rules. Pembalap yang melakukan / melanggar aturan yang telah ditentukan akan dikenakan hukuman pemecatan dari seluruh balapan.
PERATURAN MOTOCROSS
87
IKATAN MOTOR INDONESIA
01.20.5 Anti doping dan alkohol tes Pemeriksaan anti doping dan alkohol tes akan dilakukan sesuai FIM Medical Code. Pembalap yang terbukti melakukan / melanggar aturan yang telah ditentukan akan dikeluarkan hukuman pemecatan dari seluruh balapan. Hukuman selanjutnya mungkin akan diberikan. 01.21 HASIL Pemenang dari suatu balapan adalah pembalap yang lebih dahulu melampaui garis ‘finish’. Pembalap yang masih berlomba akan dihentikan apabila melewati garis finish. Waktu disaat sebuah motor melewati garis control akan dicatat pada saat sebagian besar badan motor melewati garis tersebut. Apabila melewati garis control / Finish, Pembalap harus selalu ada kontak dengan motornya dan dalam keadaan utuh / sesuai dengan peraturan tentang spesifikasi kendaraan, contohnya : saringan knalpot (silencer), tuas rem, jok/ tempat duduk, rem depan , rem belakang dan lainnya yang sesuai aspek safety serta spesifikasi kendaraan. Balapan berakhir pada saat selesai/putaran lengkap dimana bendera Finish / chequered flag dikibarkan pada si pemenang. Semua pembalap yang ikut ambil bagian dalam balap akan diklasifikasikan secara urutan finish dan jumlah putaran lap yang telah diselesaikan, yaitu semua pembalap yang finish pada lap yang sama dengan pemenang akan diklasifikasikan dengan urutan sesuai siapa dulu yang melewati garis finish, diikuti oleh pembalap yang menyelesaikan kurang satu lap, lalu kurang dua lap dan seterusnya. Pembalap harus melampaui garis finish dalam waktu 5 menit setelah waktu tiba si pemenang, yaitu pembalap-pembalap mempunyai waktu 5 menit untuk menyelesaikan putaran/lap atau tidak akan dihitung pada hasilnya. Prosedur ini untuk memastikan klasifikasi dalam hasil para pembalap yang tidak menyelesaikan putaran dalam waktu 5 menit setelah kedatangan si pemenang akan diurut menurut jumlah putaran yang telah diselesaikan, dan apabila terjadi hasil yang sama, maka disesuaikan dengan urutan finish pada akhir putaran yang terdahulu. Apabila bendera Finish / chequered flag salah di kibarkan setelah waktu resmi/jarak, maka urutan pemenang akan diputuskan oleh
PERATURAN MOTOCROSS
88
IKATAN MOTOR INDONESIA
urutan waktu pembalap yang sedang berlangsung di catatan waktu/jarak resmi panitia. Di situasi-situasi lain, kesalahan mengibarkan bendera Finish / chequered flag sebelum waktu/jarak resmi panitia, maka urutan finish akan diputuskan oleh urutan dimana pada waktu bendera finish dikibarkan. Pemenang adalah pembalap yang telah mengumpulkan nilai/poin terbanyak, juara kedua adalah pembalap yang telah mengumpulkan nilai kedua terbanyak, dan begitu seterusnya, masing-masing tergantung dari jumlah balapan yang telah diselesaikan. Apabila terjadi ada hasil yang sama, nilai yang didapat pada balap kedua akan menentukan urutan pemenang di posisi final di perlombaaan. Hasil keseluruhan akan diselesaikan oleh pembalap yang belum mendapat nilai di Kejuaraan Nasional. Mereka akan diurutkan dengan menambah posisi mereka di race 1 dan race 2. Pembalap yang telah mendapatkan penempatan keseluruhan terkecil akan ditempatkan dibelakang pembalap yang telah mencetak poin. Dan ini akan diikuti oleh yang belum mendapatkan poin ke dua dan seterusnya. Apabila terjadi hasil yang sama, posisi di balapan kedua akan ditentukan oleh urutan di posisi akhir pembalap dari balapan tersebut yang belum mendapat poin. Seluruh hasil harus disahkan oleh Dewan Jury. Hasil lomba tidak akan resmi sampai sudah berakhirnya waktu untuk masa protes. Apabila protes diajukan, hasil tidak akan resmi sampai adanya keputusan yang dibuat oleh juri.
PERATURAN MOTOCROSS
89
IKATAN MOTOR INDONESIA
Apabila permohonan naik banding diajukan melawan keputusan dari juri, hasil-hasil tidak dapat dianggap sebagai definitive sampai sebuah keputusan akhir telah dimbil oleh sebuah badan/panitia yang kompeten. Diharuskan kepada semua penyelenggara untuk segera setelah selesainya kedua balapan tersebut untuk mengirim hasil-hasil kejuaraan kepada P.P. IMI dan penyelenggara kejuaraan berikutnya. 01.22 ANGKA UNTUK KEJUARAAN Angka yang akan diberikan kepada pembalap untuk setiap balapan adalah : Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :
25 22 20 18 16 15 14 13 12 11
Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
: 10 : 9 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1
01.23 PROTES Protes harus diajukan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 49 buku Peraturan Nasional Olahraga Bermotor dengan disertai uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Protes secara kolektif tidak dapat diterima. 01.24 PEMBAGIAN HADIAH Juara pertama sampai ketiga setiap balapan diharuskan mengikuti acara pembagian hadiah dan harus segera dilakasanakan setelah berakhirnya setiap balapan dan wajib diikuti oleh peserta 01.25 JUMPA PERS Juara dari tiap balapan, keseluruhan balapan dan pembalap yang diundang khusus oleh panitia diharuskan mengikuti acara jumpa pers secara singkat setelah acara pembagian hadiah.
PERATURAN MOTOCROSS
90
IKATAN MOTOR INDONESIA
01.26
HADIAH DAN PIALA
01.26.1 Hadiah uang Minimum hadiah uang untuk setiap balapan adalah : Kelas 85cc
Kelas MX2
Posisi 1. Rp. 500.000,2. Rp. 400.000,3. Rp. 350.000,4. Rp. 300.000,5. Rp. 250.000,6. Rp. 200.000,7. Rp. 175.000,8. Rp. 150.000,9. Rp. 125.000,10. Rp. 100.000,-
Posisi 1. Rp. 1.200.000,2. Rp. 1.000.000,3. Rp. 800.000,4. Rp. 700.000,5. Rp. 600.000,6. Rp. 500.000,7. Rp. 400.000,8. Rp. 350.000,9. Rp. 300.000,10. Rp. 250.000,-
Kelas MX2 junior Posisi 1. Rp. 800.000,2. Rp. 600.000,3. Rp. 500.000,4. Rp. 450.000,5. Rp. 400.000,6. Rp. 350.000,7. Rp. 300.000,8. Rp. 250.000,9. Rp. 200.000,10. Rp. 150.000,01.26.2
PIALA
Piala akan diberikan kepada pembalap dengan total point/angka tertinggi untuk kelas :
PERATURAN MOTOCROSS
91
IKATAN MOTOR INDONESIA
65cc Juara Juara Juara Juara Juara
1 2 3 4 5
85cc Juara Juara Juara Juara Juara
1 2 3 4 5
MX 2 Junior Juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara 4 Juara 5
125 MX 2 Juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara 4 Juara 5
01.27 INTEPRETASI Bila terdapat intepretasi dari peraturan ini maka peraturan yang dipakai adalah peraturan FIM.
PERATURAN MOTOCROSS
92
IKATAN MOTOR INDONESIA
STANDARD SIRKUIT MOTOCROSS 02.1
02.2
INSPEKSI 02.1.1 lnspeksi 02.1.2 Homologasi 02.1.3 Pemeriksaan LINTASAN 02.2.1 Umum 02.2.2 Panjang 02.2.3 Lebar 02.2.4 Jarak bebas 02.2.5 Kecepatan 02.2.6 Keamanan penonton dan pembalap 02.2.7 Rintangan 02.2.8 Daerah start 02.2.8.1 Penempatan pintu start 02.2.8.2 Lintasan lurus tempat start 02.2.9 Waiting zone 02.2.10 Pos signal 02.2.11 Pencatat waktu dan lap scorer 02.2.12 Daerah perbaikan dan signal
02.3
PINTU START
02.4
PADDOCK PEMBALAP
02.5
PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN 02.5.1 Lokasi kantor panitia 02.5.2 Pemasangan instalasi paddock pembalap 02.5.3 Pemasangan instalasi pers 02.5.4 Ruangan Jury 02.5.5 Ruangan pencatat waktu dan lap scorer 02.5.6 Sistem pengeras suara 02.5.7 Pemasangan instalasi penonton 02.5.8 Alat berat
PERATURAN MOTOCROSS
93
IKATAN MOTOR INDONSIA
02.6
PELAYANAN DARURAT 02.6.1 Pelayanan kesehatan 02.6.2 Pelayanan pemadam kebakaran
DIAGRAM MOTOCROSS (Art. 31.01) DIAGRAM A - J
PERATURAN MOTOCROSS
94
IKATAN MOTOR INDONSIA
STANDARD SIRKUIT MOTOCROSS IKATAN MOTOR INDONESIA 02.1
INSPEKSI
02.1.1 Inspeksi Komisi Motocross PP.IMI harus menginspeksi dan menyetujui semua sirkuit. Inspeksi ini harus dilakukan dimana juga harus dibuat / dilampirkan dengan gambar rencana dengan skala perbandingan 1 : 1000 dimana didalam gambar rencana tersebut harus menunjukkan semua lokasi : jump, kantor panitia, pos signal, pos kesehatan, ambulance, ruang pers dan ruang jury. Panjang lintasan harus diukur secara akurat yang akan menyatakan panjang yang tepat dari rencana gambar tersebut. Ukuran ini harus dibuat sepanjang garis center dari lintasan itu. Dimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi untuk membuat catatan dari sirkuit yang di inspeksi yang akan disampaikan kepada PP.IMI bersama laporan dari hasil inspeksi. Pertanggungan jawab dari aplikasi untuk membuat lapangan yang diinspeksi atau akan diinspeksi ulang tergantung pada informasi dari IMl Daerah kepada PP.IMI untuk menginformasikannya paling lambat 1(satu) bulan sebelum dipergunakan. Lintasan yang akan dipergunakan untuk Kejuaraan Nasional Motocross wajib di inspeksi minimum 2 (dua) minggu sebelum kejuaraan dimulai, apabila inspeksi belum dilaksanakan dalam waktu tersebut maka status Kejuaraan Nasionalnya dibatalkan. Inspektur yang ditunjuk oleh PP.IMI haruslah seorang pemegang licence yang masih berlaku sebagai Sporting Steward untuk Motocross. Pada umumnya apabila lapangan akan diinspeksi untuk pertama kali dilakukan pada sirkuit yang belum pernah diinspeksi maka inspektur yang akan melakukan inspeksi tersebut harus merupakan anggota komisi Motocross PP.IMI pada saat itu. 02.1.2 Homologasi Jika inspeksi itu dilakukan sesuai Standard pada saat itu, maka inspektur yang ditunjuk oleh komisi Motocross PP.IMI akan mengusulkan kepada PP.IMI untuk memberikan homologasi sirkuit tersebut. Bila sirkuit tersebut telah dihomologasi tidak diperbolehkan adanya perubahan, kecuali dalam hal keselamatan / darurat.
PERATURAN MOTOCROSS
95
IKATAN MOTOR INDONSIA
Dimana hal ini harus disetujui oleh Komisi Motocross PP.IMI bahwa sirkuit yang di inspeksi adalah sirkuit yang sama yang akan dipergunakan untuk kejuaraan. lnspektur akan menyebutkan kelas - kelas kendaraan yang direkomendasikan untuk dipakai dalam sirkuit tersebut dan jika perlu akan menunjukkan perubahan - perubahan yang harus dilakukan terhadap sirkuit tersebut dimana perubahan -perubahan tersebut hanya bersifat kecil dan IMI Daerah bertanggung jawab bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sebelum kejuaraan diselenggarakan. Homologasi dari sirkuit permanen akan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sedangkan untuk sirkuit non permanen homologasi akan diberikan untuk 1 (satu) kejuaraan. 02.1.3 Pemeriksaan Untuk pemeriksaan sirkuit dan perlengkapan - perlengkapannya harus dilakukan oleh Ketua Jury dengan didampingi oleh Pimpinan Perlombaan yang akan dilakukan pada hari Jumat jam 14.00 dengan melibatkan : Anggota Jury, Sekretaris Perlombaan dan 2 (dua) orang wakil Pembalap. Jika diperlukan, pemeriksaan sirkuit ke 2 dapat dilakukan. Bila diperlukan adanya perbaikan pada sirkuit tersebut, maka Pimpinan Perlombaan bertanggung jawab penuh untuk perbaikan - perbaikan yang harus diIakukan. 02.2
LINTASAN
02.2.1 Umum Lintasan dapat dibuat permanen atau sementara. Penggunaan bahan harus semata - mata alami ( pasir atau tanah ). Lintasan tidak boleh melewati genangan air dan tidak terlalu berbatu. Penggunaan beton diatas lintasan dilarang. 02.2.2 Panjang Panjang lintasan tidak boleh kurang dari 1.200 meter (walaupun panjang lintasan harus dikurangi karena kondisi yang jelek) dan tidak boleh lebih dan 2.000 meter ukuran garis center (Lihat Diagram A).
PERATURAN MOTOCROSS
96
IKATAN MOTOR INDONSIA
02.2.3 Lebar Lebar pada titik tertentu tidak boleh kurang dari 5 meter. Minimum lebar yang direkomendasikan adalah 8 meter. Dilintasan tidak diperbolehkan adanya rintangan ( pohon ) / (Lihat Diagram A). 02.2.4 Jarak bebas Jarak bebas antara lintasan dengan semua rintangan yang ada diatas permukaan tanah harus minimum 3 meter (Lihat Diagram A). 02.2.5 Kecepatan Lintasan harus mempunyai batas kecepatan maximum 55 km per jam (kecepatan rata - rata diambil untuk / dari 1 balapan yang komplit) dan tidak boleh terdapat lintasan lurus yang terlalu panjang. 02.2.6 Keamanan penonton dan pembalap Semua tempat dimana penonton dilarang masuk harus dipasang pagar atau rintangan. Pagar penonton harus kuat dan cukup tinggi untuk mengontrol penonton. Penggunaan anjing untuk keamanan dilarang didaerah : pembalap, mekanik, signal dan press Pada tiap sisi diseluruh lintasan harus ada daerah netral yang cukup lebar dan memadai untuk keamanan pembalap dan penonton. Lebar daerah netral bisa berbeda - beda menurut keadaannya, akan tetapi tidak boleh kurang dari 1 meter. Pada daerah bebas harus dipasang pagar atau rintangan dibagian penonton dan dipasang pembatas disisi bagian lintasan. Pemasangan pembatas didaerah bebas harus tidak lebih tinggi dari 500 mm diatas permukaan tanah dan mempunyai lebar / diameter maximum 25 mm. Pembatas lintasan harus dipasang dengan pita (untuk keamanan tali tidak diperbolehkan). Bahan dari pembatas harus terbuat dari kayu (mudah patah) atau bahan yang flekaible. Sewaktu - waktu penggunaan pembatas penanton akan digunakan dari besi, harus terbuat dari bentuk yang sama, tanpa adanya sudut yang lancip pada tiap sambungan. Perhatian khusus harus diberikan untuk keamanan pembalap. Untuk itu tiang kaki yang berdiri dari pagar pembatas tidak boleh
PERATURAN MOTOCROSS
97
IKATAN MOTOR INDONSIA
menonjol keluar naik. Tiang kaki yang berdiri harus diberikan / ditutup oleh penghalang dari karung tumpukan rumput / pasir setiap saat. Lintasan yang terletak sejajar dengan lintasan lainnya harus dipisahkan dan dilindungi oleh pagar pembatas dari pagar kayu, karung tumpukan rumput / pasir atau pagar plastik. Tali juga dapat digunakan untuk memisahkan lintasan tetapi tidak boleh sebagai pengganti dari tanda lapangan. Perhatian yang khusus harus diberikan / ditempatkan pada lintasan - lintasan yang berjajar rapat tersebut sehingga tidak ada keuntungan yang tidak adil yang bisa diperoleh pembalap yang melakukan pemotongan lintasan tersebut. Lintasan diusahakan harus dalam keadaan basah, jika perlu setiap saat sebelum antara balapan harus dengan kondisi yang sama, hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin penonton dan pembalap bebas dari debu yang berlebihan. Sistem penyiraman yang effisien harus disediakan untuk menyiram seluruh lintasan (Lihat Diagram B) Perhatian / pengumuman yang khusus harus diberikan oleh keamanan didaerah garis finish untuk mencegah team, press, penonton dan lainnya untuk menyerbu lintasan pada saat balapan berakhir. Tinggi dari pagar didaerah ini harus diberikan khusus dengan tinggi minimum 1,5 meter. Penggunaan ban di sirkuit tidak diperbolehkan, kecuali hanya untuk pembatas tikungan bagian dalam, jika ban akan dipergunakan untuk pembatas tikungan bagian dalam, hanya ban kendaraan jenis sedan yang boleh dipergunakan dan harus ditempatkan dengan posisi horizontal dengan ketinggian maximum 500 mm. 02.2.7 Rintangan Perhatian yang khusus harus diberikan pada sudut dari awalan jump. Setiap jump harus mempunyai nomer lokasi dan harus terpasang juga tertulis di peta sirkuit. Tinggi, lebar dan panjang dari setiap jump harus tertulis didalam laporan formulir inspeksi dan tidak diijinkan diganti dari ukurannya. 02.2.8 Daerah start Daerah start harus dipasang pagar untuk mendapatkan Standard keamanan yang baik untuk orang - orang, dan diperlukan batas - batas didaerah ini untuk pemegang pas tanda masuk sesuai dengan fungsinya. 02.2.8.1
Penempatan pintu start
PERATURAN MOTOCROSS
98
IKATAN MOTOR INDONSIA
Pintu start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua pembalap mempunyai kesempatan yang sama. Untuk Kejuaraan Nasional tidak diperbolehkan adanya baris kedua.Pintu start yang harus disediakan adalah sebanyak 30 posisi (minimum) / (Lihat Diagram D). 02.2.8.2 Lintasan lurus tempat start Panjang dari lintasan lurus setelah start tidak boleh lebih dari 125 meter ( jarak dari pintu start ketitik dalam tikungan pertama ). Minimum panjang lintasan lurus setelah start adalah 80 meter. Tidak boleh ada jump didaerah ini (lihat Diagram D). 02.2.9 Waiting zone Daerah start harus dipasang pagar pemisah dengan waiting zone, dimana didalam waiting zone harus dipasang pembatas untuk menaruh kendaraan Waiting zone harus ada pagar yang memberi keamanan dan meyakinkan didaerah ini dan juga menempatkan petugas yang bijaksana berada didaerah ini untuk memeriksa orang - orang yang berhak masuk sesuai dengan pas masuknya. Didaerah ini harus sepatutnya mendapat keamanan yang baik untuk menghindari segala kemungkinan sekecil mungkin untuk orang - orang yang tidak mempunyai pas masuk. Dianjurkan untuk semua orang didaerah ini harus berpakaian baik dan beseragam team agar terlihat profesional. Jam dengan waktu resmi panitia harus terlihat jelas yang harus dipasang diatas pintu masuk waiting zone (Lihat Diagram E). 02.2.10 Pos signal Harus ada nomer dari pos signal panitia ( pos bendera ) diseluruh lintasan untuk keterangan kepada pembalap pada saat balapan. Pos harus tersendiri dan menunjukkan lokasi terpilih, dengan begitu tanda yang diberikan akan terlihat jelas untuk pembalap.
PERATURAN MOTOCROSS
99
IKATAN MOTOR INDONSIA
Tempat dimana posisi panitia pos signal berada harus mempunyai keamanan yang paling baik. Pos harus terletak dengan baik agar dapat menjamin seluruh pandangan lintasan dapat terlihat oleh panitia (Lihat Diagram E). 02.2.11 Pencatat waktu dan lap scorer Pencatat waktu dan lap scorer harus berada pada satu garis dengan garis finish. Garis putih melintas harus dibuat didepan pencatat waktu dan tempat pencatat waktu harus berhadapan dengan lintasan. 02.2.12 Daerah perbaikan dan signal Sepanjang lintasan harus ada suatu daerah untuk perbaikan dan signal selama balapan. Daerah perbaikan dan signal harus dipasang pagar untuk memberi keamanan yang baik terhadap orang - orang yang membutuhkannya didaerah ini dan petugas akan mengawasi dan memberikan ijin kepada orang - orang yang berhak masuk kedaerah ini sesuai dengan pas masuknya Didaerah ini harus sepatutnya mendapat keamanan yang baik untuk menghindari segala kemungkinan sekecil mungkin untuk orang - orang yang tidak mempunyai pas masuk. Dianjurkan untuk semua orang didaerah ini harus berpakaian baik dan berseragam team agar terlihat profesional. Harus ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk memudahkan pembalap masuk dan keluar daerah ini. Dipintu masuk menuju lintasan harus dijaga oleh panitia petugas bendera setiap saat. Daerah ini harus terlihat secara jelas oieh pembalap Untuk alasan keamanan, daerah ini tidak boleh ditempatkan sebelum dan sesudah jump. Diusahakan untuk memasang monitor untuk display waktu didaerah signal (Lihat Diagram F). Suatu keharusan bahwa 32 pembalap tercatat / tercantum dalam monitor.
PERATURAN MOTOCROSS
100
IKATAN MOTOR INDONSIA
Posisi dari monitor tersebut tidak boleh lebih rendah 2 meter dari permukaan tanah. 02.3 PINTU START Pintu start harus melintang dan melipat / turun pada saat dipergunakan. Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku. Harus dapat dikontrol secara manual atau dengan remote. Petugas pembuka pintu start dan mekanikal alat pembuka harus tertutup total dari penglihatan pembalap, dengan begitu tidak akan ada perbedaan antara pembalap. Minimum tinggi dari pintu start tersebut 500 mm. Lebar dari konstruksi dasar beton dari pintu start tidak boleh lebih dari 600 mm. Pembatas dibelakang pintu start harus terpasang agar pembalap tidak dapat memundurkan kendaraannya. Jarak antara pintu start dengan pembatas dibelakang harus 3 meter. Pintu start harus dibuat untuk mencegah roda depan kendaraan pembalap meluncur sewaktu - waktu jika pembalap mencoba start sebelum pintunya terbuka. Pintu start juga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang mencegah pintu supaya tidak naik lebih dari 80 ( delapan puluh ) derajat dari garis horizontal tanah. Untuk Kejuaraan Nasional pintu start harus dengan cara individual melipat / turun dengan minimum lebar untuk 30 meter (1 meter untuk setiap kendaraan). Sebelum start setiap balapan, penyelenggara harus merapikan daerah antara pintu start dengan pembatas dibelakang (Lihat Diagram G). Pemasangan advertising / iklan di pintu start diperbolehkan, asalkan tidak mengganggu cara kerja dari pintu start. Semua advertising / iklan yang dipasang di pintu start harus kuat dan aman untuk semua pintu start. 02.4 PADDOCK PEMBALAP Paddock pembalap harus ada, apabila kondisi memungkinkan disesuaikan pada area melintang dan harus mempunyai ukuran yang cocok dengan syarat - syarat tertentu menurut lokasi dan jenis kejuaraan (disesuaikan dengan
PERATURAN MOTOCROSS
101
IKATAN MOTOR INDONSIA
kondisi di lapangan ). Dasar tanah daerah paddock harus dapat dilalui oleh kendaraan penggangkut kendaraan pembalap dalam kondisi / cuaca apapun juga. Perhatian khusus harus diberikan untuk saluran pembuangan air. Penempatan dan pengaturan parkir didaerah paddock harus dijamin dapat menampung kendaraan yang diperlukan. Jalan untuk keluar masuk daerah paddock harus dapat dilalui setiap saat oleh kendaraan yang akan lewat. Diharuskan menempatkan petugas untuk mengatur daerah ini. Semua pembalap / team yang masuk ke paddock diharuskan setiap saat untuk mempunyai alat pemadam kebakaran yang mudah digunakan untuk keadaan darurat setiap saat. Diperlukan adanya daerah terpisah untuk parkir kendaraan pribadi peserta dan panitia dengan parkir mobil pendukung (mobil service) peserta untuk team Paddock pembalap harus mempunyai jalur langsung menuju daerah start. Pintu masuk ke paddock dari lintasan dan pintu keluar dari paddock ke lintasan harus pada sisi yang sama dan garis finish. Lintasan untuk mencoba kendaraan harus ada dan seperti tempat tertutup dimana dapat juga digunakan untuk menaruh kendaraan setelah finish setiap balapan atau akhir balapan (waiting zone juga dapat dipergunakan jika dipagar (Lihat Diagram H). Dilarang membersihkan / mencuci kendaraan didaerah paddock jika penyelenggara menyediakan daerah tersendiri untuk membersihkan / mencuci kendaraan. Dianjurkan penyelenggera memasang instalasi keran air minimum 5 buah (diusahakan dengan memakai alat penyemprot air). 02.5
PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN
02.5.1 Lokasi kantor panitia Lokasi dan kantor panitia harus terletak di pintu masuk sirkuit 02.5.2 Pemasangan instalasi paddock pembalap Paddock pembalap harus dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet untuk pria dan wanita dan diusahakan adanya tempat air minum.
