PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011

PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI L1NGKUNGAN

BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TLiHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi INAFIS, fungsi Laboratorium Forensik dan fungsi PUSIKNAS serta fungsi Korwas PPNS dalam rangka penegakan hukum;

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan tugas fungsi dan peranan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan tata cara kerja antarpejabat di lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan fungsi lain serta Instansi terkait secara vertikal, horizontal dan diagonal;

c.

bahwa Hubungan tata cara kerja Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar kinerja masing-masing pejabat di lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan hasil yang optimal;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RepubJik Indonesia;

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemer 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4168);

Mengingat

2

3.

Peraturan Presiden Nemer 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Sesar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja dilingkungan Polri; dan

6.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI L1NGKUNGAN BADAN RESERSE KRIIVIINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Badan Reserse Kriminal selanjutnya disingkat Bareskrim, adalah unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi INAFIS, fungsi Laboratorium Forensik dan fungsi PUSIKNAS serta fungsi Korwas PPNS dalam rangka penegakan hukum.

2.

Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antarkomponen dari/unsur-unsur pengemban fungsi di Iingkungan organisasi Bareskrim Polri dengan unsur-unsur pengemban fungsi di lingkungan P91ri atau lembaga pemerintah non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan.

3.

Hubungan vertikal adalah hubunqan ' kerja antara pimpinan dengan pejabat, anggota/staf yang ada di bawahnya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.

4.

Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antarbagian/fungsi dalam koordinasi dan kerlancaran kerja yang bersifat sejajar atau setingkat.

rangka

3

dilingkungan Mabes Polri dan Polda guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi. 6.

Hubungan Iintas sektoral adalah hubungan kerja antara Bareskrim Polri dengan lembaga/instansi pengemban fungsi hukum guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.

Pasal 2 Tujuan HTCK Bareskrim Polri adalah: a.

sebagai pedoman bagi para pejabat dan personel di lingkungan Bareskrim Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum;

b.

agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Bareskrim Polri dapat memahami dalam melaksanakan koordinasi kerja, baik antarbagian/fungsi maupun dengan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri dan Polda serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan

c.

agar masing-masing pejabat dan personel di lingkungan Bareskrim Polri mampu melaksanakan tugas sesuai denqan bidangnya masing-masing sehingga mencapai hasil yang optimal.

Pasal3 HTCK Bareskrim Polri mengatur hubungan kerja antar: a.

pejabat di lingkungan Bareskrim Polri;

b.

pejabat di Iingkungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda; dan

Polri .dengan pejabat pada Satker di Iingkungan

c.

pejabat di lingkungan Bareskrim dengan tugas Bareskrim Polri.

Polri dengan instansi di luar Polri yang terkait

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN PEJABAT BARESKRIM POLRI

Pasal4 Bareskrim Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi INAFIS, fungsi Laboratorium Forensik, dan fungsi PUSIKNAS serta fungsi Korwas PPNS dalam rangka penegakan hukum.

Pasal5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bareskrim menyelenggarakan fungsi: a.

pernbinaan fungsi Reserse Kriminal seluruh jajaran Polri yang meliputi:

Polri

4

1.

2.

pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan personel, anggaran, peralatan khusus. pendistribusiannya, sistem dan metode, pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel Reskrim pengelolaan tahanan serta barang bukti; pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisa dan evaluasi serta kerja sama;

3.

pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna meniamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode;

4.

pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

5.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dari Pusat informasi kriminal nasional (Pusiknas) guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;

6.

pembinaan terhadap bantuan teknis INAFIS (Indonesian Automatic Fingerprint Identification System) Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;

7.

pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (Iabfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya; dan

8.

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang berdampak kontinjensi, yang meliputi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana tertentu.

b.

penyelenggaraan dan pembinaan fungsi Laboratorium Forensik dan Fungsi INAFIS termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi-fungsi operasionallainnya;

c.

penyelenggaraan penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara termasuk kejahatan serius lainnya, korupsi termasuk kolusi, nepotisme dan kejahatan kerah putih, narkoba dan kejahatan terorganisir, ekonomi/perbankan/keuangan dan kejahatan-kejahatan lintas negara lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesemuannya, berdasarkan kebijakan Kapolri, ditetapkan sebagai lingkup tanggung jawab Mabes Polri;

d.

koordinasi dan Pengawasan operasional terrnasuk pembinaanlbimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada tingkat pusat; dan

e.

pelaksaaan kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang memiliki dampak politis dan strategik melalui satuan tugas khusus.

