PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014

PERATURAN NASIONAL

0

OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR ISI BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI ...................................................................... Pasal 2 PERATURAN NASIONAL ....................................................... Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN .............................. Pasal 4 WEWENANG IMI ................................................................. Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL ..........................................

3 3 3 3 4

BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN DI INDONESIA .............................................. Pasal 7 JENIS ................................................................................. Pasal 8 STATUS .............................................................................. Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL ........................................... Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL ....................................................... Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL ....................................................... Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH .......................................................... Pasal 13 KEJUARAAN KLUB ............................................................... Pasal 14 SIFAT KEJUARAAN .............................................................. Pasal 15 PIALA ................................................................................. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN .................................................. Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ................................ Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ............ Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS ............................................................ Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN .................................................

5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8

BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS ........................ Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL ........................... Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA ............................................ Pasal 24 PROMOTOR ........................................................................ Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN ................................................... Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................................... Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ......................... Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................ Pasal 29 KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGARA .................................. Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN ......................... Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN ..................................................... Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN ............... Pasal 33 KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN ...............................

8 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 13 14

PERATURAN NASIONAL

1


Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

34 35 36 37 38 39 40

PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................................... KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................ TUGAS & WEWENANG PETUGAS PENCATAT WAKTU ............. PARKIR TERTUTUP ............................................................. PESERTA ............................................................................ PERSYARATAN PESERTA ..................................................... DAFTAR PESERTA ...............................................................

14 14 15 15 15 15 16

BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START ............................................................. Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN .................................................... Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN ..................................... Pasal 44 ASURANSI .......................................................................... Pasal 45 PENDAFTARAN ................................................................... Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL .................................... Pasal 47 MASA BERLAKU ..................................................................

16 16 17 17 18 18 18

BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES ............................................................................. Pasal 49 PROSEDUR PROTES ............................................................ Pasal 50 PROSES PROTES ................................................................. Pasal 51 BANDING .......................................................................... Pasal 52 PROSEDUR BANDING .......................................................... Pasal 53 NAIK BANDING ................................................................... Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL .........................................

19 19 20 20 20 21 21

BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP ...........................................................................

21

PERATURAN NASIONAL

2


PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI IKATAN MOTOR INDONESIA merupakan satu-satunya organisasi olahraga kendaraan bermotor yang telah diakui oleh FIA, FIM dan CIK (induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia) serta KONI (Induk Organisasi OIah Raga Indonesia), yang berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia. Pasal 2 PERATURAN NASIONAL IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM & CIK dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Nasional ini IMI menetapkan Peraturan Perlombaan untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiaptiap penyelenggaraan. Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga atas semua keputusankeputusan dan FIA, FIM & CIK Pasal 4 WEWENANG IMI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA, FIM dan CIK, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya. Menetapkan Peraturan Perlombaan untuk setiap macam olahraga kendaraan bermotor di Indonesia sesuai dengan peraturan Internasional. Mengawasi atau menyelenggarakan seluruh kegiatan perlombaan di Indonesia, dan menetapkan/menunjuk penyelenggara event. Menolak atau menyetujui peraturan-peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh panitia lomba, demikian juga untuk kelas-kelas dalam perlombaannya serta instruksi-instruksi khusus yang dikeluarkan panitia lomba. Menyusun dan mengumumkan jadwal kegiatan perlombaan setiap tahunnya, juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi. Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.

PERATURAN NASIONAL

3


4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13

Melarang perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, Nasional maupun yang berbahaya serta dapat menimbulkan masalah-masaIah berat. Memberikan persetujuan terhadap lintasan atau route perlombaan termasuk Iingkungannya. Memutuskan semua persoalan yang mencakup pelaksanaan maupun Interprestasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional. Mengambil keputusan-keputusan atas protes atau banding yang diajukan kepada IMI sebagai organisasi olahraga kendaraan bemotor yang tertinggi di Indonesia. Menentukan persyaratan bagi pemilihan penentuan peringkat Nasional maupun kejuaraan berseri tingkat Nasional. Mengatur pembagian tingkat kategori perlombaan Internasional, Nasional terbuka/terbatas, daerah maupun Klub. Menjatuhkan sanksi kepada atlit, team dan penyelenggara yang melanggar peraturan.

Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia termasuk induk organisasi dan IMI adalah: FIA FIM ASN/FMN

FIM Asia CIK

: Federation International del’Automobile, induk organisasi dunia untuk olahraga mobil. : Federation International of Motorcycle, induk organisasi dunia untuk olahraga motor. : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI. Federations Motocyclistes Nationalies (FMN), organisasi olahraga motor yang diakui oleh FIM di suatu negara.untuk di Indonesia adalah IMI. : Adalah continental union dari FIM untuk Asia. : Commission du Karting.

BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN Dl INDONESIA Setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan dan keterampilan. Pada setiap perlombaan yang mendapat Izin dari IMI diwajibkan mencantumkan Logo IMI.

PERATURAN NASIONAL

4


Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh: 1. IMI 2. Klub-klub bermotor yang telah terdaftar di IMI Pasal 7 JENIS Olahraga kompetisi kendaraan bermotor di Indonesia dibedakan atas sembilan jenis perlombaan, yaitu: 1. Motocross & Grass Track 2. Balap Motor & Drag Bike 3. Balap Mobil 4. Drag Race 5. Karting 6. Rally 7. Offroad 8. Time Rally 9. Slalom IMI membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor tersebut diatas. Pasal 8 STATUS Tingkatan/status perlombaan di Indonesia dibagi atas lima tingkatan, yaitu: 1. Internasional 2. Kejuaraan Nasional 3. Kejuaraan Regional 4. Kejuaraan Daerah 5. Kejuaraan Klub Sifat dan kejuaraan diatas dapat terdiri dari: a. Terbuka b. Tertutup Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI. Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM serta mendapat ijin (visa) serta Surat Ijin Start Internasional yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing , sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK.

PERATURAN NASIONAL

5


Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL DAN TINGKAT NASIONAL 10.1

KEJUARAAN NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI Provinsi serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National Championship) harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

10.2

KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan ini harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa propinsi atau kejuaraan diantara beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau KIub yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu propinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 13 KEJUARAAN KLUB Kejuaraan KIub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai Peraturan Nasional.

PERATURAN NASIONAL

6


Pasal 14 SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEJUARAAN Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat : 1.

Tertutup Penyelengaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status kejuaraan tersebut.

2.

Terbuka Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar daerah status kejuaraannya. Penyelenggaraan/Kejuaraan yang dapat bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan Nasional. Kejuaraan Regional den Kejuaraan Provinsi. Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu: terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan terbatas sesuai dengan sifat tertutup.

Pasal 15 PIALA Untuk event yang berstatus Regional dan Daerah, bisa diperebutkan Piala Gubernur atau Pejabat Daerah Tingkat I lainnya. Untuk event yang bersifat Nasional, bisa diperebutkan Piala Menteri, Pejabat, KONI Pusat, Kapolri. Untuk event yang bersifat Internasional, bisa diperebutkan Piala Presiden, Menteri dan seterusnya. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN Peraturan Perlombaan dibuat oleh masing-masing komisi untuk tiap-tiap olahraga kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perlombaan berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, Ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan. Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI. Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran harus sesuai dengan jelas

PERATURAN NASIONAL

7


dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan Internasional, FIA, FIM & CIK serta sesuai dengan Peraturan Nasional IMI. Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN 18.1

Untuk setiap perlombaan, Panitia Penyelenggara harus menyusun suatu peraturan pelengkap untuk disahkan oleh IMI sebelum ijin perlornbaan dikeluarkan.

18.2

Setiap ketentuan yang tertera didalam peraturan pelengkap yang mungkin bertentangan dengan peraturan Internasional maupun peraturan Nasional dianggap sama sekali tidak berlaku.

Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS Panitia Penyelenggara dapat pula mengeluarkan Instruksi Khusus, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu baik secara tertulis maupun secara lisan dan harus disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Instruksi Khusus tersebut. Dan instruksi Khusus ini harus disetujui oleh Pengawas Perlombaan dan secepatnya dilaporkan kepada IMI. Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN Setiap penyelenggara, pelaksana, dan peserta yang terlibat Iangsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus: 20.1 Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional FIA, FIM & CIK serta peraturan Nasional IMI dan menerima sernua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut. 20.2

Dianggap sudah mengetahui dan Internasional dan Nasional tersebut.

memahami

peraturan-peraturan

20.3

Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik media massa tentang peraturanperaturan yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS Suatu Kejurnas hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Klub-klub yang berada dibawah naungan IMI Provinsi tersebut. Peserta pada suatu Kejurnas wajib memiliki Kartu Ijin Start yang masih berlaku untuk cabang olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi, dimana peserta dan klubnya berdomisili, dan berlaku di seluruh Pengprov di Indonesia, dimana Kejurnas tersebut diselenggarakan.

PERATURAN NASIONAL

8


Setiap penyelenggara Kejurnas olahraga mobil/motor harus terdiri dari 2 orang Pengawas Perlombaan (Steward/Jury) yang ditunjuk oleh IMI dan seorang Pengawas Perlombaan dari Pengprov Penyelenggara serta 1(satu) orang dari Pengamat (bila dipandang perlu) dari IMI, Pengawas maupun Pengamat lomba yang akan ditunjuk oleh IMI adalah yang diusulkan oleh komisinya. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melaporkan nama Ketua Organizing Committee dan nama-nama Racing Committee (Clerk of the Course, Scrutineers, Time Keepers), berikut latar belakang pengalaman (c.v.) masing-masing dibidangnya. Penyelenggara Kejurnas tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh Pengprov yang bersangkutan, kecuali karena force majeur, dan harus mendapat ijin tertulis dan IMI. Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan ialah: Bahwa Pengprov tersebut di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyeleng-garakan event Nasional yang batal selama 1 (satu) tahun. Suatu Kejurnas dapat dimundurkan atau ditukar tanggal penyelenggarannya dengan syarat : Bahwa Pengprov yang akan mengundur/menukar tanggal eventnya mengajukan permohonan kepada IMl 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMl yang kemudian menetapkan jadwal baru setelah Pengprov tersebut membayar denda sebesar 10 (sepuluh) juta per event yang dimaksud. Pihak penyelenggara Kejurnas seperti yang tersebut dalam alinea diatas selayaknya juga meminta konfirmasi dari IMI mengenai personil yang akan ditunjuk oleh IMI sebagai Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri. Adapun demi kelancaran mekanisme tersebut diatas, agar surat pengajuan juga ditembuskan kepada Komisi yang bersangkutan. Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL (KALENDER OLAHRAGA IMI) Pada setiap akhir tahun Ml akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga Nasional, berisi jadwal kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang berstatus Nasional dan Internasional di Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap penyelenggarannya. Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa suborganisasi dengan masing-rnasing kewajiban dan wewenangnya, yaitu: 1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) 2. Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri Perlombaan 3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee) Sedangkan yang menangani perlombaan, minimum terdiri dari:

PERATURAN NASIONAL

9

bagian/


1. 2. 3.

Pengamat Perlombaan (bila diperlukan) Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting) Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee), yang terdiri dari: a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course) b. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting) c. Pemeriksa Teknis (Scrutineers) d. Pencatat Waktu (Time Keepers)

Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain: a. Course Marshall (Petugas Lintasan) b. Grid Marshall c. Paddock Marshall d. Pit Marshall e. Timing System f. Starter & Finisher g. Petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Pasal 24 PROMOTOR Promotor adalah suatu Badan Hukum atau Klub yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu lomba. Perlombaan hanya dapat diselenggarakan oleh a. IMI b. KIub-klub yang sudah diakui dan terdaftar pada IMI. Sedangkan Promotor harus menjalin kerjasama dengan IMI/IMI Provinsi ataupun Klub yang ada. Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN IMI dapat menunjuk seorang Pengamat yang bertugas mengamati dan menilai penyelenggaraan suatu perlombaan, pengamat perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, baik mengenai penyelenggaraan secara umum, maupun secara teknis perlombaan. Hasil pengamatan dilaporkan kepada IMI yang akan merupakan dasar penilaian bagi IMI untuk pertimbangan apakah IMI Provinsi yang bersangkutan dengan penyelenggaraan tersebut dapat ditunjuk kembali sebagai penyelenggara pada tahun berikutnya. Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWARD OF THE MEETING)/ JURI Pengawas Perlombaan/Juri terdiri dan petugas yang berkualitas baik yang diangkat dan ditunjuk oleh IMl bertugas mengawasi pelaksanaan, pengawas perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang

PERATURAN NASIONAL

10


masih berlaku, peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalanpersoalan yang timbul dalam suatu perlombaan. Pengawas Perlombaan adalah istilah untuk olahraga mobil dan Juri istilah untuk olahraga motor. Hanya mereka yang diangkat dan diakui oleh IMI dapat ditunjuk sebagai Pengawas Perlombaan/Juri. Pengawas Perlombaan/Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam suatu perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun peraturan Pelengkap Perlombaan. Mereka harus sepenuhnya tanpa batas tunduk pada Peraturan FIA, FIM dan CIK. Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 27.1 27.2 27.3

27.4 1. 2. 3. 4.

Pengawas Perlombaan/Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir). Juga harus sepenuhnya menguasai segala sesuatunya yang berhubungan dengan perlombaan tersebut. Sebelum Pertandingan Wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut: 1. ljin dari penguasa setempat 2. Ijin FIA, FIM, CIK atau lMI 3. Peraturan-peraturan Pelengkap 4. Daftar unggulan peserta 5. Acara, (khusus untuk Rally dan Offroad) buku route, kartu kontrol dan lain sebagainya 6. Ijin Start peserta 7. Asuransi Memeriksa dan Meneliti Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (special stages, track atau lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya. Ada tidaknya Pengawas/Juri yang lain (kalau tidak, harus secepatnya ditetapkan penggantinya). Apakah alat pencatat waktu bekerja baik dan akurat. Apakah route special stages atau lintasan kompetisi dapat dilalui tanpa rintangan yang berarti.

27.5 Selama Perlombaan 1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tidak menurun/ mengendur. Daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu lintas dan umum.

