PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PATROLI PERAIRAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH,

Menimbang

:

a.

bahwa perkembangan geografis perairan Aceh yang sangat strategis yang membentang dari barat berbatasan dengan samudera Hindia, sebelah timur dan utara berbatasan dengan Selat Malaka sebelah selatan berbatasan dengan propinsi Sumut dengan luas wilayah laut teritorial 56.563 km2, ZEE dengan luas 534.520 km2 dengan pulau besar dan kecil sebanyak 180 terdiri dari 44 pulau berpenduduk dan 136 pulau tidak berpenghuni yang terdiri dari 5 kota, 1 Kotif dan 17 Kabupaten dengan jumlah presentase jumlah nelayan sebanyak 70 persen;

b.

bahwa dalam melaksanakan tugas, patroli di perairan agar dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran guna tercipta kondisi keamanan yang kondusif dan dapat melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana perairan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengunakan alur laut sebagai jalur dalam melakukan tindak pidana , maka diperlukan piranti lunak yang mengatur tentang pelaksanaan Patroli Perairan di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh;

c.

bahwa dengan adanya peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh ini diharapkan dapat tercipta mekanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel bagi terselenggaranya tugas di bidang operasional khususnya Patroli Perairan yang telah ditetapkan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh tentang Prosedur Pelaksanaan Patroli Perairan di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh; mengingat….

2 Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2.

Undang-Undang No 9 tahun 2009 tentang Pertambangan;

3.

Undang-Undang Ratifikasi Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS;

4.

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;

5.

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

6.

Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

7.

Undang-Undang No Pemerintahan Aceh;

8.

Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

9.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;

11

Tahun

2006

tentang

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PATROLI PERAIRAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Kepolisian Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat Polda Aceh adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Aceh yang berada di bawah Kapolri.

2.

Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

3.

Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

4.

Direktur Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Dipolair, adalah pejabat pelaksana tugas pokok kepolisian perairan yang bertanggungjawab kepada.....

3 kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 5.

Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda

6.

Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;

7.

Surat Perintah Patroli selanjutnya disingkat SPP adalah surat perintah dari Dirpolair Polda Aceh kepada Komandan Kapal dan/atau Anak Buah Kapal Polisi untuk melaksanakan tugas Kepolisian diwilayah perairan dan dalam kurun waktu tertentu;

8.

Surat Perintah Ad-hock adalah surat perintah untuk nakhoda membawa kapal yang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana diwilayah perairan ketempat tujuan kantor Polisi Perairan (Ditpolair/Sat/Unit Polair Polres) guna pemeriksaan lebih lanjut;

9.

Anak Buah Kapal selanjutnya disingkat ABK adalah personel yang ada diatas kapal berdasarkan Surat Perintah Patroli;

10.

Komandan Kapal Polri adalah pejabat Polri yang memegang pimpinan atau wakilnya diatas kapal Polri;

11.

Patroli Perairan adalah serangkaian tindakan kepolisian dengan menggunakan kapal Polri guna untuk melaksanakan kegiatan deteksi dini, pre emtif, preventif serta kegiatan penegakan hukum dan kerjasama dengan instansi lain guna tercapainya situasi yang kondusif, aman dan terjaga dari gangguan yang meresahkan masyarakat yang ada diwilayah perairan;

12.

Patroli Rutin adalah kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kapal Patroli Polri yang bersifat rutin dan terjadwal sesuai dengan rendis BBM yang diterima dari Ro Sarpras dan dukungan anggaran yang ada dalam DIPA RKA-KL Ditpolair Polda Aceh;

13.

Patroli Khusus adalah kegiatan patroli yang dilakukan Kapal Patroli Polri yang bersifat khusus diwilayah perairan selat malaka dengan dukungan anggaran yang berasal dari DIPA RKA-KL Ditpolair Polda Aceh.

14.

Kegiatan Perairan adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan wilayah perairan baik perairan pedalaman maupun perairan kepulauan sepanjang wilayah perairan Aceh;

15.

Gangguan Perairan adalah tindakan/kegiatan berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN) yang dapat menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa; Pasal 2 .....

4 Pasal 2 Tujuan peraturan ini: a.

Sebagai pedoman guna adanya keterpaduan/kesamaan tindak dalam pelaksanaan tugas patroli diwilayah perairan Polda Aceh, sehingga tugas patroli perairan dapat berjalan maksimal dan berjalan secara efektif, efisien dan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan

b.

Terselenggaranya pelaksanaan patroli secara efektif dan efesien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal 3 Prinsip-prinsip peraturan ini: a.

profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;

b.

prosedural, yaitu pelaksanaan patroli dilakukan tata cara, dan norma hukum yang berlaku;

c.

akuntabel, yaitu dalam melaksanakan Patroli dapat dipertanggungjawabkan;

d.

transparan, yaitu pelaksanaan tugas patroli dilaksanakan dapat dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan

e.

efektif dan efesien, yaitu pelaksanaan patroli dilakukan secara tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

sesuai dengan mekanisme,

Pasal 4 (1)

(2)

Susunan organisasi dalam kapal patroli Polri type C1 selain Komandan Kapal terdiri dari : a.

Perwira Nautika (Panat);

b.

Perwira Teknik (Patek);

c.

Bintara Komlek (Bakomlek);

d.

Juru Masak (Jursak); dan

e.

Anak Buah Kapal (ABK).

Susunan organisasi dalam kapal patroli type C2 dan C3 selain Komandan Kapal terdiri dari : a.

Bintara Nautika (Banat);

b.

Bintara Teknik (Batek).

BAB II .....

5 BAB II PERSIAPAN DAN PEMBAGIAN TUGAS Bagian Kesatu Persiapan Pasal 5 (1)

Sebelum pelaksanaan patroli satuan patroli daerah (Satrolda) menyusun rencana dislokasi wilayah patroli berdasarkan analisa dan perkembangan situasi wilayah perairaan yang diajukan kepada Dirpolair.

(2)

Rencana dislokasi wilayah patroli yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

surat perintah patroli (SPP) yang ditandatangani oleh Dirpolair;

b.

rencana kebutuhan anggaran dan BBM berdasarkan norma indeks sesuai jarak tempuh wilayah patroli dan waktu pelaksanaan patroli;

c.

melaporkan kesiapan kapal patroli beserta Anak Buah Kapal (ABK); dan

d.

menentukan target operasi (TO). Pasal 6

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh memiliki alat utama (alut) berupa kapal patroli : a.

Kapal Patroli type C1;

b.

Kapal Patroli type C2; dan

c.

Kapal Patroli C3. Pasal 7

(1)

(2)

Setiap Kapal Patroli dikendalikan oleh seorang Komandan Kapal yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda Aceh/Dirpolair Polda Aceh berdasarkan kemampuan yang dimiliki antara lain : a.

memiliki ijazah Nautika;

b.

telah mengikuti pendidikan kejuruan Polair;

c.

memiliki loyalitas dan tanggung jawab; dan

d.

pernah bertugas dikapal minimal 2 (dua) tahun.

Setiap Kapal Patroli wajib dilengkapi dengan administrasi kapal terdiri dari : a.

jurnal kapal;

b.

peta laut;

c.

buku agenda surat keluar;

d.

buku mutasi Anak Buah Kapal (ABK);

e.

buku inventaris navigasi;

f.

buku perintah komandan kapal; g. buku .....

6 g.

buku mutasi penjagaan;

h.

buku inventaris bagian dek;

i.

buku rencana harian dek;

j.

buku rencana kegiatan patroli;

k.

buku inventaris senpi dan amunisi;

l.

buku tindakan disiplin ABK kapal;

m.

buku inventaris komlek;

n.

buku inventaris dapur;

o.

buku pemeriksaan;

p.

Buku berobat ABK kapal;

q.

buku identitas ABK;

r.

buku agenda surat masuk;

s.

jurnal dek; dan

t.

jurnal mesin. Bagian Kedua Pembagian Tugas Pasal 8

Tugas patroli di perairan Polda Aceh dalam rangka pre emtif, preventif dan penegakan hukum serta dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat secara cepat dan tepat dalam rangka melaksanakan tugas kapal Polri dengan kegiatan sebagai berikut: a.

mendatangi dan melaksanakan tindakan pertama di TKP;

b.

melaksanakan pencarian dan penyelamatan (SAR);

c.

melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal serta muatan kapal; dan

d.

melaksanakan Binmas Perairan dan Sambang Nusa.

Pasal 9 Kegiatan patroli perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan dengan pola: a.

patroli rutin; dan

b.

patroli khusus.

Pasal 10 Patroli perairan yang dilaksanakan Kapal Patroli Ditpolair dengan pola patroli pesisir pantai, patroli antar pulau dan patroli perbatasan dan pulau terluar berdasarkan type kapal yang dimiliki. Pasal 11 .....

7 Pasal 11 Wilayah penugasan patroli terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan yang merupakan wilayah hukum dari Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Aceh antara lain: a.

Satpolair Polres Aceh Pidie;

b.

Satpolair Polres Bireuen;

c.

Satpolair Polres Lhoksumawe;

d.

Satpolair Polres Aceh Timur;

e.

Satpolair Polres Aceh Tamiang;

f.

Satpolair Polres Aceh Barat;

g.

Satpolair Polres Abdya;

h.

Satpolair Polres Singkil;

i.

Satpolair Polres Simeulue.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 12

(1)

Sebelum pelaksanan patroli Komandan Kapal Patroli memberi arahan petunjuk pimpinan (APP) kepada anak buah kapal (ABK).

(2)

Arahan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk menentukan sasaran patroli serta memploting peta untuk menuju wilayah patroli serta penyiapan bekal logistik selama pelaksanaan patroli.