(1) Bareskrim.....

5

Pasal6 (2)

Bareskrim Polri dipimpin oleh Kabareskrim Polri yang bertugas memimpin membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Bareskrim Polri serta memberikan pertimbangan dan saran serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri; dan (3) Kabareskrim Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Bareskrim Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.

Pasal7 Kabareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh: a.

Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin), dengan 4 (empat) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu yaitu : 1.

2.

3.

4.

Kepala Bagian Perencanaa (Kabagren), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Program dan Anggaran (Kasubbagprogar);

b)

Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran (Kasubbagdalgar); dan

c)

Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin).

Kepala Bagian Pembinaan Fungsi (Kabagbinfung), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Pelatihan (Kasubbaglatfung);

b)

Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbinsismet); dan

c)


Sistem

Metode

dan

Kepala Bagian Sumber Daya (Kabagsumda), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian Personel (Kasubbagpers);

b)

Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana (Kasubbagsarpras); dan

c)


Kepala Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kabagtahti), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Perawatan Tahanan (Kasubbagwattah);

b)

Kepala Subbagian Barang Bukti (Kasubbagbarbuk); dan

c)

Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin). 1'

1

6

5. b.

Kepala Urusan Tata Usaha (Kaurtu).

Kepala Biro Pembinaan Operasional (Karobinopsnal), dengan 5 (lima) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu yaitu : 1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Bagian Perencanaan Operasional (Kabagagrenopsnal), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian (Kasubbagrenminopsnal);

b)

Kepala Subbagian Pelatihan Operasi (Kasubbaglatopsnal); dan

c)


Perencanaan

Administrasi

Operasi

Kepala Bagian Kerja Sarna (Kabagkerma), yang dibantu oleh:

a)

Kepala Subbagian Luar Negeri (Kasubbaglugri);

b)

Kepala Subbagian Dalam Negeri (Kasubbagdagri); dan

c)


Kepala Bagian Anaiisis dan Evaluasi (Kabaganev), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Pengkajian Data (Kasubbagjianta);

b)

Kepala Subbagian Pengendalian Perkara (Kasubbagdalkara); dan

c)


Kepala Bagian Reserse Mobil (Kabagresmob), yang dibantu oleh : a)

Unit I;

b)

Unit II;

c)

Unit III; dan

d)


Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian Pengendalian Sistem Prosedur (Kasubbagdalsisdur);

b)

Kepala Subbagian Penqarnanan Produk (Kasubbagpamduk), yang dibantu oleh Tim Monitor;

c)

Kepala Subbagian (Kasubbagharbang);dan

d)


Pemeliharaan

Pengembangan

dan

r»

1/

1

7

6. c.

Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Karowassidik), dengan 2 (dua) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu yaitu: 1.

2.

d.


Kepala Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian Pengawasan Administrasi (Kasubbagwasmin);

b)

Kepala Subbagian Pengawasan (Kasubbagwasmatkas); dan

c)


Materi

dan

Berkas

Kepala Bagian Supervisi dan Pelaporan (Kabagvisilap), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian Supervisi (Kasubbagvisi);

b)

Kepala Subbagian Pelaporan (Kasubbaglap); dan

c)


3.

Penyidik Utama/Fungsional

4.


Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karokorwas PPNS), dengan 4 (empat) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu yaitu : 1.

2.

3.

Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabagwassidik), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Penelitian Perkara (Kasubbaglitkara);

b)

Kepala Subbagian Adrnlnistrasl Penyidikan (Kasubbagminsidik); dan

c)


Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian Pembinaan Sistem (Kasubbagbinsis);

b)

Kepala Subbagian Bantuan Taktis (Kasubbagbantis); dan

c)


Kepala Bagian Pembinaan PPNS (Kabagbin PPNS), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian Pembinaan Kemampuan (Kasubbagbinpuan);

b)

Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbindiklat); dan

c)


Pendidikan

dan

Latihan

8

4.

5.

Kepala Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Administrasi (Kasubbagmin);

b)

Kepala Subbagian Personel (Kasubbagpers); dan

c)



e.

Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu), dengan 1 (satu) Pamin, 1 (satu) Pamin Gaji, 1 (Satu) Pamin Akun Verifikasi dan 1(satu) Pamin Data;

f.

Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud), dengan 1 (satu) Paurtu dan 1 (satu) Paurdal;

g.

Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pus IKNAS), dengan 1 (Satu) Sekretariat,

4 (empat) bidang dan 1 (satu) Urkeu, yaitu: 1.

Sekretariat (Set), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian perencanaan (Kasubbagren);

b)

Kepala Subbagian Sumber Daya (Kasubagsumda);

c)

Kepala Subbagian Pembinaan Fungsi (Kasubbagbinfung); dan

d)


2.

Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu);

3.

Kepala Bidang Pengembangan Sistem (Kabidbangsis), yang dibantu oleh :

4.

5.

a)

Kepala Subbidang Aplikasi (Kasubbidaplik);

b)

Kepala Subbidang Jaringan (Kasubbidjaring); dan

c)

Kepala Urusan Adminstrasi (Kaurmin).

Kepala Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Kabidyaninfokrim), yang dibantu oleh: Pengawasan

Data

dan

a)

Kepala Subbidanq (Kasubbidwasdastik);

b)

Kepal Subbidang Pelayanan Informasi (Kasubbidyaninfo); dan

c)


Kepala Bidang Kerja Sarna (Bidkerma), rneliputi:

Statistik

9

6.

h.

a)

Kepala Subbidang Antarinstansi, (Kasubbidtarinskemkom);

Kementerian,

b)

Kepala Subbidang Antarnegara (Kasubbidtarneg); dan

c)


dan

Komisi

Kepala Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnasional (Kabid PDAKT), meliputi: a)

Tim Analis; dan

b)


Kepala Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Indentification System (Pus INAFIS), dengan 1 (satu) Sekretariat, 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Urkeu, yaitu: 1.

2.

Sekretariat (set), yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbagian Perencanaan (Kasubbagren);

b)

Kepala Subbaqian Sumber Daya (Kasubbagsumda);

c)


d)


Kepala Bagian Sistem Informasi (Kabagsisinfo), meliputi: a)

Kepala Subbagian lnformasi Sidik Jari (Kasubbaginfosiri);

b)

Kepala Subbagian Sistern Komunikasi (Kasubbagsiskom); dan

c)


3.


4.

Kepala Bidang Daktiloskopi Umum (Kabiddaktium), yang dibantu oleh :

5.

a)

Kepala Subbidang Pemrosesan Sidik Jari (Kasubbidprosiri);

b)

Kepala Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Kasubbiddoksiri); dan

c)


Kepala Bidang Daktiloskopi Kriminal (Kabiddaktikrim), yang dibantu oleh : Identifikasi

a)

Kepala Subbidang Pendokumentasian (Kasubbiddokidentkrim);

b)

Kepala Subbidang Pemeriksaan Sidik Jari (Kas4~bidriksasiri);

Kriminal

10

6.

i.

d)

Kepala Subbidang Pengolahan TKP (Kasubbidolah TKP); dan

e)

Kepala Urusan Adminstrasi (Kaurrnin).

Kepala Bidang Fotografi Kepolisian (Kabidtopol), yang dibantu oleh: a)

Subbidang Audio Visual (Subbidavis);

b)

Subbidang Identifikasi Wajah (Subbiddenjah); dan

c)


Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Kapuslabfor), dengan 1 (satu) Sekretariat, 1 (satu) bagian, 5 (lima) bidang, 1(satu) Urkeu dan Labfor cabang, yaitu : 1.

2.

Sekretariat (Set) yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Perencanaan (Kasubbagren);

b)

Kepala Subbagian Sumber Daya (Kasubbagsumda);

c)


d)


Kepala Bagian Manajemen Mutu (kabagjemenmut), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbagian Instrumen Analisis (Kasubbaginstal);

b)

Kepala Subbagian Pengembangan Metoda (kasubbagbangmet);

c)

Kepala Subbagian Standar Mutu (Kasubbagstanmut); dan

d)


3.


4.

Kepala Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor), yang dibantu oleh :

5.

a)

Kepala Subbidang Dokumen Palsu (Kasubbiddokpal);

b)

Kepala Subbidang Uang Palsu (Kasubbidupal);

c)

Kepala Subbidang Produksi Cetak (Kasubbidprodcet); dan

d)


Kepala Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbidang Senjata Api (Kasubbidsenpi);

b)

Kepala Subbidang Bahan Peledak (Kasubbidhandak);

11

6.

7.

8.

j.

c)

Kepala Subbidang Metalurgi (Kasubbidmetal); dan

d)

Kepala Urusan Adminstrasi (Kaurrnin).