PERATURAN NASIONAL

11


2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeur atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama. 3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan. 4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Pengawas/Juri harus jadi penengah. 5. Setelah perlombaan berakhir, Pengawas/Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus secepatnya membuat dan mengirimkan laporan kepada lMl mengenai hasil pengawasannya juga hukuman maupun rekomendasi seperlunya. Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 28.1

Dalam setiap perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi sekurangkurangnya oleh seorang Pengawas/Juri dari IMI atau seorang Pengawas/Juri yang ditunjuk oleh IMI.

28.2

Pengawas/Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasi dari suatu perlombaan dalam hal hubungan ini juga tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, hal mana berarti dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali pada IMI.

28.3

Pengawas/Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Merubah dan mengganti peraturan-peraturan pelengkap perlombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralisir bagian-bagian tertentu dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwaljadwal yang ada. b. Menunda, memberhentikan perlombaan sehubungan dengan force majeur dan keamanan/ketentraman. c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta atau kendaraannya bila: 1. Peserta membahayakan jalannya pertandingan. 2. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat serta berbahaya. 3. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba. 4. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan. d. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi. e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada). f. Dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan. g. Menentukan hukuman dan pinalti terhadap pelanggar peraturan.

PERATURAN NASIONAL

12


h. Menentukan apakah peserta yang diskor atau didiskualifikasi oleh panitia lomba dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti babak perlombaan berikutnya. I. Bila Pengawas/Juri mengetahui ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, Pengawas/Juri berhak menjatuhkan hukuman-hukuman dengan segala peraturan yang ada padanya tanpa ada protes yang masuk sekalipun. j. Penalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. k. Hukuman dan penalti dapat berupa : 1. Teguran/peringatan 2. Denda 3. Skorsing untuk selama waktu tertentu 4. DISKUALIFIKASI (dari satu babak perlombaan saja). Hukuman-hukuman tersebut dapat dijatuhkan setelah diadakan pemeriksaan yang seksama dan untuk hukuman skorsing yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dahulu untuk didengar kesaksiannya guna kesempatan membela dirinya. Pasal 29 KEWAJIBAN COMMITTEE)

PANITIA

PENYELENGGARA

(ORGANIZING

Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturanperaturan tambahannya Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan serta membagi tugas kepada para anggota dan petugas. b. Mendaftarkan jadwal Iombanya kepada IMI. c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib. d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan. e. Menjamin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas setiap perlombaan baik terhadap bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya. f. Mengatur keamanan dan keselamatan umum, peserta dan petugas dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Perlombaan & Pengawas Perlombaan/Juri. g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung. h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan kepada IMI diketahui oleh Pengawas Perlombaan.

PERATURAN NASIONAL

13


Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN (RALLY/RACING COMMITEE) Panitia Pelaksana lomba ini mendapat wewenang dan Panitia Penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan pada hari perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan serta penunjukan Pimpinan perlombaannya yang disetujui oleh IMI. Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE) Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, dengan dibantu oleh asisten-asistennya dan bertanggungjawab untuk melaksanakan teknis perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PELOMBAAN a. b. c. d. e. f. g. h. I. j. k. I.

Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak polisi maupun militer yang diserahkan tugas menjaga keamanan perlombaan yang juga bertanggung-jawab atas keselamatan umum. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masingmasing dan melapor kepada Pengawas/Juri apabila ada yang absen. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing. Mengawasi peserta-peserta dan kendaraan-kendaraannya dan mengambil tindakan-tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan. Pada perlombaan kecepatan dia harus yakin sebelum perlombaan dimulai bahwa jalur kompetisi sudah aman dan tertutup untuk umum. Memberitahu Pengawas/Juri mengenai usul merubah program atau melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta. Mengatur kendaraan-kendaraan tersebut menurut urutan yang sesuai serta memberikan aba-aba keberangkatan. Menerima protes-protes dan peserta dan meneruskannya kepada Pengawas/Juri untuk diproses dan diputuskan. Harus mengumpulkan catatan-catatan atau data dari petugas-petugas pencatat waktu dan petugas tehnik, demikian pula keterangan-keterangan dan petugaspetugas Iainnya. Harus dapat memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum pembagian hadiah. Harus membuat laporan Iengkap jalannya perlombaan kepada IMI antara lain: jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu dan harus dikirimkan

PERATURAN NASIONAL

14


selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perlombaan tersebut berakhir dan diketahui oleh Pengawas/Juri. Pasal 33 KEWAJIBAN MEETING)

SEKRETARIS

PERLOMBAAN

(SECRETARY

OF

Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi perlombaan yang berhubungan dengan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada. Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa petugas-petugas lomba sudah diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajibankewajibannya. Pasal 34 PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPERS) Para petugas pencatatan waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI. Pasal 35 KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU a. b. c. d.

Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan memakai alat-alat pencatat waktu yang akurat. Mencatat waktu berangkat dan waktu tiba setiap peserta. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Stewart dengan memberikan time sheets yang asli. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.

Pasal 36 TUGAS DAN WEWENANG (SCRUTEENERS) a. b.

c. d.

PETUGAS

PEMERIKSA

TEKNIK

Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan mekanis dan kendaraan-kendaraan lomba, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maupun kepentingan untuk hal keselamatannya. Juga bertugas untuk memeriksa semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya serta dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start, Visa dan FMN dan lain sebagainya. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung. Mengadakan pengecekan-pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup atas spesifikasi yang berlaku terhadap kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas ketertiban parkir tertutup tersebut.

PERATURAN NASIONAL

15


e.

Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 37 PARKIR TERTUTUP (PARC FERME) Daerah lapangan parkir tertutup ini untuk menampung semua kendaraan peserta sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta, maupun mekanik-mekaniknya, kecuali oleh petugas scruttineer guna pemeriksaan kendaraan-kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu kendaraanpun yang boleh keluar atau direparasi oleh seseorang. Pasal 38 PESERTA Peserta adalah orang yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk suatu perlombaan atau orang yang ikut berlomba dan sudah memiliki Kartu Ijin Start yang berlaku. Pasal 39 PERSYARATAN PESERTA Untuk dapat memenuhi syarat sebagai peserta perlombaan, maka kepada setiap calon peserta diharuskan mempunyai Kartu Ijin Start yang dikeluarkan oleh IMI Ijin-ijin Start tersebut dapat berupa Ijin Start Internasional maupun Nasional/Regional dan untuk pengeluaran Ijin Start tersebut maka IMI dapat mengenakan biaya administrasinya. Pasal 40 DAFTAR PESERTA Panitia Penyelenggara harus membuat daftar peserta resmi sebelum perlombaan dimulai dan dibagikan kepada petugas, peserta dan ditempelkan pada papan pengumuman resmi.

BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu ijin Start sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti. Ijin Start hanya dikeluarkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: a. Permintaan Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu: 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku. 2. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku

PERATURAN NASIONAL

16


3. 4.

Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 15 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi

b.

Ijin Start hanya dapat diberikan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub yang berada di daerahnya, kecuali pemohon dari daerah lain dengan surat pengantar dari IMI Provinsinya.

c.

Ijin Start Nasional dikeluarkan oleh PP IMI, setelah yang bersangkutan memiliki Ijin start yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi. Yang diperuntukan mengikuti event: 1. 2.

d.

Ijin Start dapat diberikan kepada: 1. 2.

e.

Internasional event di Indonesia Non Internasional event di luar negeri Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas. Penduduk dan negara lain yang telah mendapat ijin dari ASN/FMNnegaranya.

IMI berhak untuk menolak suatu pemberian ijin start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.

Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di jalan-jalan umum atau di lintasan balap tertutup atau di kedua-duanya, tetapi selain ijin lomba yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang berwajib. Tak satupun perlombaan baik yang bersifat Internasional, Nasional, Terbuka, Regional maupun Klub dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dan IMI. Untuk itu IMI akan memberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI sementara dan DISKUALIFIKASI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta) dalam suatu penyelenggaraan yang tidak syah. Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI untuk perlombaanperlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional terbuka/Nasional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang bersifat Regional dan KIub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Tanggal, tempat, jenis tingkat perlombaan. Nama dan alamat pemohon. Daftar nama dan pengalaman orang-orang yang duduk dalam Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksana (RC), Pengawas/Juri dan surat pernyataan kesediaan dan bertanggung-jawab bagi yang bersangkutan. Rencana peraturan lengkap. Alamat sekretariat.

PERATURAN NASIONAL

17


f. g.

Rencana persiapan pengamanan/keselamatan untuk penonton, peserta dan petugas. Gambar route/lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.

Permohonan ujin penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Untuk suatu perlombaan bertaraf Internasional, pemohon harus sudah mengajukan rencana tanggal penyelenggaraan lomba, selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal kegiatan Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan. Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya dan semua persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal dimulainya.

b.

Demikian juga untuk Panitia Perlombaan yang bersifat Nasional terbuka maupun Nasional harus sudah memasukkan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk dapat dimasukkan sebagai Jadwal Kegiatan Olahraga IMl tahun berikutnya sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya harus sudah selesai dan diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya perlombaan.

c.

Untuk perlombaan Regional dari Klub tidak akan dicantumkan dalam Jadwal Kegiatan Olahraga IMl dan pada prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional yang sejenis, yang diselenggarakan di Indonesia, sedangkan untuk permohonan ijinnya cukup diajukan ke IMI Deerah setempat dengan melaporkan kepada IMI.

Pasal 44 ASURANSI Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab mereka dan tanggung jawab peserta terhadap pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung. Pasal 45 PENDAFTARAN a.

Pendaftaran yang sah harus tercatat pada formulir pendaftaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama dan alamat Sekretariat Perlombaan. Alamat dan nama Iengkap pendaftar. Identitas penyelenggara. Tanda tangan peserta. Spesifikasi kendaraan. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 16 tahun. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.

PERATURAN NASIONAL

18


8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional. b.

Pendaftaran dari luar negeri harus mendapat ijin tertulis/stempel dan persetujuan dan ASN/FMN pada formulir pendaftaran, demikian juga apabila ada peserta Indonesia yang akan berlomba ke luar negeri harus dengan persetujuan IMI. Penolakan pendaftaran dapat ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dalam peraturan pelengkap yang dibuatnya.

c.

Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL IMl hanya mengelurkan Surat Ijin Start Internasional kepada para anggota IMl dengan pertimbangan IMI: 46.1

Pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, atau

46.2

Sedikitnya 1 kali pernah menduduki kejuaraan umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia atau pemohon yang sudah pernah mengikuti perlombaan di Luar Negeri. Untuk memperoleh ijin Start harus memenuhi pertimbangan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa alasan.

46.3

Permohonan harus diajukan oleh Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Surat Ijin Start (Start Permission) dari IMI

Pasal 47 MASA BERLAKU Setiap Ijin Start berlaku sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya dengan pengecualian sewaktu-waktu dapat dicabut berlakunya apabila: 1

Si pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Code Sportif Internasional.

2.

Pemegang Ijin berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.

3.

Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi skorsing maupun DISKUALIFIKASI.

PERATURAN NASIONAL

19


BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES Hak protes hanya ada pada peserta, sekalipun demikian seorang petugas juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi apabila dianggap benar dan untuk itu Ia tidak dibebani uang jaminan. Pasal 49 PROSEDUR PROTES 49.1.

49.2 49.3. 49.4

49.5 49.6 49.7 49.8 49.9

Setiap protes harus dialamatkan secara tertulis dengan jelas kepada Pengawas Pertombaan/Juri dan disampaikan melalui Pimpinan Perlombaan disertai biaya yang telah ditentukan. Biaya ini akan dikembalikan apabila protesnya benar dan diterima. Protes sudah harus sampai dan terbayar lunas selambat-Iambatnya dalam waktu 30 menit setelah hasil perlombaan diumumkan. Protes mengenai hasil-hasil kejuaraan juga harus diajukan selambatIambatnya 30 menit setelah pengumuman hasil kejuaraan sementara diumumkan. Setiap protes yang masuk bersifat untuk pembongkaran kendaraan harus disertai pula dengan uang jaminan pembongkaran yang akan ditentukan oleh panitia, apabila protes ditolak maka uang bongkar akan diberikan kepada petugas tehnik yang membongkar kendaraan tersebut dan apabila protes diterima uang tersebut kembali kepada penggugat dan pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pembongkarannya. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah. Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau jangka waktu memasukkan protes terlewat, atau tidak disertai uang yang ditentukan, atau protes kolektif ataupun protes Iebih dari satu masalah. Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan notes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan. Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

Pasal 50 PROSES PROTES 50.1.

Hanya Pengawas/Juri yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.

PERATURAN NASIONAL

20


50.2 50.3 50.4. 50.5

Apabila diperlukan pihak yang protes ataupun yang memprotes dapat dipanggil untuk memberikan keterangan dan alasannya termasuk para saksi yang bersangkutan. Protes sudah harus diputuskan selambat-Iambatnya 24 jam setelah protes tersebut masuk. Sementara protes belum diputuskan panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan atau membagikan hadiah-hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil sementara. Setelah keputusan ditentukan maka Pengawas Perlombaan/Juri akan mengumumkan keputusannya melalui pengumuman panitia atau melalui pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan protes tersebut dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Pasal 51 BANDING Setiap peserta dan panitia pelaksana mempunyai hak untuk naik banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan/ Juri kepadanya. Pasal 52 PROSEDUR BANDING 52.1 52.2 52.3

52.4

Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan. Pernyataan naik banding kepada IMI harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI. Apabila banding diterima maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak naik banding dan beban/ongkos-ongkos protes banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran- pengeluaran yang terjadi selama proses banding tersebut tapi tidak lebih dari uang jaminan tersebut. Hanya Kategori Kejuaraan Nasional banding diajukan ke PP IMI sedangkan kategori Kejuaraan Provinsi, Klub, diajukan Kepada Pengprov IMI penyelenggara.

Pasal 53 WEWENANG BANDING 53.1

53.2

IMI adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dan suatu protes ataupun banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilisasi pihak-pihak yang dirugikan. IMI selambat-Iambatnya 15 hari sudah harus memutuskan suatu perkara naik banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMl Pusat.

