PERATURAN DIREKTUR KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KALTIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang:
Mengingat :
a.
bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang mengemban tugas untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi dan peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur hubungan dan tata cara kerja dilingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus secara vertikal, horizontal dan diagonal;
c.
bahwa hubungan tata cara kerja di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar kinerja masing-masing pejabat di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan hasil yang optimal;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di Lingkungan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2.Peraturan …..
2
2.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
4.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Polda Kaltim adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Kapolda Kaltim.
2.
Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus Polda Kaltim adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
3.
Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar komponen dari unsur-unsur pengemban fungsi di lingkungan organisasi Reserse criminal khusus Polda Kaltim dengan unsurunsur pengemban fungsi dilingkungan Polda Kaltim atau lembaga pemerintah atau instansi terkait yang dilaksanakan secara transparan, proporsional, koordinatif sesuai ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan.
4.
Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsure pelaksana tugas pokok, unsure pendukung dan unsur kewilayahan, anggota/staf yang ada dibawahnya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
5.
Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sub bagian//fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
6.Hubungan …..
3
6.
Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja antar sub bagian/fungsi/ satuan kerja dilingkungan Polda Kaltim guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi dan kelancaran tugas dalam bentuk diagonal atau lintas unsur.
7.
Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antara Ditkrimsus Polda Kaltim dengan Lembaga, badan atau instansi lain, Kementrian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.
8.
Hubungan Internal adalah keterkaitan hubungan kerja baik bersifat verikal, horizontal maupun diagonal dilingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur;
9.
Hubungan Eksternal adalah keterkaitan hubungan kerja baik vertikal, horizontal, diagonal maupun lintas sektoral di luar lingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, tetapi masih dalam lingkup jajaran Polda Kalimantan Timur;
Pasal 2 Tujuan peraturan ini adalah: a.
sebagai pedoman kerja bagi para pejabat/personel di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seharihari sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan;
b.
agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim dapat memahami dalam melaksanakan koordinasi kerja, baik antar bagian/fungsi maupun dengan satuan kerja di lingkungan Polda Kaltim dan Polresta/Polres jajaran Polda Kaltim serta Instansi terkait;
c.
agar masing-masing pejabat dan personel di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efesien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Pasal 3
HTCK Ditreskrimsus mengatur hubungan kerja: a.
pejabat di lingkungan Ditreskrimsus Polda Kaltim;
b.
pejabat di lingkungan Ditreskrimsus Polda Kaltim dengan pejabat pada Satker di lingkungan Polda Kaltim dan Polresta/Polres jajaran Polda Kaltim; dan
c.
pejabat di lingkungan Ditreskrimsus Polda Kaltim dengan instansi di luar Polda Kaltim yang terkait dengan tugas Ditreskrimsus Polda Kaltim.
BAB II …..
4
BAB II TUGAS, FUNGSI DAN PEJABAT DITRESKRIMSUS POLDA KALTIM Pasal 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim menyelenggarakan fungsi: a.
menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi, Korupsi dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur;
b.
menganalisa kasus Tindak pidana Khusus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur;
c.
pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
d.
pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan PoldaKalimantan Timur; dan
e.
pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur. Pasal 6
(1)
Tugas pokok Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus adalah membantu Direktur Reserse Kriminal Khusus dalam pelaksanaan tugasnya;
(2)
Fungsinya membantu Direktur Reserse Kriminal Khusus dalam hal: a.
b.
menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi, Korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda Kalimantan Timur; menganalisa kasus Tindak pidana Khusus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; c.pembinaan …..
5
c. d. e.
pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS; pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Polda Kalimantan Timur; dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
Pasal 7
Dirreskrimsus/wadirreskrimsus Polda Kaltim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa staf yang mempunyai hubungan secara vertikal dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dirreskrimsus /wadirreskrimsus yang terdiri dari : a.
Bagian Pembinaan dan Operasional (Bag Binopsnal) 1.
tugas pokok Bag Bin Opsnal adalah : a) b) c)
d)
2.
melaksanakan pembinaan di bidang operasional Dit Reskrimsus melalui análisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan pelatihan fungsi serta menghimpun dan memelihara Berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
fungsi Bag Binopnal adalah : a) b) c) d)
menganalisis dan mengevaluasi penanganan kasus dan melaksanakan gelar perkara; mengkaji efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; pengkordinasian pemberian dukungan operasional kesatuan kewilayahan jajaran Polda Kalimantan Timur; menyelenggarakan pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta pengarsipan berkas perkara; e)mengumpulkan …..
6
e) f) g)
b.
mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus; merencakan operasi, menyiapkan administrasi operasi dan melaksanakan anev operasi; dalam pelaksanaan tugasnya Bag Binopsnal dibantu oleh : 1)
subbag Minopsnal yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan Berkas perkara, dan penatausahaan administrasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
2)
subbag Anev, yang bertugas menganalisa kasus, melaksanakan gelar perkara, dan mengkaji serta mengevaluasi efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus.
Bagian Pengawasan Penyidikan (Bag Wassidik) 1.
tugas pokok Bag Wassidik adalah melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana dilingkungan Dit Reskrimsus serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh para Subdit dilingkungan Dit Reskrimsus.
2.
fungsi Bag Wassidik adalah : a)
b) c)
d)
e)
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit dilingkungan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; melaksanakan kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; mengkaji efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan berkoordinasi dengan Bag Binopsnal; memberikan saran masukan kepada DirReskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Penyidik pada Subdit dilingkungan Dit Reskrimsusdan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3.dalam …..
7
3.
c.
dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi Bag Wassidik dibantu oleh 3 (tiga) Unit yang diketuai oleh Kanit dan sejumlah penyidik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bag Wassidik.
Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin) 1.
subbag Renmin mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
2.
fungsi Subbag Renmin adalah sebagai berikut :
3.
a)
menyususun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran;
b)
pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c)
pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
d)
pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan;
e)
pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
f)
penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Lakip meliputi analisa terget pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
dalam pelaksanaan tugasnya Subbag Renmin dibantu oleh : a)
b) c) d)
urusan Perencanaan (Urren) yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyususn LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Reskrimsus dilingkungan Polda Kalimantan Timur; urusan Administrasi (Urrmin) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik; urusan Keuangan (Urkeu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam. BAB III …..
8
BAB III POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA Pasal 8 Guna meningkatkan dan mendinamisir pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan operasional dilingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, terutama dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas diperlukan kerjasama dan koordinasi antar fungsi secara internal, eksternal, dengan unsur pimpinan, pengawas dan pembantu pimpinan, pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan tingkat kewilayahan dilingkungan Polda Kalimantan Timur. Bagian Kesatu Hubungan Vertikal Pasal 9 Hubungan Internal merupakan keterkaitan hubungan kerja dilingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, antara lain : a.
dir Reskrimsus dengan Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur selaku Pimpinan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Wadir Reskrimsus yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrimsus, berlaku HTCK sebagai berikut : 1.
bidang Administrasi : a)
dir Reskrimsus memberikan arahan dan petunjuk berupa keputusan / kebijaksanaan, dalam rangka penyusunan, perumusan, penyajian produk-produk perencanaan serta tata cara pelaksanaannya, baik melalui disposisi, bertatap muka langsung maupun rapat;
b)
wadir Reskrimsus menindak lanjuti dan menjabarkan kebijaksanaan tersebut dalam bentuk pembuatan produk dibidang operasional, pembinaan serta piranti lunak yang mengatur dan bersifat baku untuk dipedomani oleh seluruh komponen Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur;
c)
wadir Reskrimsus diminta atau tidak dapat mengajukan saran atau pendapat kepada Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur;
d) dalam …..
9
d)
2.
3.
dalam hal Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur berhalangan, Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur memberikan arah dan petunjuk yang ada sebelumnya kemudian melaporkan kepada Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur untuk diketahui dan memperoleh persetujuannya.
bidang Pembinaan : a)
dir Reskrimsus menetapkan arah dan petunjuk berupa keputusan dan kebijaksanaan terhadap program pembinaan baik yang menyangkut sistem, metode dan prosedur maupun pembinaan personil, logistik dan anggaran;
b)
berdasarkan pengarahan tersebut Wadir Reskrimsus dibantu para Kasubdit, para Kabag, Kasubbag dan Kasi sesuai bidang-bidang tugas masing-masing, mengajukan saran dan pendapat apabila masalah yang telah dibahas bersama dan telah diputuskan oleh Dir Reskrimsus, wajib dilaksanakan dan atau diikuti oleh seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur;
c)
hal-hal rutin yang tidak prinsipil sifatnya, Wadir Reskrimsusdapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan dan kebijaksanaan sebelumnya serta materi yang ada, selanjutnya melaporkan kepada Dir Reskrimsuspada kesempatan pertama.
d)
dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan Dir Reskrimsus yang kemudian terdapat perkembangan atau hal-hal yang berakibat khusus dan prinsipil, Wadir Reskrimsus wajib membicarakan dengan Dir Reskrimsus, atas persetujuan Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur perkembangan atau hal-hal tersebut dapat dibahas kembali, dilaporkan kepada Kapolda Kalimantan Timur atau langsung diputuskan pemecahannya.
bidang Korespondensi : a)
dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur menetapkan pedoman dan kriteria korespondensi yang dapat langsung ditangani oleh Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur langsung diteruskan kepada Kasubdit, Kabag, Kasubbag dan Kanit mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian operasional. b) apabila …..
10
b)
b.
apabila Wadir, Para Kasubdit, Kabag, para Kasubbag, Kasi dan Para Kanit mengajukan saran dan pendapat tentang masalahmasalah operasional, dan setelah dibahas bersama/diputuskan oleh Dir Reskrimsus, maka wajib dilaksanakan oleh seluruh personel Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
hubungan Dir Reskrimsus dengan unsur pembantu/pelayan dan unsur pelaksana tugas pokok : 1.
