PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 067 TAHUN 2014 ……………………………. TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
-25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
-315. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsurunsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 93); 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ; 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 081 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 81) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Kepala Biro Organisasi yang selanjutnya disebut Karo Organisasi adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
-48. Kepala Bagian Ketatalaksanaan yang selanjutnya disebut Kabag Ketatalaksanaan adalah Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 9. Kepala Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja yang selanjutnya disebut Kasubbag Prostaker adalah Kepala Sub Bagian Prostaker pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 10. Tim Penyusun adalah Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). 12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri PANRB adalah Menteri pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 13. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Mendagri adalah Menteri pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Meneg PPN/Kepala BAPPENAS adalah Menteri Negara/Kepala pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2 Kasubbag Prostaker menyusun jadwal kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah. Pasal 3 (1) Kasubbag Prostaker menyiapkan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD. (2) Kasubbag Prostaker meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP kepada Kabag Ketatalaksanaan. Pasal 4 (1) Kabag Ketatalaksanaan menelaah konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut. (2) Kabag Ketatalaksanaan meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Karo Organisasi.
-5Pasal 5 (1) Karo Organisasi mengoreksi konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut. (2) Karo Organisasi meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Asisten Pemerintahan. Pasal 6 (1) Asisten Pemerintahan mengoreksi konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut. (2) Asisten Pemerintahan meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Sekretaris Daerah. Pasal 7 Sekretaris Daerah menandatangani konsep surat Permintaan LAKIP SKPD dan mengembalikan surat tersebut kepada Kasubbag Prostaker. Pasal 8 Kasubbag Prostaker mengirimkan Surat Permintaan LAKIP SKPD Tahun 2013 kepada seluruh SKPD Provinsi Kalsel. Pasal 9 Kasubbag Prostaker membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan menyiapkan rapat persiapan penyusunan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel. Pasal 10 Tim Penyusun menerima LAKIP SKPD Provinsi Kalsel, kemudian menelaah, mengoreksi dan meminta data apabila terdapat kekurangan pada LAKIP SKPD tersebut. Pasal 11 Tim Penyusun merumuskan hasil kompilasi data capaian kinerja SKPD menjadi draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi. Pasal 12 Tim Penyusun melaksanakan review awal draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi bersama dengan Tenaga Ahli.
-6Pasal 13 (1) Tim Penyusun melaksanakan ekspos draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dengan seluruh SKPD terkait. (2) Ekspos dilaksanakan dalam rangka menyinkronisasikan data capaian yang dikompilasikan oleh Tim Penyusun dengan data termutakhir dari SKPD. Pasal 14 (1) Tim Penyusun menyempurnakan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi berdasarkan hasil review dan ekspos. (2) Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang telah disempurnakan diserahkan kepada Kasubbag Prostaker selaku Sekretaris Tim untuk dicetak. Pasal 15 (1) Kasubbag Prostaker mencetak draft Laporan Akuntabilitas Kinerja yang telah disempurnakan, serta membuat draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja. (2) Kasubbag Prostaker meneruskan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja dan draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja kepada Kabag Ketatalaksanaan. Pasal 16 Kabag Ketatalaksanaan mengoreksi draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan meneruskan kepada Kepala Biro Organisasi. Pasal 17 Asisten Pemerintahan memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah. Pasal 18 Sekretaris Daerah memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meneruskan kepada Gubernur. Pasal 19 (1) Gubernur memeriksa draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan menandatanganinya. (2) Gubernur memeriksa draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan menandatangani Lembar Kata Pengantar draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. (3) Gubernur mengembalikan Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kepada Kasubbag Prostaker.
-7Pasal 20 (1) Kasubbag Prostaker mencetak dan menggandakan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. (2) Kasubbag Prostaker membubuhkan stempel basah pada Lembar Kata Pengantar naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Pasal 21 (1) Kepala Biro menyampaikan Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kepada Menteri PANRB di Jakarta dan tembusan kepada Mendagri serta Meneg PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta.
BAB VI TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA Pasal 22 (1) Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas terdiri atas : a. Gubernur selaku Pengarah ; b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab ; c. Asisten Pemerintahan selaku Koordinator ; d. Karo Organisasi selaku Ketua Tim ; e. Kabag Ketatalaksanaan selaku Wakil Ketua Tim ; f.
Kasubbag Prostaker selaku Sekretaris Tim ; dan
g. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipilih selaku Anggota Tim. BAB V SARANA DAN PRASARANA Pasal 23 (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan. (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
-8BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 September 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 67