PERATURAN NASIONAL

21


53.3

53.4

Team pemeriksa banding bebas menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasanpenjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya. IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan tersebut keseluruh IMI Provinsi untuk diketahui beserta hukuman-hukuman yang dijatuhkan.

Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL Hanya berdasarkan perlombaan yang bersifat Internasional/terbuka yang memakai peraturan Indonesia yang diadakan di Indonesia dapat seseorang atau badan naik banding ke tingkat Internasional baik FIA, FIM maupun CIK, dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.

BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur Iebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.

PERATURAN NASIONAL

22


PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING

IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014

Peraturan Nasional Drifting

1


INDEX BAB I PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL

1 2 3 4 5 6 7

BAB II PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DEFINISI DAN KLARIFIKASI OLAHRAGA DEFINISI KENDARAAN KATAGORI MANUFAKTUR MEREK PENGPROV IMI DRIFTING

4 4 4 5 5 5 5

PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA DRIFTING STATUS KEJUARAAN JUDUL KEJUARAAN PERATURAN INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN YURIDIKSI UMUM KEJUARAAN KLASIFIKASI PESERTA OFFICIAL / PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA KEWENANGAN KETENTUAN LINTASAN LOMBA KETENTUAN FASILITAS LOMBA JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS PERSYARATAN PESERTA PENDAFTAR / ENTRANT TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR /ENTRANT KOMUNIKASI DENGAN PESERTA BRIEFING PESERTA INSPEKSI KENDARAAN TEMPAT PENGISIAN BAHAN BAKAR PROSEDUR DAN TATA TERTIB AREA PADDOCK TATA TERTIB PENYELENGARAAN TANDA - TANDA BENDERA PROSEDUR DRIFTING POINT SISTEM PIALA DAN PENGHARGAAN HUKUMAN DAN PEMECATAN ASURANSI KECELAKAAN SPONSOR KEJUARAAN


2

6 6 6 7 7 7 7 8 8 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 23 23 24 24 25


PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL

30 31 32 33 34 35 36

BAB III PASAL 1 BAB IV PASAL PASAL PASAL PASAL

1 2 3 4

BAB V PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL

1 2 3 4 5

BAB VI PASAL PASAL PASAL PASAL

1 2 3 4

ACARA INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PESERTA PENGGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN PENERBITAN SR PENGIKLANAN PERATURAN TAMBAHAN PENUTUP

25 26 26 26 26 27 27

PERATURAN KEJUARAAN DRIFTING KEJUARAAN DRIFTING

28

PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING PERSYARATAN PESERTA TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PERLOMBAAN DRIFTING NASIONAL

29 29 31 31

PERATURAN TEKNIK DRIFTING PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA PEMERIKSAAN TEKNIS DAN SAFETY PERSYARATAN KENDARAAN KETENTUAN TEKNIK PESERTA PERATURAN TAMBAHAN

35 35 36 39 39

KODE ETIK DAN PERILAKU DI LINTASAN DRIFTING KODE KODE KODE KODE

ETIK ETIK ETIK ETIK

DAN PERILAKU PESERTA PESERTA DAN ENTRANT DALAM TRACK DAN PERILAKU PIMPINAN LOMBA DAN JURY DAN PERILAKU PENYELENGGARA

41 41 42 43

LAMPIRAN – LAMPIRAN LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III

DAFTAR DRIFTER 2013 GAMBAR ROLL CAGE BAGAN BRACKET 32 TANDEM


3

44 45 46


BAB I DEFINISI DAN KLASIFIKASI OLAHRAGA

PASAL 1 DEFINISI Definisi dan singkatan dibawah ini adalah seperti yang tercantum di dalam peraturan olah raga bermotor jenis Drifting. Definasi ini juga akan dipergunakan / berlaku pada Supplementary Regulation, briefing dan lain-lain: IMI

IKATAN MOTOR INDONESIA

JUDGE

JURI

OMT

ONE MORE TIME

COC

PIMPINAN PERLOMBAAN

RWD

REAR WHEEL DRIVE

CLIPPING POINT

TITIK UNTUK DINILAI

INNER CLIPPING

TITIK DALAM DRIFT

OUTER CLIPPING

TITIK LUAR DRIFT

PASAL 2 KENDARAAN 1. 2. 3. 4.

Semua kendaraan roda empat yang telah diproduksi untuk di konsumsi umum sebagai sarana transportasi untuk mengangkut penumpang saja. Kendaraan dengan penggerak roda belakang yang bisa mengikuti kejurnas. Untuk kelas kejurnas kendaraan niaga tidak diperbolehkan. Kendaraan harus memenuhi standard keselamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 3 KATAGORI Katagori peserta dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PP.IMI, berdasarkan keahlian (skill), pengalaman (tahun), atau umur.


4


PASAL 4 MANUFAKTUR Badan hukum yang berada di dalam atau luar negeri, yang telah memiliki ijin untuk mmeproduksi kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu. Badan hukum tersebut juga memiliki sertifikasi kelayakan jalan untuk masing-masing tipe kendaraan yang akan dipasarkan untuk umum. PASAL 5 MEREK Nominasi nama yang diberikan oleh produsen kepada suatu produk dan dengan segala arti, untuk dipakai oleh atau lebih model, type dan versi. PASAL 6 PENGROV IMI Adalah pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia. PASAL 7 DRIFTING Drifting mengacu pada teknik mengemudi dan ke motorsport di mana pengemudi sengaja oversteers, menyebabkan hilangnya traksi di roda belakang, sambil mempertahankan kontrol dari entri untuk keluar dari sudut. Sebuah mobil melayang ketika sudut slip belakang lebih besar dari sudut slip depan, sedemikian rupa bahwa roda depan menunjuk ke arah yang berlawanan dengan gilirannya (mobil misalnya berputar ke kiri, roda menunjuk kanan atau sebaliknya). Sebagai kegiatan olah raga bermotor, kompetisi drifting dinilai sesuai dengan kecepatan, sudut dan garis diambil melalui sudut atau set sudut oleh tiga juri. Kegiatan kompetisi drifting ini akan bernaung dibawah sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh PP.IMI untuk dilaksanakan dengan seadil mungkin.


5


BAB II PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA DRIFTING PASAL 1 STATUS KEJUARAAN 1.1

Peraturan ini mencakup perlombaan dengan status kejuaraan sebagai berikut: 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.2

Kejuaraan Kejuaraan Kejuaraan Kejuaraan Kejuaraan

International. Nasional. Regional. Daerah. klub.

Sifat dan Kejuaraan diatas dapat terdiri dari: 1.2.1 Terbuka 1.2.2 Tertutup

PASAL 2 JUDUL KEJUARAAN 2.1 2.2

Setiap perlombaan wajib mencantumkan status kejuaraan yang diadakan didalam judul perlombaan. Untuk kejuaraan nasional, penyelenggara wajib mencantumkan logo IMI dan judul Kejuaraan Nasional Drifting atau Indonesian Drifting Championship apabila status kejuaraan tersebut merupakan kejuaraan terbuka atau terbatas.

PASAL 3 PERATURAN 3.1 3.2 3.3 3.4

Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa asing yang umum dipakai pada perlombaan Drifting. Peraturan tambahan akan dikeluarkan oleh panitia yang mempunyai kekuatan yang sama dan merupakan tambahan atau ralat atas peraturan ini tetapi bukan sebagai pengganti perauran ini. Peraturan ini dibuat berdasarkan dan sesuai peraturan yang berlaku dari peraturan nasional yang dikeluarkan oleh IMI. Jika terjadi perbedaaan pengertian atas peraturan tambahan dengan peraturan Nasional, maka yang berlaku adalah peraturan tambahan. Peraturan Nasional Drifting

6


PASAL 4 INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN Apabila terdapat perbedaan interprestasi mengenai salah satu Pasal maupun hal-hal yang tidak tercantum pada Peraturan Tambahan Perlombaan ini, maka Pengawas Perlombaan berwenang mengambil keputusan dengan berpedoman kepada Ketentuan-ketentuan IMI (mutlak dan menentukan), dan tidak dapat diganggu gugat. Kecuali jika yang bersangkutan mengajukan naik banding sebagaimana yang tertera pada pasal Protes dan Naik Banding pada buku peraturan ini. PASAL 5 YURIDIKSI 5.1

5.2 5.3

Segala perbuatan dan pelanggaran atas peraturan dan tidak mentaati instruksi dari petugas akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera didalam peraturan ini dan sebagaimana yang tercantum didalam pearturan PP.IMI Peserta Bertanggung Jawab atas seluas-luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul akibat perbuatan dirinya sendiri ataupun anggota team dari peserta. Denda atau hukuman sebagaimana yang tertera pada peraturan tambahan adalah bukan sebagai pengganti dari peraturan ini tetapi merupakan sebuah peraturan tambahan atas peraturan ini maupun peraturan perihal denda dan hukuman sebagaimana yang diberlakukan peraturan Nasional IMI.

PASAL 6 UMUM 6.1 6.2

Setiap awal tahun PP.IMI menetapkan rangkaian perlombaan kejuaaraan nasional Drifting yang terbuka bagi peserta yang berstatus sebagai penduduk Indonesia maupun penduduk luar negeri yang telah berdomisili di Indonesia. Seluruh kejuaraan Drifting yang diselenggarakan di Indonesia, Wajib untuk mematuhi peraturan tang dikeluarkan oleh PP.IMI, walaupun tidak berstatus Kejuaraan Nasional.

PASAL 7 KEJUARAAN 7.1

KEJUARAAN NASIONAL – penduduk indonesia atau penduduk luar berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PP.IMI/ PENGPROV


7


7.2 7.3 7.4

KEJUARAAN NON KEJURNAS – Penduduk Indonesia atau penduduk luar yang berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PP.IMI./ PENGPROV KEJUARAAN TERBUKA- Seluruh negara yang menjadi anggota FIA. KEJUARAAN TERBUKA/TERBATAS (ZONE) -Negara Zona AsiaChina/FASC, Hongkong/HKAAA, India/FMSCI, Phillipine/PMP, Singapore/SMSC, Taiwan/CTAA, Malaysia/AAM, Thailand/RAA dan Indonesia/IMI.

PASAL 8 KLASIFIKASI PESERTA 8.1

8.2

KATEGORI PESERTA Peserta dikatagorikan menjadi 3 (tiga) golongan sesuai daftar resmi rangking Drifting yang dikeluarkan oleh PP.IMI tahun 2014: 8.1.1 PRO adalah mereka yang masuk dalam susunan daftar yang dikeluarkan PP.IMI. apabila peserta Rookie dalam 1 seri menjadi juara umum 1, maka peserta tersebut pada tahun berikutnya masuk dalam kategori PRO. Rookie yang memperoleh peringkat 1-2 Nasional Rookie, tahun berikutnya masuk dalam kategori PRO. 8.1.2 ROOKIE adalah mereka yang tidak masuk dalam susunan PRO dari daftar PP.IMI. 8.1.3 DRIFT STAR adalah peserta ROOKIE yang menggunakan kendaraan dengan peraturan terbatas. 8.1.4 Peserta yang memiliki International Licence dianggap sebagai PRO Daftar peringkat PRO akan dikeluarkan oleh PP.IMI, daftar peringkat akan direvisi setiap akhir tahun atau berdasarkan pertimbangan yang disetujui oleh Komisi Drifting PP.IMI.

PASAL 9 OFFICIAL /PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA 9.1

PANITIA PENYELENGGARA 9.1.1

9.1.2

Dilaksanakan oleh klub atau badan hukum yang telah disetujui oleh PP. IMI dan diberikan kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan Perlombaan Drifting. Pelaksanaan perlombaan Drifting tersebut harus menurut peraturan yang berlaku beserta peraturan-peraturan tambahannya. Untuk setiap putaran, Panitia Penyelenggara menunjuk Panitia Pelaksana/Racing Committee(RC) yang diberikan wewenang oleh Panitia Penyelenggara dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelancaran perlombaan ini dan dari segi keamanan secara umumnya


8


9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8 9.2

serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perlombaan Nasional ini beserta peraturan-peraturan tambahannya. Pimpinan Perlombaan untuk Kejuaraan Nasional harus memiliki lisensi Drifting yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan persetujuan dari PP. IMI. Pimpinan Perlombaan wajib menempatkan seorang coordinator yang bertugas untuk mengawasi para petugas pos, yang akan menjadi pendukung atas kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh para petugas pos tersebut. Untuk setiap Kejuaraan Nasional wajib disertakan 2 (dua) Pengawas Perlombaan dari PP IMI, 1 (satu) Pengawas Perlombaan dari PengProv IMI tempat Kejurnas diselenggarakan. Pengawas Perlombaan harus memiliki lisensi Drifting yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan persetujuan dari PP. IMI. Panitia penyelenggara wajib menyediakan paling sedikit 2 (dua) buah ambulance berperalatan lengkap beserta paramedisnya yang bersiaga di tempat perlombaan ketika Kejurnas berlangsung. Panitia penyelenggara wajib menyediakan alat-alat keselamatan minimal seperti karung pasir dan ban bekas untuk pembatas serta alat pemadam kebakaran. Pengawas Perlombaan berhak menghentikan perlombaan atau menggugurkan status Kejurnas bila hal diatas tidak terpenuhi.

PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN (RC) 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9

Steward of the meeting CoC/Pimpinan perlombaan Secretary of the Meeting Judge Flag Marshall Road Marshall Safety Marshall Chief Mecanical officer Paddock Marshall

9.3

Panitia Penyelenggaraan Kejuaraan ( OC ) Dilaksanakan oleh badan hukum atau club yang diakui dan telah memenuhi persyaratan IMI, baik sebagai promotor atau bekerjasama dengan Pengprov, diberi kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan peraturan tambahan lainnya.

