PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014
PERATURAN NASIONAL
0
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
DAFTAR ISI BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI ...................................................................... Pasal 2 PERATURAN NASIONAL ....................................................... Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN .............................. Pasal 4 WEWENANG IMI ................................................................. Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL ..........................................
3 3 3 3 4
BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN DI INDONESIA .............................................. Pasal 7 JENIS ................................................................................. Pasal 8 STATUS .............................................................................. Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL ........................................... Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL ....................................................... Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL ....................................................... Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH .......................................................... Pasal 13 KEJUARAAN KLUB ............................................................... Pasal 14 SIFAT KEJUARAAN .............................................................. Pasal 15 PIALA ................................................................................. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN .................................................. Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ................................ Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ............ Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS ............................................................ Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN .................................................
5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8
BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS ........................ Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL ........................... Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA ............................................ Pasal 24 PROMOTOR ........................................................................ Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN ................................................... Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................................... Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ......................... Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................ Pasal 29 KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGARA .................................. Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN ......................... Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN ..................................................... Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN ............... Pasal 33 KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN ...............................
8 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 13 14
PERATURAN NASIONAL
1
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
34 35 36 37 38 39 40
PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................................... KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................ TUGAS & WEWENANG PETUGAS PENCATAT WAKTU ............. PARKIR TERTUTUP ............................................................. PESERTA ............................................................................ PERSYARATAN PESERTA ..................................................... DAFTAR PESERTA ...............................................................
14 14 15 15 15 15 16
BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START ............................................................. Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN .................................................... Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN ..................................... Pasal 44 ASURANSI .......................................................................... Pasal 45 PENDAFTARAN ................................................................... Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL .................................... Pasal 47 MASA BERLAKU ..................................................................
16 16 17 17 18 18 18
BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES ............................................................................. Pasal 49 PROSEDUR PROTES ............................................................ Pasal 50 PROSES PROTES ................................................................. Pasal 51 BANDING .......................................................................... Pasal 52 PROSEDUR BANDING .......................................................... Pasal 53 NAIK BANDING ................................................................... Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL .........................................
19 19 20 20 20 21 21
BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP ...........................................................................
21
PERATURAN NASIONAL
2
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI IKATAN MOTOR INDONESIA merupakan satu-satunya organisasi olahraga kendaraan bermotor yang telah diakui oleh FIA, FIM dan CIK (induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia) serta KONI (Induk Organisasi OIah Raga Indonesia), yang berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia. Pasal 2 PERATURAN NASIONAL IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM & CIK dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Nasional ini IMI menetapkan Peraturan Perlombaan untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiaptiap penyelenggaraan. Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga atas semua keputusankeputusan dan FIA, FIM & CIK Pasal 4 WEWENANG IMI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA, FIM dan CIK, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya. Menetapkan Peraturan Perlombaan untuk setiap macam olahraga kendaraan bermotor di Indonesia sesuai dengan peraturan Internasional. Mengawasi atau menyelenggarakan seluruh kegiatan perlombaan di Indonesia, dan menetapkan/menunjuk penyelenggara event. Menolak atau menyetujui peraturan-peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh panitia lomba, demikian juga untuk kelas-kelas dalam perlombaannya serta instruksi-instruksi khusus yang dikeluarkan panitia lomba. Menyusun dan mengumumkan jadwal kegiatan perlombaan setiap tahunnya, juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi. Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.
PERATURAN NASIONAL
3
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13
Melarang perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, Nasional maupun yang berbahaya serta dapat menimbulkan masalah-masaIah berat. Memberikan persetujuan terhadap lintasan atau route perlombaan termasuk Iingkungannya. Memutuskan semua persoalan yang mencakup pelaksanaan maupun Interprestasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional. Mengambil keputusan-keputusan atas protes atau banding yang diajukan kepada IMI sebagai organisasi olahraga kendaraan bemotor yang tertinggi di Indonesia. Menentukan persyaratan bagi pemilihan penentuan peringkat Nasional maupun kejuaraan berseri tingkat Nasional. Mengatur pembagian tingkat kategori perlombaan Internasional, Nasional terbuka/terbatas, daerah maupun Klub. Menjatuhkan sanksi kepada atlit, team dan penyelenggara yang melanggar peraturan.
Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia termasuk induk organisasi dan IMI adalah: FIA FIM ASN/FMN
FIM Asia CIK
: Federation International del’Automobile, induk organisasi dunia untuk olahraga mobil. : Federation International of Motorcycle, induk organisasi dunia untuk olahraga motor. : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI. Federations Motocyclistes Nationalies (FMN), organisasi olahraga motor yang diakui oleh FIM di suatu negara.untuk di Indonesia adalah IMI. : Adalah continental union dari FIM untuk Asia. : Commission du Karting.
BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN Dl INDONESIA Setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan dan keterampilan. Pada setiap perlombaan yang mendapat Izin dari IMI diwajibkan mencantumkan Logo IMI.
PERATURAN NASIONAL
4
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh: 1. IMI 2. Klub-klub bermotor yang telah terdaftar di IMI Pasal 7 JENIS Olahraga kompetisi kendaraan bermotor di Indonesia dibedakan atas sembilan jenis perlombaan, yaitu: 1. Motocross & Grass Track 2. Balap Motor & Drag Bike 3. Balap Mobil 4. Drag Race 5. Karting 6. Rally 7. Offroad 8. Time Rally 9. Slalom IMI membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor tersebut diatas. Pasal 8 STATUS Tingkatan/status perlombaan di Indonesia dibagi atas lima tingkatan, yaitu: 1. Internasional 2. Kejuaraan Nasional 3. Kejuaraan Regional 4. Kejuaraan Daerah 5. Kejuaraan Klub Sifat dan kejuaraan diatas dapat terdiri dari: a. Terbuka b. Tertutup Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI. Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM serta mendapat ijin (visa) serta Surat Ijin Start Internasional yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing , sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK.
PERATURAN NASIONAL
5
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL DAN TINGKAT NASIONAL 10.1
KEJUARAAN NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI Provinsi serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National Championship) harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.
10.2
KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan ini harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.
Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa propinsi atau kejuaraan diantara beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau KIub yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu propinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 13 KEJUARAAN KLUB Kejuaraan KIub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai Peraturan Nasional.
PERATURAN NASIONAL
6
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 14 SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEJUARAAN Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat : 1.
Tertutup Penyelengaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status kejuaraan tersebut.
2.
Terbuka Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar daerah status kejuaraannya. Penyelenggaraan/Kejuaraan yang dapat bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan Nasional. Kejuaraan Regional den Kejuaraan Provinsi. Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu: terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan terbatas sesuai dengan sifat tertutup.
Pasal 15 PIALA Untuk event yang berstatus Regional dan Daerah, bisa diperebutkan Piala Gubernur atau Pejabat Daerah Tingkat I lainnya. Untuk event yang bersifat Nasional, bisa diperebutkan Piala Menteri, Pejabat, KONI Pusat, Kapolri. Untuk event yang bersifat Internasional, bisa diperebutkan Piala Presiden, Menteri dan seterusnya. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN Peraturan Perlombaan dibuat oleh masing-masing komisi untuk tiap-tiap olahraga kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perlombaan berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, Ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan. Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI. Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran harus sesuai dengan jelas
PERATURAN NASIONAL
7
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan Internasional, FIA, FIM & CIK serta sesuai dengan Peraturan Nasional IMI. Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN 18.1
Untuk setiap perlombaan, Panitia Penyelenggara harus menyusun suatu peraturan pelengkap untuk disahkan oleh IMI sebelum ijin perlornbaan dikeluarkan.
18.2
Setiap ketentuan yang tertera didalam peraturan pelengkap yang mungkin bertentangan dengan peraturan Internasional maupun peraturan Nasional dianggap sama sekali tidak berlaku.
Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS Panitia Penyelenggara dapat pula mengeluarkan Instruksi Khusus, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu baik secara tertulis maupun secara lisan dan harus disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Instruksi Khusus tersebut. Dan instruksi Khusus ini harus disetujui oleh Pengawas Perlombaan dan secepatnya dilaporkan kepada IMI. Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN Setiap penyelenggara, pelaksana, dan peserta yang terlibat Iangsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus: 20.1 Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional FIA, FIM & CIK serta peraturan Nasional IMI dan menerima sernua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut. 20.2
Dianggap sudah mengetahui dan Internasional dan Nasional tersebut.
memahami
peraturan-peraturan
20.3
Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik media massa tentang peraturanperaturan yang berlaku.
BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS Suatu Kejurnas hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Klub-klub yang berada dibawah naungan IMI Provinsi tersebut. Peserta pada suatu Kejurnas wajib memiliki Kartu Ijin Start yang masih berlaku untuk cabang olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi, dimana peserta dan klubnya berdomisili, dan berlaku di seluruh Pengprov di Indonesia, dimana Kejurnas tersebut diselenggarakan.
PERATURAN NASIONAL
8
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Setiap penyelenggara Kejurnas olahraga mobil/motor harus terdiri dari 2 orang Pengawas Perlombaan (Steward/Jury) yang ditunjuk oleh IMI dan seorang Pengawas Perlombaan dari Pengprov Penyelenggara serta 1(satu) orang dari Pengamat (bila dipandang perlu) dari IMI, Pengawas maupun Pengamat lomba yang akan ditunjuk oleh IMI adalah yang diusulkan oleh komisinya. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melaporkan nama Ketua Organizing Committee dan nama-nama Racing Committee (Clerk of the Course, Scrutineers, Time Keepers), berikut latar belakang pengalaman (c.v.) masing-masing dibidangnya. Penyelenggara Kejurnas tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh Pengprov yang bersangkutan, kecuali karena force majeur, dan harus mendapat ijin tertulis dan IMI. Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan ialah: Bahwa Pengprov tersebut di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyeleng-garakan event Nasional yang batal selama 1 (satu) tahun. Suatu Kejurnas dapat dimundurkan atau ditukar tanggal penyelenggarannya dengan syarat : Bahwa Pengprov yang akan mengundur/menukar tanggal eventnya mengajukan permohonan kepada IMl 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMl yang kemudian menetapkan jadwal baru setelah Pengprov tersebut membayar denda sebesar 10 (sepuluh) juta per event yang dimaksud. Pihak penyelenggara Kejurnas seperti yang tersebut dalam alinea diatas selayaknya juga meminta konfirmasi dari IMI mengenai personil yang akan ditunjuk oleh IMI sebagai Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri. Adapun demi kelancaran mekanisme tersebut diatas, agar surat pengajuan juga ditembuskan kepada Komisi yang bersangkutan. Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL (KALENDER OLAHRAGA IMI) Pada setiap akhir tahun Ml akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga Nasional, berisi jadwal kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang berstatus Nasional dan Internasional di Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap penyelenggarannya. Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa suborganisasi dengan masing-rnasing kewajiban dan wewenangnya, yaitu: 1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) 2. Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri Perlombaan 3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee) Sedangkan yang menangani perlombaan, minimum terdiri dari:
PERATURAN NASIONAL
9
bagian/
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
1. 2. 3.
Pengamat Perlombaan (bila diperlukan) Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting) Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee), yang terdiri dari: a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course) b. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting) c. Pemeriksa Teknis (Scrutineers) d. Pencatat Waktu (Time Keepers)
Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain: a. Course Marshall (Petugas Lintasan) b. Grid Marshall c. Paddock Marshall d. Pit Marshall e. Timing System f. Starter & Finisher g. Petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Pasal 24 PROMOTOR Promotor adalah suatu Badan Hukum atau Klub yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu lomba. Perlombaan hanya dapat diselenggarakan oleh a. IMI b. KIub-klub yang sudah diakui dan terdaftar pada IMI. Sedangkan Promotor harus menjalin kerjasama dengan IMI/IMI Provinsi ataupun Klub yang ada. Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN IMI dapat menunjuk seorang Pengamat yang bertugas mengamati dan menilai penyelenggaraan suatu perlombaan, pengamat perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, baik mengenai penyelenggaraan secara umum, maupun secara teknis perlombaan. Hasil pengamatan dilaporkan kepada IMI yang akan merupakan dasar penilaian bagi IMI untuk pertimbangan apakah IMI Provinsi yang bersangkutan dengan penyelenggaraan tersebut dapat ditunjuk kembali sebagai penyelenggara pada tahun berikutnya. Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWARD OF THE MEETING)/ JURI Pengawas Perlombaan/Juri terdiri dan petugas yang berkualitas baik yang diangkat dan ditunjuk oleh IMl bertugas mengawasi pelaksanaan, pengawas perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang
PERATURAN NASIONAL
10
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
masih berlaku, peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalanpersoalan yang timbul dalam suatu perlombaan. Pengawas Perlombaan adalah istilah untuk olahraga mobil dan Juri istilah untuk olahraga motor. Hanya mereka yang diangkat dan diakui oleh IMI dapat ditunjuk sebagai Pengawas Perlombaan/Juri. Pengawas Perlombaan/Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam suatu perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun peraturan Pelengkap Perlombaan. Mereka harus sepenuhnya tanpa batas tunduk pada Peraturan FIA, FIM dan CIK. Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 27.1 27.2 27.3
27.4 1. 2. 3. 4.
Pengawas Perlombaan/Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir). Juga harus sepenuhnya menguasai segala sesuatunya yang berhubungan dengan perlombaan tersebut. Sebelum Pertandingan Wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut: 1. ljin dari penguasa setempat 2. Ijin FIA, FIM, CIK atau lMI 3. Peraturan-peraturan Pelengkap 4. Daftar unggulan peserta 5. Acara, (khusus untuk Rally dan Offroad) buku route, kartu kontrol dan lain sebagainya 6. Ijin Start peserta 7. Asuransi Memeriksa dan Meneliti Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (special stages, track atau lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya. Ada tidaknya Pengawas/Juri yang lain (kalau tidak, harus secepatnya ditetapkan penggantinya). Apakah alat pencatat waktu bekerja baik dan akurat. Apakah route special stages atau lintasan kompetisi dapat dilalui tanpa rintangan yang berarti.
27.5 Selama Perlombaan 1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tidak menurun/ mengendur. Daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu lintas dan umum.
PERATURAN NASIONAL
11
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeur atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama. 3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan. 4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Pengawas/Juri harus jadi penengah. 5. Setelah perlombaan berakhir, Pengawas/Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus secepatnya membuat dan mengirimkan laporan kepada lMl mengenai hasil pengawasannya juga hukuman maupun rekomendasi seperlunya. Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 28.1
Dalam setiap perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi sekurangkurangnya oleh seorang Pengawas/Juri dari IMI atau seorang Pengawas/Juri yang ditunjuk oleh IMI.
28.2
Pengawas/Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasi dari suatu perlombaan dalam hal hubungan ini juga tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, hal mana berarti dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali pada IMI.
28.3
Pengawas/Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Merubah dan mengganti peraturan-peraturan pelengkap perlombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralisir bagian-bagian tertentu dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwaljadwal yang ada. b. Menunda, memberhentikan perlombaan sehubungan dengan force majeur dan keamanan/ketentraman. c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta atau kendaraannya bila: 1. Peserta membahayakan jalannya pertandingan. 2. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat serta berbahaya. 3. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba. 4. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan. d. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi. e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada). f. Dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan. g. Menentukan hukuman dan pinalti terhadap pelanggar peraturan.
PERATURAN NASIONAL
12
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
h. Menentukan apakah peserta yang diskor atau didiskualifikasi oleh panitia lomba dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti babak perlombaan berikutnya. I. Bila Pengawas/Juri mengetahui ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, Pengawas/Juri berhak menjatuhkan hukuman-hukuman dengan segala peraturan yang ada padanya tanpa ada protes yang masuk sekalipun. j. Penalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. k. Hukuman dan penalti dapat berupa : 1. Teguran/peringatan 2. Denda 3. Skorsing untuk selama waktu tertentu 4. DISKUALIFIKASI (dari satu babak perlombaan saja). Hukuman-hukuman tersebut dapat dijatuhkan setelah diadakan pemeriksaan yang seksama dan untuk hukuman skorsing yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dahulu untuk didengar kesaksiannya guna kesempatan membela dirinya. Pasal 29 KEWAJIBAN COMMITTEE)
PANITIA
PENYELENGGARA
(ORGANIZING
Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturanperaturan tambahannya Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan serta membagi tugas kepada para anggota dan petugas. b. Mendaftarkan jadwal Iombanya kepada IMI. c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib. d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan. e. Menjamin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas setiap perlombaan baik terhadap bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya. f. Mengatur keamanan dan keselamatan umum, peserta dan petugas dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Perlombaan & Pengawas Perlombaan/Juri. g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung. h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan kepada IMI diketahui oleh Pengawas Perlombaan.
PERATURAN NASIONAL
13
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN (RALLY/RACING COMMITEE) Panitia Pelaksana lomba ini mendapat wewenang dan Panitia Penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan pada hari perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan serta penunjukan Pimpinan perlombaannya yang disetujui oleh IMI. Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE) Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, dengan dibantu oleh asisten-asistennya dan bertanggungjawab untuk melaksanakan teknis perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PELOMBAAN a. b. c. d. e. f. g. h. I. j. k. I.
Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak polisi maupun militer yang diserahkan tugas menjaga keamanan perlombaan yang juga bertanggung-jawab atas keselamatan umum. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masingmasing dan melapor kepada Pengawas/Juri apabila ada yang absen. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing. Mengawasi peserta-peserta dan kendaraan-kendaraannya dan mengambil tindakan-tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan. Pada perlombaan kecepatan dia harus yakin sebelum perlombaan dimulai bahwa jalur kompetisi sudah aman dan tertutup untuk umum. Memberitahu Pengawas/Juri mengenai usul merubah program atau melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta. Mengatur kendaraan-kendaraan tersebut menurut urutan yang sesuai serta memberikan aba-aba keberangkatan. Menerima protes-protes dan peserta dan meneruskannya kepada Pengawas/Juri untuk diproses dan diputuskan. Harus mengumpulkan catatan-catatan atau data dari petugas-petugas pencatat waktu dan petugas tehnik, demikian pula keterangan-keterangan dan petugaspetugas Iainnya. Harus dapat memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum pembagian hadiah. Harus membuat laporan Iengkap jalannya perlombaan kepada IMI antara lain: jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu dan harus dikirimkan
PERATURAN NASIONAL
14
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perlombaan tersebut berakhir dan diketahui oleh Pengawas/Juri. Pasal 33 KEWAJIBAN MEETING)
SEKRETARIS
PERLOMBAAN
(SECRETARY
OF
Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi perlombaan yang berhubungan dengan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada. Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa petugas-petugas lomba sudah diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajibankewajibannya. Pasal 34 PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPERS) Para petugas pencatatan waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI. Pasal 35 KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU a. b. c. d.
Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan memakai alat-alat pencatat waktu yang akurat. Mencatat waktu berangkat dan waktu tiba setiap peserta. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Stewart dengan memberikan time sheets yang asli. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.
Pasal 36 TUGAS DAN WEWENANG (SCRUTEENERS) a. b.
c. d.
PETUGAS
PEMERIKSA
TEKNIK
Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan mekanis dan kendaraan-kendaraan lomba, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maupun kepentingan untuk hal keselamatannya. Juga bertugas untuk memeriksa semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya serta dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start, Visa dan FMN dan lain sebagainya. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung. Mengadakan pengecekan-pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup atas spesifikasi yang berlaku terhadap kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas ketertiban parkir tertutup tersebut.
PERATURAN NASIONAL
15
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
e.
Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi.
Pasal 37 PARKIR TERTUTUP (PARC FERME) Daerah lapangan parkir tertutup ini untuk menampung semua kendaraan peserta sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta, maupun mekanik-mekaniknya, kecuali oleh petugas scruttineer guna pemeriksaan kendaraan-kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu kendaraanpun yang boleh keluar atau direparasi oleh seseorang. Pasal 38 PESERTA Peserta adalah orang yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk suatu perlombaan atau orang yang ikut berlomba dan sudah memiliki Kartu Ijin Start yang berlaku. Pasal 39 PERSYARATAN PESERTA Untuk dapat memenuhi syarat sebagai peserta perlombaan, maka kepada setiap calon peserta diharuskan mempunyai Kartu Ijin Start yang dikeluarkan oleh IMI Ijin-ijin Start tersebut dapat berupa Ijin Start Internasional maupun Nasional/Regional dan untuk pengeluaran Ijin Start tersebut maka IMI dapat mengenakan biaya administrasinya. Pasal 40 DAFTAR PESERTA Panitia Penyelenggara harus membuat daftar peserta resmi sebelum perlombaan dimulai dan dibagikan kepada petugas, peserta dan ditempelkan pada papan pengumuman resmi.
BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu ijin Start sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti. Ijin Start hanya dikeluarkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: a. Permintaan Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu: 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku. 2. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku
PERATURAN NASIONAL
16
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
3. 4.
Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 15 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi
b.
Ijin Start hanya dapat diberikan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub yang berada di daerahnya, kecuali pemohon dari daerah lain dengan surat pengantar dari IMI Provinsinya.
c.
Ijin Start Nasional dikeluarkan oleh PP IMI, setelah yang bersangkutan memiliki Ijin start yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi. Yang diperuntukan mengikuti event: 1. 2.
d.
Ijin Start dapat diberikan kepada: 1. 2.
e.
Internasional event di Indonesia Non Internasional event di luar negeri Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas. Penduduk dan negara lain yang telah mendapat ijin dari ASN/FMNnegaranya.
IMI berhak untuk menolak suatu pemberian ijin start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.
Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di jalan-jalan umum atau di lintasan balap tertutup atau di kedua-duanya, tetapi selain ijin lomba yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang berwajib. Tak satupun perlombaan baik yang bersifat Internasional, Nasional, Terbuka, Regional maupun Klub dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dan IMI. Untuk itu IMI akan memberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI sementara dan DISKUALIFIKASI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta) dalam suatu penyelenggaraan yang tidak syah. Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI untuk perlombaanperlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional terbuka/Nasional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang bersifat Regional dan KIub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Tanggal, tempat, jenis tingkat perlombaan. Nama dan alamat pemohon. Daftar nama dan pengalaman orang-orang yang duduk dalam Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksana (RC), Pengawas/Juri dan surat pernyataan kesediaan dan bertanggung-jawab bagi yang bersangkutan. Rencana peraturan lengkap. Alamat sekretariat.
PERATURAN NASIONAL
17
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
f. g.
Rencana persiapan pengamanan/keselamatan untuk penonton, peserta dan petugas. Gambar route/lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.
Permohonan ujin penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Untuk suatu perlombaan bertaraf Internasional, pemohon harus sudah mengajukan rencana tanggal penyelenggaraan lomba, selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal kegiatan Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan. Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya dan semua persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal dimulainya.
b.
Demikian juga untuk Panitia Perlombaan yang bersifat Nasional terbuka maupun Nasional harus sudah memasukkan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk dapat dimasukkan sebagai Jadwal Kegiatan Olahraga IMl tahun berikutnya sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya harus sudah selesai dan diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya perlombaan.
c.
Untuk perlombaan Regional dari Klub tidak akan dicantumkan dalam Jadwal Kegiatan Olahraga IMl dan pada prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional yang sejenis, yang diselenggarakan di Indonesia, sedangkan untuk permohonan ijinnya cukup diajukan ke IMI Deerah setempat dengan melaporkan kepada IMI.
Pasal 44 ASURANSI Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab mereka dan tanggung jawab peserta terhadap pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung. Pasal 45 PENDAFTARAN a.
Pendaftaran yang sah harus tercatat pada formulir pendaftaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama dan alamat Sekretariat Perlombaan. Alamat dan nama Iengkap pendaftar. Identitas penyelenggara. Tanda tangan peserta. Spesifikasi kendaraan. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 16 tahun. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.
PERATURAN NASIONAL
18
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional. b.
Pendaftaran dari luar negeri harus mendapat ijin tertulis/stempel dan persetujuan dan ASN/FMN pada formulir pendaftaran, demikian juga apabila ada peserta Indonesia yang akan berlomba ke luar negeri harus dengan persetujuan IMI. Penolakan pendaftaran dapat ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dalam peraturan pelengkap yang dibuatnya.
c.
Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL IMl hanya mengelurkan Surat Ijin Start Internasional kepada para anggota IMl dengan pertimbangan IMI: 46.1
Pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, atau
46.2
Sedikitnya 1 kali pernah menduduki kejuaraan umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia atau pemohon yang sudah pernah mengikuti perlombaan di Luar Negeri. Untuk memperoleh ijin Start harus memenuhi pertimbangan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa alasan.
46.3
Permohonan harus diajukan oleh Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Surat Ijin Start (Start Permission) dari IMI
Pasal 47 MASA BERLAKU Setiap Ijin Start berlaku sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya dengan pengecualian sewaktu-waktu dapat dicabut berlakunya apabila: 1
Si pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Code Sportif Internasional.
2.
Pemegang Ijin berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.
3.
Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi skorsing maupun DISKUALIFIKASI.
PERATURAN NASIONAL
19
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES Hak protes hanya ada pada peserta, sekalipun demikian seorang petugas juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi apabila dianggap benar dan untuk itu Ia tidak dibebani uang jaminan. Pasal 49 PROSEDUR PROTES 49.1.
49.2 49.3. 49.4
49.5 49.6 49.7 49.8 49.9
Setiap protes harus dialamatkan secara tertulis dengan jelas kepada Pengawas Pertombaan/Juri dan disampaikan melalui Pimpinan Perlombaan disertai biaya yang telah ditentukan. Biaya ini akan dikembalikan apabila protesnya benar dan diterima. Protes sudah harus sampai dan terbayar lunas selambat-Iambatnya dalam waktu 30 menit setelah hasil perlombaan diumumkan. Protes mengenai hasil-hasil kejuaraan juga harus diajukan selambatIambatnya 30 menit setelah pengumuman hasil kejuaraan sementara diumumkan. Setiap protes yang masuk bersifat untuk pembongkaran kendaraan harus disertai pula dengan uang jaminan pembongkaran yang akan ditentukan oleh panitia, apabila protes ditolak maka uang bongkar akan diberikan kepada petugas tehnik yang membongkar kendaraan tersebut dan apabila protes diterima uang tersebut kembali kepada penggugat dan pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pembongkarannya. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah. Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau jangka waktu memasukkan protes terlewat, atau tidak disertai uang yang ditentukan, atau protes kolektif ataupun protes Iebih dari satu masalah. Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan notes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan. Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.
Pasal 50 PROSES PROTES 50.1.
Hanya Pengawas/Juri yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.
PERATURAN NASIONAL
20
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
50.2 50.3 50.4. 50.5
Apabila diperlukan pihak yang protes ataupun yang memprotes dapat dipanggil untuk memberikan keterangan dan alasannya termasuk para saksi yang bersangkutan. Protes sudah harus diputuskan selambat-Iambatnya 24 jam setelah protes tersebut masuk. Sementara protes belum diputuskan panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan atau membagikan hadiah-hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil sementara. Setelah keputusan ditentukan maka Pengawas Perlombaan/Juri akan mengumumkan keputusannya melalui pengumuman panitia atau melalui pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan protes tersebut dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara.
Pasal 51 BANDING Setiap peserta dan panitia pelaksana mempunyai hak untuk naik banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan/ Juri kepadanya. Pasal 52 PROSEDUR BANDING 52.1 52.2 52.3
52.4
Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan. Pernyataan naik banding kepada IMI harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI. Apabila banding diterima maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak naik banding dan beban/ongkos-ongkos protes banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran- pengeluaran yang terjadi selama proses banding tersebut tapi tidak lebih dari uang jaminan tersebut. Hanya Kategori Kejuaraan Nasional banding diajukan ke PP IMI sedangkan kategori Kejuaraan Provinsi, Klub, diajukan Kepada Pengprov IMI penyelenggara.
Pasal 53 WEWENANG BANDING 53.1
53.2
IMI adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dan suatu protes ataupun banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilisasi pihak-pihak yang dirugikan. IMI selambat-Iambatnya 15 hari sudah harus memutuskan suatu perkara naik banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMl Pusat.
PERATURAN NASIONAL
21
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
53.3
53.4
Team pemeriksa banding bebas menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasanpenjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya. IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan tersebut keseluruh IMI Provinsi untuk diketahui beserta hukuman-hukuman yang dijatuhkan.
Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL Hanya berdasarkan perlombaan yang bersifat Internasional/terbuka yang memakai peraturan Indonesia yang diadakan di Indonesia dapat seseorang atau badan naik banding ke tingkat Internasional baik FIA, FIM maupun CIK, dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.
BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur Iebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.
PERATURAN NASIONAL
22
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014
PERATURAN NASIONAL
1
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
DAFTAR ISI RANGKAIAN KEJUARAAN NASIONAL
I. II. III. IV. V. VI.
UMUM SIFAT LOMBA SYARAT KENDARAAN POINT SYSTEM BIAYA REGISTRASI PEMANTAU PERSIAPAN, PENGAWAS, PENGAMAT DAN SCRUTINEER VII. HADIAH UANG VIII. JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD 2014 IX. SYARAT PENYELENGGARAAN PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL
PERATURAN PERLOMBAAN
PASAL 1 : JENIS DAN SYARAT KENDARAAN PASAL 2 : PEMBAGIAN GROUP/KELAS A. PEMBAGIAN GROUP/KELAS B. DEFINISI KELAS C. HANDICAP UMUM PERSYARATAN PESERTA JUMLAH PESERTA
1. 2.
Pos Route (Passage Control) Pos Waktu (Time Control)
1. 2. 3.
Umum Start SS Pelaksanaan Special Stage
6 7 7 7 9
9 11 11 11 23
PASAL 3 : PESERTA A. B. C
5
5 5 5 6 6
24 24 24 25
PASAL 4 : PENDAFTARAN PASAL 5 : ASURANSI PASAL 6 : STICKER PROMOSI PASAL 7 : OBSERVER DAN STEWARD PASAL 8 : KOREKSI PERATURAN PASAL 9 : PELAKSANAAN PERATURAN PASAL 10 : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN PASAL 11 : KARTU KONTROL (TIME CARD) PASAL 12 : BUKU ROUTE PASAL 13 : PENCATAT WAKTU PASAL 14 : POS DAN PROSEDURNYA PASAL 15 : ISTILAH POS-POS
25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29
PASAL 16 : SPESIAL STAGE
30
PERATURAN NASIONAL
29 29
30 30 31
2
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
4.
Finish SS
33
PASAL 17 : KETENTUAN LINTASAN PASAL 18 : PENGENALAN RUTE/RECONNAISSANCE (RECCE) DAN SHAKEDOWN 1. 2.
Pengenalan Rute/Reconnaissance (Recce) Testing/Shakedown
PASAL 19 : BATAS WAKTU TEMPUH MAKSIMUM (BWTM) DAN KETENTUAN WAKTU TEMPUH SS PASAL 20 : SCRUTINEERING PASAL 21 : BRIEFING PESERTA PASAL 22 : URUTAN DAN JADWAL START PASAL 23 : RE-GROUPING/RE-SEEDING PASAL 24 : PARKIR TERTUTUP DAN DAERAH KONTROL a. b.
Parkir Tertutup / Parc Ferme Daerah Kontrol / Control Area
34 35 35 36 36 36 37 38 38 38 39 39 40 40
YURIDIKSI INTERPRETASI
40 41
PASAL 33 : KATEGORI SEEDED DAN NON SEDEED PASAL 34 : PERTEMUAN STEWARD (STEWARD MEETING) LAMPIRAN I (SATU) GAMBAR RAMBU – RAMBU LAMPIRAN II (DUA) GAMBAR PERANGKAT SAFETY LAMPIRAN III (TIGA) PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN LAMPIRAN IV (EMPAT) CONTOH FORMULIR “PROTES” LAMPIRAN V (LIMA) DAFTAR NAMA SEEDED DRIVER SPEED OFF ROAD LAMPIRAN VI (ENAM) STANDING POINT KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFFROAD 2013 1. Group G1 (4 cylinder) 2. Group G2 (6 cylinder) 3. Group G3 (Free For All) 4. Group G4 (UTV)
PERATURAN NASIONAL
33 34
36 37
PASAL 25 : HUKUMAN-HUKUMAN PASAL 26 : SANKSI PEMECATAN PASAL 27 : RAMBU-RAMBU PASAL 28 : HASIL KEJUARAAN PASAL 29 : PENGHARGAAN PASAL 30 : PROTES PASAL 31 : KETENTUAN LAIN PASAL 32 : YURIDIKSI & INTERPRETASI a. b.
33 33
3
41 41 42 43 45 49 50 52 52 53 54 56
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN VII (TUJUH) STANDING POINT KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFFROAD TEAM LAMPIRAN VIII (DELAPAN) SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA KOMISI SPEED OFFROAD 2014
PERATURAN NASIONAL
4
58 60
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
RANGKAIAN KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD 2014 I.
1. 2.
3. 4.
II. 1. 2. 3. 4. III.
UMUM Setiap tahun PP. IMI menetapkan rangkaian Kejuaraan Nasional yang terbuka bagi peserta yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) dan juga peserta asing yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh KIS. Kejuaraan ini memperebutkan gelar : Juara Nasional Speed Off Road Driver Grup 1 (UTV), Grup 2 (4 Cylinder), Grup 3 (6 Cylinder) dan Grup 4 (Free For All). Juara Nasional Speed Off Road Navigator Grup 1 (UTV), Grup 2 (4 Cylinder), Grup 3 (6 Cylinder) dan Grup 4 (Free For All). Juara Nasional Speed Off Road Team Gelar Kejuaraan Nasional Speed Off Road diadakan apabila dalam 1 (satu) tahun terselenggara minimal 3 (tiga) putaran event Kejuaraan Speed Off Road, dan di setiap putaran minimal diselenggarakan 3 (tiga) Special Stage. Ketentuan Kejuaraan Nasional Team : Jika jumlah peserta team kurang dari 10 (sepuluh), maka point team diambil dari point terendah sesuai dengan jumlah team (menghilangkan point tertinggi). Satu team dinilai sah dalam mengikuti rangkaian perolehan point Kejuaraan Nasional apabila diikuti oleh 2(dua) driver yang sama selama putaran pada tahun berjalan mengacu pada entry list awal disaat team tersebut mendaftar. Penghitungan point kejuaraan Team diutamakan diambil dari 3 (tiga) finisher terbaik yang mendapatkan waktu tempuh seluruh SS termasuk BWTM. Penghitungan point diambil dari hasil akhir Kejuaraan kelas. SIFAT LOMBA Jumlah minimum yang start dan lulus scrutineering adalah 10 (sepuluh) kendaraan untuk setiap group, apabila peserta dibawah 10 (sepuluh), tidak mendapat point Kejurnas. Jarak total Special Stage (3 Special Stage) minimum 7,5 (tujuh setengah) km maksimum 30 (tiga puluh) km. Setiap putaran wajib diselenggarakan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila diwajibkan Parc Ferme, maka Parc Ferme wajib dilakukan oleh salah satu awaknya (driver dan atau navigator) sanksi Pemecatan.
