PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014

PERATURAN NASIONAL

0

OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR ISI BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI ...................................................................... Pasal 2 PERATURAN NASIONAL ....................................................... Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN .............................. Pasal 4 WEWENANG IMI ................................................................. Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL ..........................................

3 3 3 3 4

BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN DI INDONESIA .............................................. Pasal 7 JENIS ................................................................................. Pasal 8 STATUS .............................................................................. Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL ........................................... Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL ....................................................... Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL ....................................................... Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH .......................................................... Pasal 13 KEJUARAAN KLUB ............................................................... Pasal 14 SIFAT KEJUARAAN .............................................................. Pasal 15 PIALA ................................................................................. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN .................................................. Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ................................ Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN ............ Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS ............................................................ Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN .................................................

5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8

BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS ........................ Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL ........................... Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA ............................................ Pasal 24 PROMOTOR ........................................................................ Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN ................................................... Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................................... Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ......................... Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI ........................ Pasal 29 KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGARA .................................. Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN ......................... Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN ..................................................... Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN ............... Pasal 33 KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN ...............................

8 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 13 14

PERATURAN NASIONAL

1


Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

34 35 36 37 38 39 40

PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................................... KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU ............................ TUGAS & WEWENANG PETUGAS PENCATAT WAKTU ............. PARKIR TERTUTUP ............................................................. PESERTA ............................................................................ PERSYARATAN PESERTA ..................................................... DAFTAR PESERTA ...............................................................

14 14 15 15 15 15 16

BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START ............................................................. Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN .................................................... Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN ..................................... Pasal 44 ASURANSI .......................................................................... Pasal 45 PENDAFTARAN ................................................................... Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL .................................... Pasal 47 MASA BERLAKU ..................................................................

16 16 17 17 18 18 18

BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES ............................................................................. Pasal 49 PROSEDUR PROTES ............................................................ Pasal 50 PROSES PROTES ................................................................. Pasal 51 BANDING .......................................................................... Pasal 52 PROSEDUR BANDING .......................................................... Pasal 53 NAIK BANDING ................................................................... Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL .........................................

19 19 20 20 20 21 21

BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP ...........................................................................

21

PERATURAN NASIONAL

2


PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR BAB I UMUM Pasal 1 HAK-HAK IMI IKATAN MOTOR INDONESIA merupakan satu-satunya organisasi olahraga kendaraan bermotor yang telah diakui oleh FIA, FIM dan CIK (induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia) serta KONI (Induk Organisasi OIah Raga Indonesia), yang berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia. Pasal 2 PERATURAN NASIONAL IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM & CIK dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Nasional ini IMI menetapkan Peraturan Perlombaan untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiaptiap penyelenggaraan. Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga atas semua keputusankeputusan dan FIA, FIM & CIK Pasal 4 WEWENANG IMI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA, FIM dan CIK, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya. Menetapkan Peraturan Perlombaan untuk setiap macam olahraga kendaraan bermotor di Indonesia sesuai dengan peraturan Internasional. Mengawasi atau menyelenggarakan seluruh kegiatan perlombaan di Indonesia, dan menetapkan/menunjuk penyelenggara event. Menolak atau menyetujui peraturan-peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh panitia lomba, demikian juga untuk kelas-kelas dalam perlombaannya serta instruksi-instruksi khusus yang dikeluarkan panitia lomba. Menyusun dan mengumumkan jadwal kegiatan perlombaan setiap tahunnya, juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi. Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.

PERATURAN NASIONAL

3


4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13

Melarang perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, Nasional maupun yang berbahaya serta dapat menimbulkan masalah-masaIah berat. Memberikan persetujuan terhadap lintasan atau route perlombaan termasuk Iingkungannya. Memutuskan semua persoalan yang mencakup pelaksanaan maupun Interprestasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional. Mengambil keputusan-keputusan atas protes atau banding yang diajukan kepada IMI sebagai organisasi olahraga kendaraan bemotor yang tertinggi di Indonesia. Menentukan persyaratan bagi pemilihan penentuan peringkat Nasional maupun kejuaraan berseri tingkat Nasional. Mengatur pembagian tingkat kategori perlombaan Internasional, Nasional terbuka/terbatas, daerah maupun Klub. Menjatuhkan sanksi kepada atlit, team dan penyelenggara yang melanggar peraturan.

Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia termasuk induk organisasi dan IMI adalah: FIA FIM ASN/FMN

FIM Asia CIK

: Federation International del’Automobile, induk organisasi dunia untuk olahraga mobil. : Federation International of Motorcycle, induk organisasi dunia untuk olahraga motor. : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI. Federations Motocyclistes Nationalies (FMN), organisasi olahraga motor yang diakui oleh FIM di suatu negara.untuk di Indonesia adalah IMI. : Adalah continental union dari FIM untuk Asia. : Commission du Karting.

BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN Pasal 6 PERLOMBAAN Dl INDONESIA Setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan dan keterampilan. Pada setiap perlombaan yang mendapat Izin dari IMI diwajibkan mencantumkan Logo IMI.

PERATURAN NASIONAL

4


Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh: 1. IMI 2. Klub-klub bermotor yang telah terdaftar di IMI Pasal 7 JENIS Olahraga kompetisi kendaraan bermotor di Indonesia dibedakan atas sembilan jenis perlombaan, yaitu: 1. Motocross & Grass Track 2. Balap Motor & Drag Bike 3. Balap Mobil 4. Drag Race 5. Karting 6. Rally 7. Offroad 8. Time Rally 9. Slalom IMI membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor tersebut diatas. Pasal 8 STATUS Tingkatan/status perlombaan di Indonesia dibagi atas lima tingkatan, yaitu: 1. Internasional 2. Kejuaraan Nasional 3. Kejuaraan Regional 4. Kejuaraan Daerah 5. Kejuaraan Klub Sifat dan kejuaraan diatas dapat terdiri dari: a. Terbuka b. Tertutup Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI. Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM serta mendapat ijin (visa) serta Surat Ijin Start Internasional yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing , sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK.

PERATURAN NASIONAL

5


Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL DAN TINGKAT NASIONAL 10.1

KEJUARAAN NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI Provinsi serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National Championship) harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

10.2

KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan ini harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa propinsi atau kejuaraan diantara beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau KIub yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu propinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional. Pasal 13 KEJUARAAN KLUB Kejuaraan KIub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai Peraturan Nasional.

PERATURAN NASIONAL

6


Pasal 14 SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEJUARAAN Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat : 1.

Tertutup Penyelengaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status kejuaraan tersebut.

2.

Terbuka Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar daerah status kejuaraannya. Penyelenggaraan/Kejuaraan yang dapat bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan Nasional. Kejuaraan Regional den Kejuaraan Provinsi. Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu: terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan terbatas sesuai dengan sifat tertutup.

Pasal 15 PIALA Untuk event yang berstatus Regional dan Daerah, bisa diperebutkan Piala Gubernur atau Pejabat Daerah Tingkat I lainnya. Untuk event yang bersifat Nasional, bisa diperebutkan Piala Menteri, Pejabat, KONI Pusat, Kapolri. Untuk event yang bersifat Internasional, bisa diperebutkan Piala Presiden, Menteri dan seterusnya. Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN Peraturan Perlombaan dibuat oleh masing-masing komisi untuk tiap-tiap olahraga kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perlombaan berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, Ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan. Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI. Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran harus sesuai dengan jelas

PERATURAN NASIONAL

7


dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan Internasional, FIA, FIM & CIK serta sesuai dengan Peraturan Nasional IMI. Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN 18.1

Untuk setiap perlombaan, Panitia Penyelenggara harus menyusun suatu peraturan pelengkap untuk disahkan oleh IMI sebelum ijin perlornbaan dikeluarkan.

18.2

Setiap ketentuan yang tertera didalam peraturan pelengkap yang mungkin bertentangan dengan peraturan Internasional maupun peraturan Nasional dianggap sama sekali tidak berlaku.

Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS Panitia Penyelenggara dapat pula mengeluarkan Instruksi Khusus, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu baik secara tertulis maupun secara lisan dan harus disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Instruksi Khusus tersebut. Dan instruksi Khusus ini harus disetujui oleh Pengawas Perlombaan dan secepatnya dilaporkan kepada IMI. Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN Setiap penyelenggara, pelaksana, dan peserta yang terlibat Iangsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus: 20.1 Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional FIA, FIM & CIK serta peraturan Nasional IMI dan menerima sernua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut. 20.2

Dianggap sudah mengetahui dan Internasional dan Nasional tersebut.

memahami

peraturan-peraturan

20.3

Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik media massa tentang peraturanperaturan yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS Suatu Kejurnas hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Klub-klub yang berada dibawah naungan IMI Provinsi tersebut. Peserta pada suatu Kejurnas wajib memiliki Kartu Ijin Start yang masih berlaku untuk cabang olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi, dimana peserta dan klubnya berdomisili, dan berlaku di seluruh Pengprov di Indonesia, dimana Kejurnas tersebut diselenggarakan.

PERATURAN NASIONAL

8


Setiap penyelenggara Kejurnas olahraga mobil/motor harus terdiri dari 2 orang Pengawas Perlombaan (Steward/Jury) yang ditunjuk oleh IMI dan seorang Pengawas Perlombaan dari Pengprov Penyelenggara serta 1(satu) orang dari Pengamat (bila dipandang perlu) dari IMI, Pengawas maupun Pengamat lomba yang akan ditunjuk oleh IMI adalah yang diusulkan oleh komisinya. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melaporkan nama Ketua Organizing Committee dan nama-nama Racing Committee (Clerk of the Course, Scrutineers, Time Keepers), berikut latar belakang pengalaman (c.v.) masing-masing dibidangnya. Penyelenggara Kejurnas tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh Pengprov yang bersangkutan, kecuali karena force majeur, dan harus mendapat ijin tertulis dan IMI. Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan ialah: Bahwa Pengprov tersebut di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyeleng-garakan event Nasional yang batal selama 1 (satu) tahun. Suatu Kejurnas dapat dimundurkan atau ditukar tanggal penyelenggarannya dengan syarat : Bahwa Pengprov yang akan mengundur/menukar tanggal eventnya mengajukan permohonan kepada IMl 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMl yang kemudian menetapkan jadwal baru setelah Pengprov tersebut membayar denda sebesar 10 (sepuluh) juta per event yang dimaksud. Pihak penyelenggara Kejurnas seperti yang tersebut dalam alinea diatas selayaknya juga meminta konfirmasi dari IMI mengenai personil yang akan ditunjuk oleh IMI sebagai Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri. Adapun demi kelancaran mekanisme tersebut diatas, agar surat pengajuan juga ditembuskan kepada Komisi yang bersangkutan. Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL (KALENDER OLAHRAGA IMI) Pada setiap akhir tahun Ml akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga Nasional, berisi jadwal kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang berstatus Nasional dan Internasional di Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap penyelenggarannya. Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa suborganisasi dengan masing-rnasing kewajiban dan wewenangnya, yaitu: 1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) 2. Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri Perlombaan 3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee) Sedangkan yang menangani perlombaan, minimum terdiri dari:

PERATURAN NASIONAL

9

bagian/


1. 2. 3.

Pengamat Perlombaan (bila diperlukan) Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting) Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee), yang terdiri dari: a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course) b. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting) c. Pemeriksa Teknis (Scrutineers) d. Pencatat Waktu (Time Keepers)

Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain: a. Course Marshall (Petugas Lintasan) b. Grid Marshall c. Paddock Marshall d. Pit Marshall e. Timing System f. Starter & Finisher g. Petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Pasal 24 PROMOTOR Promotor adalah suatu Badan Hukum atau Klub yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu lomba. Perlombaan hanya dapat diselenggarakan oleh a. IMI b. KIub-klub yang sudah diakui dan terdaftar pada IMI. Sedangkan Promotor harus menjalin kerjasama dengan IMI/IMI Provinsi ataupun Klub yang ada. Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN IMI dapat menunjuk seorang Pengamat yang bertugas mengamati dan menilai penyelenggaraan suatu perlombaan, pengamat perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, baik mengenai penyelenggaraan secara umum, maupun secara teknis perlombaan. Hasil pengamatan dilaporkan kepada IMI yang akan merupakan dasar penilaian bagi IMI untuk pertimbangan apakah IMI Provinsi yang bersangkutan dengan penyelenggaraan tersebut dapat ditunjuk kembali sebagai penyelenggara pada tahun berikutnya. Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWARD OF THE MEETING)/ JURI Pengawas Perlombaan/Juri terdiri dan petugas yang berkualitas baik yang diangkat dan ditunjuk oleh IMl bertugas mengawasi pelaksanaan, pengawas perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang

PERATURAN NASIONAL

10


masih berlaku, peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalanpersoalan yang timbul dalam suatu perlombaan. Pengawas Perlombaan adalah istilah untuk olahraga mobil dan Juri istilah untuk olahraga motor. Hanya mereka yang diangkat dan diakui oleh IMI dapat ditunjuk sebagai Pengawas Perlombaan/Juri. Pengawas Perlombaan/Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam suatu perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun peraturan Pelengkap Perlombaan. Mereka harus sepenuhnya tanpa batas tunduk pada Peraturan FIA, FIM dan CIK. Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 27.1 27.2 27.3

27.4 1. 2. 3. 4.

Pengawas Perlombaan/Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir). Juga harus sepenuhnya menguasai segala sesuatunya yang berhubungan dengan perlombaan tersebut. Sebelum Pertandingan Wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut: 1. ljin dari penguasa setempat 2. Ijin FIA, FIM, CIK atau lMI 3. Peraturan-peraturan Pelengkap 4. Daftar unggulan peserta 5. Acara, (khusus untuk Rally dan Offroad) buku route, kartu kontrol dan lain sebagainya 6. Ijin Start peserta 7. Asuransi Memeriksa dan Meneliti Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (special stages, track atau lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya. Ada tidaknya Pengawas/Juri yang lain (kalau tidak, harus secepatnya ditetapkan penggantinya). Apakah alat pencatat waktu bekerja baik dan akurat. Apakah route special stages atau lintasan kompetisi dapat dilalui tanpa rintangan yang berarti.

27.5 Selama Perlombaan 1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tidak menurun/ mengendur. Daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu lintas dan umum.

PERATURAN NASIONAL

11


2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeur atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama. 3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan. 4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Pengawas/Juri harus jadi penengah. 5. Setelah perlombaan berakhir, Pengawas/Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus secepatnya membuat dan mengirimkan laporan kepada lMl mengenai hasil pengawasannya juga hukuman maupun rekomendasi seperlunya. Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI 28.1

Dalam setiap perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi sekurangkurangnya oleh seorang Pengawas/Juri dari IMI atau seorang Pengawas/Juri yang ditunjuk oleh IMI.

28.2

Pengawas/Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasi dari suatu perlombaan dalam hal hubungan ini juga tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, hal mana berarti dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali pada IMI.

28.3

Pengawas/Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Merubah dan mengganti peraturan-peraturan pelengkap perlombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralisir bagian-bagian tertentu dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwaljadwal yang ada. b. Menunda, memberhentikan perlombaan sehubungan dengan force majeur dan keamanan/ketentraman. c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta atau kendaraannya bila: 1. Peserta membahayakan jalannya pertandingan. 2. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat serta berbahaya. 3. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba. 4. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan. d. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi. e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada). f. Dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan. g. Menentukan hukuman dan pinalti terhadap pelanggar peraturan.

PERATURAN NASIONAL

12


h. Menentukan apakah peserta yang diskor atau didiskualifikasi oleh panitia lomba dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti babak perlombaan berikutnya. I. Bila Pengawas/Juri mengetahui ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, Pengawas/Juri berhak menjatuhkan hukuman-hukuman dengan segala peraturan yang ada padanya tanpa ada protes yang masuk sekalipun. j. Penalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. k. Hukuman dan penalti dapat berupa : 1. Teguran/peringatan 2. Denda 3. Skorsing untuk selama waktu tertentu 4. DISKUALIFIKASI (dari satu babak perlombaan saja). Hukuman-hukuman tersebut dapat dijatuhkan setelah diadakan pemeriksaan yang seksama dan untuk hukuman skorsing yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dahulu untuk didengar kesaksiannya guna kesempatan membela dirinya. Pasal 29 KEWAJIBAN COMMITTEE)

PANITIA

PENYELENGGARA

(ORGANIZING

Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturanperaturan tambahannya Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan serta membagi tugas kepada para anggota dan petugas. b. Mendaftarkan jadwal Iombanya kepada IMI. c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib. d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan. e. Menjamin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas setiap perlombaan baik terhadap bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya. f. Mengatur keamanan dan keselamatan umum, peserta dan petugas dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Perlombaan & Pengawas Perlombaan/Juri. g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung. h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan kepada IMI diketahui oleh Pengawas Perlombaan.