Kepala Bidang Fisika Komputer Forensik (Kabidfiskomfor), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbidang Deteksi Khusus (Kasubbiddeteksus);

b)

Kepala Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Kasubbidlakabakar);

c)

Kepala Subbidang Komputer Forensik (Kasubbidkomfor); dan

d)


Kepala Bidang Kimia Biologi Forensik (Kabidkimbiofor), yang dibantu oleh: a)

Kepala Subbidang Kimia (Kasubbidkim);

b)

Kepala Subbidang Biologi Serologi (Kasubbidbioser);

c)

Kepala Subbidang Toksikologi Lingkungan (Kasubbidtokling); dan

d)


Kepala Bidang Narkoba Forensik (Kabidnarkobafor), Yang dibantu oleh : a)

Kepala Subbidang Narkotik (Kasubbidnarko);

b)

Kepala Subbidang Psikotropika (Kasubbidpsiko);

c)

Kepala Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Kasubbidbaya); dan

d)


9.

Kepala Laboratorium Forensik Cabang (Kalabforcab).

10.

Kelompok Jabatan FungsionaJ Puslabfor (Pokjabfung)

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum), yang dibantu oleh: 1.

Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidum);

2.

Kepala Subbagian Operasi (Kasubbagops);

3.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubbagrenmin);

4.

Kepala Subdirektorat I (Kasubdit I), menangani perkara Keamanan Negara;

5.

Kepala Subdirektorat Bangunan dan Tanah;

6.

Kepala Subdirektoratlll (Kasubdit III) menangani perkara Kejahatan denqan Kekerasan (Jatanras);

1.1

(Kasubdit II), menangani perkara Harta Benda,

12

k.

7.

Kepala Subdirektorat IV (Kasubdit IV) menangani perkara Dokumen;

8.

Kepala Subdirektorat V (Kasubdit V), menangani perkara Remaja Anak dan Wanita (Renakta); dan

9.


dan

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus), yang dibantu oleh :

1.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus);

2.


3.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Adminstrasi (Kasubbagrenmin);

4.

Kepala Subdirektorat Perdagangan;

5.

Kepala Subdirektorat II (Kasubdit II), menangani perkara Perbankan;

6.

Kepala Subdirektorat III (Kasubdit III), menangani perkara Pencucian Uang;

7.

Kepala Subdirektorat IV (Kasubdit IV), menangani perkara Uang Palsu;

8.

Kepala Subdirektorat V (Kasubdit V), menangani perkara Cyber Crime;

9. 10. I.

Politik

I (Kasubdit

I),

menangani

perkara

Industri

dan

Kepala Subdirektorat VI (Kasubdit VI), Menangani perkara Investasi Khusus . dan Asuransi; dan Urtu.

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor), yang dibantu oleh :

1.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor);

2.


3.


4.

Kepala Subdirektorat I (Kasubdit I), menangani perkara Dana Bantuan;

5.

Kepala Subdirektorat II (Kasubdit II), menangani perkara Dana Usaha Negara;

6.

Kepala Subdirektorat III (kasubdit III), menangani perkara Dana Pemerintahan;

7.

Kepala Subdirektorat IV (Kasubdit IV), menangani perkara Dana Kredit dan Usaha;

8.

Kepala Subdirektorat V (Kasubdit V), menangani perkara Dana Pemerintahan dan Proyek; 9. KeDala .....

13

m.

n.

o.

9.

Kepala Urusan Tata Usaha (Kaurtu); dan

10.

Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu).

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba), yang dibantu oleh : 1.

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba (Wadirtipidnarkoba);

2.

Kepala Subbagian Operas; (Kasubbagops);

3.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Adminstrasi (Kasubbagrenmin);

4.

Kepala Subdirektorat I (Kasubdit I), menangani perkara Narkotika;

5.

Kepala Subdirektorat II (Kasubdit II), menangani perkara Psikotropika;

6.

Kepala Subdirektorat III (Kasubdit III), menangani perkara Bahan Berbahaya;

7.

Kepala Subdirektorat IV (Kasubdit IV), menangani perkara Prekursor;

8.

Kepala Subdirektorat V (Kasubdit V), menangani perakara Asset;

9.

Kepala Urusan Tata Usaha (Kaurtu);dan

10.

Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu).

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter), yang dibantu oleh : 1.

Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadirtipidter);

2.


3.


4.

Kepala Subdirektorat I (Kasubdit I), menangani perkara Kesehatan dan Perlindungan Konsumen;

5.

