PERATURAN KEPALA DESA JINTUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PUNGUTAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
: : : :
JINTUNG AYAH KEBUMEN JAWA TENGAH
KEPALA DESA JINTUNG KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN KEPALA DESA JINTUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PUNGUTAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
:
a. b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KEPALA DESA JINTUNG, bahwa berdasar pasal 6 Peraturan Desa Nomor 1 tentang pungutan, maka perlu mengatur besaran pungutan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang besaran pungutan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 8. Peraturan Desa Nomor 19 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pungutan (Lembaran Desa Jintung Tahun 2015 Nomor 3);
Menetapkan :
PERATURAN PUNGUTAN
KEPALA
DESA
TENTANG
BESARAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa Jintung. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jintung. 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jintung. 5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Jintung. 7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 8. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 10. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. 11. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang ataupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa dengan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat.
12. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada Masyarakat atas peralihan hak atas tanah. BAB II JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN Pasal 2 1.
Jenis Pungutan Desa terdiri dari: a. Janggolan b. Pologoro Desa c. Pungutan Jasa layanan Administrasi d. Pungutan Jasa Usaha e. Pungutan Jasa Aset Desa f. Pungutan lainnya yang sah
2.
Besaran pungutan a. Janggolan - Setiap KK dipungut Rp. 15.000,- per Tahun b. Pologoro Desa - Pologoro Jual beli = Harga Jual x 2,5% - Waris, Hibah dan tukar guling = harga Taksiran x 2,5 % c. Pungutan Jasa layanan Administrasi Perijinan Surat Ijin rame-rame - Kategori 1 a) Dangdut sebesar Rp. 100.000,b) Calung sebesar Rp. 100.000,c) Organ Tunggal sebesar Rp. 100.000,- Kategori 2 a) Wayang kulit sebesar Rp. 50.000,b) Kuda Lumping sebesar Rp. 75.000,c) Ketoprak sebesar Rp. 50.000,- Kategori 3 a) Pengajian sebesar Rp. 25.000,b) Yang hanya menggunakan pengeras suara sebesar Rp. 25.000,d. Pungutan Jasa Usaha - Usaha Mikro ( Aset Maksimal Rp.50.000.000,Omset Maksimal Rp.300.000.000,- per tahun dipungut sebesar Rp. 100.000,- Usaha Kecil ( Aset > Rp.50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- Omset > Rp. 300.000.000,- s/d 2,5 M per tahun dipungut sebesar Rp. 150.000,- Usaha Menengah ( Aset > Rp.500.000.000,- s/d Rp. 10 M Omset lebih dari 2,5 M s/d 50 M per tahun dipungut sebesar Rp. 200.000,e. Pungutan Jasa Aset Desa - Pasar Desa a) Kios Baru b) Kios lama
: Rp. 50.000,-/bulan : Rp. 35.000,-/bulan
c) Los Permanen : Rp. 25.000,-/bulan d) Los Semi Permanen : Rp. 15.000,-/bulan e) Karcis : Rp. 2.000,-/per hari pasaran -
Gedung sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan Jalan Desa Portal Jalan sebesar 25% dari total pendapatan
-
Sarana prasarana a) Genjet sebesar Rp. 20.000,- per hari b) LCD Proyektor sebesar Rp. 50.000,- per hari c) sewa molen - Dalam Desa untuk perseorangan sebesar Rp.50.000,- per hari - Dalam Desa untuk proyek sebesar Rp.50.000,- per hari - Luar Desa sebesar Rp.75.000,- per hari Aset lainnya yang dimiliki oleh desa
f.
Pungutan lainnya yang sah Setiap Kepala Keluarga dipungut Rp. 1.500 per bulan BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3
Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. ditetapkan di pada Tanggal
: Jintung : 9 Juni 2015
KEPALA DESA JINTUNG TTD WALIM diundangkan di Desa Jintung pada tanggal 9 Juni 2015 SEKRETARIS DESA JINTUNG
RASIDI LEMBARAN DESA JINTUNG TAHUN 2015 NOMOR 4