PERATURAN NASIONAL

13


Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN (RALLY/RACING COMMITEE) Panitia Pelaksana lomba ini mendapat wewenang dan Panitia Penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan pada hari perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan serta penunjukan Pimpinan perlombaannya yang disetujui oleh IMI. Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE) Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, dengan dibantu oleh asisten-asistennya dan bertanggungjawab untuk melaksanakan teknis perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PELOMBAAN a. b. c. d. e. f. g. h. I. j. k. I.

Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak polisi maupun militer yang diserahkan tugas menjaga keamanan perlombaan yang juga bertanggung-jawab atas keselamatan umum. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masingmasing dan melapor kepada Pengawas/Juri apabila ada yang absen. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing. Mengawasi peserta-peserta dan kendaraan-kendaraannya dan mengambil tindakan-tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan. Pada perlombaan kecepatan dia harus yakin sebelum perlombaan dimulai bahwa jalur kompetisi sudah aman dan tertutup untuk umum. Memberitahu Pengawas/Juri mengenai usul merubah program atau melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta. Mengatur kendaraan-kendaraan tersebut menurut urutan yang sesuai serta memberikan aba-aba keberangkatan. Menerima protes-protes dan peserta dan meneruskannya kepada Pengawas/Juri untuk diproses dan diputuskan. Harus mengumpulkan catatan-catatan atau data dari petugas-petugas pencatat waktu dan petugas tehnik, demikian pula keterangan-keterangan dan petugaspetugas Iainnya. Harus dapat memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum pembagian hadiah. Harus membuat laporan Iengkap jalannya perlombaan kepada IMI antara lain: jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu dan harus dikirimkan

PERATURAN NASIONAL

14


selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perlombaan tersebut berakhir dan diketahui oleh Pengawas/Juri. Pasal 33 KEWAJIBAN MEETING)

SEKRETARIS

PERLOMBAAN

(SECRETARY

OF

Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi perlombaan yang berhubungan dengan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada. Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa petugas-petugas lomba sudah diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajibankewajibannya. Pasal 34 PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPERS) Para petugas pencatatan waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI. Pasal 35 KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU a. b. c. d.

Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan memakai alat-alat pencatat waktu yang akurat. Mencatat waktu berangkat dan waktu tiba setiap peserta. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Stewart dengan memberikan time sheets yang asli. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.

Pasal 36 TUGAS DAN WEWENANG (SCRUTEENERS) a. b.

c. d.

PETUGAS

PEMERIKSA

TEKNIK

Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan mekanis dan kendaraan-kendaraan lomba, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maupun kepentingan untuk hal keselamatannya. Juga bertugas untuk memeriksa semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya serta dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start, Visa dan FMN dan lain sebagainya. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung. Mengadakan pengecekan-pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup atas spesifikasi yang berlaku terhadap kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas ketertiban parkir tertutup tersebut.

PERATURAN NASIONAL

15


e.

Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 37 PARKIR TERTUTUP (PARC FERME) Daerah lapangan parkir tertutup ini untuk menampung semua kendaraan peserta sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta, maupun mekanik-mekaniknya, kecuali oleh petugas scruttineer guna pemeriksaan kendaraan-kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu kendaraanpun yang boleh keluar atau direparasi oleh seseorang. Pasal 38 PESERTA Peserta adalah orang yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk suatu perlombaan atau orang yang ikut berlomba dan sudah memiliki Kartu Ijin Start yang berlaku. Pasal 39 PERSYARATAN PESERTA Untuk dapat memenuhi syarat sebagai peserta perlombaan, maka kepada setiap calon peserta diharuskan mempunyai Kartu Ijin Start yang dikeluarkan oleh IMI Ijin-ijin Start tersebut dapat berupa Ijin Start Internasional maupun Nasional/Regional dan untuk pengeluaran Ijin Start tersebut maka IMI dapat mengenakan biaya administrasinya. Pasal 40 DAFTAR PESERTA Panitia Penyelenggara harus membuat daftar peserta resmi sebelum perlombaan dimulai dan dibagikan kepada petugas, peserta dan ditempelkan pada papan pengumuman resmi.

BAB IV IJIN-IJIN Pasal 41 KARTU IJIN START Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu ijin Start sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti. Ijin Start hanya dikeluarkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: a. Permintaan Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu: 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku. 2. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku

PERATURAN NASIONAL

16


3. 4.

Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 15 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi

b.

Ijin Start hanya dapat diberikan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub yang berada di daerahnya, kecuali pemohon dari daerah lain dengan surat pengantar dari IMI Provinsinya.

c.

Ijin Start Nasional dikeluarkan oleh PP IMI, setelah yang bersangkutan memiliki Ijin start yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi. Yang diperuntukan mengikuti event: 1. 2.

d.

Ijin Start dapat diberikan kepada: 1. 2.

e.

Internasional event di Indonesia Non Internasional event di luar negeri Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas. Penduduk dan negara lain yang telah mendapat ijin dari ASN/FMNnegaranya.

IMI berhak untuk menolak suatu pemberian ijin start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.

Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di jalan-jalan umum atau di lintasan balap tertutup atau di kedua-duanya, tetapi selain ijin lomba yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang berwajib. Tak satupun perlombaan baik yang bersifat Internasional, Nasional, Terbuka, Regional maupun Klub dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dan IMI. Untuk itu IMI akan memberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI sementara dan DISKUALIFIKASI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta) dalam suatu penyelenggaraan yang tidak syah. Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI untuk perlombaanperlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional terbuka/Nasional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang bersifat Regional dan KIub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Tanggal, tempat, jenis tingkat perlombaan. Nama dan alamat pemohon. Daftar nama dan pengalaman orang-orang yang duduk dalam Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksana (RC), Pengawas/Juri dan surat pernyataan kesediaan dan bertanggung-jawab bagi yang bersangkutan. Rencana peraturan lengkap. Alamat sekretariat.

PERATURAN NASIONAL

17


f. g.

Rencana persiapan pengamanan/keselamatan untuk penonton, peserta dan petugas. Gambar route/lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.

Permohonan ujin penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Untuk suatu perlombaan bertaraf Internasional, pemohon harus sudah mengajukan rencana tanggal penyelenggaraan lomba, selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal kegiatan Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan. Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya dan semua persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal dimulainya.

b.

Demikian juga untuk Panitia Perlombaan yang bersifat Nasional terbuka maupun Nasional harus sudah memasukkan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk dapat dimasukkan sebagai Jadwal Kegiatan Olahraga IMl tahun berikutnya sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya harus sudah selesai dan diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya perlombaan.

c.

Untuk perlombaan Regional dari Klub tidak akan dicantumkan dalam Jadwal Kegiatan Olahraga IMl dan pada prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional yang sejenis, yang diselenggarakan di Indonesia, sedangkan untuk permohonan ijinnya cukup diajukan ke IMI Deerah setempat dengan melaporkan kepada IMI.

Pasal 44 ASURANSI Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab mereka dan tanggung jawab peserta terhadap pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung. Pasal 45 PENDAFTARAN a.

Pendaftaran yang sah harus tercatat pada formulir pendaftaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama dan alamat Sekretariat Perlombaan. Alamat dan nama Iengkap pendaftar. Identitas penyelenggara. Tanda tangan peserta. Spesifikasi kendaraan. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 16 tahun. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.

PERATURAN NASIONAL

18


8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional. b.

Pendaftaran dari luar negeri harus mendapat ijin tertulis/stempel dan persetujuan dan ASN/FMN pada formulir pendaftaran, demikian juga apabila ada peserta Indonesia yang akan berlomba ke luar negeri harus dengan persetujuan IMI. Penolakan pendaftaran dapat ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dalam peraturan pelengkap yang dibuatnya.

c.

Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL IMl hanya mengelurkan Surat Ijin Start Internasional kepada para anggota IMl dengan pertimbangan IMI: 46.1

Pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, atau

46.2

Sedikitnya 1 kali pernah menduduki kejuaraan umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia atau pemohon yang sudah pernah mengikuti perlombaan di Luar Negeri. Untuk memperoleh ijin Start harus memenuhi pertimbangan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa alasan.

46.3

Permohonan harus diajukan oleh Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Surat Ijin Start (Start Permission) dari IMI

Pasal 47 MASA BERLAKU Setiap Ijin Start berlaku sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya dengan pengecualian sewaktu-waktu dapat dicabut berlakunya apabila: 1

Si pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Code Sportif Internasional.

2.

Pemegang Ijin berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.

3.

Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi skorsing maupun DISKUALIFIKASI.

PERATURAN NASIONAL

19


BAB V PROTES DAN BANDING Pasal 48 PROTES Hak protes hanya ada pada peserta, sekalipun demikian seorang petugas juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi apabila dianggap benar dan untuk itu Ia tidak dibebani uang jaminan. Pasal 49 PROSEDUR PROTES 49.1.

49.2 49.3. 49.4

49.5 49.6 49.7 49.8 49.9

Setiap protes harus dialamatkan secara tertulis dengan jelas kepada Pengawas Pertombaan/Juri dan disampaikan melalui Pimpinan Perlombaan disertai biaya yang telah ditentukan. Biaya ini akan dikembalikan apabila protesnya benar dan diterima. Protes sudah harus sampai dan terbayar lunas selambat-Iambatnya dalam waktu 30 menit setelah hasil perlombaan diumumkan. Protes mengenai hasil-hasil kejuaraan juga harus diajukan selambatIambatnya 30 menit setelah pengumuman hasil kejuaraan sementara diumumkan. Setiap protes yang masuk bersifat untuk pembongkaran kendaraan harus disertai pula dengan uang jaminan pembongkaran yang akan ditentukan oleh panitia, apabila protes ditolak maka uang bongkar akan diberikan kepada petugas tehnik yang membongkar kendaraan tersebut dan apabila protes diterima uang tersebut kembali kepada penggugat dan pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pembongkarannya. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah. Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau jangka waktu memasukkan protes terlewat, atau tidak disertai uang yang ditentukan, atau protes kolektif ataupun protes Iebih dari satu masalah. Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan notes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan. Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

Pasal 50 PROSES PROTES 50.1.

Hanya Pengawas/Juri yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.

PERATURAN NASIONAL

20


50.2 50.3 50.4. 50.5

Apabila diperlukan pihak yang protes ataupun yang memprotes dapat dipanggil untuk memberikan keterangan dan alasannya termasuk para saksi yang bersangkutan. Protes sudah harus diputuskan selambat-Iambatnya 24 jam setelah protes tersebut masuk. Sementara protes belum diputuskan panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan atau membagikan hadiah-hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil sementara. Setelah keputusan ditentukan maka Pengawas Perlombaan/Juri akan mengumumkan keputusannya melalui pengumuman panitia atau melalui pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan protes tersebut dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Pasal 51 BANDING Setiap peserta dan panitia pelaksana mempunyai hak untuk naik banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan/ Juri kepadanya. Pasal 52 PROSEDUR BANDING 52.1 52.2 52.3

52.4

Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan. Pernyataan naik banding kepada IMI harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI. Apabila banding diterima maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak naik banding dan beban/ongkos-ongkos protes banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran- pengeluaran yang terjadi selama proses banding tersebut tapi tidak lebih dari uang jaminan tersebut. Hanya Kategori Kejuaraan Nasional banding diajukan ke PP IMI sedangkan kategori Kejuaraan Provinsi, Klub, diajukan Kepada Pengprov IMI penyelenggara.

Pasal 53 WEWENANG BANDING 53.1

53.2

IMI adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dan suatu protes ataupun banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilisasi pihak-pihak yang dirugikan. IMI selambat-Iambatnya 15 hari sudah harus memutuskan suatu perkara naik banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMl Pusat.

PERATURAN NASIONAL

21


53.3

53.4

Team pemeriksa banding bebas menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasanpenjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya. IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan tersebut keseluruh IMI Provinsi untuk diketahui beserta hukuman-hukuman yang dijatuhkan.

Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL Hanya berdasarkan perlombaan yang bersifat Internasional/terbuka yang memakai peraturan Indonesia yang diadakan di Indonesia dapat seseorang atau badan naik banding ke tingkat Internasional baik FIA, FIM maupun CIK, dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.

BAB VI PENUTUP Pasal 55 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur Iebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.

PERATURAN NASIONAL

22


PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL SLALOM

IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

1


DAFTAR ISI 1.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI SLALOM 2014 1.1 DEFINISI 1.2 KENDARAAN 1.3 KELAS 1.4 KATEGORI 1.5 MANUFAKTUR 1.6 MERK 1.7 PENGPROV IMI 1.8 SLALOM

5 5 5 5 5 5 6 6 6

2.

PERATURAN NASIONAL SLALOM 2.1 STATUS KEJUARAAN 2.2 JUDUL KEJUARAAN 2.3 PERATURAN 2.4 INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN 2.5 YURIDIKASI 2.6 UMUM 2.7 KEJUARAAN 2.8 KLASIFIKASI PESERTA 2.9 OFFICIAL / PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA 2.10 KETENTUAN LINTASAN LOMBA 2.11 KETENTUAN FASILITAS PENDUKUNG LINTASAN 2.12 JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS 2.13 PERSYARATAN PESERTA 2.14 PENDAFTAR / ENTRANT 2.15 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR & PESERTA 2.16 KOMUNIKASI DENGAN PESERTA 2.17 KELAS KELAS KEJUARAAN 2.18 POINT SYSTEM 2.19 PENENTUAN PEMENANG 2.20 ANGKA HUKUMAN 2.21 SANKSI DAN HUKUMAN 2.22 PIALA DAN HADIAH 2.23 PROTES DAN BANDING 2.24 ASURANSI 2.25 PENGGANTIAN JADWAL & PEMBATALAN 2.26 PENERBITAN SR 2.27 PENUTUP

7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 13 13 14 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 22 22

3.

PERATURAN KEJUARAAN SLALOM 3.1 KEJUARAAN

23 23


2


4.

PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM 4.1 PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM 4.2 PELAKSANAAN PERLOMBAAN SLALOM NASIONAL

25 25 26

5.

PERATURAN TEKNIK SLALOM 5.1 PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA KATEGORI UMUM, SEEDED B, PEMULA DAN TEAM 5.2 Engine / Mesin 5.3 Cooling system / Sistem pendingin Mesin 5.4 Mesin Umum 5.5 Exhaust System / Sistem Gas Buang 5.6 Intake & Fuel system 5.7 Fuel / Bahan Bakar 5.8 Engine Control Unit (ECU) 5.9 Ignition / Pengapian 5.10 Transmission / Transmisi 5.11 Drive Shaft / As Roda 5.12 Suspension / Suspensi 5.13 Bushing Suspensi 5.14 Strut Bar / Brace 5.15 Link Stabilizer 5.16 Wheel Alignment / Keselarasan Roda 5.17 Braking System / Sistem Rem 5.18 Interior / Ruang Kabin 5.19 Exterior / Tampak Luar 5.20 TYRE / RODA / BAN / VELG 5.21 Umum

31

PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN KELAS F 6.1 PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA KELAS F (BEBAS) 6.2 Mesin 6.3 Cooling System/Sistim Pendingin Mesin 6.4 Mesin Umum 6.5 Exhaust System/Sistem Gas Buang 6.6 Intake & Fuel system / Pemasukan Bahan Bakar dan Udara. 6.7 Engine Control Unit (ECU) 6.8 Ignition/Pengapian 6.9 Transmission/transmisi 6.10 Suspension/Suspensi 6.11 Shock Absorber/Peredam Kejut

36

6.


3

31 31 32

32 32 32 32 33 33 33 33

33 33 33 33 34 34 34 35 35 35

36 36 37 37 37 37 37 37 37

38 38


7.