PERATURAN MOTOCROSS
102
IKATAN MOTOR INDONSIA
Tidak boleh diadakan pemungutan biaya untuk penggunaan fasilitas tersebut, dan harus tetap terjaga kebersihannyn selama kejuaraan berlangsung. Didaerah paddock pembalap harus tersedia pos medical dan pos pemadam kebakaran. Juga harus terdapat peralatan yang perlu untuk scrutineering dan pemerikasan administrasi didaerah tertutup. Papan pengumuman panitia harus terpasang di deerah ini. 02.5.3 Pemasangan instalasi pers Minimum pemasangan instalasi untuk ruang pers harus tersedia 1 ruang kerja dengan meja dan kursi (diusahakan tersedia mesin ketik). Saluran telepon Mesin photocopy (Lihat Diagram J). Ruang pers harus mempunyai petugas dan harus mengetahui apa yang diperlukan media dan harus buka untuk minimum satu jam setelah seluruh balapan selesai. Orang - orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan ini adalah : Pers, Jury, utusan IMI Daerah, IMI Representativ dan utusan Industri. 02.5.4 Ruangan Jury Suatu ruangan yang jauh dari suara balapan harus tersedia untuk digunakan rapat oleh Jury. Ruangan tersebut harus dapat dan mudah dicapai oleh pembalap, utusan Industri dan lainnya untuk bertanya dan menyampaikan protes. 02.5.5 Ruangan pencatat waktu dan lap scorer Lintasan harus dilengkapi dengan kontrol tower. Diusahakan didaerah tempat yang tidak ribut dan cukup untuk menampung 4 orang. Harus dapat melihat seluruh lintasan agar panitia dapat dengan mudah melakukan tugasnya dengan baik setiap saat dengan kondisi apapun juga. Untuk Kejuaraan Nasional harus ada petunjuk waktu pada saat latihan dan balapan yang menyatakan waktunya berjalan (diusahakan memakai jam elektrik). Harus terpasang digaris finish dan dapat dengan mudah terlihat oleh pembalap.
PERATURAN MOTOCROSS
103
IKATAN MOTOR INDONSIA
02.5.6 Sistem pengeras suara Sistem pengeras suara harus dipasang. Dapat dibuat kombinasi atau terpisah untuk penonton atau pembalap. Pengeras suara untuk penonton harus sempurna agar dapat didengar oleh semua penonton, begitu juga dideerah paddock. 02.5.7 Pemasangan instalasi untuk penonton Pemasangan instalasi untuk penonton harus terdapat : Tribun penonton Parkir penonton Pos kesehatan Pos pemadam kebakaran Kantin 02.5.8 Alat berat Alat berat yang dapat bekerja harus tersedia dilintasan dari hari jumat jam 13.00 02.6
PELAYANAN DARURAT
02.6.1 Pelayanan kesehatan Semua kejuaraan harus mempunyai pelayanan kesehatan yang dikoordinator oleh Kepala Kesehatan yang bekerja untuk Panitia. Team kesehatan dan peralatannya harus tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Rencana pertolongan pertama / evakuasi untuk orang yang cidera harus disiapkan sebelum balapan oleh Panitia dan Koordinator Kesehatan. 02.6.2 Pelayanan pemadam kebakaran Pelayanan pemadam kebakaran harus disiapkan diseluruh lintasan (pada titik tertentu) dan juga didaerah paddock pembalap, waiting zone, daerah start dan daerah perbaikan dan signal. Merokok dilarang didaerah paddock, waiting zone dan perbaikan dan signal Dianjurkan menggunakan bahan pemadam DTE atau BCF
PERATURAN MOTOCROSS
104
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
105
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
106
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
107
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
108
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
109
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
110
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
111
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
112
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
113
IKATAN MOTOR INDONSIA
PERATURAN MOTOCROSS
114
IKATAN MOTOR INDONSIA
LAMPIRAN – 1 PERATURAN PERLOMBAAN TAMBAHAN KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS Nama Kejuaraan Kelas Tanggal Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan 1.
2.
3.
4.
LINTASAN Nama Panjang Lintasan Lebar Minimum PROMOTOR Nama ( Club )
: Kejuaraan Nasional Motocross : 65 cc – 85 cc – MX2 Junior – MX2 : ……………………………………………….. : Pengprov IMI - .………………………… ……………………………………………Club : Lapangan Motocross ………………………… : Lapangan Motocross ..………………………. : ……………………………………….. Meter : ……………………………………….. Meter
: ………………………………………………. Jl. ……………………………………………. TeIp. 62 - ………………………………….... Fax 62 - ……………………………………… Alamat Sekretariat : Seperti di atas Sekretariat di Lapangan : Buka TgL.……../……./…...Jam.10.00 - 17.00 SUSUNAN PANITIA Ketua Dewan Jury : …………………………Licence No.……….. Anggota Dewan Jury : …………………………Licence No………… …………………………Licence No………… Sekretaris Dewan Jury : ………………………… Pimpinan Perlombaan : …………………………Licence No………… Sekretarts Perlombaan : …………………………Licence No………… Koord. Scrutineering : …………………………Licence No………… Koord. Time keeper : …………………………Licence No………… PENDAFTARAN Pendataran peserta harus dikirimkan ke Panitia Penyelenggara paling lambat tanggal …………… 2014 Jam. 17.00 (1 minggu sebelum hari perlombaan ) dengan disertai uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,-
PERATURAN MOTOCROSS
115
IKATAN MOTOR INDONESIA
5. 6.
7. 8. 9. 1O. 11.
12. I3 14
PEMERIKSAAN LAPANGAN Pemeriksaan lapangan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal ……………….2014 jam 14.00 RAPAT ANTARA PENYELENGGARA DENGAN DEWAN JURY Rapat antara Penyelenggara dengan Dewan Jury akan diadakan dilapangan motocross ..….…………… pada hari Jumat, tanggal ………………………….. 2014 jam 16.00 SCRUTINEERING DAN TECHNICAL CONTROL Sabtu, …………………………… 2014 jam. 08.00 - 09.30 RAPAT DEWAN JURY Rapat Dewan Jury yang pertama akan diadakan satu Hari menjelang Hari Perlombaan (sabtu) pada jam 09.45. BRIEFING PEMBALAP Briefing pembalap akan diadakan pada Hari Sabtu, ……………2014 (lihat jadwal acara ). LATIHAN RESMI Sebelum Hari perlombaan : Sabtu, ………………………… 2014 JADWAL BALAPAN Minggu, ……………………………….2014 Semua kendaraan sudah harus ada di waiting zone 15 menit sebelum waktu start untuk setiap balapan. BAHAN BAKAR Bahan bakar dapat diperoleh dipompa bensin terdekat. ASSURANSI Panitia diwajibkan untuk mengasuransikan panitia dan pihak ketiga. PROTES DAN NAIK BANDING Semua, baik group, pembalap, pendaftar, team dan panitia yang diakui oleh IMI terikat oleh aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh IMI akan tetapi dapat mempertanyakan konsekuensi yang telah ditetapkan Segala protes yang mengenai kategori pembalap maupun kendaraannya harus dilaksanakan sebelum latihan resmi dimulai. Semua protes ( baik mengenai hasil maupun lainnya ) harus diajukan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 49 buku Pereturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor P.P.IMI dengan disertai uang jaminan sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ). Naik banding dapat dilaksanakan bila keputusan yang diberikan oleh Dewan Jury tidak dapat diterima pembalap, maka ia berhak mengajukan
PERATURAN MOTOCROSS
116
IKATAN MOTOR INDONESIA
15 16. 17.
18.
banding ke P.P. IMI sesuai dengan Peraturan Nasional OIah Raga Bermotor P.P.IMI HADIAH UANG Minimum hadiah uang untuk setiap balapan ( Moto / heat) Tercantum di Peraturan IMI PIALA Piala akan diberikan kepada pembalap setiap kelas dengan total point / angka tertinggi. PEMBAGIAN HADIAH Tiga pembalap terdepan dalam setiap balapan diharuskan ikut dalam acara pembagian hadiah yang akan dilaksanakan setelah selesainya setiap balapan. INTEPRETASI DARl PERATURAN PERLOMBAAN TAMBAHAN Jika terdapat intepretasi dari Peraturan Perlombaan Tambahan ini, maka peraturan yang dipakai tetap berpedoman pada Peraturan Motocross P.P. IMI dan FIM.
Dikeluarkan di ………………………Tgl ………/ …………/ 2014 Pimpinan Perlombaan
Disahkan oleh
Pengurus ………………. Ikatan Motor Indonesia
PERATURAN MOTOCROSS
117
IKATAN MOTOR INDONESIA
LAMPIRAN - 2 BALAPAN TAMBAHAN KELAS MINI MOTO KELAS YANG DIPERLOMBAKAN 1. Minimoto anak Dibawah 8 tahun 2. Minimoto anak 9 s/d 12 tahun
SPESIFIKASI KENDARAAN MINI MOTO
Harus menggunakan mesin 4 (empat ) langkah Kapasitas mesin max : Maksimum 116cc (kelas mini moto s/d 8 tahun) Maksimum 130cc (Kelas mini moto 9 s/d 12 tahun) Besar Karburtor max : Maksimum 24 mm (kelas mini moto s/d 8 tahun) Maksimum 28 mm ( kelas mini moto 9 s/d 12 tahun) Gigi transmisi maksimal 4 kecepatan. Frame/chasis harus standard mini moto open cradle (tidak boleh menggunakan penyangga bawah) tapi boleh diperkuat serta tidak boleh menggunakan frame motor bebek yang dimodifikasi. Ukuran max. Roda Depan 14 inchi dan Roda Belakang 12 inchi. Wheel Base ( panjang dari as roda depan ke roda belakang) Max 49 Inchi (124,46 cm). Mesin harus berpendingin udara (Air cooler) dibolehkan menggunakan oil cooler.(Tidak diperbolehkan menggunakan water cool) Dianjurkan menggunakan kopling tangan (manual). Magnet dan Pengapian Bebas. Rem bebas menggunakan sistem discbreak atau drum. Knalpot Bebas. Bore dan stroke bebas. Panjang setang maksimal 80 cm. Engine horizontal max. 150. Jumlah klep maksimum 4 ( empat )
PERATURAN MOTOCROSS
118
IKATAN MOTOR INDONESIA
Yang tidak tercantum dalam ketentuan di atas tidak diperbolehkan/ dilarang, jika terbukti dilanggar oleh pembalap, maka akan dikenakan sanksi pemecatan. Syarat perlombaan : Memakai peraturan yang tertera dalam peraturan motocross ( lintasan, tata cara start dan lainnya yang berlaku untuk motocross). Balapan : 1 balapan , waktu balapan adalah 10 menit ditambah 1 putaran. WAJIB MENUNJUKAN AKTE KELAHIRAN / IJASAH ASLI PADA SAAT PENDAFTARAN DAN SCRUTTINERING. Hadiah : Minimum hadiah adalah : Juara 1 s/d V Thropy CATATAN : Diperbolehkan membuka kelas Tambahan Mini Moto remaja Usia 13 s/d 17 tahun dan Mini Moto Dewasa di atas 18 tahun dengan spesifikasi kendaraan mengikuti Kelas mini Moto Anak usia 9 s/d 12 Tahun.
PERATURAN MOTOCROSS
119
IKATAN MOTOR INDONESIA
LAMPIRAN - 3 BALAPAN TAMBAHAN KELAS TRAIL / ENDURO Syarat peserta : Wajib memiliki Kartu Ijin Start ( KIS ) kategori Motocross dan surat pernyataan dari orang tua bagi peserta yang berumur kurang dari 17 Tahun. Dapat diikuti oleh peserta dengan kategori maximum Grade “C” Uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000,Syarat kendaraannya : Hanya dapat diikuti oleh kendaraan type / jenis trail dan enduro yang diperjualbelikan secara resmi di Indonesia. Besar cc 2 langkah minimum 100 cc dan maksimum 150 cc Besar cc 4 langkah minimum 150 cc dan maksimum 250 cc Memiliki lampu depan yang menyala dari kumparan magnet dan wajib menyala selama perlombaan. Karburator bebas knalpot boleh dirubah / diganti Mesin harus sesuai aslinya type / jenis kendaraan tersebut. Crank case sesuai aslinya type / jenis kendaraan tersebut. Scokabsorber ( suspensi ) depan boleh dirubah / diganti. Tempat / posisi scokabsorber (suspensi) belakang boleh dirubah sudutnya dengan kemiringannya sesuai ukuran shockabsorbernya, tidak diperbolehkan merubah sistem suspensi ( dari dual shock menjadi mono shock atau sebaliknya) Swing arm boleh dirubah / diganti. Sistem rem boleh dirubah / diganti. Frame / chasis harus sesuai dengan aslinya type / jenis kendaraan tersebut, hanya boleh diperkuat, tidak boleh diganti. Magnet bebas. Yang tidak tercantum dalam ketentuan diatas tidak diperbolehkan / dilarang, jika terbukti dilanggar oleh pembalap, maka akan dikenakan sanksi pemecatan. Syarat perlombaan :
PERATURAN MOTOCROSS
120
IKATAN MOTOR INDONESIA
* *
Memakai peraturan yang tertera dalam peraturan motocross ( lintasan, tata cara start dan lainnya yang berlaku untuk Motocross ). Balapan : Jarak Tempuh: Babak Penyisihan dan Semi Final : 8 – 10 Km Babak final/Moto 1 dan Moto 2 : 10 – 12 Km
Hadiah : Minimum hadiah adalah : Juara 1 Trophy dan 2 Trophy dan 3 Trophy dan 4 Trophy dan 5 Trophy dan
uang uang uang uang uang
PERATURAN MOTOCROSS
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
650.000,400.000,300.000,200.000,150.000,-
121
IKATAN MOTOR INDONESIA
LAMPIRAN – 4 STANDART NOMOR
PERATURAN MOTOCROSS
122
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN MOTOCROSS
123
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN MOTOCROSS
124
IKATAN MOTOR INDONESIA
D PERATURAN ARENACROSS / SUPERCROSS
IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014
PERATURAN SUPERCROSS
125
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN ARENACROSS / SUPERCROSS IKATAN MOTOR INDONESIA 03.1
DEFINISI ARENACROSS / SUPERCROSS
03.2
KEJUARAAN DAN UMUM
03.3
PEMBALAP 03.3.1 Pembalap 03.3.2 Kartu Ijin Start (KIS) 03.3.3 Nomer start
03.4
KENDARAAN DAN KELAS 03.4.1 Kendaraan 03.4.2 Kelas 03.4.3 Balapan tambahan
03.5
LINTASAN 03.5.1 Spesifikasi lintasan 03.5.2 Keamanan 03.5.3 Inspeksi 03.5.4 Homologasi
03.6
PANITIA 03.6.1 03.6.2 03.6.3
03.7
RAPAT ANTARA PENYELENGGARA DENGAN JURY
03.8
PAS TANDA MASUK
03.9
PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN 03.9.1 Pendaftaran 03.9.2 Biaya pendaftaran 03.9.3 Penolakan pendaftaran
Ketua Jury, Anggota Jury dan pengamat IMI Race Director Pimpinan Perlombaan
PERATURAN SUPERCROSS
126
IKATAN MOTOR INDONESIA
03.10
LATIHAN 03.10.1 Briefing pembalap 03.10.2 Latihan start
03.11
PADDOCK PEMBALAP
03.12
SUSUNAN BALAPAN DAN TATA CARA 03.12.1 Susunan 03.12.2 Tata cara
03.13
BALAPAN 03.13.1 Pemilihan mesin 03.13.2 Waktu antara balapan
03.14
START 03.14.1 Tempat start 03.14.2 Pintu start 03.14.3 Garis start 03.14.4 Tata cara start 03.14.5 Kesalahan start
03.15
PENCATAT WAKTU 03.15.1 Petugas pencatat waktu 03.15.1.1 Peralatan pencatat waktu 03.15.1.2 Pencatat waktu cadangan 03.15.2 Sistem pencatat waktu
03.16
PENGHENTIAN BALAPAN
03.17
PENGGANTIAN PEMBALAP
03.18
PENGGANTIAN KENDARAAN
03.19
BANTUAN DARI LUAR - MEMOTONG LINTASAN
03.20
SIGNAL DAN TANDA BENDERA
03.21
MELEWATI GARIS KONTROL
PERATURAN SUPERCROSS
127
IKATAN MOTOR INDONESIA
03.22
SCRUTINEERING DAN VERIFIKASI 03.22.1 Kebisingan suara setelah setiap balapan 03.22.2 Final verifikasi 03.22.3 Biaya protes yang menyangkut masalah mesin 03.22.4 Pemeriksaan bahan bakar 03.22.5 Anti doping dan alkohol tes
03.23
HASIL
03.24
ANGKA UNTUK KEJUARAAN
03.25
PROTES 03.25.1 Batas waktu
03.26
LAP KEHORMATAN
03.27
PEMBAGIAN HADIAH
03.28
JUMPA PERS
03.29
HADIAH DAN PIALA 03.29.1 Hadiah uang 03.29.2 Piala
03.30
INTEPRETASI
JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL TATA CARA QUALIFYING ( 1 ) KEJUARAAN NASIONAL TATA CARA QUALIFYING ( 2 ) KEJUARAAN NASIONAL
PERATURAN SUPERCROSS
128
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN ARENACROSS / SUPERCROSS IKATAN MOTOR INDONESIA 03.1 DEFINISI ARENACROSS / SUPERCROSS Arenacross / Supercross adalah kejuaraan bermotor yang dilangsungkan diarena ( stadion ) baik tertutup ataupun terbuka dengan menggunakan kendaraan Motocross dan lintasannya dibuat hanya untuk sementara dengan menggunakan bahan - bahan dari tanah atau pasir. 03.2 KEJUARAAN DAN UMUM Setiap tahun P.P IMI menyelenggarakan Kejuaraan Nasional Supercross untuk kelas 85cc , kelas MX2 Junior dan MX 2 Perlombaan in terbuka untuk kendaraan jenis Motocross sesuai dengan buku peraturan teknik FIM (Appendix 01, FIM Motocross Technical Rules). Kejuaraan ini dilaksanakan oleh Pengprov IMI dengan memakai Peraturan Nasional dengan mengikuti ketentuan dan Peraturan FIM Sporting Code. Kejuaraan Nasional Supercross terdiri dari minimum 4 putaran untuk kelas 85 dan kelas /MX2 Junior dan MX2. 03.3
PEMBALAP
03.3.1 Pembalap Kategori pembalap terdiri dari : a. Kelas 85cc (umur minimum 11 tahun dan maksimum 14 tahun / lahir antara 1 Januari 2000 dan 31 Desember 2003) . b. Kelas 125cc / MX2 Junior (umur minimum 13 tahun dan maksimum 17 tahun / lahir antara 1 Januari 1997 dan 31 Desember 2001), Pembalap kategori ini tidak pernah terdaftar dalam Kategori MX2 Grade A dan Tahun 2011 dan sebelumnya. (Maksimum 2 tahun masuk 3 besar dikelas ini harus naik ke MX 2) c. Kelas 125cc / MX2 ( umur di atas 15 tahun ) 03.3.2 Kartu ijin start ( KIS) Pembalap yang akan turut serta pada Kejuaraan Nasional ini harus memiliki Kartu Ijin Start (KIS ) yang masih berlaku
PERATURAN SUPERCROSS
129
IKATAN MOTOR INDONESIA
Bagi pembalap yang pada saat start telah berumur 16 tahun dan telah memiliki SIM C serta Kartu Ijin Start ( KIS ) yang masih berlaku sesuai dengan kategori dan jenisnya akan diperkenankan turut serta Bagi pembalap yang masih dibawah umur 16 tahun wajib memiliki Kartu Ijin Start ( KIS ) serta surat pernyataan tertulis diatas materai dari orang tua, khusus untuk kelas 50cc, 65cc novice, 65cc, 85cc, MX2 Junior pada saat pertama kali mendaftar (diawal seri kejuaraan) wajib melampirkan fotocopy akte kelahiran, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy Raport serta membawa aslinya untuk di perlihatkan kepada petugas dari PP IMI yang bertugas pada saat itu. Peserta yang tidak dapat memperlihatkan data diri tersebut di atas maka sanksi yang akan diberikan adalah tidak diperbolehkan ikut berlomba sesuai dengan kelas yang diikutinya. Pembalap wajib berbadan sehat, layak berlomba dan dapat diperiksa sewaktu waktu oleh petugas kesehatan sebelum lomba dimulai 03.3.3 Nomor start Sepuluh pembalap kelas MX2 dan kelas 85cc rangking Kejuaraan Nasional pada tahun sebelumnya wajib memakai nomor startnya sesuai urutannya Pembalap yang tidak termasuk dalam rangking tersebut dapat memilih nomor startnya dengan terlebih dahulu memberitahu kepada panitia penyelenggara. Pembalap juga diwajibkan membuat nomor start punggung pada kaos / body protector yang akan dipergunakan pada saat latihan dan balapan. Untuk ukuran, warna dan nomor start untuk semua kelas harus mengikuti peraturan ( ukuran terlampir ) yaitu Kelas 85 Kelas MX2 junior Kelas MX2 03.4
: Dasar putih dengan angka hitam : Dasar hitam dengan angka kuning : Dasar hitam dengan angka putih
KENDARAAN DAN KELAS
PERATURAN SUPERCROSS
130
IKATAN MOTOR INDONESIA
03.4.1 Kendaraan Perlombaan ini terbuka untuk kendaraan jenis Motocross dan Enduro sesuai dengan peraturan tehnik FIM ( Appendix 01, Motocross Technical Rules ). 03.4.2 Kelas Kelas - kelas untuk Kejuaraan Nasional Supercross adalah : Kejuaraan Nasional Supercross Kelas 85 cc : 2 Tak 4 tak Kelas MX2 & MX2 Junior 2 Tak 4 Tak
Minimum cc
Maximum cc
50cc 75cc
85cc 150cc
100cc 175cc
125cc 250cc
Semua kejuaraan hanya dapat diikuti untuk satu kelas. 03.4.3 Balapan tambahan Dalam Jadwal acara masih dapat ditambahkan kelas - kelas lainnya yang merupakan balapan tambahan. Balapan tambahan dilaksanakan setelah balapan utama selesai Jika diperlukan, Jury dapat mengganti jadwal acara dari balapan tambahan atau membatalkannya. 03.5
LINTASAN
03.5.1 Spesifikasi lintasan Lihat Standard Sirkuit untuk Supercross / Arenacross 03.5.2 Keamanan Lihat Standard Sirkuit untuk Supercross / Arenacross 03.5.3 Inspeksi Lihat Standard Sirkuit untuk Supercross / Arenacross 03.5.4 Homologasi Lihat Standard Sirkuit untuk Supercross / Arenacross
PERATURAN SUPERCROSS
131
IKATAN MOTOR INDONESIA
03.6
PANITIA
03.6.1 Ketua Jury, Anggota Jury dan pengamat Ketua Jury, dan salah satu Anggota Jury akan dinominasikan oleh Komisi Motocross / PP. IMI dan mempunyai Licence. Bila Ketua Jury berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan maka Anggota Jury yang ditunjuk atau disetujui oleh Komisi Motocross / P.P. IMI dapat menggantikannya. Bila Anggota Komisi Motocross PP.IMI yang menjadi anggota Jury berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan, Ketua Jury dapat menggantinya dengan prioritas utama diberikan pada anggota Komisi Motocross PP.IMI yang ada ditempat, bukan dari IMI Provinsi. IMI Provinsi hanya dapat mengutus satu Anggata Jury yang mempunyai Licence walaupun dalam balapan tersebut ada Kejuaraan lainnya yang diselenggarakan. 03.6.2 IMI Race Director IMI akan memilih IMI Race Director, dia harus berhasil dan telah mengikuti seminar yang diadakan oleh IMI dan mempunyai Licence yang masih berlaku. Apabila IMI Race Director yang dipilih berhalangan hadir pada waktunya maka Ketua Jury akan menentukan penggantinya. Semua pemegang Licence IMI serta semua yang tergabung dalam kejuaraan tersebut harus terdaftar dan dibawah kekuasaan IMI Race Director serta Ketua Jury. Tindakan - tindakan yang dinilai oleh para petugas penanggung jawab yang tidak mengikuti peraturan IMI atau secara umum dinilai tidak sportif atau diluar kepentingan olahraga dikejuaraan tersebut akan dikenakan tindakan tidak disiplin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nasional Kendaraan Bermotor, begitu juga pembalap harus bertanggung jawab atas dan dari tindakan yang dilakukan timnya. Kekuasaan dan tugas - tugas IMI Race director adalah sebagai berikut :
IMI Race Director mempunyai wewenang tertinggi pada kejuaraan tersebut dan ia bertanggung jawab atas semua peraturan dilaksanakan.