2.
bidang Administrasi : a)
untuk laporan pelaksanaan tugas / nota dinas dari Subdit yang ditujukan kepada Dir Reskrimsus, dibuat dan ditandatangani oleh kanit dengan surat pengantar ditandatangani oleh kasubdit, dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor dan kanit;
b)
untuk laporan hasil pelaksanaan tugas / nota dinas dari Dit Reskrimsus yang ditujukan kepada Kapolda atau Satker lain dibuat dan ditandatangani oleh kasubdit dengan surat pengantarnya ditandatangani oleh Dir Reskrimsus/Wadir Reskrimsusdan di paraf secara berjenjang oleh konseptor, kasubdit, Kasubbag Renmin, dan Wadir Reskrimsus;
c)
untuk surat dari Dit Reskrimsus Polda Kaltim yang ditujukan ke Mabes Polri, dibuat dan ditandatangani oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus, surat pengantarnya ditandatangani Kapolda Kaltim / Waka Polda Kaltim dan di paraf secara berjenjang oleh Kasubdit, Kasubag Renmin, Dir Reskrimsus, Ka Setum, Waka Polda Kaltim, dengan tembusan Irwasum Polri, Kaba Reskrim,Kadiv Propam Polri, Direktorat pada Bareskrim yang dituju.
d)
untuk surat dari Dit ReskrimsusPolda Kaltim yang ditujukan kepada intansi diluar Polda Kaltimdibuat dan ditandatangani oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus, surat pengantarnya ditandatangani Kapolda Kaltim / Waka Polda Kaltim dan di paraf secara berjenjang oleh Kasubdit, Kasubag Renmin, Dir Reskrimsus, Ka Setum, Waka Polda Kaltim, dengan tembusan dengan tembusan Irwasda Polda Kaltim, Karo Ops Polda Kaltim, dan Direktorat yang terkait dengan surat dimaksud.
administrasi Penyidikan : a) dalam …..
11
a)
dalam bidang penyidikan perkara Tindak Pidana Khusus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, pelaksanaannya berdasarkan Laporan Polisi baik yang diterima dari Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kalimantan Timur, maupun yang diketemukan sendiri oleh penyidik/penyidik pembantu sebagai hasil penyelidikan / tertangkap tangan maupun pelimpahan perkara dari satuan lain (Polres dan Polsek);
b)
seluruh Laporan Polisi yang masuk ke Dit Reskrimsus ditampung dan dicatat di Bagbin OpsnalDit Reskrimsus, selanjutnya di ajukan kepada Dir Reskrimsus dan diberikan disposisi kepada Subdit sesuai dengan perkara yang dilaporkan, selanjutnya dilakukan gelar perkara awaldi Subdit untuk menentukan kategori perkara (mudah, sedang, sulit, sangat sulit) atau apakah laporan tersebut harus dilanjutkan melaluiproses penyelidikan telebih dahulu. Kasubditdalam melakukan pendistribusian Laporan Polisi (LP) kepada penyidik, mempertimbangan aspek tingkat kesulitan perkara;
c)
gelar Perkara awal diikuti oleh Kabag Wassidik, Kabag Bin Opsnal, Kasubdit, para Kanit dan Panit, dan dibuatkan notulen gelar perkara yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil gelar perkara dan dilaporkan hasilnya kepada Dir Krimsus/Wadir krimsus;
d)
penyelidikan dilakukan apabila berdasarkan hasil gelar perkara, laporan polisi yang diterima harus dilaksanakan melalui kegiatan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak;
e)
kegiatan penyelidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus dengan paraf secara berjenjang oleh Konseptor / Kanit, Kasubdit, Kasubbag Renmin, Wadir Reskrimsus. Setelah kegiatan penyelidikan selesai dilaksanakan, penyidik yang ditunjuk sesuai surat perintah penyelidikan membuat laporan hasil penyelidikan. Selanjutnya dilakukan gelar perkara berdasarkan laporan hasil penyelidikan tersebut. Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap laporan polisi …..
12
polisi tersebut penyidik dapat melakukan kegiatan penyelidikan dengan cara mengirimkan surat undangan/surat permintaan bahan keterangan yang ditandatangani oleh kasubdit yang diparaf secara berjenjang oleh konseptor dan kanit; f)
berdasarkan laporan hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan, kasubdit, kabag wassidik, kabag binopsnal, kanit melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan polisi tersebut dapat dilanjutkan menjadi penyidikan, menentukan tersangka, pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan dan dituangkan kedalam notulen gelar perkara yang ditandatangani oleh kasubdit dan diketahui oleh kabag wassidik serta hasilnya dilaporkan kepada Dir Reskrimsus/Wadir Reskrimsus;
g)
setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dir reskrimsus serendahrendahnya kasubdit dengan di paraf secara berjenjang oleh konseptor/kanit, Kasubdit, Kasubagrenmin, Wadir Reskrimsus. Pejabat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan menunjuk perwira pengawas penyidik dan membuat surat perintah pengawasan penyidikan;
h)
perwira pengawas penyidik yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan penyidikan dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada Dir Reskrimsus atau pejabat yang memberi perintah.
i)
penyidik Dit Reskrimsus yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP yang ditandatangani oleh Dir Reskrimsus serendah-rendahnya Kasubdit dengan di paraf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, Kasubdit, Kasubagrenmin, Wadir Reskrimsus. SPDP dikirimkan ke JPU sebelum penyidik Ditreskrimsus melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa;
j)
sebelum melakukan tindakan penyidikan, penyidik Dit Reskrimsus membuat rencana penyidikan yang ditandatangani oleh kanit pada Subdit yang bersangkutan;
k)
surat panggilan kepada saksi/ahli ditandatangani oleh kasubdit dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor dan kanit. Surat panggilan …..
13
panggilan tersebut wajib diberikan tentang waktu paling singkat dua hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau keluarganya; l)
surat perintah membawa terhadap tersangka /saksi yang telah dipanggil dua kali namun tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa yang ditandantangtani oleh Dir Reskrimsus/Wadir Reskrimsus dengan paraf secara berjenjang oleh konseptor/kanit, kasubdit, kasubag renmin dan Wadir Reskrimsus;
m)
penentuan tersangka terhadap orang atau badan hukum ditetapkan melalui proses gelar perkara yang diikuti oleh kanit, kasubdit, kabag wassidik, kabag binopsnal dan dibuatkan notulen gelar yang ditandatangani oleh kasubdit, diketahui oleh kabag wassidik dan dilaporan kepada Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus;
n)
setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang ditanda tangani oleh Dir reskrimsus/Wadir Reskrimsus yang diparaf secara berjenjang dari mulai konseptor / kanit, kasubdit, kasubag renmin, Wadir Reskrimsus. Surat perintah penangkapan dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yan cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan. Setelah melakukan tindakan penangkapan, penyidik wajib membuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh kanit. Penyidik wajib memeriksa kesehatan tersangka dan menyerahkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka serta mengirimkan tembusannya kepada keluarga tersangka;
o)
setiap tindakan penahanan dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim penyidik dihadiri oleh kanit, kasubdit, kabag wassidik, kabag binopsnal dan dilaporkan kepada Dir Reskrimsus/Wadir Reskrimsus dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan gelar perkara. Surat perintah penahanan ditandatangani oleh Dir Reskrimsus dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor/kanit, kasubdit, kasubag renmin, Wadir Reskrimsus. Setelah melakukan tindakan penahanan, penyidik wajib …..
14
wajib membuat berita acara penahanan yang ditandatangani oleh kanit. Penyidik wajib memeriksa kesehatan tersangka dan menyerahkan surat pemberitahuan dan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka; p)
surat perintah penangguhan penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara secara internal pada masingmasing subdit unutk menentukan apakah perlu dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim penyidik, kabag wassidik, kasubag binopsnal dan kasubdit, dan hasilnya dilaporkan ke Dir Reskrimsus/Wadir Reskrimsus. Surat perintah penanggguhan penahanan ditandatangani serendah-rendahnya Dir Reskrimsus, diparaf secara berjenjang oleh konseptor/kanit, kasubdit, kasubag renmin, Wadir Reskrimsus dan dilaporkan kepada Kapolda Kalimantan Timur, Apabila penangguhan penahanan dicabut maka penyidik menerbitkan surat perintah pencabutan penangguhan penahanan yang ditandatangani serendahrendahnya oleh Dir Reskrimsus dan dilaporkan kepada Kalpoda Kaltim;
q)
surat perintah pembantaran penahanan ditandatangani serendahrendahnya oleh Dir reskrimsusdiparaf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, kasubdit, kasubag renmin, Wadir Reskrimsus dan dilaporkan kepada Kapolda Kaltim. Pembantaran penahan dilakukan terhadap tahanan yang kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit;
r)
surat perintah penggeledahan ditandatangani serendahrendahnya oleh Dir Reskrimsus diparaf secara berjenjang oleh konseptor/kanit, kasubdit, kasubag renmin, Wadir Reskrimsus dan dilaporkan kepada Kapolda Kaltim. Penggeledehan yang dilakukan oleh penyidik setelah mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak. Setelah melakukan penggeledahan penyidik wajib membuat berita cara penggeledahan yang ditandatangani oleh kanit;
s)
surat perintah penyitaan ditandatangani serendah-rendahnya oleh Dir Reskrimsus diparaf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, kasubdit, kasubag renmin, Wadir Reskrimsus dan dilaporkan kepada …..
15
kepada Kapolda Kaltim. Penyitaan terhadap benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan ijin dan/atau atas ijin khusus dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah melakukan penyitaan, penyidik membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh kanit.Setiap penyitaan barang bukti oleh penyidik maupun penyidik pembantu dicatat dan didata oleh Bagbin Opsnal, sedangkan penyimpanan / pengelolaan barang bukti dapat diserahkan kepada Direktorat Tahti Polda Kalimantan Timur dengan berpedoman pada petunjuk teknis penyitaan barang bukti dan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Polri guna tertib administrasi penyidikan. (Barang bukti yang tidak diserahkan ke Dit Tahti menjadi tanggung jawab Penyidik/Kanit / Kasubdit yang menangani). Terhadap pengeluaran barang bukti untuk kepentingan penyidikan (seperti pinjam pakai, untuk keperluan rekontruksi, untuk dikirim ke JPU, pengembalian BB dan lain-lain) harus berdasarkan Surat permintaan yang sah dari Penyidik yang menyita dan diketahui oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, yang dilengkapi dengan Mindik sesuai dengan petunjuk tekhnis; t)
laporan perkembangan penyidikan yang dilaporkan oleh penyidik kepada Kasubdit, ditandatangani oleh kanit. Laporan perkembangan hasil penyidikan yang dilaporkan kepada Dir Reskrimsus ditandatangani oleh kanit dengan surat pengantar / nota dinas yang ditandatangani oleh Kasubdit dengan paraf secara berjenjang oleh konseptor dan kanit. Laporan perkembangan hasil penyidikan yang dilaporkan kepada Kapolda Kaltim ditandatangani oleh Kasubdit dengan surat pengantar / nota dinas yang ditandatangani oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, Kasubdit, Kasubag Renmin, Wadir Reskrimsus. Laporan perkembangan kemajuan hasil penyidikan ke Mabes Polri ditandatangani oleh Dir Reskrimsus dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kapolda Kaltim dan diparaf secara berjenjang oleh Kasubdit, Kasubag Renmin, Dir Reskrimsus, Ka Setum, Waka Polda Kaltim, dengan tembusan Irwasum Polri, Kaba Reskrim, Kadiv Propam Polri, Direktorat pada Bareskrim yang dituju; u) surat …..
