PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 059 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167) ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 535) ; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ; 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ; 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5) ; 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29) ;
4
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 64) ; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 56) ; 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut adalah Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Petugas UPPD adalah petugas yang berada di masing-masing UPPD terkait, yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Kepala UPPD sebagai pelaksana teknis dan pelaksana tugas lainnya. 7. Petugas Pembukuan adalah petugas yang berada di masing-masing UPPD terkait, yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Kepala UPPD untuk membukukan dan mengarsipkan realisasi penerimaan PKB Alat Berat/Besar.
5
8. Perseorangan adalah orang/pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor Alat Berat/Besar. 9. Badan selanjutnya disebut Perusahaan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 11. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah unit pelayanan pendapatan daerah Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, yang terdaftar di daerah. 13. Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar yang selanjutnya disebut Alat Berat/Besar adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen, antara lain ; penggilas jalan, loader, forklift, dump truck, tractor head, bulldozer, derek, craine dan sejenisnya. 14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 16. Kepemilikan yang selanjutnya disebut memiliki adalah hubungan hukum antara orang/pribadi atau Badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah. 17. Penguasaan yang selanjutnya disebut menguasai adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang/pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku. 18. Data adalah suatu fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan. 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
6
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 2 (1) Penyampaian surat permintaan data kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat/Besar kepada perusahaan dan/atau perseorangan yang ada dalam wilayah kerja UPPD. (2) Penyampaian data dilakukan oleh staf seksi pelayanan PKB dan BBNKB pada masing-masing UPPD. Pasal 3 (1) Kantor UPPD menerima data dari perusahaan dan/atau perseorangan melalui Bagian Tata Usaha. (2) Bagian Tata Usaha menyerahkan data kepada Kepala UPPD. (3) Jika perusahaan dan/atau perseorangan tidak menyerahkan data yang diminta, maka dilkukan langkah sebagai berikut ini : a. Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBNKB dapat menyampaikan kembali surat permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan b. Sekaligus Kepala UPPD akan melakukan monitoring. Pasal 4 (1) UPPD melakukan kegiatan monitoring kepada perusahaan dan/atau perseorangan dalam hal sebagai berikut : a. memonitoring terhadap jumlah unit Alat Berat/Besar atas kepemilikan dan/atau penguasaan; b. memonitoring terhadap penjadwalan pembayaran Alat Berat/Besar atas kepemilikan dan/atau penguasaan (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Kepala UPPD dan dalam hal tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Bidang Pajak dan Retribusi Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal 5 (1) Data yang terkumpul diverifikasi kembali menjadi data yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi Alat Berat/Besar. (2) Verifikasi dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBNKB bersama-sama dengan pihak perusahaan dan/atau perseorangan. (3) Jika data yang diverifikasi masih kurang lengkap, maka dilakukan permintaan data kembali kepada perusahaan dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 6 (1) Hasil penetapan besaran tagihan PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar ditandatangani oleh Kepala UPPD serta tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas. (2) Pelaksanaan penetapan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dilakukan oleh Kasi Pelayanan PKB dan BBNKB.
7
Pasal 7 (1) Menyampaikan kepada pihak perusahaan dan/atau perseorangan tagihan PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar yang sudah diverifikasi. (2) Kegiatan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kasi Pelayanan PKB dan BBNKB bersama staf. Pasal 8 (1) Pembayaran PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar dilakukan pada bank setempat atau bank yang dipilih oleh pihak perusahaan dan/atau perseorangan melalui rekening Kas Umum Daerah. (2) Metode pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Real Time Gross Settlement ; dan b. Setoran tunai melalui teller bank. (3) Jika pembayaran tidak dilakukan oleh pihak perusahaan dan/atau perseorangan, maka akan dilakukan penagihan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (4) Masa tenggang waktu pembayaran akan di monitor secara berkala melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2). (5) Pembayaran dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan/atau perseorangan terkait. Pasal 9 (1) Realisasi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dibuatkan bukti pembayaran secara terperinci untuk Alat Berat/Besar yang telah dibayarkan. (2) Bukti pembayaran secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan kembali kepada pihak perusahaan dan/atau perseorangan. (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebut dengan Bukti Tanda Setoran. (4) Pembuatan Bukti Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh petugas UPPD. Pasal 10 (1) Pengetikan SKPD atas penyetoran atau bukti pembayaran dilaksanakan oleh perusahaan dan/atau perseorangan.