SYARAT KENDARAAN Kendaraan-kendaraan yang dapat mengikuti kejuaraan Speed Off Road tersebut adalah seperti tercantum dalam Peraturan Perlombaan Speed Off Road IMI.
PERATURAN NASIONAL
5
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
IV. 1.
2.
3. 4.
POINT SYSTEM Point System untuk Driver dan Navigator Kejuaraan Nasional adalah sebagai berikut : Juara 1 … 25 Juara 6… 10 Juara 11… Juara 2 … 20 Juara 7… 9 Juara 12… Juara 3 … 16 Juara 8… 8 Juara 13… Juara 4 … 13 Juara 9… 7 Juara 14… Juara 5 … 11 Juara 10…6 Juara 15 dan seterusnya yang menyelesaikan keseluruhan mendapatkan point 1 (finisher).
5 4 3 2 SS akan
Point System untuk Kejuaraan Team dan Kelas adalah sebagai berikut : Juara 1 …15 Juara 6… 5 Juara 2 …12 Juara 7… 4 Juara 3 …10 Juara 8… 3 Juara 4 …8 Juara 9… 2 Juara 5 …6 Juara 10… 1 Jika terjadi jumlah point team sama, maka team yang salah satu anggotanya berada dikelas dengan jumlah peserta terbanyak, berhak mendapatkan juara team di putaran tersebut. Apabila terdapat dua kelas dengan jumlah peserta terbanyak maka akan dilihat kelas terbanyak berikutnya. Jumlah peserta di masing-masing kelas diambil dari starting list peserta yang terdaftar pada TC 1. Finisher adalah peserta yang berhasil mencapai garis finish di SS terakhir Ketentuan Untuk menjadi Juara Nasional baik Perorangan maupun Team : a. Maksimal tidak mengikuti 1 (satu) putaran pada Grup yang sama/diikuti b. Wajib mengikuti putaran terakhir. Bila terjadi Ex-Equo (Nilai sama) pada akhir putaran Kejuaraan Nasional, maka penentuan pemenangnya adalah peserta yang meraih point tertinggi pertama pada tahun kejuaraan dilaksanakan.
V.
BIAYA REGISTRASI Setiap penyelenggaraan Speed Off Road tingkat Nasional tahun 2014 dikenakan biaya registrasi, biaya penobatan juara akhir tahun dan biaya jaminan pelaksanaan Kejuaraan Nasional tepat pada waktu yang akan dilaksanakan, wajib diserahkan kepada PP. IMI yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-
VI.
PEMANTAU PERSIAPAN, PENGAWAS, PENGAMAT DAN SCRUTINEER Untuk Kejuaraan Nasional Speed Off Road, PP. IMI akan menunjuk sebagai berikut : 1. Pemantau Persiapan (Observer)
PERATURAN NASIONAL
6
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Bertugas memantau dan memberi petunjuk serta arahan kepada pelaksana perlombaan pada waktu persiapan mengenai route, kepanitiaan serta peraturan pelengkap perlombaan. Melakukan pemeriksaan lintasan (Track Inspection) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum event. Melaporkan hasilnya kepada PP. IMI (Pengawas Perlombaan) Biaya transport (Pergi-Pulang) sampai tempat Panitia Pelaksana (Sekretariat) ditanggung oleh PP.IMI. Pengawas Perlombaan (Steward of The Meeting) Scrutineer. Bertugas memeriksa safety kendaraan, kelengkapan safety kendaraan, kelengkapan safety driver/navigator, dan administrasi kendaraan. Dibawah pengawasan pimpinan perlombaan, Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat safety. Berwenang menempatkan kendaraan pada kelas sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang diperiksa. Bertugas memeriksa kendaraan untuk group 1, 2, 3 dan group 4 pada akhir lomba (setelah SS terakhir) untuk 7 kendaraan yang memperoleh catatan waktu terbaik dikelasnya. Catatan : Point 2 dan 3, tugas dan kewajiban ada dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI.
2. 3
VII.
HADIAH UANG Hadiah uang untuk kejuaraan Nasional Speed Off Road untuk perorangan dan team adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Perlombaan Speed Off Road PP.IMI Pasal 29.
VIII.
JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD 2014 Jadwal Kejuaraan Nasional Speed Off Road tahun 2014 : Putaran I : 22 – 23 Maret 2014; BSD – DKI Jakarta Putaran II : 26 – 27 April 2014; Serang – Banten Putaran III : 31 Mei – 1 Juni 2014; Harvest City – Jabar Putaran IV : 20 – 21 September 2014; Bogor – Jabar Putaran V : 29 – 30 November 2014; BSD- DKI Jakarta
IX.
SYARAT PENYELENGGARAAN PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL Mengajukan permohonan resmi ke PP. IMI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. 2. Lintasan harus sudah jadi dan siap di inspeksi oleh komisi Speed Offroad PP. IMI paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Penyelenggara wajib memberikan pemberitahuan tentang kegiatan melalui News Letter paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan / pada saat putaran sebelumnya berlangsung. 1.
PERATURAN NASIONAL
7
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
4.
5.
Selain disebabkan oleh faktor force majeure, Perubahan tanggal maupun lokasi yang dilakukan oleh penyelenggara hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh ijin dari PP IMI dan mengumumkan 3 (Tiga) bulan sebelum putaran yang akan dirubah, dan menyampaikan pengumuman tertulis kepada keseluruhan team/pembalap serta menyebar luaskan melalui Media. Apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka dianggap bukan sebagai putarankejurnas. Lintasan speed offroad hanya terdiri dari : camel back, water splash dan jump.
PERATURAN NASIONAL
8
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
PERATURAN PERLOMBAAN SPEED OFF ROAD 2014 Setiap penyelenggaraan Speed Off Road yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia wajib digunakan peraturan ini dan wajib mendapat ijin serta tercantum dalam jadwal / kalender kegiatan olah raga bermotor Ikatan Motor Indonesia (IMI). Pasal 1 : JENIS DAN SYARAT KENDARAAN A. Berbasis atau kategori Jip, SUV, Pick-Up, UTV dengan penggerak 4 (empat) roda. B. Daya mesin dan modifikasi kendaraan dibatasi dengan pembagian Group dan Kelas. C. Persyaratan perlengkapan kendaraan : a. Wajib memasang roll-bar atau roll-cage minimal 6 (enam) titik dengan ketentuan diameter Pilar "B" sebagai berikut : Diameter minimum 38.1mm x 2.6mm untuk Group 1 Group 2 Diameter minimum 44.0mm x 2.9mm untuk Group 3 Group 4 Diwajibkan membuat 1 (satu) buah lubang (di bor) pada bagian kiri rollbar Pilar "B" berdiameter 5mm, dengan ketentuan posisi lubang berjarak antara 20 sampai 50 cm dari dasar rollbar dan diberikan tanda merah berbentuk panah mengarah pada lubang tersebut. Petunjuk pemasangan Roll-bar atau roll-cage dilampirkan pada LAMPIRAN II. b. Disarankan diameter Pilar “A” dengan ketentuan diameter sebagai berikut : Diameter minimum 34.0 mm x 3.5mm untuk Group 1 Group 2 Diameter minimum 38.1 mm x 2.9mm untuk Group 3 Group 4 Diwajibkan membuat 1 (satu) buah lubang (di bor) pada bagian kiri rollbar Pilar "A" berdiameter 5mm, dengan ketentuan posisi lubang berjarak antara 10 sampai 20 cm dari dasar rollbar dan diberikan tanda merah berbentuk panah mengarah pada lubang tersebut. c. Kendaraan open cockpit/soft top wajib memasang plat base/top cover alumunium (minimum 2mm) dipasang tepat diatas kepala driver dan navigator. d. Wajib menggunakan safety belt minimal 4 titik dengan lebar 3 inch. Sudut pemasangan maksimum 45 derajat kebawah pada dua titik bagian belakang,
PERATURAN NASIONAL
9
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
D.
E. F.
titik pemasangan (baut/pengunci terpisah). Tidak diperbolehkan menggunakan safety belt bagian belakang dengan type Y. e. Driver dan navigator diwajibkan menggunakan racing suit (baju balap). f. Driver diwajibkan memakai sarung tangan (glove) g. Wajib menggunakan Safety-Helmet dengan system pengunci “D-ring”, diwajibkan Helmet memenuhi standarisasi SNI, SNELL atau DOT. tidak diperbolehkan memakai helmet dengan system penguncian “klik”. h. Disarankan menggunakan HANS devices (Head And Neck Support). i. Wajib memasang safety Bonnet Pin pada Kap mesin (engine hood) j. Wajib membawa tabung pemadam kebakaran dengan ukuran minimal 2 Kg dan terisi penuh, yang terpasang dengan baik dan terjangkau oleh awak kendaraan. k. Wajib memasang battery Kill-Off switch yang berfungsi dengan baik. l. Wajibkan memasang safety net dan terpasang dengan sempurna untuk seluruh kendaraan, terkecuali kendaraan yang mempunyai jendela tertutup yang tidak dapat dioperasikan. (gambar pada LAMPIRAN II). m. Wajib menggunakan Bucket Seat, reclining seat tidak diperbolehkan. n. Kaca depan terpasang disarankan menggunakan bahan policarbonate. Apabila menggunakan bahan acrilic dan bahan tempered wajib dilapisi kaca film. o. Wajib menggunakan Helm Full-Face atau Goggle apabila tidak menggunakan kaca depan atau bagian kaca depan dilubangi. p. Pintu depan wajib terpasang, bahan dari logam. Apabila pada roll bar antara pilar A dan B terdapat pipa melintang berupa X (door beam) maka bahan dari fiber glass diperbolehkan. Pintu berbahan kanvas/terpal tidak diperbolehkan. q. Rem harus berfungsi dengan baik dan bisa mengunci di ke empat roda. r. Wajib memasang Mud-Flap pada ke empat roda. s. Wajib memasang tutup pengaman kepala aki (bagian kutub positif dan negatif) berbahan non konduktor. t. Disarankan membuat pengaman kopel (propeller shaft guard) agar apabila terjadi kopel putus tidak membahayakan pembalap. u. Electric fuel pump tidak diperbolehkan terpasang diruang mesin dan juga tidak diperbolehkan berdekatan dengan accu. (jarak minimum 50cm) v. Sudut ujung gas buang (exhaust tip) tidak diperbolehkan menghadap ke bawah w. Jika Special Stage dilaksanakan pada malam hari peserta diwajibkan mempergunakan lampu Ketentuan Diameter ban : Berukuran minimal 27 inch untuk group 1 dan group 2. Berukuran minimal 29 inch untuk group 3 dan group 4. Ukuran maksimal 35 inch untuk semua group Dilarang mempergunakan ban rally atau yang memakai rantai/paku. Jumlah ban maksimal 4 (empat) buah.
PERATURAN NASIONAL
10
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Pasal 2 : PEMBAGIAN GROUP/KELAS A. PEMBAGIAN GROUP/KELAS
B.
Group G1 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
: : : :
UTV Production Stock 750 - 800 Production Stock 801 - 1000 Modified Production
Group G2 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4
: : : : :
4 Cylinder 1 – 1000cc Semi Modifikasi Karburator 1 – 1000cc Full Modifikasi Karburator / Injection. 1001 – 2000cc Semi Modifikasi Karburator / 1001 – 3000cc Full Modifikasi Karburator / Injection
Group G3 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
: : : :
6 Cylinder Semi Modifikasi Karburator Semi Modifikasi Injection Full Modifikasi Karburator / Injection
Group G4 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4
: : : : :
Free For All FFA 2 Cylinder FFA 4 Cylinder FFA 6 Cylinder FFA 8 Cylinder
DEFINISI KELAS
G1.1 Production Stock 750-800cc a. Body dan Sasis - Body bebas. - Sasis OEM, modifikasi tidak diperbolehkan. b. Mesin - Twin cylinder dengan kapasitas mesin 750-800cc. - Mesin berasal dari UTV. - Cam shaft standart pabrik. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio standart pabrik. - Intake manifold bebas. - Engine management bebas. - Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, system pendinginan bebas. c. Suspensi dan Wheel base
PERATURAN NASIONAL
11
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
d. e.
- System Suspension standard pabrik. Jumlah shock absorber tidak boleh ditambah. - Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas. - Coil over bypass shock tidak diperbolehkan. - Travel suspensi standart pabrik. - Wheel base sesuai spesifikasi pabrik. Transmisi - Standart pabrik. Gardan - Gardan standard pabrik. - As roda bebas.
G1.2 Production Stock 801-1000 cc a. Body dan Sasis - Body bebas. - Sasis OEM, modifikasi tidak diperbolehkan. b. Mesin - Twin cylinder dengan kapasitas mesin 801-1000cc. - Mesin berasal dari UTV. - Cam shaft standart pabrik. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio standart pabrik. - Intake manifold bebas. - Engine management bebas. - Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, system pendinginan bebas. c. Suspensi dan Wheel base - System Suspension standard pabrik. Jumlah shock absorber tidak boleh ditambah. - Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas. - Coil over bypass shock tidak diperbolehkan. - Travel suspensi standart pabrik. - Wheel base sesuai spesifikasi pabrik. d. Transmisi - Standart pabrik. e. Gardan - Gardan standard pabrik. - As roda bebas. G1.3 Modified Production a. Body dan Sasis - Body bebas.
PERATURAN NASIONAL
12
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c.
d. e.
- Sasis bebas. Mesin - Twin cylinder dengan kapasitas mesin bebas. - Mesin berasal dari UTV. - Cam shaft bebas. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Intake manifold bebas. - Engine management bebas. - Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, system pendinginan bebas. Suspensi dan Wheel base - System Suspension standard pabrik. Jumlah shock absorber tidak boleh ditambah. - Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas. - Coil over bypass shock tidak diperbolehkan. - Travel suspensi bebas. - Wheel base bebas. Transmisi - Bebas, namun tetap menggunakan system CVT. Gardan - Gardan standard pabrik. - As roda bebas.
G2.1 1 - 1000cc Semi Modifikasi Karburator a. Body dan Sasis - Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi. Fire wall boleh dimodifikasi. Disarankan memasang pelindung Fly Wheel. - Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan safety). Bahan dasar kap mesin, gril, front fender (spakboard), bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas. - Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi. - Pintu belakang boleh di lepas. - Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi wajib tetap terpasang. - Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada sasis. Bagian atas sasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced. - Wheel base boleh dimodifikasi selama tidak menambah panjang sasis asli.
PERATURAN NASIONAL
13
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c.
d. e.
Mesin - Bentuk luar mesin standard pabrik/sesuai dengan jenis kendaraanya. - Kapasitas mesin maksimum 1000 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan. Panjang langkah/Stroke standard pabrik) Melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan (dibuktikan oleh petugas scrutineering). - Intake manifold standard pabrik, diperbolehkan memasang adaptor untuk karburator. - Karburator maksimum 2 barrel, merk, jenis dan ukuran/cfm bebas. - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas. - Cam shaft bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi dudukan mesin standard pabrik (toleransi 5cm dari dudukan asli). - Posisi radiator terpasang sesuai standard pabrik (toleransi 10cm dari dudukan asli). System pendinginan bebas. Suspensi - Sistem suspensi standard pabrik (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle, dan sebaliknya, termasuk sistem shacklenya sesuai standard pabrik). - Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas. Transmisi - Bebas. - Close ratio tidak diperbolehkan. Gardan - Gardan tampak luar standard pabrik sesuai dengan jenis kendaraanya. - As roda bebas. - Reinforcement diperbolehkan.
G2.2 1 - 1000cc Full Modifikasi Karburator / Injection a. Body dan Sasis - Body utama boleh di modifikasi. Disarankan memasang pelindung Fly Wheel (pengaman apabila Fly Wheel terlepas). - Penggantian bahan pada dasar body utama pada ruang kabin diperbolehkan. Bahan dasar kap mesin, gril dan front fender (spakboard) boleh diganti. Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas. - Untuk kendaraan berbentuk pick-up / open cock pit lantai selain pada bagian kabin diperbolehkan dilepas. - Tetap menggunakan sasis standard pabrik minimal 50% diambil dari jarak Wheel base (sumbu antar roda depan dan belakang) kendaraan balap yang digunakan. Sasis standard pabrik boleh terletak pada bagian depan atau tengah atau bagian belakang kendaraan, namun bukan kombinasi dari ketiga bagian tersebut. - Wheel base bebas.