16
3.
u)
surat pencarian orang / DPO ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Dir Reskrimsus dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, Kasubdit, Kasubag Renmin, Wadir Reskrimsus. DPO diterbitkan terhadap tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya;
v)
surat permintaan pencegahan dan penangkalan ditandatangani oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, Kasubdit, Kasubag Renmin, Wadir Reskrimsus. Tindakan pencegahan dilakukan terhadap tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, sedangkan tindakan penangkalan dilakukan terhadap setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan tindak pidana di Indonesia;
w)
surat pengiriman berkas perkara tahap I ditandatangani oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, Kasubdit, Kasubag Renmin, Wadir Reskrimsus, dengan tembusan Kapolda Kaltim, Irwasda Polda Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim;
x)
surat pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara tahap II ditandatangani oleh Dir Reskrimsus / Wadir Reskrimsus dan diparaf secara berjenjang oleh konseptor / kanit, Kasubdit, Kasubag Renmin, Wadir Reskrimsus, dengan tembusan Kapolda Kaltim, Irwasda Polda Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim;
y)
semua penomoran dan pencatatan register (sesuai Buku Register B.1 s/d B.18) hanya dilakukan dengan Sistim satu pintu yaitu dicatat / didata oleh Bagbin Opsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, selanjutnya buku register direkap setiap akhir bulan dan diajukan / dilaporkan dan diketahui oleh Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur secara Berlanjut pada awal bulan berikutnya (mulai tanggal 1 s/d tanggal 10 pada setiap bulannya).
bidang Pembinaan. a)
dir Reskrimsus menetapkan kebijaksanaan serta memberikan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan program pembinaan dan prosedur dalam lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur; b) wadir …..
17
4.
b)
wadir Reskrimsus, para Kasubdit, Kabag, para Kasubbag, Kasi Korwas PPNS, para Kanit Reserse Kriminal Khusus dapat memberi saran, usulan dan pendapat kepada Dir Reskrimsus, serta wajib menerima dan melaksanakannya apabila masalah telah dibahas dan telah diputuskan oleh Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur;
c)
dalam hal yang tidak prinsipil Wadir Reskrimsus, Para Kasubdit, Kabag, Para Kasubbag, Kasi Korwas PPNS, Para Kanit Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur dapat mengambil inisiatif dengan berpedoman kepada kebijaksanaan umum yang ada dan segera melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam kesempatan pertama.
bidang Operasional. a)
dalam bidang operasional Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur menetapkan kebijaksanaan, memberikan pengarahan serta petunjuk pada Wadir Reskrimsus, para Kasubdit, para Kabag, Kasubbag, Kasi Korwas PPNS, para Kanit mulai tahap perencanaan pengorganisasian pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian operasional;
b)
apabila Wadir Reskrimsus, para Kasubdit, para Kabag, Kasubbag, Kasi Korwas PPNS, para Kanit mengajukan saran dan pendapat tentang masalah- masalah operasional, setelah dibahas bersama / diputuskan oleh Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, maka wajib dilaksanakan oleh seluruh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur;
c)
mekanisme nomor 1 dan 2 dilaksanakan melalui rapat, tatap muka langsung maupun tak langsung melalui Nota Dinas dan Disposisi;
d)
dalam hal Dir Reskrimsus belum atau tidak berkesempatan memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap masalah pelaksanaan operasi yang bersifat khusus dan mendadak, Wadir Reskrimsus dapat mengambil inisiatif dengan berpedoman pada ketentuan / kebijaksanaan sebelumnya dan melaporkan kepada Dir Reskrimsus dalam kesempatan pertama tentang tindakan yang telah diambil, proses pelaksanaannya dan hasilnya;
e)
untuk setiap perkara yang akan ditangguhkan penahanannya serta penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),
para …..
18
para Kassubdit wajib menggelar perkara tersebut didepan Dir Reskrimsus, kemudian dibuatkan Nota Dinas yang berisi kronologis peristiwa dan saran penyidik, Kassubdit serta Wadir Krimsus. 5.
wadir Reskrimsus a)
b)
wadir Reskrimsus berdasarkan sifat hubungan kerja di lingkungan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur memberikan Laporan kepada Dir Reskrimsus tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; wadir Reskrimsus berdasarkan sifat hubungan/ keterkaitan kerja dilingkungan Direktorat Reskrimsus memberikan perintah dan memberikan bimbingan teknis kepada : 1)
2)
3)
4)
5)
bag Binopsnal untuk melaksanakan pembinaan dilingkungan Dit Reskrimsus melalui análisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan pelatihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara Berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; bag Wassidik untuk melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana dilingkunan Dit Reskrimsus, serta menindak lanjuti terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan proses penyidikan; subbag Renmin untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen, sarana dan prasarana, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; sie Korwas PPNS untuk mengkoordinir Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; para Kasubdit untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang menjadi bidang tugasnya masing-masing yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur. Pasal 10 …..
19
Pasal 10
Hubungan Eksternal Direktorat Reskrimsus berdasarkan sifat hubungan/ keterkaitan kerja secara langsung dari atas ke bawah dalam pelaksanaan tugas pokok bersifat perintah dan pengendalian serta sebaliknya yang bersifat dari bawah ke atas bersifat menerima perintah dan laporan, yaitu antara lain dengan : a.
b.
Dengan Kaba Reskrim Polri. 1.
menjabarkan kebijaksanaan yang bersifat perintah maupun petunjuk dan arahan dari Kaba Reskrim Polri kepada Satuan Kewilayahan;
2.
menyusun Rencana Operasi Mandiri Kewilayahan dan dikirim kepada Kaba Reskrim Polri untuk mohon persetujuan;
3.
mengirim laporan bulanan, Laporan segera dan Laporan Harian;
4.
melaporkan Rencana dan kesiapan, serta hasil anev pelaksanaan operasi Kepolisian yang telah dilaksanakan;
5.
melaporkan pelaksanaan semua arahan dan petunjuk Kabareskrim Polri dibidang Administrasi dan Operasional.
Kapolda Kalimantan Timur. 1.
melaksanakan dan menjabarkan semua kebijakan serta perintah/petunjuk Kapolda Kalimantan Timur di bidang Operasional (pelaksanaan Juklap, Protap) dan administrasi(dalam bentuk pembuatan Proja, Jukmin. Tulisan dinas) dan sebagainya yang didistribusikan kepada Satuan fungsi maupun Satuan Kewilayahan;
2.
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana khusus, dan kegiatan operasional lainnya sesuai dengan tugas pokoknya;
3.
melaporkan rencana gelar operasional bulanan, triwulan, tahunan maupun insidentil;
4.
melaporkan hasil anev Mingguan, Bulanan dan Tahunan tentang pelaksanaan tugas pokok;
5.
menerima petunjuk dan perintah dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian tugas penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana khusus;
6. direktorat …..
20
6.
c.
direktorat Reskrimsus dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda Kalimantan Timur.
Waka Polda Kalimantan Timur 1.
melaporkan kebijaksanaan Kapolda Kalimantan Timur mengenai tugas Direktorat Reskrimsus untuk mohon petunjuk dan arahan;
2.
melaporkan kasus menonjol yang ditangani oleh Direktorat Reskrimsus dan Satuan Kewilayahan. Bagian Kedua Hubungan Horisontal Pasal 11
Hubungan Internal tata cara Kerja secara Horizontal merupakan keterkaitan kerja antar fungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat lurus/sejajar/mendatar atau setingkat dilingkungan kerja Direktorat Reskrimsus sebagai berikut : a.
sub Bag Renmin adalah Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi berdasarkan sifat hubungan kerja dilingkungan Direktorat Reskrimsus menjalin keterkaitan kerja secara horizontal dalam rangka koordinasi dengan : 1.
2.
b.
bag Binopsnal dalam hal ; penyusunan Renstra, Renja, penyusunan kebutuhan anggaran, kebutuhan personel dan kebutuhan Sarpras; penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP yang meliputi analisa target pencapaian kinerja, program dan anggaran; bag Wassidik dalam hal; penyusunan Restra, Renja, penyusunan kebutuhan anggaran, kebutuhan personel dan kebutuhan sarpras; penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP yang meliputi analisa target pencapaian kinerja, program dan anggaran.
Bag Bin Opsnal adalah bagian pembinaan dan operasional berdasarkan sifat hubungan kerja di lingkungan Direktorat Reskrimsus menjalin keterkaitan kerja secara horisontal dalam rangka koordinasi dengan : 1.
Sub Bag Renmin dalam hal penyelenggaraan pelatihan fungsi, membantu kegiatan pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan Direktorat .....
21
2.
c.
Bag Wassidik adalah bagian pengawasan penyidikan berdasarkan sifat hubungan kerja di lingkungan Direktorat Reskrimsus menjalin keterkaitan kerja secara horisontal dalam rangka koordinasi dengan : 1.
2.
d.
e.
Direktorat Reskrimsus serta berkoordinasi tentang penyusunan kebutuhan anggaran, personel dan sarpras; Bag Wassidik dalam hal penyelenggaraan kegiatan gelar perkara, mengkaji efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, analisa serta evaluasi penanganan kasus yang di lakukan oleh Sub Direktorat.
Sub Bag Renmin dalam hal; berkoordinasi tentang penyusunan kebutuhan anggaran, personel dan sarpras dalam proses tugas pengawasan penyidikan; Bag Bin Opsnal dalam hal; penyelenggaraan kegiatan gelar perkara; mengkaji efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan suatu TP Korupsi, dan analisa serta evaluasi penanganan kasus yang di lakukan oleh Sub Direktorat.
Sie Korwas PPNS berdasarkan sifat hubungan kerja di lingkungan Direktorat Reskrimsus menjalin keterkaitan kerja secara horisontal dalam rangka koordinasi dengan : 1.
Sub Bag Renmin dalam hal; berkoordinasi tentang penyusunan kebutuhan anggaran, personel dan sarpras dalam proses tugas pengawasan penyidikan;
2.
Bag Bin Opsnal dalam hal; penyelenggaraan kegiatan gelar perkara; mengkaji efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan analisa serta evaluasi penanganan kasus oleh PPNS;
3.
Bag Wassidik dalam hal; penyelenggaraan kegiatan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS; mengkaji efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS, dan analisa serta evaluasi penanganan kasus yang di lakukan oleh PPNS.
Sub Direktorat Reskrimsus berdasarkan sifat hubungan kerja di lingkungan Direktorat Reskrimsus menjalin keterkaitan kerja secara horisontal dalam rangka .....
22
rangka koordinasi antar Subdit I/Indagsi, Subdit II/PPUKDM, Subdit III/Tipid Kor dan Subdit IV/Tipid Ter dalam hal : 1. 2.