9.4

Panitia Pelaksana Teknis Perlombaan ( RC ) Panitia pelaksana perlombaan adalah yang diberi wewenang dari panitia penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan dan melaksanakan peraturan Peraturan Nasional Drifting

9


yang berlaku serta peraturan yang berlaku serta peraturan peraturan tambahannya. Pimpinan Lomba/ C.O.C harus disetujui oleh PP IMI. 9.5

Official pada perlombaan Drifting terdiri dari : Steward / Pengawas lomba Clerk Of Course/Pimpinan Perlombaan Secretary of the Meeting Judge Scrutinering Track / Road Marshall Chief Medical Officer Flag Marshall Finish Line Starter

9.6

STEWARD Petugas Steward terdiri dari 3 orang yang masing-masing ditunjuk oleh PP IMI: Chief Steward PP IMI Steward 1 PP IMI Steward 2 Pengrov IMI Tugas Utama Steward Drifting : 1. Steward mempunyai otoritas tertinggi dalam menjalankan peraturan oloahraga berikut ketentuannya yang dikeluarkan oleh PP IMI maupun penyelenggara melalui Supplementary Regulation (SR). 2. Steward harus menyelesaikan masalah yang terjadi selama perlombaan dan memberi kesempatan untuk melakukan hearing. 3. Steward akan menentukan hukuman yang tepat untuk setiap penyelenggaraan atas peraturan yang berlaku. 4. Pada waktu tertentu, dalam situasi khusus, Steward dapat merubah ketentuan di dalam Supplimentary Regulation (SR). 5. Steward dapat menjatuhkan sanksi/hukuman atau penalti. 6. Steward dapat mengumumkan pengeluaran pembalap dari Perlombaan. 7. Steward dapat merubah klasifikasi. 8. Steward dapat menolak keikutsertaan seorang pembalap atau kendaraan yang mana dirasakan berbahaya ataupun yang dilaporkan oleh C.O.C sebagai sesuatu yang akan menimbulkan bahaya. 9. Steward dapat menolak seseorang untuk mengikuti Perlombaan atau suatu durasi dari beberapa event atau atas laporan C.O.C atau juga atas laporan penyelenggara akan adanya entrant atau pembalap yang tidak layak mengikuti Perlombaan, dimana mereka terbukti bersalah, berkelakuan tidak sopan, atau melakukan suatu penipuan perbuatan yang tidak adil.


10


10. Steward juga dapat mengeluarkan dengan paksa dalam penilaiannya, entrant atau pembalap tersebut menolak mengikuti ketentuan yang dijalankan oleh petugas yang bertanggung jawab. 11. Steward dapat menunda perlombaan pada saat terjadinya Force Majeure ataupun pada saat alasan keselamatan yang serius. 12. Steward dapat merubah posisi garis start dan finish atau pada hal lain, apabila diminta C.O.C atau penyelenggara Steward atas kepentingan entrant dan keselamatan umum. 13. Pada saat terjadinya absen dari satu atau beberapa Steward, Steward yang ada dapat menunjuk satu beberapa Steward pengganti, terutama ketika kehadiran ke tiga Steward tidak dapat dilakukan. 14. Steward dapat melakukan tindakan untuk memberhentikan lomba. 15. Dalam hal sebuah pelanggaran tertentu, masalah dapat diserahkan kepadaSteward untuk mengambil tindakan/sanksinya. 9.7

CLERK OF THE COURSE (C.0.C)/PIMPINAN PERLOMBAAN C.O.C mempunyai hak penuh atas ketentuan dibawah ini : 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Mengkontrol jalanya perlombaan dan menghargai jadwal waktu yang ditentukan, dan apabila dirasakan perlu, akan membuat pengajuan kepada Steward untuk perubahan Jadwal yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Dapat memberi instruksi untuk memberhentikan kendaraan lomba / pembalap yang melanggar peraturan yang berlaku. Memberhentikan jalannya latihan / perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dirasakan akan membahayakan untuk dilanjutkan dan memastikan pemberian Star ulang yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Memastikan prosedur start yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menyiapkan bahan briefing dan memimpin briefing dengan peserta dan entrant. C.O.C bertanggung jawab untuk melakukan rapat sesuai dengan program resmi dari penyelenggara. C.O.C/PIMPINAN PERLOMBAAN secara khusus : a. Memastikan semua petugas telah berada di pos masing – masing sebelum perlombaan dimulai dan melapor yang absen kepada Steward. b. Mengkontrol jalanya perlombaan dan menghargai jadwal waktu yang ditentukan, dan apabila dirasakan perlu, akan membuat pengajuan kepada Steward untuk perubahan Jadwal yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku. c. Dapat memberi instruksi untuk memberhentikan kendaraan lomba / pembalap yang melanggar peraturan yang berlaku.


11


d. Memberhentikan jalannya latihan / perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dirasakan akan membahayakan untuk dilanjutkan dan memastikan pemberian Start ulang yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. e. Memastikan semua petugas telah dibriefing dan memperoleh informasi yang tepat dan lengkap untuk melaksanakan tugas masing – masing. f. Mengkontrol semua peserta, entrant atau kendaraannya untuk menghindari pembalap / entrant / kendaraan yang masih dalam masa hukuman untuk tidak mengikuti lomba tersebut. g. Memastikan setiap peserta telah memenuhi persyaratan untuk lomba dan semua identifikasi telah benar. h. Memastikan setiap peserta mengikuti kelas dan katagori yang tepat. i. Memastikan masing – masing peserta telah berada dalam posisi grid yang benar dan memobilisasi seluruh peserta dan memberikan aba– aba start. j. Melaporkan kepada Steward apabila ada permohonan penggantian jadwal, pelaku yang tidak sopan, pelaku yang melanggar peraturan atau adanya protes yang diajukan oleh peserta / entrant. k. Menerima protes dan langsung menyerahkan kepada Steward untuk mengambil tindakan selanjutnya. l. Mengumpulkan laporan dari juri, petugas scrutineer, petugas track / road marshall, dan bersamaan dengan laporan petugas lainnya untuk dipergunakan oleh Steward dalam penentuan hasil akhir dari perlombaan. m. Mempersiapkan atau meminta secretary of meeting untuk membuat laporan penutupan yang berkaitan dengan perlombaan yang dimana C.O.C bertanggung jawab kepada Steward, untuk kemudian dipertimbangkan persetujuannya. n. Tugas dan tanggung jawab petugas / official lain akan ditentukan oleh Race Director dan C.O.C, apabila tidak ditentukan secara khusus, maka akan mengikuti peraturan yang berlaku. 9.8

JUDGE/JURI Jumlah juri yang dipakai pada setiap kejuaraan drifting adalah 3 (Tiga) orang. Ketiga juri ini akan menilai Speed, Line, Angle dan Style Tugas Utama JUDGE/JURI : 1 Memberikan peniliaan speed,angle,line dan style kepada peserta dan entrant. 2 Tidak dapat memberhentikan jalannya perlombaan. 3 Membuat layout trak dan memberikan kepada peserta 1 (satu) hari sebelum perlombaan berlangsung. Peraturan Nasional Drifting

12


4 5 6 7

Memastikan layout track sesuai dengan prosedur yang berlaku. Memastikan prosedur penilaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menyiapkan bahan briefing dan memberikan penjelasan tentang layout track kepada peserta dan entrant. Memberikan masukan kepada C.O.C atau Steward apabila peserta dan entrant melakukan gerakan yang sangat membahayakan kepada peserta lain saat dalam kejuaraan.

Hak & Kewajiban JURI : 1 Juri harus mampu bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan mampu mencopot atribut apapun dalam kesehariannya untuk memberikan penilaian yang sempurna dan adil bagi setiap peserta. 2 Penilaian Juri di babak manapun sifatnya RAHASIA dan hasil penilaian tersebut bukanlah untuk konsumsi publik, dan oleh sebab itu diwajibkan bagi Ketua Juri untuk Bertanggung Jawab untuk mengumpulkan form penilaian tersebut untuk diserahkan sebagai arsip Komisi Drift IMI. 3 JURI harus bertindak tegas dalam mengambil setiap keputusan. 4 Selain kepada Starter dan Pimpinan lomba, selama perlombaan berlangsung, JURI DILARANG berinteraksi dengan pihak MANAPUN dan melalui media apapun (alat komunikasi HP, BB, Intercom, HT, dll) demi menjunjung tinggi sportifitas dan kelancaraan acara tersebut. 5 JURI memiliki hak untuk mensterilkan area Juri disaat kapanpun. 6 Pimpinan & peserta perlombaan, tidak berhak menginterubsi penilaian ataupun keputusan Juri. 7 JURI memiliki hak untuk menilai & keputusan Juri mutlak tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. 8 Pengambilan keputusan bisanya dijalankan lomba atau tidak yang sifatnya berhubungan safety adalah wewenang PIMPINANAN PERLOMBAAN (C.O.C). PASAL 10 KEWENANGAN 10.1 10.2 10.3

Kewenangan pengawas perlombaan adalah bertanggung jawab atas jalannya PERLOMBAAN yang terutama menyangkut unsur keselamatan pembalap dan penonton. Kewenangan juri adalah bertanggung jawab atas keputusan atau penilaian selama perlombaan berlangsung TANPA BISA di ganggu gugat oleh siapapun. Kewenangan Penyelenggara adalah bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut terselenggaranya acara / non teknis


13


PASAL 11 KETENTUAN LINTASAN LOMBA 11.1 11.2 11.3

Track lurus ke tikungan pertama harus berjarak 60 M. Track harus beraspal. Jarak yang ditentukan adalah minimum 4 (Empat) corner dengan total jarak yang disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan. Pembatas trak harus menggunakan CONE, TIDAK menggunakan ban. Pembatas beton disarankan untuk membatasi penonton dari track balapan. Apabila panitia tidak bisa menyediakan beton, posisi penonton ditikungan pertama adalah 20 (duapuluh) Meter dari titik terluar. Lebar lintasan minimum 8 (delapan)Meter.

11.4 11.5 11.6

PASAL 12 KETENTUAN FASILITAS LOMBA 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16

Penyelenggara wajib menyediakan pemadam,sodium carbonat dan sapu/sikat minimal di 5 titik clipping point dan refuelling area. Penyelenggara wajib menyediakan kendaraan rescue di perlombaan, dengan perlengkapan wajib (dongkrak,winch,kunci roda,tali towing dan gunting seatbelt). Penyelenggara wajib menyediakan 2 (dua) Ambulans,paramedic dan dokter dan satu ruangan untuk emergency. Penyelenggara wajib menyiapkan marshal minimal 10 (Sepuluh) orang dan harus memiliki 2 (Dua) buah bendera (Hijau dan Merah). Penyelenggara wajib menyediakan video recorder untuk kepentingan juri dan pengawas lomba. Penyelenggara wajib menyediakan tempat juri. Tempat juri harus bebas dari halangan apapun. Paddock minimum dengan ukuran 4 X 4 meter per kendaraan. Garis Start / Finish yang jelas. Lampu penerangan yang memadai untuk menjalankan lomba pada malam hari. Pengeras suara untuk informasi atau panggilan dengan speaker yang dapat terjangkau suaranya ke seluruh areal Perlombaan dan paddock. Petugas pemadam / safety harus menggunakan rompi khusus (yang dapat memberikan pantulan cahaya pada malam hari) Papan pengumuman (official notice board) minimum ukuran 1,5 X 3 meter. Penyelenggara wajib menyediakan ruangan untuk briefing para pembalap. Penyelenggara wajib menyediakan ruangan untuk media. Penyelenggara wajib menyediakan area paddock yang bisa menampung 50 (Lima Puluh) kendaraan. Penyelenggara wajib menyediakan area merokok di seputar area paddock.


14


12.17

Penyelenggara wajib menyediakan pemadam di 10 (sepuluh) titik di area paddock.

PASAL 13 JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS Event Kejurnas adalah 3 putaran dan juara Nasional adalah Drifter yang mengumpulkan Point tertinggi Kejuaraan umum di akhir tahun. PASAL 14 PERSYARATAN PESERTA 14.1

14.2 14.3 14.4 14.5

Peserta Harus menyertakan KIS dan SIM kepada penyelenggara, Pembalap yang masih dibawah umur harus melengkapi dengan surat ijin orang tua FORM IMI.Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut. Peserta mengisi dan menandatangani Indemnity Form diatas materai. Kendaraan hanya penggerak roda belakang atau Rear Whell Drive (RWD) Biaya pendaftaran untuk katagori PROdan ROOKIE diatur oleh pihak penyelenggara. Peserta yang di sponsori wajib mengisi form pendaftaran sponsor dari pihak penyelenggara.

PASAL 15 PENDAFTAR /ENTRANT 15.1 15.2 15.3

Kartu pendaftar / entrant yang dikeluarkan PP IMI disarankan untuk dimiliki oleh setiap team pada musim balap 2013 dan diwajibkan tahun 2014. Untuk tahun 2013, team yang tidak memiliki entrant, tidak dapat mengikuti semua kegiatan perlombaan yang mengatasnamakan team, dan kolom tempat informasi nama team pada hasil lomba akan ditulis “ Privateer “. Hanya mereka yang memiliki entrant dapat mencantumkan nama team pada setiap pengumuman hasil lomba yang dikeluarkan oleh secretary.

PASAL 16 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR /ENTRANT 16.1

16.2

Pendaftar / Entrant yang bertanggung jawab harus memastikan semua peserta yang mengatas namakan pendaftar tersebut, memperhatikan semua peraturan dan ketentuan dari buku ini berikut SR dan peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan ini. Apabila entrant berhalangan untuk hadir, entrant dapat membuat surat dan menunjuk penggantinya kepada C.O.C, RD dan Steward yang bertugas.


15


16.3 16.4

Entrant bertanggung jawab atas semua peserta dan kendaraan yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Entrant yang harus memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan peserta, mekanik, crew, keluarga, tamu dan lain – lain, harus pada setiap saat menghargai ID Card & Access Pass yang berlaku selama perlombaan.

PASAL 17 KOMUNIKASI DENGAN PESERTA 17.1

17.2

Komunikasi yang resmi untuk pemberitahuan hal – hal tertentu atau hasil lomba kepada seluruh peserta, harus ditempel pada papan pengumuman resmi (Official Notice Board) dan atau pemberian fotocopy yang diikuti dengan permintan tanda tangan penerimanya. Peserta yang akan meminta sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu, kepada OC / RC, harus menyampaikan dengan cara tertulis dengan mencantumkan tanggal dan jam penyerahan surat tersebut.