PERATURAN NASIONAL
14
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c. d.
e.
- Frame kaca boleh dilepas. Mesin - Mesin bebas, N/A Naturally Aspirated (diperbolehkan melakukan penggantian mesin, merk bebas). - Basic mesin adalah mesin mobil. - Kapasitas mesin maksimum 1000 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan, material piston dan con rod bebas, panjang langkah/Stroke standard pabrik). Melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan (dibuktikan oleh petugas scrutineering). - Lokasi mesin tetap didepan (front engine). - Dudukan mesin bebas. - Pengapian, revlimeter dan kabel busi bebas. - Fuel Injection, engine management dan karburator bebas. - Air filter bebas. - Intake manifold dan exhaust bebas. - Posisi radiator dan system pendingin bebas. Suspensi - Suspensi bebas termasuk systemnya. - Shock Absorber bebas. Transmisi - Transmisi bebas. - Close ratio diperbolehkan, tetap menggunakan synchromesh dengan system perpindahan “H-pattern”. Gardan - Bebas.
G2.3 1001 - 2000cc Semi Modifikasi Karburator / Injection a. Body dan Sasis Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi. Fire wall boleh dimodifikasi. Disarankan memasang pelindung Fly Wheel. Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan safety). Bahan dasar kap mesin, gril, front fender (spakboard), bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas. Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi. Pintu belakang boleh di lepas. Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi wajib tetap terpasang. Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada sasis. Bagian atas sasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced. Wheel base boleh dimodifikasi selama tidak menambah panjang sasis asli.
PERATURAN NASIONAL
15
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c.
d. e.
Mesin - Mesin bebas N/A Naturally Aspirated (diperbolehkan melakukan penggantian mesin, merk bebas). - Basic mesin adalah mesin mobil. - Kapasitas mesin maksimum 2000 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan). Over size diatas kapasitas tersebut dilarang, sanksi pemecatan (dibuktikan oleh petugas scrutineering). - Intake manifold bebas. - Karburator maksimum 2 barrel, merk dan jenis dan ukuran/cfm bebas. - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas. - Injector bebas. - Camshaft bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Lokasi mesin tetap di depan (front engine). - Posisi mesin diperbolehkan mundur maksimal 15 cm dari posisi mesin bawaan pabrik/mesin asli. - System Injection tampak luar standard pabrik (Throttle body OEM). - ECU standard pabrik, Remapping dan Piggybag diperbolehkan (E-manage, Dastek Unichip, Haltech Interceptor). - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik (toleransi 10cm dari dudukan asli). Sistem pendingin bebas. Suspensi - Sistem suspensi standard pabrik (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle, dan sebaliknya, termasuk sistem shacklenya sesuai standard pabrik). - Shock Absorber bebas. Transmisi - Bebas. - Close ratio tidak diperbolehkan. Gardan - Gardan tampak luar standard pabrik sesuai dengan jenis kendaraan. - Reinforcement diperbolehkan.
G2.4 1001 - 3000cc Full Modifikasi Karburator / Injection a. Body dan Sasis - Body utama boleh di modifikasi. Disarankan memasang pelindung Fly Wheel (pengaman apabila Fly Wheel terlepas) - Penggantian bahan pada dasar body utama pada ruang kabin diperbolehkan. Bahan dasar kap mesin, gril dan front fender (spakboard) boleh diganti. Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas. - Untuk kendaraan berbentuk pick-up / open cock pit lantai selain pada bagian kabin diperbolehkan dilepas.
PERATURAN NASIONAL
16
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c. d.
e.
- Tetap menggunakan sasis standard pabrik minimal 50% diambil dari jarak Wheel base (sumbu antar roda depan dan belakang) kendaraan balap yang digunakan. Sasis standard pabrik boleh terletak pada bagian depan atau tengah atau bagian belakang kendaraan, namun bukan kombinasi dari ketiga bagian tersebut. - Wheel base bebas. - Frame kaca boleh dilepas. Mesin - Mesin bebas N/A Naturally Aspirated (diperbolehkan melakukan penggantian mesin, merk bebas). - Basic mesin adalah mesin mobil. - Kapasitas mesin maksimum 3000 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan dan material piston bebas). Melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan (dibuktikan oleh petugas scrutineering). - Pengapian, revlimeter dan kabel busi bebas. - Fuel Injection, engine management dan karburator bebas. - Air filter bebas. - Posisi dudukan mesin bebas. - Lokasi mesin tetap di depan (front engine). - Intake manifold dan exhaust bebas. - Posisi radiator dan system pendingin bebas. Suspension - Suspensi bebas termasuk sistemnya. - Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas. Transmisi - Transmisi bebas. - Close ratio diperbolehkan, tetap menggunakan synchromesh dengan system perpindahan “H-pattern”. Gardan - Bebas.
G3.1 Semi Modifikasi Karburator Kelas ini khusus untuk kendaraan/mobil yang berbasic karburator dengan tahun produksi terakhir 1985. a. Body dan Sasis Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi. Fire wall boleh dimodifikasi. Disarankan memasang pelindung Fly Wheel. Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan safety). Bahan dasar kap mesin, gril, front fender (spakboard), bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas. Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi. Pintu belakang boleh di lepas.
PERATURAN NASIONAL
17
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c.
d. e.
Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi wajib tetap terpasang. Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada sasis. Bagian atas sasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced. Wheel base boleh dimodifikasi selama tidak menambah panjang sasis asli. Mesin - N/A Naturally Aspirated. Diperbolehkan melakukan penggantian mesin 1 merk (contoh: Jeep CJ 5,6,7 atau 8 diganti dengan mesin Jeep cherokee atau Jeep wrangler, Toyota FJ40 diganti dengan mesin toyota FJ60 atau toyota FJ65, Nissan Patrol keluaran lama diganti dengan mesin Nissan Patrol keluaran tahun yang lebih baru atau safari selama tetap mempergunakan karburator). - Kapasitas mesin bebas. - Cam shaft bebas - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Intake manifold bebas. - Karburator maksimum 2 barrel, merk, jenis dan ukuran/cfm bebas. - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi dudukan mesin standart pabrik (toleransi 10cm dari dudukan asli). - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik (toleransi 10cm dari dudukan asli), sistem pendinginan bebas. Suspensi - Sistem suspensi standard pabrik (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle, dan sebaliknya, termasuk sistem shacklenya sesuai standard pabrik). - Shock Absorber dan dudukan dan sudut bebas. Transmisi - Bebas. - Close ratio tidak diperbolehkan. Gardan - Gardan standard pabrik sesuai dengan jenis kendaraanya. - As roda bebas. - Reinforcement diperbolehkan.
G3.2 Semi Modifikasi Injection a. Body dan Sasis - Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi. Fire wall boleh dimodifikasi. Disarankan memasang pelindung Fly Wheel.
PERATURAN NASIONAL
18
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c.
d. e.
- Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan safety). Bahan dasar kap mesin, gril, front fender (spakboard), bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas. - Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi. - Pintu belakang boleh di lepas. - Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi harus tetap terpasang. - Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada sasis. Bagian atas sasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforcement. - Wheel base boleh dimodifikasi selama tidak menambah panjang sasis asli. Mesin - Bentuk luar mesin standard pabrik/sesuai dengan jenis kendaraannya dan harus N/A Naturally Aspirated. Dilarang melakukan penggantian mesin dari jenis kendaraan lain. - Kapasitas mesin bebas. - Material Forged Piston diperbolehkan . - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Cam shaft bebas. - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi dudukan mesin standart pabrik (toleransi 5cm dari dudukan asli). - System Injection tampak luar standard pabrik (Throttle body OEM). - Injector bebas. - Intake manifold bebas dari mesin satu merk. - ECU standard pabrik, Remapping dan Piggybag diperbolehkan (E-manage, Dastek Unichip, Haltech Interceptor). - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik (toleransi 10cm dari dudukan asli), system pendinginan bebas. Suspensi - Sistem suspensi standard pabrik (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle, dan sebaliknya, termasuk sistem shacklenya sesuai standard pabrik). - Shock Absorber dan dudukan serta sudut bebas. Transmisi - Bebas. - Close ratio tidak diperbolehkan. Gardan - Gardan tampak luar standard pabrik sesuai dengan jenis kendaraan. - As Roda bebas.
PERATURAN NASIONAL
19
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
- Reinforcement diperbolehkan. G3.3 Full Modifikasi Karburator / Injection a. Body dan Sasis - Body utama boleh di modifikasi. Disarankan memasang pelindung Fly Wheel (pengaman apabila Fly Wheel terlepas). - Penggantian bahan pada dasar body utama pada ruang kabin diperbolehkan. Bahan dasar kap mesin, gril dan front fender (spakboard) boleh diganti. Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas. - Untuk kendaraan berbentuk pick-up / open cock pit lantai selain pada bagian kabin diperbolehkan dilepas. - Tetap menggunakan Sasis standard pabrik minimal 50% diambil dari jarak Wheel base (sumbu antar roda depan dan belakang) kendaraan balap yang digunakan. Sasis standard pabrik boleh terletak pada bagian depan atau tengah atau bagian belakang kendaraan, namun bukan kombinasi dari ketiga bagian tersebut. - Wheel base bebas. - Frame kaca boleh dilepas. b. Mesin - Mesin bebas N/A Naturally Aspirated, kapasitas mesin dan merk bebas. - Basic mesin adalah mesin mobil. - Pengapian, revllimeter dan kabel busi bebas. - Fuel Injection, engine management dan karburator bebas. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Cam shaft bebas. - Cylinder head bebas. - Air filter bebas. - Posisi mesin tetap dibagian depan (front engine). - Posisi dudukan mesin bebas. - Intake manifold dan exhaust bebas. - Posisi Radiator bebas, sistem pendingin bebas. c. Suspensi - Suspensi bebas termasuk sistemnya. - Shock Absorber bebas. d. Transmisi - Transmisi bebas. - Close ratio diperbolehkan, tetap menggunakan synchromesh dengan system perpindahan “H-pattern”. e. Gardan - Bebas. G4.1 FFA 2 Cylinder a. Body dan Sasis - Body bebas.
PERATURAN NASIONAL
20
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
c. d. e.
- Sasis bebas. Mesin - Mesin dan jenisnya bebas. Basic mesin 2 cylinder. - Kapasitas mesin bebas. - Forced Induction (NOS, Turbocharge dan Supercharge) bebas. - Cam shaft bebas. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Intake manifold bebas. - Engine management bebas. - Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi Radiator bebas, system pendinginan bebas. Suspensi - System Suspension bebas. - Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas. Transmisi - System Transmisi bebas. Gardan - Gardan bebas. - As roda bebas.
G4.2 FFA 4 Cylinder a. Body dan Sasis - Body dan bahan dasar body bebas. - Sasis bebas. b. Mesin - Mesin dan jenisnya bebas. Basic mesin 4 cylinder. - Kapasitas mesin bebas. - Forced Induction (NOS, Turbocharge dan Supercharge) bebas. - Cam shaft bebas. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Intake manifold bebas. - Karburator dan engine management bebas. - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi dudukan mesin bebas. - Posisi Radiator bebas. c. Suspensi - Sistem Suspensi bebas. - Shock Absorber dan dudukan dan sudut bebas. d. Transmisi - Bebas.
PERATURAN NASIONAL
21
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
e.
- Close ratio dan Sequential dog-box diperbolehkan. Gardan - Gardan dan sistemnya bebas.
G4.3 FFA 6 Cylinder a. Body dan Sasis - Body dan bahan dasar body bebas . - Sasis bebas. b. Mesin - Mesin dan jenisnya bebas. Basic mesin 6 cylinder. - Kapasitas mesin bebas. - Forced Induction (NOS, Turbocharge dan Supercharge) bebas. - Cam shaft bebas. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Intake manifold bebas. - Karburator dan engine management bebas. - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas. - Posisi dudukan mesin bebas. - Posisi Radiator bebas. c. Suspensi - Sistem Suspensi bebas. - Shock Absorber dan dudukan dan sudut bebas. d. Transmisi - Bebas. - Close ratio dan Sequential dog-box diperbolehkan. e. Gardan - Gardan dan sistemnya bebas. G4.4 FFA 8 Cylinder a. Body dan Sasis - Body dan bahan dasar body bebas. - Sasis bebas. b. Mesin - Mesin dan jenisnya bebas. Basic mesin 8 cylinder. - Kapasitas mesin bebas. - Forced Induction (NOS, Turbocharge dan Supercharge) bebas. - Cam shaft bebas. - Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Intake manifold bebas. - Karburator dan engine management bebas. - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas. - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas.
PERATURAN NASIONAL
22
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
c. d. e.
- Air Filter bebas. - Posisi dudukan mesin bebas. - Posisi Radiator bebas. Suspensi - System Suspension bebas. - Shock Absorber dan dudukan dan sudut bebas. Transmisi - Bebas. - Close ratio dan Sequential dog-box diperbolehkan. Gardan - Gardan dan sistemnya bebas.
CATATAN : Untuk Group FFA tidak diperbolehkan untuk naik kelas yang tidak sesuai dengan jumlah silindernya. Kendaraan yang menggunakan forced induction. Termasuk diantaranya Turbocharger, SuperCharger, NOS. masuk ke Group FFA sesuai dengan jumlah cylinder. Berlaku untuk mesin diesel atau bensin. Kendaraan dengan jumlah cylinder ganjil naik ke kelas genap diatasnya sesuai dengan Groupnya. Misal, 3 (tiga) cylinder naik di 4 (empat) cylinder, dan 5 (lima) cylinder naik ke kelas 6 (enam) cylinder. Kendaraan berbasic UTV hanya diperbolehkan masuk kedalam Group 1 dan Group 4. Penggunaan engine diesel kapasitas enginenya sesuai dengan jumlah cc nya. Special engine, mesin motor, snowmobile, mesin rotary masuk ke Group FFA sesuai jumlah cylindernya. C.
HANDICAP
Handicap pada Special stage ditambahkan waktunya menjadi : G1 – UTV Kelas 1 : 0 detik / Km Kelas 2 : 1 detik / Km Kelas 3 : 3 detik / Km G2 – 4 Cylinder Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 G3 – 6 Cylinder Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
: 0 detik / Km : 1.5 detik / Km : 2.5 detik / Km : 4 detik / Km : 0 detik / Km : 5 detik / Km : 6 detik / Km
PERATURAN NASIONAL
23
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
G4 – Free For All Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4
: 0 detik / Km : 0 detik / Km : 0 detik / Km : 0 detik / Km
CATATAN : Jarak Tempuh Kilometer dibulatkan (jika 0,5 atau lebih dibulatkan keatas) Pasal 3 : PESERTA A. UMUM a. Setiap orang yang mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) Nasional atau Internasional yang dikeluarkan oleh IMI atau anggota FIA lainnya dan terdaftar sebagai peserta baik Driver atau navigator. b. Untuk peserta dari luar negeri, formulir pendaftaran wajib dilampirkan stempel dari pengurus olah raga bermotor nasional dari negara masingmasing dan wajib memperlihatkan International Licence dan surat tidak berkebaratan/ No Objection letter dari ASN negara asalnya. Untuk peserta yang telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka berhak mendapat gelar juara dan memperoleh hadiah pada putaran tersebut, namun pointnya tidak dihitung untuk perolehan Juara Nasional. c. Untuk peserta yang belum cukup umur untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) maka wajib mendapat persetujuan dari orang tua dengan menandatangani surat peryataan bermaterai berisikan ketentuan yang diterapkan oleh penyelenggara. d. Kategori peserta terbagi dalam Seeded dan Non-Seeded Driver sesuai daftar yang dikeluarkan oleh PP. IMI e. Pengemudi (driver) bertanggung jawab atas segala tindakan dari anggotanya maupun tim servicenya selama masa perlombaan. f. Apabila pendaftar tidak tercatat sebagai salah satu awak peserta maka pendaftarlah yang bertanggung jawab atas semua ketentuan selama perlombaan. g. Jumlah peserta setiap kendaraan adalah 2 (dua) orang. h. Satu kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh satu pendaftar. B.
a. b.
PERSYARATAN PESERTA Hanya peserta yang terdaftar (2 orang) untuk setiap kendaraannya, berhak untuk start berlomba dan masing-masing hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali. Dari 2 (dua) peserta setiap kendaraan tersebut harus ditetapkan siapa sebagai Driver dan Navigatornya. Hanya Driver saja yang boleh mengemudikan kendaraan didalam lintasan Spesial Stage, Sanksi pemecatan.
PERATURAN NASIONAL
24
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
c. d. e. f.
C.