6.12 Bushing dan Top Support 6.13 Strut Bar / Brace 6.14 Wheel Alignment 6.15 Braking System / Sistem rem 6.16 Interior 6.17 Exterior 6.18 Lampu-lampu 6.19 Lampu belakang 6.20 Roda atau Ban 6.21 Umum PERATURAN TAMBAHAN UNTUK KENDARAAN

38 38 38

TATA TERTIB MENGEMUDI DILINTASAN SLALOM

44

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1 – Daftar Unggulan Tahun 2014 Lampiran 2 – Bulletin Lampiran 3 – Formulir Protes Lampiran 4 – Form Keputusan Protes Lampiran 5 – Form Keputusan Pengawas Lomba Lampiran 6 – Form Keputusan Pemecatan Lampiran 7 – Form Risalah Rapat Lampiran 8 – Entrant & KIS Nasional


4

38

39 39 40 40 40 41 42

45 49 50 51 52 54 55 56


1. DEFINISI DAN KLASIFIKASI OLAHRAGA BERMOTOR SLALOM 1.1

DEFINISI Definisi dan singkatan di bawah ini adalah seperti yang tercantum di dalam peraturan olahraga bermotor jenis Slalom. Definisi ini juga akan dipergunakan / berlaku pada Supplementary Regulation, Briefing dan lain – lain :

IMI COC ST SC TKD TR SR

Ikatan Motor Indonesia Clerk Of The Coutse Pimpinan Perlombaan Steward Of The Meeting Juri Perlombaan Scrutineer Pemeriksa Teknis Time Keeping Delegate Personel Pencatatan Waktu Teknikal Regulation Peraturan Teknis Supplementary Regulation Peraturan Tambahan

1.2

KENDARAAN Semua kendaraan roda empat yang telah diproduksi untuk dikonsumsi umum sebagai sarana transportasi untuk mengangkut penumpang saja . Untuk kelas Kejurnas Kendaraan niaga tidak diperbolehkan. Kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan STNK resmi yang dikeluarkan oleh POLRI sebagai identitas yang sah dari kendaraan tersebut. Kendaraan hanya dapat dipandu oleh 1 orang saja dan dilengkapi oleh 1 mesin dan perlengkapan lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh masing – masing produsen.

1.3

KELAS Adalah kelompok kendaraan, dibagi menurut jenis mesin yang mempunyai kesamaan kapasitas silinder kubik (cc) atau dapat juga dibagi menurut ketentuan khusus lainnya.

1.4

KATEGORI Adalah pengelompokan sejumlah peserta, dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PP IMI, berdasarkan keahlian (skill), pengalaman (tahun), atau umur.

1.5

MANUFAKTUR Badan hukum yang berada di dalam atau luar negeri, yang telah memiliki ijin untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu. Badan hukum tersebut juga memiliki sertifikasi kelayakan jalan untuk masing – masing tipe kendaraan yang akan dipasarkan untuk umum.


5


1.6

MEREK Nominasi nama yang diberikan oleh produsen kepada suatu produk dan dengan segala arti, untuk dipakai oleh satu atau lebih model, tipe, dan versi

1.7

PENGPROV IMI Adalah pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia

1.8

SLALOM Adalah suatu kegiatan berkompetisi untuk memperoleh waktu tercepat dengan melalui sejumlah rintangan / route yang ditentukan panitia pelaksanaan lomba (RC), di hitung dari mulai Start pada Garis Start sampai selesai dengan melewati Garis Finish. Kegiatan kompetisi slalom ini akan bernaung di bawah sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh PP IMI untuk dilaksanakan dengan seadil mungkin.


6


2. PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA SLALOM 2.1

STATUS KEJUARAAN Peraturan ini mencakup Perlombaan dengan status Kejuaraan sebagai berikut: 1.1 Kejuaraan Internasional. 1.2 Kejuaraan Nasional. 1.3 Kejuaraan Regional. 1.4 Kejuaraan Daerah. 1.5 Kejuaraan Klub. Sifat dan Kejuaraan diatas dapat terdiri dari : a. Terbuka b. Tertutup

2.2

JUDUL KEJUARAAN Setiap Perlombaan wajib mencantumkan status kejuaraan yang diadakan didalam judul perlombaan (Pasal3.1). Khusus untuk kejuaraan Nasional, penyelenggara wajib mencantumkan Logo IMI dan Judul “ Kejuaraan Nasional Slalom “ atau “ Indonesia Slalom Championship “ apabila status kejuaraan tsb merupakan kejuaraan terbuka atau terbatas

2.3

PERATURAN Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa Asing yang umum dipakai pada perlombaan Slalom. Peraturan Tambahan akan dikeluarkan oleh panitia yang mempunyai kekuatan yang sama selama tidak bertentangan dengan buku peraturan ini dan merupakan tambahan atas peraturan ini. Peraturan Ini dibuat berdasarkan dan sesuai peraturan yang berlaku dari peraturan Nasional yang dikeluarkan oleh IMI. Jika terjadi perbedaan pengertian atas peraturan tambahan dengan peraturan nasional, maka yang berlaku adalah peraturan nasional.

2.4

INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN Apabila terdapat perbedaan interpretasi mengenai salah satu pasal maupun hal hal yang tidak tercantum pada peraturan tambahan perlombaan ini, maka pengawas perlombaan berwenang untuk mengambil keputusan dengan berpedoman kepada ketentuan ketentuan peraturan nasional dari IMI ( Mutlak dan Menentukan ) dan tidak dapat diganggu gugat kecuali jika yang bersangkutan mengajukan naik banding sebagaimana yang tertera pada pasal Protes dan Naik Banding pada buku peraturan ini.

2.5

YURIDIKSI Segala perbuatan dan pelanggaran atas peraturan dan tidak mentaati instruksi dari petugas akan dikenakan sangsi sesuai dengan yang tertera Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

7


didalam peraturan ini dan sebagaimana yang tercantum didalam peraturan PP IMI. Peserta bertanggung jawab atas seluas luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul akibat perbuatan dirinya sendiri ataupun anggota team dari peserta. Denda atau hukuman sebagaimana yang tertera pada peraturan tambahan adalah bukan sebagai pengganti dari peraturan ini tetapi merupakan sebuah peraturan tambahan atas peraturan ini maupun peraturan perihal denda dan hukuman sebagaimana yang diberlakukan peraturan nasional IMI. 2.6 2.6.1

2.6.2

UMUM

Setiap awal tahun PP IMI menetapkan rangkaian perlombaan kejuaraan nasional slalom yang terbuka bagi peserta yang berstatus sebagai penduduk Indonesia maupun penduduk luar negeri yang telah resmi berdomisili di Indonesia. Kegiatan pada point 3.1.4 diselenggarakan berdasarkan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh PP IMI atau penyelenggara yang berbentuk supplimentary regulation ( atas persetujuan PP IMI ). Seluruh kejuaraan slalom yang diselenggarakan di Indonesia, wajib untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh PP IMI, walaupun tidak berstatus Kejuaraan Nasional.

2.7.1

KEJUARAAN Kejuaraan Nasional

2.7.2

Kejuaraan Non Kejurnas

2.7

Penduduk Indonesia atau penduduk luar berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start ( KIS ) yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI. Penduduk Indonesia atau penduduk Luar berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start ( KIS ) yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI.

2.7.3

Kejuaraan Terbuka

2.7.4

Kejuaraan Terbuka / Terbatas ( ZONE )

2.8 2.8.1

KLASIFIKASI PESERTA Kategori Peserta Peserta di kategorikan menjadi 3 (tiga) Golongan sesuai daftar resmi ranking Slalom yang dikeluarkan oleh PP. IMI tahun 2012 yaitu : 2.8.1.1 Seeded A Adalah mereka yang masuk dalam susunan daftar Seeded A yang dikeluarkan PP. IMI. Apabila peserta seeded B dan pemula dalam 1 seri menjadi juara umum 1, maka peserta tersebut pada tahun

Seluruh negara yang menjadi anggota FIA Negara Zona Asia China/ FASC, Hongkong/ HKAAA, India / FMSCI, Philipine / PMP, Singapore / SMSC, Taiwan / CTAA, Malaysia / AAM, Thailand / RAA dan Indonesia / IMI.


8


berikutnya masuk dalam kategori seeded A. Peserta yang memperoleh peringkat 1-2 Nasional seeded B, tahun berikutnya masuk dalam kategori seeded A 2.8.1.2 Seded B : Adalah mereka yang tidak masuk dalam daftar Seeded A, tetapi masuk dalam daftar Seeded B yang di keluarkan oleh PP. IMI. Peserta Pemula yang berprestasi dan masuk dalam 3 besar pemula Nasional tahun sebelumnya, tahun berikutnya akan masuk dalam daftar Seeded B. 2.8.1.3 Pemula : Adalah mereka yang tidak masuk didalam susunan Seeded A dan Seeded B dari daftar PP. IMI. 2.8.1.4 Daftar Peringkat Seeded A dan Seeded B. PP IMI mengeluarkan Daftar Peringkat Seeded, daftar tersebut akan direvisi setiap akhir tahun atau berdasarkan pertimbangan yang disetujui oleh Komisi Slalom PP. IMI. Setiap peserta yang termasuk dalam kategori seeded B dan pemula,apabila dalam tahun berjalan berhasil menjadi juara umum 1 untuk kejuaraan umum maupun kejuaraan umum F, secara langsung akan masuk dalam kategori seeded A pada tahun berikutnya. 2.9

OFFICIAL /PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA

2.9.1

Panitia Penyelenggara 2.9.1.1 Dilaksanakan oleh klub atau badan hukum yang telah disetujui oleh PP. IMI dan diberikan kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan Perlombaan Slalom. Pelaksanaan perlombaan slalom tersebut harus menurut peraturan yang berlaku beserta peraturan-peraturan tambahannya. 2.9.1.2 Untuk setiap putaran, Panitia Penyelenggara menunjuk Panitia Pelaksana/Racing Committee (RC) yang diberikan wewenang oleh Panitia Penyelenggara dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelancaran perlombaan ini dan dari segi keamanan secara umumnya serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perlombaan Nasional ini beserta peraturan-peraturan tambahannya. 2.9.1.3 Pimpinan Perlombaan untuk Kejuaraan Nasional harus memiliki lisensi Slalom yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan persetujuan dari PP. IMI. 2.9.1.4 Pimpinan Perlombaan wajib menempatkan seorang kordinator yang bertugas untuk mengawasi para petugas pos, yang akan menjadi pendukung atas kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh para petugas pos tersebut. 2.9.1.5 Untuk setiap Kejuaraan Nasional wajib disertakan 2 (dua) Pengawas Perlombaan dari PP IMI, 1 (satu) Pengawas Perlombaan dari PengProv IMI tempat Kejurnas diselenggarakan. Pengawas


9


Perlombaan harus memiliki lisensi Slalom yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan persetujuan dari PP. IMI. 2.9.1.6 Panitia penyelenggara wajib menyediakan paling sedikit 2 (dua) buah ambulance berperalatan lengkap beserta paramedisnya yang bersiaga di tempat perlombaan ketika Kejurnas berlangsung. 2.9.1.7 Panitia penyelenggara wajib menyediakan alat-alat keselamatan minimal pagar pembatas serta alat pemadam kebakaran. 2.9.1.8 Pengawas Perlombaan berhak menghentikan perlombaan atau menggugurkan status Kejurnas bila hal diatas tidak terpenuhi.

2.9.2

Panitia Pelaksana Teknis Perlombaan (RC) 2.9.2.1 2.9.2.2 2.9.2.3 2.9.2.4 2.9.2.5 2.9.2.6 2.9.2.7 2.9.2.8 2.9.2.9

2.9.3

Steward CoC Secretary of the Meeting Time Keeper Flag Marshall Road Marshall Safety Marshall Chief Mecanical officer Paddock Marshall

Panitia Penyelenggaraan Kejuaraan ( OC ) Dilaksanakan oleh badan hukum atau club yang diakui dan telah memenuhi persyaratan IMI, baik sebagai promotor atau bekerjasama dengan Pengprov, diberi kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan peraturan tambahan lainnya.

2.9.4

Panitia Pelaksana Teknis Perlombaan ( RC )

2.9.5

Official

Panitia pelaksana perlombaan adalah yang diberi wewenang dari panitia penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan yang berlaku serta peraturan peraturan tambahannya. Pimpinan Lomba/ C.O.C harus disetujui oleh PP IMI. Official pada perlombaan Slalom terdiri dari :  Steward  Clerk Of Course  Secretary of the Meeting  Time Keeper  Scrutiner  Track / Road Marshall  Chief Medical Officer  Flag Marshall


10


 

Finish Line Judges Starter Officer

2.9.5.1 Steward Petugas Steward terdiri dari 3 orang yang masing masing ditunjuk oleh : Chief Steward PP IMI Steward 1 PP IMI Steward 2 Pengprov IMI Tugas Utama Steward Slalom : 1. Steward mempunyai otoritas tertinggi dalam menjalankan peraturan oloahraga berikut ketentuannya yang dikeluarkan oleh PP IMI maupun penyelenggara melalui supplementary Regulation (SR). 2. Steward harus menyelesaikan protes yang terjadi selama perlombaan dan memberi kesempatan untuk melakukan banding. 3. Steward akan menentukan hukuman yang tepat untuk setiap penyelenggaraan atas peraturan yang berlaku. 4. Pada waktu tertentu, dalam situasi khusus, Steward dapat merubah ketentuan di dalam Supplimentary Regulation (SR). 5. Pada ketentuan heat, apabila dirasakan perlu, Steward dapat merubah komposisi atau jumlah heat yang harus dijalankan. 6. Pada saat terjadi seri, dengan tidak ada pemenang tunggal, Steward dapat memberikan Start Ulang. 7. Steward dapat memberi persetujuan untuk penggantian pembalap sebelum Perlombaan dimulai. 8. Steward dapat menerima atau menolak setiap masukan/perubahan yang diajukan oleh OC dan RC. 9. Steward dapat menjatuhkan sangsi/hukuman atau penalty 10. Steward dapat mengumumkan pengeluaran pembalap dari Perlombaan. 11. Steward dapat merubah kategori pembalap dan klasifikasi kejuaraan. 12. Steward dapat menolak keikutsertaan seorang pembalap atau kendaraan yang mana dirasakan berbahaya ataupun yang dilaporkan oleh C.O.C sebagai sesuatu yang akan menimbulkan bahaya. 13. Steward dapat menolak seseorang untuk mengikuti Perlombaan atau suatu durasi dari beberapa event atau atas laporan C.O.C atau juga atas laporan penyelenggara akan adanya entrant atau pembalap yang tidak layak mengikuti Perlombaan, dimana mereka terbukti bersalah, berkelakuan tidak sopan, atau melakukan suatu penipuan perbuatan yang tidak adil 14. Steward juga dapat mengeluarkan entrant atau pembalap dari Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

11


15. 16. 17.

18. 19.

perlombaan dengan paksa dalam penilaiannya, jika entrant atau pembalap tersebut menolak mengikuti ketentuan yang dijalankan oleh petugas yang bertanggung jawab. Steward dapat menunda perlombaan pada saat terjadinya Force Majeur ataupun pada saat alasan keselamatan yang serius. Steward dapat merubah posisi garis start dan finish atau pada hal lain, apabila diminta C.O.C atau penyelenggara Steward atas kepentingan entrant dan keselamatan umum. Pada saat terjadinya absen dari satu atau beberapa Steward, Chief Steward yang ada dapat menunjuk Steward pengganti dan steward pengganti tersebut wajib memiliki lisensi yang masih berlaku. Steward dapat melakukan tindakan untuk memberhentikan lomba. Dalam hal sebuah pelanggaran tertentu, masalah dapat diserahkan kepada Steward untuk mengambil tindakan/sangsinya.

2.9.5.2 Clerk Of the Course

Tugas Utama C.O.C C.O.C mempunyai hak penuh atas ketentuan dibawah ini 1. Mengkontrol jalanya perlombaan dan menghargai jadwal waktu yang ditentukan, dan apabila dirasakan perlu, akan membuat pengajuan kepada Steward untuk perubahan Jadwal yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku. 2. Dapat memberi instruksi untuk memberhentikan kendaraan lomba / pembalap yang melanggar peraturan yang berlaku. 3. Memberhentikan jalannya latihan / perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dirasakan akan membahayakan untuk dilanjutkan dan memastikan pemberian Start ulang yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Memastikan prosedur start yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Menyiapkan bahan briefing dan memimpin briefing dengan peserta dan entrant 6. C.O.C bertanggung jawab untuk melakukan rapat sesuai dengan program resmi dari penyelenggara. 7. C.O.C secara khusus : a. Memastikan semua petugas telah berada di pos masing – masing sebelum perlombaan dimulai dan melapor yang absen kepada Steward. b. Memastikan semua petugas telah dibriefing dan memperoleh informasi yang tepat dan lengkap untuk melaksanakan tugas masing – masing.