(3)

Pelaksanaan patroli perairan dilakukan berdasarkan situasi dan keadaan alam serta kelaikan Kapal Patroli dan Komandan Kapal Patroli bertanggung jawab penuh mulai dari haluan hingga buritan berserta Anak Buah Kapal (ABK) .

Pasal 13 Apabila dalam pelaksanaan patroli menemukan kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana mana tindakan yang diambil sebagai berikut : a.

menghentikan;

b.

memeriksa;dan

c.

menggeledah.

Pasal 14 .....

8 Pasal 14 Menghentikan (1)

(2)

Upaya menghentikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara: a.

berikan tanda berhenti dengan tanda yang dapat dilihat dan atau didengar yang dapat dimengerti;

b.

menaikkan bendera K/L;

c.

isyarat optimas (lampu atau cermin);

d.

isyarat smaphore;

e.

megaphone; dan

f.

menembakan peluru isyarat ke udara dengan peluru hampa , tembakan ke air didahulukan dengan tembakan pada buritan , terakhir tembakan pada sasaran dengan melumpuhkan sasaran.

Apabila kapal yang dihentikan tidak mengindahkan maka dilakukan pengejaran secara terus menerus samapi laut pada negara ketiga (hot persuit).

Pasal 15 Memeriksa (1)

Memeriksa Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara: a.

b.

(2)

persiapan: 1)

observasi sebelum pemeriksaan (mencatat dan mengumpulkan informasi);

2)

tentukan tingkat resiko; dan

3)

buat rencana pemeriksaan.

Prosedure pemeriksaan kapal: 1)

naik ke kapal yang akan dilakukan pemeriksaan;

2)

pedomani tata cara naik kapal;

3)

perkenalkan tim pemeriksaan dengan humanis;

4)

pengecekan dokumen;

5)

cek surat muatan; dan

6)

cek dokumen/surat kapal dan ABK.

Wawancara/diplomasi untuk mengumpulkan informasi dengan humanis dan profesionalyang meliputi pertanyaan ”siadidemenbabi” dan hindari pertanyaan dengan jawaban ”ya” atau ”tidak”

Pasal 16 .....

9 Pasal 16 Menggeledah Menggeledah Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara hal-hal sebagai berikut: a.

pusatkan perhatian pada ruang-ruang yang tersembunyi;

b.

tim pemeriksa dilengkapi dengan persenjataan;

c.

dalam penggeledahan kapal didampingi minimal 2 personel ABK;

d.

jaga jarak antara tim pemeriksa dengan ABK kapal untuk menjaga keamanan dari ancaman mendadak;

e.

perhatikan lubang-lubang, pintu-pintu benda-benda disekitar tempat yang dilalui/diperiksa yang setiap saat dapat menjadi bahaya yang mengancam tim pemeriksa; dan

f.

tetap menjaga kewaspadaan dari segala kemungkinan ancaman bahaya. Pasal 17

Terhadap kapal yang tidak melakukan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan penanganannya adalah sebagai berikut: a.

membuat pernyataan hasil pemeriksaan;

b.

membuat catatan dibuku jurnal kapal yang diperiksa;

c.

diberikan pengarahan/ Binmas perairan;

d.

diberangkatkan/dibebaskan; dan

e.

laporkan kepada satuan atas. Pasal 18

Terhadap kapal yang melakukan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan maka penanganannya adalah sebagai berikut: a.

membuat Laporan Polisi (LP) model A;

b.

buat GSPP (Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian);

c.

buat pernyataan posisi, surat perintah pemeriksaan kapal, berita acara pemeriksaan kapal, buat pernyataan hasil pemeriksaan, buat pernyataan keadaan muatan dan dokumen kapal;

d.

buat berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti ke Subditgakkum; dan

e.

mengamankan barang bukti kapal dengan membawanya ke dermaga terdekat sesuai dengan wilayah patroli. Pasal 19

Upaya mengamankan barang bukti kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e, dilakukan dengan cara meperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. terbitkan .....

10 a.

terbitkan surat perintah membawa kapal (Ad-hock) dan surat perintah pengawalan barang bukti berupa kapal yang ditandatangani oleh komandan kapal;

b.

dibawa apabila keadaan memungkinkan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan, buat berita acara pengawalan dengan memperhatikan kekuatan tali, posisi menggandeng, perhatikan kecepatan, pertimbangkan keselamatan kapal, perhatikan cuaca dan membuat berita acara membawa kapal.

BAB IV PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 20 Setelah pelaksanaan tugas patroli Komandan kapal patroli berkewajiban : a.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas serta pertanggung jawaban dukungan BBM dan anggaran yang digunakan selama melaksanakan patroli sesuai dengan Surat Perintah Patroli (SPP) kepada Dipolair;

b.

mencatat seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan patroli kedalam buku kelengkapan administrasi yang ada dikapal sebagaimana diatur dalam Pasal 8; dan

c.

melaporkan secara lisan kepada Dirpolair.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21 (1)

(2)

(3)

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan patroli dilakukan oleh: a.

Wadirpolair; dan

b.

Kasatrolda.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) terhadap: a.

analisis dan evaluasi pelaksanaan patroli perairan;

b.

dukungan anggaran dan BBM yang digunakan.

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan patroli yang bersifat khusus, maka Dirpolair memberi arahan untuk mendapatkan keputusan dalam pemecahannya.

BAB V .....

11 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2013 DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH

Ir. SISTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 55040557

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH

Drs. HERMAN EFFENDI INSPEKTUR JENDERAL POLISI REGISTRASI SETUM POLDA ACEH NOMOR 04 TAHUN 2013

Paraf : 1. Kasatrolda

: …………………

2. Wadirpolair

: …………………

3. Kabidkum

: …………………

4. Kasetum

: …………………

5. Wakapolda

: …………………

PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PANGGILAN LUAR BIASA (ALARM STELLING) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH,

Menimbang :

a.

bahwa pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, maka Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh memiliki peran yang sangat strategis terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat pesisir pantai, nelayan, dan pengguna jasa bahari;

b.

bahwa dengan meningkatnya situasi suhu politik di Indonesia belakangan ini, maka sebagian akumulasi permasalahan dari berbagai daerah, dimana ditemukan banyaknya aksi/kegiatan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat, sehingga perlu dipersiapkan sistem pengamanan kepolisian yang humanis dan tidak melanggar hak asasi manusia dalam penanganan setiap aksi/kegiatan unjuk rasa tersebut;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh tentang Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh.

Mengingat…..

2

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2.

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Mabes Polri;

3.

peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh Nomor 2 tahun 2013 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh; MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PANGGILAN LUAR BIASA (ALARM STELLING) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Markas Komando yang selanjutnya di singkat Mako adalah merupakan bangunan/gedung/instansi dengan seluruh isinya (berupa personel, sarana, prasarana dan dokumen) yang secara keseluruhan merupakan pusat Komando dan pengendalian dari pada kesatuan operasional termasuk halaman dan daerah sekitarnya sampai dengan batas-batas yg ditentukan tertentu.

2.

Situasi alarm adalah merupakan suatu keadaan darurat dimana fungsi Komando sebagai pusat kodal terancam pertahanannya (sebagain atau seluruhnya) sebagai akibat terjadinya gangguan/peringatan yang ditimbulkan oleh manusia atau alam. Situasi alarm di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) ialah :

3.

Situasi alarm I adalah apabila gangguan peringatan sudah dapat diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang relatip singkat serta bobot ancaman yang ditimbulkan dirasakan langsung oleh seluruh lingkup Mako sehingga ketertiban pengamannya sangat mendesak;

4.

Situasi Alarm II adalah apabila gangguan dan ancaman terhadap Mako yang akan terjadi, telah dapat dideteksi sebelumnya sehingga Komando masih mempunyai…..

3

mempunyai waktu untuk melakukan langkah-langkah rencana pengamanannya dan anggota mengambil posisi sesuai yang telah ditentukan; 5.

Situasi aman adalah suatu situasi apabila gangguan dan atau ancaman yang terjadi sudah dapat dinetralisir (diamankan), sehingga tugas-tugas sudah dapat dilaksanakan.

6.

Panggilan Luar Biasa (PLB) adalah merupakan panggilan atau perintah dinas pada unit-unit operasional/Satgas dan atau kepada seluruh anggota untuk hadir pada suatu tempat/lokasi yang telah ditentukan dengan mengambil rute/jarak terdekat atau waktu tercepat untuk sampai lokasi dan dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan operasional yang telah ditentukan untuk menanggulangi ancaman atau peringatan yang terjadi, mengancam kodal; Pasal 2

Tujuan peraturan ini: a.

sebagai pedoman dalam menanggulangi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh yang terjadi secara mendadak dan diperkirakan dapat mengancam jalannya kodal Polri; dan

b.

terwujudnya suatu keseragaman, keserasian dan kelancaran didalam menanggulangi ancaman terhadap mako Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh pada situasi darurat oleh seluruh anggota yang berada di Mako. Pasal 3

Pembuatan Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a.

kejelasan tujuan, Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh harus menyebutkan tujuan pembentukan secara jelas;

b.

kejelasan rumus, ketentuan di dalam Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh wajib memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, istilah, terminologo, dan bahasa hukum yang jelas agar mudah di pahami, sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya;

c.

nesesitas/kebutuhan, Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk pelaksanaan tugas Kepolisian;

d.

konsistensi/kesesuaian, materi muatan dan ketentuan yang dirumuskan di dalam Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh harus sesuai, selaras, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; e. transparan…..

4

e.

transparan/keterbukaan, proses pembentukan Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan/terbuka serta melibatkan segenap unsur-unsur yang terkait dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaannya; dan

f.

dapat dilaksanakan (applicable), Prosedur Pelaksanaan Panggilan Luar Biasa (Alarm Stelling) di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh harus memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan internal maupun eksternal Polri dengan memperhitungkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. BAB II PERSIAPAN DAN PEMBAGIAN TUGAS Bagian Kesatu Persiapan Pasal 4

(1)

Menyusun rencana titik penempatan personel (set point alarm stelling) berdasarkan analisa laporan informasi dari Kasilidik Subditgakkum dan perkembangan situasi yang diajukan kepada Dirpolair.