Driver dan Navigator wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI sesuai dengan kategorinya yang berlaku pada tahun berjalan. Selama perlombaan berlangsung hanya awak kendaraan yang boleh berada di kendaraannya, apabila ada orang ketiga di dalam kendaraan dikenakan Sanksi Pemecatan. Penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan bahan sejenisnya yang memabukkan selama perlombaan berlangsung akan dikenakan Sanksi Pemecatan. Sikap tidak terpuji terhadap panitia atau sesama peserta selama berjalannya perlombaan dan atau setelah perlombaan berlangsung baik secara langsung maupun secara digital (melalui sosial media) akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan nasional berikutnya.
JUMLAH PESERTA Suatu penyelenggaraan Speed Off Road untuk Kejuaraan Nasional Perorangan dinilai sah apabila peserta yang start minimal 15 (lima belas) kendaraan di masing-masing Group
Pasal 4 : PENDAFTARAN a. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan menyampaikannya kepada sekretariat dan melunasi biaya pendaftaran baik untuk Perorangan maupun Team. b. Pada formulir pendaftaran harus mencantumkan dengan jelas Group dan Kelas yang akan diikuti. Peserta yang mendaftar mengikuti Kelas yang lebih tinggi tidak diperbolehkan turun kelas pada Group yang sama sampai dengan rangkaian putaran dalam setahun berakhir. Kecuali menggunakan kendaraan yang berbeda. c. Formulir diserahkan lengkap dengan 3 (3x4) buah pas foto masing-masing Driver dan Navigator serta fotocopy KIS dan SIM yang masih berlaku. d. Peserta luar negeri harus mendapat ijin tertulis dari Organisasi Mobil negaranya (ASN). e. Penggantian Awak, Kendaraan dan Personil Team dapat dilaksanakan sebelum waktu MTC 1, penggantian di luar ketentuan ini akan dikenakan Denda yang diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan. f. Uang pendaftaran akan dikembalikan sebagian apabila : - Peserta ditolak karena tidak memenuhi syarat kendaraan untuk mengikuti Speed Off Road sebelum MTC 1, maka uang pendaftaran dikembalikan sebesar 50%. - Speed Off Road tidak jadi dilaksanakan karena Force Majeure yang dinyatakan oleh induk organisasinya lewat Steward of The Meeting dan uang pendaftaran dikembalikan sebesar 80%. g. Dengan menandatangani formulir pendaftaran, berarti peserta dan anggota lainnya dianggap sudah memahami dan menerima untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Termasuk kelas yang diikuti sesuai dengan spesifikasi kendaraan masing-masing, sanksi Diskualifikasi/Pemecatan.
PERATURAN NASIONAL
25
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
h. i. j. k. l.
Panitia Penyelenggara (OC) berhak untuk menolak setiap pendaftaran peserta tanpa alasan apapun, tetapi wajib mengirimkan alasan penolakannya kepada PP. IMI (sebagai induk organisasi). Dilarang membuat perubahan sendiri pada formulir pendaftaran untuk penggantian awak atau kendaraan, sanksi tidak disertakan/dihitung dalam kategori perlombaan. Satu kendaraan hanya dapat didaftarkan 1 (satu) kali Kendaraan service dapat didaftarkan pada Panitia. Meskipun kendaraan service dan crewnya bukan merupakan peserta Speed Off Road, tetapi adalah menjadi tanggung jawab peserta (Driver).
Pasal 5 : ASURANSI Penyelenggara Wajib menutup asuransi dengan ketentuan jumlah minimal penutupan asuransi adalah sebagai berikut : a. b. c.
Untuk Driver, Navigator dan Crew masing-masing : Meninggal Dunia Rp. Cacat Hidup Rp. Perawatan Rumah Sakit (Maksimum) Rp. Untuk Pihak Ketiga Meningal Dunia Rp. Cacat Hidup Rp. Perawatan Rumah Sakit (Maksimum) Rp. Kerusakan Benda (Maksimum) Rp. Panitia Pelaksana (RC) wajib diasuransikan
10.000.000,10.000.000,5.000.000,10.000.000,10.000.000,5.000.000,1.000.000,-
Pasal 6 : STICKER PROMOSI a. Sticker Start dan semua sticker yang dibagikan oleh panitia wajib dipasang / ditempel pada kendaraan peserta, dilarang merubah dan atau memasang sticker wajib tersebut yang tidak sesuai dengan petunjuk panitia. b. Nomor start yang diberikan oleh panitia harus terpasang pada bagian kiri dan kanan pintu mobil. c. Nama Driver, Navigator dan golongan darahnya harus tertera di kiri dan kanan front fender (spakboard depan) dengan ukuran huruf tinggi minimum 7 cm. d. Setiap sticker promosi peserta yang mempunyai jenis produk yang sama dengan salah satu sponsor panitia penyelenggara, dikenakan biaya minimal 2 (dua) kali biaya pendaftaran normal. Dengan catatan tinggi dan tebal tulisan serta ukuran sticker tersebut tidak boleh lebih besar dari Sticker Wajib. Ketentuan penambahan sticker diluar sponsor event wajib dikomunikasikan dengan penyelenggara. e. Peserta yang tidak memasang Sticker Wajib panitia, dikenakan biaya maksimal 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran normal. f. Peserta tidak diperkenankan memasang sticker pada tempat yang disediakan untuk pemasangan sticker wajib panitia.
PERATURAN NASIONAL
26
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Pasal 7 : OBSERVER DAN STEWARD a. Pengamat / observer ditentukan oleh IMI yang bertugas untuk meneliti dan mengevaluasi suatu kegiatan dan melaporkan hasil temuannya kepada IMI. b. Dewan Pengawas Perlombaan (Steward of The Meeting) beranggotakan Minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil. Ketua Dewan Pengawas Perlombaan ditunjuk oleh IMI. c. Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Kendaraan (Scrutineer) dan Pencatat Waktu, wajib mendapat persetujuan dari IMI. Pasal 8 : KOREKSI PERATURAN a. Setiap koreksi dan atau perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan harus di informasikan melalui bulletin yang tercatat tanggal dan waktu serta diberi nomor. b. Buletin harus disebarluaskan terutama kepada peserta melalui pos atau fax atau papan pengumuman di sekretariat, kalau perlu dibuktikan telah diterima peserta dengan tanda tangan. c. Dilarang merubah, menambah dan atau mengurangi Buku Peraturan Speed Off Road (buku coklat) yang telah disetujui oleh PP IMI. Pasal 9 : PELAKSANAAN PERATURAN a. Peraturan Perlombaan baik yang bersifat nasional maupun Regional yang terkait dalam olah raga ini wajib dipatuhi oleh penyelenggara dan peserta b. Pimpinan Perlombaan harus melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perlombaan dan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berlaku. c. Untuk setiap keputusan penting yang dibuatnya dan yang berhubungan dengan Peraturan Pelengkap perlombaan harus dilaporkan dan disahkan oleh Steward of The Meeting. d. Semua protes yang timbul harus ditujukan ke Steward of The Meeting secara tertulis dan membayar uang protes tunai. e. Semua hal yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan akan dibahas oleh Steward of The Meeting disampaikan melalui pimpinan perlombaan. f. Setiap tindakan tidak sportif yang dilaporkan oleh Pimpinan perlombaan atau yang dilakukan oleh peserta akan diberikan sanksi hukuman atas penilaian Steward of The Meeting. g. Tindakan tidak sportif oleh peserta dikenakan sanksi Pemecatan. h. Masalah yang tidak diatur pada buku peraturan ini akan menjadi bahan pemikiran dari Pengawas Perlombaan yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengambil keputusan. Pasal 10 : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN a. Peraturan Pelengkap Perlombaan wajib mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nasional Kendaraan Bermotor dan Peraturan Perlombaan Speed Off Road PP. IMI.
PERATURAN NASIONAL
27
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b. c.
d.
Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan harus sudah diterima IMI paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari pelaksanaan untuk penelitian dan pengesahan. Rancangan yang telah disetujui PP IMI wajib dipublikasikan oleh penyelenggara kepada peserta melalui fax atau email paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penutupan pendaftaran. Penutupan pendaftaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum Start Lomba. Logo IMI wajib terpampang pada halaman pertama Peraturan yang telah disetujui IMI.
Pasal 11 : KARTU KONTROL (TIME CARD) a. Peserta bertanggung jawab atas pemeliharaan kartu kontrolnya yang diberikan pada saat briefing atau sebelum Start. b. Kartu kontrol harus dapat diperlihatkan setiap saat jika diminta oleh petugas lomba, apabila tidak dapat memperlihatkan kartu kontrolnya pada saat pemeriksaan dikenakan sanksi Pemecatan. c. Setiap koreksi atau perubahan pada Kartu Kontrol tanpa persetujuan Petugas yang bersangkutan, dikenakan sanksi Pemecatan. d. Peserta bertanggung jawab dan memeriksa atas laporan waktunya masing-masing pada setiap petugas pos waktu / pos route. e. Hanya petugas yang berhak mengisi data-data waktu pada Kartu Kontrol peserta. f. Hilangnya Kartu Kontrol dikenakan sanksi pemecatan. Pasal 12 : BUKU ROUTE a. Buku route dan jadwal perjalanan (itinerary) wajib kepada peserta paling lambat 1 (satu) minggu sebelum start. b. Buku route wajib menggunakan standard yang dikeluarkan oleh IMI. c. Route Special Stage dapat ditampilkan berupa peta atau denah. Pasal 13 : PENCATAT WAKTU a. Pencatatan waktu, minimal harus menggunakan Stop Watch Printer yang telah disesuaikan dengan jam induk, untuk kategori kejuaraan Nasional atau Internasional. b. Pencatat Waktu (time keeper) wajib berada tepat sejajar dengan garis finish yang terlihat jelas. c. Pencatat waktu finish (Stopwatch Printer) pada saat roda depan melewati garis finish, dalam keadaan mesin hidup atau mati. d. Pencatatan waktu pada special stage diambil sampai hitungan 1/100 detik (dua angka dibelakang koma). e. Waktu yang tercatat di kartu Kontrol adalah resmi dan mengikat. f. Contoh prosedur pencatatan waktu Special Stage (SS), adalah : - MTC – TC – Start SS – Flying Finish (FF) – Finish Stop (FS). - Peserta dilarang berhenti di pos Flying Finish (FF) tetapi harus mengurangi kecepatan untuk menuju Finish Stop (FS).
PERATURAN NASIONAL
28
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
g.
- Waktu tiba di Flying Finish (FF) akan dicatat pada Kartu Kontrol di pos Finish Stop (FS) dimana kendaraan harus berhenti. Kendaraan diwajibkan memasuki finish stop tanpa memperoleh bantuan dari pihak lain. Sanksi BWTM. Bila Timing System mempergunakan Transponder, maka peserta wajib mempersiapkan tempat pemasangannya dengan ketentuan posisinya 40 cm ke bagian belakang dari sumbu roda depan bagian kanan kendaraan (gambar terlampir pada LAMPIRAN II).
Pasal 14 : POS DAN PROSEDURNYA a. Semua pos mempunyai tanda pengenal pos yang memakai standard IMI. b. Memasuki pos dari arah yang berlawanan atau memasuki dan melewati pos yang sudah dilewati, dikenakan sanksi Pemecatan. c. Untuk mendapatkan waktu lapor yang benar pada setiap pos waktu adalah merupakan tanggung jawab peserta, oleh karena itu setiap pos waktu disediakan jam di depan petugas pos untuk diperiksa waktunya oleh peserta. d. Pos-pos akan dibuka 30 menit sebelum peserta nomor 0 (zero car). e. Setiap peserta diharuskan mengikuti instruksi petugas pos. f. Jadwal tutup pos TC di setiap SS adalah 30 menit setelah waktu finish peserta terakhir, sangsi DNS. Pasal 15 : ISTILAH POS-POS 1. Pos Route (Passage Control) Pada Pos Route (Passage Control), petugas akan memberikan cap atau mencatat setiap kartu control peserta yang melalui pos tersebut tanpa memberikan catatan waktunya. 2. Pos Waktu (Time Control) a. Pada Pos Waktu, petugas akan menuliskan catatan waktu lapor pada Kartu Kontrol peserta masing-masing. Dan akan diberikan waktu provisional start berdasarkan interval yang diberikan. (Apabila start dapat dilaksanakan sesuai jadwal tanpa ada gangguan). b. Prosedur lapor pada pos waktu pada saat peserta menyerahkan Kartu Kontrol kepada petugas dan kendaraannya berada di depan pos tersebut. c. Antara rambu Masuk Daerah pos waktu dengan rambu Pos Waktu peserta dilarang berhenti/menunggu, harus berjalan perlahan. d. Setelah masuk daerah rambu Pos Waktu, kendaraan dapat dihentikan dipinggir jalan dan peserta (navigator) dapat turun menuju meja Pos waktu untuk mengambil waktu lapornya. e. Waktu lapor peserta yang sebenarnya akan dicatat (dihitung) pada saat menyerahkan Kartu Kontrol kepada petugas pos dalam menit penuh. Contoh : Sesuai jadwal lapor peserta yang telah ditentukan Misalnya jam 18.15'00” sampai 18.15'59”. f. Pengenaan hukuman waktu atas jumlah waktu keterlambatan lapor atau tidaknya harus dilaksanakan secepatnya oleh Clerk of The Course atau
PERATURAN NASIONAL
29
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
g.
Steward of The Meeting kepada peserta yang bersangkutan pada setiap akhir Leg. Dalam keadaan terpaksa karena situasi tidak berjalan sesuai rencana, kepada peserta akan diberikan jadwal baru untuk melapor di pos berikutnya yang diumumkan oleh Clerk of The Course atas persetujuan Steward of The Meeting.
Pasal 16 : SPESIAL STAGE 1. Umum a. Special Stage harus berada dalam jalur atau lintasan tertutup khusus untuk perlombaan ini dimana dilombakan kecepatan dengan penilaian waktu tempuh. b. Suatu event minimal terdiri dari 3 (tiga) Special Stage. c. Pos Route dibenarkan di dalam special stage tanpa prosedur lapor dan hanya mencatat peserta yang lewat saja. d. Wajib disediakan 2 (dua) ambulance. Dianjurkan menggunakan ambulance Four Wheel Drive (4x4). 2.
Start SS a. Semua peserta wajib lapor pada TC setiap special stage sesuai jadwal (Starting List). b. SS dimulai dengan kendaraan berada pada garis start dalam keadaan berhenti dan mesin hidup. c. Start yang menggunakan alat elektronik (Jam display) harus terlihat jelas oleh peserta dari garis start. d. Kartu kontrol dikembalikan oleh petugas start kepada peserta pada 30 detik sebelum start dengan memberitahukan jadwal start SS tersebut. e. Dalam keadaan start menggunakan prosedur manual, maka petugas start wajib memberikan aba-aba dengan suara keras dimulai dari hitungan 30” – 15” – 10” – dan lima detik terakhir satu persatu dengan hitungan mundur (dibaca dengan kelipatan 1000. Contoh : lima ribu, empat ribu, tiga ribu, dua ribu, seribu, GO). Ketika detik kelima berlalu, ditandai dengan dikibarkannya bendera start. f. Kesalahan start (false start), yaitu apabila peserta melakukan start/bergerak dengan sengaja ataupun tidak sengaja sebelum tanda start diberikan atau sebelum jadwal start maka diberikan hukuman 1 (satu) menit. g. Pada lintasan type cross dimana dilepas 2 peserta pada satu kali start, maka petugas start wajib menanyakan kepada peserta apabila akan dilepas bukan dengan pasangan start yang tertera pada starting list. Apabila terjadi kondisi tersebut maka tidak dikenakan penalty bagi peserta yang menolak. h. Peserta akan dilepas start berdampingan sesuai dengan kelas yang diikuti. i. Petugas start wajib memberikan interval waktu yang cukup sebelum melepas peserta dengan kelas yang berbeda.
PERATURAN NASIONAL
30
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
j.
k. l.
3.
Daerah antara TC dan start SS merupakan daerah Control Area. Jika terjadi delay waktu start pada suatu special stage (SS), waktu TC tetap mengikat, peserta harus tetap membawa kendaraannya ke Parc Ferme TC yang telah disediakan sampai diberikan jadwal start yang baru. Apabila terjadi suatu kondisi yang mengharuskan untuk merubah jadwal TC, maka RC (Racing Comitte) wajib memberitahukan kepada seluruh peserta dengan mengeluarkan buletin. Pembatalan sebagian peserta dalam special stage pada keadaan tertentu SS dapat dilakukan. Hanya Steward of the Meeting yang berhak menghentikan suatu SS melalui Clerk of the Course. Jika lebih dari 50% + 1 peserta ditiap Group sudah menjalani SS, maka sisa peserta yang belum menjalankan SS tersebut akan diberi waktu tempuh sama dengan waktu tempuh peserta ke 5 (lima) tercepat dalam Group tersebut, peserta yang sudah start namun tidak Finish (DNF) tidak mendapatkan waktu tempuh tersebut. Jika kurang dari 50% peserta ditiap Group belum menjalani SS, maka SS tersebut dibatalkan.