12


c.

d. e. f. g.

h.

i.

j.

Mengkontrol semua peserta, entrant atau kendaraannya untuk menghindari pembalap / entrant / kendaraan yang masih dalam masa hukuman untuk tidak mengikuti lomba tersebut. Memastikan setiap peserta telah memenuhi persyaratan untuk lomba dan semua identifikasi telah benar. Memastikan setiap peserta mengikuti kelas dan katagori yang tepat. Memastikan peserta telah berada dalam posisi start yang benar dan mengontrol starter officer. Melaporkan kepada Steward apabila ada permohonan penggantian jadwal, pelaku yang tidak sopan, pelaku yang melanggar peraturan atau adanya protes yang diajukan oleh peserta / entrant. Mengumpulkan laporan dari petugas pencatat waktu, petugas scrutineer, petugas track / road marshall, dan bersamaan dengan laporan petugas lainnya untuk dipergunakan oleh Steward dalam penentuan hasil akhir dari perlombaan. Mempersiapkan atau meminta secretary of meeting untuk membuat laporan penutupan yang berkaitan dengan perlombaan yang dimana C.O.C bertanggung jawab kepada Steward, untuk kemudian dipertimbangkan persetujuannya. Tugas dan tanggung jawab petugas / official lain akan ditentukan oleh C.O.C, apabila tidak ditentukan secara khusus, maka akan mengikuti peraturan yang berlaku

2.10

KETENTUAN LINTASAN LOMBA 2.10.1 Jalan lintasan harus mempunyai lebar minimum 4 meter untuk satu arah. 2.10.2 Lebar minimum 8 meter untuk berputar arah. 2.10.3 Lebar minimum 9 meter untuk zig zag. 2.10.4 Lebar minimum 12 meter untuk melakukan pemutaran mengelilingi cone. 2.10.5 Permukaan lintasan harus beraspal. ( Berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan oleh IMI )

2.11

KETENTUAN FASILITAS PENDUKUNG PERLOMBAAN 2.11.1 Paddock minimum dengan ukuran 4 X 4 meter per kendaraan. 2.11.2 BRC dengan minimum tinggi 1.2 meter diluar batas lintasan dan mengelilingi seluruh Areal lintasan sehingga tertutup untuk semua kecuali pembalap dan Official. 2.11.3 Jalur waiting zone sepanjang 6 meter dan lebar minimum 4 meter dan dibatasi pagar BRC.


13


2.11.4 2.11.5 2.11.6 2.11.7 2.11.8 2.11.9 2.11.10 2.11.11 2.11.12 2.11.13 2.11.14 2.11.15

Areal Parc Ferme Tertutup dan Steril untuk kapasitas 5 mobil apabila diperlukan pembongkaran kendaraan. Areal Parc Ferme ini hanya dapat dimasuki oleh oficial yang bertugas (Scrutineer). Sanksi memasuki daerah Ini Rp.500.000,atau diskualifikasi. Ruang Steward Meeting harus Tertutup dan Steril. Peserta atau mekanik dapat memasuki Areal Parc Ferme Apabila diminta oleh petugas Scrutineer. Area Steril untuk timing system. Garis Start / Finish yang jelas. Lampu penerangan yang memadai untuk menjalankan lomba pada malam hari. Pengeras suara untuk informasi atau panggilan dengan speaker yang dapat terjangkau suaranya ke seluruh areal Perlombaan dan paddock. Dua buah armada ambulance lengkap dengan dokter dan 2 team medis dengan tandu. Pemadam kebakaran minimum 3,5 kg dengan petugas Safety sepanjang lintasan bagian luar dengan jarak satu sama lain lebih kurang 20 meter (Minimum 3(tiga) buah). Petugas pemadam / safety dan flag marshall harus menggunakan rompi khusus (yang dapat memberikan pantulan cahaya pada malam hari). Papan pengumuman (official notice board) minimum ukuran 1,5 X 3 meter.

2.12

JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS Jumlah minimum untuk dapat diterima sebagai event kejurnas adalah 3 putaran dan 2 putaran wajib dijalankan sampai selesai, kurang dari 2 putaran, maka kejurnas untuk tahun tersebut dinyatakan batal.

2.13

PERSYARATAN PESERTA 2.13.1 Peserta kejurnas harus memiliki KIS kategori slalom yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI sesuai domisili peserta yang masih berlaku, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut. 2.13.2 Peserta mengisi dan menandatangani Indentity Form diatas materai. 2.13.3 Peserta tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dan segala bentuk narkoba pada saat perlombaan, sanksi pencabutan KIS dan pemecatan.

2.14

PENDAFTAR / ENTRANT 2.14.1 Kartu pendaftar / entrant yang dikeluarkan PP IMI wajib untuk dimiliki oleh setiap team. Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

14


2.14.2 Untuk tahun 2014, team yang tidak memiliki entrant, tidak dapat mengikuti semua kegiatan perlombaan yang mengatasnamakan team, dan kolom tempat informasi nama team pada hasil lomba akan ditulis “ Privateer “ 2.14.3 Hanya mereka yang memiliki entrant dapat mencantumkan nama team pada setiap pengumuman hasil lomba yang dikeluarkan oleh Time Keeper. 2.15

TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA 2.15.1 Pendaftar / Entrant yang bertanggung jawab harus memastikan semua peserta yang mengatasnamakan pendaftar tersebut, memperhatikan semua peraturan dan ketentuan dari buku ini berikut SR dan peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan ini. 2.15.2 Apabila entrant berhalangan untuk hadir, entrant dapat membuat surat dan menunjuk penggantinya yang memiliki Entrant dan terdaftar di IMI, kepada C.O.C, dan Steward yang bertugas. 2.15.3 Entrant bertanggung jawab atas semua peserta dan kendaraan yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. 2.15.4 Entrant harus memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan peserta, mekanik, crew, keluarga, tamu dan lain – lain, harus setiap saat menggunakan ID Card & Access Pass yang berlaku selama perlombaan. 2.15.5 Entrant yang bertugas wajib mendaftar dan wajib mengikuti breafing yang diadakan panitia. 2.15.6 Entrant harus memakai ID Card pada saat kegiatan perlombaan berlangsung, sangsi adalah penghapusan nama team pada seri tersebut. 2.15.7 Entrant bertanggung jawab penuh atas tata cara maupun sopan santun selama perlombaan berlangsung, sangsi pelanggaran adalah pencabutan entrant team dan diskualifikasi terhadap teamnya pada saat event tersebut. 2.15.8 Entrant telah dianggap mengerti dan harus mentaati peraturan Slalom Nasional.

2.16

KOMUNIKASI DENGAN PESERTA 2.16.1 Komunikasi yang resmi untuk pemberitahuan hal – hal tertentu atau hasil lomba kepada seluruh peserta, harus ditempel pada papan pengumuman resmi (Official Notice Board) dan atau pemberian fotocopy yang diikuti dengan permintan tanda tangan penerimanya. 2.16.2 Peserta yang akan meminta sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu, kepada OC / RC, harus menyampaikan dengan cara tertulis dengan mencantumkan tanggal dan jam penyerahan surat tersebut.


15


2.17

KELAS – KELAS KEJUARAAN 2.17.1 Kendaraan yang dipertandingkan dalam perlombaan ini dikelompokan dan terbagi dalam beberapa kelas yaitu : a. Kelas A1 Sedan gerak roda depan yang dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas, dengan kapasitas mesin 1401 cc s.d. 2000 cc (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge) b. Kelas A2 Sedan gerak roda depan yang dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas, yang ternasuk jenis city car, dengan kapasitas mesin 1251 cc s/d 1400 cc. (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge) c. Kelas A3 Sedan gerak roda depan yang dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas, yang termasuk jenis City Car, dengan kapasitas mesin maksimum 1250 cc. (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge) d. Kelas A Salon Sedan gerak roda depan berbagasi yang dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas. (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge). e. Kelas B Sedan gerak roda belakang standar pabrik. f. Kelas C Kendaraan yang termasuk dalam jenis sedan gerak roda depan standar pabrik produksi di bawah tahun 2000, dengan kapasitas mesin maksimum 2000 cc. g. Kelas D Kendaraan yang termasuk dalam jenis kendaraan Pick – Up. h. Kelas FFA Kendaraan yang termasuk dalam jenis sedan berpenggerak dua roda (Non 4WD), tahun produksi minimal tahun 2000 dengan sistem pasokan udara force induction. i. Kelas F (Kelas Bebas) Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

16


Kelas yang dapat diikuti oleh kendaraan yang termasuk di dalam kelas A1, A2, A3, A Salon, B, C, D, serta dapat diikuti oleh peserta dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan kendaraan lain yang tidak termasuk di dalam kelas A1, A2, A3, A Salon, B, C, D dan FFA tahun produksi minimal tahun 2000. Pada seri kejurnas tahun 2014, kelas yang masuk dalam perhitungan kejuaraan Nasional adalah tergabung di dalam kelas A dan kejurnas kelas F (modifikasi), oleh karena itu kelas B, C, D, dan FFA tergolong dalam Supporting Class. 2.17.2 Untuk kelas A, B, C, dan D adalah mobil standar produksi dalam negri atau dipasarkan secara luas / masal di dalam negeri. Untuk modifikasi terhadap mobil – mobil tersebut di atas, tercantum dalam peraturan tambahan yang dikeluarkan bersama – sama dengan peraturan ini 2.18

POINT SYSTEM 2.18.1 Sistem point untuk menentukan peringkat kejuaran nasional perlombaan slalom ditentukan berdasarkan total nilai yang diperoleh peserta dari setiap seri kejurnas yang diikuti. 2.18.2 Adapun pemberian angka untuk setiap seri kejurnas adalah sebagai berikut : Pemenang Nilai Pemenang Nilai Pemenang Nilai 1 25 6 10 11 5 2 20 7 9 12 4 3 16 8 8 13 3 4 13 9 7 14 2 5 11 10 6 15 1 2.18.3 Bila ternyata dalam penjumlahan ini nilai / angka bagi perhitungan posisi kejuaraan I s/d XV ini terdapat total nilai yang sama, maka urutan juaranya ditentukan berdasarkan : 2.18.3.1 Posisi tertinggi yang pernah dicapai dalam kejuaraan umum selama rangkaian seri putaran kejuaran nasional ini, bila masih sama ditentukan : 2.18.3.2 Jumlah posisi yang tertinggi yang pernah dicapai dalam kejuaraan umum seluruh putaran, bila masih sama ditentukan : 2.18.3.3 Yang lebih dulu mendapatkan posisi tertinggi dalam kejuaraan umum pada putaran pertama, bila masih sama diperhitungkan dari putaran ke dua dan selanjutnya.

2.19

PENENTUAN PEMENANG 2.19.1 Penentuan pemenang dalam Kejuaraan Nasional, diambil berdasarkan peserta yang mempunyai total waktu tempuh terendah termasuk handicapnya (jika ada). Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

17


2.19.2 Apabila terjadi waktu yang sama, maka penentuan pemenang diberikan kepada Peserta dari Golongan Pemula, kemudian Golongan Seeded B lalu Seeded A. 2.19.3 Berikutnya diberikan kepada peserta dengan waktu tempuh lebih cepat untuk heat 1, bila masih sama diperhitungkan heat 2 dan seterusnya. 2.19.4 Berikutnya diberikan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan pertama / lebih awal. 2.19.5 Jika keadaan ini belum dapat diatasi maka Pengawas Perlombaan akan mengambil keputusan yang terakhir dan mengikat. 2.20

ANGKA HUKUMAN

2.21

SANKSI DAN HUKUMAN

2.20.1 Menjatuhkan cone, setiap cone (ditambah dalam waktu tempuh) 5 detik. 2.20.2 Salah arah atau tidak melewati, setiap cone (ditambah dalam waktu tempuh) 5 detik. 2.20.3 Tidak memutari cone, setiap cone (ditambah dalam waktu tempuh) 5 detik. 2.20.4 Mencuri start (ditambah dalam waktu tempuh) 5 detik. 2.20.5 Terlambat start setiap 10 peserta (ditambah dalam waktu tempuh) 1 detik - maximum - 5 detik. 2.20.6 Peserta atau Team Manager yang mewakilinya wajib terdaftar dan wajib hadir serta mengisi daftar hadir pada acara Briefing. Sanksi Kehilangan hak protes. 2.20.7 DNS (Do Not Start) / Tidak dapat melakukan start mendapatkan waktu tempuh peserta terlama (berikut penalti jika ada) pada kelasnya. 2.20.8 DNF (Do Not Finish) / Tidak mencapai garis finish, mendapatkan waktu tempuh peserta terlama (termasuk penalti jika ada) pada kelasnya ditambah 2 (dua) detik. 2.21.1 Peserta atau Team Manager (entrant) yang mewakilinya wajib terdaftar dan wajib hadir serta mengisi daftar hadir pada acara Briefing. Sanksi Kehilangan hak protes. 2.21.2 Pelanggaran peraturan kejuaraan nasional slalom dapat dikenakan sanksi: - Peringatan atau teguran - Pengurangan point kejuaraan - Penghapusan point kejuaraan - Tidak dapat mengikuti seri selanjutnya - Diskualifikasi Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

18


- Mengusulkan / merekomendasikan pencabutan KIS 2.21.3 Panitia Penyelengara dapat saja menambah sanksi-sanksi lainnya dengan Hukuman tambahan dan akan ditetapkan didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan, yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan PP IMI. 2.22

PIALA DAN HADIAH 2.22.1 Hadiah bagi setiap penyelenggaraan perlombaan slalom harus tertulis didalam Suplementary Regulation (SR) adalah sebagai berikut : a. Kejuaraan Umum : Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 6X biaya pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang Juara Umum IV = Piala + Hadiah Uang Juara Umum V = Piala + Hadiah Uang Juara Umum VI s/d X = Piala b.

Kejuaraan Umum F Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 6X biaya Pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang Juara Umum IV = Piala + Hadiah Uang Juara Umum V = Piala + Hadiah Uang Juara Umum VI s/d X = Piala

c.

Kejuaraan kelas (kelas A1, A2, A3, A salon, B, C, D dan FFA) Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 3X biaya pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang

d. Kejuaraan Seeded B Juara Umum I Juara Umum II Juara Umum III e.

= Piala + Hadiah Uang (Min. 3X biaya pendaftaran) = Piala + Hadiah Uang = Piala + Hadiah Uang

Kejuaraan Pemula Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 4X biaya pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang


19


Juara Juara Juara Juara

Umum Umum Umum Umum

III = IV = V = VI s/d X

Piala + Hadiah Uang Piala + Hadiah Uang Piala + Hadiah Uang = Piala

f.

Kejuaraan Wanita Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 3X biaya pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang

g.