Kepala Subdirektorat II (Kasubdit II), menangani perkara Sumber Daya Energi Listrik dan Lingkungan Hidup;

6.

Kepala Subdirektorat III (Kasubdit III), menangani perkara Kehutanan/liegal Logging;

7.

Kepala Subdirektorat IV (Kasubdit IV), menangani perkara Pariwisata Pos.dan Telekomunikasi dan Ilegal Fishing;

8.

Kepala Subdirektorat V (Kasubdit V), menangani perkara Sumber Daya AI8m dan lIegal Mining; dan

9.


Analis Kebijakan

14

BAB III HTCK KABARESKRIM POLRI DENGAN KAPOLRIIWAKAPOLRI

Pasal8 (1) HTCK Kabareskrim Polri dengan Kapolri bersifat vertikal dilaksanakan sebagai berikut; a.

Kabareskrim menjabarkan kebijakan/arahan, keputusan dan perintah Kapolri didalam Rencana Kerja penyelenggaraan pembinaan fungsi Reserse Kriminal diseluruh jajaran Polri, Laboratorium Forensik, INAFIS dan Pusiknas, maupun dalam pelaksanaan penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, koordinasi dan pengawasan PPNS serta operasional Satuan Tugas Khusus yang dibentuk sesuai Perintah Kapolri;

b.

Kabareskrim melaporkan kepada Kapolri pelaksanaan Rencana Kerja, pembinaan fungsi Reserse Kriminal, Penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana dan Korwas PPNS serta operasional Satuan Tugas Khusus, maupun perkembangan dan hasil yang dicapai secara berkala atau insidentil kepada Kapolri;

c.

Kabareskrim mengajukan kepada Kapolri saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan, operasional Bareskrim, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait maupun dengan Kepolisian Negara Asing, sesuai bidang tugas tanggung jawabnya;

d.

Kabareskrim melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk Kapolri serta melaporkan hasilnya kepada Kapolri; dan

e.

Kapolri mengendalikan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kabareskrim, di bidang Disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum.

(2) Dalam hal Kabareskrim Polri berhalangan rnelaksanakan tugas, Kabareskrim Polri mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Wakabareskrim Polri.

Pasal9 (1) HTCK Kabareskrim Polri dengan Wakapolri bersifat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kabareskrim melaksanakan keputusan, Arahan dan perintah Kapolri yang diterima melaluiWakapolri dalam penyelenggaraan pembinaan fungsi Reserse Kriminal di seluruh jajaran Polri, Laboratorium Forensik, INAFIS dan Pusiknas, serta dalam pelaksanaan penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, koordinasi dan pengawasan PPNS dan operasional Satuan Tugas Khusus yang dibentuk sesuai Perintah Kapolri;

b.

Kabareskrim melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja, tugas, pembinaan fungsi Reserse Kriminal, perkembangan dan hasil penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, koordinasi dan pengawasan PPNS sehari-hari IrCl"\!:llrl!:ll \J\blr!:llnnlri'

15

(2)

c.

Kabareskrim mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan, operasional Bareskrim, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait maupun dengan Kepolisian Negara Asing, melalui Wakapolri yang akan diteruskan kepada Kapolri;dan

d.

Kabareskrim melaksanakan iugas lain sesuai perintah dan petunjuk Kapolri yang diterima melalui Wakapolri serta melaporkan hasilnya kepada Kapolri dan atau melalui Wakapolri.

Dalam hal Kabareskrim Polri berhalangan melaksanakan tugas, Kabareskrim Polri mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Wakabareskrim Polri. BAB IV HTCK ANTAR PEJABAT BARESKRIM POLRI Bagian Kesatu Kabareskrim Polri Dengan Wakabareskrim Pasal 10

HTCK Kabareskrim Polri dengan Wakabareskrim Polri bersifat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kabareskrim memberikan arahan dan petunjuk berupa kebijaksanaan/keputusan perintah, pendelegasian wewenang tertentu termasuk administrasi anggaran/keuangan kepada Wakabareskrim dalam membantu penyelenggaraan tugas Kabareskrim;

b.

sebagai pembantu utama Kabareskrim, Wakabareskrim mengendalikan pelaksanaan sehari-hari tugas-tugas staf dan seluruh satuan organisasi dalam jajaran Bareskrim;

c.

dalam melaksanakan kebijaksanaan Kabareskrim terdapat perkembangan atau hal hal yang bersifat khusus dan prinsipil, sehingga Wakabareskrim wajib melaporkan kepada Kabareskrim dan atas persetujuan Kabareskrim, Wakabareskrim dapat mengambil keputusan pemecahannya;

d.

terhadap laporan dan surat-surat masuk yang mempunyai implikasi terhadap kebijaksanaan Kapolri maupun Kabareskrim, Wakabareskrim meneruskannya kepada Kabareskrim untuk memperoleh keputusan;

e.