PASAL 18 BRIEFING PESERTA. 18.1

18.2 18.3

18.4 18.5

18.6

Pimpinan Perlombaan akan mengadakan briefing kepada para Peserta. Adapun tanggal, tempat dan waktu sesuai dengan yang tercantum pada jadwal panitia. Peserta atau Pendaftar diwajibkan hadir pada saat Briefing Peserta. Pendaftar WAJIB hadir dalam briefing dan tidak boleh diwakilkan. Peserta PRO, ROOKIE & DRIFT STAR wajib mengikuti briefing, dan bagi peserta yang tidak mengikuti Briefing akan dikenakan denda sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah). Peserta baru boleh mengikuti kualifikasi (QTT) dan start jika sudah membayar denda. Penyelenggara akan mengeluarkan Entry list atau daftar peserta pada saat briefing sebagai form absensi. Absensi tsb harus ditanda tangani oleh Peserta atau Entrant. Materi briefing akan dipaparkan dipapan dan apabila diperlukan materi briefing akan dibagikan kepada seluruh Peserta. Kartu Tanda Masuk, jika ada, untuk Peserta dan Pit Crew-nya akan diberikan setelah briefing. Dengan permohonan tertulis Pembalap dapat memohon penambahan tanda pengenal kepada Panitia Penyelenggara. Peserta wajib menggunakan overall pada saat Briefing.

PASAL 19 INSPEKSI KENDARAAN 19.1

Penyelenggara wajib menyiapkan team inspeksi kendaraan/kepala scruteneer. Kepala scruteneer bertanggung jawab bertugas menentukan dan menegakkan peraturan teknis kendaraan. Peraturan Nasional Drifting

16


19.2 19.3

Penyelenggarawajib menyiapkan form dan sticker inspeksi untuk inspeksi kendaraan. Mobil yang telah lulus inspeksi / scruteneer, penyelenggara akan memberikan nomer start dan sticker lulus inspeksi yang ditanda tangan oleh petugas scruteneer.

PASAL 20 TEMPAT PENGISIAN BAHAN BAKAR 20.1 20.2 20.3

Penyelenggara wajib menyediakan tempat untuk pengisian bahan bakar. Penyelenggara wajib menyediakan satu pemadam 3,5 kg di tempat pengisian bahan bakar. Penyelenggara akan memberikan denda kepada team yang melakukan pengisian bahan bakar di area paddock. Denda akan dikenakan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

PASAL 21 PROSEDUR DAN TATA TERTIB AREA PADDOCK 21.1 21.2 21.3 21.4

21.5

21.6 21.7 21.8 21.9

Penyelenggara wajib menyiapkan kepala paddock. Kepala paddock bertanggung jawab atas prosedur keselamatan di dalam paddock. Untuk menghindari keraguan dari kegunaannya, area Pit Lane harus dibagi menjadi dua jalur untuk memudahkan starting line up. Penyelenggara akan memberikan denda kepada team yang merokok di areal paddock. Denda akan dikenakan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Penyelenggara akan memberikan denda kepada pembalap yang melakukan speeding diatas 20km/jam. Setiap kelebihan 1 km/jam denda sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Apabila pembalap telah melakukan speeding sebanyak 3 (Tiga) kali maka sanksi akan berlaku (maximal pemecatan). Kepala paddock berhak melarang/mengusir peserta masuk ke area paddock apabila membawa minuman keras, narkotika dan hewan piaraan di areal paddock. Sanksi denda akan diberikan kepada peserta sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau Pemecatan. Kepala paddock berhak mengusir orang yang tidak berkepentingan di areal paddock. ID paddock harus terus dipakai selama kejuaraan berlangsung. Penambahan ID bisa ditanyakan kepada pihak penyelenggara. Dilarang parkir bagi kendaraan yang tidak berkepentingan di areal paddock. Seluruh Peserta dan timnya yang menempati Pit Lane area harus selalu menjaga kebersihan daerah pit lane. Peserta dilarang untuk merubah permukaan dari Pit Lane, membasahi dengan air/liquid dan lain sebagainya. Tidak boleh ada peralatan (equipment dan tools) yang tertinggal diseluruh area Pit Lane (sanksi berlaku). Peraturan Nasional Drifting

17


21.10 21.11 21.12 21.13

21.14 21.15 21.16 21.17

Crew wajib menyediakan minimal 1 (Satu) buah pemadam api yang bekerja dengan baik dan kapasitas minimal masing-masing 2,5 Kg di areal pit lane. Dilarang menyimpan bahan bakar di area Pit Lane. Perbaikan dan penggantian suku cadang hanya diijinkan di Paddock-nya atau dibagian belakang dari Paddock. Peserta tidak diperkenankan untuk memperbaiki kendaraanya di lintasan ataupun didaerah lain selain Paddock. Hewan peliharaan dilarang berada pada daerah pit atau paddock. Anak dibawah usia 12 tahun dilarang berada di pit lane dengan alasan apapun. Anak dibawah usia 12 tahun yang berada di dalam pit atau di area belakang pit setiap saat harus selalu ditemani oleh orang tuanya atau orang dewasa yang menjadi walinya. Alat tansportasi bermotor (motor mini, scooter bermotor, sepeda motor, dsb) diperkenankan digunakan sampai batas pit lane. Batas maximal crew di Pit lane adalah sampai sebelum kendaraan dipanggil oleh starter. Di starting line, crew tidak diperkenankan menyentuh kendaraan peserta. Kendaraan Pribadi dilarang parkir di daerah Pit atau Paddock , kendaraan pribadi bisa diparkirkan di daerah yang telah ditentukan oleh panitia. Seluruh pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan adalah sanksi denda Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)atau Pemecatan.

PASAL 22 TATA TERTIB PENYELENGARAAN 22.1 22.2 22.3

22.4

22.5 22.6 22.7 22.8

Penyelenggara berhak menegur pembalap yang tidak menuruti aturan. Area paddock harus bersih dari sampah. Pembalap,crew dan manager tertangkap tangan membawa atau menkonsumsi minuman alkohol dan NARKOBA. Pihak penyelenggara akan melaporkan kepada pimpinan perlombaan untuk mendiskualifikasi team tersebut. Penyelenggara akan menindak lanjuti ke Kepolisian Republik Indonesia. Pembalap, crew dan manager tertangkap tangan membawa senjata api maka Pihak penyelenggara akan melaporkan kepada pimpinan perlombaan untuk mendiskualifikasi team tersebut. Penyelenggara akan menindak lanjuti ke Kepolisian Republik Indonesia. Pembalap harus berpenampilan rapih dan mengenakan Racing suits dan shoes selama kejuaraan berlangsung. Pembalap, crew dan team manager yang terlibat kontak fisik maka penyelenggara akan mendiskualifikasi. Peserta harus bersikap sopan dan santun baik di track maupun di luar track. Pada saat peserta memasuki arena lintasan sepenuhnya menjadi hak Peserta, tanpa mengabaikan keselamatan Peserta lainnya.


18


PASAL 23 TANDA - TANDA BENDERA Ada   

dua jenis bendera yang dipakai pada saat perlombaan berlangsung yaitu: Bendera Merah : kendaraan tidak bisa masuk ke dalam lintasan / track closed Bendera Hijau : kendaraan bisa masuk ke dalam lintasan / track clear Bendera Kotak Hitam dan Kotak Putih : Menunjukkan penyelesaian sesi latihan, sesi kualifikasi, atau sesi pertandingan balap selesai

PASAL 24 PROSEDUR DRIFTING Sistematika kegiatan Drifting adalah sebagai berikut: 24.1

LATIHAN DAN KUALIFIKASI. 24.1.1 24.1.2 24.1.3

24.1.4 24.1.4 24.1.5

24.1.6 24.1.7 24.1.8

Latihan dan Waktu kualifikasi resmi (QTT) akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perlombaan yang dikeluarkan oleh panitia. Kendaraan dapat menuju starter ketika petugas start memberikan kode untuk melakukan Run. Kendaraan yang belum lulus/SCRUT dari Pemeriksaan Kendaraan, dilarang mengikuti segala kegiatan dalam perlombaan termasuk mengikuti latihan resmi dan kualifikasi. Apabila kendaraan tersebut mengikuti latihan resmi/kualifikasi maka pimpinan perlombaan akan memberikan sanksi pemecatan kepada pembalap. Setiap Peserta harus mengambil bagian didalam waktu kualifikasi resmi ini dan wajib melaksanakan 2 (dua) putaran/lap mendapatkan nilai kualifikasi. Setiap peserta akan diberikan waktu latihan sesuai denga rundown yang dibuat oleh panitia. Panitia dan pimpinan perlombaan berhak memberhentikan waktu Latihan / kualifikasi resmi setiap saat tak terbatas dan dianggap perlu guna membersihkan lintasan dari gangguan. Jika penghentian ini terjadi pada waktu pengambilan nilai kualifikasi maka penghentian ini dilakukan sesuai dengan haknya. Apabila hal ini terjadi panitia akan melakukan penyesuaian waktu. Peraturan keselamatan yang diterapkan pada latihan dan kualifikasi adalah sama pada peraturan keselamatan pada waktu perlombaan. Setiap peserta akan diberikan satu kali kesempatan untuk melakukan kualifikasi dengan system Drifting. Apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertutupnya lintasan atau dapat berpotensi membahayakan perseta lainnya,


19


24.1.9 24.1.10 24.1.11

24.1.12 24.1.13 24.2

Pimpinan Perlombaan dapat menghentikan jalannya latihan maupun kualifikasi. Dalam hal ini, bendera Merah akan diperlihatkan pada semua pos. Ketika bendera Merah diperlihatkan, maka seluruh Peserta yang ada di daerah line up harus segera mematikan mesin kendaraannya. Segera setelah lintasan clear (tidak ada halangan), maka bendera hijau akan dikibarkan. Adalah merupakan tanggung jawab Peserta untuk terus memonitornya. Kendaraan yang berhenti ditengah lintasan (karena satu dan lain hal), harus segera disingkirkan dari tengah lintasan, sehingga tidak merintangi dan menimbulkan potensi berbahaya baik bagi dirinya maupun kendaraan lain. Apabila tidak mampu untuk melakukkannya sendiri maka petugas Marshall harus membantunya. Setelah menyelesaikan kualifikasi (QTT), Peserta wajib masuk area Paddock. Kualifikasi akan diadakan di track.

PROSEDUR START DAN KUALIFIKASI. Peserta akan dibagi dua group ketika latihan dan peserta dan saat kualifikasi akan dipanggil berdasarkan nomor urut peserta. Peserta yang gagal melakukan start ketika nomornya dipanggil 3 kali maka peserta tersebut hanya diberikan 1 kali kesempatan kualifikasi dari 2 run kualifikasi yang dijalankan.

24.3

START DITUNDA Start dapat ditunda dengan apabila pimpinan Lomba berpendapat bahwa masih terdapat banyak genangan air yang dapat membahayakan keselamatan, maka petugas Start atas instruksi dari Pimpinan Lomba dapat menunda waktu start sampai waktu yang tidak ditentukan.

24.4

WARMING UP LAP 24.4.1 Hanya berlaku pada saat kualifikasi pertama. 24.4.2 Peserta akan mendapatkan kesempatan melakukan warming-up lap di lap pertama (1) kualifikasi. Lap 1 : free run Lap 2 : kualifikasi Lap 3 : kualifikasi

24.5

KUALIFIKASI Peraturan Nasional Drifting

20


24.5.1 Di lap (Lap 2) peserta akan dihitung nilai terbaiknya. 24.5.2 Apabila ada kerusakan pada kendaraan di saat kualifikasi, peserta harus menginformasikan kepada finisher untuk bisa ditentukan starting order untuk run selanjutnya. 24.5.3 Diperkenankan melakukan INTERCOOLER SPRAY dengan AIR setelah kendaraan berada Clear area. 24.5.4 Pada akhir suatu kualifikasi, Panitia Pelaksana lomba akan mengumumkan hasil QTT di saat briefing dan hasilnya akan ditempelkan pada papan pengumuman (information official board). 24.6

PENILAIAN KUALIFIKASI 24.6.1 Dari dua lap kualifikasi yang diikuti, peserta akan dihitung nilai terbaiknya. 24.6.2 Babak kualifikasi akan dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu :  Speed- Penilaian kombinasi antara entry speed pada tikungan pertama dan kecepatan rata-rata selama 1 putaran penuh. Maximum point diberikan kepada pembalap yang cepat pada tikungan pertama dan tetap konsisten dengan kecepatannya.  Line- Jalur ideal yang harus di ikuti oleh peserta adalah Inner Clipping Points / Zone, Outer Clipping Points / Zone, dan Transition Zones (jika diperlukan).  Angle -Dinilai dari besarnya sudut countersteer yang dihasilkan digabungkan dengan besarnya sudut angle drift terhadap garis lurus pada sebuah putaran.  Style- Penilaian yang paling subjektif diantara penilaian lainnya dimana juri akan melihat nilai hiburan yang dihasilkan oleh peserta tersebut terhadap juri dan penonton. 24.6.3 Akan ada 4 (empat) penilaian yaitu : SPEED LINE ANGLE STYLE

10 30 30 30

24.6.4 Nilai maximal dari empat penilaian diatas adalah 100 (seratus). 24.6.5 Dalam penilaian akan diambil 32 (tigapuluh dua) terbaik untuk babak selanjutnya. 24.6.6 Untuk babak 32 besar, 16 besar, 8 besar, 4 besar dan Final akan dilakukan dengan cara TANDEM. 24.7

BABAK TANDEM


21


24.7.1 Dinilai dari 3 juri pada saat Head to Head Battle. Tidak akan ada penilaian dari ketiga juri dalam 2 run babak tandem, tetapi juri akan melihat konsistennya pembalap dalam saat Lead dan Chase. Setiap Juri akan menentukan siapa yang menang pada babak tandem. 24.7.2 Babak tandem battle adalah babak penyisihan satu lawan satu sesuai dengan braket yang sudah disusun berdasarkan hasil kualifikasi. 24.7.3 Braket 32 akan digunakan dalam babak tandem. Apabila peserta kurang dari 20 maka braket yang digunakan adalah braket16. * lihat contoh braket di halaman lampiran 24.7.4 Format dalam tandem battle adalah:  Satu leader lawan satu chaser  2 putaran terpisah (masing-masing putaran dengan leader dan chaser bergantian)  Peserta dengan nilai kualifikasi lebih tinggi, akan menjadi leader di puratan pertama dan chaser di putaran kedua.  Tandem battle menggunakan braket 32 dan sistem yang digunakan sistem gugur.  OMT (one more time) dalam tandem battle adalah tidak terbatas. Setiap juri akan melakukan penilaian atas konsistensi pembalap dalam babak tandem ini. JURI A JURI B JURI C HASIL A A B A A A OMT A A B OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT  OMT- One More Time  OMT AKAN DILAKUKAN APABILA 3 JURI PUNYA KEPUTUSAN BEDA DAN LEBIH DARI 2 JURI MEMINTA OMT DAN OMT NO LIMIT 24.8

NETRALISASI DAN PENGHENTIAN PERLOMBAAN Jika Pimpinan Perlombaan berpendapat bahwa kondisi lintasan tidak aman dan berpotensi mengancam keselamatan Peserta maka perlombaan harus segera dinetralisasikan dan atau dihentikan.