Kejuaraan Team Juara I Juara II Juara III

= Piala + Hadiah Uang (Min. 3X biaya pendaftaran) = Piala + Hadiah Uang = Piala + Hadiah Uang

2.22.2 Untuk setiap kelasnya / setiap kejuaraan apabila : a.

Kurang dari 5 peserta maka juara I,II, dan III hanya mendapatkan piala saja. b. Hanya terdiri dari 5 (lima) peserta, juara I mendapat hadiah piala dan uang, juara II dan III mendapat piala saja. c. Hanya terdiri paling banyak 6 peserta, juara I & II mendapat hadiah piala dan uang, juara III piala saja. d. Lebih dari 6 peserta, hadiah piala dan uang diberikan lengkap. 2.22.3 Bila satu peserta mendapat lebih dari satu hadiah dari satu kelas (misal : juara umum dan juara kelas) maka uang hadiah akan diberikan untuk jumlah tertinggi saja. 2.22.4 Para pemenang diwajibkan (tidak dapat diwakilkan) untuk hadir pada saat pembagian hadiah, sanksi kehilangan uang hadiah. 2.22.5 Pembagian hadiah akan dilakukan oleh panitia Penyelenggara maximal 2 jam setelah peserta terakhir menyelesaikan perlombaannya (terkecuali keadaan force majeur yang ditentukan oleh pengawas perlombaan) 2.23

PROTES DAN BANDING 2.23.1 Protes jalannya lomba harus diajukan tertulis sesuai dengan ketentuan yang tertera paling lambat 30 menit setelah selesainya 1 (satu) heat/ macam ketangkasan. 2.23.2 Protes kesalahan dalam pengumpulan dan perhitungan waktu tempuh harus diajukan dalam waktu paling lambat 30 menit setelah hasil sementara diumumkan. 2.23.3 Protes mengenai kategori paling lambat 30 menit sebelum start perlombaan, setelah panita resmi mengeluarkan daftar peserta. Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

20


2.23.4 Protes harus secara tertulis, juga wajib disertai uang jaminan sebesar Rp. 1.000.000 dan diajukan kepada Pimpinan Perlombaan. Jaminan ini tidak akan dikembalikan bila protes tersebut ditolak dan akan dikembalikan bila protesnya diterima. 2.23.5 Bila protes menuntut pembongkaran dan pemasangan kembali beberapa bagian dari kendaraan, pihak yang memprotes wajib menyerahkah uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), (contoh pembongkaran mesin atau bagian lainnya) serta bersedia menanggung biaya pembongkaran dan pemasangan kembali dengan membuat pernyataan tertulis apabila protes tidak dapat diterima. Apabila protes diterima, maka uang protes dan uang jaminan akan dikembalikan, adapun biaya Pembongkaran dan Pemasangan kembali menjadi beban pihak yang di protes. Dan terhadap Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut ini akan di Diskualifikasi (Untuk seluruh peserta yang menggunakan kendaraan tersebut), dan semua poin kejurnasnya pada musim lomba yang berjalan yang telah dikumpulkan sampai saat terjadinya pelanggaran otomatis DIHAPUS, dan Dilarang untuk mengiikuti pada 1 seri kedepannya pada tahun berjalan. 2.23.6 Peserta dapat mengajukan naik banding 48 Jam maksimal, atas keputusan hasil protes sesuai dengan ketentuanketentuan yang tertera pada Peraturan Nasional PP. IMI dengan menyerahkan uang jaminan Rp. 5.000.000,2.23.7 Satu protes yang diajukan hanya untuk satu masalah yang berlaku. Protes secara kolektif tidak berlaku. 2.23.8 Karena satu kendaraan dapat diguanakan sampai dengan 4 orang peserta, protes yang menuntut pembongkaran mesin atau bagian lain kendaraan dapat mengakibatkan hukuman kolektif kepada peserta yang menggunakan kendaraan tersebut. 2.24

ASURANSI 2.24.1 Penyelenggara perlombaan harus mengadakan asuransi untuk menutupi kepentingan pembalap, anggota panitia dan penonton dengan asuransi pihak ketiga. Peraturan perlombaan harus mencantumkan kondisi dan cakupan dari asuransi dan sesuai dengan hal – hal sebagaimana tercantum di bawah ini. 2.24.2 Penyelenggara wajib mencantumkan perincian dari kondisi dan cakupan dari asuransi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada umumya dan dikirim kepada PP IMI. 2.24.3 Panitia wajib memperlihatkan bukti penutupan asuransi pada kejuaraan tersebut kepada pengawas perlombaan sebelum lomba Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

21


dimulai. Pembalap dapat melihat kondisi dan cakupan asuransi tersebut pada panitia sesuai dengan kebutuhan. 2.24.4 Asuransi atas pihak ke tiga yang dilakukan oleh panitia harus sebagai tambahan dan tanpa merugikan setiap asuransi pribadi yang dibuat oleh pembalap pada perlombaan ini. Pembalap yang ikut serta tidak dianggap sebagai pihak ketiga. 2.24.5 Penyelenggara harus mewajibkan seluruh peserta untuk membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran asuransi yang mencakup keselamatan peserta. Program asuransi ini merupakan program yang ditetapkan oleh PP IMI. (Program Keselamatan Bersama Pembalap). 2.25

PENGGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN

Untuk pengajuan perubahan jadwal kalender, maka penyelenggara akan dikenakan sanksi / denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap penggantian dan sanksi / denda sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) untuk setiap pembatalan event. 2.26

PENERBITAN SR

2.27

PENUTUP

SR atau Supplimentary Regulation harus diterbitkan paling lama 2 minggu dari jadwal seri kejuaraan yang akan diselenggarakan. Perubahan SR setelah sebelumnya diterbitkan, harus memiliki dasar yang kuat, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam yang berlaku. Setiap perubahan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan SR yang telah dikeluarkan sebelumnya. Peraturan nasional olahraga slalom ini dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dengan peraturan nasional olahraga kendaraan bermotor, ketentuan umum perlombaan slalom dan peraturan teknis slalom. Apabila ada perselisihan dari peraturan ini, hanya PP IMI yang berhak untuk mengambil keputusan.

Segala hal yang tidak tercantum di dalam peraturan ini atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, atau ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan ini, berarti tidak diperbolehkan.


22


3. PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL IMI TAHUN 2014 3.1 3.1.1

KEJUARAAN Kejuaraan yang diperhitungkan untuk merebutkan gelar Juara Nasional Slalom PP.IMI adalah sebagai berikut : 1. Kejuaraan Nasional A 2. Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) 3. Kejuaraan Nasional Seeded B 4. Kejuaraan Nasional Pemula. 5. Kejuaraan Nasional Team A dan F. Catatan: Hanya peringkat 1, 2, 3, pada setiap kejuaraan nasional

3.1.2

Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Slalom Nasional A, Seeded B, Pemula dan team harus mempergunakan kendaraan yang termasuk dalam katagori kelas A1, A2, A3 dan A salon yang diatur dalam peraturan Perlombaan ini. Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Nasional F (modifikasi) adalah peserta yang ikut di dalam kejuaraan kelas F, dimana kelas F ini dapat diikuti oleh semua jenis kelas kendaraan A1, A2, A3, A Salon, dan kelas F (Penggerak Roda Depan) Peserta asing diizinkan mengikuti Kejuaraan Nasional Slalom, akan tetapi tidak diperhitungkan dalam point Kejuaraan Nasional, mereka hanya memperebutkan Kejuaraan Umum dan kelas saja, dan dikelompokkan ke dalam Seeded A. Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Nasional diwajibkan mengikuti lebih dari setengah dari jumlah rangkaian serie Kejuaraan Nasional. (wajib mengikuti seri akhir) Setiap kendaraan hanya dapat dipakai oleh maksimum 4 orang peserta. Peserta seeded A dan seeded B hanya diperbolehkan mengikuti maksimum 3 kelas dan peserta pemula hanya diperbolehkan mengikuti maksimum 4 kelas dalam setiap seri kejuaraan Nasional. Selanjutnya bagi seluruh peserta, kendaraan pertama yang digunakan pada saat start ( ditentukan sendiri oleh peserta pada waktu mendaftar yang harus masuk pada masuk dalam katagori kelas A1, A2, A3 dan A Salon) adalah yang diperhitungkan untuk memperebutkan Kejuaraan Nasional Kejuaraan Umum, Seeded B, Pemula,Kejuaraan Wanita (jika ada)serta kejuaraan Team. Mobil selanjutnya yang dipergunakan untuk lomba, hanya memperebutkan kejuaraan kelas saja. Adapun untuk perhitungan Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) adalah jumlah point yang diikuti oleh peserta dengan mengikuti Kelas F.

3.1.3

3.1.4

3.1.5 3.1.6 3.1.7


23


3.1.8 3.1.9

Peserta Pemula yang mengikuti sampai dengan 4 kelas, yang diantaranya terdapat kelas F. Maka kelas F tersebut harus turun sebagai mobil terakhir.(sanksi pemecatan) Kejuaraan Team Club diperebutkan oleh team yang terdiri dari 3 orang peserta. Hanya satu personil yang dapat diganti, sedangkan dua orang personil wajib menjadi personil tetap di dalam team tersebut dalam 1 tahun seri Nasional, peserta hanya dapat dari kelas A1, A2, A3, dan A Salon. Adapun penentuan team pemenang berdasarkan jumlah waktu tempuh terendah dari ketiga anggota team.


24


4. PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM 4.1 4.1.1

PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM Pendaftaran dianggap sah apabila formulir pendaftaran yang telah diisi dengan nama lengkap, data-data yang benar serta ditanda tangani oleh peserta diatas materai secukupnya dan dikembalikan kepada Sekertariat Penyelenggara berikut pelunasan biaya pendaftaran atau menyerahkan bukti transfer pendaftaran kepada rekening penyelenggara. Dan melampirkan 2 (dua) lembar pas photo terbaru, berikut fotokopi SIM dan KIS yang masih berlaku. Apabila peserta masih dibawah umur dan tidak memiliki SIM, wajib melampirkan surat keterangan persetujuan orang tua untuk mengikuti Event kejuaraan nasional. 4.1.2 Setiap peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran ini bertanggung jawab penuh yang seluas-luasnya atas kebenaran isi formulir yang Telah diisinya (sanksi pemecatan). 4.1.3 Peserta dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti lebih dari satu kelas dalam perlombaan Slalom, sesuai dengan peraturan perlombaan. 4.1.4 Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran akan tetapi kemudian sebelum pelaksanaan Perlombaan, peserta tersebut mengundurkan diri,maka uang pendaftarannya akan dikembalikan setelah di potong 25%. 4.1.5 Biaya pendaftaran normal tanpa denda untuk setiap kelas kejurnas ditetapkan Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah). Biaya pendaftaran normal tanpa denda untuk setiap kelas supporting race ditetapkan sebesar Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4.1.6 Biaya pendaftaran sudah temasuk biaya premi asuransi yang menjamin kepentingan peserta untuk diri masing-masing maupun kewajiban pihak ketiga yang berlaku pada saat perlombaan berlangsung. 4.1.7 Asuransi yang di keluarkan oleh Panitia Penyelenggara dengan alasan apapun,tidak boleh merugikan asuransi yang dibuat oleh peserta. 4.1.8 Panitia Penyelengara berhak menolak suatu pendaftaran tanpa wajib memberikan suatu alasan. 4.1.9 Setiap kendaran wajib untuk mengikuti scrutineering ini. Oleh karena itu kendaraan yang tidak mengikuti scrutineering tidak diperbolehkan untuk mengikuti kejuaraan slalom ini. 4.1.10 Panitia Pelaksana akan memeriksa kelengkapan adminitrasi dari masingmasing peserta (formulir pendaftaran,tanda bukti pembayaran dsb), dan akan memeriksa kendaraan yang dipakai berlomba oleh peserta. 4.1.11 Peserta Wajib menyerahkan KIS asli dan masih berlaku kepada panitia penyelenggara (OC) pada saat pendaftaran ulang dan akan dikembalikan setelah lomba berakhir. 4.1.12 Bila saat scrutineering ternyata kendaraan tidak sesuai dengan kelas yang didaftarkan,maka atas usul dari Petugas Pemeriksa dan disetujui oleh


25


4.1.13

4.1.14

4.1.15 4.1.16 4.1.17 4.1.18 4.1.19 4.1.20 4.1.21

4.2 4.2.1

4.2.2 4.2.3

Pemimpin Perlombaan beserta Pengawas Perlombaan, kendaraan tersebut dapat di pindahkan ke kelas yang sesuai. Pada saat peserta telah lulus dari scruteneering maka panitia pelaksana akan memberikan tanda lulus scruteneering dan kartu identitas untuk setiap peserta.Kartu ini wajib ditempelkan pada kendaraan berikut photo dari peserta di tempat yang ditentukan oleh panitia, petugas scrutiner berhak memeriksa kendaraan pada saat perlombaan berjalan. Setelah menyelesaikan seluruh administrasi baik pendaftaran maupun scrutinering kendaraan, peserta dapat melakukan test lintasan pada lokasi yang akan disediakan oleh panitia penyelengara maksimal 2 menit per nomor start. Peserta yang mengikuti heat 3 (tiga) dan atau final, wajib mengikuti peraturan parc ferme selama heat final berlangsung yang ditentukan oleh panitia. Pada saat akhir Heat ke 3 (tiga) dan atau final, panitia akan melakukan Rescrutineering kepada kendaraan yang berhasil menjadi Juara 1, sampai 3 kejuaraan Nasional. Panitia memiliki hak penuh dalam menentukan jenis dan atau benda yang akan diperiksa ulang oleh petugas Pemeriksa / scrutineer. Pemeriksaan ulang / rescrutineering tidak terbatas hanya kepada kendaraan yang berhasil menjadi juara. Pemeriksaan ulang / rescrutineering kendaraan dapat dilakukan di area parc ferme / area steril yang ditentukan oleh panitia. Hanya petugas scrutineering dan wakil dari tim yang diminta oleh panitia yang dapat berada di dalam area parc ferme / area steril tersebut. Perlombaan ini terbuka bagi mereka yang telah memiliki SIM untuk kendaraan roda (empat) yang masih berlaku serta memiliki Kartu Ijin Start (KIS) International atau Regional yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI atau PP.IMI yang sesuai dengan Perlombaan ini. PELAKSANAAN PERLOMBAAN SLALOM NASIONAL. Perlombaan Slalom Nasional dilaksanakan di lintasan aspal dengan panjang dan Lebarnya disesuaikan dengan keadaan sirkuit yang tersedia dan atas persetujuan Pengawas Lomba dengan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Setiap peserta diharuskan memakai HELMET dan SAFETY BELT pada waktu perlombaan. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran tersebut terjadi. Setiap perlombaan kejurnas ini akan terdiri dari 3 Heat, Dimana Heat ke 3 merupakan Heat Final untuk memperebutkan point Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Nasional F (modifikasi). Peserta yang berhak tampil di Final untuk poin Kejuaraan Nasional adalah 30 peserta terbaik yang mengikuti Kejuaraan Nasional berdasarkan akumulasi waktu tempuh Heat ke 1 Heat ke dan 2.sedangkan untuk memperbutkan Poin Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) adalah 20 peserta terbaik yang mengikuti kelas F berdasarkan akumulasi


26


4.2.4

4.2.5 4.2.6

waktu tempuh Heat ke 1 dan ke 2. Penentuan pemenang pada Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) adalah waktu tempuh pada Heat ke 3 (Final) tersebut, tanpa memperhitungkan waktu tempuh Heat ke 1 & 2 sedangkan soal yang diperlombakan pada Heat ke 3 (FINAL) adalah soal pada Heat ke 1 untuk final Kejuaraan Nasional dan soal Heat ke 2 untuk final Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) Apabila jumlah peserta yang terdaftar lebih dari 140 starter, maka akan diadakan babak penyisikan pada heat ke 1, dimana yang berhak untuk mengikuti Heat ke 2 adalah : 1. 90 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang tergabung dikelas A1, A2, A3 dan A Salon, yang mana kelas tersebut adalah kelas yang diperhitungkan untuk merebutkan Kejuaraan Nasional. 2. 30 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperbutkan Kejuaraan Nasional Kelas F. 3. 5 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas B. 4. 5 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas C. 5. 5 peserta yang memiliki wktu tempuh waktu terbaik ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas D. 6. 5 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas FFA. Apabila kuota yang diberikan kepada peserta yang berlomba pada kelas B, C, D, E tidak dipenuhi disebabkan jumlah peserta yang berlomba pada kelas tersebut tidak mencapai 5 peserta setiap kelasnya, maka kelebihan kuota tersebut akan diberikan kepada peserta yang berada dibawah 90 besar, yang tergabung dikelas A1, A2, A3 dan A Salon, yang memperebutkan Kejuaraan Nasional. Dengan demikian jumlah peserta yang akan berlomba pada Heat ke 2 berjumlah 140 starter. Sedangkan penentuan pemenang untuk Kejuaraan Kelas, Seeded B, Pemula, Wanita dan Kejuaraan Team berdasarkan akumulasi waktu tempuh heat ke 1 dan heat ke 2. Apabila akibat pembatasan peserta yang berlomba pada Heat ke 2, sebagaimana pada ayat 3 tersebut diatas terjadi kekurangan peserta pada perebutan juara 2, juara 3 pada kelas wanita, maka untuk menentukan juara 2, juara 3 pada kelas wanita adalah waktu tempuh terbaik yang diperoleh peserta wanita tersebut pada heat ke 1 Soal-soal perlombaan beserta daftar peserta, diberikan kepada peserta pada hari H, paling lambat 2 jam sebelum start Heat 1 dimulai. Bentuk soal dalam acara slalom (ketangkasan) ini dapat berupa zigzag, memutari cone, mundur atau dapat pula gabungan dari keseluruhan. Bentuk tersebut diatas disesuaikan dengan luas lokasi


