PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 055 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU PADA BALAI INSEMINASI BUATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penampungan semen segar dan processing semen beku di Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Kegiatan ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Produksi dan Distribusi Semen Beku Pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan ;
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
-24.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
9.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
-3-
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14) ; 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsurunsur Organisasi Dinas Peternakan dan Unit-Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 45) ; 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU PADA BALAI INSEMINASI BUATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 5. Pejantan sapi/kerbau unggul adalah pejantan sapi/kerbau yang sudah diseleksi berdasarkan standar bibit yang berlaku yaitu garis keturunannya (pedigree/silsilah), kemampuan produksi, dan reproduksi keturunannya (progeny). 6. Semen/mani adalah zat cair (cairan) yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan. 7. Semen beku sapi/kerbau adalah semen yang berasal dari pejantan sapi/kerbau terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan di dalam rendaman nitrogen cair pada suhu -196° C pada kontainer.
-4-
8. Pengencer semen adalah bahan organik atau anorganik yang memenuhi persyaratan teknis sebagai pengencer semen yang telah ditetapkan. 9.
Motilitas sperma adalah prosentase jumlah pergerakan individu sel spermatozoa hidup dan bergerak maju/progresif yang nilainya berkisar antara 0% sampai dengan 100%.
10. Penguji semen adalah personil yang memenuhi standar kompetensi penguji mutu semen yang telah mengikuti pelatihan penanganan semen beku dan/atau ditunjuk pimpinan instansi produsen semen beku. 11. Proses produksi semen beku dimulai dari penampungan semen segar sampai dengan dihasilkan semen beku sesuai standar nasional.
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bagian Kesatu SOP Penampungan Semen Segar Pasal
2
(1) Kordinator kandang mengkoordinir penampungan semen kerbau dan sapi.
dan
mempersiapkan
teknis
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Data pejantan ; dan b. Jadwal penampungan. Pasal
3
(1) Koordinator kandang dan Petugas kandang melakukan identifikasi pejantan dan menyiapkan kode pejantan. (2) Data Pejantan yang siap ditampung diserahkan kepada Petugas Laboratorium. Pasal
4
(1) Petugas Laboratorium mempersiapkan AV yang diisi dengan air hangat 40-50°C sebanyak lebih kurang 450-500 ml, dipompa sampai dengan konsistensi tertentu,diolesi dengan vaselin pada 1/3 bagian atas diberi kode dan selongsong. (2) Petugas Laboratorium melaporkan kepada koordinator kandang bahwa AV sudah siap, selanjutnya koordinator kandang mempersiapkan petugas penampungan semen (kolektor/handle). (3) Koordinator kandang memerintahkan kepada petugas kandang untuk melakukan disinfektan area penampungan.
-5-
Pasal
5
(1) Petugas kandang melakukan disinfektan area dengan menggunakan desinfektan dan alat kebersihan. (2) Area Penampungan telah terdisinfeksi dan siap digunakan. Pasal
6
(1) Koordinator kandang bersama Petugas Kandang membuat larutan pencuci dan disinfektan. (2) Larutan Desinfektan siap digunakan untuk membersihkan alat kelamin pejantan. Pasal 7 (1) Petugas Kandang mengambil pejantan yang akan ditampung semen segarnya dari kandang. (2) Pejantan diikat di ruang tunggu dan teaser atau dummy cow diikat dikandang jepit. (3) Petugas Kandang melakukan pemotongan rambut dan pencucian daerah alat kelamin dan preputium.
Pasal
8
(1) Petugas kandang bersama Kolektor Semen melakukan penampungan semen segar. (2) Petugas recording melakukan pencatatan seluruh data performance pejantan saat penampungan dan pada hasil penampungan. (3) Petugas Laboratorium semen melakukan pengantaran semen segar hasil penampungan berupa produk semen segar ke laboratorium produksi. Pasal
9
Format Standar Operasional Prosedur kegiatan Penampungan Semen Segar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua SOP Processing Semen Beku Pasal 10 (1) Petugas Processing digunakan.
menyiapkan peralatan prosessing yang akan
(2) Petugas Processing melakukan pengenceran semen sesuai perhitungan pada suhu yang sesuai.
-6-
Pasal
11
(1) Petugas pengujian semen melakukan pemeriksaan motilitas sebelum dibekukan before freezing. Pasal
12
(1) Petugas Processing melakukan filling sealing straw sesuai dengan semen pejantan (2) Petugas Processing melakukan pengaturan straw pada rak dengan menggunakan distributed block. (3) Petugas Processing melakukan prefreezing straw di atas N2 Cair. (4) Petugas Processing memasukkan straw per bull pada goblet sesuai jumlah produksi semen beku dan membekukan dalam container berisi N2 Cair. Pasal
13
(1) Petugas recording melakukan pencatatan kerusakan dan ketidaksesuaian straw selama proses produksi serta mencatat jumlah produksi. Pasal
14
(1) Petugas penguji semen melakukan pengujian motilitas straw setelah thawing (PTM) dan dilakukan pencatatan. (2) Petugas Processing didistribusikan.
menyimpan Pasal
Produk
semen
beku
yang
siap
15
Format Standar Operasional Prosedur kegiatan Processing Semen Beku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga SOP Proses Penjualan Semen Beku Pasal 16 (1) Kepala Balai mempelajari surat permohonan pesanan kebutuhan semen beku dan memerintahkan kepada Kepala Seksi Produksi untuk mengecek stok semen beku, apabila tidak sesuai dengan pesanan maka akan dilaporkan kepada Kepala Balai. (2) Apabila stok sesuai dengan pesanan Kepala Seksi Produksi memerintahkan staf produksi untuk memeriksa kualitas semen beku.
-7Pasal 17 (1) Kepala Seksi Produksi melakukan interprestasi terhadap hasil pemeriksaan laboratorium dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai. (2) Apabila kualitas sesuai dengan standar maka Kepala Balai akan menyampaikan surat balasan kepada pembeli.
Pasal 18 (1) Kepala Balai memerintahkan staf Seksi Produksi untuk mempersiapkan semen beku. (2) Staf Seksi Produksi membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Barang. (3) Staf Seksi Produksi menyerahkan/mengirimkan Semen beku beserta draft Berita Acara Serah Terima Barang kepada pembeli. Pasal 19 (1) Pembeli menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan. Pasal
20
Format Standar Operasional Prosedur kegiatan Penjualan Semen Beku sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB III TATA KERJA Pasal 21 (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku. (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya. (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
-8BAB IV SARANA DAN PRASARANA Pasal 22 (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan. (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku di lingkungan Pemerintah Daerah, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu kegiatan penampungan semen segar serta produksi dan ditribusi processing semen beku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal
23
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 55
