PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 054 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PANTAI KOTABARU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
-2-
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
-3-
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14); 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan dan UnitUnit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 50); 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PANTAI KOTABARU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi adalah Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi pada Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan.
-4-
5. Operator adalah petugas yang ditunjuk untuk mengoperasikan dan memelihara kapal atau peralatan selam pada Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Pengelola Komoditas adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Kepala Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru untuk mengelola benih atau induk ikan pada Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Pengelola Barang adalah petugas pengelola barang milik daerah pada Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. 8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. 9. Dokumen Surat Keterangan Asal adalah dokumen keterangan asal benih dan induk yang diterbitkan oleh Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. 10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bagian Kesatu SOP Penjualan Benih dan Induk Ikan Pasal 2 (1) Petugas loket melakukan pencatatan dan menyerahkan blangko surat pesanan kepada pengelola komoditas. (2) Pengajuan pesanan benih dan induk ikan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum. (3) Setiap pemesan, mengisi blanko pemesanan yang telah disediakan. Pasal 3 Pengelola komoditas mencatat dan melaporkan pesanan benih dan induk ikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi. Pasal 4 (1) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi membuat data ketersediaan benih dan induk ikan serta memberi arahan. (2) Apabila benih dan induk ikan tersedia, Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi memberi arahan kepada Pengelola Komoditas untuk melaksanakan panen.
-5-
(3) Apabila benih dan induk ikan tidak tersedia, Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi memberikan arahan kepada Petugas Loket agar pesanan dibatalkan. Pasal
5
(1) Pengelola komoditas melakukan panen sesuai surat pesanan. (2) Pengelola komoditas melakukan sortasi dan pemberokan sesuai jumlah dan ukuran benih dan induk ikan yang dipesan. (3) Pengelola komoditas melakukan packing dalam rangka distribusi benih dan induk ikan sesuai surat pesanan. (4) Pengelola komoditas membuat Nota Penjualan sesuai dengan surat pesanan. Pasal 6 (1) Bendahara Penerimaan menerima pembayaran penjualan benih dan induk ikan berdasarkan nota penjualan dan menyerahkan bukti penerimaan uang kepada pembeli. (2) Bendahara Penerimaan meneruskan Nota Penjualan kepada Kasi Pelayanan Teknik Produksi sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Asal. Pasal 7 (1) Kasi Pelayanan Teknik Produksi menyiapkan draft Surat Keterangan Asal (SKA) dan meneruskan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diparaf. (2) Surat Keterangan Asal (SKA) diterbitkan untuk komoditas yang berasal dan/atau diproduksi dan dipanen di Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. (3) Surat Keterangan Asal (SKA) diterbitkan sesuai nota penjualan setelah mendapat persetujuan Kepala Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal 8 Kasubbag Tata Usaha memaraf draft Surat Keterangan Asal (SKA) dan meneruskan kepada Kepala Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditandatangani. Pasal
9
Kepala Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan menandatangi Surat Keterangan Asal (SKA) dan meneruskan kepada Petugas Loket untuk diserahkan kepada Pemesan. Pasal 10 Petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Asal (SKA) kepada Pemesan.
-6-
Pasal 11 Format Standar Operasional Penjualan Benih dan Induk Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua SOP Penjualan Ikan Konsumsi Pasal 12 (1) Petugas loket melakukan pencatatan dan menyerahkan blangko surat pesanan kepada pengelola komoditas. (2) Pengajuan pesanan ikan konsumsi dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum. (3) Setiap pemesan, mengisi blanko pemesanan yang telah disediakan. Pasal
13
Pengelola komoditas mencatat pesanan dan melaporkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi. Pasal
14
(1) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi membuat data ketersediaan ikan konsumsi serta memberi arahan. (2) Apabila ikan konsumsi tersedia, Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi memberi arahan kepada Pengelola Komoditas untuk melaksanakan panen. (3) Apabila ikan konsumsi tidak tersedia, Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi memberikan arahan kepada Petugas Loket agar pesanan dibatalkan. Pasal 15 (1) Pengelola komoditas melakukan panen ikan konsumsi sesuai surat pesanan. (2) Pengelola komoditas melakukan pendistribusian ikan konsumsi.
