PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 065 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM KALIBRASI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Jasa Teknis Kalibrasi di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jasa Teknis Kalibrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
-2-
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
8.
Peraturan Presiden Nomor Pengesahan Pengundangan, Perundang-undangan ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
1 Tahun 2007 tentang Penyebarluasan Peraturan
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ; 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
-3-
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49); 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14); 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 046 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsurunsur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 46) ; 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM KALIBRASI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Pelayanan jasa adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
-4-
6. Pemohon adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan jasa yang menggunakan pelayanan jasa. 7. Jasa Pengujian Mutu Barang adalah pelayanan pengujian contoh uji. 8. Jasa Kalibrasi Peralatan adalah pelayanan peralatan milik pemerintah/BUMN, swasta, pendidikan. Untuk menstandarkan peralatan laboratorium agar layak dipakai dan memenuhi standar uji yang telah terakreditasi oleh lembaga sertifikasi. 9. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang berarti atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dan suatu produk, bahan, peralatan, organisme, penomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan nilai konvensional nilai penunjukan alat dengan cara membandingkan dengan standar ukurannya yang mampu tertelusur ke standar nasional/internasional. 11. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat terhadap peralatan laboratorium dan contoh uji yang selesai dikerjakan. 12. Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. BAB II STRANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bagian Kesatu SOP Pelayanan Laboratorium Pengujian Pasal 2 Pemohon menyerahkan surat permohonan dan contoh uji Pasal 3 (1)
Petugas Penerima Contoh Uji menerima Surat permohonan dan contoh uji.
(2)
Petugas Penerima Contoh Uji meneruskan surat permohonan dan contoh uji kepada Petugas Kaji Ulang. Pasal 4
(1)
Petugas Kaji Ulang meneliti dan mengkaji contoh uji sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengisi formulir kaji ulang.
(2)
Jika contoh uji tidak bisa diuji dikembalikan kepada pemohon.
(3)
Jika contoh uji bisa diuji, maka berkas permohonan, contoh uji dan formulir kaji ulang dikembalikan kepada Petugas Penerima Contoh Uji.
-5-
Pasal 5 (1)
Petugas Penerima Contoh Uji mengarsipkan formulir kaji ulang.
(2)
Petugas Penerima Contoh Uji memberikan tanda terima ke Pemohon.
(3)
Petugas Penerima Contoh Uji meneruskan surat permohonan kepada Petugas Agendaris surat bagian Tata Usaha.
(4)
Petugas Penerima Contoh Uji menyerahkan contoh uji kepada Kasi Teknis. Pasal
6
(1)
Petugas Agendaris Surat menerima surat permohonan.
(2)
Petugas Agendaris Surat mengagendakan surat permohonan.
(3)
Petugas Agendaris Surat meneruskan surat permohon kepada Kepala Balai. Pasal 7
Kepala Balai memberikan perintah tertulis dan meneruskan kepada Kasi Teknis untuk melaksanakan Pengujian terhadap Contoh Uji.
Pasal 8 Kasi Teknis menunjuk Petugas Laboratorium untuk melaksanakan Pengujian terhadap Contoh Uji. Pasal 9 (1)
Petugas Laboratorium melaksanakan Pengujian terhadap Contoh Uji dan mengolah data hasil Pengujian.
(2)
Petugas Laboratorium membuat konsep sertifikat Pengujian dan meneruskan kepada Kasi Teknis untuk diperiksa.
(1) (2) (3)
(1) (2)
Pasal 10 Kasi Teknis mengoreksi konsep sertifikat Pengujian. Jika konsep sertifikat Pengujian salah, dikembalikan kepada Petugas Laboratorium untuk diperbaiki. Jika konsep sertifikat Pengujian sudah benar, Kasi Teknis mengesahkan konsep sertifikat dan meneruskan kepada Petugas Sertifikat.
Pasal 11 Petugas Sertifikat mengetik dan menerbitkan Sertifikat Pengujian. Petugas Sertifikat meneruskan Sertifikat Pengujian kepada Kasi Teknis untuk diperiksa.
-6-
(1) (2) (3)
Pasal 12 Kasi Teknis mengoreksi Sertifikat Pengujian. Jika Sertifikat Pengujian salah, maka dikembalikan kepada Petugas Sertifikat untuk diperbaiki. Jika Sertifikat Pengujian sudah benar, Kasi Teknis mengesahkan Sertifikat Penggujian dan meneruskan kepada Kepala Balai. Pasal 13
(1)
Kepala Balai memeriksa dan menandatangani Sertifikat Pengujian.
(2)
Kepala Balai meneruskan kepada Bendahara Penerima.