Pelaksanaan Special Stage a. Hanya Driver yang diperkenankan mengemudikan kendaraan di jalur special stage (SS). b. Dilarang mengemudikan kendaraan berlawanan arah di jalur special stage, sanksi Diskualifikasi / Pemecatan. c. Dilarang memotong jalur atau mempersingkat jarak dan menghindari rintangan (handycap), sanksi Diskualifikasi / Pemecatan. d. Dilarang menutupi / menghalangi jalan bagi kendaraan lain yang berada di belakang untuk menyusul (berlaku tidak sportif), sanksi Diskualifikasi / Pemecatan. e. Halangan pada rute Special Stage. Jika peserta mengalami halangan (hambatan) yang terjadi akibat peserta lain yang mengalami kecelakaan, mogok atau berjalan lambat, dapat mengajukan permintaan kepada Pimpinan Lomba untuk mengulang menempuh SS tersebut dengan ketentuan : i. Wajib langsung mengajukan permintaan mengulang kepada Stage Commander atau Petugas Pos Rute dilintasan tersebut dan wajib mendapat catatan dari Petugas Pos Finish Stop, dapat diperkuat dengan menunjuk saksi yang mengetahui kejadian tersebut, atau peserta yang menghalangi. ii. Peserta tidak berhak mendapatkan kesempatan mengulang apabila mengalami kehilangan waktu yang diakibatkan oleh sebab lain (misalnya: mogok, keluar jalur, kempes ban, dsb.) sebelum maupun sesudah terhalang oleh peserta lain. iii. Mendapat persetujuan dari pimpinan lomba. iv. Bila diijinkan mengulang, maka peserta diberikan waktu untuk melakukan perbaikan selama maksimal 15 (lima belas) menit pada tempat yang
PERATURAN NASIONAL
31
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
f.
g. h. i.
j.
k.
l.
disediakan oleh panitia dan boleh dibantu oleh crew, setelah itu peserta wajib langsung menuju start SS. v. Penyelenggara wajib menyiapkan service area khusus yang berkaitan dengan point d. diatas. vi. Waktu tempuh SS yang diperoleh pertama/ sebelum mengulang di hapus / tidak diperhitungkan lagi. Bendera Kuning dan Bendera Hijau Bila ada kendaraan Peserta berhenti di Lintasan SS akan dikibarkan Bendera Kuning yang ditujukan pada Peserta dibelakangnya yang posisinya 25 – 50 meter sebelum kendaraan Peserta yang berhenti dengan ketentuan sebagai berikut : i. Bendera Kuning Dikibarkan berarti ada kendaraan Peserta lain yang menghalangi jalan/ tidak dapat dilalui, peserta wajib untuk memperlambat kendaraannya dan berhenti, dapat diijinkan untuk mengulang SS. ii. Bendera Hijau Dikibarkan berarti ada Kendaraan Peserta lain yang berhenti ditepi lintasan SS tetapi masih bisa dilalui, Peserta wajib untuk memperlambat kendaraannya dan terus menjalani SS. iii. Posisi Petugas Bendera berada di sisi kiri atau kanan lintasan sama/sesuai dengan posisi berhentinya kendaraan peserta lain yang berhenti tersebut. Pada Special Stage setiap peserta tidak boleh mendapatkan bantuan dari pihak lain. Baik berupa alat atau benda maupun bantuan tenaga. sanksi Diskualifikasi/Pemecatan Peserta diperbolehkan membawa toolkits yang tersimpan/terikat dengan baik didalam kendaraan. Bantuan spontanitas penonton (tanpa alat) dapat dilakukan dalam kondisi ketika terjadi suatu kecelakaan dengan memberikan pertolongan kepada awak kendaraan dan atau mengembalikan kendaraan ke posisi yang aman, hal demikian tidak mendapatkan sanksi. Kendaraan peserta yang mengalami gangguan teknis ataupun stuck dalam lintasan sehingga menghalangi jalur peserta lain didalam suatu Spesial Stage maka akan dilakukan evakuasi paksa oleh petugas lintasan ataupun oleh kendaraan Sweeper ataupun oleh petugas lintasan dibantu penonton hanya ke tepi lintasan dengan tujuan agar tidak menghambat jalannya perlombaan, untuk hal demikian tidak mendapatkan sangsi. Evakuasi pada point "j" diatas hanya dilakukan dengan cara menarik ataupun mendorong kendaraan ke tepi lintasan. Dan peserta tidak diperbolehkan memaksa petugas untuk segera melakukan evakuasi, sangsi DNF (Did Not Finish) Didalam special stage perbaikan teknik diperkenankan hanya oleh crew kendaraan yang bersangkutan (Driver & Navigator) selama tidak mengganggu jalannya perlombaan dan masih dalam batas hak waktunya.
PERATURAN NASIONAL
32
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Bantuan dari pihak lain dengan cara verbal/lisan diperbolehkan, maksimum 2 (dua) crew team. Jika mencapai Pos Finish (Finish Stop) melebihi waktu “BWTM” yang ditetapkan, maka akan diberikan sanksi sebesar waktu “BWTM”. Jika tidak mencapai Pos Finish, maka dinyatakan DNF dan diberikan waktu BWTM ditambah penalty 1 (satu) pos. m. Jam tutup Pos Finish di setiap spesial Stage (SS) adalah 30 menit setelah waktu start peserta terakhir. 4.
Finish SS a. Perhitungan waktu SS dihitung pada pos flying finish. Pada pos ini petugas menempatkan alat pencatat waktu ditandai dengan bendera finish berwarna merah. b. Setelah flying finish kendaraan diwajibkan mencapai pos finish stop dengan kendaraan hidup atau mati. Dilarang mendapat bantuan dari pihak lain untuk mencapai finish stop. Jarak antara flying finish dengan finish stop minimal 50 meter dengan jalanan datar. c. Apabila peserta sudah melewati Flying Finish tetapi belum mencapai Finish Stop dikarenakan mengalami kendala, akan diberikan kesempatan waktu untuk mencapai Finish Stop sampai dengan jam tutup pos. Perbaikan atau usaha tersebut dilarang mendapat bantuan dari pihak lain. d. Pada pos finish stop petugas memberikan waktu tempuh SS pada kartu kontrol.
Pasal 17 : KETENTUAN LINTASAN a. Kecepatan rata-rata maksimal adalah 70 (tujuh puluh) km/jam, dengan toleransi 10%. Panjang lintasan lurus tanpa rintangan (handycap) maksimum 300 (dua ratus) meter. b. Lebar lintasan special stage minimum 8 (delapan) meter dengan toleransi maksimal hanya 10% pada keseluruhan SS yang lebarnya dibawah 8 (delapan) meter. c. Jarak dari table top, double jump dengan tikungan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi minimal berjarak 50 (lima puluh) meter. d. PP. IMI wajib menunjuk petugas untuk memeriksa lintasan 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan perlombaan. Penyelenggara wajib tunduk atas arahan petugas yang ditunjuk dengan alasan safety. e. Penyelenggara wajib membuat pembatas aman untuk penonton pada bagian lintasan yang dianggap berbahaya. f. Penyelenggara wajib menyiapkan tempat untuk media yang meliput perlombaan. Pasal 18 : PENGENALAN ROUTE/Reconnaissance (Recce) dan Shakedown 1. Pengenalan Rute/Reconnaissance (Recce) a. Peserta dilarang mengemudi berlawanan arah didalam SS. b. Kendaraan yang digunakan pada saat pengenalan rute bukanlah kendaraan balap.
PERATURAN NASIONAL
33
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
c. d. e. f. g. h. 2.
Ukuran ban maksimum adalah 35 inch dengan type bebas. Diperbolehkan menggunakan kendaraan roda dua. Kendaraan survey dianjurkan menghidupkan lampu utama. Kecepatan maksimal kendaraan survey adalah 60 (enam puluh) km/jam (atau dapat diatur pada buku pelengkap perlombaan). Hanya dengan ijin pimpinan perlombaan peserta dapat melakukan survey diluar jam yang telah ditentukan (kecuali dengan berjalan kaki). Pada waktu survey resmi, Pimpinan perlombaan akan menentukan batas pengulangan survey pada tiap-tiap SS.
Testing/Shakedown a. Shakedown adalah latihan resmi bertujuan untuk mencoba kendaraan balap. Merupakan rangkaian pelaksanaan perlombaan yang juga dapat digunakan sebagai ajang promosi bagi peserta. b. Kendaraan yang dipergunakan untuk shakedown adalah kendaraan yang telah lulus scrutineering. c. Penyelenggara wajib mempersiapkan perlengkapan keamanan dan keselamatan seperti Ambulance dengan petugas medis, perangkat pemadam kebakaran, kendaraan recovery dan hal lain yang terkait selayaknya pelaksanaan SS resmi. d. Tidak diwajibkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti shakedown. e. Peserta diwajibkan untuk mengenakan perangkat safety seperti pada ketentuan menjalankan SS. Diperbolehkan untuk tidak mengenakan racing suit.
Pasal 19 : BATAS WAKTU TEMPUH MAKSIMUM (BWTM) dan ketentuan waktu tempuh SS a. BWTM special stage ditentukan untuk setiap kelas adalah waktu tempuh tercepat dikelasnya ditambah 2 (dua) menit. b. BWTM special stage pada saat terjadi hujan ditentukan untuk setiap kelas adalah waktu tempuh tercepat dikelasnya ditambah 3 (tiga) menit. c. Peserta yang memperoleh waktu tempuh melebihi BWTM akan diberikan waktu BWTM. d. Peserta yang tidak menjalani SS (yang bukan SS terakhir) atau tidak start akan diberikan waktu BWTM ditambah pinalti 2 (dua) pos. e. Pinalti satu pos adalah 2 menit 30 detik (150 detik). f. Setiap peserta yang mengundurkan diri dari perlombaan “Wajib” melapor kepada panitia melalui penghubung peserta secara tertulis pada formulir pengunduran diri perlombaan. Jika peserta tidak melaporkan pengunduran diri hingga tutup pos pada SS terakhir, maka peserta akan dikenakan sanksi denda Rp. 300.000 pada putaran berikutnya. g. Selama peserta tidak mengajukan pengunduran diri maka diberikan waktu BWTM ditambah pinalti 2 (dua) pos, kecuali pada SS terakhir.
PERATURAN NASIONAL
34
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
h.
Apabila peserta tidak melakukan start pada SS terakhir maka peserta tersebut tidak diberikan waktu tempuh dan menjadi Non Finisher.
Pasal 20 : SCRUTINEERING a. Setiap kendaraan wajib melapor pada saat scrutineering sesuai dengan jadwalnya masing-masing (diatur pada buku pelengkap peraturan perlombaan). Melampaui batas akhir scrutineering sebelum waktu briefing dikenakan denda Rp 100.000. Scrutineering sebelum MTC 1 dikenakan denda Rp 150.000. b. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu : - Pemeriksaan surat-surat, lisensi, administrasi, identifikasi dan sebagainya (Pemeriksaan Administrasi). - Pemeriksaan kendaraan dan persyaratan kendaraan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. c. Peserta yang tidak lulus scrutineering atau terlambat sampai batas waktu yang ditentukan, akan diadakan re-scrutineering dengan dikenakan denda sampai dengan batas waktu yang ditentukan yang akan diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan. d. Tanpa tanda Sticker Passed Scrutineering maka kendaraan tidak diperkenankan start pada shakedown dan start SS. e. Kendaraan yang mengalami kecelakaan/terbalik pada salah satu SS dan ingin melanjutkan SS berikutnya wajib terlebih dahulu diperiksa oleh petugas scrutineering. Petugas scrutineering berhak melarang peserta tersebut dengan alasan tidak memenuhi standart safety f. Scrutineering kendaraan pada waktu sebelum rangkaian perlombaan dimulai adalah pemeriksaan awal. Petugas scrutinering dibawah pengawasan pimpinan perlombaan berhak memeriksa kendaraan peserta yang diindikasikan tidak sesuai dengan speck kendaraan di masing-masing kelas/group yang diikuti selama perlombaan berlangsung. g. Untuk 7 (tujuh) peserta terbaik dimasing-masing Kelas, setelah Finish SS terakhir wajib melakukan Scrutineering Akhir pada tempat yang sudah disiapkan. h. Pemeriksaan terakhir hanya berlaku untuk group 1 kelas 1,2 dan 3, Group 2 kelas 1 dan 3, dan Group 3 kelas 1 dan 2. Pemeriksaan akhir meliputi : - Pemeriksaan Engine secara menyeluruh. - Pemeriksaan Engine Management. - Throttle body / Karburator. - Diameter ban. - Menimbang berat kosong kendaraan. i. Peserta yang tidak dapat menghadirkan kendaraan pada pemeriksaan akhir, sanksi diskualifikasi. j. Penyelenggara wajib menyiapkan area scrutineering Akhir. Pasal 21 : BRIEFING PESERTA a. Jadwal waktu briefing terdaftar dalam Peraturan Perlengkapan Perlombaan.
PERATURAN NASIONAL
35
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b. c. d. e.
Setiap peserta (Driver atau Navigator atau Manager yang memiliki Entrant) wajib mengikuti briefing dan wajib mengisi daftar hadir. Peserta yang tidak mengikuti briefing tidak mempunyai Hak Protes. Panitia wajib mengumumkan notulen briefing paling lambat sebelum perlombaan dimulai. Hasil Briefing Event mengikat.
Pasal 22 : URUTAN DAN JADWAL START a. Urutan start peserta adalah berdasarkan sebagai berikut : - Berdasarkan urutan peringkat putaran sebelumnya. - Peserta dengan Kelas yang terendah. - Peserta dengan Group terendah. b. Jarak waktu (interval) start antar peserta diberitahukan pada saat briefing. c. Dalam keadaan memaksa maka interval start peserta dapat dirubah dengan seijin steward of the meeting. d. Urutan start dapat berubah setelah adanya Re-Seeding/Re-Grouping setelah akhir Leg/Ettape berdasarkan waktu yang dihasilkan. Pasal 23 : RE-GROUPING/RE-SEEDING a. Re-Grouping/Re-Seeding peserta dimaksud untuk mengurangi jarak antara peserta atau mengatur posisi peserta berdasarkan hasil prestasi pada Leg/Ettape sebelumnya. b. Re-Grouping adalah menaikkan urutan Start Peserta karena peserta yang berada didepannya tidak dapat start atau tidak finish pada SS sebelumnya. c. ReGrouping dapat dilaksanakan pada setiap akhir SS. d. Re-Seeding adalah perubahan urutan start yang dilaksanakan pada akhir suatu LEG berdasarkan prestasi peserta pada leg sebelumnya. Pasal 24 : PARKIR TERTUTUP DAN DAERAH KONTROL a. Parkir Tertutup / Parc Ferme 1. Parc Ferme adalah daerah lapangan parkir tertutup untuk menampung semua kendaraan peserta dan ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta maupun mekanik-mekaniknya. 2. Petugas Scrutineering di izinkan melakukan pemeriksaan kendaraan selama jangka waktu yang ditentukan 3. Parc Ferme hanya dapat dibuka atau di bebaskan oleh Pimpinan Lomba, sebelum itu tidak satu pun kendaraan yang boleh keluar atau direparasi oleh siapapun, Sanksi Pemecatan. 4. Penggantian Ban (kempes) dan memasang Accu pengganti dapat dilakukan oleh awak kendaraan dengan persetujuan Pimpinan Lomba. 5. Pada saat memasuki parc ferme (PF In) dan keluar parc ferme (PF Out) kendaraan dikemudikan oleh awak kendaraan (driver atau navigator).
PERATURAN NASIONAL
36
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
Daerah Kontrol / Control Area 1. Daerah Kontrol / Control area adalah daerah diantara pos TC sampai dengan Finish Stop. 2. Pada Daerah Kontrol antara pos TC sampai dengan Pos Start tidak diperkenankan turun dari kendaraan tetapi diperkenankan membuka Safety Helmet. 3. Perbaikan kendaraan dilarang kecuali ban kempes, mengurangi tekanan angin ban, dan memasang Accu tambahan untuk menghidupkan kendaraan yang dilakukan oleh awak kendaraan dengan seijin Pimpinan Lomba dan diberikan waktu perbaikan maksimal selama 15 (lima belas) menit termasuk waktu interval tersebut. Sanksi 10 detik/menit, maksimum 30 menit. 4. Didaerah Kontrol tidak diperbolehkan dipayungi (kecuali seijin pimpinan lomba dan diketahui oleh Steward of the meeting). 5. Pada daerah kontrol perbaikan teknis kendaraan dan membuka kap adalah dilarang, kecuali keadaan darurat dengan seijin pimpinan lomba atau pengawas lomba, sangsi pemecatan.
Pasal 25 : HUKUMAN-HUKUMAN a.