22


PASAL 25 POINT SYSTEM

OVERALL CLASSIFICATION Overall classification adalah 10 pemenang dengan point terbaik. Peserta Amateur dan PRO akan digabungkan di kelas ini dengan handicap yang berlaku. POINT KUALIFIKASI 1 2 3 4 5 Ke 6 7 Ke 8 9 Ke 12 13 ke 16 17 ke 24 25 ke 32

12 10 8 5 4 3 2 1 0.5 0.25

TANDEM POINT Juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara 4 8 Besar 16 Besar 32 Besar

100 88 78 69 61 54 24

KATEGORI : 1. PRO- Peserta kategori berdasarkan buku IMI 2. ROOKIE - Peserta yang tidak tercantum di buku IMI. 3. DRIFT STAR - Peserta yang tidak tercantum di buku IMI. PASAL 26 PIALA DAN PENGHARGAAN 26.1

Penyelenggara wajib menyiapkan Piala/Penghargaan kepada pemenang Pertama sampai dengan pemenang ke Tiga dari kelas PRO dan ROOKIE. Piala/Penghargaan kepada pemenang kualifikasi terbaik pada kelas PRO. Peraturan Nasional Drifting

23


26.2

26.3 26.4 26.5

Penyelenggara wajib menyediakan uang pembinaan sebesar:



KELAS   

PRO Juara 1 Piala + Hadiah (min 4x biaya pendaftaran) Juara 2 Piala + Hadiah Juara 3 Piala + Hadiah



KELAS   

ROOKIE OPEN Juara 1Piala + Hadiah (min 3x biaya pendaftaran) Juara 2 Piala Juara 3 Piala



KELAS   

DRIFT STAR Juara 1Piala + Hadiah (min 2x biaya pendaftaran) Juara 2 Piala Juara 3 Piala

Pemenang dari pengumpul point terbanyak dalam seluruh seri kelasPRO ROOKIE dan DRIFTSTAR akan mendapatkan hadiah utama. Para pemenang diwajibkan (tidak dapat diwakilkan) untuk hadir pada saat pembagian hadiah, sanksi kehilangan uang hadiah. Pembagian hadiah akan dilakukan oleh panitia penyelenggara maximal 1 (satu) jam setelah acara selesai (terkecuali keadaan force majeure yang ditentukan oleh pengawas perlombaan)

PASAL 27 HUKUMAN DAN PEMECATAN Pengawas Perlombaan berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar peraturan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:  Pengertian dari peraturan ini terutama keputusan perihal sanksi adalah merupakan sepenuhnya hak dari Pengawas Perlombaan walaupun jika sanksi tidak/belum tercantum didalam peraturan ini.  Setiap keputusan Pengawas Perlombaan yang berhubungan dengan sanksi danPEMECATAN kendaraan atau Peserta harus segera secara tertulis disampaikan kepada Peserta yang bersangkutan  Bahwa sanksi yang tercantum didalam Peraturan ini, tidak akan mencegah adanya sanksi tambahan jika diperlukan. PASAL 28 ASURANSI KECELAKAAN


24


28.1

28.2 28.3

28.4

28.5

Penyelenggara perlombaan harus mengadakan asuransi untuk menutupi kepentingan pembalap, anggota panitia dan penonton dengan asuransi pijak ketiga. Peraturan perlombaan harus mencantumkan kondisi dan cakupan dari asuransi dan sesuai dengan hal – hal sebagaimana tercantum di bawah ini. Penyelenggara wajib mencantumkan perincian dari kondisi dan cakupan dari asuransi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada umumya dan dikirim kepada PP IMI. Panitia wajib memperlihatkan bukti penutupan asuransi pada kejuaraan tersebut kepada pengawas perlombaan sebelum lomba dimulai. Pembalap dapat melihat kondisi dan cakupan asuransi tersebut pada panitia sesuai dengan kebutuhan. Asuransi atas pihak ke tiga yang dilakukan oleh panitia harus sebagai tambahan dan tanpa merugikan setiap asuransi pribadi yang dibuat oleh pembalap pada perlombaan ini. Pembalap yang ikut serta tidak dianggap sebagai pihak ketiga. Penyelenggara harus mewajibkan seluruh peserta untuk membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran asuransi yang mencakup keselamatan peserta. Program asuransi ini merupakan program yang ditetapkan oleh PP IMI. (Program Keselamatan Bersama Pembalap).

PASAL 29 SPONSOR KEJUARAAN 29.1 29.2

Penyelenggara berhak untuk memasang sticker sponsor di kendaraan peserta. Apabila peserta keberatan atas pemasangan sticker di kendaraannya, maka penyelenggara akan menggenakan biaya denda sticker sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/Titik.

PASAL 30 ACARA 30.1 30.2 30.3 30.4

Rundown kegiatan acara harus disampaikan kepada para peserta di saat press conference atau seminggu sebelum acara dimulai. Penyelenggara dapatmengadakan acara taxi drift tanpa mengganggu jalannya acara dengan ketentuan hanya Drifter katagori Pro. Penumpang yang mengikuti acara taxi drift diharuskan menggunakan Helm,Celana Panjang dan Sepatu atau mengikuti standard keselamatan yang telah diatur di dalam peraturan ini. Acara tambahan pada pelaksanaan kejuaraan harus di diskusikan dahulu kepada C.O.C dan Steward, karena ini berhubungan lansung dengan ketepatan waktu penyelenggaraan lomba.


25


PASAL 31 INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PESERTA 31.1

31.2

Pimpinan Perlombaan dapat memberikan instruksi dan Bulletin terhadap perubahan peraturan kepada Peserta dengan cara lembaran tertulis dan Lembaran tertulis ini akan dikeluarkan dengan mempergunakan Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dan harus diterima oleh Peserta dengan membubuhkan tanda tangannya. Seluruh hasil perlombaan akan ditempel pada Papan Pengumuman resmi yang ditempatkan pada tempat yang ditentukan oleh Panitia. Setiap keputusan dan pemberitahuan dari Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Teknis dan Pengawas Perlombaan, khususnya yang berhubungan dengan Peserta agar diberikan kepada Pembalap secara tertulis. Peserta dapat mengetahui segala hasil yang dikeluarkan oleh panitia (misalnya daftar Pembalap, hasil qtt, waktu memasuki areal line up, group dan starting position, dan lain sebagainya) pada papan pengumuman resmi (official notice board). Dengan ditempelkannya di papan tersebut, maka seluruh Pembalap dianggap telah membaca dan mengetahui informasi tersebut.

PASAL 32 PENGGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN Untuk pengajuan perubahan jadwal kalender, maka penyelenggara akan dikenakan sanksi / denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap penggantian dan sanksi / denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pembatalan event. PASAL 33 PENERBITAN SR 33.1 33.2

SR atau Supplimentary Regulation harus diterbitkan paling lama 2 minggu dari jadwal perlombaan yang akan diselenggarakan. Perubahan SR setelah sebelumnya diterbitkan, harus memiliki dasar yang kuat, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam yang berlaku. Setiap perubahan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan SR yang telah dikeluarkan sebelumnya.

PASAL 34 PENGIKLANAN 34.1

Pengiklanan hasil perlombaan oleh Peserta wajib mendapat ijin tertulis dari Panitia Penyelenggara. Persetujuan dari Panitia Penyelenggara beserta hasil resmi yang dijinkan untuk diiklankan akan diberikan paling lambat 24 Jam setelah Peserta mengajukan permohonannya. Panitia berhak menolak Peraturan Nasional Drifting

26


34.2

permohonan ini tanpa harus memberikan penjelasan kepada Pembalap. Semua pengiklanan hasil Perlombaan wajib mencantumkan Judul Perlombaan dan Penyelenggara pada pojok kiri atas iklan dengan ukuran minimal 1/10 panjang iklan. Peserta, team dan Merk Kendaraan Pembalap dalam mengiklankan halyang berhubungan dengan lomba hanya diperbolehkan mengiklankan pihaknya sendiri, tanpa mencantumkan pihak competitornya.

PASAL 35 PERATURAN Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa asing yang umum dipakai pada Perlombaan Drifting. Peraturan Tambahan akan dikeluarkan dan mempunyai kekuatan yang sama dan merupakan tambahan atau ralat atas peraturan ini tetapi bukan sebagai pengganti dari peraturan ini. PASAL 36 PENUTUP Peraturan nasional olahraga Drifting ini dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dengan peraturan nasional olahraga kendaraan bermotor, ketentuan umum perlombaan Drifting dan peraturan teknis Drifting. Apabila ada perselisihan dari peraturan ini, hanya PP IMI yang berhak untuk mengambil keputusan.


27


BAB III PERATURAN KEJUARAAN DRIFTING PASAL 1 KEJUARAAN DRIFTING 1.1

Kejuaraan yang diperhitungkan untuk merebutkan gelar Juara Nasional Drifting PP.IMI adalah sebagai berikut :

1.2 1.3

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Kejuaraan Nasional PRO Kejuaraan Nasional ROOKIE

Peserta yang merebutkan Kejuaraan Pro Drifting Nasional, Kejuaraan Rookie Drifting Nasional dan Best team harus mempergunakan kendaraan yang ber pengerak roda belakang (RWD) yang diatur dalam peraturan Perlombaan ini. Peserta asing diizinkan mengikuti Kejuaraan Nasional Drifting, akan tetapi tidak diperhitungkan dalam point Kejuaraan Nasional, mereka hanya memperebutkan Kejuaraan Umum dan kelas saja, dan dikelompokkan ke dalam PRO. Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Nasional Pro diwajibkan mengikuti lebih dari setengah dari jumlah rangkaian serie Kejuaraan Nasional. Kendaraan yang diperlombakan adalah kendaraan yang memenuhi kriteria sedan berbasis chasis monoque yang sesuai dengan persyaratan, Peraturan bidang Teknik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara. Setiap kendaraan hanya dapat dipakai oleh1 (satu) orang peserta. Peserta PRO hanya diperbolehkan mengikuti kelas PRO dan peserta ROOKIE diperbolehkan mengikuti kelas ROOKIE dalam setiap seri kejuaraan Nasional. Selanjutnya bagi seluruh peserta baik PRO dan ROOKIE, kendaraan yang digunakan pada saat start harus sesuai dengan waktu peserta mendaftar, apabila kendaraan tersebut berbeda dengan apa yang didaftarkan maka peserta tersebut akan dikenakan sanksi pemecatan.


28


BAB IV PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING PASAL 1 PERSYARATAN PESERTA 1.1

PENDAFTAR. 1.1.1 Perlombaan ini terbuka bagi mereka yang telah memiliki SIM untuk kendaraan roda (empat) yang masih berlaku serta memiliki Kartu Ijin Start (KIS) International atau Regional yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI atau PP.IMI yang sesuai dengan Perlombaan ini. 1.1.2 Manager harus didaftarkan sebagai orang yang memiliki hak untuk mewakili pembalap.

1.2

PENJENJANGAN 1.2.1 Rookie adalah seluruh peserta yang tidak tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di tahun 2012. 1.2.2 Drift Star/Pemula adalah seluruh peserta yang tidak tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di tahun 2012. 1.2.3 Profesional (PRO) adalah peserta yang telah tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di tahun 2012. 1.2.4 Peserta lokal yang memiliki Competition Internasional License dianggap sebagai PRO.