3.
menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus. Pasal 12
Hubungan Eksternal direktorat reskrimsus berdasarkan sifat hubungan kerja secara langsung dan sejajar/mendatar antar komponen pelaksana tugas pokok dalam rangka melaksanakan koordinasi dengan satuan lain, dalam bentuk : a.
sistim pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) : 1. Berkoordinasi dengan Dit Reskrimsus dalam rangka memberikan pelayanan prima untuk menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat; 2. Koordinasi dalam menindak lanjuti laporan/ pengaduan masyarakat, baik melalui telepon, jejaring sosial, pesan singkat maupun secara langsung kepada Dit Reskrimsus.
b.
dit intelkam polda kalimantan timur : 1.
2.
3.
c.
memberikan informasi A1 kepada Dit Reskrimsus berhubungan dengan kegiatan yang menyangkut tindak pidana khusus untuk dilakukan penindakan; membantu memberikan laporan berupa Perkiraan Khusus dalam rangka penyelenggraan operasi Kepolisian, dan Perkiraan Cepat apabila ada perubahan TO dalam pelaksanaan operasi tersebut; memberikan tembusan hasil kegiatan deteksi dini maupun hasil pelaksanaan operasi intelijen yang berhubungan dengantindak pidana khusus di wilayah Polda Kalimantan Timur.
dit reskrimum polda kalimantan timur : 1. saling memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya Tindak Pidana di jajaran Polda Kalimantan Timur dari informasi yang diperoleh di Lapangan; 2.bekerjasama .....
23
2.
3. 4.
5.
6.
d.
bekerjasama di lapangan dalam hal kegiatan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana khusus pada saat situasi mendesak membutuhkan bantuan personel; saling memberikan masukan berkaitan dengan teknis penyelenggaraan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana; antar Direktorat Reserse dapat menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis bagi anggota baik menyangkut sistem maupun metode yang disesuaikan dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh masing-masing Direktorat yang menjurus pada tuntutan tugas; sesuai dengan sistim operasional Polda Kalimantan Timur, Direktorat Reserse Kriminal Khusus bersama-sama dengan Dit Reskrimum dan Dit Narkoba melaksanakan tugas piket pelayanan masyarakat dengan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu guna proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Direktorat; dit reskrimsus dapat meminta bantuan operasional dengan menyertakan Ren Ops atau rincian permintaan untuk penentuan kekuatan, peralatan ( Alut / Alsus ) dan dukungan logistik yang diperlukan bagi terselenggaranya bantuan tersebut secara cepat dan tepat serta berdaya guna, dan pelaksanaan bantuan kekuatan yang mendesak dan mendadak, dapat disampaikan Dir Reskrimsus kepada Dir Reskrimum;
dit resnarkoba polda kalimantan timur 1. 2.
3. 4.
5.
saling memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya TP di jajaran Polda Kaltm dari informasi yang diperoleh di Lapangan; bekerjasama di lapangan dalam hal kegiatan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana khusus pada saat situasi mendesak membutukan bantuan personel; saling memberikan masukan berkaitan dengan teknis penyelenggaraan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. antar Direktorat Reserse dapat menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis bagi anggota baik menyangkut sistem maupun metode yang disesuaikan dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh masing-masing Direktorat yang menjurus pada tuntutan tugas; sesuai dengan sistim operasional Polda Kalimantan Timur, Direktorat Reserse Kriminal Khusus bersama-sama dengan Dit Reskoba dan Dit Reskrimum melaksanakan tugas piket pelayanan masyarakat dengan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu guna proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Direktorat; 6.dit Reskrimsus .....
24
6.
e.
sat Brimob Polda Kalimantan Timur 1. 2.
f.
saling memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya TP di jajaran Polda Kalimantan Timur dari informasi yang diperoleh di Lapangan; berkoordinasi dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur.
dit Binmas Polda Kalimantan Timur 1.
berkoordinasi dalam hal pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban yang berhubungan dengan tindak pidana khusus.
2.
berkoordinasi dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka memberikan pemahaman tentang tindak pidana khusus, dengan sasaran kelompok masyarakatsekitar kawasan hutan, Nelayan, Petani, Buruh/ TKI yang rentan bersinggungan dengan Tindak pidana khusus; melaksanakan kerja sama dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Operasional Dit Reskrimsus; melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan pendapat/ harapan-harapan masyarakat tentang permasalahan yang berkaitantindak pidana lhusus.
3. 4.
g.
dit Reskrimsus dapat meminta bantuan operasional dengan menyertakan Ren Ops atau rincian permintaan untuk penentuan kekuatan, peralatan ( Alut / Alsus ) dan dukungan logistik yang diperlukan bagi terselenggaranya bantuan tersebut secara cepat dan tepat serta berdaya guna, dan pelaksanaan bantuan kekuatan yang mendesak dan mendadak, dapat disampaikan Dir Reskrimsus kepada Dir Reskoba;
dit Sabhara Polda Kalimantan Timur 1.
memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya terjadinya tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur;
2.
berkoordinasi dalam pelibatan personel guna pelaksanaan operasioperasi dalam rangka pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya tindak pidana khusus; berkoordinasi dalam pelibatan personel dalam rangka pengamanan dan pengawalan barang bukti/ perlindungan Saksi/ Tersangka/ TKP/ kegiatan penyidikan/ Penyidik/ Jaksa/ Hakimsesuai ketentuan perundang-
3.
undangan .....
25
4.
undangan maupun kebutuhan kelangsungan proses penyidikan tindak pidana khusus yang ditangani Dit Reskrimsus. melaksanakan koordinasi untuk keterpaduan sistim metode, operasional dan peningkatan kemampuan dalam rangka penyidikan kasus besar / yang melibatkan massal, yang ditangani Dit Reskrimsus.
h.
dit Lantas Polda Kalimantan Timur 1. memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya pengangkutan dijalan raya tentang tindak pidana khusus (Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Oil, Satwa yang dilindungi) dijajaran Polda Kalimantan Timur; 2. berkoordinasi dalam pelibatan personel Dit Lantas untuk melakukan operasi di jalan raya dengan sasaran orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana khusus; 3. berkoordinasi dalam hal kepemilikan/ identitas kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana khusus.
i.
dit Pam Ovit Polda Kalimantan Timur 1. 2.
3.
4.
j.
Memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana khusus yang terjadi dilingkungan Obyek vital dijajaran Polda Kalimantan Timur; Berkoordinasi dalam pelibatan personel Dit Pam Ovitdalam operasi di lingkungan Obyek vital,baik dalam penindakan maupun pengamanan barang bukti tindak pidana khusus; Berkoordinasi dengan petugas yang ditugaskan dilingkungan perusahaan dalam rangka kegiatan penindakan pelaku tindak pidana khusus. berkoordinasi dalam pelibatan personel dalam rangka pengamanan dan pengawalan barang bukti/ perlindungan Saksi/ Tersangka/ kegiatan penyidikandengan TKP atau melibatkan lingkungan Obyek Vital.
dit Polair Polda Kalimantan Timur 1.
2. 3.
berkoordinasi dalam rangka pelibatan personel Dit Polair dalam operasi/ penegakan hukum tindak pidana khusus yang terjadi diwilayah perairan yang merupakan wilayah hukum Polda Kalimantan Timur; berkoordinasi dalam rangka pembinaan, bantuan dan bimbingan tehnis penyidikan tindak pidana khusus oleh Penyidik Dit Polair; direktorat Kepolisian Perairan memberikan masukan tentang analisa dan perkembangan tindak pidana Khusus dan potensi gangguan yang terjadi diwilayah perairan yang merupakan wilayah hukum Polda Kalimantan Timur .....
26
Timur sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan operasi, baik operasi Kepolisian dibidang tindak pidana khusus. k.
dit Tahti Polda Kalimantan Timur 1. berkoordinasi masalah tehnis penitipan/ penyerahan, dan Bon tahanan serta pengeluaran Tahanan; 2. berkoordinasi dalam rangka memberikan petunjuk tata tertib penahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang Tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah Tahanan serta pelaporan jumlah Tahanan; 3. berkoordinasi tentang pemeliharaan, perawatan dan pembinaan Tahanan tindak pidana khusus; 4. berkoordinasi masalah penyerahan, penerimaan barang bukti dari penyidik Dit Reskrimsus, pengamanan, perawatan dan pengawasan serta administrasi Barang bukti hasil kejahatan tindak pidana khusus; 5. membuat laporan daftar Barang bukti ke Dit Tahti sebagai sarana pengawasan dan pengendalian; 6. berkoordinasi masalah pinjam pakai, pengeluaran dan pemusnahan barang bukti;
Bagian Ketiga Hubungan Diagonal Pasal 13
Hubungan Internal Hubungan Tata Cara Kerja secara diagonal merupakan keterkaitan kerja antar unsur pengemban fungsi yang bersifat tidak vertikal dan tidak horizontal dan dapat menjangkau esselon lain dalam rangka koordinasi dilingkungan kerja Direktorat Reskrimsus, dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama antar unsur dalam struktur organisasi, seperti : a. b. c.
unsur pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok atau sebaliknya; unsur antar pelaksana tugas pokok; unsur tingkat kewilayahan/Kabag dan Kasubdit dengan semua unsur dalam tingkat Polda Kalimantan Timur atau sebaliknya.
Pasal 14.....
27
Pasal 14
Hasil pelaksanaan hubungan kerjasama/koordinasi dilaporkan kepada Dir/Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur atau sebaliknya. Adapun uraian kegiatan dalam hubungan tata cara kerja dalam bentuk diagonal : a.
bag renmin : 1.
hubungan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Sub Direktorat I/Indagsi: a) melaksanakan perintah Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas administrasi umum dan pembinaan maupun kesejahteraan personel di Subdit I/Indagsi Polda Kalimantan Timur; b)
memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan yang diambil oleh Dir Reskrimsus dalam hal-hal tugas ketatausahaan, perencanaan, sarpras dan keuangan yang telah dilaksanakan di Subdit I/Indagsi Polda Kalimantan Timur;
c)
berkoordinasi dengan Subdit I/Indagsi Polda Kalimantan Timur guna menyampaikan kebijakan operasional baru; berkoordinasi dengan Subdit I/Indagsi Polda Kalimantan Timur dalam penerimaan DIPA RKA-KL Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Pagu ideal, Pagu indikatif, Pagu sementara dan Pagu definitif Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan TOR / RAB Pagu Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; menyampaikan produk-produk administrasi baik produk Pokja maupun peraturan / kebijkan pimpinan yang baru serta sosialisasi kinerja Direktorat dalam tahun anggaran; memproses hak-hak anggota yang ada diSubdit I/Indagsi Polda Kalimantan Timur baik pembinaan karier maupun tunjangan gaji, lauk pauk dan lembur anggota; dan penyelesaian kasus / perkara anggota di Subdit I/Indagsi Polda Kalimantan Timur terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri; memberikan data-data yang berkaitan dengan rencana kegiatan, kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan baik untuk pengajuan dalam tahun berjalan maupun sebagai dasar rencana anggaran tahun mendatang dengan semua Satker.
d)
e)
f)
g)
h)
2.hubungan .....