(2)

Rencana penempatan personel (set point) yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

surat perintah pelaksanaan yang ditandatangani oleh Dirpolair;

b.

rencana kebutuhan personel berdasarkan waktu pelaksanaan situasi luar biasa (alarm stelling);

c.

melaporkan kesiapan seluruh personel; dan

d.

menentukan titik penempatan personel (Set Point). Pasal 5

Alat utama dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan antara lain : a.

kapal patroli polisi;

b.

tongkat rotan/ruyung;

c.

senpi pendek (Revolver cal. 38);

d.

senpi panjang (SS1 dan sejenisnya);

e.

megaphone; dan

f.

alat metal detector;

g.

amunisi (peluru karet dan peluru hampa);

h.

pelontar gas air mata;

i.

rubber Boat;

j.

mobil angkutan. Pasal 6…..

5

Pasal 6 (1)

(2)

Kekuatan personel melibatkan seluruh personel Polri yang berada di Ditpolair dalam bentuk peleton dan regu disesuaikan dengan kuat pers yang ada, meliputi: a.

peleton I Subbagrenmin

: 34 personel;

b.

peleton II Bagopsnal Dan Ton Agent

: 38 personel;

c.

peleton III Subditgakkum

: 14 personel;

d.

peleton IV Staf Satrolda

: 44 personel; dan

e.

peleton V staf Fasharkan dan Kapal

: 44 personel.

Penyusunan kekuatan personel yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur atau Brigadir Senior. Bagian Kedua Pembagian Tugas Pasal 7

Pebagian tugas masing-masing peleton dilaksanakan menurut situasi/ancaman yang dihadapi antara lain: a.

unjuk rasa;

b.

bencana alam;

c.

kebakaran; dan

d.

peledakan/sabotase. Pasal 8

Dalam situasi/ancaman unjuk rasa masing-masing peleton melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: a.

peleton I bertugas sebagai Tim Negoisator, Penembak jitu dan Penjagaan gudang logistik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh;

b.

peleton II bertugas Pemberi sinyal alarm/peluit, Tim pengendali massa dan Penjagaan Mako;

c.

peleton III bertugas mengamankan dan mengevakuasi orang yang diduga sebagai provokator massa, melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membantu evakuasi terhadap korban yang terluka;

d.

peleton IV bertugas mengamankan mako bagian dalam dari pengunjuk rasa yang ingin menerobos masuk; dan

e.

peleton V bertugas menjaga alut kapal patroli, dermaga dan pos kapal Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh dari tindakan anarkis pengunjuk rasa serta mempersiapkan kapal patroli untuk evakuasi baik tersangka ataupun korban dari kerusuhan tersebut. Pasal 9…..

6

Pasal 9 Dalam situasi/ancaman bencana masing-masing peleton melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: a.

peleton I bertugas mempersiapkan angkutan untuk pelaksanaan evakuasi;

b.

peleton II bertugas Pemberi sinyal alarm/peluit mengamati situasi laut dari tempat yang tinggi dan mengevakuasi dokumen-dokumen penting;

c.

peleton III bertugas mengevakuasi dokumen-dokumen penting dan mengamankan tahanan dan barang bukti;

d.

peleton III bertugas mengevakuasi dokumen-dokumen mempersiapkan peralatan SAR untuk evakuasi; dan

e.

peleton V bertugas mengevakuasi dokumen-dokumen penting dan mengamankan kapal patroli ke laut.

penting

dan

Pasal 10 Dalam situasi/ancaman kebakaran masing-masing peleton melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: a.

peleton I bertugas mengevakuasi dokumen yang dianggap penting dan melakukan pemadaman api secara manual di lantai III;

b.

peleton II bertugas sebagai Pemberi sinyal alarm/peluit, membantu melaksanakan pemadaman secara manual, mengatur lalu lintas didepan mako dengan memperoritaskan mobil pemadam kebakaran, memantau orang yang masuk dan keluar dari TKP, mencegah masuknya orang yang ingin mendekati TKP;

c.

peleton III bertugas memeriksa orang yang masuk dan keluar dari TKP, memasang Police Line di TKP, mengambil dokumentasi di TKP, mencari barang bukti di TKP, melakukan penyelidikan dan menghubungi Labfor;

d.

peleton IV bertugas mengevakuasi barang-barang inventaris serta dokumendokumen penting di ruangan masing-masing; dan

e.

peleton V bertugas mengevakuasi barang-barang inventaris serta dokumendokumen penting di ruangan masing-masing dan membantu memadamkan api di dalam Mako. Pasal 11

Dalam situasi/ancaman peledakan/sabotase masing-masing peleton melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: a.

peleton I bertugas sebagai membantu pemblokiran jalan untuk mencari orang yang diduga melakukan tindakan sabotase tersebut;

b.

peleton II bertugas sebagai Pemberi sinyal alarm/peluit, memantau orang yang masuk dan keluar dari TKP, dan penjagaan Mako; e. peleton…..

7

c.

peleton III bertugas memeriksa orang yang masuk dan keluar dari TKP, memasang Police Line di TKP, mengambil dokumentasi di TKP, mencari barang bukti di TKP, melakukan penyelidikan dan menghubungi Gegana serta Labfor;

d.

peleton IV bertugas membantu melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang keluar dan masuk dari TKP, membantu memantau orang yang keluar dan masuk dari TKP dan membantu melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan mako; dan

e.

peleton V bertugas mengamankan alut kapal patroli, membantu pengaturan lalu lintas didepan mako dan membantu melakukan pemeriksaan terhadap orangorang yang keluar masuk TKP. BAB III PROSEDUR PENANGANAN Bagian Kesatu Unjuk Rasa Pasal 12

Panggilan Luar Biasa (PLB) pada saat jam dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

setelah Pa Was/Pa Jaga mendapat perintah dari pimpinan (Dir/Wadir) Perwira jaga memerintahkan Ton Dalmas untuk membunyikan peluit panjang 3 x berturutturut dan lonceng;

b.

setiap anggota yang mendengar bunyi peluit, lonceng sirine tersebut agar segera menuju kehalaman mako (lapangan apel) untuk melaksanakan apel dengan membentuk barisan/peleton per komponen dipimpin oleh para Perwira yang ada (anggota yang senior);

c.

anggota Provost melaksanakan absensi untuk mencatat anggota yang hadir dan yang tidak hadir dengan keterangan yang jelas;

d.

setelah peleton komponen selesai di cek oleh Provoost, pasukan diambil alih oleh Pawas/Pa Jaga jaga kemudian membentuk peleton pengamanan markas sebagai mana peleton yang telah ditentukan yang dipimpin oleh Dan Ton masing-masing;

e.

kemudian para Dan Ton membawa anggota untuk mengambil peralatan di gudang sebagaimana sesuai perintah Dan Ton masing-masing dan langsung kumpul kembali ke lapangan apel untuk menerima pengarahan dari pimpinan (Dir/Wadir) Cq. Kabagbinopsnal;

f.

tanpa terkecuali ABK Kapal Polisi yang ada di kapal ikut menyesuaikan kegiatan tersebut;

g.

setelah mendapat pengarahan dari pimpinan para Dan Ton membawa anggotanya ketempat/posisi atau sector-sektor yang telah di tentukan dan siap untuk menghalau serangan dari lawan;

h.

apabila berdasarkan pertimbangan bahwa Markas Komando memerlukan bantuan kekuatan, maka Kabagops atau Pawas dapat meminta bantuan pasukan satuan samping atas persetujuan Dir/Wadirpolair; i. khusus…..

8

i.

khusus diluar pasukan Ton jaga kawal dan Ton Dalmas formasi yang digunakan adalah formasi sebar lebar menutup setiap celah dimana pihak lawan bisa masuk ke Mako Ditpolair yang dilakukan secara berlapis;

j.

untuk penempatan pasukan antara lain Ton jaga kawal berada di ring I pintu gerbang beserta tim negoisator dan Ton Dalmas berada di ring II depan pos Ton jaga kawal serta Ton Staf Renmin. Pasal 13

Panggilan luar biasa (PLB) diluar jam dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

berita disampaikan oleh Pa Was/Pa Jaga kepada Pa wilayah menggunakan, HP, Telpon, HT, Kurir yang ditunjuk;

b.

setelah Pa wilayah menerima berita adanya PLB maka Pa wilayah langsung menghubungi Dan kelompok wilayah yang ditunjuk untuk segera menghubungi anggota untuk kumpul ditempat jam yang telah ditentukan;

c.

para Dan kelompok melaporkan kekuatan anggota kepada Pa wilayah yang ditunjuk, dan menerima arahan lebih lanjut;

d.

apabila pasukan segera digeser ke Mako Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh maka Pa wilayah memerintahkan para Dan kelompok untuk menyusun, menggeser anggotanya ke Mako dengan fasilitas yang telah disediakan oleh mako Ditpolair;

e.

tiba di Mako Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh diadakan apel kembali oleh Dan kelompok di laporkan kepada Pa wilayah yang ditunjuk untuk perintah selanjutnya. Pasal 14

Taktik dan tehnik pengamanan terhadap unjuk rasa, huru hara/penyerbuan massa atau pengrusakan massal sebagai berikut : a.

peleton I menduduki Ring I yaitu beberapa meter dari depan pintu gerbang Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh yang bertugas bernegoisasi dengan para pengunjuk rasa, Apabila Ton I tidak berhasil untuk membujuk para pengunjuk rasa maka kembali ke Set Point yang telah ditunjuk serta menempatkan anggotanya sebanyak 5 orang sebagai Tim Penembak Jitu (Sniper) di bagian atas Mako;

b.

peleton II menduduki Ring II dengan tugas memback up Tim Negoisator dan Ton jaga kawal dengan posisi tameng di depan menutupi kepala dan badan, Ton Dalmas dan Ton Bagopsnal bertugas menghalau para pengunjuk rasa yang melakukan perbuatan anarkis dan berusaha menerobos masuk Mako Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh;

c.

peleton III yang bertugas mengamankan orang-orang yang diduga sebagai provokator hingga terjadinya perbuatan anarkis oleh para pengunjuk rasa, apabila mendapatkan tersangka yang diduga sebagai provokator dapat diamankan dan dilanjutkan ke penyidikan sesuai dengan perundang-undangan; d. peleton…..