Wakabareskrim diminta atau tidak, wajib mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kabareskrim, dan selanjutnya melaksanakan petunjuklkeputusan Kabareskrim;

f.

dalam hal Kabareskrim berhalangan atau belum memberikan arahan/keputusan, Wakabareskrim dalam batas kewenangannya memimpin Bareskrim, mengambi! inisiatif memberikan arahan dan petunjuk, berpedoman pada ketentuan yang ada sebelumnya, kemudian melaporkan kepada Kabareskrirn tentang langkah yang diambil guna diketahui dan untuk memperoleh persetujuan atau revisi dari Kabareskrim; dan

16

g.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Wakabareskrim serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum. Bagian Kedua

Kabareskrim Polri Dengan Para Karo

Pasal11

HTCK Kabareskrim Polri dengan Karorenmin Bareskrim Polri bersifat dilaksanakan sebagai berikut:

vertikal, dan

a.

Karorenmin berada di bawah dan merupakan unsur pembantu Kabareskrim serta pelaksana staf Bareskrim, bertanggung jawab kepada Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Karorenmin sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi:

c.

1

penyusunan rencana jangka pendek dan jangka sedang antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA Bareskrim Polri;

2

perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta penyusunan pilun, SOP fungsi Reskrim;

3

pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta pengembangan personel fungsi Reskrim;

4.

pemantauan dan supervisi staf termasuk pernberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Reskrim sesuai sistem dan metode serta peraturan yang berlaku;

5.

pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN serta pendataan administrasi personel Bareskrim Polri;

6.

penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;

7.

perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan keamanan, kesehatan tahanan dan makan tahanan serta pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan serta penilaian ekonomis barang bukti di Iingkungan Bareskrim Polri; dan

8.

pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Reskrim kepada satuan kewilayahan.

dalam rangka pelaksanaan fungsinya Karorenrnin menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan dengan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan atas perintah Kabareskrim dengan instansi non pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial maupun para pakar di luar Polri;

17

d.

atas perintah Kabareskrim, Karorenmin melaksanakan supervisi, guna pemantauan dan evaluasi penerapan sistem metoda, maupun perencanaan kebutuhan pengembangan struktur organisasi, manajemen, kebutuhan personel, materiil, logistik serta anggaran di Iingkungan Bareskrim maupun di seluruh jajaran fungsi Reskrim kewilayahan;

e.

setelah menerima perintah Kabareskrim, Karorenmin melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan perintah dan perkembangannya kepada Kabareskrim;

f.

Karorenmin menyajikan bahan, data, laporan rutin/bulanan maupun produk di bidang perencanaan, anggaran, administrasi, pelatihan, Sismet, kekuatan dan kemampuan personel, materiil dan logistik serta pelanggaran/penegakan hukum disiplin kepada Kabareskrim;

g.

Karorenmin memberikan saran dan telaahan/pertimbangan staf, sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Kabareskrim; dan

h.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Karorenmin dan di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang cerhak menghukum. Pasal 12

HTCK Kabareskrim Polri dengan Karobinopsnal dilaksanakan sebagai berikut:

Bareskrim Polri bersifat

vertikal, dan

a.

Karobinopsnal berada di bawah dan merupakan unsur pembantu Kabareskrim serta pelaksana staf Bareskrim, bertanggung jawab kepada Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Karobinopsnal sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi: 1.

pelaksanaan manajemen operasional dalam bidang fungsi Reserse pada Bareskrim Polri dan jajaran fungsi Reserse;

2.

perumusan kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan !embaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri;

3.

pengkajian dan penganalisaan kasus yang menonjol guna menekan trend peningkatannya;

4.

pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap tugas fungsi Reserse;

5.

pengawasan dan pengelolaan penanganan kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat yang dilaksanakan oleh Baganev;

6.

penyusunan produk hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional serta hasil pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyrakat;

7.

pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap jaringan telekomunikasi elektronik sesuai denqan target operasional yang telah ditentukan; dan

8.

pemberian bantuan penyelidikan dan pengendalian terhadap kasus yang ditangani oleh Direktorat sesuai dengan permintaan.