28
2.
hubungan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Sub Direktorat II/PPU-KDM: a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.
melaksanakan perintah Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas administrasi umum dan pembinaan maupun kesejahteraan personel di Sub Direktorat II/PPU-KDM Polda Kalimantan Timur; memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan yang diambil oleh DirReskrimsus dalam hal-hal tugas ketatausahaan, perencanaan, sarpras dan keuangan yang telah dilaksanakan di Sub Direktorat II/PPU-KDM Polda Kalimantan Timur; berkoordinasi dengan Sub Direktorat II/PPU-KDMPolda Kalimantan Timur guna menyampaikan kebijakan operasional baru; berkoordinasi dengan Sub Direktorat II/PPU-KDMPolda Kalimantan Timur dalam penerimaan DIPA RKA-KL Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Pagu ideal, Pagu indikatif, Pagu sementara dan Pagu definitif Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan TOR / RAB Pagu Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; menyampaikan produk-produk administrasi baik produk Pokja maupun peraturan / kebijkan pimpinan yang baru serta sosialisasi kinerja Direktorat dalam tahun anggaran; memproses hak-hak anggota yang ada di Sub Direktorat II/PPUKDM Polda Kalimantan Timur baik pembinaan karier maupun tunjangan gaji, lauk pauk dan lembur anggota; dan penyelesaian kasus / perkara anggota di Sub Direktorat II/PPUKDM Polda Kalimantan Timur terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri; memberikan data-data yang berkaitan dengan rencana kegiatan, kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan baik untuk pengajuan dalam tahun berjalan maupun sebagai dasar rencana anggaran tahun mendatang dengan semua Satker.
hubungan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Sub Direktorat III/Tipikor : a) melaksanakan perintah Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas administrasi umum dan pembinaan maupun kesejahteraan personel di Sub Direktorat III/TipikorPolda Kalimantan Timur;
b)memberikan .....
29
b)
memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan yang diambil oleh Dir Reskrimsus dalam hal-hal tugas ketatausahaan, perencanaan, sarpras dan keuangan yang telah dilaksanakan di Sub Direktorat III/Tipikor Polda Kalimantan Timur;;
c)
berkoordinasi dengan Sub Direktorat III/TipikorPolda Kalimantan Timur guna menyampaikan kebijakan operasional baru; berkoordinasi dengan Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur dalam penerimaan DIPA RKA-KL Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Pagu ideal, Pagu indikatif, Pagu sementara dan Pagu definitif Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan TOR / RAB Pagu Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; menyampaikan produk-produk administrasi baik produk Pokja maupun peraturan / kebijkan pimpinan yang baru serta sosialisasi kinerja Direktorat dalam tahun anggaran; memproses hak-hak anggota yang ada di Sub Direktorat III/TipikorPolda Kalimantan Timur baik pembinaan karier maupun tunjangan gaji, lauk pauk dan lembur anggota; dan penyelesaian kasus / perkara anggota di Sub Direktorat III/TipikorPolda Kalimantan Timur terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri; memberikan data-data yang berkaitan dengan rencana kegiatan, kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan baik untuk pengajuan dalam tahun berjalan maupun sebagai dasar rencana anggaran tahun mendatang dengan semua Satker.
d)
e)
f)
g)
h)
4.
hubungan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Sub Direktorat IV / Tipid Ter: a) melaksanakan perintah Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas administrasi umum dan pembinaan maupun kesejahteraan personel di Sub Direktorat IV / TipidTer Polda Kalimantan Timur; b)
memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan yang diambil oleh Dir Reskrimsus dalam hal-hal tugas ketatausahaan, perencanaan, sarpras dan keuangan yang telah dilaksanakan di Sub Direktorat IV / Tipid Ter Polda Kalimantan Timur;
c)
berkoordinasi dengan Sub Direktorat IV / TipidTer Polda Kalimantan Timur guna menyampaikan kebijakan operasional baru; d)berkoordinasi .....
30
d)
e)
f)
g)
h)
b.
berkoordinasi dengan Sub Direktorat IV / Tipid Ter Polda Kalimantan Timur dalam penerimaan DIPA RKA-KL Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Pagu ideal, Pagu indikatif, Pagu sementara dan Pagu definitif Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan TOR / RAB Pagu Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; menyampaikan produk-produk administrasi baik produk Pokja maupun peraturan / kebijkan pimpinan yang baru serta sosialisasi kinerja Direktorat dalam tahun anggaran; memproses hak-hak anggota yang ada di Sub Direktorat IV / Tipid Ter Polda Kalimantan Timur baik pembinaan karier maupun tunjangan gaji, lauk pauk dan lembur anggota; dan penyelesaian kasus / perkara anggota di Sub Direktorat IV / Tipid Ter Polda Kalimantan Timur terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri. memberikan data-data yang berkaitan dengan rencana kegiatan, kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan baik untuk pengajuan dalam tahun berjalan maupun sebagai dasar rencana anggaran tahun mendatang dengan semua Satker.
bag Binopsnal : 1.
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a) melaksanakan perintah Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas administrasi umum dan pembinaan maupun kesejahteraan personel Bag Binopsnal; b) memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan yang diambil oleh Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam hal-hal tugas ketatausahaan, perencanaan, sarpras dan keuangan yang telah dilaksanakan Bag Renmin Polda Kalimantan Timur; c) berkoordinasi dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru; d) berkoordinasi dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kaltim dalam penyusunan Renstra Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, Renja Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, HTCK Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
2.
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a) memberikan .....
31
3.
a)
memberikan data evaluasi hasil penyidikan secara menyeluruh dalam tahun berjalan di Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur;
b)
kerjasama intern dalam pelaksanaan gelar perkara yang diajukan oleh Bag Wassidik khususnya yang berkaitan dengan data-data kriminal yang ada di Bag Binopsnal;
c)
meminta hasil laporan publik komplain secara berkala untuk dilakukan evaluasi maupun dicantumkan dalam laporan;
d)
berkoordinasi dengan Bag Wasidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru;
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur diantaranya : a)
b)
c) d) e)
f) g)
4.
menampung laporan administrasi penyidikan dari Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur baik mingguan maupun bulanan untuk didata dalam adminsitrasi penyidikan (Mindik B1 B18); mengkoordinir penugasan pengamanan anggota Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur baik yang bersifat kasuistis maupun operasi terpusat; memberikan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Crime Total (CT) dan Crime Clearence (CC); sosialisasi terhadap kebijakan pembina fungsi (Bareskrim Polri) yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; mendata, mengumpulkan dan menyimpan arsip berkas perkara dan barang bukti yang ada kaitannya dengan proses penyidikan serta mengajukan data kriminalitas dan data statistik kegiatan yang ada di Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; mendistribusi Laporan Polisi ke Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; berkoordinasi dengan Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru;
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit II/PPU-KDM Polda Kalimantan Timur : a) menampung laporan administrasi penyidikan dari Subdit II/PPUKDM Polda Kalimantan Timurbaik mingguan maupun bulanan untuk didata dalam adminsitrasi penyidikan (Mindik B1 - B18); b) mengkoordinir penugasan pengamanan anggota Subdit II/PPUKDM Polda Kalimantan Timur baik yang bersifat kasuistis maupun operasi terpusat; c) memberikan .....
32
c) d) e)
f) g)
memberikan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Crime Total (CT) dan Crime Clearence (CC); sosialisasi terhadap kebijakan pembina fungsi (Bareskrim Polri) yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; mendata, mengumpulkan dan menyimpan arsip berkas perkara dan barang bukti yang ada kaitannya dengan proses penyidikan serta mengajukan data kriminalitas dan data statistik kegiatan yang ada di Subdit II/PPU-KDM Polda Kalimantan Timur; mendistribusi Laporan Polisi ke Subdit II/PPU-KDM Polda Kalimantan Timur; dan berkoordinasi dengan Subdit II/PPU-KDM Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru.
5.
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur: a) menampung laporan administrasi penyidikan dari Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur baik mingguan maupun bulanan untuk didata dalam adminsitrasi penyidikan (Mindik B1 - B18); b) mengkoordinir penugasan pengamanan anggota Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur baik yang bersifat kasuistis maupun operasi terpusat; c) memberikan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Crime Total (CT) dan Crime Clearence (CC); d) sosialisasi terhadap kebijakan pembina fungsi (Bareskrim Polri) yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; e) mendata, mengumpulkan dan menyimpan arsip berkas perkara dan barang bukti yang ada kaitannya dengan proses penyidikan serta mengajukan data kriminalitas dan data statistik kegiatan yang ada di Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur; f) mendistribusi Laporan Polisi ke Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur; dan g) berkoordinasi dengan Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru.
6.
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur : a) menampung laporan administrasi penyidikan dari Subdit III / Tipikor Polda Kalimantan Timurbaik mingguan maupun bulanan untuk didata dalam adminsitrasi penyidikan (Mindik B1 - B18); b) mengkoordinir penugasan pengamanan anggota Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timurbaik yang bersifat kasuistis maupun operasi terpusat; c) memberikan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Crime Total (CT) dan Crime Clearence (CC); d) sosialisasi …..
33
d) e)
f) g)
sosialisasi terhadap kebijakan pembina fungsi (Bareskrim Polri) yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; mendata, mengumpulkan dan menyimpan arsip berkas perkara dan barang bukti yang ada kaitannya dengan proses penyidikan serta mengajukan data kriminalitas dan data statistik kegiatan yang ada di Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur; mendistribusi Laporan Polisi ke Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur; dan berkoordinasi dengan Subdit III/Tipikor Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru.
7.
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit IV/TipidTer Polda Kalimantan Timur : a) menampung laporan administrasi penyidikan dari Subdit IV/TipidTer Polda Kalimantan Timurbaik mingguan maupun bulanan untuk didata dalam adminsitrasi penyidikan (Mindik B1 B18); b) mengkoordinir penugasan pengamanan anggota Subdit IV/TipidTer Polda Kalimantan Timurbaik yang bersifat kasuistis maupun operasi terpusat; c) Memberikan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Crime Total (CT) dan Crime Clearence (CC); d) sosialisasi terhadap kebijakan pembina fungsi (Bareskrim Polri) yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; e) mendata, mengumpulkan dan menyimpan arsip berkas perkara dan barang bukti yang ada kaitannya dengan proses penyidikan serta mengajukan data kriminalitas dan data statistik kegiatan yang ada di Subdit IV/TipidTer Polda Kalimantan Timur; f) mendistribusi Laporan Polisi ke Subdit IV/TipidTer Polda Kalimantan Timur; dan g) berkoordinasi dengan Subdit IV/TipidTer Polda Kalimantan Timurguna mengetahui kebijakan operasional baru.