27


4.2.7 4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13 4.2.14

yang ada, dan tetap berpedoman pada segi keamanan/ kesehatan baik bagi peserta maupun penonton. Untuk menghafal route pada hari perlombaan, peserta tidak diperkenankan untuk mencoba route tersebut dengan memakai kendaraan bermotor/bermesin ataupun baterai. Peserta tidak dibenarkan mengikuti lebih dari 1 (satu) kali dalam kelas yang sama, walaupun dengan kendaraan lain. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran terjadi. Satu nomor start hanya untuk satu peserta saja. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap peserta dengan nomor start pada kelas dimana pelanggaran terjadi, serta pemecatan pada pengemudi lainnya (apabila terdaftar sebagai peserta) pada kelas dimana pelanggaran terjadi. Pergantian/ perubahan kendaraan/ kelas hanya dilakukan sampai pada saat scrutineering. Penggantian kendaraan yang terpaksa dilakukan peserta, misal ; karena kendaraan mogok, dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum start Heat 1 atas seijin Pimpinan Perlombaan dengan membayar denda yang besarnya ditentukan panitia dan kendaraan yang akan dipakai untuk berlomba harus menjalani scrutinering terlebih dahulu. Penggantian kendaraan untuk menjalani heat berikutnya sesudah seseorang peserta start menjalani heat 1 tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap peserta pada kelas dimana pelanggaran terjadi. Jalur Waiting zone hingga garis start adalah daerah parc ferme (sanksi memasuki daerah ini diskualifikasi). Peserta yang telah memasuki area ini wajib menggunakan helm dan safety belt dan siap melakukan start, tidak diperkenankan melakukan perbaikan apapun pada kendaraannya dan mendapatkan bantuan dari pihak luar. Peserta yang mengalami problem pada area ini dan tidak dapat melakukan start dinyatakan DNS dan akan mendapatkan waktu terlama dari peserta pada kelas yang sama. Seluruh peserta dan kendaraan harus start secara berurutan berdasarkan starting list yang dikeluarkan oleh panitia, apabila nomor didepan peserta tersebut kosong, maka nomor selanjutnya menyusul kemudian. Sanksi keterlambatan/ tersusul 10 (sepuluh) kendaraan, per heat 1 detik yang akan ditambah pada waktu tempuhnya. Hukuman maximum 5 (lima) detik (50 kendaraan). Khusus pada heat 3 (FINAL) peserta wajib memasuki area waiting zone untuk melakukan start maksimum 3 menit setelah peserta didepannya finish kecuali peserta dengan urutan start pertama. (sanksi DNS). Khusus untuk heat 3 (FINAL) urutan start wajib berdasarkan starting list yang dikeluarkan oleh panitia, jika peserta tidak melakukan start maka dianggap DNS. Pada Kejurnas tahun 2014 ini, pada seri pertama urutan no start 1 s/d 15 adalah berdasarkan rangking nasional kejuaraan umum kelas A tahun 2012,


28


4.2.15 4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20 4.2.21

selanjutnya pada seri kedua dan seterusnya, urutan no start 1 s/d 15 berdasarkan urutan rangking kejurnas kelas A (point sementara) dari seri yang telah dilalui. Start dilakukan dengan posisi kendaraan berhenti dan mesin dalam kendaraan hidup (standing start), dan finish dengan cara flying finish atau finish stop. Ketika menjalani route/soal perlombaan, hanya peserta pengemudi yang berada di dalam kendaraan (tidak diijinkan menggunakan petunjuk jalan/navigator). Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap pada kelas dimana pelanggaran terjadi. Beberapa ketentuan cone : a. Cone warna merah terletak disebelah kanan peserta. b. Cone warna hijau terletak disebelah kiri peserta. c. Tinggi cone minimum 45 cm. d. Tinggi cone persoalan mundur minimum 100 cm. Beberapa ketentuan untuk membuat persoalan : a. Untuk soal zig zag jarak antara cone berjarak 10 meter. b. Untuk soal berbentuk angka 8 jarak antara cone berjarak 12 meter. c. Untuk soal mundur lebar antar cone berjarak 5 meter d. Jarak start ke cone pertama berjarak 20 meter. e. Jarak dari cone terakhir ke finish maximum berjarak 15 meter. f. Untuk persoalan yang yang memutari cone maksimal hanya 1 (satu) kali putaran setiap heat. g. Untuk persoalan mundur maksimal hanya 1 (satu) kali setiap heat. h. Setiap heat dapat terdapat soal Zig Zag, Putaran Besar, Putaran Sedang, Putaran Kecil soal Angka 8 dan mundur. Pecatatan waktu tempuh peserta ketika menjalani lomba dilakukan dengan menggunakan alat pencatat waktu dengan sensor computer utama, backup sensor komputer, serta dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas yang menggunakan pencatatan waktu (stop watch) digital. Bilamana terjadi ganguan terhadap alat sensor computer utama pada saat peserta sedang berlomba, maka waktu tempuh diambil dari waktu backup sensor komputer, bilamana backup sensor komputer juga mengalami gangguan, maka menggunakan waktu dari rata-rata 2 (dua) waktu tercepat pada petugas yang menggunakan pencatat waktu (stop watch) digital. Panitia pelaksana wajib memperlihatkan hasil waktu tempuh peserta (waktu sementara) pada papan pengumuman resmi setelah peserta mencapai garis finish setiap heatnya. Pimpinan Perlombaan atas seijin Pengawas Perlombaan, bilamana dirasa perlu, dapat memerintahkan peserta mengulangi start apabila terjadi kesalahan dalam proses start atau pencatatan waktu terhadap peserta pada kelas dimana pelanggaran terjadi.


29


4.2.22 Apabila peserta tidak finish (DNF), yang dikarenakan kendaraan mogok atau hal lainnya, maka mendapatkan waktu terlama dari peserta (termasuk penalti jika ada) pada kelasnya ditambah 2 detik. 4.2.23 Bilamana pada saat perlombaan terjadi force majuere, pimpinan lomba atas persetujuan steward memutuskan memberhentikan lomba. Untuk menentukan pemenang dalam perlombaan tersebut ditentukan berdasarkan heat yang telah dijalankan secara penuh pada kejuaraan tersebut. 4.2.24 Pengawas perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan dapat menunda/ memberhentikan perlombaan sehubungan dengan Force Mejuer dan keadaan-keadaan lain yang dapat mengancam keamanan/ ketentraman perlombaan. 4.2.25 Hasil waktu tempuh resmi dan penalti jika ada akan dicatat dalam kartu kontrol yang bersifat mengikat dan ditandatangani oleh petugas RC dan peserta / entrant.


30


5.

PERATURAN TEKNIK SLALOM

5.1

5.1.6

PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA KATEGORI UMUM, SEEDED B, PEMULA DAN TEAM Peraturan Teknik ini berlaku untuk KEJURNAS SLALOM KATEGORI UMUM, SEEDED B, PEMULA, WANITA, dan TEAM (Kelas A1, A2, A3 dan A Salon ). Hanya Modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini, segala bentuk modifikasi lain yang tidak tertulis berarti tidak diijinkan. Bagi peserta dengan kendaraan yang terbukti melanggar peraturan Teknik ini (seluruh peserta yang menggunakan kendaraan tersebut) akan diberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI, dan untuk semua point yang sudah dikumpulkan pada tahun yang berjalan sampai saat terjadinya kasus pelanggaran tsb, maka total point yang sudah didapatkan otomatis dihapus, dan Dilarang untuk mengikuti pada 1 seri kedepannya pada tahun berjalan. Kendaraan yang digunakan, dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi tahun 2000 ke atas. Panitia berhak untuk memeriksa aspek teknik selama perlombaan berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan ini. Wajib untuk Penggunaan Timbangan Kendaraan (terlampir)

5.2 5.2.1

Engine / Mesin Cylinder Block / Blok Mesin

5.1.1 5.1.2 5.1.3

5.1.4 5.1.5

5.2.1.1 Kapasitas mesin (CC) harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Oversize Piston diperbolehkan sesuai dengan manual repair yang diterbitkan oleh manufaktur kendaraan tersebut. 5.2.1.2 Penggunaan mesin bekas ( Limbah ) dari luar negeri diperbolehkan, tetapi komponen di dalam mesin ( misalnya crank shaft, piston dsb ) yang dipergunakan harusnya sesuai dengan spesifikasi mesin mobil tersebut yang dipasarkan di Indonesia 5.2.1.3 Blok mesin boleh di-slip. 5.2.1.4 Cylinder / sleeve / Liner bebas 5.2.1.5 Diperbolehkan merubah lubang baut bantalan / cover timing chain. 5.2.1.6 Pengurangan ketebalan blok diperbolehkan. 5.2.2

Cylinder Head / Kepala Silinder

5.2.2.1 Compresion Ratio bebas, Cylinder Head / Kepala Silinder boleh dislip 5.2.2.2 Packing / Gasket cylinder Head bebas. 5.2.2.3 Modifikasi Cover Timing diperbolehkan. 5.2.2.4 Pengurangan ketebalan head diperbolehkan.


31


5.2.2.5 Diperbolehkan melakukan porting dan polish pada sisi intake maupun exhaust yang bertujan untuk menaikkan performa 5.3 5.3.1 5.3.2

Cooling system / Sistem pendingin Mesin

5.4 5.4.1 5.4.2

Mesin Umum

5.4.3 5.4.4

5.5 5.5.1 5.5.2

Thermostat dan tutup radiator bebas Dilarang menggunakan atau menambahkan additive

Baut-baut mesin bebas Engine Mounting bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai dengan aslinya. Panel-panel dalam ruang mesin yang berfungsi hanya dekorasi dan tidak memiliki fungsi keselamatan sama sekali, boleh dilepas Penggunaan parts Non Genuine / Non Orisinil / bukan buatan ATPM-nya diperbolehkan tetapi jenis bahan, ukuran/dimensi dan fungsi harus sesuai aslinya,kecuali dinyatakan lain dalam pasal bersangkutan

Exhaust System / Sistem Gas Buang Exhaust Manifold / Manipol Api bebas Exhaust Pipes / Pipa Knalpot 5.5.2.1 Sistem / pipa knalpot yang berada sesudah manifold bebas. 5.5.2.2 Tile pipe / ujung knalpot belakang harus berada dibawah bumper belakang.

5.6 5.6.1 5.6.2

Intake & Fuel system / Pemasukan Bahan Bakar dan Udara

5.7 5.7.1

Fuel / Bahan Bakar

5.7.2 5.7.3

5.7.4

Filter Udara bebas, tetapi rumah filter asli harus terpasang. Sebagian atau seluruh sistem corong atau selang untuk udara luar yang masuk ke dalam rumah filter asli boleh dilepas, tetapi tidak boleh diganti atau dimodifikasi.

Wajib Menggunakan bensin RON 92 untuk A1 dan Ron 95 untuk A2 A3 - A salon. Nilai RON maksimal akan ditentukan berdasarkan contoh yang diambil panitia Pengujian bahan bakar untuk menentukan nilai oktan akan dilakukan langsung sepanjang dan atau setelah lomba. Apabila diperlukan, pengujian bahan bakar untuk menentukan unsur lain selain nilai oktan akan dilakukan dengan membawa sample bahan bakar tersebut dan dilakukan di laboratorium atau tempat pengujian yang akan ditentukan panitia. Dan bila ditemukan hasil yang menyimpang, maka panitia berhak merubah hasil lomba yang telah diumumkan sebelumnya. Setiap peserta Wajib menyerahkan bahan bakar dari kendaraannya minimum 250 ml apabila diminta panitia


32


5.8 5.8.1

Engine Control Unit (ECU) / Sistem Computer Mesin

5.9 5.9.1 5.9.2

Ignition / Pengapian

5.10 5.10.1

Transmission / Transmisi Clutch / Kopling

Pemakaian piggyback yang telah dihomologasi oleh IMI diperbolehkan selama piggyback dipasang diluar ECU box.

Merk dan type Busi bebas. Kabel busi bebas, tetapi sistemnya harus sesuai aslinya.

5.10.1.1 Disc Clutch dan Cover Clutch boleh diganti dan atau boleh dirubah, baik diameter dan pcd, namun jumlah dan sistemnya harus sama dengan aslinya. 5.10.2

Flywheel / Roda Gila

5.10.2.1 Flywheel standar boleh diringankan. 5.10.3

Mounting / Dudukan

5.10.3.1 Mounting gearbox bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai dengan aslinya. 5.11 5.11.1

Drive Shaft / As Roda As Roda bebas

5.12 5.12.1

Suspension / Suspensi

5.12.2

Shock Absorber / Peredam Kejut 5.12.2.1 Untuk kelas A1, A2, A3, dan A Salon hanya diperbolehkan dengan type One Way adjustable, non reservoar / canister.

5.13 5.13.1

Bushing Suspensi

5.14

Strut Bar / Brace

Spring / Pegas / Per 5.12.1.1 Pegas Suspensi (per keong, per daun dan torsion bar) bebas tetapi sistemnya harus sesuai dengan aslinya. 5.12.1.2 Sistem pengatur ketinggian pegas suspensi boleh digunakan.

Bushing suspensi bahannya bebas asalkan tidak dari bahan metal seperti pillow ball (bearing)

Strut Tower Bar / Under brace (strut Bar bawah) boleh dipasang di depan dan belakang. 5.15 5.15.1

Link Stabilizer Link Stabilizer bentuk, bahan dan dimensinya bebas.


33


5.16 5.16.1 5.16.2 5.16.3 5.16.4 5.16.5 5.17 5.17.1 5.17.2 5.17.3 5.17.4 5.17.5

5.17.6

5.18 5.18.1 5.18.2 5.18.3 5.18.4

Wheel Alignment / Keselarasan Roda Modifikasi lubang baut pada shockabsorber, untuk mendapatkan sudut camber dan/atau caster yang diinginkan boleh dilakukan. Untuk system suspensi beam axle, perubahan camber, caster dan toe hanya boleh dilakukan dengan menggunakan adaptor yang dipasang dengan di baut atau di las penuh. Tidak diperbolehkan merubah posisi beam axle pada chasis . Modifikasi baut knuckle pada shockabsorber diperbolehkan. Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

Braking System / Sistem Rem Rem depan dan rem belakang, kaliper, rotor disk atau tromol bebas namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya. Kanvas Rem 5.17.2.1 Bahan kampas rem disk brake dan sepatu rem tromol bebas Piringan Rem 5.17.3.1 Piringan disc brake boleh dilubangi dan atau sloted. Pipa / Selang Selang rem boleh diganti dengan selang braided. ABS (Anti Lock Braking System) 5.17.5.1 Sistem ABS boleh tidak difungsikan atau diganti seluruh perangkatnya dengan yang non-ABS, kaliper, rotor disk atau tromol bebas namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya. Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan. 5.17.5.2 Brake Distribution Valve (BDV atau katup pengatur tekanan rem) adalah bebas. 5.17.5.3 Type kendaraan non-ABS boleh memasang ABS unit dari type kendaraan yang sama yang menggunakan ABS. Hand brake atau rem tangan 5.17.6.1 Rem belakang bebas, sistim dan mekanismenya BEBAS. 5.17.6.2 Diperbolehkan di modifikasi menjadi hydraulic hand brake atau rem tangan dengan sistem minyak, modifikasi posisi tuas berada diantara dua kursi depan. 5.17.6.3 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

Interior / Ruang Kabin Jok pengemudi boleh diganti tetapi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan. Setir boleh diganti dan atau ditambahkan spacer. Instrumen tambahan aftermarket yang boleh digunakan hanyalah pengukur RPM, kapasitas bensin (fuel level gauge), suhu air coolant (water temperatur gauge) dan tekanan oli (oil preassure gauge). Fasilitas datalogging diperbolehkan.


34


5.19 5.19.1

Exterior / Tampak Luar

5.20 5.20.1 5.20.2

TYRE / RODA / BAN / VELG

5.21 5.21.1 5.21.2

UMUM

Body Kendaraan / Body Luar / Lampu / Kaca 5.19.1.1 Boleh menambah/memasang Spoiler dan atau Side skirt. 5.19.1.2 Sudut kemiringan kap mesin bebas, tetapi sisi yang menghadap ke depan saat kap tertutup harus rapat dengan gril seperti aslinya.