PERATURAN SUPERCROSS
132
IKATAN MOTOR INDONESIA
IMI Race Director tidak mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan kejuaraan dan tidak mempunyai tugas - tugas eksekutif selain yang disebutkan pada peraturan - peraturan ini. IMI Race Director harus hadir minimum 24 jam sebelum waktu resmi untuk dimulainya latihan dan kejuaraan sampai dengan selesainya tugas - tugas setelah akhir latihan dan kejuaraan tersebut. Bersama dengan Ketua Jury, Anggota Jury, Pimpinan Perlombaan dan wakil dari pembalap harus menginspeksi / memeriksa lapangan serta peralatan lainnya sebelum latihan dan kejuaraan dimulai. IMI Race Director harus menginstruksikan bahwa semua keputusannya yang berakibat atau lain dari program yang telah diterbitkan, seperti dilakukannya kembali sebuah peraturan lomba, pengeluaran/pemecatan seorang pembalap, dimundurkannya, penghentian atau pembatalan acara, harus dikomunikasikan segera oleh Pimpinan Perlombaan kepada seluruh pihak yang bersangkutan IMI Race Director bisa menghentikan semua acara sampai keputusannya telah dilaksanakan dan menegaskan bahwa sebab-sebab dari keputusannya serta adanya penundaan diterangkan/diumumkan oleh pembawa acara kepada penonton. IMI Race Director bisa menghentikan, menunda atau menghilangkan acara atau sebagian acara untuk sebab apapun yang ia perkirakan adil bagi tindakan tersebut. Tidak ada yang bisa menolak, menunda atau menghentikan acara atau sebagian acara selain ia. IMI Race Director dapat menghukum seseorang yang tidak mematuhi peraturan atau instruksi yang diberikan, atau siapapun yang bersalah melakukan tindakan, melakukan tindakan yang tidak terhormat, atau yang menunjukan kata-kata atau tindakan yang tidak sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh IMI Race Director atau petugas lain yang berkepentingan. Sangsi hukuman dapat berupa pemecatan pembalap dari satu atau lebih putaran, dikeluarkannya dari seluruh acara atau peringatan atau laporan ke Komisi Motocross IMI dan/atau ke Pengda IMI dari pembalap tersebut atas tindakannya. IMI Race Director akan memberikan sebab dari sangsi hukuman apabila yang terkena hukuman meminta keterangan atau penjelasan. IMI Race Director akan menangani segala protes yang masuk kepadanya melalui Pimpinan Perlombaan sesuai dengan buku Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional serta peraturan ini. Bagaimanapun juga, apabila persoalannya yang diprotes melibatkan keputusan Race Director, Ketua Jury akan menanganinya.
PERATURAN SUPERCROSS
133
IKATAN MOTOR INDONESIA
Catatan : Untuk sementara waktu IMI Race Director belum akan dilaksanakan, yang ada hanya Pimpinan Perlombaan 03.6.3 Pimpinan Perlombaan Pimpinan Perlombaan dapat ditunjuk oleh P.P.IMI atau IMI Provinsi asalkan mempunyai Licence “Pimpinan Perlombaan” yang masih berlaku. Pimpinan Perlombaan akan bekerja secara permanen berkonsultasi dengan IMI Race Director. Kekuasaan Pimpinan Perlombaan dimotori oleh kekuasaan IMI Race Director. Pada hal-hal berikut, Pimpinan Perlombaan bisa menginstruksikan perintah hanya dengan persetujuan IMI Race Director : 1. Kontrol pada semua Latihan, Qualifying heat, Last chance heat dan final, sesuai dengan jadwal waktu apabila perlu pengajuan untuk merubah jadwal sesuai dengan peraturan perlombaan. 2. Pemberhentian sebuah motor/pembalap dan/atau menghukum pembalap harus sesuai dengan peraturan perlombaan. 3. Penghentian latihan atau balap harus sesuai dengan peraturan perlombaan. 03.7 RAPAT ANTARA PENYELENGGARA DENGAN JURY Rapat antara Penyelenggara dengan Jury akan diadakan pada hari Jumat jam 16.00 setelah pemeriksaan lintasan. Rapat ini harus diikuti oleh Ketua Jury, Pimpinan Perlombaan, Panitia Penyelenggara ( OC ), utusan IMI Provinsi, Anggota Jury, Sekretaris Perlombaan, Koordinator Pencatat Waktu, Koordinator Scrutineering, Koordinator Paddock Marshall, Koordinator Petugas Bendera, Koordinator Kesehatan dan Koordinator Keamanan. Jika Koordinator Kesehatan dan Koordinator Keamanan tidak hadir, maka Panitia Penyelenggara harus menyiapkan rencana penempatan petugas Kesehatan dan petugas Keamanan dilapangan dan juga harus menyiapkan rencana pertolongan pertama / evakuasi dari petugas Kesehatan dalam rangka kejuaraan tersebut. 03.8 PAS TANDA MASUK Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan pas tanda masuk yang wajib dipergunakan oleh panitia, pembalap dan lainnya yang berkepentingan. Pas tanda masuk tersebut harus sesuai dengan fungsinya masing - masing. 03.9 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan peraturan pelengkap perlombaan dan telah disahkan oleh Komisi Motocross / P.P.IMI paling lambat 1 (satu) bulan
PERATURAN SUPERCROSS
134
IKATAN MOTOR INDONESIA
sebelum perlombaan dilaksanakan, dimana peraturan pelengkap perlombaan tambahan harus sesuai dengan Standard peraturan pelengkap perlombaan (sesuai dengan terlampir). 03.9.1 Pendaftaran Setiap pembalap yang akan mengikuti Kejuaraan Nasional Supercross ini wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan menandatangani diatas materai dan mengirimkannya kembali kepada sekretariat panitia 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan perlombaan lengkap dengan data - data dari pembalap, mekanik, dan kendaraannya berikut masing - masing 2 (dua) lembar pas foto ukuran 3 X 4 serta data dari team manajer (bila ada). 03.9.2 Biaya pendaftaran Besarnya biaya pendaftaran tiap kelas sebanyak - banyaknya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demi lancar dan tertibnya administrasi, semua pendaftaran sudah harus diserahkan kepada panitia selambat - lambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari pertama pelaksanaan perlombaan. Sanksi : Denda sebesar 100 %. Panitia tidak akan menerima pendaftaran yang belum lengkap pengisiannya maupun kelengkapan - kelengkapan lainnya. Pembatalan pendaftaran 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan uang pendaftaran tidak dikembalikan. 03.9.3 Penolakan pendaftaran Panitia berhak menolak pendaftaran tanpa memberikan alasan apapun dan untuk itu panitia akan mengembalikan uang pendaftaran pembalap bersangkutan 03.10 LATIHAN Peraturan perlombaan tambahan yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara harus menetapkan jadwal waktu yang diperbolehkan untuk latihan. Untuk latihan, pembalap hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan (maximum 2 kendaraan dengan kapasitas yang sama) yang telah di scrutineering.
PERATURAN SUPERCROSS
135
IKATAN MOTOR INDONESIA
Setiap pembalap harus membawa kendaraannya untuk discrutineering atas nama dan nomer startnya. Untuk kendaraan kedua yang akan di scrutineering dapat dilakukan dengan 2 (dua) kemungkinan : 1. Seorang pembalap dapat membawa kendaraan kedua untuk discrutineering atas nama dan nomer startnya. 2. Satu team dapat membawa kendaraan kedua untuk para pembalapnya untuk discrutineering, dengan ketentuan kendaraan tersebut dapat dipergunakan oleh para pembalapnya ( dua atau lebih pembalapnya ). Dalam hal ini, team yang membawa kendaraan tersebut ke petugas scrutineering pada saat akan discrutineering diharuskan melaporkan nama dan nomer start dari para pembalapnya yang akan mempergunakan kendaraan tersebut. Start bersama - sama tidak diperbolehkan. Latihan tidak diperbolehkan dalam waktu satu jam sebelum start untuk balapan pertama kecuali mendapat persetujuan yang diberikan IMI Race Director. Kecuali jika ada perubahan lintasan pada saat akan dilaksanakan perlombaan, atas perintah IMI Race Director semua pembalap wajib melakukan minimum satu putaran pemeriksaan pada lintasan setelah diperbaiki 03.10.1 Briefing pembalap Briefing akan diadakan antara Jury dan pembalap akan dilaksanakan didepan pintu start setelah latihan pertama selesai dimana jadwal briefing harus tercantum dalam peraturan perlombaan tambahan, dimana briefing tersebut harus diikuti oleh Ketua Jury, Anggota Jury, IMI Race Director, Pimpinan Perlombaan, Koordinator Petugas Bendera, Koordinator Kesehatan, Penyelenggara/Promotor, semua pembalap yang akan turut serta dalam Kejuaraan. Dapat juga turut serta dalam briefing ini Sekretaris Perlombaan dan Utusan IMI Provinsi Pada saat briefing tersebut segala sesuatu mengenai masalah lintasan dan keamanan akan dibicarakan. Setelah selesai acara briefing akan dilakukan demonstrasi dari seluruh tata cara start.
PERATURAN SUPERCROSS
136
IKATAN MOTOR INDONESIA
Wajib bagi pembalap dan team untuk hadir dalam briefing untuk mendapatkan semua keterangan yang diberikan dan mengikuti semua instruksi. 03.10.2 Latihan start Latihan start akan diberikan dengan jadwal yang ditentukan. 03.11 PADDOCK PEMBALAP Paddock pembalap harus mempunyai jalur langsung menuju tempat start dan harus dilengkapi dengan fasilitas toilet dan waiting zone di daerah start. Di daerah paddock juga harus mempunyai tempat untuk scrutineering, perbaikan dan pengisian bahan bakar. Dasar tanah daerah paddock harus dapat dilalui oleh kendaraan penggangkut, kendaraan pembalap dalam kondisi / cuaca apapun juga. Lintasan untuk mencoba kendaraan harus tersedia. 03.12
SUSUNAN BALAPAN DAN TATA CARA
03.12.1 Susunan Acara-acara Kejuaraan Nasional Supercross di selenggarakan dalam susunan sebagai berikut : A.
Sampai 36 pembalap : Latihan Pre - Qualifying heat akan diselenggarakan setelah selesai latihan. Promotor Kejuaraan serta IMI Race Director akan menetapkan Latihan Pre - Qualfying heat seadil mungkin. Dengan tiga Qualfying heat, satu Second Chance heat, dua Semi-Final, satu Last Chance heat dan satu Final untuk perolehan angka Kejuaraan Nasional. Lihat contoh.
B.
Lebih dari 36 pembalap (maksimal 60 pembalap) Dengan tiga Qualfying heat, satu Second Chance heat, dua Semi-Final, satu Last Chance heat dan satu Final untuk perolehan angka Kejuaraan Nasional. Lihat contoh. Jumlah putaran - lap / jumlah maksimum pembalap untuk :
PERATURAN SUPERCROSS
137
IKATAN MOTOR INDONESIA
-
3 1 2 1 1
X X X X X
Qualifying heat Second Chance heat Semi Final Last Chance heat Final
10 lap 6 lap 10 lap 6 lap 20 lap
(12 (18 (15 (14 (20
pembalap setiap heat) pembalap) pembalap setiap heat) pembalap) pembalap)
Jumlah pembalap pada latihan Pre-Qualifying bisa macam-macam, maksimal 20 pembalap Kejuaraan Nasional Supercross diselenggarakan dengan program yang telah ditetapkan (lihat jadwal) Jadwal waktu, durasi untuk latihan dan jumlah putaran/lap untuk semua heat / final harus tercantum pada peraturan perlombaan tambahan 03.12.2 Tata cara Kejuaraan Nasional Supercross mempunyai tata cara sebagi berikut : Posisi Finish
Qalifying heat 1 sampai 6 (12 pembalap / 10 lap) 7 sampai 12 Second Chance heat 1 sampai 12 (18 pembalap / 6 lap) 13 sampai 18 Semi Final 1 sampai 8 ( 15 pembalap / 10 lap ) 9 sampai 15 Last Chance heat 1 sampai 4 (14 pembalap / 6 lap ) 5 sampai 14 Final 1 sampai 15
03.13
Hasil masuk ke Semi Final masuk ke Second Chance heat masuk ke Semi Final tersingkir masuk Final masuk ke Last Chance heat masuk ke Final tersingkir nilai untuk Kejuaraan Nasional
BALAPAN
03.13.1 Pemilihan mesin Pembalap diperbolehkan menyiapkan 2 ( dua ) kendaraan / mesin yang telah discrutineering, dimana pembalap diperbolehkan untuk mengganti mesinnya diantara latihan Pre Qualifying, Qualifying heat, Semi final, Last Chance heat dan Final.
PERATURAN SUPERCROSS
138
IKATAN MOTOR INDONESIA
03.13.2 Waktu antara balapan Waktu antara tiap balapan harus mempunyai waktu istirahat minimum 20 menit. 03.14
START
03.14.1 Tempat start Lebar lintasan pada tempat/garis start harus dapat dipergunakan kendaraan dan sejajar. Harus ada jarak 1 meter untuk setiap kendaraan pembalap. 03.14.2 Pintu start Pintu start harus dirancang melintang dan melipat / turun pada saat dipergunakan. Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku. Harus dapat dikontrol secara manual atau dengan remote. Minimum tinggi dari pintu start tersebut 50 cm dan maksimum 52 cm. Lebar dari konstruksi dasar beton dari pintu start tidak boleh lebih dari 60 cm. 03.14.3 Garis start Tempat garis start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua pembalap mempunyai kesempatan yang sama. 03.14.4 Tata Cara Start Untuk Kejuaraan pertama : Pembalap akan dialokasikan pada putaran-putaran Qualifying heat sesuai dengan posisi mereka dalam Kejuaraan Nasional Supercross tahun sebelumnya dan kehadirannya pada kejuaraan tersebut. Sistem undian selanjutnya akan menentukan pembalap yang mempunyai nilai pada Kejuaraan Nasional Supercross tahun sebelumnya. Posisi start setiap pembalap akan ditentukan oleh posisinya dalam Qualifying heat yang ditetapkan. Contoh :
Bagi 20 pembalap yang dalam Kejuaraan Nasional Supercross tahun sebelumnya hadir. Sisa pembalap yang tidak mempunyai angka pada Kejuaraan Nasional Supercross tahun sebelumnya akan diundi.
PERATURAN SUPERCROSS
139
IKATAN MOTOR INDONESIA
Pada Start Posisi 1 Posisi 2 Posisi 3 Posisi 4
Qualifier 1 Ke 1 Ke 6 Ke 7 Ke 12
Qualifier 2 Ke 2 Ke 5 Ke 8 Ke 11
Qualifier 3 Ke 3 Ke 4 Ke 9 Ke 10
Pada Start Posisi 5 Posisi 6 Posisi 7 Posisi 8 Posisi 9 Posisi 10 Posisi 11 Posisi 12
Qualifier 1 Ke 13 Ke 18 Ke 19 Undian 2 Undian 5 Undian 8 Undian 11 Undian 14
Qualifier 2 Ke 14 Ke 17 Ke 20 Undian 3 Undian 6 Undian 9 Undian 12 Undian 15
Qualifier 3 Ke 15 Ke 16 Undian 1 Undian 4 Undian 7 Undian 10 Undian 13 Undian 16
Untuk hari kedua Kejuaraan: Untuk Qualifying heat (12 pembalap / 10 lap) : Pembalap akan dialokasikan ke Qualifying heat sesuai dengan posisi mereka pada posisi tahun yang berlaku Kejuaraan Nasional Supercross dan kehadirannya pada acara tersebut. Sebuah ‘undian’ kemudian akan menentukan nilai pembalap dalam Kejuaraan Nasional Supercross tahun yang berlaku. Posisi start setiap pembalap akan ditentukan oleh posisinya pada Qualifying heat yang ditentukan. Contoh :
Pada Start Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi
1 2 3 4 5 6
20 pembalap pertama dari Kejuaraan Nasional Supercross tahun yang berlaku hadir. Sisanya memiliki nilai pada Kejuaraan Nasional Supercross tahun yang berlaku ditambah ‘undian’ Qualifier 1 Ke Ke Ke Ke Ke Ke
1 6 7 12 13 18
PERATURAN SUPERCROSS
Qualifier 2 Ke 2 Ke 5 Ke 8 Ke 11 Ke 14 Ke 17
140
Qualifier 3 Ke 3 Ke 4 Ke 9 Ke 10 Ke 15 Ke 16
IKATAN MOTOR INDONESIA
Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi
7 8 9 10 11 12
Ke 19 undian 2 undian 5 undian 8 undian 11 undian 14
Ke 20 undian undian undian undian undian
undian 1 undian 4 undian 7 undian 10 undian 13 undian 16
3 6 9 12 15
Untuk Second change (18 pembalap / 6 lap) :
Prioritas urutan start adalah sebagai berikut : Pembalap urutan ke 7 pada Qualifying heat 1 akan langsung ke pintu start, diikuti oleh pembalap urutan ke 7 dari Qualifying heat 2, lalu pembalap urutan ke 7 dari Qualifying heat 3, diikuti oleh pembalap urutan ke 8 dari Qualifying heat 1, pembalap urutan ke 8 dari Qualifying heat 2, lalu pembalap urutan ke 8 dari Qualifying heat 3 dan seterusnya.
Untuk semi final ( 15 pembalap / 10 lap ):
Para pembalap akan dialokasikan ke babak semi final sesuai dengan hasil mereka di Qualifying heat dan Second chance heat. Urutan start pembalap di pintu start untuk semi final ditentukan oleh hasil-hasil dari Qualifying heat dan Second chance heat. Pada start Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi Posisi
1 ke1 2 ke2 3 ke3 4 ke3 5 ke3 6 ke4 7 ke5 8 ke6 9 ke6 10 ke1 11 ke4
Semi Final 1 dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari
Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Second chance Second chance
PERATURAN SUPERCROSS
Semi Final 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2
141
ke1 ke1 ke2 ke3 ke4 ke4 ke5 ke5 ke6 ke2 ke3
dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari
Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Qualifying heat Second chance Second chance
2 3 3 1 1 2 2 3 3
IKATAN MOTOR INDONESIA
Posisi Posisi Posisi Posisi
12 13 14 15
ke5 ke8 ke9 ke12
dari dari dari dari
Second Second Second Second
chance chance chance chance
ke6 dari Second chance ke7 dari Second chance ke10 dari Second chance ke11 dari Second chance
Untuk Last chance (14 pembalap / 6 lap):
Prioritas urutan start adalah sebagai berikut : Pembalap urutan ke 9 pada Semi - final 1 akan langsung ke pintu start, diikuti oleh pembalap urutan ke 9 dari Semi - final 2, lalu pembalap urutan ke 10 dari Semi - final 1, kemudian pembalap urutan ke 10 dari Semi - final 2 dan seterusnya
Untuk Final (20 pembalap / 20 lap) :
Urutan start pembalap pada pintu start untuk Final ditentukan oleh hasil dari Semi - final dan Last chance heat Prioritas urutan start adalah sebagai berikut :
Posisi 1 sampai 16
16 pembalap pertama yang langsung menuju pintu start adalah pembalappembalap yang mampu masuk selama Semi - final. Pemenang dari Semi - final 1 akan langsung menuju ke pintu start, diikuti oleh pemenang dari Semi - final 2, pemenang kedua dari Semi - final 1, pemenang kedua dari Semi - final 2 dan seterusnya.
Posisi 17 sampai 20 4 pembalap terakhir yang menuju ke pintu start adalah para pembalap yang mampu masuk pada Last chance heat. Pemenang dari Last chance heat akan pertama-tama menuju pintu start, diikuti oleh pemenang kedua dari Last chance heat, dan seterusnya. Kendaraan / motor harus didorong dari paddock ke tempat start, dengan mesin mati.