8.
hubungan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Si Ident Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a) menunjuk anggota Si Ident dalam rangka mendukung kegiatan operasional penyidikan maupun penanganan perkara yang berkaitan dengan kegiatan Olah TKP; dan b) membuat Surat Perintah penugasan bagi anggota Si Ident yang berkaitan dengan tugas-tugas operasional.
c. Bag Wasidik …..
34
c.
Bag Wassidik 1.
hubungan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timurdengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan personel baik karir maupun kesejahteraan serta urusan adminstrasi personel Bag Wassidik; b) melaksanakan kerja sama dalam rangka penyusunan rencana pengembangan kekuatan personel Bag Wassidik;
2.
hubungan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timurdengan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timurdiantaranya :
3.
a)
berkoordinasi dalam penyelenggaraan gelar perkara guna memperoleh bahan masukan berupa pendapat umum, serta kepastian hukum;
b)
menginformasikan tentang adanya gelar perkara yang sifatnya menonjol guna memperoleh arahan dan petunjuk; dan
c)
memberikan data hasil evaluasi terhadap kegiatan penyidik yang merupakan uraian dari Tupoksi Bag Wassidik.
hubungan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timurdengan Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur diantaranya : a) b)
c) d)
4.
berkoordinasi dalam hal diminta hadir pada acara gelar perkara yang menonjol untuk memberikan saran dan pendapat; sebagai anggota tim dalam penanganan masalah penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timurdalam kaitannya dengan upaya paksa; berkoordinasi dalam hal kebutuhan tenaga bantuan teknis dalam pelaksaan kegiatan pengawasan penyidikan; dan menghadiri gelar perkara terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya paksa maupun dengan kasus-kasus yang diajukan oleh Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timurbaik terhadap kasus yang dikomplain dari masyarakat maupun penentuan saksi, tersangka dan tindakan upaya paksa.
hubungan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit II/PPU-KDM Dit Reskrimsus diantaranya : a)
berkoordinasi dalam hal diminta hadir pada acara gelar perkara yang menonjol untuk memberikan saran dan pendapat; b)sebagi .....
35
b)
c) d)
5.
hubungan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur diantaranya : (1) (2)
(3) (4)
6.
sebagai anggota tim dalam penanganan masalah penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota Subdit II/PPUKDM Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan upaya paksa; berkoordinasi dalam hal kebutuhan tenaga bantuan teknis dalam pelaksaan kegiatan pengawasan penyidikan; dan menghadiri gelar perkara terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya paksa maupun dengan kasus-kasus yang diajukan oleh Subdit II/PPU-KDM Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur baik terhadap kasus yang dikomplain dari masyarakat maupun penentuan saksi, tersangka dan tindakan upaya paksa.
berkoordinasi dalam hal diminta hadir pada acara gelar perkara yang menonjol untuk memberikan saran dan pendapat; sebagai anggota tim dalam penanganan masalah penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan upaya paksa; berkoordinasi dalam hal kebutuhan tenaga bantuan teknis dalam pelaksaan kegiatan pengawasan penyidikan; dan menghadiri gelar perkara terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya paksa maupun dengan kasus-kasus yang diajukan oleh Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur baik terhadap kasus yang dikomplain dari masyarakat maupun penentuan saksi, tersangka dan tindakan upaya paksa.
hubungan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Subdit IV/TipidTer Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur diantaranya : a. berkoordinasi dalam hal diminta hadir pada acara gelar perkara yang menonjol untuk memberikan saran dan pendapat; b. sebagai anggota tim dalam penanganan masalah penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota Subdit IV/TipidTer Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan upaya paksa; c. berkoordinasi dalam hal kebutuhan tenaga bantuan teknis dalam pelaksaan kegiatan pengawasan penyidikan; dan d. menghadiri gelar perkara terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya paksa maupun dengan kasus-kasus yang diajukan oleh Subdit IV/TipidTer Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur baik terhadap kasus yang dikomplain dari masyarakat maupun penentuan saksi, tersangka dan tindakan upaya paksa. d.Subdit .....
36
d.
Subdit I/Indagsi 1.
hubungan Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a) melaksanakan perintah Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas administrasi umum dan pembinaan maupun kesejahteraan personel di Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; b) menerima saran pendapat terhadap tindakan dan yang diambil oleh Dir Reskrimsus dalam hal-hal tugas ketatausahaan, perencanaan, sarpras dan keuangan yang telah dilaksanakan di Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; c) berkoordinasi dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna menyampaikan kebijakan operasional baru; d) berkoordinasi dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam penerimaan DIPA RKA-KL Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Pagu ideal, Pagu indikatif, Pagu sementara dan Pagu definitif Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan TOR / RAB Pagu Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; e) mensosialisasikan produk-produk administrasi baik produk Pokja maupun peraturan / kebijkan pimpinan yang baru serta sosialisasi kinerja Direktorat dalam tahun anggaran kepada para Kanit; f) berkoordinasi dengan Bag Renmin dalam hal peberian hak-hak anggota yang ada di Subdit I/Indagsi Reskrimsus Polda Kalimantan Timur untuk pembinaan karier maupun tunjangan gaji, lauk pauk dan lembur anggota; dan g) berkoordinasi dalam penyelesaian kasus / perkara anggota di Subdit I/Indagsi Reskrimsus Polda Kalimantan Timur terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri. h) memberikan data-data yang berkaitan dengan rencana kegiatan, kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan baik untuk pengajuan dalam tahun berjalan maupun sebagai dasar rencana anggaran tahun mendatang.
2.
hubungan Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Binops Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a) memberikan laporan administrasi penyidikan dari Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur baik mingguan maupun bulanan untuk didata dalam adminsitrasi penyidikan (Mindik B1 B18); b.mengirimkan .....
37
b)
c) d)
e)
f) g)
3.
e.
mengirimkam nama-nama anggota Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur pada penugasan pengamanan baik yang bersifat kasuistis maupun operasi terpusat; memberikan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Crime Total (CT) dan Crime Clearence (CC); sosialisasi terhadap kebijakan Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; mengirimkan data dan arsip berkas perkara dan barang bukti yang ada kaitannya dengan proses penyidikan serta mengajukan data kriminalitas dan data statistik kegiatan yang ada di Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; menerima Laporan Polisi dari Bag Binopsnal; dan berkoordinasi dengan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru.
hubungan Subdit I/Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur diantaranya : a) memberikan data evaluasi hasil penyidikan secara menyeluruh dalam tahun berjalan di Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; b) kerjasama intern dalam pelaksanaan gelar perkara yang diajukan oleh Bag Binopsnal khususnya yang berkaitan dengan data-data kriminal yang ada di Bag Binopsnal; c) kemberikan hasil laporan public komplain secara berkala untuk dilakukan evaluasi maupun dicantumkan dalam laporan; d) berkoordinasi dengan Bag Wasidik Dit Reskrimum Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru;
Subdit II/PPU-KDM 1.
hubungan Subdit II/PPU-KDM Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a) melaksanakan perintah Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas administrasi umum dan pembinaan maupun kesejahteraan personel di Subdit II/PPU-KDM Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; b) menerima saran pendapat terhadap tindakan dan yang diambil oleh Dir Reskrimsus dalam hal-hal tugas ketatausahaan, perencanaan, sarpras dan keuangan yang telah dilaksanakan di Subdit II/PPU-KDM Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; c) berkoordinasi dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna menyampaikan kebijakan operasional baru; d)berkoordinasi .....
38
d)
e)
f)
g)
h)
2.
berkoordinasi dengan Bag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam penerimaan DIPA RKA-KL Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan Pagu ideal, Pagu indikatif, Pagu sementara dan Pagu definitif Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, penyusunan TOR / RAB Pagu Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; mensosialisasikan produk-produk administrasi baik produk Pokja maupun peraturan / kebijkan pimpinan yang baru serta sosialisasi kinerja Direktorat dalam tahun anggaran kepada para Kanit; berkoordinasi dengan Bag Renmin dalam hal peberian hak-hak anggota yang ada di Subdit II/PPU-KDM Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur untuk pembinaan karier maupun tunjangan gaji, lauk pauk dan lembur anggota; dan berkoordinasi dalam penyelesaian kasus / perkara anggota di Subdit II/PPU-KDM Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri. memberikan data-data yang berkaitan dengan rencana kegiatan, kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan baik untuk pengajuan dalam tahun berjalan maupun sebagai dasar rencana anggaran tahun mendatang.
hubungan Subdit II/PPU-KDMDit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Binops Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur : a)
b)
c) d)
e)
f) g)
memberikan laporan administrasi penyidikan dari Subdit II/PPUKDMDit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur baik mingguan maupun bulanan untuk didata dalam adminsitrasi penyidikan (Mindik B1 - B18); mengirimkam nama-nama anggota Subdit II/PPU-KDMDit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur pada penugasan pengamanan baik yang bersifat kasuistis maupun operasi terpusat; memberikan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Crime Total (CT) dan Crime Clearence (CC); sosialisasi terhadap kebijakan Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; mengirimkan data dan arsip berkas perkara dan barang bukti yang ada kaitannya dengan proses penyidikan serta mengajukan data kriminalitas dan data statistik kegiatan yang ada di Subdit II/PPUKDMDit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; menerima Laporan Polisi dari Bag Binopsnal; dan berkoordinasi dengan Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru. 3.hubungan .....
39
3.
hubungan Subdit II/PPU-KDMDit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur diantaranya : a) b)
memberikan data evaluasi hasil penyidikan secara menyeluruh dalam tahun berjalan di Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur; kerjasama intern dalam pelaksanaan gelar perkara yang diajukan oleh Bag Binopsnal khususnya yang berkaitan dengan data-data kriminal yang ada di Bag Binopsnal;
c)
memberikan hasil laporan public komplain secara berkala untuk dilakukan evaluasi maupun dicantumkan dalam laporan;
d)
berkoordinasi dengan Bag Wasidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur guna mengetahui kebijakan operasional baru.
Pasal 15
Hubungan Eksternal Direktorat Reskrimsus berdasarkan sifat hubungan/keterkaitan kerja secara tidak langsung antar komponen / unsur-unsur dalam satu organisasi (tidak vertikal dan tidak horizontal) yang bersifat koordinasi dengan unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/ Pelayanan, yaitu dengan : a.
Itwasda Polda Kalimantan Timur : 1.
2.
3.
b.
berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan verifikasi terhadap kegiatan manajerial yang meliputi; proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendahharaan di Direktorat Reskrimsus; mengirimkan tembusan semua produk-produk Direktorat Reskrimsus maupun surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sertaperanan Direktorat Reskrimsus; menindak lanjuti hasil temuan wasrikmaupun verifikasi ysng dilakukan oleh jajaran inspektorat pengawasan daerah.