Terlambat lapor di MTC 1
: Rp. 5.000,-/menit Maksimal Rp. 150.000,(30 menit setelah batas waktu MTC 1) Setelah batas waktu TC 1 dikenakan 10detik/menit max 30 menit. b. Melapor di MTC 1 & 2 : Harus membawa kendaraan balap dan dilakukan oleh salah satu awak. c. Terlambat lapor di MTC 2 : 10 detik/menit. d. Tidak melapor di MTC 2 : Diskualifikasi. e. Telalu cepat melapor di TC : 10 detik/menit, Maks. 30 mnt. f. Terlambat lapor di TC : 10 detik/menit, Maks. 30 mnt. g. Tidak melapor di TC Start : BWTM ditambah pinalti 2 pos. h. Kesalahan Start (False Start) : 1 menit. i. Menolak start pada waktunya :10 detik/menit, Maks 30 mnt. j. Tidak menjalani SS/DNS : BWTM ditambah pinalti 2 pos. k. DNF : BWTM ditambah pinalti 1 pos. l. Menjalani SS tanpa helmet/racingsuit/glove/safety belt : 1 menit. m. BWTM adalah waktu peserta tercepat di masing-masing kelas ditambah 2 menit. Jika perlombaan dinyatakan “wet race” maka BWTM adalah waktu tercepat dimasing-masing kelas ditambah 3 menit. n. Kondisi lintasan dinyatakan kering atau basah (wet race) berlaku per SS. o. Pinalti 1 pos adalah 2 menit 30 detik (150 detik).
PERATURAN NASIONAL
37
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Pasal 26 : SANKSI PEMECATAN Sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada peserta bila melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Bertindak tidak sportif selama perlombaan. b. Berjalan berlawanan arah di jalur special stage. c. Menggunakan kendaraan yang tidak lulus scrutineering. d. Dengan sengaja merubah speck kendaraan setelah lulus scrutineering pada kelas yang diikuti. e. Melakukan keributan/perkelahian fisik antar peserta atau panitia dan pihak ketiga lainnya sehingga mengganggu jalannya lomba. f. Menggunakan Narkoba. g. Memotong / memperpendek jarak / menghindari rintangan (Handycap). Untuk kejadian lainnya yang tidak mengenai hukuman waktunya, panitia dapat menetapkan hukumannya sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan. Pasal 27 : RAMBU-RAMBU Rambu-rambu yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Rambu bergambar jam : MTC dan TC. b. Rambu bergambar Bendera Kuncup : Start. c. Rambu bergambar Bendera kotak-kotak : FF (Flying Finish). d. Rambu bergambar STOP : FS (Finish Stop). e. Rambu bergambar Kilat : PC (Pos Control). Pasal 28 : HASIL KEJUARAAN a. Hasil akhir dinyatakan dalam Jam, Menit, Detik dan 1/100 detik (dua angka dibelakang koma). b. Peserta yang memiliki jumlah hukuman dan waktu tempuh terendah akan keluar sebagai pemenang pertama dan selanjutnya sesuai dengan urutan jumlah waktu terendah berikutnya. c. Hasil sementara masih dapat dirubah apabila ditemukan pelanggaran/penalti atau kesalahan perhitungan. d. Hasil sementara adalah : Hasil yang diumumkan sebelum dikeluarkannya hasil akhir. e. Hasil akhir adalah : hasil akhir dari keseluruhan Group yang telah melewati masa protes dan ditandatangani oleh Pimpinan Lomba beserta Steward. f. Setiap peserta yang mencapai finish akan memperoleh Point Kejuaraan Umum dan Point Kejuaraan Kelas. g. Pada kasus Ex-Equo, pemenangnya ditentukan sebagai berikut : - Pemenangnya adalah yang lebih cepat di SS pertama. - Bila masih sama, pemenangnya yang lebih cepat di SS ke dua dst. - Bila seluruh SS sama waktu tempuhnya, maka ditetapkan juara bersama dengan menghilangkan urutan dibawahnya. Penentuan piala dan hadiah
PERATURAN NASIONAL
38
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
h.
pemenangnya ditentukan dengan undian, tetapi tetap memperoleh point dengan nilai sama. Perincian prestasi setiap Special Stage dan hukuman-hukuman lainnya, wajib diumumkan bersamaan dengan pengumuman sementara Kejuaraan Perorangan dan Team yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan maksimal 1 x 24 jam setelah selesai perlombaan.
Pasal 29 : PENGHARGAAN a. Penyampaian penghargaan pada acara pengumuman pemenang dan pembagian hadiah, juara umum perorangan ke 1 s/d 5 serta juara-juara kategori lainnya wajib dihadiri oleh salah satu awak peserta yang bersangkutan. b. Apabila pemenang tidak hadir, maka gelar juara dan pialanya tetap haknya, akan tetapi hadiah/uang tidak diberikan. c. Hak penuh bisa didapat untuk peserta yang mendapat juara tetapi tidak bisa hadir dengan syarat harus mengirim surat resmi kepada Steward off The Meeting. d. Ketentuan besarnya hadiah uang untuk Juara 1 (satu) Kelas Perorangan adalah minimal sebesar 3 (tiga) kali uang pendaftaran pokok dan untuk hadiah uang lainnya ditentukan oleh Panitia. e. Untuk Juara Umum 1 (satu) Team sebesar 4 (empat) kali uang pendaftaran team pokok dan untuk hadiah uang lainnya ditentukan oleh Panitia. f. Kejuaraan Perorangan, hadiah uang dan piala, Juara I s/d V dibagikan bila jumlah starter perorangan minimal 10 (sepuluh) peserta, jika hanya 6 (enam) peserta hadiah uang diberikan untuk juara I, II dan III jika hanya 5 (lima) peserta hadiah uang diberikan untuk juara I dan II saja, jika kurang dari 5 (lima) peserta hanya diberikan piala saja. g. Kejuaraan Team hadiah uang dan piala. Juara I s/d III dibagikan bila jumlah minimal 8 (delapan) Team. h. 1 (satu) peserta berhak mendapatkan lebih dari satu 1 (satu) hadiah atau uang. Pasal 30 : PROTES a. Setiap protes diajukan secara tertulis kepada Steward of The Meeting melalui Pimpinan Perlombaan dengan uang protes sebesar Rp 2.000.000,- dan tidak dikembalikan bila protes ditolak. b. Protes mengenai jalannya lomba, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah peserta terakhir finish pada masing-masing Leg/Ettape. c. Protes mengenai perhitungan waktu diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah pengumuman hasil sementara dikeluarkan. d. Peserta berhak untuk mengajukan Banding (Appeal) atas keputusan yang diambil Steward of The Meeting kepada badan yang lebih tinggi yaitu PP.IMI, dengan membayar Rp. 5.000.000 dan harus disetor tunai ke kas PP.IMI paling lambat 48 jam setelah keputusan Steward of The Meeting diumumkan. e. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar atau peserta yang sah dan menghadiri briefing.
PERATURAN NASIONAL
39
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
f. g. h. i.
Protes secara kolektif atau proses lebih dari satu masalah, tidak diterima. Dalam surat protes harus dicantumkan waktu pengajuan protes saat diterima panitia. Semua biaya yang timbul untuk pemeriksaan/pembongkaran kendaraan akan dibebankan kepada pembuat protes apabila protesnya ditolak dan menjadi beban yang diprotes apabila di terima. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan.
Pasal 31 : KETENTUAN LAIN a. Pimpinan Perlombaan mempunyai hak dan bertanggung jawab penuh pada kegiatan teknis lomba Kejuaraan Nasional Speed Off Road. b. Steward of The Meeting adalah badan tertinggi suatu perlombaan, segala keputusannya mengikat. c. Dalam keadaan Force Majeure, panitia berhak merubah/membatalkan route dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Steward of The Meeting. d. Semua pengumuman yang dikeluarkan panitia adalah resmi dan mengikat. e. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti akan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi sportifitas dalam segala hal baik sebelum, sesudah maupun saat berlangsungnya perlombaan. f. Panitia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan segala kerugian yang diakibatkan peserta, panitia, pihak ketiga selama, sebelum, maupun sesudah perlombaan yang diluar batas lingkup asuransi. g. Panitia Penyelenggara/Organisasi mempunyai hak untuk mendokumen-tasikan atau mempublikasikan perlombaan, hasil perlombaan dan segala kegiatan dalam penyelengaraan event dalam bentuk slide, foto, leaflet poster, film, video, dan lain-lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perlombaan selesai. h. Panitia berhak membagikan penghargaan sesuai kebijaksanaan karena suatu hal yang tidak terduga sebelumnya atas seijin Steward of The Meeting. i. Periklanan dari kegiatan dan hasil perlombaan oleh pendaftar, peserta dan atau pihak lain (interested parties) wajib mendapatkan ijin tertulis dari Panitia Penyelenggara. j. Semua periklanan tentang kegiatan dan hasil perlombaan wajib mencantumkan nama dari perlombaan dan organizer dari perlombaan ini sebelah atas dari iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh lebih dari 1/10 luas iklan. Semua iklan wajib mengumumkan hasil kejuaraan Umum Perorangan maupun Kejuaraan Team. Pasal 32 : YURIDIKSI & INTERPRETASI a. YURIDIKSI Perlombaan kejuaraan nasional speed offroad 2014 mengacu kepada buku peraturan perlombaan nasional speed offroad 2014 dan mengacu kepada buku
PERATURAN NASIONAL
40
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
b.
peraturan pelengkap perlombaan berikut semua lampiran yang terkait, yang dikeluarkan oleh IMI termasuk bulletin lomba. INTERPRETASI Apabila ada salah satu interprestasi atau penafsiran terhadap pasal-pasal dari peraturan perlombaan, maka hak interprestasi ada pada Pengawas Perlombaan.
Pasal 33 : KATEGORI SEEDED DAN NON SEDEED a. Non seeded adalah peserta pemula atau peserta yang belum pernah menjadi juara Group baik pada putaran atau keseluruhan putaran. b. Kategori seeded dibagi “A” dan “B”. c. Seeded “A” diberikan kepada peserta yang menjadi juara umum 1 (satu) sampai 3 (tiga) pada masing-masing Group dari keseluruhan putaran (Juara Nasional). d. Kategori seeded “B” diberikan kepada pembalap yang meraih juara 1 (satu) non seeded minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun putaran Kejurnas akan tetapi pembalap tersebut tidak menjadi juara umum 1 (satu) sampai 3 (tiga) di akhir tahun. Pasal 34 : PERTEMUAN STEWARD (STEWARD MEETING) a. Peserta Meeting 1. Ketua Steward of The Meeting beserta 2 (dua) anggota Steward. 2. Pimpinan Perlombaan. 3. Sekretaris Perlombaan. 4. Scrutineer (Pemeriksa Kendaraan). 5. Ketua Penyelenggara (OC). b. Jadwal dan Agenda meeting 1. Steward Meeting I (pertama) Waktu pertemuan :1 (satu) sebelum briefing peserta Agenda Pertemuan : - Laporan pimpinan Perlombaan. - Pengesahan dan Kelengkapan Dokumen. - Peraturan Pelengkap Perlombaan. - Perijinan (IMI, Kepolisian, Lokasi). - Asuransi Peserta & Pihak Ketiga. - Daftar Peserta & Daftar Starter. 2. Steward Meeting II (kedua) Waktu pertemuan :30 (tiga puluh) menit setelah hasil sementara. Agenda Pertemuan: - Laporan pimpinan Perlombaan. - Pengesahan hasil Perlombaan.
PERATURAN NASIONAL
41
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN I (SATU) GAMBAR RAMBU – RAMBU
PERATURAN NASIONAL
42
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN II (DUA) GAMBAR PERANGKAT SAFETY Ketentuan ukuran Roll-Bar :
Instruksi cara pemasangan "Safety Window Nets" :
PERATURAN NASIONAL
43
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Ketentuan titik / jarak penempatan "Transponder", yaitu 40 cm dibelakang sumbu roda depan :
PERATURAN NASIONAL
44
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN III (TIGA) PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN …………. (NAMA EVENT) ………….. KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD PUTARAN …….. (TEMPAT) ……… (TANGGAL) ………. I.
PROGRAM / JADWAL
Pembukaan Pendaftaran ……….…. ....... (Tempat & Tanggal) Penutup Pendaftaran ……………………... (Tempat & Tanggal) Pembagian Buku Route ……………………….(Tempat & Tanggal) Pengenalan Lintasan Peserta (Survey).… (Tempat & Tanggal) Penutupan Pendaftaran yang terlambat.... (Tempat & Tanggal) Scrutineering Kendaraan .......................... (Tempat & Tanggal) Pengumuman Starting List ......................... (Tempat & Tanggal) Briefing Peserta ....................................(Tempat & Tanggal) Star Leg I (tentukan dalam road book)....... (Tempat & Tanggal) Star Leg II (tentukan dalam road book)...... (Tempat & Tanggal) Finish Off Road ....................................(Tempat & Tanggal) Pengumuman Sementara .......................... (Tempat & Tanggal) Pengumuman Resmi...............................(Tempat & Tanggal) Pembagian Hadiah.................................(Tempat & Tanggal) Catatan : Dari tanggal …………………… s/d ……………………. Sekretariat Off Road Berada di ……… ……………………………..………. dari tanggal ………………………. s/d ………………… Sekretariat Off Road Berada di ………………………. Jam ……….…………. s/d ……………….. di ………………………. Jam ……….…………. s/d ……………….. di ………………………. Jam ……….…………. s/d ……………….. II.
PANITIA
1. Definisi Panitia “SPEED OFF ROAD” Kejuaraan Nasional putaran …….., ….. (tahun yang akan berlangsung di ……………., tanggal …………., mempunyai ijin dari Pengda IMI …………, nomor …………….. dan PP. IMI. Kegiatan ini berlangsung dengan berpedoman “Peraturan Nasional Kendaraan Bermotor” dan “Peraturan Perlombaan Nasional Speed Off Road” serta Peraturan Pelengkap Perlombaan ini. 2.
Pelindung
: -……………..……………………………..…. -……………………..……………………..….
PERATURAN NASIONAL
45
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
3.
Pelindung
4.
Pengamat Perlombaan
:-………..…… (ditunjuk oleh IMI)
5.
Steward of The Meeting
:-…………….. (ditunjuk oleh IMI) -…………..… (ditunjuk oleh IMI) -…………….. (usulan Penyelenggara)
6.
Panitia Penyelenggara (OC), minimal sebagai berikut : Ketua Umum : …………………….……………………………… Wakil Ketua : ………………………….………………………… Bendahara : ……………………………….…………………… Bidang …………………… : …………………………………….…… Bidang …………………... : …………………………………………. Bidang ………………….. : …………………………………………
7.
Panitia Pelaksana (RC) Pimpinan Perlombaan Wakil pimp perlombaan Sekretariat Perlombaan Koord. Lintasan : Koord. Sweeper : Koord Scrutineering Koord Kamar Hitung Koord. Time Keeper Koord. Kesehatan : Koord. ………………….
III.
: -…………………………..………………..…. -…………………………………..………..….
: …………………………………………… : ................................................... :..…..…………………………… : …………………………………….……… ……………………………….…………………… ………………………….………………………… : …………………….……………………………… : ……………….…………………………………… : …………………………………….……………… :...… (disesuaikan dgn kebutuhan)
PERSYARATAN UMUM
1. Status Penyelenggaraan ………. Speed Off Road ini berstatus Kejuaraan …….. (Internasional/Nasional/Regional/Club/dsb) dan diperhitungkan sebagai rangkaian Putaran ………… untuk penentuan Kejuaraan ………… (Nasional/ Daerah/dsb) kategori Driver, Navigator dan Team Club. 2. Diskripsi Panjang lintasan Speed Off Road ini keseluruhan …… Km, yang terbagi menjadi ……… Leg dan terdiri dari …….. Special Stage (ss) Data-data dari masing-masing Leg termasuk Pos Waktu, Pos Route dan lain sebagainya, tertera pada Road Book dan time card. IV.
PENDAFTARAN, ASURANSI DAN STICKER
PERATURAN NASIONAL
46
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
a. b.
Pendaftaran peserta dilakukan di Sekretariat Panitia dengan biaya normal adalah : Perorangan Rp. ……………. per kendaraan Team Club Rp. …………….. per Team (3 atau 4 kendaraan) Pendaftaran yang terlambat setelah penutupan pendaftaran, biaya Pendaftaran adalah : Perorangan Rp. ………….. per kendaraan Team Club Rp. …………… per Team (3 atau 4 kendaraan) Biaya penutupan asuransi kecelakaan Rp. ………….. per orang. Tanpa penutupan asuransi, peserta tidak diperkenankan mengikuti perlombaan.
Formulir pendaftaran diserahkan lengkap dengan 3 buah pasfoto (3x4), fotocopy SIM dan KIS yang masih berlaku untuk Driver dan navigator. Jumlah peserta dibatasi sampai dengan …….. kendaraan. Biaya tanpa pemasangan sticker Sponsor Utama dan Co-Sponsor Rp. …………… per kendaraan. Biaya tanpa pemasangan sticker Co-Sponsor Rp. ………….. per kendaraan Pemasangan sticker tambahan yang tidak sejenis dengan sticker wajib panitia dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. ……………. per buah dengan ukuran maksimum …………… cm persegi Pemasangan sticker tambahan yang sejenis dengan sticker wajib Sponsor Utama dikenakan Rp. ………….. per sticker Pemasangan sticker tambahan yang sejenis dengan sticker wajib Co-Sponsor dikenakan biaya Rp. …………….. per sticker V.
SCRUTINEERING, BRIEFING DAN JADWAL START
1.