9

d.

peleton IV menempati set point yang telah ditunjuk melalui Surat Perintah dan bertugas mengamankan Mako dari dalam sehingga para pengunjuk rasa yang ingin menerobos masuk dapat dihalau;

e.

peleton V menempati set point yang telah ditunjuk melalui Surat Perintah dan bertugas mengamankan Pos Jaga Kapal, Dermaga serta Alat Utama Kapal Patroli Polisi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh, Anggota Ton Kapal juga bertugas mempersiapkan Kapal untuk pelaksanaan evakuasi terhadap korban maupun tersangka dalam situasi huru-hara yang terjadi pada saat itu; dan

f.

seluruh personel lainnya yang tergabung dalam Satgas Alarm stelling segera menempatkan diri di Set point masing-masing dipimpin oleh Dan Ru. Pasal 15

penempatan personel sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.

mengamankan pagar pembatas termasuk celah-celah, pintu keluar masuk yang terdapat didaerah tugasnya segera ditutup (pintu dibuka kembali atas perintah Dirpolair Cq. Kabagbinopsnal);

b.

tim Negoisator melakukan negoisasi depan perwakilan/tokoh pengunjuk rasa menanyakan maksud dan tujuan di dampingi oleh Ton jaga kawal;

c.

melakukan observasi/pengamatan sekeliling dan memeriksa/menggeledah dan mengamankan orang yang memaksa masuk serta apabila diketemukan barang/benda-benda yang berbahaya, seperti : Senjata Api, Senjata Tajam, bahan peledak dan lain-lain segera disita dan menyerahkannya ke Subditgakkum Ditpolair;

d.

apabila mendapat serangan lawan, berupa pelemparan benda-benda dari luar pagar, maka sikap petugas adalah mempertahankan diri dan tindakan polisional atau tindakan yang di anggap perlu sesuai tindakan kepolisian menunggu aba-aba atau perintah Dirpolair atau Pejabat yang ditunjuk;

e.

apabila kedapatan benda yang di lempar adalah air keras atau bahan peledak (Bom/bom molotop, granat tangan) maka segera menjahui dan tiarap apabila tidak sempat menjauhkan diri maka tiarap;

f.

apabila massa digabungkan perkirakan berlipat ganda maka segera melaporkan kepada Kabagbinopsnal/Pa Piket untuk minta bantuan perkuatan atas petunjuk lebih lanjut; dan

g.

apabila massa menerobos masuk, maka lakukan tindakan pencegahan dengan tindakan keras, seperti memukul dengan tongkat/ruyung pada bagian tertentu dan segera melaporkan kepada Kabagopsnal/Pamen Was. Pasal 16

Pengguna senpi dan amunisi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. untuk…..

10

a.

untuk penggunaan Senjata Api dan Amunisi dalam keadaan mendesak dan antas perintah Direktur, Wadir atau Pamen yang ditunjuk sebagai pengendali ops;

b.

untuk penembakan peringatan (menghalau masa) menggunakan Senpi SS1 sejenisnya kaliber 5,66 mm dengan peluru hampa/senpi gas gan;

c.

untuk mengelumpuhkan dalam keadaan terpaksa menggunakan peluru karet dengan jarak aman 30 meter bidikan pada anggota badan, tidak pada daerah kepala;

d.

Pelaksanaan penembakan dilaksanakan oleh Regu Anggota Dalmas yang ditunjuk dengan menggunakan Senjata Api SS1 dan sejenisnya kaliber 5,56 mm;

e.

Apabila situasi sudah aman maka segera konsolidasi. Bagian Kedua Bencana Alam Pasal 17

Taktik dan tehnik pengamanan terhadap terjadinya bencana alam pada saat jam dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

peleton Jaga Kawal yang saat itu melaksanakan tugas jaga Mako bertugas meniup peluit 3 x dan membunyikan lonceng secara tidak terputus selama 3 menit;

b.

dir/wadir memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing melalui Kabagbinopsnal;

c.

para Danton memberikan informasi ke seluruh anggota nya baik pada saat jam dinas maupun diluar jam dinas

d.

perwakilan dari Ton Jaga membunyikan peluit sebanyak 3 x berturut-turut dan lonceng;

e.

peleton Dalmas bertugas menginformasikan ke masyarakat sekitar melalui pengeras suara dan memonitor keadaan laut dari tempat yang tinggi;

f.

peleton Renmin dan Staf mempersiapkan kendaraan untuk evakuasi personel maupun keluarga personel yang berada di asrama serta mengevakuasi surat atau dokumen penting diruangannya masing-masing;

g.

peleton kapal menghidupkan mesin kapal patroli dan membawanya ke tempat yang jauh dari laut;

h.

peleton Satrolda bertugas mempersiapkan alat-alat SAR serta mengamankan dokumen yang dianggap penting diruangannya masing-masing;

i.

peleton Fasharkan memastikan semua gudang baik gudang senpi, minyak dan logistik Polri dalam keadaan aman dan mengamankan dokumen yang dianggap penting diruangannya masing-masing;

j.

peleton Gakkum mengamankan Barang Bukti dan Tahanan serta mengevakuasi surat atau dokumen penting diruangannya;

k.

provost melakukan pengecekan kekuatan personel; a. apabila…..

11

l.

apabila situasi sudah dapat diatasi dan terdapat situasi aman maka segera melakukan konsolidasi. Pasal 18

Taktik dan tehnik pengamanan terhadap terjadinya bencana alam diluar jam dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

mengajak keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal ke tempat yang lebih tinggi atau aman;

b.

Mengevakuasi surat-surat berharga; dan

c.

Setelah merasa aman lakukan kontak dengan pimpinan/personel lainnya. Bagian Ketiga Kebakaran Pasal 19

Taktik dan tehnik pengamanan terhadap terjadinya kebakaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

peleton Jaga Kawal yang saat itu melaksanakan tugas jaga Mako bertugas meniup peluit 3 x dan membunyikan lonceng secara tidak terputus selama 3 menit;

b.

personel yang telah ditunjuk melalui Surat Perintah Dirpolair mengatasi kebakaran sementara dimasing-masing lantai kerjanya dan koordinasi dengan Instansi terkait (Dinas Pemadam Kebakaran);

c.

peleton Dalmas bertugas melakukan pemadaman awal dimana terjadinya kebakaran tersebut;

d.

peleton Jaga Kawal mengatur arus lalu lintas yang melintas di Mako Ditpolair dengan memberikan prioritas terhadap kendaraan pemadam kebakaran, petugas pengaman, dan bagi kendaraan-kendaraan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengamanan agar dilarang;

e.

tim Tindak bertugas mengawasi dengan meneliti orang-orang yang keluar masuk TKP dengan memasang police line, mencatat para saksi dan menangkap orang yang dicurigai; dan

f.

personel Ditpolair yang lainnya agar segera membantu mengevakuasi barangbarang inventaris serta dokumen penting di masing-masing bagiannya. Bagian Keempat Peledakan/Sabotase Pasal 20

Taktik dan tehnik pengamanan terhadap terjadinya peledakan/sabotase dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. seluruh…..

12

a.

seluruh anggota yang bergabung dalam Satgas alarm segera menempati posisi masing-masing sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);

b.

mengawasi dan memeriksa orang yang keluar/masuk yang dicurigai dan mengamankannya apabila kedapatan barang-barang yang dicurigai/berbahaya demikian halnya untuk kendaraan serta mengawasi dengan teliti situasi di posisi masing-masing dan sekitarnya dengan membuat Police Line di TPTKP agar tidak ada orang yang masuk yang dapat mengganggu/merusak TPTKP;

c.

bagi anggota yang terkena sasaran peledakan segera lakukan evakuasi, amankan TKP dan mencatat para saksi dan kemungkinan menangkap pelakunya serta melaporkan situasinya kepada Kabagbinopsnal;

d.

penggunaan senjata api digunakan pada saat situasi mendesak dan atas perintah/komando Direktur/Wadir Up. Kabagbinopsnal;

e.

apabila situasi sudah dalam keadaan aman maka segera melakukan konsolidasi.

BAB IV PELAPORAN, KOMANDO DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 21 (1)

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas selama melaksanakan pengaman sesuai dengan Surat Perintah kepada Dipolair Polda Aceh; dan

(2)

melaporkan secara lisan kepada Dirpolair dan diteruskan kepada Kapolda Aceh.

Bagian Kedua Komando dan Pengendalian Pasal 22 Komando dan pengendalian pengamanan adalah : a)

Situasi darurat dilakukan oleh Dirpolair Polda Aceh atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Dirpolair dan dibantu oleh Kabagbinopsnal Ditpolair Polda Aceh;

b)

Situasi rutin dilaksanakan oleh Kabagbinopsnal Ditpolair Polda Aceh.

BAB V…..

13

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 03 April 2013 DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH, dto Ir. SISTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 55040557

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 03 April 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, dto Drs. HERMAN EFFENDI INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLDA ACEH NOMOR 36 TAHUN 2013

Paraf :

1. Kasatrolda

:…………………

2. Wadirpolair

:…………………

3. Kabidkum

:…………………

4. Karorena

:…………………

5. Wakapolda

:…………………

PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH,

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Kepolisian Daerah Aceh, perlu menetapkan Peraturan Direktur Keplisian Perairan Polda Aceh tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Direktorat Keplisian Perairan Polda Aceh;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;

3.

Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Kepolisian Daerah Aceh.

2002

tentang

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN TENTANG HUBUNGAN TATA CARA LINGKUNGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN POLDA ACEH.

PERAIRAN KERJA DI PERAIRAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Kepolisian Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat Polda Aceh adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Aceh yang berada di bawah Kapolri. 2. kepala….

2.

Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

3.

Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

4.

Direktur Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Dipolair, adalah pejabat pelaksana tugas pokok kepolisian perairan yang bertanggungjawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

5.

Hubungan adalah perwujudan saling berkaitan antara pengemban fungsi dalam suatu organisasi.

6.

Tata Cara Kerja adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan kerja di lingkungan organisasi sesuai dengan struktur dan hubungan fungsional antar komponen organisasi tersebut.

7.

Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lintas sektoral.

8.

Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9.

Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker, adalah satuan pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di lingkungan Polri.

10.

Hubungan Vertikal adalah keterkaitan antara komponen/fungsi dalam rangka pelaporan dan pengendalian yang bersifat berjenjang dari atas ke bawah dan sebaliknya.

11.

Hubungan Horizontal adalah keterkaitan antara komponen/fungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat sejajar, mendatar atau setingkat dan dapat meliputi antara fungsi.

12.

Hubungan Diagonal adalah keterkaitan antara komponen/fungsi secara fungsional sifatnya tidak vertikal dan dapat menjangkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar instansi/fungsi di lingkungan kepolisian daerah.

13.

Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga di luar Polri dalam rangka kegiatan dan pelaksanaan fungsi teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 2

Tujuan peraturan ini: 

sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat/personel di lingkungan Ditpolair dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan; dan



terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efesien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal 3….

Pasal 3 Prinsip-prinsip peraturan ini: a.

profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;

b.

prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;

c.

akuntabel, yaitu dalam melaksanakan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;

d.

transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan

e.

efektif dan efesien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pasal 4

Susunan organisasi Ditpolair terdiri dari: a.

b.

c.

unsur pimpinan: 1.

Direktur Kepolisian Perairan (Dirpolair ); dan

2.

Wakil Direktur Kepolisian Perairan (Wadirpolair)

unsur pembantu pimpinan/pelayanan: 1.

Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

2.

Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);

unsur pelaksana tugas pokok: 1.

Subdirektorat Penegakkan Hukum (Subditgakkum);

2.

Satuan Patroli Daerah (Satrolda);

3.

Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan); dan

4.

Kapal. BAB II TUGAS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Tugas Pasal 5

Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Bagian Kedua Fungsi Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ditpolair menyelenggarakan fungsi: a. pemeliharaan….

a.

pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;

b.

pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;

c.

pemberian bantuan SAR di laut/perairan;

d.

pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;

e. f.

pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

informasi

dan

Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 7 (1)

Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

(2)

Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Dirpolair. Pasal 8

Dirpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada pelaksanaan tugas terdiri dari: a.

b.

c.

d.

e.

f.

Kepala Subbagian perencanaan dan administrasi (Kasubbagrenmin), yang dibantu oleh: 1.

Kepala Urusan Perencanaan (Kaurren);

2.

Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin);

3.

Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu); dan

3.

Kepala Urusan Tata Usaha(Kaurtu).

Kepala Bagian Pembinaan Operasional (Kabagbinopsnal), yang dibantu oleh: 1.

Kepala Subbagian Administrasi Operasional (Kasubbagminopsnal); dan

2.

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi (Kasubbaganev);

Kepala Subdirektorat Penegakkan Hukum (Kasubditgakkum), yang dibantu oleh: 1.

Kepala Seksi Penyelidikan (Kasilidik); dan

2.

Kepala Seksi Tindak (Kasitindak);

Kepala Satuan Patroli Daerah (Kasatrolda), yang dibantu oleh: 1.

Kepala Seksi Patroli dan Pengawalan (Kasipatwal); dan

2.

Kepala Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan (Kasi SAR Binmasair);

Kepala Subdirektorat Fasilitas, (Kasubditfasharkan), yang dibantu oleh:

Pemeliharaan

1.

Kepala Seksi Fasilitas (Kasifas); dan

2.

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Kasiharkan);

dan

Perbaikan

Komandan Kapal (Dankapal) yang bertanggung jawab kepada Dirpolair. BAB III….

BAB III HTCK PEJABAT DI LINGKUNGAN DITPOLAIR Bagian Kesatu Hubungan Vertikal Paragraf 1 Unsur Pimpinan Pasal 9 HTCK Dirpolair dengan Wadirpolair, meliputi: a.

memberikan arah kebijakan strategis Ditpolair di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur pembantu pimpinan/pelayanan dan pelaksana tugas pokok dalam lingkungan Ditpolair;

b.

memberikan perintah/arahan dan tugas lainnya kepada Wadir termasuk untuk mewakili Dirpolair dalam hal Dirpolair berhalangan sesuai perintah/petunjuk; dan

c.

memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas. Pasal 10

HTCK Dirpolair dengan Kabagbinopsnal, meliputi: a.

memberikan arah kebijakan strategis Ditpolair dalam pembinaan manjemen operasional dan pelatihan penyelenggaraan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi program kegiatan Ditpolair Polda Aceh;

b.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bagian Operasional, termasuk mewakili Dirpolair sesuai perintah/petunjuk;

c.

menerima petunjuk dan arahan berkaitan dengan perumusan implementasi program Reformasi Birokrasi Polri. Pasal 11

HTCK Dirpolair dengan Kasubagrenmin, meliputi : a.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan Personel kepada Pimpinan;

b.

menerima petunjuk dan arahan berkaitan dengan pembinaan kekuatan dan perawatan personel;

c.

memberikan arah kebijakan strategis Ditpolair di bidang pembinaan sumber daya di lingkungan Ditpolair untuk disusun dan dituangkan dalam rencana kerja subbag renmin;

d.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan kasubagrenmin; dan

e.

menerima laporan pelaksanaan tugas subbagrenmin penyelenggaraan pembinaan personel Polri.

terutama

dalam

Pasal 12 (1)

HTCK Dirpolair dengan Kasubditgakkum, meliputi: a. memberikan….

(2)

a.

memberikan arah kebijakan strategis Polri di bidang pembinaan tehnis kepolisian perairan dibidang penyidikan, kecelakaan dan penindakan pelanggaran diperairan termasuk patroli dan pengawalan;

b.

memberikan masukan kepada kasubdit gakkum untuk membuat produk intelijen baik Analisa Daerah Operasi (ADO), intel dasar, Kirpat, Kirsus sesuai perkembangan situasi diwilayah perairan; dan

c.

menerima laporan pelaksanaan tugas subdit gakkum.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

dimaksud

pada

ayat

(1)

a.

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum diwilayah perairan daerah hukum polda; dan

b.

perawatan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan. Pasal 13

HTCK Dirpolair dengan Kasatrolda, meliputi: a. b.

c.

memberikan arah kebijakan strategis Polri dibidang patroli, pengawalan, SAR dan Binmas perairan; memberikan arah dan kebijakan dalam hal penanganan SAR dan Binmas perairan pesisir pantai dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait serta melaksanakan patroli dan pengawalan di wilayah periaran; dan menerima laporan pelaksanaan tugas Kasatrolda dan melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan. Pasal 14

HTCK Dirpolair dengan Kasubditfasharkan, meliputi: a.

memberikan petunjuk dan arahan untuk menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan materil peralatan komunikasi, elektronika dan kapal;

b.

menyelengarakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin serta instalasi listrik dan pengawasan kelaikanlautan dan keselamatan kapal Polri; dan

c.

melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan. Pasal 15

HTCK Dirpolair dengan Dankapal, meliputi : a.

memberikan arah kebijakan strategis Polri di bidang Operasional untuk melaksanakan patroli laut dan perairan baik bersifat khusus maupun rutin dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum serta bantuan taktis dibidang transportasi dalam mendukung operasioanl dan bantuan SAR serta Binmas perairan pada saat pelaksanaan patroli;

b.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk Komandan Kapal; dan

c.

menerima laporan laporan hasil pelaksanaan kegiatan patoli perairan serta pertanggung jawaban dukungan anggaran dan bbm yang telah digunakan oleh kapal.

Paragraf 2….

Paragraf 2 Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayan Pasal 16 HTCK Kasubbagrenmin dengan dilaksanakan sebagai berikut: a.

para

Kaur

dilingkungan

Subbagrenmin,

Kasubbagrenmin dengan Kaurren, dalam hal: 1. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan; 2. rincian kegiatan anggaran Bidkum Polda Aceh; 3. menyiapkan bahan-bahan untuk mensosialisasikan RKA-KL; 4. menyiapkan data yang setiap saat diminta pimpinan; dan 5. merencanakan dan melaporkan kegiatan supervisi;

b.

Kasubbagrenmin dengan Kaurmin, dalam hal: 1. pelaksanaan teknis administrasi personel; dan 2. pelaksanaan teknis administrasi logistik, meliputi pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan barang.

c.

pengadaan,

Kasubbagrenmin dengan Kaurkeu, dalam hal: 1. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI. 2. menyiapkan dan menyampaikan (Perwabku) Bidpropam; dan 3. laporan pelaksanaan pembukuan;

d.

urusan

pertanggungjawaban

penghasilan,

penggajian,

keuangan Kas

dan

Kasubbagrenmin dengan Kaurtu, dalam hal: 1. ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas baik yang masuk maupun keluar, pengarsipan, penomoran, serta pendistribusian naskah dinas; dan 2. kepustakaan, berupa penyiapan dan penyediaan sarana dan prasaran perpustakaan,melakukan pengklarifikasian buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang diterima maupun yang dipinjamkan. Pasal 17

HTCK Kaur dengan para Pamin dilingkungan Subbagrenmin, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kaurren dengan Pamin Urren, dalam hal : 1. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan; 2. rincian kegiatan anggaran Bidkum Polda Aceh; 3. menyiapkan bahan-bahan untuk mensosialisasikan RKA-KL; 4. menyiapkan data yang setiap saat diminta pimpinan; dan 5. merencanakan dan melaporkan kegiatan supervisi;

b.