Ro Ops Polda Kalimantan Timur : 1.
berkoordinasi dalam rangka pembinaan manajemen operasional Kepolisian kepada Dit Reskrimsus berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan, administrasi dan pengendalian operasi Kepolisian serta tindakan kontijensi; 2.membantu .....
40
2.
3.
c.
membantu penyelenggaraan manajemen pelatihan Pra operasi, khususnya operasi Kepolisian yang diselengarakan untuk penegakan hukum tindak pidana khusus yang mengedepankan fungsi Direktorat Reskrimsus; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Biro Operasional sesuai dengan Surat perintah yang dikeluarkan dalam kegiatan maupun operasi Kepolisian.
Ro Rena Polda Kalimantan Timur : 1. 2.
3. 4.
memberikan pembinaan berhubungan dengan fungsi perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Direktorat Reskrimsus; membantu dan monitoring dan memberikan evaluasi pelaksanan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Dit Reskrimsus; membimbing penerapan Reformasi Birokrasi Polri 9RBP) dilingkungan Direktorat Reskrimsus; membantu Direktorat Reskrimsus dalam rangka penyusunan Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, Penetapan Kinerja, LAKIP, pembuatan TOR dan RAB serta POK (Petunjuk Operasional Kegiatan).
d.
Ro SDM Polda Kalimantan Timur 1. membantu pelayanan kepada personel Dotrektorat Reskrimsus dalam hal pembinaan karier yang meliputi : Assesment, Mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan, serta kepangkatan; 2. pembinaan kesejahteraan personel Dit Reskrimsus yang meliputi : pembinaan Rohani dan mental, Jasmani, serta kesejahteraan moril maupun materiil personel Dit Reskrimsus, termasuk pemberian ijin dan cuti; 3. memberikan pembinaan psikologi kepada personel Dit Reskrimsus, yang terdiri dari psikologi Kepolisian dan psikologi Personel; 4. mengirimkan laporan data normatif dan kekuatan riil apersonel Dit Reskrimsus sebagai bahan anev berhubungan dengan kekuatan personel.
e.
Ro Sarpras Polda Kalimantan Timur : 1. 2.
memberikan pembinaan kepada Dit Reskrimsus berhubungan dengan kebutuhan sarana dan prasarana; berkooordinasi dan memberikan batuan teknis kepada Dit Reskrimsus tentang perencanaan, pengadministrasian dan penatausahaan SIMAK BMN dan Keuangan; 3.berkoordinasi .....
41
3.
f.
Bid Propam Polda Kalimantan Timur : 1.
2. 3.
4.
g.
membantu Dit Reskrimsus melakukan pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan; berkoordinasi dalam rangka menyelenggarkan pembinaan dan penegakan disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri; memberikan pelayanan kepada personel Dit Reskrimsus dalam rangka penelitian personel sebagai persyaratan uKP (Usulan Kenaikan Pangkat); berkoordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berhubungan dengan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Personel Dit Reskrimsus.
Bid Humas Polda Kalimantan Timur 1. 2.
3.
h.
berkoordinasi dalam rangka menginventarisasi seluruh materiil logistik dan aset yang dimiliki oleh Direktorat Reskrimsus dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
memberikan pembinaan terhadap kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus; memberikan data-data pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dit Reskrimsus dalam rangka pencegahan dan penberantasan tinda pidana khusus untuk pemberitaan di mess media; mengkoordinasikan tugas pokok PPID (Petugas Pengelola Informasi dan data) dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bid Hukum Polda Kalimantan Timur :
1. 2. 3.
memberikan pemahaman dan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Direktorat Reskrimsus; berkoordinasi dalam rangka mensosialisasikan UU yang berkaitan dengan tindak pidana khusus; memberikan masukan berkaitan dengan penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum serta memberikan bantuan hukum kepada Direktorat Reskrimsus bila ada permasalahan dalam penanganan tindak pidana khusus dari masyarakat.
i.Bid TI .....
42
i.
Bid TI Polri Polda Kalimantan Timur
1.
2. 3.
j.
mengkoordinasikan pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan data serta pelayanan telekomunikasi di lingkungan Direktorat Reskrimsus; memberikan bimbingan, bantuan teknis tentang komunikasi, baik masalah Hardware maupun Software di Direktorat Reskrimsus. membina dan menyelenggarakan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan data dan penyajian data serta statistik kriminal dilingkungan Dit Reskrimsus.
Yanma Polda Kalimantan Timur 1. berkoordinasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada Dit Rerkrimsus tentang pelaksanaan pelayanan Markas atau Kantor; 2. memberikan pelayanan markas, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi dan elektronik serta pemakaman bagi jajaran Dit Reskrimsus; 3. memberikan pelayanan kepada Personel Dit Reskrimsus berkaitan dengan penerbitan Kartu Ijin pemegang Senpi, penyediaan tempat tinggal/ asrama; 4. berkoordinasi dalam rangka keterlibatan personel Dit Reskrimsus yang terlibat pengamanan khusus. Pasal 16
Direktorat Reskrimsus berdasarkan sifat hubungan/ keterkaitan kerja secara tidak langsung antar komponen/ unsur-unsur dalam satu organisasi (tidak vertikal dan tidak horizontal) yang bersifat koordinasi dengan unsur-unsur pendukung, yaitu dengan : a.
SPN Polda Kalimantan Timur : 1.
2.
berkoordinasi dalam rangka penyusunan kurikulum bahan pengajaran, kesiapan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan yang meliputi perencanaan, pengadministrasian, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dan latihan berkaitan dengan peningkatan SDM personel Dit Reskrimsus, baik secara langsung maupun melalui Ro SDM; menyiapkan tenaga pendidik/ Instruktur dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, maupun latihan peningkatan kemampuan personel jajaran Dit Reskrimsus. b.Bid.Keuangan .....
43
b.
Bid Keuangan Polda Kalimantan Timur : 1. 2. 3.
c.
berkoordinasi dalam pembuatan laporan kekuatan personel berhubungan dengan realisasi penggajian; melakukan koordinasi berkaitan dengan pembuatan laporan tentang keuangan; memberikan petunjuk teknis kepada Dit Reskrimsus tentang pelaksanaan pembukuan dan akuntasi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi.
Bid Dokes Polda Kalimantan Timur 1. 2.
berkoordinasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan kesamaptaan, dan materiil fasilitas kesehatan; membatu proses pemberian restitusi kesehatan bagi angota/ personel Dit Reskrimsus yang menderita sakit; Pasal 17
Dit Reskrimsus berdasarkan sifat hubungan/ keterkaitan kerja secara tidak langsung antar komponen / unsur-unsur dalam satu organisasi (tidak vertikal dan tidak horizontal) yang bersifat koordinasi dengan unsur Tingkat Kewilayaan (Kasatwil / Kapolres jajaran) yaitu dalam bentuk : a. b. c. d. e.
kasatwil/Kapolres mengirim laporan segera setelah ada pengungkapan kasus tindak pidana khusus; kasatwil/Kapolres mengirim Laporan Bulanan dan Tahunan secara periodik tentang hasil penindakan terhadap tindak pidana khusus; berkoordinasi dalam memberikan bimibingan teknis dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidanan khusus; dit Reskrimsus mengirimkan Petunjuk dan arahan berupa Surat maupun Surat Telegram; memberikan back up kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus kepada kewilayaan, apabila mengalami kendala/ hambatan.
Bagian Keempat Hubungan Lintas Sektoral
Pasal 18 .....
44
Pasal 18
Hubungan Lintas Sektoral merupakan keterkaitan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus dengan Instansi Pemerintah/ diluar Instansi Polri yang bersifat kerjasana dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas atau merupakan tugas bersama baik dalam hubungan horizontal maupun diagonal yang dilaksanakan sebagai berikut : a.
hubungan dengan Departemen / Instansi Sipil diluar unsur CJS (Criminal Justice System) seperti Departemen, Non Departemen dan Badan-badan terkait, dilaksanakan secara fungsional, diarahkan untuk saling menunjang dalam rangka keberhasilan tugas masing-masing;
b.
hubungan dengan Instansi yang mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan melakukan : 1. koordinasi dan pengawasan; 2. pemberian petunjuk; 3. pemberian bantuan penyidikanmeliputi bantuan penangkapan dan penahanan; dan 4. penelitian berkas perkara yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum.
c.
Hubungan Tata Cara Kerja dilaksanakan oleh Sie Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan PPNS Di Lingkungan Instansi Pemprov Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut : 1.
Bidang Administrasi a)
melakukan Pendataan terhadap PPNS di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur secara berkala yang yang dilaksanakan pada awal tahun;
b)
menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh PPNS selanjutnya setelah diteliti dikirimkan kepada Kejati/Kejari;
c)
menerima berkas perkara yang dikirimkan oleh PPNS kemudian dilakukan penelitian dan apabila ada kekurangan maka Korwas PPNS berkewajiban memberikan petunjuk untuk sempurnanya berkas tersebut,dan apabila dari hasil penelitian tersebut sudah lengkap selanjutnya Korwas PPNS mengirimkan berkas tersebut ke JPU. 2.Bidang .....
45
2.
3.
4.
Bidang Pembinaan a)
Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal yaitu dengan PPNS yang berada dilingkungan Dinas Pemprov Kalimantan Timur, Balai dan Kanwil, namun tidak menutup kemungkinan secara diagonal yaitu dengan PPNS dilingkungan departemen/badan atau PPNS dilingkungan instansi Suku Dinas Pemprov Kalimantan Timur;
b)
sebagai Pembina teknis PPNS, Korwas PPNS memberikan saransaran tentang urgensi kebutuhan dan keberadaan PPNS di lingkungan instansi pusat maupun di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur;
c)
Korwas PPNS bertanggung jawab atas pembinaan kemapuan PPNS, hal ini disebabkan karena komponen penyidikan dalam sitem peradilan pidana sepenuhnya dipertanggung jawabkan kepada Polri.
Kegiatan dalam rangka pembinaan kemampuan PPNS meliputi : a)
menyiapkan tenaga instruktur / pengajar dalam rangka pendidikan pembentukan PPNS Perda;
b)
melaksanakan latihan-latihan penyegaran bagi PPNS yang telah mengikuti pendidikan;
c)
melaksanakan Coaching clinic kepada PPNS.