Wajib menggunakan ban produksi Indonesia, dan dipasarkan di Indonesia. Ukuran dimensi dari Ban yang digunakan harus sama pada ke empat roda yang digunakan, type dan merk bebas. 5.20.3 Khusus kelas A1 lebar ban yang digunakan dan tertera pada ban maksimum 195 mm dengan diameter ban maksimum 15 inch, untuk kelas A2, A3, dan A salon bebas. 5.20.4 Ban tidak boleh di modifikasi dalam bentuk apapun (termasuk buffing) 5.20.5 Ban tidak boleh keluar dari spatboard / fender. 5.20.6 Khusus untuk kelas A1 Lebar velg maksimum 7 inchi dan berat minimum velg (tanpa ban) 5 kg per buah berdasarkan alat ukur dari panitia. Ukuran diameter velg 15 inchi, dan harus sama di empat roda 5.20.7 Offset Velg bebas. 5.20.8 Ban akan ditandai (marking) oleh panitia. 5.20.9 Jumlah maximal ban 8 pcs. 5.20.10 Akan dilakukan pengecekan setiap sebelum dan sesudah lomba.

5.21.3

Chasis kendaraan boleh di-reinforce. Penggunaan parts Non Genuine / Non Orisinil / Bukan buatan ATPM / APM diperbolehkan untuk seluruh komponen kendaraan selama jenis bahan, ukuran/dimensi dan fungsi sesuai aslinya, kecuali dinyatakan lain dalam pasal bersangkutan. Apabila ditemukan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan peraturan ini, maka panitia berhak merubah hasil lomba yang telah diumumkan sebelumnya.


35


6.

PERATURAN TEKNIK KENDARAAN KELAS F (KELAS BEBAS)

6.1

PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA KELAS F (KELAS BEBAS) Peraturan teknik ini berlaku untuk KEJURNAS SLALOM Kelas F (Kelas Bebas). Hanya modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini, segala bentuk modifikasi lain yang tidak tertulis berarti tidak diijinkan. Tahun produksi dan atau dipasarkan di Indonesia minimal tahun 2000. Bagi peserta dengan kendaraan yang terbukti melanggar peraturan Teknik ini (seluruh peserta yang menggunakan kendaraan tersebut) akan diberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI, dan untuk semua point yang sudah dikumpulkan pada tahun yang berjalan sampai saat terjadinya kasus pelanggaran tsb, maka total point yang sudah didapatkan otomatis dihapus, dan Dilarang untuk mengikuti pada 1 seri kedepannya. Kendaraan yang digunakan, dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi tahun 2000 ke atas. Panitia berhak untuk memeriksa aspek teknik selama perlombaan berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan ini.

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

6.1.5 6.1.6

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3

MESIN Swap Engine diperbolehkan Force induction diperbolehkan Cylinder Block/Blok Mesin. 6.2.3.1 Kapasitas mesin (cc) maksimum 2000 cc, perubahan cc yang diakibatkan oleh force induction dikalikan 1,6 kali. 6.2.3.2 Komponen dalam blok mesin seperti crank shaft, piston, dan con-rod diperbolehkan diganti atau melakukan modifikasi yang sifat dan tujuannya adalah untuk meringankan bobot komponen dalam mesin untuk menambah tenaga mesin tersebut. 6.2.3.3 Bahan dan bentuk metal duduk dan metal jalan bebas. 6.2.3.4 Piston dan Ring Piston bebas. 6.2.3.5 Penambahan baffle di dalam oil karter diperbolehkan. 6.2.3.6 Blok Mesin boleh di-slip. 6.2.3.7 Cylinder / sleeve / Liner bebas. 6.2.3.8 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

6.2.4

Cylinder Head/Kepala Silinder 6.2.4.1 Cylinder Head / Kepala Silinder berikut perangkat yang ada didalamnya bebas. 6.2.4.2 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan. Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

36


6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3

Cooling System/Sistim Pendingin Mesin. Cooling System boleh dimodifikasi Dilarang menggunakan atau menambahkan additive Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi keselamatan.

6.4 6.4.1 6.4.2

Mesin Umum Baut-baut mesin bebas. Perangkat AC dan power steering boleh dilepas seluruhnya.

6.5 6.5.1 6.5.2

Exhaust System/Sistem Gas Buang Exhaust Sytem bebas. Tile pipe / ujung knalpot belakang harus berada dibawah bumper belakang.

6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3

Intake & Fuel system / Pemasukan Bahan Bakar dan Udara.

asas

6.6.5

Rangkaian filter udara bebas diganti, dimodifikasi atau Diganti. Fuel Pressure Regulator dan fuel pump bebas. Bahan bakar bebas, segala perangkat yang gunanya hanya untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan dipasang hanya pada jalur bahan bakar sebelum fuel rail bebas dipakai. Bahan bakar boleh dicampur additive yang dapat meningkatkan kualitas bahan bakar. Tangki bensin harus asli atau boleh diganti hanya dengan safety tank FT3 1999, FT3.5, atau FT5. Jalur supply bahan bakar harus berada diluar kabin.

6.7 6.7.1

Engine Control Unit (ECU) / Sistem Computer Mesin. Engine Control Unit (ECU) bebas.

6.8 6.8.1

Ignition/Pengapian. Ignition system bebas.

6.9 6.9.1 6.9.2 6.9.3

Transmission/transmisi. Transmisi Bebas Clutch / Kopling boleh diganti dan dimodifikasi Disc Clutch dan Cover Clutch boleh diganti dan Jumlah tidak harus sama dengan aslinya. Flywheel / Roda Gila boleh diganti dan dimodifikasi. Limited Slyp Differential (LSD) boleh digunakan. Final gear dan gear ratio bebas. As roda boleh diganti dan dimodifikasi. Mounting gearbox bahannya bebas, jumlah dan Tempatnya tidak harus sesuai dengan aslinya, tetapi jumlah tidak boleh kurang dari aslinya.

6.6.4

6.9.4 6.9.5 6.9.6 6.9.7 6.9.8


37


6.9.9 6.9.10

Mekanisme short shifter boleh digunakan, kedudukan dan letak short shifter boleh dirubah letaknya. Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

6.10 6.10.1

Suspension/Suspensi.

6.11 6.11.1 6.11.2 6.11.3 6.11.4

Shock Absorber/Peredam Kejut Shock Absorber / Peredam Kejut bebas, titik pemasangannya boleh berubah. Shock Absorber boleh mempunyai tangki terpisah. Penyetelan peredaman Shock Absorber bebas. Sistem Suspensi tidak harus sama dengan aslinya.

6.12 6.12.1 6.12.2

Bushing dan Top Support

6.13

Strut Bar / Brace

6.13.1 6.13.2

6.14 6.14.1 6.14.2 6.14.3 6.14.4 6.15 6.15.1 6.15.2 6.15.3

Spring / Pegas / Per bebas. 6.10.1.1 Pegas Suspensi (per keong, per daun dan torsion bar) bebas tetapi sistemnya tidak harus sesuai dengan aslinya. 6.10.1.2 Sistem pengatur ketinggian pegas suspensi boleh digunakan.

Top Support bebas. Bushing suspensi bebas.

Strut Tower Bar / Under Brace (strut Bar Bawah) boleh dipasang di depan dan belakang. Antiroll Bar (batang stabilizer), link stabilizer bebas dimodifikasi. Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

Wheel Alignment. Modifikasi lubang baut pada shockabsorber, untuk mendapatkan sudut camber dan/atau caster yang diinginkan boleh dilakukan. Untuk sistem suspensi beam axle, perubahan camber, caster dan toe hanya boleh dilakukan dengan menggunakan adaptor yang dipasang dengan di baut atau di las penuh. Modifikasi baut knuckle pada shockabsorber diperbolehkan. Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan. Braking System / Sistem rem Rem depan dan rem belakang, kaliper, rotor disk atau tromol bebas namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya. Kanvas Rem 6.15.2.1 Bahan kampas rem disk brake dan sepatu rem tromol bebas Piringan Rem 6.15.3.1 Piringan disc brake boleh dilubangi dan atau sloted.


38


6.15.4 6.15.5

6.15.6

6.16 6.16.1 6.16.2 6.16.3 6.16.4 6.16.5 6.16.6 6.16.7 6.16.8 6.16.9 6.16.10 6.16.11 6.16.12 6.16.13 6.16.14

Pipa / Selang Selang rem boleh diganti dengan selang braided. ABS (Anti Lock Braking System) 6.15.5.1 Sistem ABS boleh tidak difungsikan atau diganti seluruh perangkatnya dengan yang non-ABS, kaliper, rotor disk atau tromol bebas namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya. Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan. 6.15.5.2 Brake Distribution Valve (BDV atau katup pengatur tekanan rem) adalah bebas. 6.15.5.3 Type kendaraan non-ABS boleh memasang ABS unit dari type kendaraan yang sama yang menggunakan ABS. Hand brake atau rem tangan 6.15.6.1 Rem belakang bebas, sistim dan mekanismenya BEBAS. 6.15.6.2 Diperbolehkan di modifikasi menjadi hydraulic hand brake atau rem tangan dengan sistem minyak, modifikasi posisi tuas berada diantara dua kursi depan. 6.15.6.3 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

Interior Interior bebas, tetapi dashboard dan bagian lain yang dapat terjangkau oleh pengemudi tidak boleh ada yang tajam. Bagian-bagian ini boleh dipotong rata atau ditutup pelat aluminium. Diperbolehkan dan disarankan memasang rollcage atau roll bar Safety belt harus menggunakan dengan standar kursi yang digunakan (contoh: bucket seat minimum 4 point). Pemadam api minimum 2,5 KG Jok kiri depan dan jok belakang boleh dilepas. Jok pengemudi boleh diganti tetapi harus sesuai dengan asas keselamatan Setir boleh diganti dan ditambahkan spacer Semua regulator kaca boleh dilepas, tetapi jika dilepas, kaca pintu tersebut harus dalam keadaan tertutup. Semua perangkat kenyamanan seperti panel AC dan Audio boleh dilepas. Karpet, plafon, sistem power window boleh dilepas atau diganti Peredam kendaraan baik yang di dalam kabin maupun diluar boleh dihilangkan. Instrumen tambahan aftermarket boleh digunakan. Fasilitas data logging diperbolehkan. Sistem telemetry diperbolehkan.

Exterior 6.17.1 Body kendaraan / Body Luar. 6.17


39


6.17.1.1 Pintu belakang kiri dan kanan serta bagasi boleh diganti dengan bahan yang lebih ringan. (Fiberglass dan Alumunium) 6.17.1.2 Kaca Pintu belakang kanan dan kiri serta bagasi boleh diganti dengan bahan yang lebih ringan (Acrilic dan Poly Carbonate) 6.17.1.3 Bumper depan dan belakang boleh diubah bentuk dan bahannya. 6.17.1.4 Boleh menambah/memasang Spoiler dan atau Side skirt. 6.17.2 Boleh melepas Spoiler dan atau Side skirt. 6.17.3 Bahan dari spoiler dan atau side skirt bebas 6.17.4 Kaca spion luar (samping) kiri dan kanan harus ada dan sesuai fungsinya 6.17.5 Sudut kemiringan kap mesin bebas, tetapi sisi yang menghadap ke depan kap tertutup harus rapat dengan gril seperti aslinya. 6.18 Lampu-lampu 6.18.1 Lampu depan 6.18.1.1 lampu depan diijinkan dilepas, namun demikian lubang tempat lampu wajib tertutup rapat dan solid dengan panel biasa atau corong udara 6.18.1.2 wajib memasang lampu pengganti pada posisi tersebut, kecuali kendaran tersebut dilengkapi lampu kabut yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya 6.18.1.3 lampu depan dan atau lampu kabut WAJIB dinyalakan saat hujan atau berkabut. Lampu belakang 6.19.1 Lampu rem harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya sepanjang lomba. 6.19.2 Lampu belakang atau lampu rem TIDAK diijinkan dilepas. 6.19

Roda atau Ban 6.20.1 Wajib menggunakan Ban Produksi Lokal tetapi ukuran dimensi dari Ban yang digunakan harus sama pada ke empat roda yang digunakan. 6.20.2 Ukuran velg bebas, tetapi harus sama di empat roda 6.20.3 Offset velg bebas. 6.20.4 Berat velg bebas. 6.20.5 Ban tersebut boleh di modifikasi dalam bentuk apapun (termasuk buffing) 6.20.6 Ban tidak boleh keluar dari spatboard / fender. 6.20


40


6.20.7 6.20.8 6.20.9 6.20.10

Penambahan spacer roda diperbolehkan. Ban akan ditandai (marking) oleh panitia. Akan dilakukan pengecekan setiap sebelum dan sesudah lomba. Jumlah max ban 8 pcs

6.21 6.21.1 6.21.2

UMUM Chassis kendaraan boleh di-reinforce Wiper jendela belakang beserta motornya, jika ada boleh dilepas


41


PERATURAN TAMBAHAN UNTUK KENDARAAN Semua kendaraan yang ikut berlomba harus memenuhi persyaratan lalu – lintas dan keamanannya, yang akan diperiksa pada saat scrutineering ataupun selama perlombaan. 2. Setiap kendaraan yang digunakan untuk berlomba harus dilengkapi safety belt sesuai dengan jenis kursi yang digunakan.(contoh: bucket seat minimum 4 point). 3. Setiap kendaraan wajib untuk memasang alat pemadam api (minimal 2 kg untuk kelas umu A dan 2,5 kg untuk kelas umum F) dan berfungsi dengan baik serta harus terpasang dengan kuat di dalam kendaraan tersebut dan mudah dijangkau dan dibuka oleh pengemudi. 1.

4.

Wajib menggunakan ban produksi Indonesia, dan dipasarkan di Indonesia. Ukuran dimensi dari Ban yang digunakan harus sama pada ke empat roda, type dan merk bebas, Offset Velg bebas

5.

Bagian atas ban yang terpasang tidak boleh melebihi dari lebarnya spartboard yang terpasang. Kendaraan harus yang diproduksi atau yang di import oleh ATPM / APM dan dipasarkan secara massal didalam negeri, terkecuali untuk kelas FFA. Bentuk dan bagian kendaraan tidak boleh dirubah jika dapat membahayakan peserta itu sendiri maupun pihak ketiga. Semua komponen kendaraan yang berkaitan dengan keamanan harus berjalan dengan normal. Chassis harus sesuai dengan standar perakitan dari type kendaraan tersebut. Body harus sesuai standar perakitan dari type dan jenis kendaraan tersebut, termasuk semua tempat duduk dari kendaraan harus terpasang terkecuali untuk kelas F. Penggantian karburator (misal dengan 2 atau 4 barrel dsb) berikut intake manifoldnya diijinkan, akan tetapi silinder head harus tetap standar sesuai dengan type mesin mobil tersebut, sistem pembakaran karburator diperkenankan diganti menjadi sitem injeksi. Untuk kendaraan berpenggerak roda depan yang berlomba pada kelas A1, A2, A3 dan A Salon, tidak diperkenankan menggunakan LSD (Limited Slip Differensial) dan sejenisnya, kecuali untuk kelas B, C dan D. Untuk kendaraan berpenggerak roda belakang dan kelas C diperbolehkan menggunakan LSD (Limited Slip Differential) atau as roda boleh dilas menjadi satu. Suspensi seperti per maupun shock absorber boleh diganti, hanya kedudukan tidak boleh dirubah.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

14.


42


15. Handbrake boleh dimodifikasi, boleh merubah dengan system handbrake

hidraulik.

16. Bilamana terdapat peraturan yang belum tercantum atau terdapat pada

peraturan tambahan, maka permasalahan-permasalahan akan dikembalikan dengan berpedoman kepada peraturan kejuaraan nasional slalom PP IMI. 17. Panitia berhak untuk memeriksa aspek teknik selama perlombaan berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan ini.

REGULASI 2015 Kendaran Kelas A, pada bagian MESIN & ELECKTRICAL semuanya STANDARD, bawaan pabrik.