Kaurmin dengan Pamin Urmin, dalam hal : 1. pelaksanaan teknis administrasi personel; dan 2. pelaksanaan….

2. pelaksanaan teknis administrasi logistik, meliputi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan barang. c.

Kaurkeu dengan Pamin Urkeu, dalam hal : 1. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI. 2. menyiapkan dan menyampaikan (Perwabku) Bidpropam; dan

pertanggungjawaban

keuangan

3. laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, Kas dan pembukuan; d.

Kaurtu dengan Pamin Urtu, dalam hal : 1. ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas baik yang masuk maupun keluar, pengarsipan, penomoran, serta pendistribusian naskah dinas; dan 2. kepustakaan, berupa penyiapan dan penyediaan sarana dan prasaran perpustakaan,melakukan pengklarifikasian buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang diterima maupun yang dipinjamkan. Pasal 18

HTCK Kabagbinopsnal dengan para Kasubbag di lingkungan Bagbinopsnal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kabagbinopsnal dengan Kasubbagminopsnal, dalam hal: 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk menyelengarakan perencanaan seluruh kegiatan yang berhubungan kegiatan operasional; 3. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk menyelengarakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan - pelatihan guna meningkatkan kemampuan personel Ditpolair Polda Aceh; dan 4.

b.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan operasional yang dilaksanakan.

Kabagbinopsnal dengan Kasubbaganev, dalam hal: 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk melaksanakan penganalisian dan pengevaluasian terhadap semua kegiatan yang dilakukan semua fungsi yang ada di Ditpolair Polda Aceh; 3. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap fungsi; dan 4. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk menyajikan informasi dan laporan setiap kegiatan serta mencantumkan dokumentasi setiap melakukan kegiatan. Pasal 19

HTCK Kasubbag dengan para Paur di lingkungan Bagbinopsnal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kasubbagminospnal dengan paurminopsnal dalam hal: 1. bentuk….

1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan Bagopanal; 3. memberikan arahan dan petunjuk tertib dalam administrasi; 4. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk melaksanakan penganalisian dan pengevaluasian terhadap semua kegiatan yang dilakukan semua fungsi yang ada di Ditpolair Polda Aceh; 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Pimpinan; dan 6. memberikan petunjuk, arahan dan perintah pengendalian terhadap kegiatan operasional yang dilaksanakan. b.

Kasubbaganev dengan pauranev dalam hal : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. penyiapan dan penyusunan anev kegiatan Bagopsnal; 3. memberikan arahan dan petunjuk tertib dalam administrasi; 4. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk penganalisian dan pengevaluasian terhadap semua kegiatan yang dilakukan semua fungsi yang ada di Ditpolair Polda Aceh; 5. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk pengumpulan dan pengolahan data dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap fungsi; 6. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk menyajikan informasi dan laporan setiap kegiatan serta mencantumkan dokumentasi setiap melakukan kegiatan; dan 7. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Pimpinan. Paragraf 3 Unsur Pelaksana Tugas Pokok Pasal 20

HTCK Kasubditgakkum dengan para Kasi di lingkungan Subditgakkum, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kasubditgakkum dengan Kasilidik, dalam hal: 1. mendukung kebijakan Kasubdit; 2. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 3. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas penyelidikan;

kepada

Kasilidik

untuk

setiap

4. bersama-sama bertanggung jawab terhadap personil yang melaksanaan tugas penyelidikan dilapangan; 5. menganalisa dan memberikan arahan berkaitan dengan pertanggung jawaban anggaran serta laporan setiap pelaksanaan tugas penyelidikan; dan 6. memberikan arahan serta petunjuk administrasi.

b.

Kasubditgakkum Dengan Kasitindak, dalam hal : 1. mendukung kebijakan Kasubditgakkum; 2. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 3. memberikan….

3. memberikan arahan dan petunjuk kepada Kasitindak untuk setiap pelaksanaan tugas penyidikan; 4. bersama-sama bertanggung jawab terhadap personel yang melaksanaan tugas penyidikan dan pemberkasan; 5. menganalisa dan memberikan arahan berkaitan dengan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan setiap pelaksanaan tugas penyidikan dan pemberkasan suatu kasus; dan 6. memberikan arahan serta petunjuk administrasi. Pasal 21 HTCK para Kasi Subditgakkum dengan para Kanit dilingkungan Subditgakkum, dilaksanakan sebagai berikut : a.

Kasilidik dengan Kanitlidik, dalam hal : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas penyelidikan;

kepada

Kanitlidik

untuk

setiap

3. bersama-sama bertanggung jawab terhadap personel yang melaksanaan penyelidikan; 4. menganalisa dan memberikan arahan berkaitan dengan pertanggung jawaban anggaran serta laporan setiap pelaksanaan tugas penyelidikan; dan 5. memberikan arahan serta petunjuk administrasi. b.

Kasubditgakkum dengan Kasitindak; dalam hal: 1. mendukung kebijakan Kasubdit; 2. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 3. memberikan arahan dan petunjuk kepada Kasitindak untuk setiap pelaksanaan tugas penyidikan; 4. bersama-sama bertanggung jawab terhadap personel yang melaksanaan tugas penyidikan dan pemberkasan; 5. menganalisa dan memberikan arahan berkaitan dengan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan setiap pelaksanaan tugas penyidikan dan pemberkasan suatu kasus; dan 6. memberikan arahan serta petunjuk administrasi. Pasal 22

HTCK para Kanit Subditgakkum dengan para Panit dilingkungan Suditgakkum, dilaksanakan sebagai berikut :

a.

Kanitlidik dengan Panitlidik, dalam hal : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk kepada pelaksanaan tugas penyelidikan;

Panitlidik dalam setiap

3. bersama-sama bertanggung jawab terhadap personel yang sedang melaksanaan tugas penyelidikan; 4. menganalisa….

4. menganalisa dan memberikan arahan berkaitan dengan pertanggung jawaban anggaran serta laporan setiap pelaksanaan tugas penyelidikan; dan 5. memberikan arahan serta petunjuk administrasi. b.

Kanittindak dengan Panittindak, dalam hal : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Panittindak untuk setiap pelaksanaan tugas penyidikan dan pemberkasan suatu kasus; 3. bersama-sama bertanggung jawab terhadap personel yang melaksanaan penyidikan dan pemberkasan; 4. menganalisa dan memberikan arahan berkaitan dengan pertanggung jawaban anggaran penyidikan serta pelaporan setiap pelaksanaan tugas penyidikan dan pemberkasan suatu kasus; dan 5. memberikan arahan serta petunjuk administrasi. Pasal 23

HTCK Kasatrolda dengan para Kasi di lingkungan Satrolda, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kasatrolda dengan Kasipatwalair, dalam hal: 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arah kebijakan di bidang pembinaan maupun operasional, guna disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Satrolda yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli perairan dan pengawalan perairan serta kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait; 3. memberikan petunjuk dan arahan berkaitan dengan penyusunan Renstra, Renja dan RKA-KL/DIPA dilingkungan Satrolda; 4. memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk dilaksanakan Kasi Patwal Air membuat analisa situasi berkaitan dengan kegiatan patroli perairan dan pengawalan perairan yang akan dilaksanakan serta menyusun rencana dislokasi kapal patroli yang akan digerakkan; 5. memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasi Patwal air agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tertib dalam administrasi; dan 6. mengarahkan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas.

b.

Kasatrolda dengan Kasi SAR Binmasair; dalam hal: 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk tentang kebijakan dalam pelaksanaan tugas SAR dan Binmas Perairan; 3. memberikan petunjuk dan arahan berkaitan dengan pembinaan kekuatan dan personel serta pemeliharaan dan perawatan alat-alat SAR; 4. memberikan arahan dan petunjuk kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan SAR dan Pembinaan Masyarakat perairan dan pantai dalam rangka perpolisian masyarakat dan mewujudkan program 1 (satu) bhabin 1 (satu) panglima laot serta polisi saweu kapal dan polisi saweu keude kupi; 5. memberikan….

5. memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasi SAR Binmas air; 6. menerima laporan pelaksanaan tugas Kasi SAR Binmas air terutama dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi; dan 7. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan SAR dan Binmas Air. Pasal 24 HTCK Kasipatwalair dengan para Kanit di lingkungan Sipatwalair, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kasipatwalair dengan Kanitpatroliair : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Kanit Patroli Perairan untuk merencanakan dislokasi kapal-kapal patroli berdasarkan Kirsus dari Subdit Gakkum serta rencana kebutuhan anggaran dan BBM dalam pelaksanaan patroli rutin maupun khusus; 3. memberikan arahan dan petunjuk tertib administrasi; dan 4. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Pimpinan.

b.

Kasipatwalair dengan Kanitwalair : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk untuk pembuatan administrasi dan pelibatan personel yang akan ditugaskan melaksanakan pengawalan diwilayah perairan; 3. melakukan koordinasi pengawalan; dan

dengan

pihak

lain

dalam

hal

pelaksanaan

4. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Pimpinan. Pasal 25 HTCK Kanitpatroliair dengan Panitpatroliair, dilaksanakan sebagai berikut: a.

bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan;

b.

menyusun dan membuat perkiraan situasi untuk dislokasi kapal-kapal patroli sesuai dengan Target Operasi (TO);

c.

menyusun dan membuat rencana kegiatan serta mengkumpulir laporan pelaksanaan tugas kapal-kapal patroli; dan

d.

melaksanakan tertib administrasi. Pasal 26

HTCK Kanitwalair dengan Panitwalair, dilaksanakan sebagai berikut: a.

bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan;

b.

membuat sprint dan menyusun kekuatan personel yang akan dilibatkan dalam pengawalan perairan;

c.

mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada pimpinan; dan

d.

melaksanakan tertib administrasi. Pasal 27….