18

d.

dalam rangka pelaksanaan tungsinya, Karobinopsnal menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan atas perintah Kabareskrim dengan komponen ditingkat Mabes Polri maupun Kepolisian Kewilayahan dan Instansi Non Pemerintah, Badan Usaha, Lembaga Peradilan, Lembaga Sosial Masyarakat maupun para pakar di luar Polri;

e.

atas perintah Kabareskrim, Karobinopsnal melaksanakan manajemen operasional dan latihan operasi, merumuskan kerja sarna luar negeri dan dalam negeri, analisa dan eavaluasi terhadap pelaksanaan tuqas tungsi Reserse serta terhadap kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat;

t.

setelah menerima melaporkan hasil Kabareskrim;

g.

Karobinopsnal mengkaji data, laporan rutin/bulanan maupun produk di bidang perencanaan operasional dan pelaksanaan, pra operasional tungsi Reserse, hasil perumusan kerja bidang pembinaan dalam operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri, pengkajian dan menganalisa kasus menonjol, pelaksanaan Anev tugas tungsi Reserse, wasdal kasus menonjol dan produk hasil Anev serta hasil pengkajian kasus menonjol kepada Kabareskrim Polri;

h.

Karobinopsnal memberikan saran dan telaahan atau pertimbangan stat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kabareskrim; dan

i.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Karobinopsnal dan bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum.

perintah Kabareskrim, pelaksanaan perintah

Karobinopsnal melaksanakan dan serta perkembangannya kepada

Pasal13 HTCK Kabareskrim Polri dengan Karokorwas PPNS Bareskrim Polri bersitat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berada di bawah dan merupakan unsur pembantu Kabareskrim dan stat khusus Bareskrim, bertanggung jawab kepada Kabareskrim;

b.

atas perintah dan petunjuk Kabareskrim kepada Karokorwas PPNS sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan tungsi: 1

koordinasi dengan unsur pelaksana pembina PPNS pada instansi yan~. memiliki kewenangan penyidikan atas tindak pidana tertentu dalam rangkil penyidikan sesuatu kasus atau rer.cana kegiatan bersama dalam rangka penyidikan;

2

pengawasan termasuk pembinaan/bimbingan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

3

pemberian petunjuk dan bimbingan Teknis atas pemberkasan perkara yang diserahkan oleh PPNS;

4

pemberian bantuan penyidikan atau (back-up) operasional kepada PPNS; dan

Teknis

atas

pelaksanaan

19

5

pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan PPNS mulai dar; pendidikan calon PPNS, pendataan jumlah PPNS sampai dengan pelaksanaan operasional penyidikan.

c.

atas perintah Kabareskrim dalam rangka pelaksanaan fungsinya Karokorwas PPNS menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan instansi non/pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial maupun para pakar;

d.

atas perintah Kabareskrim, kepada Karokorwas PPNS secara berkala/insidentil menyajikan bahan, data, laporan rutin/bulanan maupun produk penyidikan tindak pidana, gelar perkara yang dilaksanakan PPNS di tingkat Pusat maupun yang dilaksanakan di kewilayahan, kepada Kabareskrim;

e.

atas perintah dari Kabareskrim, Karokorwas PPNS melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Kabareskrim;

f.

atas permintaan dari Kabareskrim, Karokorwas PPNS memberikan saran dan pertimbangan stat kepada Kabareskrim, sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya; dan

g.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Karokorwas PPNS dan dibidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum. Pasal 14

HTCK Kabareskrim Polri dengan Karowassidik dilaksanakan sebagai berikut:


vertikal, dan

a.

Karowassidik berada di bawah dan merupakan unsur pembantu Kabareskrim serta pelaksana stat Bareskrim, bertanggung jawab kepada Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Karowassidik sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi tungsi:

c.

1.

Penerimaan, pengkajian dan pengendalian laporan/pengaduan atau keluhan atas komplain masyarakat terhadap kinerja Penyidik;

2.

Pengawasan dan pemberian bantuan tekhnis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik; dan

3.