(1) (2) (3)
Pasal 14 Bendahara Penerima menghitung dan menetapkan Retribusi biaya pengujian. Bendahara Penerima menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran. Bendahara Penerima menyerahkan Sertifikat Pengujian dan bukti pembayaran kepada pemohon. Pasal 15
Pemohon menerima sertifikat pengujian dan bukti pembayaran. Pasal 16 Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua SOP Pelayanan Laboratorium Kalibrasi Pasal 17 Pemohon menyerahkan surat permohonan dan Peralatan Laboratorium. Pasal 18 (1)
Petugas Penerima Peralatan Laboratorium menerima surat permohonan dan Peralatan Laboratorium.
(2)
Petugas Penerima Peralatan Laboratorium meneruskan surat permohonan dan Peralatan Laboratorium kepada Petugas Kaji Ulang. Pasal 19
(1)
Petugas Kaji Ulang meneliti dan mengkaji Peralatan Laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengisi formulir kaji ulang.
(2)
Jika Peralatan Laboratorium tidak bisa dikalibrasi dikembalikan kepada pemohon.
(3)
Jika Peralatan Laboratorium bisa dikalibrasi, maka berkas permohonan, Peralatan Laboratorium, dan formulir kaji ulang dikembalikan kepada petugas penerima Peralatan Laboratorium.
-7-
Pasal
20
(1)
Petugas Penerima Peralatan Laboratorium mengarsipkan formulir kaji ulang.
(2)
Petugas Penerima ke Pemohon.
(3)
Petugas Penerima Peralatan Laboratorium meneruskan surat permohonan kepada Petugas Agendaris surat.
(4)
Petugas Penerima Peralatan Laboratorium kepada Kasi Teknis.
Peralatan
Laboratorium
memberikan
Laboratorium
tanda
menyerahkan
terima
Peralatan
Pasal 21 (1)
Petugas Agendaris Surat menerima surat permohonan.
(2)
Petugas Agendaris Surat mengagendakan surat permohonan.
(3)
Petugas Agendaris Surat meneruskan surat permohon kepada Kepala Balai.
Pasal 22 Kepala Balai memberikan perintah tertulis dan meneruskan kepada Kasi Teknis untuk melaksanakan Kalibrasi terhadap Peralatan Laboratorium. Pasal 23 Kasi Teknis menunjuk Petugas Laboratorium untuk melaksanakan Kalibrasi terhadap Peralatan Laboratorium. Pasal 24 (1) (2)
(1) (2) (3)
Petugas Laboratorium melaksanakan Kalibrasi terhadap Peralatan Laboratorium dan mengolah data hasil Kalibrasi. Petugas Laboratorium membuat konsep sertifikat Kalibrasi dan meneruskan kepada Kasi Teknis untuk diperiksa. Pasal 25 Kasi Teknis mengoreksi konsep sertifikat Kalibrasi. Jika konsep sertifikat Kalibrasi salah, maka dikembalikan kepada Petugas Laboratorium untuk diperbaiki. Jika konsep sertifikat Kalibrasi sudah benar, maka diteruskan kepada Petugas Sertifikat. Pasal 26
(1) (2)
(1) (2) (3)
Petugas Sertifikat mengetik dan menerbitkan Sertifikat Kalibrasi. Petugas Sertifikat meneruskan Sertifikat Kalibrasi kepada Kasi Teknis untuk diperiksa. Pasal 27 Kasi Teknis mengoreksi Sertifikat Kalibrasi. Jika Sertifikat Kalibrasi salah, maka dikembalikan kepada Petugas Sertifikat untuk diperbaiki. Jika Sertifikat Kalibrasi sudah benar, mengesahkan dan diteruskan kepada Kepala Balai.
-8-
(1) (2)
Pasal 28 Kepala Balai memeriksa dan menandatangani Sertifikat Kalibrasi. Kepala Balai meneruskan kepada Bendahara Penerima.
(1) (2)
Pasal 29 Bendahara Penerima menghitung dan menetapkan Retribusi biaya Kalibrasi. Bendahara Penerima menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran.
(3)
Bendahara Penerima menyerahkan Sertifikat Kalibrasi dan bukti pembayaran. Pasal
30
Petugas Penerima Peralatan Laboratorium menyerahkan peralatan yang sudah dikalibrasi kepada Pemohon. Pasal
31
Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kalibrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB III TATA KERJA Pasal 32 (1)
Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan jasa pengujian dan kalibrasi.
(2)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
(3)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
(4)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. BAB IV SARANA DAN PRASARANA Pasal 33
(1)
Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
-9-
(2)
Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 September 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 65