Pasal 27 HTCK Kasi SAR Binmas dengan para Kanit di lingkungan Si SAR Binmas, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kasi SAR Binmas dengan Kanit SAR Air : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Kanit SAR Air untuk melaksanakan tugas Search And Rescue (SAR) di perairan khusus kepada masyarakat nelayan, pantai, pengguna jasa bahari dan tempat-tempat wisata pantai yang merupakan tempat berliburnya masyarakat; 3. bersama – sama bertanggung jawab terhadap kesiapan personel SAR baik sarana yang digunakan maupun kemampuan SAR personel; 4. menganalisa dan memberikan arahan berkaitan dengan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan; dan 5. memberikan arahan dan petunjuk administrasi.

b.

Kasi SAR Binmas dengan Kanitbinmasair : 1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan petunjuk, arahan dan perintah berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat pantai dengan pelaksanaan perpolisian masyarakat serta program unggulan Polda dan koordinasi dengan instansi terkait; 3. memberikan petunjuk penyelenggaraan urusan administrasi umum, tata naskah, reproduksi dan distribusi surat-menyurat serta penyelenggaraan Binmas air; 4. memberikan petunjuk penyelenggaraan pembinaan masyarakat pantai dan pembuatan laporan pertanggungjawaban; 5. menganalisa dan evaluasi pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada pimpinan; dan 6. mengajukan Skep Tunjangan Bhabin. Pasal 28

HTCK Kanit SAR Air dengan Panit SAR Air, dilaksanakan sebagai berikut: a.

bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan;

b.

menyiapkan dan menyusun regu SAR sebanyak 2 Regu yang terdiri dari 1 Regu 10 personel dan membuat jadwal pelaksanaan tugas dengan sasaran di pesisir pantai dan tempat-tempat wisata pantai;

c.

melaksanakan pelatihan agar personel yang ditunjuk sebagai team SAR memiliki kemampuan dan keahlian dalam melakukan pertolongan kepada masyarakat;

d.

membuat analisa dan evaluasi setiap pelaksanaan tugas dan membuat laporan pertanggung jawaban anggaran; dan

e.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Pasal 29

HTCK Kanit Binmasair dengan Panit Binmasair dilaksanakan sebagai berikut: a.

bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan;

b. menyusun….

b.

menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan program kegiatan pelaksanaan pembinaan masyarakat (Binmas) perairan baik masyarakat nelayan, masyarakat pantai dan penguna jasa bahari dan melaksanakan program unggulan Polda Aceh yaitu Polisi Saweu Sikula, Saweu Kedai Kupi; dan

c.

membuat laporan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan membuat pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan. Pasal 30

HTCK Kasubditfasharkan dengan para Kasi di lingkungan Subditfasharkan, dilaksanakan sebagai berikut: a.

b.

Kasubditfasharkan dengan Kasifas, dalam hal: 1.

bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan;

2.

memberikan arah kebijakan dibidang tugas untuk menyiapkan dan mengusulkan kebutuhan kapal-kapal, mako, unit, asrama, dermaga maupun galangan kapal;

3.

pengadaan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak rekanan, dan jasa pemerintah sesuai dengan Keppres yang ada;

4.

kebutuhan failitas Ditpolair menggunakan anggaran DIPA Ditpolair pada tahun anggaran tersebut; dan

5.

selesai pengadaan kebutuhan fasilitas Ditpolair membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Kasubditfasharkan dengan Kasiharkan; dalam hal: 1.

bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan;

2.

memberikan arah kebijakan dibidang tugas untuk memelihara barangbarang inventaris sebelum rusak dan memperbaiki barang-barang inventaris setelah rusak;

3.

pengadaan pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan untuk proses pemeliharaan dan perbaikan barang-barang inventaris sesuai Keppres yang ada;

4.

kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan Ditpolair menggunakan anggaran DIPA Ditpolair pada tahun anggaran tersebut;

5. pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan untuk memperpanjang usia pakai barang-barang inventaris; dan 6. selesai pemeliharaan dan perbaikan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 31 HTCK Kasifas dengan para Paminfas di lingkungan Subditfasharkan, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kasifas dengan Paminfas:

1. bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; 2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Paminfas untuk menyiapkan dan mengusulkan kebutuhan barang-barang inventaris;

3. pengadaan kebutuhan barang-barang inventaris tidak boleh mengganggu pelaksanaan operasional sehari-hari; 4. paminfas….

4. paminfas menyiapkan segala bentuk administrasi untuk kelancaran pengadaan kebutuhan barang-barang inventaris; dan

5. bila ada kendala laporkan secara berjenjang, dan bila telah selesai pengadaan untuk membuat laporan. Pasal 32 HTCK Kasiharkan dengan para Paminharkan di lingkungan Subditfasharkan, dilaksanakan sebagai berikut:

a.

bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan;

b.

memberikan arahan dan petunjuk kepada paminharkan untuk menginvetarisir barang-barang inventaris yang selanjutnya untuk di rencanakan pemeliharaan dan perbaikan;

c.

dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan tidak boleh mengganggu pelaksanaan operasional tugas sehari-hari;

d.

paminharkan menyiapkan segala bentuk administrasi untuk kelancaran pemeliharaan dan perbaikan barang-barang inventaris; dan

e.

bila ada kendala laporkan secara berjenjang, dan bila telah selesai pemeliharaan dan perbaikan untuk dibuatkan laporan. Bagian Kedua Hubungan Horizontal Paragraf 1 Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan Pasal 33

HTCK Kabagbinopsnal dengan Kasubagrenmin sebagai berikut : a.

mengkoordinasikan dengan Bagrenmin tentang rencana penyusunan jangka sedang dan pendek yaitu Renstra, Renja, kebutuhan Sarpras, personel dan anggaran serta pelaksanaan pelatihan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair serta Satpolair Polres dan menyusun rencana dukungan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian; dan

b.

saling memberikan informasi antar kedua Satker dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan azas aman dan cepat baik sebagai bagian pelaksanaan tugas. Pasal 34

HTCK antar Kasubbag di lingkungan Bagbinopsnal, sebagai berikut : a.

koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan

b.

saling mendukung dan saling membantu melaksanakan perintah Kabagbinopsnal.

dalam

menjalankan

dan

Pasal 35 HTCK antar Kaur di lingkungan Subbagrenmin, sebagai berikut : a.

koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling….

b.

saling mendukung dan saling membantu melaksanakan perintah Kasubbagrenmin.

dalam

menjalankan

dan

Paragraf 2 Unsur Pelaksana Tugas Pokok Pasal 36 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HTCK Kasubditgakkum dengan Kasatrolda, sebagai berikut : a.

mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan tugas operasional; dan

b.

koordinasi dalam hal informasi dan jaringan intelijen dalam hal giat produk intelijen dalam rangka pelaksanaan patroli perairan baik yang bersifat khusus maupun rutin serta pelaksanaan pengawalan, SAR dan pembinaan masyarakat pesisir pantai.

HTCK Kasubditgakkum dengan Kasubditfasharkan, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam hal perawatan sarana dan prasarana berupa alut kapal patroli yang digunakan Subdit Gakkum dalam rangka penyelidikan di wilayah perairan; dan

b.

koordinasi dalam hal fasilitas dan sarana kantor.

HTCK Kasubditgakkum dengan Dankapal, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus– kasus tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan yang ditemukan oleh Kapal Patroli saat pelaksanaan patroli; dan

b.

koordinasi dalam hal penyerahan tersangka dan barang bukti yang ditemukan saat pelaksanaan patroli perairan.

HTCK Kasatrolda dengan Kasubditfasharkan sebagai berikut: a.

koordinasi dalam hal kesiapan/ kelaikan kapal-kapal patroli yang akan digerakkan untuk pelaksanaan patroli diwilayah perairan yang berdasarkan perkiraan intelijen memerlukan kehadiran kapal patroli Polri.

b.

bentuk-bentuk koordinasi lain dalam rangka kelancaran tugas patroli.

HTCK Kasatrolda dengan Komandan Kapal sebagai berikut: a.

koordinasi dalam hal pelaksanaan patroli perairan berdasarkan target operasi (TO) dan berdasarkan perkiraan intelijen serta pelaksanaan SAR dan pembinaan masyarakat khususnya kapal-kapal yang ditemukan pada saat pelaksanaan patroli dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan tugas kapal patroli setelah pelaksanaan tugas patroli; dan

b.

koordinasi dalam hal pelaksanaan tugas di lapangan.

HTCK Kasubditfasharkan dengan Komandan Kapal sebagai berikut: a.

koordinasi dalam hal pemeliharaan dan perbaikan kapal patroli; dan

b.

saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal patroli yang ada di Ditpolair.

Pasal 37….

Pasal 37 HTCK antar Kasi di lingkungan Subditgakkum, sebagai berikut : a.

koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan

b.

saling mendukung dan saling membantu melaksanakan perintah Kasubditgakkum.

dalam

menjalankan

dan

Pasal 38 HTCK antar Kasi di lingkungan Satrolda, sebagai berikut : a.

koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan

b.

saling mendukung dan saling melaksanakan perintah Kasatrolda.

membantu

dalam

menjalankan

dan

Pasal 39 HTCK antar Kasi di lingkungan Subditfasharkan, sebagai berikut : a.

koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan

b.

saling mendukung dan saling membantu melaksanakan perintah Kasubditfasharkan.

dalam

menjalankan

dan

Bagian Ketiga Hubungan Diagonal Paragraf 1 Kabagbinopsnal dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok Pasal 40 (1)

(2)

(3)

(4)

HTCK Kabagbinopsnal dengan Kasubditgakkum, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam bidang pembinaan dalam pelaksanaan pelatihan dan pelaporan untuk di analisa dan evaluasi; dan

b.

koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang operasional penegakan hukum dan penyelidikan.