PERATURAN SUPERCROSS
142
IKATAN MOTOR INDONESIA
Bila seorang pembalap telah mengambil tempat pada pintu start, pembalap tersebut tidak dapat lagi mengganti tempatnya, kembali ke waiting zone atau menerima/mendapatkan bantuan sebelum start tidak diperbolehkan. Jika seorang pembalap mengalami kerusakan mesin di pintu start, dia harus tetap menunggu untuk mendapatkan bantuan sampai pintu start telah terbuka. Pada saat pintu start telah terbuka dia dapat menerima bantuan oleh mekaniknya hanya di posisi tersebut. Hukuman untuk pelanggaran peraturan ini adalah diusulkan pemecatan dari balapan. Berdasarkan perintah IMI Race Director, para pembalap diperbolehkan menghidupkan mesin. Start bersama - sama akan dilakukan dengan cara mesin dihidupkan. Petugas starter akan memegang keatas bendera hijau, dimana pada saat tersebut peserta berada dibawah perintahnya sampai semua pembalap telah berada di garis start. Setelah semua pembalap telah berada digaris start, petugas starter akan mengangkat tanda “15 detik” untuk hitungan 15 detik penuh. Setetah hitungan dari “5 detik“ dimana pintu start akan terbuka antara waktu 5 dan 10 detik setelah tanda “5 detik” diperlihatkan Anggota Dewan Jury akan mengontrol cara kerja dari pintu start. Daerah didepan pintu start harus mempunyai batasan dan harus dipersiapkan dengan baik agar Semua pembalap mendapat kemungkinan atau kesempatan yang sama. Tidak seorangpun boleh berada didaerah ini, kecuali panitia dan photografer, dan tidak diperbolehkan merapikan daerah ini Tidak seorangpun boleh berada didaerah ini , kecuali pembalap, satu asisten per pembalap, petugas, photografer dan kameramen yang diijinkan berada dibelakang pintu start. Pembalap dapat diijinkan untuk memperbaiki daerah ini asalkan tanpa menggunakan alat atau mendapat bantuan dan luar. Berdasarkan perintah IMI Race Director, tidak seorangpun boleh berada didaerah ini kecuali panitia dan pembalap. 03.14.5 Kesalahan start Semua kesalahan start akan dinyatakan dengan bendera merah yang dikibarkan. Pembalap diharuskan langsung kembali ke waiting zone dan start ulang akan dilakukan secepatnya Bila terdapat penundaan waktu start yang cukup lama,
PERATURAN SUPERCROSS
143
IKATAN MOTOR INDONESIA
maka IMI Race Director akan memberikan ijin kepada pembalap untuk kembali ke paddock. 03.15 PENCATAT WAKTU Pencatat waktu dan lap score harus berada pada satu garis dengan garis finish. 03.15.1 Petugas pencatat waktu Supaya dapat melaksanakan tugas - tugasnya, pencatat waktu pada perlombaan harus menggunakan ketentuan perlombaan sebagai berikut : 03.15.1.1 Peralatan Pencatat waktu Peralatan pencatat waktu ( chronometer/stop watch ) dengan 1/10 detik dengan double split stop mekanisme sesuai dengan waktu yang sesungguhnya. 03.15.1.2 Pencatat waktu cadangan Pencatat waktu pada perlombaan harus mempunyai chronometer / stop watch cadangan untuk mengecek pembacaan dari alat yang sedang digunakan. 03.15.2 Sistem pencatat waktu Pembalap harus menyetujui / menerima semua macam / type / merk apa saja dan sistem peralatan pencatat waktu yang dipergunakan. 03.16 PENGHENTIAN BALAPAN IMI Race Director untuk kepentingan keamanan, atau kasus lainnya seperti force majeure dapat memberhentikan balapan atau menunda sebagian atau seluruh dari balapan. Jika balapan diberhentikan pada saat baru berjalan 3 lap pertama, balapan tersebut akan distart ulang. Jika balapan diberhentikan setelah 3 lap, akan tetapi belum setengah dari jumlah lap yang ditentukan (¾ untuk final), balapan tersebut akan di start ulang. Start ulang akan dilakukan dengan urutan pembalap akan dilihat dari lap sebelum bendera merah dikibarkan. Pembalap yang menyebabkan balapan diberhentikan atas penilaian IMI Race Director yang mempunyai hak untuk bendera merah akan
PERATURAN SUPERCROSS
144
IKATAN MOTOR INDONESIA
ditempatkan sesudah pembalap yang telah menempuh seluruh lap atau lap yang lebih banyak. IMI Race Director dapat memecat satu atau lebih pembalap untuk tidak turut serta pada start ulang, karena menganggap pemberhentian balapan tersebut dikarenakan kesalahan pembalap yang bersangkutan. Jika balapan diberhentikan setelah setengah dari jumlah lap telah dilalui ( ¾ untuk kejuaraan utama ), maka balapan tersebut akan diumumkan / dinyatakan sah. Urutan finish bagi pembalap akan dilihat pada lap sebelum bendera merah dikibarkan. Semua pembalap yang diberhentikan oleh IMI Race Director yang mempunyai hak untuk ben dera merah akan ditempatkan sesudah pembalap yang telah menempuh seluruh lap atau lap yang lebih banyak. 03.17 PENGGANTIAN PEMBALAP Pimpinan Perlombaan mempunyai hak memberikan ijin untuk penggantian pembalap asalkan pembalap pengganti telah memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk turut serta dalam perlombaan. Penggantian pembalap harus dilakukan minimum 1 (satu) jam sebelum balapan pertama dimulai dengan membuat permohonan penggantian tersebut kepada pimpinan lomba. 03.18 PENGGANTIAN KENDARAAN Pembalap diperbolehkan menyiapkan 2 (dua) kendaraan / mesin yang telah discrutineering, dimana pembalap diperbolehkan mengganti untuk mesinnya diantara tiap balapan. Pemilihan akhir dari kendaraan paling lambat 10 menit sebelum start setiap balapan. 03.19 BANTUAN DARI LUAR - MEMOTONG LINTASAN Seluruh bantuan dari luar di pintu start maupun dilintasan pada saat latihan dan balapan tidak diperbolehkan kecuali dibantu / diangkat oleh petugas panitia yang terdaftar atas inisiatifnya demi keamanan (keselamatan), hukuman untuk pelanggaran ini adalah pemecatan. Hanya satu orang pemberi tanda untuk setiap pembalap yang diijinkan bekerja didaerah Signal, agar terlihat profesional orang pemberi tanda tersebut diharuskan memakai pakaian yang rapi / seragam team.
PERATURAN SUPERCROSS
145
IKATAN MOTOR INDONESIA
Semua bagian dari kendaraan dapat dimodifikasi disetel dan ditukar, kecuali frame (chasis) harus disegel. Untuk silinser (saringan suara dapat dilihat pada FIM Technical Rules Art 79.03). Semua pembalap yang memasuki paddock pada saat berlangsungnya balapan dengan mesin hidup tidak diperbolehkan memulai lagi balapan itu. Semua pengisian (bensin, oli dll) harus dilakukan dalam keadaan mesin mati. Pembalap tidak diperbolehkan memakai radio komunikasi. Pembalap tidak diperbolehkan menggunakan alat penyangga pada daerah pintu start. Memotong jalur lintasan tidak diperbolehkan. Hukuman untuk pelanggaran ini pemecatan mulai latihan sampai balapannya. Jika diperlukan, hukuman lainnya akan ditentukan oleh Dewan Jury. Pembalap yang meninggalkan jalur lintasan pada saat balapan berlangsung dapat kembali mengikuti balapan dengan masuk kedalam jalur lintasan secara perlahan, peserta harus kembali dari titik terdekat dimana tempat ia keluar tanpa mendapat keuntungan. 03.20
SIGNAL DAN TANDA BENDERA
03.20.1 Signal Panitia akan memberikan signal / tanda papan putih berukuran 75 cm X 60 cm dengan angka hitam berukuran tinggi 500 mm dengan ketentuan : Signal / tanda
Artinya
Papan 15 detik ( 15” ) (di daerah start)
15 detik sebelum start dilakukan.
Papan 5 detik ( 5” ) (di daerah start)
Pintu start akan terbuka antara waktu 5 dan 10 detik.
03.20.2
Tanda bendera
PERATURAN SUPERCROSS
146
IKATAN MOTOR INDONESIA
Panitia petugas bendera sebaiknya ditugaskan kepada laki -laki, sedangkan ukuran bendera adalah 750 mm X 600 mm Tanda
Artinya
Bendera Merah, dikibarkan
Stop untuk semua
Bendera Hitam dengan papan nomer pembalap yang tertera
Pembalap yang bersangkutan diharuskan berhenti dan pembalap tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan perlombaan.
Bendera Hitam dengan bulatan Berwarna jingga (orange) dengan papan nomer pembalap yang tertera
Pembalap yang bersangkutan diharuskan masuk kedaerah perbaikan (pit) untuk melakukan perbaikan pada kendaraan, pembalap tersebut masih dapat melanjutkan perlombaan setelah kendaraannya diperbaiki.
Bendera Kuning
Bahaya, jalan perlahan - lahan, persiapan untuk berhenti, dilarang mendahului.
Sanksi dari pelanggaran ini (khusus bendera kuning), bila dilanggar akan mengakibatkan pengurangan 1 ( satu ) putaran. Bendera Biru dikibarkan
Hati-hati ada pembalap yang akan mendahului anda (anda akan di overlap / disusul )
( Bendera Biru hanya dipergunakan oleh petugas bendera tambahan, yang hanya bekerja khusus untuk bendera Biru ) Bendera Hijau
PERATURAN SUPERCROSS
Lintasan bebas / bersih untuk start balapan.
147
IKATAN MOTOR INDONESIA
( Bendera Hijau hanya dapat dipergunakan oleh petugas bendera khusus pada saat akan dilakukan start balapan ) Bendera Hitam putih kotak-kotak
Latihan atau balapan telah berakhir.
Bendera-bendera tersebut harus dalam keadaan polos (tanpa ada logo sponsor). Warna dan bentuk bendera - bendera tersebut akan diperiksa satu hari sebelum latihan dimulai. Umur minimum petugas bendera adalah : 16 Tahun dan terdaftar dalam Panitia Penyelenggara dan telah mengikuti briefing / penjelasan dari Pimpinan Perlombaan. Setelah selesainya Kejuaraan petugas bendera harus tetap berada dilokasi sampai dengan berakhirnya waktu protes. Petugas harus memakai seragam dengan warna netral, tidak diperbolehkan memakai warna kuning atau merah hal ini dikarenakan agar tidak terjadi salah salah pengertian dengan bendera. Harus ada minimum 2 (dua) orang petugas untuk setiap pos, dimana 1 (satu) orang pemegang bendera dan 1 (satu) orang tanpa bendera untuk memberikan petunjuk keamanan kepada pembalap. Diperlukan tambahan 1 (satu) / lebih orang petugas didaerah jump. Untuk setiap pos petugas bendera, penyelenggara harus membuat daftar nama petugas - petugas yang bekerja sesuai dengan nomer posnya masing - masing. Daftar dari petugas yang bekerja disetiap pos tersebut harus diserahkan kepada Ketua Jury dan IMI Race Director sebelum Rapat Jury pertama dimulai. 03.21 MELEWATI GARIS KONTROL / FINISH Pada saat kendaraan pembalap melewati garis kontrol/ sudah harus tercatat dan begitu juga saat sebagian kendaraan pembalap melewati garis control, dimana pada saat melewati garis finish, pembalap harus bersamaan dengan kendaraannya dan dalam keadaan utuh / sesuai dengan peraturan tentang spesifikasi kendaraan tersebut. 03.22
SCRUTINEERING DAN VERIFIKASI
PERATURAN SUPERCROSS
148
IKATAN MOTOR INDONESIA
Scrutineering harus sesuai dengan prosedur ( FIM Motocross Technical Rules ) dengan jadwal sesuai Peraturan Motocross Ikatan Motor Indonesia dan peraturan perlombaan tambahan dari kejuaraannya 03.22.1 Kebisingan suara setelah setiap balapan Segera setelah berakhirnya balapan final, 3 (tiga) kendaraan akan dipilih secara acak oleh Dewan Jury untuk diperiksa kembali kebisingannya. Untuk itu petugas scrutineering harus tetap berada ditempatnya dengan peralatannya. Setiap pembalap yang kendaraannya melebihi limit kebisingan (dBA 98 + 2) apakah salah satu dari pembalap yang dipilih secara acak atau pembalap lain yang kendaraannya termasuk ikut diperiksa - akan dikenakan hukuman 1 (satu) menit tambahan waktu dari yang ditempuh pembalap tersebut pada saat balapan. (sanksi akan diberikan jika scruttinering sudah menggunakan alat pengukur kebisingan suara) Setelah penambahan waktu 1 (satu) menit tersebut, pembalap yang bersangkutan akan ditempatkan urutannya dengan pembalap lain yang telah menempuh jumlah putaran lap yang sama, sesuai dengan waktu tempuhnya. 03.22.2 Final verifikasi Segera setelah balapan final selesai 5 (lima) kendaraan terdepan ditambah 1 ( satu ) kendaraan yang dipilih secara acak harus berada didaerah tertutup untuk pemeriksaan ulang. Kendaraan tersebut harus tetap berada di daerah tersebut selama 30 menit dihitung dari waktu finish pembalap terdepan. Hal ini dilakukan bila ada yang protes menghendaki untuk diuji ulang. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan setelah selesainya lomba meliputi semua aspek tentang spesifikasi teknik sepeda motor , contohnya : saringan knalpot ( silencer ), tuas rem, jok/ tempat duduk, rem depan , rem belakang dan lainnya yang sesuai aspek safety serta spesifikasi kendaraan sanksi Pemecatan /diskualifikasi. 03.22.3 Biaya protes yang menyangkut masalah mesin Biaya untuk protes masalah mesin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana biaya tersebut harus dibayar oleh pihak yang kalah kepada mekanik dan pembalap yang telah membuka mesinnya. 03.22.4
Pemeriksaan bahan bakar
PERATURAN SUPERCROSS
149
IKATAN MOTOR INDONESIA
Pemeriksaan bahan bakar akan dilakukan sesuai Art 63.05 FIM Motocross Technical Rules. Pembalap yang melakukan / melanggar aturan yang telah ditentukan akan dikenakan hukuman pemecatan dari seluruh balapan atau seluruh angka / point Kejuaraan dan uang hadiah harus dikembalikan. Pembalap tersebut juga harus membayar uang pemeriksaan bahan bakar dan kemungkinan juga akan dijatuhkan sanksi lainnya. 03.22.5 Anti doping dan alkohol tes Pemeriksaan anti doping dan alkohol tes akan dilakukan sesuai Medical Code. Pembalap yang terbukti melakukan / melanggar aturan yang telah ditentukan akan dikeluarkan hukuman pemecatan dari seluruh balapan. Hukuman selanjutnya mungkin akan diberikan. 03.23 HASIL Pemenang adalah pembalap yang secara mengikuti Peraturan Perlombaan Tambahan, yang pertama mencapai garis finis. Pembalap yang dibelakangnya harus berhenti setelah mereka melewati garis finis. Pembalap yang keluar pada saat Final, akan dicatat didalam hasil secara relatif sesuai di urutan dimana mereka keluar pada saat Final. Pada saat melewati garis finish, pembalap harus bersamaan dengan kendaraannya dan dalam keadaan utuh / sesuai dengan peraturan tentang spesifikasi kendaraan, contohnya : saringan knalpot (silencer), tuas rem, jok/ tempat duduk, rem depan , rem belakang dan lainnya yang sesuai aspek safety serta spesifikasi kendaraan sanksi pemecatan / diskualifikasi. Balapan secara formal telah selesai bagi seluruh pembalap setelah diselesaikannya lap dimana bendera finish ( chequered flag ) dikibarkan pada sang juara. Apabila terjadi dimana “bendera finish / chequered flag” secara tidak sengaja salah dikibarkan setelah jarak tempuh resmi, urutan finish akan ditentukan oleh urutan pada jarak tempuh resmi. Diluar keadaan lain, seperti misalnya kesalahan mengibarkan bendera finish sebelum jarak tempuh resmi, urutan finish akan ditentukan oleh urutan pada saat bendera tersebut dikibarkan.
PERATURAN SUPERCROSS
150
IKATAN MOTOR INDONESIA
Semua pembalap yang ikut serta dalam balapan akan diklasifikasikan sesuai urutan finish dan jumlah lap yang diselesaikannya. Pembalap yang keluar dari balapan akan dicantunkan di hasil sesuai dengan urutan dimana ia berhenti dari balapan tersebut. Tata cara untuk menentukan urutan mereka pada hasil adalah sebagai berikut : lap dimana pembalap keluar, apabila mereka berkedudukan sama, urutan finish mereka akan berdasarkan pada posisi selama lap sebelum pembalap keluar dari balapan. Semua hasil harus disahkan oleh Ketua Jury. Adalah wajib bagi penyelenggara kejuaraan untuk mengirimkan dengan telefax segera setelah kejuaraan berakhir, seluruh hasil komplit dari kejuaraan tersebut kepada P.P.IMI ( Departemen Olahraga ) dan pada penyelenggara berikutnya. 03.24 ANGKA UNTUK KEJUARAAN Angka yang akan diberikan kepada pembalap adalah : Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :
25 22 20 18 16 15 14 13 12 11
Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
: 10 : 9 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1
03.25 PROTES Protes harus diajukan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 49 buku Peraturan Olahraga Kendaraan Bermotor dengan disertai uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 03.25.1 Batas Waktu Semua protes harus segera didata segera setelah alasan protes diketahui.
PERATURAN SUPERCROSS
151
IKATAN MOTOR INDONESIA
Protes yang berhubungan dengan suatu kesalahan, irreguler atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil suatu putaran dimana si pembalap terlibat ( dan / atau mengenai mesin ) akan ikut dalam putaran berikutnya harus diproses sebelum semua pembalap dipanggil ke pintu start. Apabila protes berhubungan dengan suatu kejadian selama balapan, harus diproses dalam waktu 10 menit setelah tibanya pemenang dari balapan tersebut. Apabila alasan protes baru timbul setelah akhir dari balapan kejuaraan, protes harus ditanggapi dalam waktu 10 menit dari selesainya akhir dari balapan kejuaraan tersebut. 03.26 LAP KEHORMATAN Apabila diminta oleh promotor kejuaraan, tiga pemenang dari final harus melakukan ‘lap kehormatan’ segera setelah balap berakhir, apabila kondisi memungkinkan. 03.27 PEMBAGIAN HADIAH Juara pertama sampai ketiga setiap balapan diharuskan mengikuti acara pembagian hadiah dan harus segera dilakasanakan setelah berakhirnya setiap balapan dan wajib diikuti oleh peserta 03.28 JUMPA PERS Juara dari balapan dan pembalap yang diundang khusus oleh panitia diharuskan mengikuti acara jumpa pers secara singkat setelah acara pembagian hadiah. 03.29
HADIAH DAN PIALA
03.29.1 Hadiah uang Minimum hadiah uang adalah Kelas 85 cc Posisi
Kelas MX 2 Posisi
1 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
Rp. Rp. Rp. Rp.
500.000,400.000,300.000,250.000,-
PERATURAN SUPERCROSS
Rp. 1.250.000,Rp. 1.000.000,Rp. 800.000,Rp. 700.000,-
152
IKATAN MOTOR INDONESIA
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
200.000,175.000,150.000,100.000,75.000,50.000,-
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
600.000,500.000,400.000;300.000,250.000,200.000,-
Kelas MX2 junior Posisi 1. Rp. 800.000,2. Rp. 600.000,3. Rp. 500.000,4. Rp. 450.000,5. Rp. 400.000,6. Rp. 350.000,7. Rp. 300.000,8. Rp. 250.000,9. Rp. 200.000,10. Rp. 150.000,012.29.2 PIALA Piala akan diberikan kepada pembalap dengan total point / angka tertinggi. Kelas 85cc
kelas MX2 dan MX2 junior setiap kelas akan mendapat
Juara Juara Juara Juara Juara
Juara Juara Juara Juara Juara
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
03.30 INTEPRETASI Bila terdapat intepretasi dari peraturan ini maka peraturan yang dipakai tetap adalah peraturan FIM.
PERATURAN SUPERCROSS
153
IKATAN MOTOR INDONESIA
JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL SABTU Jumlah sampai dengan 36 pembalap
Jumlah lebih dari 36 pembalap
Latihan resmi (maximum 20 pembalap)
Latihan Resmi (Maximum 20 pembalap)
10.00
Rapat Jury (1)
85cc 12.00 - 12.10 12.15 - 12.25 12.30 - 12.40
10.00
Rapat Jury (1)
Qualifying Gr.1 Qualifying Gr.2 Qualifying Gr.3
85cc 11.00 - 11.10 Pre - Qualifying Gr.1 11.15 - 11.25 Pre - Qualifying Gr.2 11.30 - 11.40 Pre - Qualifying Gr.3
125 cc/ MX2 12.45 - 13.00 Qualifying Gr.1 13.05 - 13.20 Qualifying Gr.2 13.25 - 13.40 Qualifying Gr.3
125 cc/MX2 11.45 - 12.00 Pre - Qualifying Gr.1 12.05 - 12.15 Pre - Qualifying Gr.2 12.20 - 12.35 Pre - Qualifying Gr.3
14.00 -14.30
Briefing Pembalap
13.00 -13.30
Briefing Pembalap
Latihan Resmi (Maximum 12 pembalap)
Pre-Qualifying Practice (Max 20 pembalap)
85cc 14.45 - 14.55 15.00 - 15.10 15.15 - 15.25
Qualifying Gr.1 Qualifying Gr.2 Qualifying Gr.3
85cc (6 lap) 13.45 - 13.55 Pre - Qualifying Gr.1 14.00 - 14.10 Pre - Qualifying Gr.2 14.15 - 14.25 Pre - Qualifying Gr.3
125cc/MX2 15.30 - 15.45 15.50 - 16.05 16.10 - 16.25
Qualifying Gr.1 Qualifying Gr.2 Qualifying Gr.3
125cc (8 lap) 14.30 - 14.45 Pre 14.50 - 15.05 Pre 15.10 - 15.25 Pre
/MX2 - Qualifying Gr.1 - Qualifying Gr.2 - Qualifying Gr.3
Latihan Resmi ( max 20 pembalap )
PERATURAN SUPERCROSS
154
IKATAN MOTOR INDONESIA
85cc 15.30 - 15.40 Pre - Qualifying Gr.1 15.45 - 15.55 Pre - Qualifying Gr.2 16.00 - 16.10 Pre - Qualifying Gr.3 16.45
125cc/ MX2 16.15 - 16.25 Pre - Qualifying Gr.1 16.30 - 16.45 Pre - Qualifying Gr.2
Rapat Jury (2)
17.30
Rapat Jury (2)
MINGGU Qualfiying heat (12 pembalap) 85cc (8 lap) 10.00 10.15 10.30
Qualifying Race 1 Qualifying Race 2 Qualifying Race 3
125cc / MX2 (10 lap) 10.45 Qualifying Race 1 11.00 Qualifying Race 2 11.15 Qualifying Race 3 Second Chance (18 pembalap) 11.30 11.45
85cc (4 lap) 125cc/MX2 ( 6 putaran )
Semi Final ( 15 pembalap ) 85cc (8 lap) 12.00 12.15
Semi Final 1 Semi Final 2
125cc/MX2 (10 lap) 12.30 Semi Final 1 12.45 Semi Final 2 Last Chance ( 14 pembalap )
PERATURAN SUPERCROSS
155
IKATAN MOTOR INDONESIA
13.00 13.15
85 cc (4 lap) 125 cc (6 lap)
Final ( max 20 pembalap ) 13.30 14.00 15.00
85 cc (14 lap) 125 cc/MX2 (20 lap) Rapat Jury (3)
PERATURAN SUPERCROSS
156
IKATAN MOTOR INDONESIA
STANDARD SIRKUIT ARENACROSS / SUPERCROSS
04.1
INSPEKSI 04.1.1 lnspeksi 04.1.2 Homologasi
04.2
LINTASAN 04.2.1 Umum 04.2.2 Panjang 04.2.3 Lebar 04.2.4 Jarak bebas 04.2.5 Rintangan 04.2.6 Keamanan penonton 04.2.7 Keamanan pembalap 04.2.8 Daerah start 04.2.8.1 Penempatan pintu start 04.2.8.2 Garis start 04.2.8.3 Lintasan lurus tempat start 04.2.9 Pos signal 04.2.10 Daerah pencatat waktu dan lap scorer
04.3
PINTU START
04.4
PADDOCK PEMBALAP
04.5
PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN 04.5.1 Lokasi kantor panitia 04.5.2 Pemasangan instalasi paddock pembalap 04.5.3 Pemasangan instalasi pers 04.5.4 Ruangan Jury 04.5.5 Ruangan pencatat waktu dan lap scorer 04.5.6 Sistem pengeras suara 04.5.7 Pemasangan instalasi penonton 04.5.8 Alat berat
PERATURAN SUPERCROSS
157
IKATAN MOTOR INDONESIA
04.6
PELAYANAN DARURAT 04.6.1 Pelayanan kesehatan 04.6.2 Pelayanan pemadam kebakaran
DIAGRAM K - P
PERATURAN SUPERCROSS
158
IKATAN MOTOR INDONESIA
STANDARD SIRKUIT ARENACROSS / SUPERCROSS IKATAN MOTOR INDONESIA 04.1
INSPEKSI
04.1.1 Inspeksi Untuk lintasan Supercross dan Arenacross adalah lintasan non permanen yang dipergunakan hanya beberapa hari, inspeksi akan dilaksanakan 24 jam sebelum latihan dimulai oleh wasit dengan didampingi Pimpinan Perlombaan dan jika dapat juga diikuti oleh salah satu pembalap. Untuk Kejuaraan Nasional Supercross, lintasan harus sudah selesai minimum 48 jam sebelum latihan resmi dimulai, Pemeriksaan lintasan akan dilaksanakan oleh Ketua Jury, Race Director IMI dengan didampingi oleh Pimpinan Perlombaan untuk memeriksa lintasan dan semua fasilitas yang dibutuhkan. Pemeriksaan kedua akan dilaksanakan 12 jam sebelum latihan dimulai. 04.1.2 Homologasi Untuk situasi dan kondisi seperti yang disebutkan diatas, homologasi untuk lintasan Supercross / Arenacross akan dilakukan minimum 7 ( tujuh ) hari sebelum hari pertama dimulai dan tidak akan diberikan untuk jangka waktu yang lama. Lintasan akan dihomologasi untuk satu Kejuaraan oleh IMI Daerah untuk memeriksa apakah lintasan dan semua perlengkapan standar sesuai dengan peraturan. Untuk Kejuaraan Nasional, Ketua Jury yang ditunjuk oleh Komisi Motocross P.P. IMI akan memeriksa apakah lintasan dan semua perlengkapan telah sesuai dengan peraturan. 04.2