yang
(2) Pengetikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas UPPD. Pasal 11 (1) Pemasangan stiker tanda lunas PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar atas pelunasan pembayaran tagihan pajak terutang. (2) Kegiatan pemasangan sebagaimana dilaksanakan oleh petugas UPPD.
dimaksud
pada
ayat
(1)
8
Pasal 12 (1) Melakukan pembukuan atau pengarsipan atas penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar. (2) Pembukuan atau pengarsipan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pembukuan pada UPPD terkait yang selanjutnya ditembuskan kepada Bidang Pajak dan Retribusi Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 September 2013 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 September 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 59
9 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 059 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disusun Oleh Disahkan Oleh
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opersional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5) ; 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29) ; 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 64) ; 5. Peraturan Gubernur Nomor 056 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 56) ; Keterkaitan SOP Pelayanan PKB 5 Tahun dan SOP Pelayanan PKB Peringatan SOP merupakan prosedur baku dalam pelaksanaan penagihan dan pemungutan PKB dan BBNKB Alat-alat Berat/Besar dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan, jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidak transparanan, kurang efisien dan efektif, dan memperoleh hasil sesuai yang tidak diharapan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PKB DAN BBNKB ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA UPPD DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kualifikasi Pelaksanaan 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; 3. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan pelayanan pajak daerah ; 4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Peralatan / Perlengkapan Komputer, kalkulator, flaskdisk, filling cabinet Pencatatan dan Pendataan Dokumentasi dan Rekapitulasi data.
10
PELAKSANA NO
AKTIVITAS
Kasi Pelayanan PKB & BBNKB
Tata Usaha
Kepala UPPD
Bank (RTGS/Teller)
Petugas UPPD
Petugas Pembukuan
MUTU BAKU DURA Kelengkap SI Output an (HK)
1. Menyampaikan surat permintaan data kepemilikan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar
1
Surat
Data
2. Menerima data dari Perusahaan dan/ atau Perorangan, dan ditembuskan kepada Kepala UPPD
Laporan
1
3. Monitoring ke perusahaan dan/atau perseorangan untuk pengumpulan data
SPT
3
4. Verifikasi data ke lokasi bersama perusahaan dan/atau perseorangan
2
Ket
11 PELAKSANA NO
AKTIVITAS
Kasi Pelayanan PKB & BBNKB
Tata Usaha
Kepala UPPD
Bank (RTGS/Teller)
Petugas UPPD
Petugas Pembukuan
MUTU BAKU DURA Kelengkap SI Output an (HK)
5. Menetapkan besaran tagihan
1
6. Menandatangani penetapan tagihan
7. Penyampaian Tagihan ke Perusahaan atau Perorangan
8. Monitoring jadwal pembayaran
9. Proses Pembayaran melalui Rekening Kas Umum Daerah
3
SPT
3
1
Ket
12 PELAKSANA NO
AKTIVITAS
Kasi Pelayanan PKB & BBNKB
Tata Usaha
Kepala UPPD
Bank (RTGS/Teller)
Petugas UPPD
Petugas Pembukuan
MUTU BAKU DURA Kelengkap SI Output an (HK)
10. Menyampaikan Tanda Bukti Setoran ke perusahaan dan/atau perseorangan dengan tanda terima
1
Tanda terima
11. Pengetikan SKPD
2
Surat penetapan
12. Pemasangan Stiker Tanda Lunas PKB dan BBNKB
1
Stiker
2
Tercatat
13. Melakukan Pembukuan Penerimaan yang ditembuskan ke Bidang Pajak dan Retribusi
Laporan
Ket
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