HTCK Kabagbinopsnal dengan Kasatrolda, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam bidang operasional menyangkut patroli, pengawalan, SAR dan Binmas perairan; dan

b.

koordinasi dan monitoring serta pengawasan umum terhadap bidang operasional.

HTCK Kabagbinopsnal dengan Kasubditfasharkan, sebagai berikut : a.

Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi serta kesiapan fasilitas dan sarana; dan

b.

Koordinasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Fasharkan jika diperlukan.

HTCK Kabagbinopsnal dengan Dankapal, sebagai berikut : b.

koordinasi dalam bidang pelatihan guna penyiapan personel dan menganalisa laporan pelaksanaan tugas patroli yang dibuat oleh Komandan Kapal; dan c. koordinasi….

c.

koordinasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Kapal jika diperlukan. Paragraf 2 Kabagrenmin dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok Pasal 41

(1)

(2)

(3)

(4)

HTCK Kasubagrenmin dengan Kasubditgakkum, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam penyiapan personel yang akan ditempatkan di Subdit Gakkum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki personel; dan

b.

koordinasi terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Satrolda yang meliputi personel, materiil dan fasilitas.

HTCK Kasubagrenmin dengan Kasatrolda, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan personel dan perencanaan dan rencana strategis satrolda; dan

b.

koordinasi dalam tertentu jika diperlukan.

HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubditfasharkan, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pengembangan organisasi dan kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas; dan

b.

koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Fasharkan.

HTCK Kasubbagrenmin dengan Dankapal, sebagai berikut : a.

koordinasi dalam bidang pembinaan personel dan pelatihan rangka dalam pelaksanaan tugas di Kapal; dan

b.

koordinasi dalam monitoring terhadap bidang perencanaan, pengorganisasian dalam pencapaian kerja yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang pembinaan. Paragraf 3 Ditpolair dengan Unsur Kewilayahan Pasal 42

HTCK Dirpolair dengan Para Kapolres, sebagai berikut : a.

memberikan petunjuk arahan sesuai bidang tugas dan fungsinya sejalan dengan kebijakan pimpinan;

b.

memberikan back-up perkuatan kepada Polres yang memerlukan bantuan;

c.

memberikan bimbingan teknis sesuai bidang tugasnya;

d.

membantu perbaikan alpung yang ada di Satpolair Polres;

e.

melaksanakan supervisi secara berkala; dan

f.

melakukan koordinasi dan back up Satpolair Polres berkaitan dengan tugas – tugas operasional.

Paragraf 4….

Paragraf 4 Dirpolair dengan Dirpolair Baharkam Polri Pasal 43 HTCK Dirpolair dengan Dirpolair Baharkam Polri sebagai berikut : a.

menerima petunjuk arahan pimpinan;

b.

menerima petunjuk teknis berkaitan dengan fungsi Polair;

c.

melaksanakan jukrah, juknis tersebut dan meneruskan ke jajaran untuk ditindak lanjuti;

d.

memberikan saran masukan;

e.

mengirimkan laporan secara berkala; dan

f.

mengajukan alpung dan alsus sesuai kebutuhan. Bagian Keempat Hubungan Lintas Sektoral Paragraf 1 Dirpolair dengan Kepala Polis Diraja Malaysia (PDRM) Pasal 44

HTCK Ditpolair Polda Aceh dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) sebagai berikut: a.

melakukan kerjasama dalam rangka menjaga wilayah perbatasan masingmasing negara khususnya di wilayah perairan selat Malaka dalam mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas diperbatasan kedua negara;

b.

kerjasamanya dalam bentuk petrol bersama dan melaksanakan Rendezvouz (RV) dititik koordinat yang sudah disepakati. Paragraf 2 Dirpolair dengan Pimpinan Lembaga/Instansi Pemerintah Pasal 45

(1)

HTCK Dirpolair dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai berikut : a.

hubungan bersifat kerja sama dalam koordinasi;

b.

koordinasi dan bekerja sama dalam Criminal Justice System (CJS);

c.

koordinasi dan bekerja sama dalam penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi diwilayah perairan yang ditangani oleh Ditpolair;

d.

koordinasi dan bekerja sama dalam bantuan pengamanan sidang dan pengawalan tahanan;

e.

koordinasi dan bekerja sama dalam rangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat pesisir pantai;

f.

koordinasi dan bekerja sama dalam kegiatan lain sesuai kebutuhan;

i.

izin penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan dan petikan putusan pengadilan;

j.

pelaksanaan administratif Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan barang sitaan; k. koordinasi….

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

k.

koordinasi dalam rangka penegakkan hukum;

l.

mengajukan permohonan perpanjangan penahanan apabila masa perpanjangan sudah habis dan memerlukan perpanjangan untuk proses penyidikan;

m.

menghadiri undangan rapat koordinasi yang diadakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh; dan

n.

saling memberikan informasi dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan azas aman dan cepat.

HTCK Dirpolair dengan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh berikut :

sebagai

a.

hubungan bersifat kerja sama dalam garis koordinasi;

b.

koordinasi dalam rangka pengamanan sidang dan pengawalan tahanan;

c.

koordinasi dalam rangka kasus-kasus yang diajukan oleh Ditpolair; dan

d.

koordinasi dalam kegiatan lain.

HTCK Dirpolair dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Jantho sebagai berikut: a.

hubungan bersifat kerja sama dalam koordinasi;

b.

koordinasi dan bekerja sama dalam penempatan selama proses penyidikan;

c.

koordinasi dan bekerja sama dalam bantuan pengamanan dan pengawalan tahanan yang dilakukan oleh Ditpolair; dan

d.

koordinasi dan bekerja sama dalam kegiatan lain sesuai kebutuhan.

HTCK Dirpolair dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai berikut: a.

hubungan bersifat kerja sama dan koordinasi; dan

b.

koordinasi dalam pertolongan SAR di lingkungan sekitar objek-objek wisata.

HTCK Dirpolair berikut:

dengan

Kepala Bea dan Cukai Provinsi Aceh. sebagai

a.

melakukan tukar menukar informasi kaitannya dengan tindak pidana penyelundupan yang terjadi diwilayah perairan; dan

b.

melaksanakan koordinasi sesuai kebutuhan.

HTCK Dirpolair dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sebagai berikut: a.

melakukan tukar menukar informasi kaitannya dengan kelancaran aruslintas pelayaran diperairan serta memberikan bantuan saksi ahli dalam rangka penanganan tindak pidana yang terjadi diperairan; da

b.

melaksanakan koordinasi sesuai kebutuhan tugas kepolisian.

HTCK Dirpolair dengan Kepala PT.Pertamina Provinsi Aceh sebagai berikut: a.

melakukan kerjasama dalam rangka pengadaan BBM dan Oli untuk Kapal Patroli Polri dalam rangka pelaksanaan patroli khusus pengamanan perairan Selat Malaka; dan b. melaksanakan….

b.

melaksanakan koordinasi sesuai kebutuhan. BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 46

(1)

Pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK Ditpolair dilakukan oleh Dirpolair;

(2)

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan: a.

administrasi;

b.

pelaporan;

c.

supervisi; dan

d.

analisa dan evaluasi (Anev). Pasal 47

(1)

(2)

Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membuat laporan: a.

insidentil;

b.

berkala, meliputi; 1.

harian;

2.

bulanan;

3.

semesteran; dan

4.

tahunan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh: a.

para pejabat di lingkungan Ditpolair Polda Aceh; dan

b.

para Kasatpolair Polres jajaran. Pasal 48

(1)

Laporan insidentil dan berkala ditandatangani oleh Dirpolair Polda Aceh, dikirim kepada Kapolda dengan tembusan Satker terkait;

(2)

Pembuat laporan insidentil adalah para pejabat sesuai bidang atau materi yang dilaporkan.

(3)

Laporan tahunan Anev Polres dilakukan oleh Kasatpolair Polres jajaran. Pasal 49

(1)

Kasatpolair Polres jajaran berkewajiban membuat dan mengirimkan laporan bulanan kepada Dirpolair yang meliputi bidang pembinaan dan operasional fungsi Subbagkum.

(2)

Kasatpolair Polres jajaran wajib membuat dan mengirimkan laporan tentang peristiwa yang melibatkan anggota Polri dan menjadi sorotan masyarakat luas, sehingga menjadi atensi pejabat pemerintahan dan pimpinan Polri ditinjau….

ditinjau dari aspek hukum dan etikanya ditujukan kepada Dirpolair dalam kesempatan pertama. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Februari

2013

DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH dto Ir. SISTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 55040557

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Februari

2013

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH dto Drs. HERMAN EFFENDI INSPEKTUR JENDERAL POLISI REGISTRASI SETUM POLDA ACEH NOMOR 21 TAHUN 2013 Paraf : 1.

Konseptor

:.........................

2.

Wadirpolair

:……….……..…

3.

Karorena

:…….................

4.

Kabidkum

:.........................

5.

Wakapolda

:....…….............

ditinjau dari aspek hukum dan etikanya ditujukan kepada Dirpolair dalam kesempatan pertama. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal Februari

2013

DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA ACEH

Ir. SISTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 55040557

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal Februari

2013

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH

Drs. HERMAN EFFENDI INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLDA ACEH NOMOR

TAHUN 2013