43


7. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

TATA TERTIB MENGEMUDI DI LINTASAN SLALOM Peserta dan tim bertanggung jawab penuh untuk menjaga sportifitas dan etika atas seluruh kru dan pendukungnya, pelanggaran atas pasal ini dapat dikenakan sanksi kepada peserta dan tim. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan sampai dengan pencabutan KIS. Peserta yang mengikuti Perlombaan Slalom Dilarang keras Mengkonsumsi Minuman Keras dan Dilarang Keras mengkonsumsi Narkoba, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut. Peserta yang mengalami sakit ( masih dalam perawatan dokter ),Hamil, Wajib memberitahukan kepada Panitia dan membuat surat pernyataan kepada panitia, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut. Dengan turut sertanya Peserta dalam acara ini maka secara sadar tunduk pada semua ketentuan dan syarat yang tertera dalam peraturan perlombaan ini serta peraturan tambahan maupun ketentuan-ketentuan yang diberikan Panitia. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang peraturan perlombaan ini serta peraturan tambahannya Peserta sebagai olahragawan harus bersifat sportif sebelum / sesudah maupun selama perlombaan berlangsung dan panitia berhak untuk memecat setiap peserta bagi peserta yang bertindak kurang sportif Peserta bertanggung jawab atas musibah yang dialaminya selama berlomba termasuk akibat dan kerugian yang ditimbulkan selama berlomba terhadap pihak ketiga diluar batasan asuransi yang diberikan/disediakan dengan perlombaan ini Peserta dan tim yang mengikuti kejuaraan slalom berdasarkan peraturan slalom Ikatan Motor Indonesia tidak dapat melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap panitia mengenai akibat dari dan berhubungan dengan perlombaan.


44


LAMPIRAN 1 DAFTAR UNGGULAN – A (Seeded - A) TAHUN 2014 Daftar ini disusun berdasarkan Daftar Unggulan A ( Seeded A ) ditambah Seeded B / Pemula yang menduduki Peringkat Nasional pada Kejuaraan Nasional dalam tahun 2012 / pernah Juara umum I dalam seri Nasional ataupun Asia. Peringkat 1 & 2 Seeded B tahun sebelumnya. No Nama Asal 1 Ananda Putranto ( TIO ) DKI 2 Ananta OHP DKI 3 Ananto Setiawan SURABAYA 4 Andri SA ( ABUL ) DKI 5 Andrianza Yunial BOGOR 6 Anggana OHP DKI 7 Anjasara Wahyu DKI 8 Arya Yunial BOGOR 9 Adwitya Amandio DKI 10 Alinka Hardianti DKI 11 Binar ZT SURABAYA 12 Demas Agil DKI 13 Dika CH SURABAYA 14 Didi Hardianto DKI 15 Gerry Rosanto SURABAYA 16 Hadaris Samulia ( ALIT ) DKI 17 Hadi Wibawa DKI 18 Herdiko Setya Putra DKI 19 Herry Agung SEMARANG 20 Herry Kohar BALIKPAPAN 21 HM Rihan Variza BINUANG 22 H.M Nicolas SEMARANG 23 James Sanger PALEMBANG 24 M Hermawan DKI 25 Miko Mahaputra DKI 26 Raditya PA DKI 27 Ricky Herdiana SEMARANG 28 Rizky TJ SURABAYA 29 Putu Indra SURABAYA 30 Suryo Putranto SURABAYA 31 Toni Utomo SURABAYA 32 Valentino R BOGOR 33 Zainul Arifin BINUANG KETERANGAN : Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

45


Peserta yang termasuk dalam Daftar Unggulan – A ( Seeded A ) tersebut diatas dapat diturunkan ke kategori Daftar Unggulan – B ( Seeded B ) dari komisis Slalom PP IMI apabila 3 tahun berturut turut tidak mengikuti kejuaraan. Pimpinan Lomba dengan persetujuan Dewan Pengawas Lomba pada lomba terkait, atau atas usulan komisi Slalom PP IMI. DAFTAR UNGGULAN – B (SEEDED – B) TAHUN 2014 Daftar ini disusun atas dasar yang telah berprestasi tetapi tidak masuk dalam daftar unggulan A ( Seeded A ). Akan tetapi telah berprestasi dan ditentukan dalam daftar seeded B dari PP.IMI & masuk dalam 3 besar pemula tahun sebelumnya, NO 1 2 3

ADE S BAHAR ADI GAUTAMA AGUS BUDIMAN

NAMA

KOTA ASAL JAKARTA MALANG JAKARTA

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

AGUS SUDIANA AGUS DJOHANSYAH ALDI GONDOKUSUMO ANDI SAFEI ANDI YACHMON ANDI TOTO MICHDAR ANDI BARATA ANONDO EKO ANTHONY SARWONO ARI YOGA SURYA ANDRIAN BANSER AUDY CRISTANTO ARIF G O ASWIN BAHAR AYESA ROROH (CIKO) ARIF INDIARTO ASHARI PRABAKTI ARIO DANU BAMBANG HARTONO BAMBANG RADITYO (DEMAS) BAMBANG SUHERI BEN BENEDICTUS BERYL EDWIN S BERNARD YUWONO

JAKARTA JAKARTA JAKARTA SEMARANG MEDAN MAKASSAR JAKARTA JAKARTA BANDUNG BANDUNG JAKARTA SURABAYA SEMARANG JAKARTA JAKARTA JAKARTA SURABAYA BOGOR JAKARTA JAKARTA MALANG JAKARTA JAKARTA SURABAYA BALIKPAPAN


46


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

BUDI HARYONO (ECENG) BESAR IRAWAN BRIAN MUSE BOUDEWJIN DADAN HAMDANI DARMAWAN SETIANTO DEBBY MICHIHIRA DENY PRIAMBODO DIAN BONDOKUSUMO DICKI MI DICKI MUHAMAD ISHAK DIDI ARIFIN EDY WIJAYA S EDDIE SADIKIN EGON NASUTION EKO REKSODIURO ENDANG SUPRIATNA ERWIN B ERWIN LEWI ERWIN GIRSANG FOURY WOWORUNTU FRANK IVAN FREDRICK T MOELADI FREDY ROSTIAWAN GANDY GDE ANDI HARRIS GONDOKUSUMO HADE MBOI HEDI AHMAD SUGANDI HENDRIK BADU HENGKY S HERAWAN RUSMANHADI HERRY UNGGUL HERRY WIBOWO HONGKY REGINA H. RIZKY PRAYOGA I KOMANG FERRY ICHWAN IRZAMI IRIANTO JOKO MULYONO IPUNG PADMA KEYNARD LESLIE KUKRIT SW MAMAY GUNAWAN


JAKARTA SEMARANG SURABAYA SURABAYA JAKARTA SURABAYA SURABAYA JAKARTA JAKARTA JAKARTA BANDUNG JAKARTA MEDAN JAKARTA MEDAN JAKARTA JAKARTA JAKARTA BANDUNG MEDAN JAKARTA BANDUNG JAKARTA BANDUNG JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA BANDUNG JAKARTA SEMARANG SURABAYA SEMARANG MALANG JAKARTA BINUANG SURABAYA SURABAYA SEMARANG SURABAYA JAKARTA SEMARANG BANDUNG

47


72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

MARIO CLAUDIO M. ANDARINSYAH M. BARA PUTRA NURIE SALMUN NORMAN SYAM ( OMEN ) PIRI SUJARWO R SETIABUDI ROBBY SANGER SETIAWIRATAMA (TOMMY) SIDARTO S A SONI SUSMANA SONY RIHARTO STEVY BILIANTO SYAHYANI TH NOEGROHO TEGUH KL TOMMY NASUTION YAYAK SETIADI YAMA SARWONO YUDI WILDAN

JAKARTA SURABAYA BINUANG JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA SEMARANG JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA LAMPUNG JAKARTA BOGOR MEDAN MALANG JAKARTA BATAM

KETERANGAN : Peserta – peserta yang termasuk dalam Daftar Unggulan – B ( Seeded B ) tersebut diatas tidak dapat diturunkan ke kategori Pemula. Daftar ini dapat ditambah atas usulan Pimpinan Lomba dengan persetujuan Pengawas Lomba pada lomba terkait, atau atas usulan Komisi Slalom PP IMI pada lomba terkait.


48


LAMPIRAN 2

BULLETIN

No:…./BULLETIN/SLALOM-Seri I-pengda/II/2014 1

2

3

4

5

Ditetapkan Pimpinan Lomba

C.o.C Pimpinan Lomba No. Lisensi:

di:

Tanggal: .…/..…/….. Jam: Menyetujui Pengawas Perlombaan :

Nama Steward 1 Ketua No.Lisensi:

Nama Steward 2 Anggota No.Lisensi:

…. : ....

Nama Steward 3 Anggota No.Lisensi:

Dibuat dan ditanda taqngani rangkap 2 (1 diumumkan, 1 sebagai arsip)


49


LAMPIRAN 3

FORMULIR PROTES Kepada :

Pimpinan Perlombaan

Dengan ini saya Nama :

Diambil Jam Diserahkan Jam Finish resmi Jam

: : :

No. Start

:

.... : …. .... : …. .... : …. (diisi oleh petugas)

Mengajukan protes untuk Heat : ________ Perihal : _____________

Bila kurang dapat dilanjutkan pada lembar terpisah Tanggal : …./.../…. Hormat saya,

(Tanda Tangan & Nama)

Uang Protes diterima: (diisi pada saat pengambilan formulir) Sebesar : Rp. 5.000.000,Nama : Jabatan : Tanggal/Jam : …./.../….

(lima juta rupiah)

.. : ..

(Tanda Tangan)

Keputusan Pengawas sesuai:No:…./Kep.Protes/SoM-SLALOM-Seri I-pengda/II/2014

DITOLAK 

/ DITERIMA

(*Coret yang tidak diputuskan)

potong disini Tanda Terima Protes dan Uang Protes (Mohon kembalikan bukti ini untuk mengambil uang protes bila Protes diterima) Rp. 5.000.000,Uang diterima (lima juta rupiah) .000,Nama Jabatan Tanggal/Jam

……./….../…….


...…. : …….

50

(Tanda Tangan saat menerima Protes)


LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN PROTES1 No:…./Kep.Protes/SoM-SLALOM-Seri I-pengda/II/2014

Keputusan Pengawas Perlombaan atas protes Peserta: No. Start

Mengenai Heat:

:

Setelah mendengar segala penjelasan-penjelasan dan mempertimbangkan protes tersebut, Pengawas Perlombaan dengan ini memutuskan sbb:

KEPUTUSAN : 1

DITOLAK / DITERIMA 2

Dengan Alasan/Dasar Petimbangan:

2 3

Ditetapkan di: Pengawas Perlombaan :

Nama Steward 1 Ketua No. Lisensi:

Tanggal: ..../…./….. Jam:

….. : ….. Mengetahui,

Nama Steward 2 Anggota


No. Lisensi:

No. Lisensi:


peserta yang mengajukan protes berhak melihat dan membaca keputusan ini, dibuat rangkap 3: Pengawas, C.o.C, Peserta yang protes 2 Coret yang tidak diputuskan 1


51


LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN3 No:…./Kep.SoM/Et…..-Tr.....- SLALOM-Seri I-pengda/III/2014 Berdasarkan Hasil Pengawasan, Protes-Protes dan atas kekuatan Surat Keputusan Ketua Umum P.P Ikatan Motor Indonesia No .../IMI/SK-OR/A/…/2014, tentang IJIN PENYELENGGARAAN SERI KE .. (NPKN-90../13) “KEJURNAS SLALOM TAHUN 2014” serta Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor berikut peraturan-peraturan SLALOM lainnya, Setelah mendengar segala penjelasan-penjelasan dan mempertimbangkannya, Pengawas Perlombaan dengan ini:

MEMUTUSKAN 1 2 3 4 5 Ditetapkan di: Pengawas Perlombaan :


3





No. Lisensi:

No. Lisensi:


semua keputusan setiap trayek wajib menggunakan form ini dan diumumkan kepada seluruh peserta dibuat rangkap 3:diumumkan, Pengawas, C. O.C Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

52


KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN4 No:…./Kep.SoM/SLALOM-Seri I-pengda/III/2014 Dasar

: Surat Keputusan Ketua Umum P.P Ikatan Motor Indonesia NoSK PP IMI, tentang IJIN PENYELENGGARAAN SERI KE I (NPKN-901/13) “KEJURNAS SLAOM TAHUN 2014”

Mengingat

: 1. Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2014 2. Peraturan-Peraturan Slalom 2014 3. Peraturan Pelengkap Lomba KEJUARAAN NASIONAL SLALOM SERI …. 2014 4. Buletin dan pengumuman yang dikeluarkan Panitia

Menimbang

: 1. Bahwa KEJUARAAN NASIONAL SLALOM SERI I 2014 telah dapat dilaksanakan dengan lengkap 2. Bahwa Panitia Pelaksana (Rally Committee) telah melaksanakan seluruh Tugas dan Kewajibannya

Memperhatikan : 1. Hasil rapat-rapat dan Keputusan Pengawas Perlombaan 2. Saran-saran dan masukan yang diberikan Nara Sumber MEMUTUSKAN 1

2 3 4

Menetepakan dan Mensahkan hasil kejuaraan KEJUARAAN NASIONAL SLALOM SERI.... 2014, NPKN 90.../13 yang telah dilaksanakan pada tanggal 2014 di Urutan Kejuaraan telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan hasil prestasi masing-masing peserta (terlampir) Piala dan hadiah Sesuai/Tidak Sesuai (*coret tidak perlu) dengan Peraturan pelengkap lomba KEJUARAAN NASIONAL SLALOM SERI I 2014 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan


Nama Steward 1 Ketua No. Lisensi: 4

Tangg al:

Nama Steward 2 Anggota No. Lisensi:

..../…./…..

Jam ….. : ….. Mengetahui, :

Nama Steward 3 Anggota No. Lisensi:


Keputusan hasil lomba wajib menggunakan form ini dan diumumkan kepada seluruh peserta Dibuat Rangkap 3: Pengawas, OC, C.o.C


53


KEPUTUSAN

PEMECATAN5

LAMPIRAN 6

No:…./Kep.SoM/PEMECATAN/Et.-SLAOM-Seri I-pengda/II/2014 Berdasarkan Peserta No. Start 1

telah melakukan pelanggaran sebagai berikut :

2 Atas kekuatan Surat Keputusan Ketua Umum P.P Ikatan Motor Indonesia No No .../IMI/SK-OR/A/…/2014, tentang IJIN PENYELENGGARAAN SERI KE .. (NPKN-90../13) “KEJURNAS SLALOM TAHUN 2014”, serta Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor berikut peraturan -peraturan Slalom lainnya, Setelah memeriksan dengan seksama, mendengar segala penjelasanpenjelasan dan mempertimbangkannya, Pengawas Perlombaan dengan ini memutuskan memberikan sangsi:

PEMECATAN No. Start : _______ Sesuai dengan Ps..……………………………Peraturan Perlombaan Slalom 2014 .



5




No. Lisensi:

No. Lisensi:



semua keputusan Pemecatan wajib menggunakan form ini dan diumumkan kepada seluruh peserta dibuat rangkap 3:diumumkan, Pengawas, C. O.C Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

54


LAMPIRAN 7

RISALAH RAPAT ke …. PENGAWAS PERLOMBAAN 1. 2. 3. 4.

Diadakan di : Hari/Tanggal : Waktu : Peserta Rapat : Pengawas Perlombaan Nama Steward 1 Nama Steward 2 Nama Steward 3

1 2 3

Ketua Anggota Anggota

No Lisensi No Lisensi No Lisensi

: : :

Ketua Sekretaris Scrutinering CRO

No Lisensi No Lisensi No Lisensi No Lisensi

: : : :

Panitia Pelaksana (RC) 1 2 3 4 5

Nama C.o.C Nama Nama Nama

1

Nama O.C.

Panitia Penyelenggara (OC) Ketua

2

Nama

Sekretaris

Pengamat Perlombaan ( tentative ) 1 Nama 5.

Pimpinan Rapat: Nama Steward 1 Ketua Pengawas Rapat dibuka pada jam... : ..... dan pimpinan rapat memperkenalkan para peserta rapat terlebih dahulu:

6. Hasil Rapat 1 2 3



Nama Steward 1 Ketua



No. Lisensi:

No. Lisensi:

No. Lisensi:


55




LAMPIRAN 8

KARTU ENTRANT DAN KIS NASIONAL Sesuai dengan pasal 2.13 dan 2.14 buku peraturan slalom 2014, seluruh peserta wajib memiliki KIS regional, serta seluruh team wajib memiliki kartu entrant yang dikeluaran oleh PP IMI.


56


PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

Recommend Documents