LINTASAN
04.2.1 Umum Lintasan dapat dibuat permanen atau sementara, lintasan dapat tertutup atau terbuka.
PERATURAN SUPERCROSS
159
IKATAN MOTOR INDONESIA
Penggunaan bahan harus semata - mata alami ( pasir atau tanah ). Lintasan harus bebas dari batu - batu, penggunaan beton diatas lintasan dilarang. Untuk lintasan yang terbuka perhatian khusus harus diberikan untuk saluran air pada daerah yang paling rendah. Jika lintasan tersebut tidak memenuhi kriteria diatas, maka lintasan tersebut bukan merupakan lintasan Supercross akan tetapi hanya merupakan lintasan Arenacross. 04.2.2 Panjang Panjang lintasan tidak boleh kurang dari 300 meter dan tidak boleh lebih dari 500 meter untuk lintasan tertutup sedangkan untuk lintasan terbuka tidak boleh kurang dari 500 meter dan tidak boleh lebih dari 700 meter. Untuk Kejuaraan Nasional, panjang lintasan tertutup tidak boleh kurang dari 400 meter dan tidak boleh lebih dari 500 meter, sedangkan untuk lintasan terbuka tidak boleh kurang dari 600 meter dan tidak boleh lebih dari 800 meter. 04.2.3 Lebar Lebar pada titik tertentu tidak boleh kurang dari 5 meter. Lintasan tidak boleh ada bagian sempit yang mematikan. Lebar lintasan pada tempat mendarat harus lebih lebar dari tempat berangkat minimum 1 meter lebih lebar ( Lihat Diagram K ) . 04.2.4 Jarak bebas Jarak bebas antara lintasan dengan semua rintangan yang ada diatas permukaan tanah harus minimum 3 meter ( Lihat Diagram K ). 04.2.5 Rintangan Perhatian khusus harus diberikan untuk keselamatan pembalap, penonton dan panitia pada saat membuat rintangan 04.2.6 Keamanan penonton Tempat penonton disekitar lintasan harus dibatasi, jarak minimum untuk tempat duduk terdepan penonton dengan lintasan harus 8 meter. Untuk
PERATURAN SUPERCROSS
160
IKATAN MOTOR INDONESIA
keamanan dan keselamatan jika tidak terdapat jarak yang cukup, maka tempat duduk terdepan tersebut tidak dapat diisi untuk penonton Semua tempat dimana penonton dilarang masuk harus dipasang pagar atau rintangan. Pagar penonton harus kuat dan cukup tinggi untuk mengontrol penonton. 04.2.7 Keamanan pembalap Lintasan yang akan dibuat harus memperhatikan keamanan pembalap, perhatian khusus harus diberikan untuk pembuatan jump dan awalan jump. Tempat dari mendarat dari jump dapat dbuat dengan meminta bantuan usulan dari pembalap. Untuk melindungi pembalap didaerah yang berbahaya diseluruh lintasan antara lain : pipa, jembatan, panggung juara, tembok dan lainnya harus dipasang pengaman dari tumpukan rumput / pasir yang dibungkus dengan plastik. Pada tiap sisi diseluruh lintasan harus ada daerah netral minimum 3 meter. Jika jarak tersebut tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan tempat, maka pengaman dari tumpukan rumput / pasir harus dipasang untuk pembatas antara lintasan. Bagaimanapun juga daerah bebas antara lintasan tersebut harus diperhatikan minimum 1 meter Seluruh lintasan harus ditandai dengan pembatas, yang dipasang dengan pita ( untuk keamanan tali tidak diperbolehkan ), bahan pembatas harus terbuat dari kayu (mudah patah atau bahan yang flexible dan tidak boleh lebih tinggi dari 500 mm diatas permukaan lintasan ( Lihat Diagram M ). 04.2.8
DAERAH START
04.2.8.1 Penempatan pintu start Pintu start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua pembalap mempunyai kesempatan yang sama ( Lihat Diagram N ) 04.2.8.2 Garis start. Untuk Kejuaraan Nasional pintu start harus melintang dan melipat / turun pada saat dipergunakan, pintu start yang harus disediakan adalah sepanjang 20 meter (Lihat Diagram N).
PERATURAN SUPERCROSS
161
IKATAN MOTOR INDONESIA
04.2.8.3 Lintasan lurus tempat start Permukaan lintasan setelah start sampai dengan keluarnya tikungan pertama harus dalam kondisi rata. Panjang lintasan lurus setelah start harus antara 30 meter sampai 80 meter ( Lihat Diagram N). 04.2.9 Pos signal Harus disediakan tempat untuk semua petugas bendera yang bekerja disepanjang lintasan untuk memberikan tanda bendera kepada pembalap pada saat balapan. Tempat tersebut harus dapat menampung minimum 3 orang petugas dan diberi pembatas dimana daerah tersebut harus bebas dan dapat terlihat jelas oleh pembalap. Petugas yang bekerja didaerah jump atau daerah yang berbahaya harus ditempatkan diposisi yang aman ( ditempatkan diluar lintasan atau dibuatkan tempat yang tinggi ). 04.2.10 Daerah pencatat waktu dan lap scorer Pencatat waktu dan lap scorer harus berada pada satu garis dengan garis finish yang harus ditandai dengan spanduk, garis putih melintas diatas tanah atau papan yang dipasang berhadapan didepan pencatat waktu dan tempat pencatat waktu. 04.3 PINTU START Pintu start harus melintang dan melipat / turun pada dipergunakan.Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku.
saat
Harus dapat dikontrol secara manual atau dengan remote. Minimum lebar dari pintu start adalah 16 meter. Minimum tinggi dari pintu start tersebut 500 mm dan maximum 520 mm. Lebar dari konstruksi dasar beton dari pintu start tidak boleh lebih dari 600 mm ( Lihat Diagram O ). Petugas pembuka pintu start dan mekanikal alat pembuka harus tertutup total dari penglihatan pembalap, dengan begitu tidak akan ada perbedaan antara pembalap. Pembatas dibelakang pintu start harus terpasang agar pembalap tidak dapat memundurkan kendaraannya. Jarak antara pintu start dengan pembatas dibelakang harus 3 meter.
PERATURAN SUPERCROSS
162
IKATAN MOTOR INDONESIA
Pintu start harus dibuat untuk mencegah roda depan kendaraan pembalap meluncur sewaktu - waktu jika pembalap mencoba start sebelum pintunya terbuka. Pintu start juga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang mencegah pintu supaya tidak naik lebih dari 80 ( delapan puluh ) derajat dari garis horizontal tanah. Untuk Kejuaraan Nasional pintu start harus dengan cara individual melipat / turun dengan minimum lebar untuk 20 meter (1 meter untuk setiap kendaraan). Sebelum start setiap balapan, penyelenggara harus merapikan daerah antara pintu start dengan pembatas dibelakang. Pemasangan advertising / iklan di pintu start diperbolehkan, asalkan tidak mengganggu cara kerja dari pintu start. Semua advertising / iklan yang dipasang di pintu start harus kuat dan aman untuk semua pintu start. 04.4 PADDOCK PEMBALAP Paddock pembalap harus ada, apabila kondisi memungkinkan disesuaikan pada area melintang dan harus mempunyai ukuran yang cocok dengan syarat - syarat tertentu menurut lokasi dan jenis kejuaraan ( disesuaikan dengan kondisi di lapangan ). Dasar tanah daerah paddock harus dapat dilalui oleh kendaraan penggangkut kendaraan pembalap dalam kondisi / cuaca apapun juga. Perhatian khusus harus diberikan untuk saluran pembuangan air. Penempatan dan pengaturan parkir didaerah paddock harus dijamin dapat menampung kendaraan yang diperlukan. Jalan untuk keluar masuk daerah paddock harus dapat dilalui setiap saat oleh kendaraan yang akan lewat. Diharuskan menempatkan petugas untuk mengatur daerah ini. Semua pembalap / team yang masuk ke paddock diharuskan setiap saat untuk mempunyai alat pemadam kebakaran yang mudah digunakan untuk keadaan darurat setiap saat. Paddock pembalap harus mempunyai jalur langsung menuju daerah start ( Lihat Diagram P ). Dilarang membersihkan / mencuci kendaraan didaerah paddock jika penyelenggara menyediakan daerah tersendiri untuk membersihkan / mencuci
PERATURAN SUPERCROSS
163
IKATAN MOTOR INDONESIA
kendaraan. Dianjurkan penyelenggera memasang instalasi keran air minimum 5 buah (diusahakan dengan memakai alat penyemprot air). 04.5
PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN
04.5.1 Lokasi kantor panitia Lokasi dan kantor panitia harus terletak di pintu masuk sirkuit 04.5.2 Pemasangan instalasi paddock pembalap Paddock pembalap harus dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet untuk pria dan wanita dan diusahakan adanya tempat air minum. Tidak boleh diadakan pemungutan biaya untuk penggunaan fasilitas tersebut, dan harus tetap terjaga kebersihannyn selama kejuaraan berlangsung. Didaerah paddock pembalap harus tersedia pos medical dan pos pemadam kebakaran. Juga harus terdapat peralatan yang perlu untuk scrutineering dan pemerikasan administrasi didaerah tertutup. Papan pengumuman panitia harus terpasang di deerah ini. 04.5.3 Pemasangan instalasi pers Minimum pemasangan instalasi untuk ruang pers harus tersedia 1 (satu) ruang kerja dengan meja dan kursi (diusahakan tersedia mesin ketik). Saluran telepon Mesin photocopy (Lihat Diagram J). Ruang pers harus mempunyai petugas dan harus mengetahui apa yang diperlukan media dan harus buka untuk minimum satu jam setelah seluruh balapan selesai. Orang - orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan ini adalah : Pers, Jury, utusan IMI Daerah, IMI Representativ dan utusan Industri. 04.5.4 Ruangan Jury Suatu ruangan yang jauh dari suara balapan harus tersedia untuk digunakan rapat oleh Jury.
PERATURAN SUPERCROSS
164
IKATAN MOTOR INDONESIA
Ruangan tersebut harus dapat dan mudah dicapai oleh pembalap, utusan Industri dan lainnya untuk bertanya dan menyampaikan protes. 04.5.5 Ruangan pencatat waktu dan lap scorer Lintasan harus dilengkapi dengan kontrol tower. Diusahakan didaerah tempat yang tidak ribut dan cukup untuk menampung minimum 6 orang. Harus dapat melihat seluruh lintasan agar panitia dapat dengan mudah melakukan tugasnya dengan balk setiap saat dengan kondisi apapun juga. 04.5.6 Sistem pengeras suara Sistem pengeras suara harus dipasang. Dapat dibuat kombinasi atau terpisah untuk penonton atau pembalap. Pengeras suara untuk penonton harus sempurna agar dapat didengar oleh semua penonton, begitu juga dideerah paddock. 04.5.7 Pemasangan instalasi untuk penonton Pemasangan instalasi untuk penonton harus terdapat Tribun penonton Parkir penonton Pos kesehatan Pos pemadam kebakaran Kantin 04.5.8 Alat berat Alat berat yang dapat bekerja harus tersedia dilintasan dari hari jumat jam 13.00 04.6
PELAYANAN DARURAT
04.6.1 Pelayanan kesehatan Semua kejuaraan harus mempunyai pelayanan kesehatan yang dikoordinator oleh Kepala Kesehatan yang bekerja untuk Panitia. Team kesehatan dan peralatannya harus tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Rencana pertolongan pertama / evakuasi untuk orang yang cidera harus disiapkan sebelum balapan oleh Panitia dan Koordinator Kesehatan. 04.6.2
Pelayanan pemadam kebakaran
PERATURAN SUPERCROSS
165
IKATAN MOTOR INDONESIA
Pelayanan pemadam kebakaran harus disiapkan diseluruh lintasan (pada titik tertentu) dan juga didaerah paddock pembalap, waiting zone, daerah start dan daerah perbaikan dan signal. Merokok dilarang didaerah paddock, waiting zone dan perbaikan dan signal Dianjurkan menggunakan bahan pemadam DTE atau BCF
PERATURAN SUPERCROSS
166
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN SUPERCROSS
167
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN SUPERCROSS
168
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN SUPERCROSS
169
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN SUPERCROSS
170
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN SUPERCROSS
171
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN SUPERCROSS
172
IKATAN MOTOR INDONESIA
LAPORAN PEMERIKSAAN LINTASAN KEJURNAS MOTOCROSS KEJUARAAN
: ...............................................................
SIRKUIT
: ............................................................... ...............................................................
TANGGAL
: ...............................................................
YANG TURUT SERTA : NAMA
TANDA TANGAN
KETUA JURI
: .........................
..............................
ANGGOTA JURI
: .........................
..............................
PIMPINAN PERLOMBAAN
: .........................
..............................
PEMBALAP NO. START
: .........................
..............................
PEMBALAP NO. START
: .........................
..............................
PERBAIKAN YANG HARUS DIKERJAKAN / DILAKUKAN :
TANDA TANGAN OLEH KETUA JURI ATAU ANGGOTA JURI
PERATURAN MOTOCROSS
173
IKATAN MOTOR INDONESIA
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS TEMPAT
:..............................................................
TANGGAL
:..............................................................
NPKN
:.............................................................. LAPORAN PIMPINAN PERLOMBAAN
1. Panjang lintasan
:
2. Lebar minimum
:
3. Panjang lintasan lurus tempat start : 4. Petugas pos lintasan (Flag marshall) : 5. Kesehatan Jumlah Dokter Jumlah Paramedis Jumlah Ambulance
: : : :
6. Rumah sakit Jarak ke rumah sakit Lokasinya / posisinya
: : :
7. Pemadam kebakaran : Jumlah Lokasinya / posisinya
: :
8. Daerah perbaikan dan signal Lokasinya 9. Waiting Zone Lokasinya
: :
10. Ruangan pers Lokasinya
: :
11. Ruangan Juri
:
PERATURAN MOTOCROSS
: :
174
IKATAN MOTOR INDONESIA
Lokasinya
:
12. Tata cara start : Sesuai dengan peraturan. 13. Bendera merah : Jumlahnya : Posisinya : Bila terjadi kesalahan start, start yang baru akan dilakukan secepatnya. Bila terjadi balapan diberhentikan, start ulang akan dilanjutkan 30 menit setelah balapan diberhentikan 14. Bendera biru Jumlahnya Posisinya
: : :
15. Penyiraman lintasan : 16. Pembagian hadiah
:
17. Hadiah Uang
:
18. Lain – lain
:
Lokasi Tanggal
: :
Pimpinan Perlombaan Nama
:
Tanda tangan
:
PERATURAN MOTOCROSS
175
IKATAN MOTOR INDONESIA
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS TEMPAT
: ........................................................................
TANGGAL
: ........................................................................
NPKN
: ........................................................................ RAPAT JURI 1
Rapat dimulai pada jam
: .....................
Rapat di tutup pada jam
: .....................
Yang mempunyai hak suara : Ketua Juri
: ....................... Licence No : ...............
Anggota Juri ( PP. IMI )
: ....................... Licence No : ...............
Anggota Juri ( IMI Daerah )
: ....................... Licence No : ...............
Yang tidak mempunyai hak suara : Pimpinan Perlombaan
: ....................... Licence No : ................
Sekretaris Juri
: .......................
Sekretaris Perlombaan
: .......................
Koordinator Scrutineering
: ....................... Licence No : ................
Koordinator Time Keeper
: ....................... Licence No : ...............
Koordinator Paddock
: .......................
Koordinator Kesehatan
: Dr. ..................
Koordinator Keamanan
: .......................
Utusan IMI Daerah : Tamu :
PERATURAN MOTOCROSS
176
IKATAN MOTOR INDONESIA
1. Ketua Juri 2. Sekretaris Perlombaan 3. Koordinator Time Keeper 4. Koordinator Scrutineering 5. Pimpinan Perlombaan 6. Koordinator Kesehatan 7. Koordinator Keamanan Rapat Juri berikutnya jam : Ketua Juri
PERATURAN MOTOCROSS
Sekretaris Juri
177
IKATAN MOTOR INDONESIA
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS TEMPAT
: .........................................................................................
TANGGAL : ......................................................................................... NPKN
: ......................................................................................... RAPAT JURI 2
Rapat dimulai pada jam Rapat di tutup pada jam
: ...................... : ......................
Yang mempunyai hak suara : Ketua Juri Anggota Juri ( PP. IMI ) Anggota Juri ( IMI Daerah )
: ...................... Licence No : .................... : ...................... Licence No : .................... : ...................... Licence No : ....................
Yang tidak mempunyai hak suara : Pimpinan Perlombaan Sekretaris Juri Sekretaris Perlombaan Koordinator Scrutineering Koordinator Time Keeper Koordinator Paddock Koordinator Kesehatan Koordinator Keamanan
: : : : : : : :
...................... Licence No :..................... ...................... ...................... ...................... Licence No :..................... ...................... Licence No : .................... ...................... Dr. .................. ......................
Utusan IMI Daerah : Tamu :
PERATURAN MOTOCROSS
178
IKATAN MOTOR INDONESIA
1. Ketua Juri membuka rapat 2. Hasil Rapat Juri 1 disahkan 3. Hasil dari pengambilan waktu resmi diumumkan 65cc jam : ......................... 80cc jam
: .........................
125cc jam
: .........................
Setelah waktu protes 65cc jam
: .........................
80cc jam
: .........................
125cc jam
: .........................
maka hasil dinyatakan sah. 4. Pimpinan Perlombaan 5. Koordinator Time Keeper 6. Koordinator Scrutineering 7. Koordinator Kesehatan 8. Koordinator Keamanan Rapat Juri berikutnya jam : Ketua Juri
PERATURAN MOTOCROSS
Sekretaris Juri
179
IKATAN MOTOR INDONESIA
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS TEMPAT
: .........................................................................................
TANGGAL : ......................................................................................... NPKN
: ......................................................................................... RAPAT JURI 3
Rapat dimulai pada jam
: ......................
Rapat di tutup pada jam
: ......................
Yang mempunyai hak suara : Ketua Juri
: ...................... Licence No : ....................
Anggota Juri ( PP. IMI )
: ...................... Licence No : ....................
Anggota Juri ( IMI Daerah )
: ...................... Licence No : ....................
Yang tidak mempunyai hak suara : Pimpinan Perlombaan
: ...................... Licence No :.....................
Sekretaris Juri
: ......................
Sekretaris Perlombaan
: ......................
Koordinator Scrutineering
: ...................... Licence No :.....................
Koordinator Time Keeper
: ...................... Licence No : ....................
Koordinator Paddock
: ......................
Koordinator Kesehatan
: Dr. ..................
Koordinator Keamanan
: ......................
Utusan IMI Daerah :
PERATURAN MOTOCROSS
180
IKATAN MOTOR INDONESIA
Tamu : 1. Ketua Juri membuka rapat 2. Hasil Rapat Juri 2 disahkan 3. Hasil dari balapan pertama 65cc jam
: .........................
80cc jam
: .........................
125cc jam
: .........................
Setelah waktu protes 65cc jam
: .........................
80cc jam
: .........................
125cc jam
: .........................
maka hasil dinyatakan sah. 4. Pimpinan Perlombaan 5. Koordinator Time Keeper 6. Koordinator Scrutineering 7. Koordinator Kesehatan 8. Koordinator Keamanan Komentar dan saran Juri : Ketua Juri
PERATURAN MOTOCROSS
Sekretaris Juri
181
IKATAN MOTOR INDONESIA
Nama Kejuaraan
: -------------------------------------------------------------------
Sirkuit
: -------------------------------------------------------------------
Hari
RAPAT JURI DENGAN PENYELENGGARA : .....................................................................
Tanggal
: .....................................................................
Jam
: .....................................................................
No.
Nama
Jabatan
Lisensi
Tanda Tangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
PERATURAN MOTOCROSS
182
IKATAN MOTOR INDONESIA
Nama Kejuaraan
: -------------------------------------------------------------------
Sirkuit
: -------------------------------------------------------------------
Hari
RAPAT JURI I : .....................................................................
Tanggal
: .....................................................................
Jam
: .....................................................................
No.
Nama
Jabatan
Lisensi
Tanda Tangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
PERATURAN MOTOCROSS
183
IKATAN MOTOR INDONESIA
Nama Kejuaraan
: -------------------------------------------------------------------
Sirkuit
: -------------------------------------------------------------------
Hari
RAPAT JURI II : .....................................................................
Tanggal
: .....................................................................
Jam
: .....................................................................
No.
Nama
Jabatan
Lisensi
Tanda Tangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
PERATURAN MOTOCROSS
184
IKATAN MOTOR INDONESIA
Nama Kejuaraan
: -------------------------------------------------------------------
Sirkuit
: -------------------------------------------------------------------
Hari
RAPAT JURI III : .....................................................................