sortasi
dan
persiapan
untuk
(3) Pengelola komoditas membuat Nota Penjualan sesuai dengan surat pesanan. Pasal
16
Bendahara Penerimaan menerima pembayaran penjualan ikan konsumsi berdasarkan nota penjualan dan menyerahkan bukti penerimaan uang kepada pembeli. Pasal 17 Petugas loket menyerahkan ikan konsumsi kepada Pembeli.
-7-
Pasal 18 Format Standar Operasional Penjualan Ikan Konsumsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Ketiga SOP Sewa Kapal dan Peralatan Selam Pasal 19 (1) Penyewa mengajukan pesanan sewa kapal dan peralatan selam kepada Pengelola Barang. (2) Pengajuan pesanan sewa kapal dan peralatan selam dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum. (3) Setiap pemesan, mengisi blanko pemesanan yang telah disediakan. Pasal 20 Pengelola Barang mempelajari kesesuaian antara jadwal penggunaan kapal dan peralatan selam dengan nota pesanan serta mengoordinasikan permohonan sewa dengan Operator. Pasal 21 Operator memeriksa kelaikan kapal dan peralatan menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang.
selam
dan
Pasal 22 (1) Pengelola Barang memutuskan menerima atau menolak pesanan berdasarkan nota pesanan, jadwal penggunaan serta kelaikan kapal dan peralatan selam. (2) Apabila kapal dan peralatan selam dalam kondisi laik dan tidak digunakan untuk kepentingan lain, Pengelola Barang memberitahu kepada Penyewa untuk memeriksa kondisi kapal dan peralatan selam. (3) Apabila kapal dan peralatan selam dalam kondisi tidak laik atau sedang digunakan untuk kepentingan lain, Pengelola Barang menolak pesanan dan mengembalikan nota pesanan kepada Penyewa. Pasal 23 (1) Penyewa memeriksa kondisi awal kapal dan peralatan selam terlebih dahulu sebelum memutuskan melanjutkan proses sewa kapal dan peralatan selam. (2) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyewa memutuskan menerima atau membatalkan pesanan.
-8-
(3) Apabila Penyewa menerima kondisi awal kapal dan peralatan selam, pemesan memberitahukan persetujuan kepada Pengelola Barang. (4) Apabila Penyewa tidak menerima kondisi awal kapal dan peralatan selam, pemesan memberitahukan pembatalan pesanan kepada Pengelola Barang. Pasal 24 Berdasarkan persetujuan pemesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pengelola Barang menandatangani persetujuan pada nota pesanan dan menginstruksikan kepada Operator untuk menyiapkan kapal dan peralatan selam. Pasal 25 Operator menyiapkan kapal dan peralatan selam dan melaporkan hasil persiapan kepada Pengelola Barang. Pasal 24 Pengelola Barang menyerahkan nota pesanan yang telah disetujui kepada Bendahara Penerimaan. Pasal 25 (1) Bendahara Penerimaan menerima pembayaran sewa kapal peralatan selam dari Penyewa sesuai dengan nota pesanan.
dan
(2) Bendahara Penerimaan selanjutnya menandatangani bukti penerimaan dan menyerahkan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan kepada Penyewa dan 1 rangkap kepada Pengelola Barang. Pasal 26 (1) Pengelola Barang melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan kesesuaian kapal dan peralatan selam yang akan disewa dengan bukti penerimaan. (2) Pengelola Barang menyerahkan kapal dan peralatan selam kepada Penyewa. Pasal 27 Format Standar Operasional Prosedur Sewa Kapal dan Peralatan Selam sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
-9-
BAB III TATA KERJA Pasal 22 (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan tersebut. (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya. (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. BAB IV SARANA DAN PRASARANA Pasal 23 (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan. (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan tersebut.
- 10 -
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal
24
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 54
