PERATURAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA DI LINGKUNGAN DITRESKRIMSUS POLDA KALTIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KALIMANTAN TIMUR
Menimbang
: a.
bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimatan Timur adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan Krimsus, fungsi dan peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
b.
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus diharapkan dapat melancarkan pelaksanaan tugas antar unsur-unsur pengemban fungsi dalam organisasi Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim dalam melancarkan pelaksanaan tugas didalam memberikan pelayanana kepada masyarakat sehingga terlaksana pelayanan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, dan point 2, perlu menetapkan Peraturan Direktur Reserse Kriminal Khusus Daerah Kalimantan Timur tentang Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara dalam pengemban fungsi Ditreskrimsus Polda Kaltim dan pengemban fungsi Reskrim di Jajaran Polda Kaltim.
Mengingat
: 1.
Undang – Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara tahun 2002, No. 2, tambahan Lembaran Negara No. 4168 );
2.
Peraturan Kapolri nomor : 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
3.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.
4.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2009 tantang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kpeolisian Negara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat DitReskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisiana Daerah Kalimantan Timur;
3.
Satuan fungsi adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuain dengan tugas pokok dan fungsinya;
4.
Pelayanan Publik ( Public Service ) adalah pelayanan oleh instansi atau badan pemerintahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
5.
Penyelidik adalah pejabar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenagan oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
6.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang;
7.
Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
/8. Penyidik …..
4
8.
Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam Undang-undang;
9.
Pengawas adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas bedasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Polri sampai denga tingkat Polsek;
10. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara professional, proporsional dan transparan.
Tujuan Gelar Perkara Pasal 2 Tujuan peraturan ini adalah a.
Gelar perkara Direktorat Reskrimsus Polda Kaltim ini di maksudkan sebagai pedoman dan masukan pada awal penyidikan, pertengahan penyidikan dan akhir penyidikan perkara di lingkungan Dit Reskrimsus dengan harapan tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penanganan perkara / kasus;
b.
Tujuan gelar perkara Dit Reskrimsus Polda Kaltim ini di buat di harapkan terhindar dari kesalahan penentuan layak atau tidaknya kasus tersebut ditingkatkanke proses penyidikan, penentuan tersangka dan barang bukti, penerapan pasal beserta hambatan – hambatan yang dihadapi.
Prinsip – prinsip Gelar Perkara Pasal 3 (1)
Profesional, yaitu dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim sesuai dengan kempuan dan kompentensi yang dimiliki;
/(2) Prosedural …..
5
(2)
Prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tatacara gelar perkara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di lingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kaltim;
(3)
Akuntabel yaitu dalam pelaksanaan gelar perkara dan Surat Rekomendasi pengesahan gelar perkara dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
(4)
Transparan, yaitu proses pelaksanaan gelar perkara dan Notulen hasil pelaksanaan gelar Perkara dapat disampaikan lewat surat SP2HP kepada pelapor secara memadai serta mudah dimengerti;
(5)
Efektif dan efisien yaitu proses pembuatan laporan hasil gelar perkara Rekomendasi pengesahan hasil gelar perkara dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
BAB II GELAR PERKARA
Kategori Gelar Perkara Pasal 4
Kategori Gelar Perkara meliputi : a.
Gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap awal penyidikan, pertengahan penyidikan, dan akhir penyidikan;
/b. gelar …..
6
b.
Gelar perkara luar biasa diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi insentif antara penyidik dan para pejabat terkait. Kriteria Gelar Perkara Biasa Pasal 5
Kriteria Gelar Perkara Biasa meliputi :
a.
Perkara yang di komplin Dumas dari Pelapor, LSM, Pengacara;
b.
Hasil supervise dari Subdit, Satwil jajaran Polda Kaltim;
c.
Usulan dari penyidik;
d.
Permintaan dari satuan fungsi lainnya terutama fungsi pengawasan
Gelar perkara biasa awal penyidikan Pasal 6
Gelar Perkara biasa dilaksanakan pada tahap awal penyidikan bertujuan: a.
Menentukan apakah laporan polisi yang dilaporkan apakah merupakan tindak pidana atau bukan;
b.
Meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi penyidikan;
c.
Menentukan kriteria kesulitan penyidikan;
d.
Merumuskan rencanan penyidikan;
e.
Menetukan pasal-pasal yang diterapkan;
f.
Menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;
g.
Menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan;
h.
Menentukan target-target penyidikan.
/ Penyelenggara ……
7
Penyelenggara Gelar Perkara Awal Penyidikan Pasal 7
Penyelenggara Gelar Perkara : (1)
Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan di tingkat Polda dilaksanakan oleh tim penyidik Direktorat dan dipimpin oleh Kasubdit, diikuti oleh pengawas penyidikan, pelapor dan penasehat hukum pelapor;
(2)
Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan di tingkat Polres/Ta dilaksanakan oleh tim penyidik Sat Reskrim Sat Reskrim damn di pimpin oleh Kasat Reskrim, diikuti oleh Pengawas Penyidikan, Pelapor dan Penasehat Hukum Pelapor ;
(3)
Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan di tingkat Polsek dilaksanakan oleh tim penyidik Unit Reskrim Polsek dan dipimpin oleh Kapolsek, diikuti oleh Pengawas Penyidikan, Pelapor dan Penasehat Hukum Pelapor. Mekanisme Gelar Perkara Awal Penyidikan Pasal 8
Mekanisme Gelar Perkara meliputi : a.
Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu : 1. Persiapan; 2. Pelaksanaan; 3. Kelanjutan hasil gelar perkara.
b.
Tahap persiapan gelar perkara meliputi : a. Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik, b. Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan c. Pengiriman surat undangan gelar perkara.
/c.tahap …..
8 c.
Tahap pelaksanaan gelar perkara meliputi : 1. Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara; 2. Penyampaian laporan dari pelapor atau penasehat hukum pelapor kepada peserta gelar (jika pelapor/penasehat hukum pelapor hadir); 3. Pelapor atau penasehat hukum pelapor dipersilahkan meninggalkan ruangan gelar perkara; 4. Paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; 5. Tanggapan para peserta gelar perkara; 6. Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyelidikan perkara; dan 7. Kesimpulan gelar perkara.
d.
Tahap kelanjutan gelar perkara meliputi : 1. Pembuatan laporan hasil gelar perkara; 2. Penyampaian laporan hasil gelar kepada Direktur pada tingkat Polda, kepada Kapolres/Ta pada tingkat Polres dan polsek; 3. Arahan dan disposisi Direktur dan Kapolres/ Ta terhadapa hasil gelar perkara; 4. Hasil gelar perkara dilanjutkan dalam proses penyidikan oleh Tim Penyidik; 5. Pengawasan hasil gelar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kasubdit pada tingkat Polda, Kasat Reskrim pada tingkat Polres/ Ta dan Kapolsek pada tingkat Polsek serta melibatkan secara langsung para Perwira Pengawas Penyidik.
Gelar Perkara Pertengahan Penyidikan Pasal 9 Gelar perkara biasa yang dilaksanakan pada pertengahan penyidikan bertujuan : a. Penentuan tersangka; b. Pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan; c. Pembahasan dan pemecahan masalah penghambatan penyidikanl d. Pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P-19); e. Mengembangkan sasaran penyidikan;
/f.penanganan …..
9 f.
Penanganan perkara yang terlantar;
g. Supervise pencapaian target penyidikan; dan h. Percepatan penyelesaian / penuntasan penyidikan; i.