Tanggal
: .....................................................................
Jam
: .....................................................................
No.
Nama
Jabatan
Lisensi
Tanda Tangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
PERATURAN MOTOCROSS
185
IKATAN MOTOR INDONESIA
LAPORAN KETUA DEWAN JURI KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS
YA
Perlombaan JUDUL
Apakah Dokumen Resmi Termasuk Ijin Lapangan Sesuai Permintaan
KEJUARAAN
Apakah Jadwal Acara Sudah Sesuai Peraturan Nasional Motocross ?
TANGGAL
LOKASI
TIDAK
SK
PENYELENGGARAAN
Apakah Menghormati Penggunaan Tanda Masuk IMI ?
IMI DAERAH
KONDISI CUACA
Apakah Lapangan Sesuai Dengan Gambar ?
KECEPATAN RATA-RATA Km / jam DILIPUT STASIUN TELEVISI
JUMLAH PENONTON
:S:M-
Apakah Area penonton Termasuk Fasilitas Toilet Sesuai Permintaan Apakah Ruang Juri Sesuai Permintaan ?
APAKAH ADA KECELAKAAN
ADA (Keterangan rinci lihat catatan Jury)
TIDAK ADA
APAKAH ADA PROTES
ADA (Keterangan rinci lihat catatan Jury)
TIDAK ADA
JUMLAH DOKTER JUMLAH AMBULANCE KETUA DEWAN JURI NAMA
HELIKOPTER
IMI- DAERAH
ADA
TIDAK ADA
LICENCE NO
Apakah Ruang Pers Sesuai Permintaan dan Dapat Dikontrol ? Apakah Kamar Mandi dan Toilet Pembalap Sesuai Permintaan ? Apakah Petugas dan Fasilitas Kesehatan Sesuai Permintaan ? Apakah Pemadam Kebakaran Sesuai Permintaan ?
ANGGOTA DEWAN JURI NAMA
IMI- DAERAH
LICENCE NO
DELEGASI IMI-DAERAH NAMA
IMI- DAERAH
LICENCE NO
Apakah Petugas Scrutineering Termasuk Suara dan Berat, Pengecekan Kartu Ijin Start dan Peralatannya Sesuai Permintaan ? Apakah petugas Pencatat Waktu dan Lap Skor Sesuai Permintaan ?
KETERANGAN LAIN
Apakah Nomor Punggung Sesuai Peraturan IMI ? Apakah Petugas Paddock Sesuai Permintaan dan Selalu Tenang ? Apakah Penonton Dapat Terkendali Apakah Upacara Pemberian Hadiah Pemenang dan Tempat Konferensi
PERATURAN MOTOCROSS
186
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN MOTOCROSS
187
IKATAN MOTOR INDONESIA
FORMULIR LAPORAN (PENILAIAN PENYELENGGARAAN)
Pers Sesuai Standard ? Apakah Ganti Rugi Biaya Transportasi dan Hadiah Uang Sudah Sesuai Dengan Peraturan (Bila Ada) Apakah Laporan Dari Petugas Scrutineering Telah Diterima ? Apakah Dilengkapi Polis Asuransi Pihak Ketiga ? Jika Jawaban Tidak Supaya Memberikan Keterangan Dibawah
NAMA : 1. KETERANGAN UMUM 1.01. KEJUARAAN 1.02. KELAS 1.03. SURAT KEPUTUSAN IMI 1.04. PENGDA IMI 1.05. TANGGAL PELAKSANAAN 1.06. NAMA SIRKUIT 1.07. DEWAN JURI 1.07.1. KETUA JURI 1.07.2. ANGGOTA JURI 1.07.3. ANGGOTA JURI 1.08. PIMPINAN PERLOMBAAN 1.09. WAKIL PEMBALAP
.......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... :1. ...................................................... 2. ......................................................
2. SIRKUIT S : SESUAI
HD : HARUS DITINGKATKAN
TS : TIDAK SESUAI S
Rekomendasi dan Catatan Untuk Yang Akan Datang
Tanggal :
PERATURAN MOTOCROSS
Tanda Tangan :
188
IKATAN MOTOR INDONESIA
2.01.
PETUNJUK JALAN
2.02.
JALAN KELUAR
2.03.
DAERAH NETRAL
2.04.
SIRKUIT
2.05.
INSTALASI PENGAMANAN
2.06.
DAERAH TUNGGU (WAITING ZONE)
2.07.
DAERAH PERBAIKAN (REPAIR ZONE)
2.08.
DAERAH PEMBERI TANDA (SIGNALING ZONE)
2.09.
PETUGAS BENDERA (POS LINTASAN)
2.10.
PETUGAS KESEHATAN
2.11.
PETUGAS KEAMANAN
2.12.
PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN
2.13.
RUANG PERS
2.14.
KOMUNIKASI (TELP / FAX)
2.15.
PEMELIHARAAN SIRKUIT
PERATURAN MOTOCROSS
189
HD
TS
IKATAN MOTOR INDONESIA
S
3. PADDOCK S
HD
TS
4.12.
HD
TS
UPACARA PEMBERIAN HADIAH
3.01.
JALAN KELUAR / ALTERNATIF
3.02.
KERATAAN AREA
3.03.
PENGGUNAAN AREA
3.04. 3.05.
JENIS PERMUKAAN TANAH KEAMANAN
3.06.
TOILET
3.07.
TEMPAT CUCI KENDARAAN
3.08.
KAMAR MANDI
3.09.
LINTASAN UJI COBA
3.10.
LISTRIK
3.11.
AIR
3.12.
FASILITAS PEMBUANGAN OLI / BENSIN
3.13.
PENGUMUMAN PANITIA YANG DIGUNAKAN DALAM BEBERAPA BAHASA
...............................................................................................................
3.14.
ATURAN KETENANGAN PADDOCK
...............................................................................................................
3.15.
PEMELIHARAAN PADDOCK DAN PERALATAN /INSTALASI
...............................................................................................................
5. . KETERANGAN TAMBAHAN 5.01. KONDISI CUACA : ................................................. 5.01.1. HARI LATIHAN : .................................................. 5.01.2. HARI PERLOMBAAN : .................................................. 5.02. RAPAT JURI HASIL RAPAT JURI S HD TS 5.03. SIARAN LANGSUNG TELEVISI ADA TIDAK ADA DILIPUT OLEH TELEVISI MANA DAN SIARANSIARAN KEMANA SAJA ..................................................................................................................... 5.04. JUMLAH PENONTON : HARI SABTU : HARI MINGGU : 6. ORGANISASI
...............................................................................................................
4. KEJUARAAN S
HD
TS
7. PERSYARATAN / KEBUTUHAN UNTUK PENYELENGGARAAN SELANJUTNYA .........................................................................................................................
4.01.
PEMERIKSAAN LINTASAN
4.02.
ATURAN PENGGUNAAN TANDA MASUK
4.03.
TEMPAT UNTUK SCRUTINEERING
4.04.
KERJASAMA PENYELENGGARA DENGAN PELAKSANA
4.05.
KEMUNGKINAN PEMBALAP NON KUALIFIKASI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM LOMBA TAMBAHAN
4.06.
PETUGAS PENCATAT WAKTU
.........................................................................................................................
4.07.
PETUGAS BENDERA (POS LINTASAN)
.........................................................................................................................
4.08.
PEMERIKSAAN AKHIR KENDARAAN
4.09.
KERJASAMA ANTAR PETUGAS
4.10.
KONTROL PENONTON
4.11.
BRIEFING PEMBALAP
......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 8. KOMENTAR / SARAN ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
PERATURAN MOTOCROSS
TANGGAL :
190
IKATAN MOTOR INDONESIA
PERATURAN MOTOCROSS
TANDA TANGAN :
191
IKATAN MOTOR INDONESIA
LAPORAN INSPEKSI SIRKUIT MOTOCROSS INSPEKTUR NAMA Luwi Rusharmono INFORMASI KESELURUHAN NAMA SIRKUIT LAMANTUHA MOTORBIKE PARK LOKASI PASIR PANJANG TELP. SIRKUIT 0532 – 6708303 AIRPORT / STASIUN TERDEKAT ISKANDAR MUDA PANGKALANBUN NAMA CLUB PENYELENGGARA SURYA SAWIT SEJATI OTOMOTIF TELP. 0532 – 6708303 TANGGAL INSPEKSI 15 APRIL 2005
LINTASAN PANJANG 1.100 METER LEBAR MINIMUM 8 METER
IMI PENGDA KALIMANTAN TENGAH FAX. DI SIRKUIT 0532 – 24696 JARAK 2 KM ALAMAT CLUB PENYELENGGARA JL. PELITA NO. 17 PASIR PANJANG PANGKALANBUN FAX. 0532 – 24696 NPKN 113 / 05
JENIS PERMUKAAN TANAH TANAH PASIR KECEPATAN RATA-RATA PADA SAAT PERLOMBAAN 50 KM
JUMLAH POS LINTASAN 12 POS
DAERAH START LEBAR DARI PINTU START PANJANG LINTASAN LURUS DEPAN START 16 METER UNTUK 16 PEMBALAP 100 METER PADDOCK PEMBALAP LETAKNYA JENIS PERMUKAAN TANAH DI BELAKANG & SAMPING PINTU START BETON JUMLAH TOILET JUMLAH KAMAR MANDI 2 BUAH APAKAH DILARANG MENCUCI DI PADDOCK YA JUMLAH ALAT YANG ADA DI TEMPAT CUCI KENDARAAN MESIN CUCI KERAN AIR 2 STOP KONTAK -
PERATURAN MOTOCROSS
192
IKATAN MOTOR INDONESIA
TIME KEEPING (PENCATAT WAKTU) DAN LAP SCORE LETAKNYA JENIS DAN TYPE SISTEM YANG DIPAKAI GARIS FINISH MANUAL KEAMANAN RUMAH SAKIT TERDEKAT 2 KM WAKTU TEMPUH KE RUMAH SAKIT 5 MENIT JUMLAH PPPK DI DALAM SIRKUIT 3 BUAH / TANDU APAKAH ADA RADIO KOMUNIKASI DOKTER PETUGAS PPPK ADA ADA
JALAN MASUK UNTUK KENDARAAN AMBULANCE TANAH JUMLAH AMBULANCE 2 UNIT JUMLAH DOKTER 1 DOKTER PIMPINAN PERLOMBAAN ADA
FASILITAS PENONTON LETAKNYA DISEKELILING LINTASAN JALAN MASUK (KENDARAAN UMUM, PRIBADI, DLL) PARKIR LUAS, AREAL TERSENDIRI
KOORDINATOR LINTASAN ADA
JARAK PANDANG LANGSUNG ASPAL JALAN MASUK JALAN SENDIRI , TANAH
DAERAH NETRAL APAKAH SESUAI DENGAN PERATURAN IMI ? APAKAH BAHAN-BAHAN UNTUK LINTASAN DAN JUMP DARI ALAMI ? APAKAH SEMUA JUMP SESUAI ATURAN ? APAKAH TINGGI JEMBATAN SESUAI ATURAN APAKAH LETAK DAN TINGGI PINTU START & PEMBATAS BELAKANG SESUAI ATURAN ? APAKAH PADDOCK SESUAI KETENTUAN ? APAKAH FOTO LINTASAN ADA ? APAKAH DIBUAT ? APAKAH WAITING ZONE TERSEDIA, DIPAGAR DAN DAPAT DIPERIKSA ? APAKAH PENGERAS SUARA DI PADDOCK SESUAI KETENTUAN ? APAKAH PENGERAS SUARA UNTUK PENONTON SESUAI KETENTUAN ? APAKAH RUANG PERS SESUAI KETENTUAN ?
YA YA YA YA
1) 2)
3) 4) 5)
YA
CATATAN 1) ADA PERUBAHAN SUPERBALL MENJADI JUMPINGAN DAN PENAMBAHAN 1 (SATU) SUPERBALL 2) HARUS ADA PEMBATAS & PINTU START DITAMBAH 3) WAITING ZONE AKAN DITAMBAH SEHINGGA SESUAI STANDART SIRKUIT 4) AKAN DIPASANG / DISIAPKAN PADA SAAT DILAKSANAKANNYA KEJUARAAN 5) AKAN DIPASANG / DISIAPKAN PADA SAAT DILAKSANAKANNYA KEJUARAAN PERTIMBANGAN ANDA APAKAH CLUB / PENYELENGGARA YAKIN DAPAT MELAKSANAKAN KEJUARAAN NASIONAL
PERATURAN MOTOCROSS
193
IKATAN MOTOR INDONESIA
MELIHATKESERIUSAN PENGDA IMI KALTENG DAN KLUB PENYELENGGARA YANG DIBERIKAN TANGGUNG JAWAB OLEH PENGDANYA, DIMANA TELAH DIBUAT SIRKUIT PERMANEN OLEH KLUB TERSEBUT YANG KAMI ANGGAP SIRKUIT TERBAIK YANG PERNAH KAMI LIHAT DI INDONESIA. UNTUK ITU KAMI YAKIN BAHWA PENGDA IMI KALTENG DENGAN KLUBNYA DAPAT MELAKSANAKAN KEJUARAAN NASIONAL GRASSTRACK .
KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENYELENGGARAAN KEJUARAAN TANGGAL 28 – 29 MEI 2005 1) AGAR SEMUA KEBUTUHAN YANG TERCANTUM DIATAS DAPAT DISEDIAKAN / DISIAPKAN SEBELUM DIMULAINYA KEJUARAAN. 2) AGAR MENYIAPKAN KENDARAAN / PERALATAN UNTUK MENYIRAM LINTASAN BERDASARKAN HASIL INSPEKSI DIATAS SAYA MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK LINTASAN X UNTUK DIHOMOLOGASI (SETELAH SEMUA KEBUTUHAN TELAH DIPENUHI) UNTUK : X
KEJUARAAN NASIONAL
KEJUARAAN DAERAH
TIDAK DAPAT DIHOMOLOGASI
DIINSPEKSI ULANG UNTUK KEBUTUHAN-KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN PADA SAAT TRACK INSPEKSI PADA HARI JUMAT JAM 14.00
TANGGAL : 17 APRIL 2005
PERATURAN MOTOCROSS
TANDA TANGAN INSPEKTUR :
194
IKATAN MOTOR INDONESIA
FORMULIR PEMERIKSAAN LINTASAN SIRKUIT MOTOCROSS – JUMP TANGGAL 15 APRIL 2005
NO. PANJANG JUMP METER
IMI DAERAH KALIMANTAN TENGAH
LEBAR METER
TINGGI METER
GAMBAR / KOMENTAR
1
10
8
1
2
14
8
1
DOUBLE
3
10
8
1
SINGLE
4
10
8
1
SINGLE
5
15
8
1
CAMEL
6
12
8
0,3
PERATURAN MOTOCROSS
NAMA SIRKUIT LAMANTUHA MOTORBIKE PARK
SINGLE
SUPERBALL
195
IKATAN MOTOR INDONESIA
CATATAN PEMERIKSAAN LINTASAN SIRKUIT GRASSTRACK – JUMP 1. Tikungan R 10 luar supaya dimajukan 2 – 3 meter 2. Waiting Zone supaya ditambah kapasitasnya
DENAH SIRKUIT
PERATURAN MOTOCROSS
196
IKATAN MOTOR INDONESIA
Pintu Start
Tikungan Pertama
Jump 1
Jump 2
Jump 3
Jump 4
PERATURAN MOTOCROSS
197
IKATAN MOTOR INDONESIA
Jump 5 / Camel
Test Track
Tribune Penonton
Sekretariat, Waiting Zone &
Tower 3 lantai
PERATURAN MOTOCROSS
198
IKATAN MOTOR INDONESIA
KEJURNAS MOTOCROSS CEKLIST KETUA JURI
2014
PERATURAN MOTOCROSS
199
IKATAN MOTOR INDONESIA
RAPAT DENGAN PENYELENGGARA Hari Jumat, Jam 16.00 Hallo semuanya, Saya ucapkan selamat datang kepada anda semua pada rapat kita ini. Rapat ini adalah untuk mengenal dan mengetahui satu sama lainnya dan juga untuk bekerja sama untuk membuat agar kejuaraan ini sukses. Pertama saya akan perkenalkan para Jury Anggota juri dari PP. IMI adalah :......................... ......................... Anggota juri dari IMI Daerah...................... adalah......................... Dan saya sendiri, nama saya ......................... datang dari ......................... Sebelum rapat ini dilaksanakan, kami telah melakukan inspeksi lintasan. Seperti yang telah saya lihat apa yang telah dikerjakan pada sirkut dimana telah dilakukan perbaikan-perbaikan dan masih diadakan perbaikan yang harus dilakukan. Yang harus hadir :
Pimpinan perlombaan Sekretaris perlombaan Koord Time Keeper, Koord Scrutineering, Koord Petugas Paddock, Koord Petugas Lintasan, Koord Petugas Kesehatan, Koord Petugas Keamanan
Diskusi informal tentang penyelenggara : Membantu Penyelenggara Memecahkan masalah yang dihadapi Pemeriksaan lintasan pada hari jumat Pemeriksaan administrasi dari Panitia dan Peserta Memeriksa licence panitia Memeriksa ijin dari IMI dan ijin-ijin penyelenggara Memeriksa kartu ijin start
PERATURAN MOTOCROSS
200
IKATAN MOTOR INDONESIA
Scrutineering / pemeriksaan teknis Helm Scurutineering harus selalu ada pada saat latihan dan balapan Perhatikan apakah pembalap memakai nomernya dari saat mulai latihan resmi Perhatikan penggunaan nomer punggung setiap pembalap Petugas Kesehatan Koord Kesehatan-dokter agar mengikuti rapat juri Pertolongan pertama ( PPPK) Jumlah dokter dan perawat, jumlah PPPK, jumlah ambulance Apakah ada radio komunukasi disetiap pos kesehatan Apakah rumah sakit telah diinformasikan Lokasi dari rumah sakit Jarak ke rumah sakit Seluruh fasilitas kesehatan harus tetap berada disirkuit sampai dengan 30 menit setelah balapan terahkir selesai Petugas Time Keeper Pengambilan waktu pada saat latihan Pengambilan waktu harus dilakukan sampai dengan 5 menit setelah finish dari pembalap terdepan Hasil dari pengambilan waktu resmi dari balapan harus di umumkan secepatnya dengan catatan ; harus disetujui oleh Ketua Juri dan dicantumkan jam dikeluarkan Tempat cuci kendaraan Peralatan yang tersedia ? Apakah diperbolehkan mencuci kendaraan dipaddock ? Pimpinan perlombaan Jumlah dari petugas bendera dilintasan Kerja dari petugas adalah penting – dalam hal melaporkan kejadian pembalap (memotong lintasan dan konsultasi dilintasan) dengan mencatat nomer peserta yang dilakukan, pada pos berapa dan waktu pada saat kejadian Jumlah dari petugas bendera biru ? (jangan orang yang sama dengan yang memegang bendera kuning) Jumlah dari petugas bendera merah (dimana posisinya)
PERATURAN MOTOCROSS
201
IKATAN MOTOR INDONESIA
Alat pemadam kebakaran di waiting zone, daerah paddock dan daerah perbaikan ? Petugas pemadam kebakaran ? Tanda dilarang merokok didaerah perbaikan dan daerah signal dan paddock Jam / petunjuk waktu digaris finish ? Jam / petunjuk waktu dipintu masuk waiting zone ?
Briefing dengan pembalap pada hari Sabtu jam 12.00 Pertanyaan hanya masalah lintasan Demonstrasi dari seluruh tata cara start Copy dan jaminan asuransi ? Ijin-ijin dari daerah setempat ? Tanda masuk untuk pembalap yang diperbolehkan turut serta pada hari Minggu Pemberitahuan ke pembalap melalui pengeras suara Upacara pembukaan sebelum balapan pertama ? Keamanan Dilintasan dalam (sekeliling pagar lintasan) Diluar pagar (sekeliling pagar luar) Pembagian hadiah setelah setiap balapan 3 (tiga) pembalap terdepan setiap kelas dan kategori Air & handuk lap untuk membersihkan muka dan air untuk minum Latihan start pada hari Minggu untuk pembalap yang diperbolehkan ikut balapan dan pembalap cadangan terbagi dalam 2 group (16 & 16) Dimana pintu keluar untuk kembali ke tempat start Memanggil pembalap melalui pengeras suara Jumlah dari pendaftar ? – jumlah pembalap yang tidak hadir dengan alasan ?
PERATURAN MOTOCROSS
202
IKATAN MOTOR INDONESIA
Jumlah utusan Daerah ? – Surat dari IMI Daerah untuk utusan Daerah Peraturan Perlombaan tambahan ? Pembayaran uang hadiah dan tempatnya ? Pas tanda masuk ? Rapat Juri ?, hasil rapat juri harus sudah siap pada saat rapat Juri berikutnya. Pembagian group akan dilakukan pada hari Sabtu sebelum rapat juri pertama antara jam 09.30 – jam 09.45 Peraturan yang harus diperhatikan ; Konsultasi antara pembalap dengan team manager / mekanik atau pembalap lain pada saat latihan resmi, pengambilan waktu resmi hanya dapat dilakukan didaerah perbaikan dan daerah signal, hukuman untuk ini adalah dianggap sebagai bantuan dari luar Prosedur untuk membersihkan waiting zone sebelum start setiap balapan (hanya 1 mekanik, 1 pemegang payungdan pembalap yang diperbolehkan waiting zone), waiting zone ditutup 15 menit sebelum waktu start. Satu hal dari saya, bila anda ada masalah mohon anda dapat memberitahukan kepada kami sebagai juri dimana kami dapat segera mencari jalan keluarnya agar pada saat rapat juri tidak perlu adanya argumentasi atau perdebatan. Apakah ada pertanyaan ? Rapat Juri pertama besok pagi jam 09.45, mohon agar semua yang berkepentingan dapat hadir. Terima kasih.
PERATURAN MOTOCROSS
203
IKATAN MOTOR INDONESIA
Rapat Jury 1 (pertama) Sabtu, jam : Atas nama Ikatan Motor Indonesia, saya ucapkan selamat datang kepada anda semua pada rapat Jury pertama. Saya akan perkenalkan Jury yang mempunyai hak suara : Anggota juri dari PP. IMI........................................................................ Anggota Jury dari IMI Daerah ................................................................ Dan saya sendiri, nama saya ................................................................. Selamat datang untuk utusan Daerah ............................................... dari ............................................... dari ............................................... dari
: .................................................... .................................................... ....................................................
Selamat datang khusus untuk ; ............................................................................................................ Pimpinan perlombaan : ......................................................................... Mohon diperkenalkan panitia lainnya kepada kami ; Sekretaris perlombaan : ....................................................... Koordinator Scrutineering : ....................................................... Koordinator Timekeeper : ....................................................... Koordinator Kesehatan : ....................................................... Koordinator Keamanan : ....................................................... Dan Sekretaris Jury adalah : ....................................................... Mohon kiranya Licence anda dapat diberikan kepada Sekretaris Jury untuk dicatat nomernya. Kemarin kami telah melakukan pemeriksaan lintasan dengan diikuti oleh 2 (dua) orang pembalap yaitu : No. Start......................... dan No Start......................... .. Lintasan dalam kondisi yang baik sesuai dengan peraturan IMI, ada beberapa bagian kecil yang harus diperbaiki dan telah dilaksanakan. Apakah semua telah menerima Peraturan Perlombaan Tambahan (Supplementary Regulation), apakah dapat disetujui ?, OK dapat disetujui.