Scrutineering a. Scrutineering dilaksanakan di ………………..………………………………. pada tanggal …………………………., Jam ………………. S/d ……….... b. Terlambat Scrutineering dikenakan denda sebesar Rp. ………………… sampai dengan Jam …………….
2.
Briefing a. Briefing peserta dilaksanakan di …………………………………………….. pada tanggal …………………………, Jam ………………… b. Penggantian awak kendaraan setelah waktu briefing dikenakan biaya Rp. ……………… setiap kendaraan sampai dengan jam……………..
3.
Jadwal Start a. Start Leg I dilaksanakan pada tanggal …………………. Jam …………… Untuk peserta nomor start 01. b. Start Leg II dilaksanakan pada tanggal ………………… Jam …………… untuk peserta nomor start 01.
PERATURAN NASIONAL
47
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
VI.
HADIAH, PENGHARGAAN DAN PEMBAGIAN HADIAH
A.
Hadiah dan Penghargaan a. Kejuaraan Kelas Perorangan Juara I : Piala + Rp. ……………… Juara II : Piala + Rp. ……………… Juara III : Piala + Rp. ……………… b. Kejuaraan Group Juara I : Piala + Hadiah Juara II : Piala Juara III : Piala c. Kejuaraan Seeded dan Non Seeded Tiap Group Juara I : Piala + Hadiah d. Kejuaraan Team Juara I : Piala + Rp. ……………… Juara II : Piala + Rp. ……………… Juara III : Piala + Rp. ………………
KETERANGAN Jika pemenang tidak tampil pada saat pembagian hadiah, maka pemenang hanya berhak atas pialanya saja adapun hadiah uang menjadi milik panitia. Jika pada pembagian hadiah peserta berhalangan hadir maka harus melapor kepada Steward of The Meeting secara tertulis agar tidak kehilangan hak atas hadiah yang yang diraihnya. B.
Pembagian Hadiah Acara pembagian hadiah akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : ………………………………………… Waktu : ………………………………………… Tempat : …………………………………………
PERATURAN NASIONAL
48
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN IV (EMPAT) CONTOH FORMULIR “PROTES” Kepada Yang Terhormat, STEWARD OF THE MEETING Kejuaraan Nasional Speed Off Road Putaran ………….. / …………….. (tahun)
Kategori Protes : Jalannya Perlombaan / Hasil Kejuaraan )* Yang Memperotes: ………………………………………..…….. (Nama) ……………………………………….. (No. Peserta) Protes Diterima : ………………………………………..…… (Tempat) ……………………. (Tanggal) ……………… (Jam) Penerimaan Protes : ……………………..……………… (Nama/Jabatan) Uang Protes : Rp. ………………………..,Paraf Penerima : ……………………………… ISI PROTES ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. (Tanda Tangan, Nama, Status Peserta, No. Peserta) )* Coret Yang Tidak Perlu
PERATURAN NASIONAL
49
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN V (LIMA) DAFTAR NAMA SEEDED DRIVER SPEED OFF ROAD Nama
Pengprov
Kategori
Nama
Pengprov
Ismail Johan
DKI
Seeded A. Goma
Jabar
Kategori Seeded
B
B
Ade Heryanto
Jabar
B
James Sanger
Sumsel
B
Aga Kartiwa
DKI
A
Nur Fadjri
Jabar
B
Agus Budiman
DKI
B
Jhonny Liunata
DKI
B
Agus Johansyah
DKI
B
Kamarudin
Kaltim
B
Akbar Hardianto
DKI
B
Kelly Markus
Jabar
B
Alex Pribangun
DKI
A
Loekito Raharjo
Jatim
A
Andi Barata
DKI
B
Lukman H
Jabar
B
Anton Nawar
Jabar
B
M. Aprilianto (Bobo)
DKI
A
Arnold Kuhu
DKI
B
M. Bintang
DKI
A
Asdi Narang
Kalteng
B
Moko Karsono
DKI
B
David Saputra
DKI
B
Nur Alamsyah
DKI
A
Dian Gondokusumo
DKI
B
Paul Banuara
Jabar
B
Didi Hardianto
Jatim
B
Prasetianto
Jabar
B
Dira Sulanjana
Jabar
B
Rifat Sungkar
DKI
A
Djoko Sutrisno (Boy)
DKI
B
Rio Andreti
Sumsel
B
Dodock. CH
Jatim
B
Rio Teguh
Jabar
A
Donny SQ
DKI
A
Rizal Sungkar
DKI
B
Dzulfikar Wahab
DKI
B
Ronny Eman
Sulut
B
Edwin Eman
Sulut
B
Roy Nirwan
Kaltim
A
Eggy GS
DKI
B
Rudi Adi S
DKI
B
Ferry. SA
DKI
B
Said Faisal
DKI
B
Firman Faisal
DKI
B
Sandy Wijaya
Kaltim
B
Dadang Tobul
Jabar
A
Sani Imanudin
Jabar
B
Ido Sudrajat
Jabar
B
Santosa Hartono
Jabar
B
H. Ishadi
Kaltim
B
Satya Sunarso
DIY
A
Hadiyono
Jabar
B
Sinyo Haryanto
Jateng
B
Hans Gunawan
Bali
A
Sony Zulkarnaen
Sulsel
B
Harun AR
Jabar
B
Jabar
B
DKI
A
Jabar
A
Hendri Kurniawan
Kaltim
A
Taufik A Tubagus Moerinsyahdi (Tb. Adhi)
Hendrik Badu
DKI
B
Teddy Darmawan
PERATURAN NASIONAL
50
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Ibrahim
Kaltim
B
Tommy Ernawan
DKI
B
Ijeck
Sumut
A
Jabar
B
Ikhsan Nawar
DKI
B
Totok Setiahadi Tyan Hacky (Boyan)
Jabar
B
Irwan Rachim
DKI
B
DKI
A
Yanu Warsito
DKI
B
Unggul Prakoso Yuma Wiranata Kusuma
DKI
B
Deni Arief
Jabar
A
IGN Deny Narendra
Kepri
A
Daddo TS
Jabar
A
Gunawan Juliarto
DKI
M Arif
DKI
A
Herry Suren
Jabar
A A A
M. Adrianus
DKI
A
Wissubagyo (Agok)
DKI
A
Fachrul Sarman
Jabar
A
Eka Yudha
Jabar
A
Jabar
A
M. Hidayat
Jabar
A
Arief Indiarto
DKI
A
H. Gandi
Jabar
Faturrahman
Supandi
Fauzi Junjunan (Agan)
DKI
A
A
Tb. Tabshir I (Tb. Deyang) Syamsuddin (H. Isam)
Kalsel
A
Kalsel
A
Anang Baihaki
Kalsel
A
Kalsel
A
Keterangan : 1. Nama-nama ditentukan PP.IMI berdasarkan prestasi Off Road tahun-tahun sebelumnya. 2. Nama-nama yang belum tertulis, akan ditentukan komisi Speed Off Road selanjutnya.
PERATURAN NASIONAL
51
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN VI (ENAM) STANDING POINT KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFFROAD 2013
1.
Group G1 (4 cylinder)
Standing Point Driver Pos
No
Nama Driver
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
Put. 5
Total
1
20
M. Hidayat
13
20
11
11
16
71
2
311
Arief Indiarto
25
20
16
3
21
Agan
25
1
10
10
13
59
4
121
Denny Arief
11
25
20
1
57
5
70
Irman Hasstex
25
25
50
6
11
M. Adrianus
16
1
8
20
45
7
117
Dida Supriadi
20
6
13
1
1
41
8
118
Cheppy Hidayat
10
10
2
9
10
41
9
165
Dang Yadi
1
3
13
11
28
10
79
Andra Nazer
1
8
1
6
9
25
11
64
Agam Abdullah
8
13
1
1
23
12
252
Yuli Hasstex
1
11
9
13
149
Hendra Acim
9
7
1
14
144
Endang Gunawan
1
16
15
57
Yudi
1
1
7
7
1
17
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
Put. 5
Total
13
20
11
11
20
75
25
20
16
61
21 4
21 17
Standing Point Navigator Pos
No
Nama Navigator
1
20
Sandi Ebo
2
311
Moh. Ikhsan
3
70
Yadi Hasstex
4
21
Dery
5
121
Arwani A
PERATURAN NASIONAL
25 25
1
10 25
52
20
61 25
50
13
49
1
46
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
6
11
Chandra Krishartanto
16
1
7
117
Tutun Apriatun
20
6
8
118
Yudistira Aji
10
9
79
Arif
1
10
165
Gugun
1
11
252
Dewi Aprihanty
1
12
132
Heri Setiawan
13
122
Oos NS
14
61
15
182 2.
8
20
45
13
1
1
41
10
2
9
10
41
8
1
6
9
25
13
11
25
11
12
1
1
1
8
11
5
1
1
1
1
9
Owin
3
2
1
1
1
8
Ari Ayot
1
4
1
1
7
Group G2 (6 cylinder)
Standing Point Driver Pos
No
Nama Driver
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
Put. 5
Total
1
22
Tb Deyang
10
25
25
20
25
105
2
80
H. Gandi Hasstex
20
20
16
6
10
72
3
99
Agok
8
16
1
25
13
63
4
73
Dana Karya
25
9
16
11
61
5
51
A. Riezka Donalsha
16
1
20
16
53
6
39
Malik Iik
13
1
11
7
7
39
7
420
Willie Rahman
7
9
13
1
4
34
8
83
M. Meivan L. Ikhsan
1
9
20
30
9
40
Fauzan Susanto
2
10
8
9
29
10
1
Julian Johan
11
4
1
11
1
28
11
998
Andry Tan
7
1
13
6
27
12
46
Hardy Sitorus
4
13
8
13
23
Unggul Prakoso
9
3
14
322
Hendra S
5
11
15
600
Aris Febrina
6
PERATURAN NASIONAL
53
25 10
1
23
1
1
1
19
5
1
12
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
Standing Point Navigator Pos
No
Nama Navigator
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
Put. 5
Total
1
22
Adi Indiarto
10
25
25
20
25
105
2
80
Robby Prasetyo
20
20
16
6
10
72
3
99
Andi Rendy
8
16
1
25
13
63
4
51
Donny W
16
1
20
16
53
5
39
Riza Aryadi
13
1
11
7
7
39
6
420
Boy Marta
7
9
13
1
4
34
7
1
Mutaqin
11
4
1
11
1
28
8
998
Anthony Sarwono
7
1
13
6
27
9
73
M. Asmuni
16
11
27
10
73
Riski
11
83
Johan Junior
12
322
Wendi GR
5
11
1
13
69
Rully Manarullah
3
5
9
14
40
Opiq
15
40
Tito Pratikto
3.
25
1
26
2
20
20
1
1
19
1
1
19
8
9
17
10
12
Group G3 (Free For All)
Standing Point Driver Pos
No
Nama Driver
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
1
236
Rifat Sungkar
25
20
25
25
2
34
M. Arief
11
13
16
11
3
9
H. Syamsudin
20
25
4
16
Tb Adhi
16
5
84
Meranti
6
6
H. Rio Teguh
13
7
70
H. Irman Hasstex
1
PERATURAN NASIONAL
1 1 9
54
20
Put. 5
Total 95
11
62
13
58
13
16
46
20
25
45
10
10
34 30
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
8
12
Fransiscus Barlean
9
19
Rifky Bachrie
10
38
M. Ivandi
11
71
12
1
1
11
9
4
26
1
16
8
25
1
13
1
1
24
Eko Prasetyo
10
10
168
Dirman
7
7
13
95
Prasetianto
9
14
144
E. Gunawan
5
15
369
Satya Sunarso
8
20 1
15
2
11
1
1
5
11
1
9
11
Put. 5
Total
Standing Point Navigator Pos
No
Nama Navigator
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
1
236
M. Indra Prasetyo
25
20
25
25
2
9
Michael Mardonius
20
25
3
34
Iwan
11
13
4
16
A. Faisal
16
5
84
Ngurah Widyastama
6
6
M. Akil
13
7
70
Yadi Odotz
1
9
20
8
12
Anondo Eko
1
1
11
9
19
Garindra
10
71
W. Danardana
11
34
M Redwan
12
107
Aus CM
1
13
95
Yosie
9
14
144
Hermawan
5
15
311
Moh. Ikhsan
10
PERATURAN NASIONAL
1 1
10
95 13
58
11
11
46
13
16
46
20
25
45
10
10
34 30
9
4
26
16
8
24
10
20
16
16 7
6
2
14 11
1
5
11 10
55
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
4.
Group G4 (UTV)
Standing Point Driver Pos
No
Nama Driver
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
Put. 5
Total
1
59
Faturrahman
20
25
25
25
95
2
65
Baihaki Anang
25
20
25
20
1
91
3
43
Supardi
16
16
10
5
20
67
4
233
Sentot
11
8
7
6
13
45
5
707
Arif
1
13
13
11
38
6
209
Hengky Sihombing
16
36
7
42
Andy Syahrudin
9
11
2
9
3
34
8
78
Welly Susanto
8
1
9
10
1
29
9
84
Meranti
10
10
7
H.M. Seihu
5
11
81
Evendy Umar
1
12
66
Herry Suren
13
414
Agus Sujarwo
1
6
11
14
261
Ronald Siregar
7
7
1
15
18
Tajerian Noor
1
13
Put. 1
Put. 2 25
20
16
26
9
8
22
1
1
11
8
22
16
5
21
1
19
1
17
1
14
Standing Point Navigator Pos
No
Nama Navigator
1
59
Indra Artanto
20
2
65
Yasin Fadilah
25
3
233
Tribudi
11
4
43
Supriadi
16
5
707
Dani
6
42
Gaston
7
78
8
84
8
Put. 3
Put. 4
Put. 5
Total
25
25
95
25
20
1
71
7
6
13
45
5
20
41
1
13
13
11
38
9
11
2
9
3
34
Mujiburrahman
8
1
9
10
1
29
Widyaztama
10
PERATURAN NASIONAL
16
56
26
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
9
43
Tinton FT
10
7
Ugun Deni
11
66
Dindin BF
12
414
Bintang
1
6
11
13
261
Fauzi Maulana
7
7
1
14
777
RI Firmana
13
15
53
Hervian Soedjono
1
5
16
10
26
9
8
22 16
1
5
21
1
19
1
1
17
1
1
15
11
1
14
Catatan : Ketentuan untuk menjadi Juara Nasional baik Perorangan maupun Team : a. Maksimal tidak mengikuti 1(satu) putaran pada Grup yang sama/diikuti b. Wajib mengikuti putaran terakhir Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka akan tidak diperhitungkan kedalam urutan perolehan point.
PERATURAN NASIONAL
57
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN VII (TUJUH) STANDING POINT KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFFROAD TEAM Standing Point Kejuaraan Team Speed Offroad Team Pos 1 2
Team Entrant POWER F SPEED OFFROAD TEAM GT RADIAL HASSTEX TYREZONE TEGAL
Put. 1
Put. 2
Put. 3
Put. 4
Put. 5
Total
15
15
10
15
15
70
10
12
12
10
10
54
10
15
12
8
45
8
6
1
8
4
25
5
12
23
4
1
14
3
JF SULFUR 1
4
SPRINGHILL
12
5
7 SAUDARA MOTORSPORT
8
6
JHONLIN RACING TEAM 1
6
7
GT RADIAL TOTAL TANGCITY
4
8
7 SAUDARA REFLEX TEAM
5
6
11
9
AGRO 4X4
1
8
9
10
POLRES TANBU
11
JHONLIN MARINE TRANSPORT
12
D'PALM
13
7 BROTHER UNDERGROUND
14
BEKASI MOTOR SPORT (BMS)
15
LUPROMAX DSS SPORTKU.COM
16
GT RADIAL TEAM KITAH
17
BATAM PERMATA RESOURCE
18
MMN JEEPWORKS MOTORSPORT 2
19
BJM
20
JF SULFUR 2
21
BLA BLA BLA 7-BRO
22
DSS LUPROMAX SPORTKU.COM
23
BKW
PERATURAN NASIONAL
4
5
3 2
26
6 6 4
9 8
3
7
5
5 2
5
5
2
4
3
3 3
3 3
2
3 2
2 1
2 1
1
1 0
58
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
24
BRAM 69
0
25
PDI PERJUANGAN MOTORSPORT 86
0
26
BATAM PERMATA
0
27
BANTEN OFFROAD
0
28
KIARA 4X4
0
29
PDI PERJUANGAN MOTORSPORT 88
0
30
PERFORMANCE TEAM
0
31
BBAC UTAMA
0
32
BBAC PERTAMA
0
33
CASPER MOTORSPORT
0
34
JHONLIN RACING TEAM 2
0
35
MMN JEEPWORKS MOTORSPORT
0
36
NAVSAT
0
PERATURAN NASIONAL
59
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD
LAMPIRAN VIII (DELAPAN) SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA KOMISI SPEED OFFROAD 2014 Ketua Komisi
:
Wakil Ketua
:
Sekertaris
:
Bendahara
:
Anggota
:
PERATURAN NASIONAL
60
PERLOMBAAN SPEED OFFROAD