Untuk menetukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan atau perkara tersebut dihentikan demi hukum. Penyelenggara Gelar Perkara Pertengahan Penyidikan Pasal 10
Penyelenggara Gelar Perkara Pertengahan Penyidikan : (1)
Gelar Perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap pertengahan penyidikan pada tingkat Polda diselenggarakan oleh tim penyidik
yang dipimpin oleh Kasubdit yang dihadiri oleh para penyidik
Direktorat, pengawas penyidikan, Inspektorat Pengawasan Daerah, Propam, Pembinaan Hukum, Pelapor Beserta Penasehat hukumnya dan terlapor beserta penasehar hukumnya (jika di pandang perlu); (2)
Gelar perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap pertengahan penyidikan pada Tingkat Polres/ Ta diselenggarakan oleh Tim Penyidik yang dipimpin oleh Kasat Reskrim yang dihadiri oleh para penyidik Sat Reskrim Polres/ Ta, pengawas penyidikan, Kasi Pengawasan Polres/ Ta, Kasi Propam Polres/Ta, pelapor beserta penasehat hukumnya dan terlapor beserta penasehat hukumnya (jik adipandang perlu);
(3)
Gelar perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap pertengahan penyidikan pada tingkat polsek/Ta diselenggarakan oleh tim penyidik yang dipimpin oleh kapolsek yang dihadiri oleh para penyidik unit Reskrim Polsek/ Ta, Kanit Polres/ Ta yang ditunjuk, pengawas penyidikan, Kasi Pengawasan Polres/ Ta, Kasi Propam Polres/ Ta, Kanit di Polres/ Ta, pelapor beserta penasehat hukumnya dan terlapor beserta penasehat hukumnya (jika dipandang perlu). Mekanisme Gelar Perkar Pasal 11
Mekanisme gelar perkara meliputi : a.
Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu : /1. Persiapan ……
10
b.
1.
Persiapan;
2.
Pelaksanaan;
3.
Kelanjutan Hasil gelar Perkara.
Tahap persiapan gelar perkarameliputi : 1. Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik, 2. Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan 3. Pengiriman surat undangan gelar perkara.
c.
Tahap pelaksanaan gelar perkara meliputi : 1. Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara; 2. Penyampaian laporan dari pelapor atau penasehat hukum pelapor kepada peserta gelar (jika pelapor/penasehat hukum pelapor hadir); 3. Pelapor atau penasehat hukum pelapor dipersilahkan meninggalkan ruangan gelar perkara; 4. Paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; 5. Tanggapan para peserta gelar perkara; 6. Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyelidikan perkara; dan 7. Kesimpulan gelar perkara. Tahap Kelanjutan Gelar Perkara Pasal 12
Tahap kelanjutan gelar perkara meliputi : a.
Pembuatan laporan hasil gelar perkara;
b.
Penyampaian laporan hasil gelar kepada Direktur pada tingkat Polda, kepada Kapolres/Ta pada tingkat Polres dan polsek;
/c. arahan……
c.
11 Arahan dan disposisi Direktur dan Kapolres/ Ta terhadapa hasil gelar perkara;
d.
Hasil gelar perkara dilanjutkan dalam proses penyidikan oleh Tim Penyidik;
e.
Pengawasan hasil gelar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kasubdit pada tingkat Polda, Kasat Reskrim pada tingkat Polres/ Ta dan Kapolsek pada tingkat Polsek serta melibatkan secara langsung para Perwira Pengawas Penyidik. Gelar Perkara Tahap Akhir Penyidikan Pasal 13
Gelar perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap akhir penyidikan bertujuan : a.
Penyempurnaan berkas perkara;
b.
Pengembangan penyidikan;
c.
Memutuskan perpanjangan penyidikan;
d.
Melanjutkan kembali perpanjangan penyidikan yang telah dihentikan;
e.
Memutuskan untuk penyerahan perkara kepada JPU.
Penyelenggara Gelar Perkara Akhir Penyidikan Pasal 14
Penyelenggara Gelar Perkara : (1)
Gelar Perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap akhir penyidikan pada tingkat Polda diselenggarakan oleh tim penyidik yang dipimpin oleh serendah-rendahnya Wadir dan dihadiri oleh Kasubdit oleh para penyidik Direktorat, pengawas penyidikan, Inspektorat Pengawasan Daerah, Propam, Pembinaan Hukum;
(2)
Gelar perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap akhir penyidikan pada Tingkat Polres/ Ta diselenggarakan oleh Tim Penyidik yang dipimpin oleh Kasat Reskrim yang dihadiri oleh para penyidik Sat Reskrim Polres/ Ta, pengawas penyidikan, Kasi Pengawasan Polres/ Ta, Kasi Propam Polres/Ta;
/c. Gelar…..