PERATURAN MOTOCROSS
204
IKATAN MOTOR INDONESIA
Apakah ada pertanyaan mengenai jadwal acara ?. Pengambilan waktu resmi adalah : Kelas 65 cc : .................................................. Kelas 80 cc : .................................................. Kelas 125 cc : .................................................. Sekretaris Perlombaan Mohon laporan dari anda mengenai : Surat dari utusan daerah Pembalap yang terdaftar, pembalap yang tidak hadir dengan tertulis dan pembalap yang tidak hadir tanpa tertulis. Apakah semua KIS sesuai dengan pendaftarnya. Koordinator Scrutineering Mohon laporan dari anda mengenai : Pemeriksaan kendaraan, berapa pembalap dan berapa kendaraan yang datang untuk diperiksa. Helm Apakah nomer start sesuai Apakah KIS nya sesuai dan ditahan sampai dengan selesainya balapan Koordinator Timekeeper Mohon laporan dari anda mengenai : Persiapan untuk pengambilan waktu Jam untuk di Waiting Zone Tolong berikan waktu resmi yang akn dipergunakan Semua hasil harus disebar secepatnya dengan mencantumkan jam pada saat dikeluarkanya hasil sementara dan juga mencantumkan keterangan “ menunggu hasil pengesahan jury” Kecepatan rata-rata setiap balapan. Koordinator Kesehatan : Berapa jumlah dokter ........, Paramedis ......., Ambulance ...... yang ada dilintasan. Tolong tunjukkan kepada kami rencana untuk pertolongan pertama, dimana letak petugas Paramedis dan dimana letak dari tanda kesehatan. Berapa jauh jarak rumah sakit terdekat......................... Km, kira-kira berapa waktu tempuhnya......................... menit, apakah rumah sakitnya telah diberitahu ? Koordinator Keamanan :
PERATURAN MOTOCROSS
205
IKATAN MOTOR INDONESIA
Berupa jumlah personil yang bertugas Berapa jumlah yang berjaga didalam lintasan Berapa petugas yang berjaga diluar lintasan
Pimpinan Perlombaan Mohon laporan anda mengenai : Lintasan, Poddock. Waiting Zone, tempat cuci kendaraan dan tata cara start Apa yang anda lakukan bila terjadi kesalahan start atau pemberhentian balapan ? berapa bendera merah .......... dan berapa biru .......... dan dimana letaknya ? Apakah diperbolehkan mencuci kendaraan di poddock ? Apakah ada acara pembukaan ? Apakah pembagian piala dilakukan setiapakhir balapan ? Briefing dengan pembalap akan dilaksanakan jam 12.00 bertempat didepan pintu start, tolong agar MC memberitahukan melalui pengeras suara. Apkah ada pertanyaan ? Anggota Jury ? Utusan IMI Daerah ? Kalau tidak ada lagi, rapat ini saya tutup, rapat berikutnya jam 16.00 terima kasih.
PERATURAN MOTOCROSS
206
IKATAN MOTOR INDONESIA
BREFING PEMBALAP – SABTU, JAM 12.00 Atas nama Ikatan Motor Indonesia saya ucapkan selamat datang pada kejuaraan Nasional Motocross di ............................................................ Nama saya.................................................. , saya akan menjadi ketua jury kejuaraan ini. Anggota Jury dari PP,IMI adalah Anggota Jury dari IMI Daerah......................... adalah ............................ Kemarin kami telah melakukan pemeriksaan lintasan dengan diikuti oleh 2 (dua) orang pembalap yaitu No. Start ............. dan No Start ............. Lintasan dalam kondisi baik sesuai dengan peraturan IMI. Keterangan tentang pemeriksaan sirkuit hari Jumat Jadwal acara Pos petugas bendera Penyiraman lintasan Latihan Start Prosedur (tata cara) diwaiting zone Daerah signal, daerah perbaikan (repair zone) Lokasi pemeriksaan kebisingan suara Lokasi daerah tertutup (park ferme) Tempat cuci motor Pembayaran uang hadiah Sekarang kita akan melakukan demontrasi seluruh tata cara Start dan cara kerja pintu.
PERATURAN MOTOCROSS
207
IKATAN MOTOR INDONESIA
Rapat Jury 2 (kedua) Sabtu, jam ; Selamat datang kepada anda semua pada rapat jury kedua. Sealmat datang khusus kepada......................... ......................... Apakah semua sudah menerima hasil dari rapat jury pertama, apakah ada koreksi / pertanyaan ? Kalau tidak ada, hasil rapat disahkan Sekarang hasil dari pengambilan waktu resmi : Pengumuman / pemberitahuan hasil jam : Kelas 65 Kelas 80
: .......... : ..........
Kelas 125 Grade C Kelas 125 Grade A & B
: .......... : ..........
Waktu protes akan berakhir jam : Kelas 65 Kelas 80
: .......... : ..........
Kelas 125 Grade C Kelas 125 Grade A & B
: .......... : ..........
Pembalap cadangan pertama ; Kelas Kelas Kelas Kelas
65 80 125 Grade C 125 Grade A & B
No. No. No. No.
Start Start Start Start
: : : :
....... ....... ....... .......
atas atas atas atas
nama nama nama nama
.................. .................. .................. ..................
No. No. No. No.
Start Start Start Start
: : : :
....... ....... ....... .......
atas atas atas atas
nama nama nama nama
.................. .................. .................. ..................
Pembalap cadangan kedua : Kelas Kelas Kelas Kelas
65 80 cc 125 cc Grade C 125 cc Grade A & B
Kami telah melakukan briefing dengan pembalap didepan pintu start tanpa ada masalah yang serius. Pimpinan Perlombaan mohon laporan anda mengenai : Latihan resmi, pengambilan waktu resmi, kecelakaan dan lainnya yang perlu anda laporkan. Apa yang anda lakukan untuk perbaikan lintasan, bagaimana dengan penyiraman lintasan. KoordinatorTimekeeper mohon laporan anda :
PERATURAN MOTOCROSS
208
IKATAN MOTOR INDONESIA
Agar mencatat waktu finish peserta pertama yang melewati garis finish untuk setiap balapan.
Koordinator Scrutineering mohon laporan anda : Setelah rapat ini kita akan akan melakukan undian untuk kendaraan yang harus anda periksa. Koordinator Kesehatan Dr. ......................... . mohon laporan anda. Koordinator Keamanan mohon laporan anda. Apakah ada pertanyaan mengenai jadwal acara ? Balapan pertama ; Kelas 65 jam .......... Kelas 80 jam .......... Waiting zone ditutup ; Kelas 65 jam .......... Kelas 80 jam .......... Balapan kedua : Kelas 65 jam .......... Kelas 80 jam .......... Waiting zone ditutup ; Kelas 65 jam .......... Kelas 80 jam ..........
Kelas 125 Grade C jam .......... Kelas 125 Grade A & B jam .......... Kelas 125 Grade C jam .......... Kelas 125 Grade A & B jam .......... Kelas 125 Grade C jam .......... Kelas 125 Grade A & B jam .......... Kelas 125 Grade C jam .......... Kelas 125 Grade A & B jam ..........
Anggota Jury PP.IMI......................... akan bertugas mengontrol start balapan pertama dan balapan kedua. Apakah ada pertanyaan ? Anggota Jury ? Utusan IMI Daerah ? Kalau tidak ada lagi, rapat ini saya tutup, rapat berikutnya besok jam 15.30 , terima kasih.
PERATURAN MOTOCROSS
209
IKATAN MOTOR INDONESIA
Rapat Jury 3 (ketiga) Minggu, jam Selamat datang kepada anda semua pada rapat jury terakhir. Apakah semua sudah menerima hasil rapat jury kedua, apakah ada koreksi / pertanyaan ? Kalau tidak ada, hasil rapat disahkan. Sekarang adalah hasil dari balapan pertama dan kedua : Pengumuman / pemberitahuan hasil jam : Kelas 65
: pertama : .......... kedua : ..........
Kelas 80
: pertama : .......... kedua : ..........
Kelas 125 Grade C
: pertama : .......... kedua : ..........
Kelas 125 Grade A & B
: pertama : .......... kedua : ..........
Waktu protes akan berakhir jam : Kelas 65
: pertama : .......... kedua : ..........
Kelas 80
: pertama : .......... kedua : ..........
Kelas 125 Grade C
: pertama : .......... kedua : ..........
Kelas 125 Grade A & B
: pertama : .......... kedua : ..........
Terima kasih kepada......................... untuk start yang bagus. Pimpinan perlombaan mohon laporan anda mengenai : Balapan, kecelakaan dan lainnya yang perlu anda laporkan. Berapa jumlah penonton pada hari Sabtu......................... hari Minggu......................... Apakah ada siaran televisi ?
Koordinator Timekeeper : apakah semuanya beres ? Koordinator Scrutineering mohon laporan anda mengenai pemeriksaan kendaraan dan parkir tertutup (park ferme) Koordinator Kesehatan Dr......................... mohon laporan anda.
PERATURAN MOTOCROSS
210
IKATAN MOTOR INDONESIA
(Apakah anda mendengar pembalap yang kecelakaan dan dibawa kerumah sakit) Koordinator Keamanan mohon laporan anda. Dan sekarang saya ingin mendengar komentar anda, Utusan IMI Daerah, Anggota Jury. Dari saya sendiri, saya ucapkan selamat kepada klub penyelenggara dan Pengda IMI ......................... atas terselenggaranya kejuaraan Nasional ini dan juga tak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk mendukung suksesnya acara ini. Terima kasih juga kepada rekan saya anggota Jury dari PP. IMI ......................... dan......................... dari IMI Daerah.................. Juga terima kasih kepada Sekretaris Jury......................... Kepada anda sekalian saya ucapkan selamat berpisah dan selamat sampai tiba dirumah, akhir kata bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon kiranya dapat dimaafkan dan rapat ini saya tutup.
PERATURAN MOTOCROSS
211
IKATAN MOTOR INDONESIA
DOKUMEN TAMBAHAN LAPORAN KETUA JURY
YANG
HARUS
DILAMPIRKAN
DALAM
LAPORAN PEMERIKSAAN LINTASAN PERATURAN PERLOMBAAN TAMBAHAN PERUBAHAN PERATURAN PERLOMBAAN TAMBAHAN FOTO COPY POLIS ASSURANSI SURAT KETERANGAN UTUSAN PENGDA LAPORAN PEMERIKSA TEHNIK ( SCRUTINEERING) LAPORAN PEMERIKSA TEHNIK (SCRUTINEERING) SETIAP BALAPAN DAFTAR NAMA PESERTA HASIL RAPAT JURY SURAT PROTES ( JIKA ADA ) SURAT KEPUTUSAN HASIL PROTES ( JIKA ADA ) HASIL SELURUH LATIHAN RESMI HASIL PENGAMBILAN WAKTU ( QTT ) HASIL LOMBA SETIAP PERLOMBAAN LAP REKORD HASIL KESELURUHAN PERLOMBAAN KEJUARAAN TERSEBUT TOTAL POINT KEJUARAAN LAPORAN LAIN – LAIN
PERATURAN MOTOCROSS
212
IKATAN MOTOR INDONESIA
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROS CHECKLIST KETUA JURY Kejuaraan
: Motocross 80 cc & 125 cc.................................................
Lokasi
: ......................................................................................
Tanggal
: ......................................................................................
NPKN NO
: ......................................................................................
IMN NO
: ......................................................................................
Tanggal inspeksi terakhir : ....................... oleh
: ...........................
Ketua Jury
: ..........................
Anggota Jury (Komisi Motocross PP.IMI)
: ..........................
Anggota Jury ( IMI Daerah )
: ..........................
Pimpinan Perlombaan
: ..........................
Utusan IMI Daerah
: ..........................
Koordinator Time Keeper
: ..........................
Koordinator Scrutineering / Pemeriksa Tehnis
: ...........................
Koordinator Kesehatan
: ..........................
PP.IMI / IMI Daerah / Club / Promotor / Utusan
: ...........................
File PP. IMI Ada – Tidak Copy Assuransi : Ada – Tidak
PERATURAN MOTOCROSS
213
IKATAN MOTOR INDONESIA
DAFTAR NAMA-NAMA PEMBALAP MOTOCROSS MX 2 IKATAN MOTOR INDONESIA TAHUN 2013 NO. URUT 1.
NAMA ADE AHMAD SODIKIN
JABAR
2.
ADI APRIAN NUGRAHA
JAWA BARAT
3.
ADITYA DWI P
JATIM
4.
ADRIAN DIO
RIAU
5. 6.
AEP DADANG SUPRIATNA AFRI SETYO PRABOWO
JAWA BARAT JAWA TENGAH
7.
AGAN TONK ENK
JAWA BARAT
8.
AGAN VIAR
JATIM
9.
AGHA RIANSYAH
JATIM
10. 11.
AGI AGASSI AGUS
JABAR JAWA TENGAH
12.
ALDI LAZARONI
YOGYAKARTA
13. 14.
ALEXANDER WIGUNA ANDRE SONDAKH
LOMBOK SULUT
15.
ANDRE SUGIARTO
JAWA TIMUR
16.
ANDRI FIRMAN
BANTEN
17. 18. 19.
ANDY SURYANTO ARIS SETYO ASEP LUKMAN EFENDI
YOGYAKARTA JATIM JAWA TENGAH
20.
BAMBANG SUCAHYONO
JATENG
21.
BASTIAN DEJONG
BALI
22.
BINTANG ROMADHON
JAWA TENGAH
23.
CHUYANG BOY
SUMBAR
24. 25.
DEDEN SANJAYA DEDI SAPUTRA
JAWA BARAT KEPRI
26. 27.
DENNY ORLANDO DWI RICKY FELIANTO
JAWA TENGAH KEPRI
28. 29.
ENDRICK PM FANNY NATALIA
SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT
PERATURAN MOTOCROSS
214
PENGPROV
IKATAN MOTOR INDONESIA
30. 31. 32.
FARHAN HENDRO FEBI ARIBOWO FEDDY KURNIAWAN
DKI JAWA TENGAH SUMATERA UTARA
33.
GERRY SENNA
BALI
34.
GUSNANDA ARIWIBOWO
KEPRI
35. 36. 37. 38.
HANNU MALHERBE HENDRA KUMALA HENDRY YUSUF SADIMAN IFOS RYANDA
JAWA TENGAH JAWA BARAT KAIMANTAN TIMUR RIAU
39.
INDRA DAIGON
KEPRI
40.
IRVAN ALI NUGROHO
JAWA TENGAH
41.
IRVAN HERMAWAN
JABAR
42. 43.
IRWAN ARDIANSYAH IVAN HARRY
YOGYAKARTA JATENG
44.
IVAN PEDRO
JATIM
45. 46.
IWAN HERMAWAN JAKA BAYES
JAWA BARAT SUMBAR
47.
JAKA BUDI SAPUTRA
SUMBAR
48.
JEFRY P
JATIM
49.
JUAN BASTIAN
JAWA TIMUR
50. 51. 52.
KADEK RUBIN LEO MARHAEN NIZAM HAIKAL
BALI JABAR SUMUT
53.
NOPI INDRIAN
BABEL
54.
NUGROHO INDRA BAYU
JAWA TENGAH
55.
PUTU ANA
BALI
56.
PUTU EKA MAHARDIKA
BALI
57.
RENDY RENALDI
JAWA BARAT
58.
RENGGO HERMOYO
JAWA TENGAH
59.
RIFKI BUDIMAN
JAWA BARAT
60.
ROBBY.S
SUMATERA UTARA
61.
SILVANUS
RIAU
62.
SISWO
SUMATERA UTARA
63.
TEDY PRASADA
JATIM
PERATURAN MOTOCROSS
215
IKATAN MOTOR INDONESIA
64.
TIRTA PERDANA
JAWA TENGAH
65.
TRI SEPTA PUTRA
SUMBAR
66.
TRIONO JMEKS
SUMBAR
67. 68.
TRIPRIYO NUGROHO WOTO DOYOK
JAWA TIMUR JAWA TIMUR
69.
YANTO.T
RIAU
70.
YUDA.PRASETYO
JAWA TENGAH
71.
YUSUF IRAWAN
JATIM
72.
ZULFIKAR
D.I.ACEH
KETERANGAN :
1. Maksimal 2 ( dua ) tahun berada di rangking 3 besar kelas MX2 Junior. 2. Pernah masuk dalam kategori Grade “A” dan “ B” tahun 2011 dan sebelumnya yang dikeluarkan oleh PP IMI
3. Atas usulan dan masukan dari Komisi Motocross PP.IMI dan Pengda IMI
PERATURAN MOTOCROSS
216
IKATAN MOTOR INDONESIA
DATA TANGGAL LAHIR PEMBALAP TAHUN 2013 PERALIHAN KELAS UNTUK TAHUN 2014
PERATURAN MOTOCROSS
217
IKATAN MOTOR INDONESIA
KELAS 50CC ( maksimum 8 tahun / 2006) TANGGAL LAHIR NO
NS
1
2
2
NAMA
PROV
TGL
BLN
THN
UMUR
KETERANGAN
EGA DZAKI AF
JATENG
25
7
2005
9
2014-NAIK KELAS
4
M. ALIF ADAMSYAH
JABAR
12
2
2005
9
2014-NAIK KELAS
3
5
NANDA SAVERO
JATIM
25
8
2005
9
2014-NAIK KELAS
4
7
TB BENNETH ADHIATA
BANTEN
23
6
2005
9
2014-NAIK KELAS
5
11
DHEYO WAHYU
JATENG
1
6
2005
9
2014-NAIK KELAS
6
39
WILDAN C JIBRIL
JATIM
6
2
2005
9
2014-NAIK KELAS
7
55
PANCA
JATIM
4
12
2005
9
2014-NAIK KELAS
8
75
SHEVA A ARDIANSYAH
DIY
6
7
2005
9
2014-NAIK KELAS
9
122
DARISH NAIL BUDIMAN
JABAR
15
7
2005
9
2014-NAIK KELAS
10
222
M. WILDAN AKSAN
JATIM
6
2
2005
9
2014-NAIK KELAS
11
225
HARLAN BAGAS
22
5
2006
8
12
18
ROBERT BAIHAQI
JATENG JATIM
20
12
2006
8
13
67
NANDIRA BINTANG P
JATIM
28
2
2006
8
14
261
SATRIA D RIGI
JATIM
28
2
2006
8
15
22
AKBAR AURELIANSYAH
DIY
22
3
2007
7
16
88
HAFIZH LULUS ST
JATIM
8
8
2007
7
PERATURAN MOTOCROSS
218
IKATAN MOTOR INDONESIA
KELAS 65 CC NOVICE ( usia 8 sdg 10 tahun, maksimum 2004 ) NO
NS
NAMA
1
69
MADE GEDE SAKA
2
104
3
PROV
TANGGAL LAHIR
KETERANGAN
BLN 3
THN 2003
UMUR
BALI
TGL 8
11
2014-NAIK KELAS
RICHAT WIDIYANTO
DKI
22
7
2003
11
2014-NAIK KELAS
70
JOSHUA (JOJO)
BALI
23
5
2003
11
2014-NAIK KELAS
4
77
FARREL RACHMAN
KALTIM
17
3
2003
11
2014-NAIK KELAS
5
183
ZALSA DEWI
BALI
1
8
2003
11
2014-NAIK KELAS
6
216
ANANDA RIGI A
JATIM
9
4
2003
11
2014-NAIK KELAS
7
169
RAY RACER
JABAR
24
6
2003
11
2014-NAIK KELAS
8
12
FEYRAL M AREL
JABAR
15
4
2004
10
9
17
NUZUL RAMZIDAN
RIAU
31
10
2004
10
10
21
M ADENANTA
JATIM
21
4
2004
10
11
99
MALIKI SOMMA
BALI
13
8
2004
10
12
128
FAHRI HUSAINI KARNO
JABAR
30
5
2004
10
13
19
ALDITRA SATRIA W
JATENG
19
5
2005
9
25
7
2005
9
14
EGA DZAKI AGUNG
PERATURAN MOTOCROSS
219
IKATAN MOTOR INDONESIA
KELAS 65 CC ( usia 10 s/d 12 tahun, maksimum tahun2002) TANGGAL LAHIR NO
NS
1
33
2 3
NAMA
PROV
TGL
BLN
THN
UMUR
KETERANGAN
BILLY WIDIANTO
DKI
5
10
2001
13
2014-NAIK KELAS
55
KEVIN HARAHAP
JABAR
16
6
2001
13
2014-NAIK KELAS
RIZKI DIMAS SATRIA
BANTEN
2
10
2001
13
2014-NAIK KELAS
4
56 354
JATIM
7
9
2001
13
2014-NAIK KELAS
5
399
HILDAN BAGAS
BANTEN
19
3
2001
13
2014-NAIK KELAS
6
772
SUCI MULYANI
JATIM
29
5
2001
13
2014-NAIK KELAS
7
5
VITOTIAN SUMARDI
BALI
15
5
2002
12
8
23
RAFI ADE
JATIM
15
5
2002
12
9
29
DAFFA SAPUTRA
JATENG
29
10
2002
12
10
67
ALI MUHAMMAD AMAK
JATIM
17
3
2002
12
11
72
M RIDWAN
JABAR
16
9
2002
12
12
90
TB RAY ANDHIKA
BANTEN
26
10
2002
12
13
91
ADITA HERIANOOR(ADIDOT)
KALSEL
7
4
2002
12
DIMAS PUTRA ALI SANJAYA
PERATURAN MOTOCROSS
220
IKATAN MOTOR INDONESIA
14
128
ODE PERMANA
BALI
28
1
2002
12
15
161
AHMAD FEBRIANTO
JATIM
25
2
2002
12
16
24
ADITYA PRAKOSO
JATENG
9
5
2002
12
Data Lama
17
194
FRANKLYN BONGKRIWAN
JATIM
13
2
2002
12
Data Lama
18
199
M. REZA DARMA PUTRA
SUMUT
25
12
2002
12
Data Lama
19
100
M EXEL BL
JATIM
3
3
2003
11
20
16
MARIO S HARTOTO
JATIM
16
3
2004
10
PERATURAN MOTOCROSS
221
IKATAN MOTOR INDONESIA
KELAS 85 CC ( usia 11 s/d 14 tahun, maksimum tahun 2000 ) TANGGAL LAHIR NO
NAMA
NS
1
7
FIRHAN ANDHIKA
JATIM
4
7
1999
15
KETERANGAN 2014-NAIK KELAS
2
12
LANTIAN JUAN
JATIM
23
10
1999
15
2014-NAIK KELAS
3
16
IRFAN ARDIANSYAH
JATENG
29
12
1999
15
2014-NAIK KELAS
4
28
JOSHUA PATTIPI
P BARAT
28
1
1999
15
2014-NAIK KELAS
5
30
AZIM ZULFIKAR
JATENG
30
4
1999
15
2014-NAIK KELAS
6
38
AHMAD RAFFI
BANTEN
5
6
1999
15
2014-NAIK KELAS
7
89
ATILA YASA
JABAR
26
5
1999
15
2014-NAIK KELAS
8
99
RIO RIFALDI
SULTRA
14
8
1999
15
2014-NAIK KELAS
9
148
RAHMAT ZULFIKAR
JABAR
11
4
1999
15
2014-NAIK KELAS
10
199
M. ILHAM PRATAMA
JABAR
12
7
1999
15
2014-NAIK KELAS
11
333
HENDRA BAYU SAPUTRA
JATIM
6
5
1999
15
2014-NAIK KELAS
12
128
TEGUH SISWANDANA FERNANDO ZULFIANSYAH
9 3
1999 1999
2014-NAIK KELAS
116
23 22
15
13
JATIM JATIM
15
2014-NAIK KELAS
14
9
M ALFIAN NOOR
KALSEL
25
12
2000
14
PERATURAN MOTOCROSS
PROV
TGL
222
BLN
THN
UMUR
IKATAN MOTOR INDONESIA
15
19
YAASIIN SOMMA
BALI
19
12
2000
14
16
20
RENDI A RAHMAN
JABAR
28
6
2000
14
17
22
RIEFSA FIRDAUS HAKIM
JABAR
2
5
2000
14
18
24
HILMAN MAKSUM
JATENG
24
4
2000
14
19
26
DIVA ISMAYANA
BALI
16
10
2000
14
20
RAFFI G TANGKA M YOFI ALFARICHI
JATIM JATIM
21 25
6 6
2000 2000
14
21
47 161
22
25
DELVINTOR ALFARIZI
JABAR
19
9
2001
13
23
72
AGUNG ANDRIYAN
JABAR
99
GERALDO AGMAR HAMID
4 4
2001 2001
13
24
2 2
PERATURAN MOTOCROSS
DKI
223
14
13
Seri IV Lampung
IKATAN MOTOR INDONESIA
KELAS MX2 JUNIOR (USIA 13 S/D 17 TAHUN, Maksimum Th. 1997) TANGGAL LAHIR NO
NAMA ANDI SAPUTRA
PROV JATENG
TGL 21
BLN 7
THN 1996
UMUR
1
NS 18
18
KETERANGAN 2014-NAIK KELAS
2
27
RAHADIAN BUDI N
JABAR
2
3
1996
18
2014-NAIK KELAS
3
62
IGAM AUZAN
JATIM
29
10
1996
18
2014-NAIK KELAS
4
5
SAVONA OKKY
JATIM
24
7
1997
17
5
11
YOGA PERMANA
DKI
11
9
1997
17
6
MARSHA PERDANA
BANTEN SUMBAR
30 13
3 5
1997 1997
17
7
19 77
8
137
WIRA MAHESA PUTRA
DKI
13
12
1997
17
9
16 28
ANDIKA BAGASKARA
BALI SUMBAR
16 28
12 2
1998 1998
16
10 11
75
JOSE ROMPAS
JABAR
90
HARISANDI NOOR
KALSEL
5 12
1999 1999
15
12
20 29
13
8
ROBBY AHMAD JUANG
KALTIM
17
8
2000
14
TRI SANDY YUDHA
FIRJI NASUTION
PERATURAN MOTOCROSS
224
17
16 15
Seri IV Lampung
IKATAN MOTOR INDONESIA
POINT STANDING KEJURNAS MOTOCROSS 2013
KELAS : 65 cc
SERI 1
SERI 2
SERI 3
SERI 4
SERI 5 Points
Pos.