Bidang operasional : a)
mekanisme Korwas PPNS dibidang operasional pada hakekatnya dilaksanakan secara timbal balik dengan prinsip horizontal dan tidak menutup kemungkinan secara diagonal;
b)
korwas PPNS memberikan petunjuk-petunjuk baik diminta maupun tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya dan wajib memberikanbantuan penyidikan yang diperlukan;
c)
petunjuk yang diberikan meliputi petunjuk teknis, petunjuk taktis, dan petunjuk yuridis, sedangkan bantuan penyidikan meliputi bantuan teknis, bantuan taktis dalam melakukan upaya paksa/penindakan apabila wewenangnya tidak dimiliki oleh PPNS;
d)
dalam hal PPNS memerlukan bantuan untuk melakukan upaya paksa/ penindakan yang tidak dimiliki oleh PPNS yang
bersangkutan …..
46
bersangkutan, maka untuk tindakan tersebut dimintakan kepada Korwas PPNS; e)
permintaan bantuan upaya paksa harus disertai laporan perkembangan penyidikan dan alasan/pertimbangan serta dalam keadaan untuk menentukan perlunya dilakukan upaya paksa;
f)
atas permintaan tersebut, Penyidik Polri selaku Korwas dapat mengabulkan atau menolak dan kemudian meberitahukan keputusannya kepada PPNS disertai pertimbangan dan alasanalasannya;
g)
dalam hal permintaan upaya paksa dikabulkan dan telah dilaksanakan, maka tanggungjawab yuridis yang mungkin timbul akibat penindakan tersebut menjadi tanggungjawab secara bersama;
h)
bentuk bantuan penyidikan diberikan pada 3 (tiga) tahap proses penyidikan yaitu sebagai berikut : pada tahap awal penyidikan. 1)
melakukan penelitian dan memberikan petunjuk yuridis kepada PPNS setelah menerima SPDP dan PPNS yang bersangkutan untuk menentukan apakah kasus yang akan ditangani / disidik merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Pemberian petunjuk tersebut dapat juga dilakukan pada saat adanya koordinasi antara PPNS yang menangani perkara dengan Penyidik Polri;
2)
melakukan koordinasi dengan PPNS yang bersangkutan untuk menentukan cara bertindak yang tepat dalam rangka proses penyidikan.
3)
melakukan koordinasi dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi penyidikan;
4)
dalam hal kasus yang disidik oleh PPNS ternyata menyangkut ketentuan Perundang-undangan diluar kewenangan yang menjadi dasar hukumnya, maka dilakukan pelimpahan proses penyidikan dan berkas perkara yang sedang disidik kepada Sie Korwas PPNS melalui koordinasi yang baik;
5)
dalam hal penerapan wewenang khusus yang diberikan kepada PPNS, tidak menutup kepentingan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan pada kasus yang sejenis, sehingga hal ini tidak menimbulkan suatu penafsiran yang keliru dimana seolah-olah hanya PPNS tertentu tersebut
47
yang boleh melakukan penyidikan yang sedang ditangani; 6)
dalam tahap awal penyidikan ini, Sie Korwas PPNS dapat membantu upaya paksa apabila sudah diperlukan oleh PPNS yang bersangkutan.
pada tahap pelaksanaan penyidikan sedang berlangsung : 1)
mengikuti dan mengarahkan perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan;
2)
membantu pelaksanaan upaya paksa / penindakan dimana PPNS yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan tersebut;
3)
mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh PPNS terhadap kasus yang disidik oleh PPNS yang bersangkutan, untuk mencari upaya pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi PPNS selama proses sidik penyidikan.
pada tahap akhir penyidikan : 1)
mengadakan penelitian terhadap Berkas Perkara yang dikirimkan oleh PPNS dan bila perlu memberikan petunjuk dan arahan yuridis kepada PPNS yang bersangkutan jika Berkas Perkara tersebut masih dianggap ada yang belum lengkap baik dari segi formil maupun materilnya;
2)
mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh PPNS terhadap kasus yang disidik oleh PPNS yang bersangkutan, untuk mencari upaya pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi PPNS selama proses sidik;
3)
membantu menyerahkan Berkas Perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS ke Penuntut Umum bila sudah dianggap benar.
Pasal 19
Proses penyidikan oleh PPNS apabila mengahadapi suatu kendala atau karena adanya fakta-fakta lain yang berakibat tidak dapat berlangsungnya penyidikan tersebut atau mendapat kesulitan dalam rangka proses pembuktian, maka Penyidik Polri sebagai Korwas dapat mengambil alih penyidikan melalui koordinasi. Pasal 20 …..
48
Pasal 20 Hubungan dengan instansi luar terkait : a. hubungan kerja dengan Rumah Sakit Pemerintah / Lembaga Kriminologi, bantuan teknis penyidikan antara lain diperlukan untuk kepentingan pembuktian penanganan berkaitan TP. UU Kesehatan. b. hubungan dengan Akademisi/ Perguruan Tinggi diperlukan untuk permintaan Saksi/ Ahli sesuai jenis Tindak pidana khusus yang sedang ditangani. c. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah. d. hubungan kerja dengan lembaga-lembaga dibidang bantuan hukum. Pelayanan terhadap bantuan hokum kepada tersangka dalam tingkat penyidikan. e. hubungan kerja dengan POM TNI, OTMIL, Mahmil. Penyidikan dalam hubungan dengan perkara-perkara yang melibatkan anggota TNI. f. hubungan dengan Imigrasi, bersifat koordinasi dalam rangka permintaan cegah tangkal terhadap seseorang / tersangka, permintaan Ahli. g. hubungan kerja dengan instansi-instansi pemerintah lainnya : 1. 2. 3. 4.
h.
membuka, memeriksa dan menyita surat lain pada kantor pos, telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi/transportasi; Penyitaan surat-surat dari pejabat penyimpanan umum; Permintaan Tim Tehnis/ Ahli dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang ditangani Dit Reskrimsus; berkoordinasi dalam rangka penentuan harga limit lelang Barang bukti perkara yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
Hubungan dengan unsur CJS : 1.
2. 3.
melaksanakan koordinasi, saling tukar menukar informasi dalam rangka berupaya menciptakan kondisi yang positif bagi kelangsuangan proses penegakan hukum yang integrative ; penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan; melaksanakan koordinasi dalam rangka menetralisir ekses yang timbul akibat proses penanganan kasus tindak pidana; dalam rangka penanganan tindak pidana, hubungan dengan unsur CJS dilakukan dengan saling menghormati wewenang, tugas, tanggung jawab masing-masing yang secara teknis diatur maupun tidak diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan petunjuk yang telah ditetapkan, secara garis besar digambarkan sebagai berikut : i.Hubungan
49
i.
Hubungan kerja dengan Penuntut Umum : 1.
berkoordinasi dalam proses tindak lanjut penyidikan yang telah dilakukan oleh Dit Reskrimsus dan jajaran terhadap Tersangka tindak pidana khusus dalam upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana khusus di wilayah Propinsi Kalimantan Timur antara lain : a) b) c) d) e)
j.
c)
Pemberitahuan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana; Permintaan perpanjangan penahanan tersangka. Keikutsertaan dalam gelar perkara bila diperlukan. Penyerahan berkas perkara; Pemberitahuan tentang penghentian penyidikan.
2.
membuat komitmen bersama dalam proses penindakan guna menindaklanjuti penyidikan melalui penuntutan terhadap pelaku tindak pidana khusus di wilayah propinsi Kalimantan Timur;
3.
memberikan penuntutan maksimal sebagai tindak lanjut penyidikan yang telah dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
Hubungan kerja dengan Pengadilan Negeri/ Tinggi : 1.
berkoordinasi dalam proses penindakan yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus terhadap pelaku tindak pidana khusus dalam hal perijinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti serta perpanjangan penahanan, Petikan Putusan Pengadilan;
2.
mengkoordinasikan terhadap upaya banding dari para Tersangka tindak pidana khusus, agar sesuai dengan fakta hukum tidak lepas dari vonis yang telah diputuskan;
3.
membuat komitmen bersama dengan lembaga peradilan lainnya untuk menindak tegas dengan vonis maksimal terhadap pelaku tindak pidana khusus sebagai upaya pemberantasan tindak pidana khusus.
Hubungan kerja dengan Lembaga Pemasyarakatan 1. 2. 3. 4.
bantuan penangkapan terhadap terpidana yang melarikan diri; permintaan data dan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana dan hasil pemantauan terhadap terpidana; permintaan data dan informasi tentang terpidana antara lain terpidana yang akan selesai melaksanakan pidana. membuat komitmen bersama dengan lembaga peradilan lainnya untuk pengawaasan dan menindak tegas terhadap pelaku tindak pidana khusus yang menjalani hukuman di lingkungan LP sebagai upaya pemberantasan tindak pidana khusus di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.
BAB IV .....
50
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 20 Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Hubungan Tata Cara Kerja secara vertikal, horizontal dan diagonal baik yang dilakukan secara internal, eksternal maupun lintas sektoral dibidang administrasi maupun operasional guna mencapai tujuannya sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan analisa serta evaluasi. Pasal 21
Kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam menjalin hubungan tata cara kerja tersebut adalah sebagai berikut : a.
Direktur Reskrimsus/Wadir melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hubungan tata cara kerja secara internal antar fungsi dilingkungan Direktorat Reskrimsus, secara eksternal di lingkungan Polda Kalimantan Timur dan secara lintas sektoral guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
b.
Kabag / Kasubdit melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hubungan tata cara kerja secara antar fungsi dilingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus,membuat evaluasi permasalahan yang timbul ataupun kendala dalam pelaksanaan HTCK dan melakukan penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan terhadap HTCK.
c.
Itwasda Polda Kalimantan Timur Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hubungan tata cara kerja secara internal antar fungsi dilingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, secara eksternal dilingkungan Polda Kalimantan Timur dan secara lintas sektoral guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus, mulai dari pentahapan perencanaan, pelaksanaan dan analisa serta evaluasi.
4.
Bidang Propam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok melalui hubungan tata cara kerja baik secara internal maupun secara eksternal di jajaran Polda Kalimantan Timur serta secara lintas sektoral, agar secara profesi, etika dan kedisiplinan personel Direktorat Reskrimsus dapat
bertugas …..
51
bertugas dengan benar dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat memberikan kepastian berdasarkan hukum yang berlaku.
Pasal 22
Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) oleh pengemban fungsi pengawasan tersebut diatas dan dilaporkan kepada Kapolda Kalimantan Timur sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas pokok Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Peraturan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PARAF : 1. Kabag Bin Ops
:
2. Kasubbag Renmin :
Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal Juni 2012 DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM,
3. Wadir Reskrimsus : 4. Kabidkum
:
5. Kasetum
:
Drs. IMAN SUMANTRI, MSi
6. Wakapolda
:
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66070510
Disahkan di Balikpapan pada tanggal Juni 2012 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,
Drs. BAMBANG WIDARYATMO INSPEKTUR JENDERAL POLISI
REGISTRASI SETUM POLDA KALTIM NOMOR
TAHUN 2012
52