(3)
12 Gelar perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap akhir penyidikan pada Tingkat Polres/ Ta diselenggarakan oleh Tim Penyidik yang dipimpin oleh Kapolsek yang dihadiri oleh para penyidik unit Reskrim Polsek/ Ta, Kanit Polres/Ta yang ditunjuk, pengawas penyidikan, Kasi Pengawasan Polres/Ta, Kasi Propam Polres/Ta, dan Kanit di Polres/Ta.
Mekanisme Gelar Perkara Pasal 15
Mekanisme Gelar Perkara meliputi : a.
b.
c.
Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu : 1.
Persiapan;
2.
Pelaksanaan;
3.
Kelanjutan hasil gelar perkara.
Tahap persiapan gelar perkara meliputi : 1.
Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;
2.
Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara ; dan
3.
Pengiriman surat undangan gelar perkara.
Tahap pelaksanaan gelar perkara meliputi : 1.
Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
2.
Paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, hasil penyidikan yang telah dilaksanakan, adanya temuan baru atau novum baru terhadap tindak pidana yang sudah dihentikan penyidikannya dan adanya surat putusan dari pengadilan terhadap kasus yang dihentikan untuk dibuka kembali (melalui sidang praperadilan);
3.
Tanggapan para peserta gelar perkara;
4.
Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara;
5.
Kesimpulan gelar perkara;
/ tahap…...
13 Tahap Kelanjutan Gelar Perkara Pasal 16
Tahap kelanjutan gelar perkara meliputi :
a.
Pembuatan laporan hasil gelar perkara;
b.
Penyampaian laporan hasil gelar kepada Direktur padda tingkat Polda, Kepada Kapolres/Ta pada tingkat Polres Polsek;
c.
Arahan dan disposisi Direktur dan Kapolres/Ta terhadap hasil gelar perkara;
d.
Hasil gelar perkara dilanjutkan dalam proses penyidikan penyerahan berkas perkara kepada JPU dan tahap 2;
e.
Melanjutkan penyidikan terhadap perkara yangtelah dihentikan, bedasarkan bukti/novum baru dan putusan praperadilan yang mewajibkan penyidik untuk melanjutkan penyidikannya sampai penyerahan berkas perkara ke JPU dan tahap 2;
f.
Pengawasan hasil gelar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kasubdit pada tingkat Polda, Kasat Reskrim pada tingkat Polres/ Ta dan Kapolsek pada tingkat Polsek dengan melibatkna langsung para Perwira Pengawas Penyidik. BAB III GELAR PERKARA LUAR BIASA Pasal 17
Gelar perkara luar biasa diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi insentif antara penyidik dan pada pejabat terkait.
/Tujuan …..
14 Tujuan Gelar Perkara Luar Biasa Pasal 18
Tujuan Gelar Perkara Luar Biasa adalah untuk : a.
Menanggapi / mengkaji adanya keluahan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak – pihaklain yang terkait dengan perkara yang disidik;
b.
Melakukan tindakan kepolisian terhadapa seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang – undangan;
c.
Menentukan langkah – langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang luar biasa;
d.
Memutuskan penghentian penyidikan;
e.
Melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan ; dan menentukan pemusnahan dan pelelangan barang sitaan.
Kriteria Perkara Pidana Luar Biasa Pasal 19
Kriteria Perkara Pidana Luar Biasa meliputi :
a.
Atensi Presiden atau Pejabat Pemerintah atau Pejabat Pimpinan Kapolda;
b.
Perhatian public secara luas;
c.
Melibatkan tokoh formal/informal dan berdampak missal;
d.
Berada pada hukum perdata dan hukum pidana;
e.
Mencakup beberapa peraturan perundang – undangan yang tumpang tindih; penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaksi missal.
/Penyelenggara ……
15 Penyelenggara Gelar Perkara Luar Biasa Pasal 20
Gelar perkara luar biasa hanya dapat dilakukan pada tingkat Polda Kaltim yang dipimpin serendahrendahnya oleh WakaPolda yang di hadiri oleh Direktur Reskrimsus/um/narkoba beserta pada Kasubdit, Kapolres/Ta/ Kasat Reskrim dan penyidik yang menangani permasalahan tersebut, Perwira Pengawas Penyidikan, Irwasda Polda Kaltim, Kabit Binkum, Kabit Propam, Jaksa Penuntut Umum dan instansi terkait (yang berhubungan dengan permasalahan tersebut), pelapor/kuasa hukum dan terlapor/kuasa hukum.