N.S
NAME
ENTRANT
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
1
56
RIZKY DIMAS SATRIA
BANTEN
15
18
18
25
25
16
16
25
20
20
198
2
100
M EXECEL BL
JATIM
25
13
20
20
13
12
22
18
22
22
187
3
16
MARIO SA HARTOTO
JATIM
11
16
22
16
20
22
20
15
15
13
170
4
91
ADIDOT
KALIMANTAN
16
20
13
22
15
25
0
20
18
18
167
M REEZA DARMA PUTRA
SUMUT
14
15
15
15
0
15
18
16
16
14
138
14
16
130
5
199
6
23
RAFFI ADE
JATIM
22
22
11
13
18
14
-
-
7
29
DAFFA SAPUTRA
JATIM
20
25
25
18
22
18
-
-
8
24
ADTYA PRAKOSO
-
-
-
-
-
-
25
22
9
5
KEVIN RAIHAN
JABAR
18
0
16
14
16
20
-
-
194
FRANKLYN BONGKRIWAN
JATIM
12
11
0
10
0
0
14
14
10
PERATURAN MOTOCROSS
225
128 25
25
97 84
13
9
IKATAN MOTOR INDONESIA
83
11
33
BILLY WIDIYANTO
DKI
6
12
8
0
14
13
15
13
12
72
M. RIDWAN
DKI
0
0
6
8
8
7
13
11
10
7
70
13
90
TUBAGUS RAY ANDHIEKA
BANTEN
0
0
14
12
0
0
12
12
7
11
68
14
241
RYAN ANDIKA
JABAR
0
0
7
7
10
8
11
0
11
5
59
15
17
ALI M. HASAN
JATIM
0
0
9
4
9
10
-
-
12
10
54
16
15
VITOTIAN SUMARDI
BALI
0
0
12
11
12
11
-
-
17
161
AHMAD FEBRIYANTO
JATIM
9
9
5
6
0
0
-
-
9
6
44
18
772
SUCI MULYANI
JATIM
7
7
4
5
0
6
-
-
8
4
41
19
128
ODE PERMANA
BALI
0
0
10
9
11
9
-
-
39
20
67
ALI MUHATAMAD
13
14
0
0
0
0
-
-
27
21
354
DIMAS ARI PUTRA
10
10
0
0
0
0
-
-
20
22
97
M RIZAL
8
8
0
0
0
0
-
-
16
23
69
I GEDE SAKA
0
15
15
24
17a
NURUL ZAMZIDAN
0
12
12
25
77
FAREL L
0
8
8
BALI
PERATURAN MOTOCROSS
226
81
46
IKATAN MOTOR INDONESIA
KELAS : 85 cc
SERI 1
SERI 2
SERI 3
SERI 4
SERI 5 Points
ENTRANT
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
YOSUA PATTIPI
PAPUA
25
22
25
0
25
10
25
25
25
22
204
25
M DELVINTOR ALFARIZI
JABAR
13
18
18
25
9
20
20
14
15
25
177
3
30
AZIM ZULFIKAR
JATENG
18
25
20
22
18
22
16
16
10
10
177
4
16
IRFAN ARDIANSYAH
JATENG
16
20
15
15
20
16
22
13
16
15
168
5
7
FIRHAN ANDIKA
JATIM
20
16
11
18
14
18
14
15
18
16
160
6
24
HILMAN MAKSUM
JATENG
15
15
22
0
22
13
15
22
13
20
157
7
116
FERNANDO
JATIM
22
0
13
0
16
25
13
18
20
12
139
8
20
RENDY A RACHMAN
JABAR
12
0
14
14
10
14
18
20
9
0
111
9
19
YAASIN SOMMA
BALI
14
0
16
20
15
6
-
-
22
18
111
10
38
ACHMAD RAFFI
BANTEN
7
8
9
5
12
0
11
12
12
11
87
11
72
AGUNG ANDRIAN
JABAR
9
10
7
8
8
11
8
11
6
7
85
12
12
LANTIAN JUAN
JATIM
8
11
12
16
0
0
-
-
7
14
68
13
14
DICKY RAMADHAN
JABAR
0
0
8
12
13
15
0
0
11
8
67
Pos.
N.S
1
28
2
NAME
PERATURAN MOTOCROSS
227
IKATAN MOTOR INDONESIA
14
26
DIVA ISMAYANA
BALI
0
9
10
10
11
12
-
-
52
15
89
ATILLA YASA
JABAR
5
0
0
9
7
9
10
10
50
16
9
M ALFIAN NOOR
KALSEL
10
12
0
0
0
0
12
5
39
17
588
SAHALA OBRIN
-
-
-
-
-
-
9
8
18
120
GALANG TOR TOR
19
77
20
JATENG
5
6
28
14
13
27
ILHAM ABADI
JATIM
11
14
0
0
0
0
-
-
25
128
TEGUH SISWANDANA
JATIM
6
13
0
0
0
0
-
-
19
21
199
MUHAMAD LHAM PRATAMA
JABAR
0
0
6
13
0
0
-
-
19
22
88
DIMAS ARIEF
-
-
-
-
-
-
7
7
23
33
RIZKY DIANARI WIJAYA
KALTIM
0
0
1
3
6
8
-
-
24
200
FERNANDO TULANDI
SULUT
HENDRA BAYU SAPUTRA GERALDO AGMAR HAMID
25
333
26
99
27
166
ZULMI
28
256
ATA FAJAR
29
132
BINTANG
JATIM
2
3
19 18
8
9
17
0
0
5
11
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
-
-
-
-
-
-
5
9
14
JABAR
0
0
0
0
5
7
-
-
12
JATENG
0
0
3
7
0
0
-
-
10
PERATURAN MOTOCROSS
228
16 1
2
IKATAN MOTOR INDONESIA
15
30
22
RIEFSA FIRDAUS HAKIM
31
99
32
JABAR
0
0
4
6
0
0
-
-
10
RIO RIFALDI
SULTRA
0
7
0
0
0
0
-
-
7
27
ARI WIBOWO BUKORI
JATIM
33
18
ABDUL HAMID HASAN
JATIM
34
54
M RASYA YULIANDO
35
47
RAFFI G TANGKA
JATIM
36
2
HENDRIK FIKRI
JATIM
37
148
RAHMAT ZULFIKAR
JABAR
0
0
0
2
0
0
-
-
2
38
161
YOPPY ALFARIZI
JATIM
0
0
0
0
0
0
-
-
0
39
29
DAFA SAPUTRO
JATIM
40
274
ANDI IRSALDI WGTS
3 0
0
2
4
0
0
-
-
DIY
JATENG
PERATURAN MOTOCROSS
0
0
0
0
0
-
0
229
0
0
0
-
5 4
0 0
5
4
0
7 6
0 4
4
0
0
-
IKATAN MOTOR INDONESIA
4
0 0
KELAS : MX2 JUNIOR
SERI 1
SERI 2
SERI 3
SERI 4
SERI 5 Points
ENTRANT
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
JATENG
18
22
25
25
22
22
25
22
25
22
228
SAVONA OKY
JATIM
25
25
22
0
25
25
22
25
22
25
216
62
IGAM FAUZAN
JATIM
16
18
16
20
20
20
20
18
20
20
188
4
11
YOGA PERMANA
DKI
12
20
20
13
16
16
18
20
18
18
171
5
137
WIRA MAHESA PUTRA
DKI
14
11
11
15
14
15
15
15
15
0
125
6
16
ANDIKA BAGASKARA
BALI
15
14
14
22
15
12
-
-
92
7
27
RAHADIAN BUDI NUGROHO
JABAR
0
0
15
16
18
18
-
-
67
8
19
MARSHA PERDANA
BANTEN
0
0
13
18
0
0
16
16
63
9
75
JOSE ROMPAS
JABAR
20
12
18
0
9
0
-
-
59
10
8
ROBBY A.
KALTIM
0
0
12
14
13
14
-
-
53
11
63
ANDIKA YUDHA PAKSI
SULTENG
0
0
9
11
10
11
-
-
41
12
56
RESTU ALDIANA
JABAR
0
0
10
12
11
0
-
-
33
13
6
FAISAN NURZAEIN
JABAR
13
15
0
0
0
0
-
-
28
14
97
ELBI F
JABAR
0
0
0
0
12
13
-
-
25
Pos.
N.S
NAME
1
18
ANDI S TEBOX
2
5
3
PERATURAN MOTOCROSS
230
IKATAN MOTOR INDONESIA
15
90
16
100
HARI SANDI NOOR
KALSEL
NUDINK
SULTRA
16 11
KELAS : MX2 NASIONAL
0
0
SERI 1
0
SERI 2
0
0
-
SERI 3
0
-
16 11
SERI 4
SERI 5 Points
ENTRANT
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
DIY
25
22
16
16
14
16
20
20
22
20
191
JATENG
22
25
15
25
25
6
16
15
20
18
187
ALEXANDER WIGUNA
JABAR
20
20
22
22
22
14
0
16
25
22
183
AGI AGASSI
JABAR
16
8
25
10
20
22
25
10
15
25
176
162
FARHAN HENDRO
JABAR
18
18
18
11
13
20
15
22
18
0
153
6
101
ANDRE SONDAKH
SULUT
14
16
10
12
18
15
22
25
0
0
132
7
27
ADI APRIAN NUGRAHA
JABAR
12
11
14
0
15
13
18
18
9
15
125
8
161
NAD
11
14
13
6
10
18
14
13
12
14
125
9
22
JATENG
0
0
5
14
16
25
0
11
14
13
98
Pos.
N.S
NAME
1
88
ALDI LAZARONI
2
33
IVAN HARRY NUGROHO
3
191
4
17
5
ZULFIKAR M ARJUN WICAKSONO
PERATURAN MOTOCROSS
231
IKATAN MOTOR INDONESIA
10
12
BIMA EDWARDO
KALTIM
6
13
7
7
9
10
12
8
11
12
95
11
23
IRVAN HERMAWAN
JABAR
5
10
11
18
6
8
9
0
16
11
94
12
2
DENNY ORLANDO
JATENG
15
0
9
15
7
7
13
12
10
0
88
ASEP LUKMAN EFFENDI
JATENG
9
0
8
9
12
9
-
-
13
16
76
IWAN HERMAWAN
JABAR
7
12
4
8
5
5
10
9
0
0
60
13
32
14
126
15
8
ADRIAN DIO P
RIAU
13
15
6
1
11
12
-
-
58
16
92
LEO MARHAEN
JABAR
8
0
12
13
8
11
-
-
52
17
35
AEP DADANG S
JABAR
0
0
20
20
0
0
5
0
45
18
124
RYNALDI GORO
JABAR
0
0
1
5
4
0
11
7
19
93
JAKA B SAPUTRA
SUMBAR
10
9
0
2
0
0
-
-
21
20
25
BINTANG ROMADHON
JATENG
4
7
2
4
0
0
-
-
17
21
21
GERRY SENNA
0
14
14
22
69
ADE AHMAD
-
-
6
BALI JABAR
PERATURAN MOTOCROSS
0
0
3
232
3
0
0
0
10
IKATAN MOTOR INDONESIA
38
STANDING POINT KELAS TAMBAHAN NON KEJURNAS MOTOCROSS TAHUN 2013 KELAS : 50 cc
SERI 1
SERI 2
SERI 3
SERI 4
SERI 5 Points
ENTRANT
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
DHEYO WAHYU
JATIM
25
16
22
18
22
22
20
20
13
25
203
222
M WILDAN ACHSAN
JATIM
22
25
25
15
25
25
25
0
20
0
182
3
4
M ALIF ADAMSYAH
JABAR
10
20
15
25
20
20
18
22
16
0
166
4
225
JATENG
20
10
13
13
16
13
16
15
25
14
155
5
22
JATENG
12
18
8
14
15
12
15
18
18
16
146
6
75
15
15
9
0
14
14
22
16
14
18
137
7
7
TUBAGUS BENNET
BANTEN
16
0
16
22
0
0
14
25
11
15
119
8
39
WILDAN C. JIBRIEL
JATIM
0
0
20
20
18
18
-
-
22
20
118
9
261
SATRIA DURING RIGI M
JATIM
6
9
10
9
11
11
13
14
12
13
108
10
5
NANDA SAVERO
JATIM
18
22
18
16
0
0
-
-
9
22
105
11
122
DARIS NAILBUDIMAN
JABAR
14
13
12
11
12
16
-
-
12
55
PANCA
JATIM
11
14
11
12
0
0
-
-
Pos.
N.S
NAME
1
11
2
HARLAND BAGAS AKBAR AURELIANSYAH LUBIS SHEVA ANELA ARDIANSYAH
PERATURAN MOTOCROSS
233
78 15
12
IKATAN MOTOR INDONESIA
75
13
88
M HAFIS
JATIM
9
11
14
10
13
15
-
-
14
115
ARSENIO
JABAR
-
-
-
-
-
-
12
13
13
12
0
0
0
0
-
-
25
8
7
0
0
0
0
-
-
15
-
-
15
67
NANDIRA BINTANG PRATAMA
16
56
ALDI SATYA MAHENDRA
JATENG
17
207
IRFAN
JATENG
18
18
ROBERT BAIHAQI
JATIM
0
KELAS 65 NOVICE N.S 216
NAME ANANDA RIGI ADITYA
6
0
SERI 1
0
SERI 2
0
72 10
8
11
0
0
46
8 6
SERI 3
SERI 4
SERI 5 Points
ENTRANT
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
JATIM
20
25
25
15
25
25
25
25
20
18
223
17
NUZUL RAMZIDAN
PEKANBARU
13
12
20
22
22
15
22
22
25
25
198
69
MADE GEDE SAKA
BALI
22
22
22
25
20
20
-
-
22
22
175
77
FARREL RACHMAN
KALIMANTAN
15
18
0
14
16
13
15
20
16
16
143
FAKHRY HUSAINI KARNO
JABAR
14
15
15
16
14
14
18
18
18
0
142
12
FEYRAL MOCH AREL
JABAR
0
13
18
20
15
16
20
0
11
15
128
99
MALIKI SOMA
BALI
16
16
16
18
18
18
-
-
128
PERATURAN MOTOCROSS
234
IKATAN MOTOR INDONESIA
102
21
M ADENANTA
JATIM
0
0
14
13
13
22
-
-
15
20
97
169
RAY"RACER" FAIZUL ANWAR
JABAR
0
0
12
11
0
0
13
15
10
10
71
183
ZALSA DEWI
BALI
9
10
11
10
12
12
-
-
JABAR
-
-
-
-
-
-
16
16
9
14
55
JATENG
0
0
13
12
0
0
-
-
12
12
49
BALI
25
20
0
0
0
0
-
-
8
PANJI
64
19
ALDITRA SATRIA PRADANA
70
JOSHUA (JOJO)
24
RACHA PRABU FERDIANSYAH
JABAR
-
-
-
-
-
-
12
14
8
8
42
66
NAUVAL
JABAR
-
-
-
-
-
-
11
13
7
9
40
57
DIMAS ALI
JATIM
10
0
0
0
0
0
-
-
13
12
35
14
13
27
1 144 54 104 69
MONICA IQBAL DERA M SIGIT
JATIM
11
14
0
0
0
0
-
-
25
JATENG
12
11
0
0
0
0
-
-
23
DKI
0
0
0
0
0
0
14
0
14
RICHAT WIDIYANTO FAIZUL ANWAR
45
JABAR
PERATURAN MOTOCROSS
6
235
0
IKATAN MOTOR INDONESIA
6
KELAS : MX2 NOVICE
SERI 1
SERI 2
SERI 3
SERI 4
SERI 5 Points
ENTRANT
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
RACE 1
RACE 2
SULAWESI
0
0
25
25
25
25
25
25
25
20
195
JATIM
25
22
13
16
18
16
18
22
13
8
171
KALIMANTAN
20
15
15
9
11
15
22
20
15
10
152
H SADDAM HUSSEIN
JABAR
16
13
18
18
20
20
-
-
16
12
133
77
TRY SANDYA YUDHA
SUMBAR
0
0
11
14
16
6
16
18
10
16
107
6
48
DICKA VINGKY
NTB
6
18
6
0
5
8
20
15
11
15
104
7
75
EDHIT WAHID
JATIM
11
12
16
12
13
9
13
13
8
69
RICKY ADE ARDIANTO
15
16
7
10
10
10
-
-
9
16
MIKO JANUARI
JABAR
0
0
20
20
22
22
-
-
10
51
FERDIKA FERRY
BALI
18
25
0
0
0
0
-
-
22
18
83
11
28
FIJRI P. NASUTION
SUMBAR
0
0
8
8
9
12
12
14
5
14
82
12
118
ADI SETYAWAN
JATIM
12
0
1
15
7
11
-
-
18
9
73
13
154
FAJAR MUBAROK
SUMUT
0
0
0
0
12
13
14
8
14
7
68
14
41
KALTENG
22
14
14
13
0
0
-
-
Pos.
N.S
1
21
2
985
3
99
4
212
5
NAME VITO BOYOH A IZZAL LABIBA NUVO INDRAWAN
SATYA WIZIA
PERATURAN MOTOCROSS
236
99 9
13
90 84
IKATAN MOTOR INDONESIA
63
15
70
16
165
17
86
18
175
19
15
EKA INDRA
KALIMANTAN
0
0
3
2
15
14
6
11
BALI
0
0
10
3
14
18
-
-
45
AKBAR TAUFAN
JATENG
0
0
22
22
0
0
-
-
44
AZWAR PAJARAI
SULSEL
0
0
2
1
6
4
11
5
AFIFTIAN AHMAD
RIKI
20
124
RIO GILANG SAPUTRO
21
145
A.N.R BAHARI
22
23
23
112
ERICK SUNGGORO
24
181
SURYA PRAMARTHA
25
210
RHEZA CANDRA ADITYA
26
67
ANDRE NADEAN
27
33
EKO HANJAYA
28
194
29
83
PANDU BHASKARA
30
94
DICKY HANJAYA
31
72
FAJAR MALIK
JATIM
0
58
3
11
43
20
22
42
14
20
0
0
0
0
-
-
34
7
11
9
6
0
0
-
-
33
CESAR
CAHYO UTOMO
7
8
25
33
-
-
-
-
-
-
15
16
31
BALI
0
0
0
11
8
7
-
-
26
DKI
0
0
0
4
4
5
5
7
25
JATIM
0
0
0
0
0
0
7
10
LAMPUNG
-
-
-
-
-
-
10
13
23
JATIM
10
10
0
0
0
0
-
-
20
9
9
0
0
0
0
-
-
18
LAMPUNG
-
-
-
-
-
-
8
9
17
DKI
0
0
0
0
1
1
9
0
PERATURAN MOTOCROSS
237
2
6
6
0
IKATAN MOTOR INDONESIA
25
17
32
90
ARISANDI NOOR
33
78
DICKY WAHYU
34
701
M YORI AGUNG
35
147
NIZAM HAEKAL F.
KALSEL
13
0
0
0
0
0
-
-
4
6
0
3
13
4
0
13
DIY
2
7
0
0
0
0
-
-
13
JABAR
0
0
5
7
0
0
-
-
12
BATAVIA H. HARTONO
BANTEN
0
0
12
0
0
0
-
-
12
M ALVIN NOOR
KALSEL
36
43
37
9
38
42
MUHAMAD RAKA
KALIMANTAN
4
6
0
0
0
0
-
-
10
39
26
IDA BAGUS KADE SUPARTA
BALI
1
8
0
0
0
0
-
-
9
40
192
M. BILLY
0
0
4
5
0
0
-
-
9
41
114
FAKRIS M
8
0
0
0
0
0
-
-
8
42
5
43
25
44
144
45
15
46
177
ERIC CAHYO PRATAMA
JATIM
47
111
ZAQI KHOIRULRIJAL
JABAR
48
141
KIKI ANGITITO
12
DIMAS NANDA MEDIKA
1 JATIM
0
5
12
6
0
0
0
0
2
3
-
-
5
FRANCISCUS ASISI
5
0
0
0
0
0
-
-
5
ADITYA PRABHOWO
0
5
0
0
0
0
-
-
5
PERATURAN MOTOCROSS
0
4
4
0
0
0
0
3
0
-
-
3
3
0
0
0
0
0
-
-
3
238
IKATAN MOTOR INDONESIA
49
19
EGA PRATAMA PUTRA
50
98
MALIK ABDUL AZIZ LAURENTIUS ANANG K. M. CHANDRA HARYOKO
KALTIM
0
0
0
0
0
2
-
-
2
NTB
0
0
0
0
0
0
-
-
0
JATENG
0
0
0
0
0
0
-
-
0
JABAR
0
0
0
0
0
0
-
-
0
51
36
52
2
53
93
IVAN PRASTA
JATIM
0
0
0
0
0
0
-
-
0
54
62
ALIEF YUVANA
KALIMANTAN
0
0
0
0
0
0
-
-
0
PERATURAN MOTOCROSS
239
IKATAN MOTOR INDONESIA