1.3

BIAYA PENDAFTARAN 1.3.1

Biaya pendaftaran telah diatur di bab sebelumnya

PASAL 2 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA 2.1

2.2

Pendaftar bertanggung jawab dan menjamin bahwa seluruh nama-nama yang didaftarkan akan mentaati hukum dan peraturan yang ada. Jika pendaftar berhalangan hadir baik secara perorangan maupun badan hukum, maka pendaftar wajib menunjuk wakilnya secara tertulis dengan disertai seluruh kekuasaan dari pendaftar. Panitia perlombaan akan memeriksa Dokumen pendaftar dan harus disampaikan pada saat pemeriksaanadministrasi ini. Pemeriksaan juga meliputi dokumen Pendaftaran,bukti pembayaran, SIM Nasional/ Internasional, KIS, KTP dan kendaraan yang akan dipakai oleh pendaftar. Pembalap yang masih dibawah umur harus melengkapi dengan surat ijin orang tua FORM IMI. Peraturan Nasional Drifting

29


2.3

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

2.13

2.14

2.15

Pendaftaran dianggap sah apabila formulir pendaftaran yang telah diisi dengan nama lengkap, data-data yang benar serta ditanda tangani oleh peserta diatas materai secukupnya dan dikembalikan kepada Sekertariat Penyelenggara berikut pelunasan biaya pendaftaran dan melampirkan 2 (dua) lembar pas photo terbaru. Nama Peserta yang tertera di formulir pendaftaran harus sama dengan nama yang tertulis/ tertempel di kaca pintu belakang kanan-kiri dan kaca depan dan nama yang ada di KIS. Setiap peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran ini bertanggung jawab penuh yang seluas-luasnya atas kebenaran isi formulir yang Telah diisinya (sanksi pemecatan). Peserta hanya dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti satu kelas dalam perlombaan Drifting sesuai dengan peraturan perlombaan. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran akan tetapi kemudian sebelum pelaksanaan Perlombaan, peserta tersebut mengundurkan diri,maka uang pendaftarannya akan dikembalikan setelah di potong 25%. Biaya pendaftaran sudah temasuk biaya premi asuransi yang menjamin kepentingan peserta untuk diri masing-masing maupun kewajiban pihak ketiga yang berlaku pada saat perlombaan berlangsung. Asuransi yang di keluarkan oleh Panitia Penyelenggara dengan alasan apapun,tidak boleh merugikan asuransi yang dibuat oleh peserta. Panitia Penyelengara berhak menolak suatu pendaftaran tanpa wajib memberikan suatu alasan. Setiap kendaran wajib untuk mengikuti scrutineering ini. Oleh karena itu kendaraan yang tidak mengikuti scrutineering tidak diperbolehkan untuk mengikuti kejuaraan drifting ini. Bila saat scrutineering ternyata kendaraan tidak sesuai dengan teknis keselamatan, maka atas usul dari Petugas Pemeriksa dan disetujui oleh Pemimpin Perlombaan beserta Pengawas Perlombaan, kendaraan tersebut dapat mengikuti kejuaraan. Pada saat peserta telah lulus dari scruteneering maka panitia pelaksana akan memberikan tanda lulus scruteneering dan kartu identitas untuk setiap peserta. Kartu ini wajib ditempelkan pada kendaraan berikut photo dari peserta di tempat yang ditentukan oleh panitia, petugas scrutiner berhak memeriksa kendaraan pada saat perlombaan berjalan. Pendaftar harus menjamin bahwa seluruhnya sesuai dengan kondisi dan keabsahan serta keselamatan selama latihan dan perlombaan. Dengan menghadirkan kendaraan untuk Pemeriksaan Teknis adalah merupakan pernyataan bahwa yang disampaikannya sesuai dengan kebenaran. Selama perlombaan Peserta atau orang lainnya yang membantu kendaraan yang terdaftar tidak terlepas dari tanggung jawab atas ketaatannya terhadap peraturan yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab pendaftar atau wakil yang ditunjuk.


30


2.16 2.17 2.18

2.19

Pendaftar, Mekanik atau Tamu harus setiap saat wajib mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan Panitia untuk yang bersangkutan. Tanda pengenal ini hanya berlaku untuk yang namanya tertera. Peserta yang belum terdaftar dan belum lulus pemeriksaan administrasi dan teknis kendaraan tidak diperbolehkan mengikuti latihan bebas. Pendaftar, Peserta, Mekanik, Manager, orang tua/wali peserta atau tamu tidak diperkenankan bertindak tidak sopan, bertengkar atau melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Peserta, anggota team lain, maupun panitia. Peserta, manager dan team bertanggung jawab atas setiap insiden yang dilakukan oleh pihak ke-3 pendukung team tsb. Sanksi berupa skorsing dapat dijatuhkan pada Peserta, anggota team dll. Nama dari Peserta dengan warna Putih harus terpasang pada kaca pintu belakang kiri kanan dan harus jelas terpasang. Nama yang tertera dikaca harus sama dengan nama yang tertulis di formulis pedaftaran. Dengan tinggi huruf minimum 7 cm dan maksimum 8 cm. Artinya dia tidak lulus point 2.5

PASAL 3 PEMERIKSAAN ADMINISTRASI 3.1

3.2 3.3 3.4

Seluruh Pendaftar, Peserta atau pengurus yang ditunjuk wajib hadir pada tempat Pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Kendaraan yang akan dilaksanakan sebelum latihan tidak resmi pertama atau ditentukan sesuai dengan jadwal Panitia. Drifter wajib datang. Pendaftar dan entrant yang tidak melapor untuk pemeriksaan tidak diijinkan mengikuti latihan, QTT maupun perlombaan. Jadwal Pemeriksaan sesuai dengan jadwal perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia. Peserta yang dipanggil nomornya disaat pemeriksaan dan tidak bisa hadir setelah 3 (Tiga) kali panggilan maka peserta tersebut akan kehilangan run.

PASAL 4 PELAKSANAAN PERLOMBAAN DRIFTING NASIONAL 4.1

4.2 4.3

Perlombaan Difting Nasional dilaksanakan di lintasan aspal dengan panjang dan Lebarnya disesuaikan dengan keadaan sirkuit yang tersedia dan atas persetujuan Pengawas Lomba dan Steward dengan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Setiap peserta diharuskan memakai HELMET dan SAFETY BELT pada waktu perlombaan. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran tersebut terjadi. Peserta dalam hari kualifikasi dan tandem diwajibkan mengenakan racing suits dan sepatu yang memenuhi standard.


31


4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

4.12 4.13

4.14 4.15

4.16 4.17 4.18 4.19

Setiap perlombaan kejurnas ini akan terdiri dari 1 (satu) kali kualifikasi dengan 2 (dua) kali Run, 32 (tiga puluh dua) terbaik dari babak kualifikasi lanjut ke babak tandem. Babak tandem akan menggunakan bracket 32 dan menggunakan system gugur, di babak tandem peserta akan mendapatkan 2(dua) kali Run, 1 (satu) kali sebagai lead car dan 1(satu) kali chase car. Apabila peserta tandem kurang dari 32 peserta, tetap menggunakan braket 32 dan salah satu peserta akan mendapatkan bye. Pemenang pada babak tandem dinyatakan sebagai pemenang dalam kejuaraan drifting. Peringkat 1 sampai dengan 32 dari babak kualifikasi mendapatkan point, penentuan point telah diatur di dalam peraturan ini. Peringkat 1 sampai dengan 32 dari babak tandem mendapatkan point, penetuan point telah diatur di dalam peraturan ini. Layout track beserta daftar peserta, diberikan kepada peserta pada hari H, paling lambat 3 jam sebelum latihan/babak kualifikasi dimulai. Bentuk layout dalam kejuaraan drifting ini harus mempunyai minimum trak lurus 60 M dari tikungan pertama, 4 corner, menggunakan cone sebagai pembatas dan tetap berpedoman pada segi keamanan / kesehatan baik bagi peserta maupun penonton. Untuk menghafal route pada hari perlombaan, peserta tidak diperkenankan untuk mencoba route tersebut dengan memakai kendaraan bermotor / bermesin ataupun baterai. Peserta tidak dibenarkan mengikuti lebih dari 1 (satu) kali dalam kelas yang sama, walaupun dengan kendaraan lain. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran terjadi. Satu nomor start hanya untuk satu peserta saja. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini pemecatan. Pada Kejurnas tahun 2013 ini, pada seri pertama urutan no start 1 s/d 32 adalah berdasarkan rangking yang dibuat oleh komisi drifting PP.IMI selanjutnya pada seri kedua dan seterusnya, urutan no start 1 s/d 32 berdasarkan urutan rangking kejurnas (point sementara) dari seri yang telah dilalui. Start dilakukan dengan posisi kendaraan berhenti dan mesin dalam kendaraan hidup (standing start), dan finish ketika melewati garis finish. Seluruh peserta harus mengikuti babak kualifikasi, 32 terbaik dari babak kualifikasi berhak mengikuti babak tandem. Babak tandem battle adalah babak penyisihan satu lawan satu sesuai dengan braket yang sudah disusun berdasarkan hasil kualifikasi. Ketika menjalani kualifikasi dan tandem, hanya peserta pengemudi yang berada di dalam kendaraan (tidak diijinkan menggunakan petunjuk jalan/navigator). Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan. Peraturan Nasional Drifting

32


4.20

4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26

4.27

4.28 4.29 4.30

4.31

4.32

Pergantian / perubahan kendaraan hanya dilakukan sampai pada saat scrutineering. Penggantian kendaraan yang terpaksa dilakukan peserta, misal ; karena kendaraan mogok, dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum kualifikasi Heat 1 atas seijin Pimpinan Perlombaan dengan membayar denda yang besarnya ditentukan panitia dan kendaraan yang akan dipakai untuk berlomba harus menjalani scrutinering terlebih dahulu. Penggantian kendaraan oleh peserta pada saat babak kualifikasi dan babak tandem. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap peserta. Hanya lintasan pacu yang diijinkan untuk dipakai pada latihan maupun perlombaan. Selama perlombaan dan latihan, pembalap dilarang melakukan penambahan bahan bakar di areal pit lane. Panitia akan menyediakan tempat untuk menyediakan tempat pengisian bahan bakar. Hanya Penambahan air dan penggantian ban yang diperkenankan di daerah clear area yang telah ditentukan oleh penyelenggara event. Pada waktu pengisian bahan bakar, Pembalap harus menyediakan pemadam api yang bekerja dengan baik pada sisi kendaraannya. Seluruh instruksi dari Petugas Marshall kepada Peserta, dilakukan dengan menggunakan bendera. Peserta dan seluruh timnya tidak diperkenankan menggunakan bendera, yang dianggap dapat menimbulkan salah pengertian terhadap Peserta yang lainnya. Peserta dilarang untuk mengemudikan kendaraannya secara berlawanan arah dengan arah lomba, terkecuali sangat diperlukan untuk memindahkan kendaraannya yang berada pada posisi bahaya. Kendaraan hanya dapat didorong untuk menghindar dari posisi yang berbahaya, sesuai dengan arahan dari petugas Marshall. Peserta yang akan meninggalkan kendaraannnya, harus meninggalkan kendaraannya dalam posisi perneling N (neutral). Kunci kontak tetap pada tempatnya dan dalam posisi unlock. Pimpinan Perlombaan, Pengawas Perlombaan, dan petugas Medical, dapat meminta untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan, setiap waktu selama event berlangsung. Untuk keselamatan bersama, Peserta dilarang melakukan gerakan zig zag selama berada didaerah sepanjang pit, keluar dari pit exit dan di trek (lintasan). Areal burn out di sediakan dan ditentukan lokasinya atas intruksi dari mashall. Seluruh Peserta harus menjunjung tinggi sportifitas olah raga, etika dalam berlomba serta menomor satukan keselamatan bersama. Sanksi denda sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kejadiannya dan/ atau pemecatan Selama berada di lintasan balap, Peserta dilarang dengan sengaja menghentikan kendaraannya disepanjang lintasan/trek dengan alasan apapun juga dan atau untuk melakukan latihan Start. Sanksi berupa denda sebesar Peraturan Nasional Drifting

33


4.33 4.34 4.35 4.36

Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah). Bila kendaraannya mogok, maka Peserta harus segera menepikan kendaraannya, sehingga kendaraannya dalam posisi aman. Panitia pelaksana wajib memperlihatkan hasil kualifikasi pada papan pengumuman resmi setelah peserta melakukan babak kualifikasi. Pimpinan Perlombaan atas seijin Pengawas Perlombaan, bilamana dirasa perlu, dapat memerintahkan peserta mengulangi start apabila terjadi kesalahan dalam proses start Apabila peserta tidak finish (DNF), yang dikarenakan kendaraan mogok atau hal lainnya, maka tidak berhak mendapatkan point kejuaraan. Pengawas perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan dapat menunda/ memberhentikan perlombaan sehubungan dengan Force Majeure dan keadaan-keadaan lain yang dapat mengancam keamanan / ketentraman perlombaan.


34


BAB V PERATURAN TEKNIK DRIFTING PASAL 1 PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA DRIFTING PRO, ROOKIE DAN DRIFTSTAR 1.1 1.2

1.3 1.4 1.5

1.6

Hanya Modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini, segala bentuk modifikasi lain yang tidak tertulis berarti tidak diijinkan. Bagi peserta yang terbukti melanggar peraturan Teknik ini akan diberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI, dan untuk semua point yang sudah dikumpulkan pada tahun yang berjalan sampai saat terjadinya kasus pelanggaran tsb, maka total point yang sudah didapatkan otomatis dihapus, dan Dilarang untuk mengiikuti pada 2 seri kedepannya. Kendaraan yang diperbolehkan dilombakan adalah yang dipasarkan kepada khalayak umum. Jadwal Pemeriksaan Teknis akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia. Seluruh kewajiban yang ditentukan oleh panitia, misalnya; nomor Peserta, iklan-iklan, dan lain-lain sudah harus terpasang sebelum Pemeriksaan Teknis ini dilakukan. Kendaraan yang tidak melakukan Pemeriksaan Teknis tidak diijinkan untuk mengikuti perlombaan, QTT maupun latihan. Barang-barang yang berstandard FIA adalah asli bukan barang imitasi.

PASAL 2 PEMERIKSAAN TEKNIS DAN SAFETY 2.1 2.2

2.3 2.4 2.5

Pemeriksaan Teknis (Scrutineering) wajib dilakukan pada tanggal dan tempat yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia. Peserta yang menghadirkan kendaraannya guna pemeriksaan teknis maupun administrasi berarti menyatakan bahwa ia telah mengetahui dan mengerti secara keselurahan peraturan perlombaan, sanksi-sanksi, jadwal dan lainlainnya yang dikeluarkan oleh panitia untuk kepentingan Peserta. Pemeriksaan Teknis sebelum perlombaan dapat dilakukan terpisah atau bersamaan dengan Pemeriksaan Administrasi. Pemeriksaan Teknis dapat dilakukan setiap saat tanpa menjelaskan alasannya dan keputusan ini sepenuhnya merupakan hak Panitia dan Pengawas Perlombaan. Pemeriksaan kendaraan diluar jadwal yang telah ditentukan/dikeluarkan oleh Panitia akan dikenakan denda Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) per kendaraan Peraturan Nasional Drifting

35


PASAL 3 PERSYARATAN KENDARAAN PRO/ROOKIE/DRIFT STAR 3.1 3.2

3.3

Kendaraan yang diperlombakan adalah kendaraan yang memenuhi kriteria sedan yang sesuai dengan persyaratan, Peraturan bidang Teknik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Modifikasi Mobil yang di bolehkan dalam kompetisi drifting adalah :  Kelas Pro dan Rookie adalah : A. Mesin bebas B. Rem Bebas C. Gearbox Bebas D. Ban dan Velg bebas E. Body styling i. Material bebas, KECUALI Pintu driver TIDAK BOLEH menggunakan bahan VIBER ii. Kaca POLIKARBONAT diperbolehkan untuk mengganti seluruh kaca kendaraan KECUALI Kaca depan. F. Roll cage i. MINIMUM BOLD-ON dengan tatakan plat double dibawah maincage dan supir (foto TERLAMPIR) ii. Design minimum harus mengikuti standarisasi yang dikeluarkan buku ini (foto attached) iii. Mobil “OPEN TOP” harus mengikuti design Roll Cage sesuai dengan standarisasi dalam buku ini (foto attached) iv. Bahan dasar adalah pipa SEAMLESS dengan minimun diamer 38 mm v. Cross Bar “X” atau “F” WAJIB terpasang dikedua posisi pintu depan vi. Mobil dengan tangki belakang disarankan menggunakan pelindung tangki berupa rollcage samping. Modifikasi Mobil yang di bolehkan dalam kompetisi drifting adalah :  Kelas DRIFT STAR adalah : A. Mesin i. Engine tipe apapun dan modifikasi Mesin bebas kecuali penggunaan NOS dan Water Injection DILARANG. ii. Untuk seluruh tipe mesin PIPING bebas namun dari down pipe sampai ke pembuangan akhir dibelakang (wajib) diameter max 2.25 inch (lingkar luar) dan jumlah tabung maximum 40cm. iii. Mesin Turbo HARUS MEMAKAI RESICTOR 32 mm.