Mekanisme Gelar Perkara Luar Biasa Pasal 21
Mekanisme gelar perkara luar biasa meliputi : a.
b.
Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu : 1.
Persiapan;
2.
Pelaksanaan;
3.
Kelanjutan hasil gelar perkara
Tahap persiapan gelar perkara meliputi : 1.
Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;
2.
Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
3.
Pengiriman surat undangan gelar perkara
/c. tahap …..
16 c.
Tahap pelaksanaan gelar perkara meliputi :
1.
Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
2.
Penyampaian informasi yang berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh pelapor atau penasehat hukum pelapor dan terlapor atau penasehat hukum terlapor kepada peserta gelar (jika pelapor/penasehat hukum dan terlapor/penasehat hukum hadir);
3.
Pelapor atau penasehat hukum pelapor dan terlapor atau penasehat hukum terlapor dipersilahkan meninggalkan ruang gelar perkara;
4.
Paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
5.
Tanggapan para peserta gelar perkara;
6.
Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyelidikan perkara; dan
7.
Kesimpulan gelar perkara. Tahap Kelanjutan Gelar Perkara Pasal 22
Tahap kelanjutan gelar perkara meliputi : a.
Pembuatan laporan hasil gelar perkara;
b.
Penyampaian laporan hasil gelar perkara kepada Kapolda/Waka polda Kaltim
c.
Arahan dan disposisi Kapolda/Waka Polda Kaltim terhadap hasil gelar perkara
d.
Hasil gelar perkara dilanjutkan dalam proses penyidikan;
e.
Pengawasan hasil gelar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktur Krimsus/um/narkoba dengan melibatkan langsung para Perwira Pengawas Penyidik.
/ BAB IV .....
17 BAB IV
PEDOMAN PEMBUATAN BAHAN GELAR PERKARA
Pedoman Pembuatan Bahan Gelar Perkara
Pasal 23
Pedoman Pembuatan Bahan Gelar Perkara Meliputi : a.
Membuat Judul Masalah Gelar Perkara;
b.
Membuat Dasar Penyidikan, ( awal mula terjadinya proses penyidikan )
c.
Menjelaskan posisi kasus awal dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sebagai salah satu pihak.
d.
Membuat Gambaran Keseluruhan Kejadian Jelaskan seluruh kejadian setelah ada pemeriksaan saksi, ahli tersangka surat petunjuk dimulai menjelaskan seluruh kejadian suatu tindak pidana lengkap dengan tahapan-tahapan terjadinya suatu tindak pidana, sampai pada perkembangan, jaringan tersangka kelompok tersangka. (tidak dibatasi jumlah slide/chart, tulisan/grafik, tergantung kepentingan namun harus singkat, jelas dan dipahami)
e.
Membuat pembuktian dan penjelasan saksi sebagai alat bukti yang sah 1.
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
2.
f.
Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja buka merupakan keterangan saksi.
Membuat Pembuktian dari petunjuk
Petunjuk adalah pembuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya /e. Membuat ......
18 g.
Membuat Pembuktian dari keterangan ahli;
h.
Membuat Pembuktian dari Keterangan Tersangka Keterangan tersangka adalah apa yang tersangka nyatakan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia katakan sendiri atau alami sendiri;
i.
Membuat suatu kesimpulan dengan analisis yuridis Menjelaskan tindak pidana apa, pasal yang dikenakan, unsur-unsur diuraikan dan dibuktikan dengan fakta-fakta : ( dibuat slide/chart/tulisan ) BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
1.
Peraturan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perpol ini akan diatur kemudian.
Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal
Pebruari
2013
a.n. DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM WADIR
Drs. BUDI PRASETYO, SH, MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62100827
Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal
Pebruari
2013
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Drs. ANAS YUSUF, SH, MH, MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI REGISTERASI SETUM POLDA KALTIM NOMOR TAHUN 2013
