PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 053 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Laboratorium Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-25.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5); 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14);
-315. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsurunsur Organisasi Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat, Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan dan Unit Kewaspadaan dan Penanganan Krisis Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 48) ; 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.
Pasien/pelanggan adalah orang pribadi atau badan hukum yang ingin memeriksakan sampel patologis/lingkungan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5.
Pengujian Patologi adalah pengujian laboratorium kesehatan terhadap sampel yang berasal dari tubuh manusia untuk mengetahui kondisi faal tubuh manusia, menegakkan diagnosa, dan monitoring terapi.
6.
Pengujian Kimia Kesehatan adalah pengujian laboratorium kesehatan terhadap sampel yang berasal dari tubuh manusia dan atau lingkungan untuk mengetahui unsur-unsur/senyawa yang ada di dalam sampel yang berasal dari tubuh manusia /lingkungan.
7.
Pengujian Mikrobiologi adalah pengujian laboratorium kesehatan terhadap sampel yang berasal dari tubuh manusia dan atau lingkungan untuk mengetahui terjadinya infeksi/kontaminasi dari mikroorganisme kepada tubuh manusia atau lingkungan.
8.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
-49.
Formulir Permintaan Pengujian Sampel dan Kaji Ulang Permintaan yang selanjutnya disebut FPPS adalah formulir yang terdiri dari dua bagian yaitu halaman pertama yang berisi permintaan pengujian sampel dan halaman kedua yang berisi identitas sampel, permintaan pengujian, dan kaji ulang permintaan.
10.
Laporan Hasil Uji Sementara yang selanjutnya disingkat LHUS merupakan dokumen sementara yang menyajikan hasil pengujian dan/atau pengukuran laboratorium dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengujian yang diisi oleh petugas laboratorium.
11.
Laporan Hasil Uji yang selanjutnya disingkat LHU merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh laboratorium yang menyajikan hasil pengujian dan/atau pengukuran laboratorium dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengujian. BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(1) (2) (3) (4)
Pasal 2 Petugas loket menerima surat rujukan dari konsumen dan mengisi FPPS berdasarkan data konsumen. Petugas loket menerima sampel baik yang diambil atau petugas laboratorium menerima dari konsumen. Petugas loket menghitung biaya pengujian, menerima pembayaran biaya pengujian, dan mengisi buku induk. Petugas Loket memverifikasi permintaan pengujian.
Pasal 3 Petugas sampling mengambil sampel dan melabeli sampel. Pasal 4 (1) (2)
Penyelia mengkaji ulang permintaan dan mencatat di buku induk. Penyelia membuat LHUS. Pasal 5
(1) (2) (3)
Petugas laboratorium mempreparasi sampel. Petugas laboratorium menganalisa sampel. Petugas laboratorium mengisi buku kerja dan mengisi LHUS.
Pasal 6 (1) (2)
Penyelia memverifikasi LHUS. Penyelia mengisi buku ekspedisi dan menyerahkan LHUS pada petugas pengolah data.
-5Pasal 7 Petugas Pengolah data mengetik LHU dan menyerahkan LHU ke Penyelia untuk diverifikasi.
Pasal 8 Penyelia menyerahkan LHU ke Manajer Teknik terkait untuk verifikasi dan Penandatanganan.
Pasal 9 Manajer Teknik menandatangani LHU dan menyerahkan ke petugas Tata Usaha. Pasal 10 Petugas Tata Usaha membungkus, mencap LHU, dan menyerahkan LHU ke petugas loket.
Pasal 11 Petugas loket menyerahkan LHU kepada konsumen.
Pasal 12 Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB III TATA KERJA Pasal 13 (1)
Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan di lingkungan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan Laboratorium Kesehatan.
(2)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan di lingkungan Laboratorium Kesehatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
(3)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan di lingkungan Laboratorium Kesehatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
-6(4)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan di lingkungan Laboratorium Kesehatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. BAB IV SARANA DAN PRASARANA Pasal 14
(1)
Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Pelayanan Laboratorium Kesehatan di lingkungan Laboratorium Kesehatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Laboratorium Kesehatan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 53
-7-
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
UNIT PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 053 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SOP Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan
Dasar Hukum : 1. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pergub Nomor 048 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat, Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan dan Unit Kewaspadaan dan Penanganan Krisis Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Keterkaitan :
Kualifikasi Pelaksana : a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan pelayanan laboratorium kesehatan ; d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelasaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
1.
a. Peralatan Pengujian b. Perangkat Komputer c. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : a. dokumentasi pelayanan pengujian Laboratorium Kesehatan ; b. dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi pelayanan pengujian Laboratorium Kesehatan.
Peralatan /Perlengkapan :
2. Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan pengujian Laboratorium Kesehatan . PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
1.
Menerima surat permintaan/surat rujukan dari konsumen, menerima sampel baik yang diambil/petugas menerima dari konsumen serta mengisi FPPS berdasarkan data dari Konsumen.
Petugas Loket 3
Petugas Sampling 4
Penyelia 5
MUTU BAKU
Petugas Laborato rium
Petugas pengolah Data
6
7
Manajer Teknis 8
Petugas Tata Usaha
Persyaratan & Kelengkapan
Waktu
Output
9
10
11
12
Surat rujukan, sampel dan data pasien
5 menit
Surat terdokumenta si dan FPPS terisi
KETERANGAN 13
-82
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Pembayaran diterima,buku induk terisi
2.
Menghitung biaya pengujian, menerima pembayaran biaya pengujian dan mengisi buku induk
Surat rujukan dan FPPS
5 menit
3.
Memverifikasi permintaan pengujian
Surat rujukan dan Buku induk
5 menit
Surat rujukan terverifikasi
4.
Mengambil dan melabeli sampel
Surat rujukan dan sampel
2 menit
Sampel diambil
5
Mengkaji ulang permintaan dan mencatat di buku induk.
Surat dan sampel
1 menit
Tercatat di buku induk
6.
Membuat LHUS
Surat rujukan
5 menit
Formulir
7.
Melakukan Preparasi Sampel
Formulir dan Sampel
8.
Menganalisa Sampel
Sampel
3 jam
Sampel teranalisa
9.
Mengisi buku kerja, mengisi LHUS
Sampel
5 menit
Buku
10.
Memverifikasi LHUS
LHUS
20menit
11.
Mengisi buku ekspedisi,menyerahkan LHUS pada petugas pengolah data.
LHUS
1 menit
12.
Mengetik LHU dan menyerahkan LHU ke penyelia untuk di verifikasi
LHUS
13.
Menyerahkan LHU ke Manajer Teknik terkait untuk Verifikasi dan penandatanganan.
Draft laporan
20 menit
Sampel dipreparasi
LHUS LHUS terverifikasi Buku Formulir 30 menit
Draf Laporan
5 menit
Draf laporan terverifikasi
13
-914.
Menandatangani LHU dan menyerahkan ke petugas tata usaha
Draft laporan
5 menit
Buku
15.
Membungkus, mencap LHU dan menyerahkan LHU ke petugas loket.
Laporan Hasil Uji
2 menit
Dicap dan dibungkus
16.
Menyerahkan LHU kepada konsumen
Laporan Hasil Uji
1 menit
Tanda terima
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