36


iv.

Jika menggunakan External Wastegate pipa wastegate harus masuk ke kenalpot utama (2,25 inch) B. Rem Bebas C. Gearbox Harus menggunakan “H” pattern dengan syncromesh namun ratio gigi bebas D. Ban dan Velg  Ukuran Maximum ban adalah : A. Lebar : 215 B. Ring : 17 C. Profile bebas D. Lebar velg bebas E. Body styling i. Material bebas, KECUALI Pintu driver TIDAK BOLEH menggunakan bahan VIBER ii. Kaca POLIKARBONAT diperbolehkan untuk mengganti seluruh kaca kendaraan KECUALI Kaca depan. F. Roll cage i. MINIMUM BOLD-ON dengan tatakan plat double dibawah maincage dan supir (foto attached) ii. Design minimum harus mengikuti standarisasi yang dikeluarkan buku ini (foto attached) iii. Mobil “OPEN TOP” harus mengikuti design Roll Cage sesuai dengan standarisasi dalam buku ini (foto attached) iv. Bahan dasar adalah pipa SEAMLESS dengan minimun diamer 38 mm v. Cross Bar “X” atau “F” WAJIB terpasang dikedua posisi pintu depan vi. Mobil dengan tangki belakang disarankan menggunakan pelindung tangki berupa rollcage samping. Peraturan Nasional Drifting

37


3.4

3.5

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24

Kendaraan Wajib mengunakan 2 (dua) buah Safety belt minimum 4 titik 3 inch dengan minimum titik jangkar 4 titik. Penempatan titik jangkar / safetybelt anchor dapat menggunakan titik jangkar safety belt asli yang ada di setiap kendaraan kecuali titik tersebut diangap kurang tepat penempatannya oleh petugas scrutineering maka peserta wajib membuat titik jangkar yang baru. Untuk safetybelt belakang boleh dililitkan ke rollcange bagian belakang. Setiap kendaraan diwajibkan memasang ROLL CAGE minimum 6 titik dengan Cross Bar ‘X’ disisi pintu maupun penumpang depan dan diperbolehkan menembuskan rollcage ke suspensi support depan dengan alasan keselamatan. Bolt On Roll Cage tidak diperbolehkan. Ukuran minimum diameter roll cage adalah 38mm besi seamless untuk keseluruhan konstruksi. Wajib ada 2 bangku yang terpasang didalam mobil. Bangku pengemudi diwajibkan memakai jenis bucket seat dan berstandard FIA dan bangku penumpang disarankan memakai Bucket seat namun minimum memakai bangku stardard. Bangku kendaraan diwajibkan menggunakan fix braket tanpa mekanisme geser maju mundur aslinya mobil kecuali bangku penumpang. Diwajibkan memasang Towing eye/strap dibagian depan dan belakang disetiap kendaraan. Keadaan ban yang sesuai adalah keadaan ban yang layak pakai. Wajib mengunakan ban jalanan. ban slick tidak diperbolehkan. Sistem Kaki-kaki / sistem suspensi kendaran diwajibkan dalam kondisi baik. Sistem rem kendaran diwajibkan dalam kondisi baik. Hanya air biasa yang diperbolehkan diisi kedalam radiator. Radiator Coolant tidak diperbolehkan dengan alasan keselamatan scruteneering. Wajib menyediakan minimal 1 (Satu) buah pemadam api yang bekerja dengan baik dan kapasitas minimal masing-masing 2,5 Kg di dalam kabin dengan posisi yang mudah dijangkau (disarankan di posisi kaki penumpang depan). Kendaraan harus menggunakan engine CUT OFF dengan tujuan memutuskan aliran listrik utama kendaraan. Titik engine cut off harus ada di luar dan di dalam kendaraan. Diwajibkan untuk memasang brake lamp depan dan belakang. Kendaraan diwajibkan menggunakan tutup aki berbahan teflon. Bonnet pin harus terpasang dan sistem pengait standard ditinggalkan. Fungsi lampu standard harus berjalan dengan baik. Tidak diperkenankan untuk memasang aksessoris yang dapat mengganggu peserta lain. Untuk mobil hatchback yang menggunakan tangki dalam harus dibuatkan sekat pemisah antara kabin dalam dan tangki tersebut. Selang bensin dianjurkan di luar kabin.


38


3.25 3.26

Pada mobil Drifting tidak diperkenankan memasang sticker yang sama dengan panitia mis: fast doctor, safety car, course marshall dan lain sebagainya. (sanksi tidak diperbolehkan mengikuti qtt/race). Nama dari Peserta dengan warna Putih harus terpasang pada kaca pintu belakang kiri kanan dan harus jelas terpasang. Nama yang tertera dikaca harus sama dengan nama yang tertulis di formulir pedaftaran. Dengan tinggi huruf minimum 7 cm dan maksimum 8 cm.

PASAL 4 KETENTUAN TEKNIK PESERTA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Peserta wajib menggunakan helm full face dengan minimum sertifikasi SNI dan diverifikasi oleh petugas Scruteneering. Peserta wajib menggunakan sepatu balap atau sepatu lainnya yang sejenis / (Sepatu kets beralas tipis). Peserta wajib menggunakan sarung tangan dengan bahan yang elastis dan tidak licin. Peserta diwajibkan menggunakan baju balap / racing suits walaupun tidak bersertifikasi FIA. Peserta yang melanggar aturan kejuaraan DRIFTSTAR dikenakan denda Rp 10.000.000,- dan tidak akan boleh start dikejuaraan drift manapun apabila uang sanksi tersebut belum dibayar.

PASAL 5 PERATURAN TAMBAHAN 5.1

5.2 5.3

5.4

Setiap kendaraan yang telah mendapatkan tanda Lulus Pemeriksaan Teknis, jika dibongkar/diubah yang menyebabkan perubahan pada keselamatan kendaraan atau menimbulkan pertanyaan atas keabsahan, atau terlibat kecelakaan, wajib menyampaikan permohonan ulang Pemeriksaan Teknis dan persetujuan dari petugas Scrutineering. Setiap kendaraan dapat dilarang ikut perlombaan dengan alasan keselamatan oleh pimpinan perlombaan. Pimpinan Perlombaan dapat meminta kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk berhenti guna Pemeriksaan Teknis kembali atas kendaraannya dan Pemeriksaan Medis atas Pesertanya. Hasil Pemeriksaan Teknis ini akan diserahkan kepada Pengawas Perlombaan. Pengawas Perlombaan dan Petugas Pemeriksa Teknis dapat melakukan halhal sebagai berikut: 5.4.1

Memeriksa kondisi keabsahan dari kendaraan ataupun Peserta setiap saat. Kecuali dalam keadaan diluar kekuasaan (force majeure), Peserta disarankan untuk hal ini, waktu dan tempat untuk


39


5.4.2 5.4.3

pemeriksaan tidak dengan kemufakatan atas keikut sertaan Peserta dan kendaraannya pada perlombaan ini. Meminta kepada Peserta waktu pemeriksaan agar kendaraan dibongkar oleh peserta guna memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kendaraan akan diperiksa sesudah menyelesaikan setiap kejuaraan


40


BAB VI KODE ETIK & PERILAKU DI LINTASAN DRIFTING PASAL 1 KODE ETIK DAN PERILAKU PESERTA 1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6 1.7

1.8

Peserta yang mengikuti Perlombaan Drifting Dilarang keras Mengkonsumsi Minuman, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut. Peserta yang mengikuti Perlombaan Drifting Dilarang keras Mengkonsumsi Narkoba, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah peserta tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 3 (tiga) tahun dan PP.IMI akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan selanjutnya. Peserta yang mengalami sakit ( masih dalam perawatan dokter ),Hamil, Wajib memberitahukan kepada Panitia dan membuat surat pernyataan kepada panitia, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut. Dengan turut sertanya Peserta dalam acara ini maka secara sadar tunduk pada semua ketentuan dan syarat yang tertera dalam peraturan perlombaan ini serta peraturan tambahan maupun ketentuan-ketentuan yang diberikan Panitia. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang peraturan perlombaan ini serta peraturan tambahannya. Peserta sebagai olahragawan harus bersifat sportif sebelum / sesudah maupun selama perlombaan berlangsung dan panitia berhak untuk memecat setiap peserta bagi peserta yang bertindak kurang sportif. Peserta bertanggung jawab atas musibah yang dialaminya selama berlomba termasuk akibat dan kerugian yang ditimbulkan selama berlomba terhadap pihak ketiga diluar batasan asuransi yang diberikan/disediakan dengan perlombaan ini. Peserta tidak akan melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap panitia mengenai akibat dari dan berhubungan dengan perlombaan.

PASAL 2 KODE ETIK PESERTA DAN ENTRANT DALAM TRACK 2.1 Tingkah laku Peserta yang dapat dianggap membahayakan: Melakukan benturan/senggolan yang berulang kali dengan kendaraan yang lain. Memaksa kendaraan lain keluar dari track. Melakukan blocking terhadap kendaraan lain ataupun merubah line secara tiba-tiba (sanksi pemecatan). Peraturan Nasional Drifting

41


Mengganggu kendaraan lain secara tidak fair ketika dalam proses start tandem. Menabrak kendaraan lain dari belakang sampai menyebabkan kendaraan tsb langsung kehilangan line. Melakukan bloking. Kejadian ini dapat dianggap sebagai kejadian yang berpotensi membahayakan (dangerous behavior), meskipun tidak terjadi benturan. Racing accident lainnya yang tidak termasuk adalah: Apabila kejadian (spin or crashes) yang terjadi ditrack merupakan kejadian kesalahan sendiri. Jika posisi dari kendaraan yang menyebabkan ”kerugian” berada dibelakang kendaraan lainnya, maka akan dianggap sebagai penyebab kecelakaan. Saat di trek, Peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan kontak fisik dengan Peserta lain dari arah belakang dengan alasan apa pun. Sanksi selain diskualifikasi, akan dijatuhkan oleh penyelenggara berdasarkan masukan dari Pengawas Perlombaan yang bertugas saat insiden terjadi. Peserta dan team manager akan diskualifikasi apabila melakukan tindakan penyuapan. Peserta bertanggung jawab yang seluas luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul yang diakibatkan oleh dirinya sendiri ataupun anggota timnya. -

2.2

2.3 2.4 2.5 2.6

PASAL 3 KODE ETIK DAN PERILAKU PIMPINAN LOMBA DAN JURY 3.1 3.2

3.3

3.4

3.5

Pimpinan perlombaan dan Jury harus bersikap netral. Pimpinan perlombaan dan Jury terbukti merima suap berupa uang atau barang dari salah satu peserta, maka PP.IMI akan memberikan sanksi pencabutan sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 5 (Lima Tahun). Pimpinan perlombaan dan Jury terbukti mengkonsumsi alkohol saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi pencabutan sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 5 (Lima Tahun). Pimpinan perlombaan dan Jury terbukti mengkonsumsi Narkoba saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi pencabutan sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selamanya. PP.IMI akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaaan selanjutnya. Pimpinan perlombaan dan Jury terlibat dalam kontak fisik dengan peserta atau penonton saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi pencabutan sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 5 (Lima Tahun). Peraturan Nasional Drifting

42


PASAL 4 KODE ETIK DAN PERILAKU PANITIA PENYELENGGARA 4.1 4.2

4.3 4.4

4.5

Panitia penyelenggara harus bersikap netral. Panitia penyelenggara terbukti merima suap berupa uang atau barang dari salah satu peserta, maka PP.IMI akan memberikan sanksi pencabutan izin kegiatan otomotif dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 5 (Lima Tahun). Panitia penyelenggara mengkonsumsi alkohol saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi pencabutan izin kegiatan dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 5 (Lima Tahun). Panitia penyelenggara terbukti mengkonsumsi Narkoba saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi pencabutan izn kegiatan dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selamanya. PP.IMI akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaaan selanjutnya. Pimpinan perlombaan dan Jury terlibat dalam kontak fisik dengan peserta atau penonton saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi pencabutan izin kegiatan dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 5 (Lima Tahun).


43


LAMPIRAN I DAFTAR DRIFTER PP IMI 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Adwitya Amandio Ben Satrio Bimo Andotama Danny Ferdito Dika CH Dean Zen Demas Agil Donny Satrio M. Hermawan M. Rully Armando (Dido) Miko Mahaputra TB Deyang Regi Fiandisa Rifat Sungkar Rio Saputro Rhenadi Arinton Soni Riharto Valentino Ratulangi Wahyu Kumoro (Mimo)


44


LAMPIRAN II ROLL CAGE


45


LAMPIRAN III GAMBAR BRAKET 32 TANDEM


46


PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

Recommend Documents