Pelaksanaan supervisi, asistensi dan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang dilakukan Penyelidik dan Penyidik.

dalam rangka pelaksanaan fungsinya Karowassidik menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan dengan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahan dan atas perintah Kabareskrim dengan Instansi Non/Pemerintah, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga ~psial maupun para pakar di luar Polri;

20

d.

atas perintah Kabareskrim, Karowassidik melaksanakan supervisi guna pemantauan proses penyelidikan dan penyidikan, melakukan pengawasan administrasi, materi dalam memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik;

e.

setelah menerima perintah dari Kabareskrim, Karowassidik melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan perintah dan perkembangannya kepada Kabareskrim;

f.

Karowassidik mengkaji bahan, data, laporan rutin/bulanan maupun produk di bidang penerimaan, pengkajian dan penganalisaan laporan/pengaduan atau keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja Penyidik, pengawasan dan memberi bantuan tehknis penyelidikan dan penyidikan serta hasil pelaksanaan dan;

g.

Karowassidik melaksanakan Gelar perkara terhdap kasus yang sedang dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan, apabila diperlukan untuk memeriksa materi, penerapan pasal pidana, pelaksanaan tindakan kepolisian;

h.

Karowassidik memberikan saran dan telahaan/pertimbangan staf sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kabareskrim; dan

i.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Karowassidik dan bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum. Bagian Ketiga

. Kabareskrim Polri dengan Kaurkeu

Pasal15

HTCK Kabareskrim Polri dengan Kaurkeu bersifat berikut:

vertikal, dan dilaksanakan sebagai

a.

hubungan merupakan hubungan vertikal, Urusan Keuangan merupakan unsur pelayanan dan pelaksana staf pada Bareskrim yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Kaurkeu sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi:

1.

pelaksanaan administrasi keuangan di Iingkungan Bareskrim Polri;

2.

penyiapan data dalam rangka penyusunan Renja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Bareskrim Polri;

3.

penyiapan data dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Bareskrim Polri;

4.

bimbingan atas penyelenggara fungsi keuangan di Iingkungan Satker;

5.

penyiapan Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya;

6.

pengajuan tagihan (KPPN);

kepada

Kantor Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

21

7.

pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN;

8.

penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;

9.

penyelenggaraan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan;

10.

penyelenggaraan pengolahan, posting atau cetak data, pelaksanaan back up serta penyimpanannya;

11.

pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam progam komputerisasi;

12.

penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Bareskrim Polri; dan

13.

penganalisaan atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan, cetak maupun arsip data komputer. Bagian Keempat

Kabareskrim Polri dengan Kataud

Pasal 16

HTCK Kabareskrim Polri dengan Kataud bersifat berikut:

vertikal, dan dilaksanakan sebagai

a.

Hubungan merupakan hubungan vertikal, Tata Usaha dan Urusan Dalam merupakan unsur pelayanan dan pelaksana stat pada Bareskrim yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Kataud sesuai bidang tugas, wewenanq dan tanggung jawabnya meliputi funqsi: 1.

pelaksanaan sosialisasi atas penerapan Peraturan Administrasi umum di lingkungan Bareskrim Polri;

Kapolri

tentang

2.

penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas;

3.

pengambilan, penerirnaan dan penyaluran surat menyurat;

4.

pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klaritikasi serta pemeliharaan dan pengumpulan naskah sebagai dokumen negara;

5.

Bimbingan atas penyelenggaraan administrasi umum di Iingkungan Bareskrim Polri;

6.

memberikan pelayanan di lingkungan Bareskrim Polri dalam rangka menunjanq tugas pimpinan Bareskrim Polri pada khususnya dan anggota Bareskrim pada umumnya;

7.

memberikan pelayanan kepada masyarakat da!am hal surat menyurat pengaduan masyarakat baik iangsung maupun tidak langsung;

22

8.

pelaksanaan pelayanan yang bersifat umum di lingkungan Bareskrim Polri berdasarkan kemampuan personel, materiil, dan fasilitas yang tersedia;

9.

pengawasan petugas kebersihan dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan Bareskrim Polri;

10.

pelayanan penyiapan sarana dan prasarana rapat, apel bersama dilingkungan Bareskrim Polri;

11.

pelayanan angkutan bus;

12.

penyusunan laporan bulanan fungsi ketatausahaan admnistrasi umum dan urusan dalam; dan

13.

melaksanakan koordinasi dengan setum polri dan yanma polri serta para kaurtu di Iingkungan Bareskrim Polri;

...

Bagian Kelima

Kabareskrim Polri Dengan Para Kapus

Pasal 17

HTCK Kabareskrim Polri dengan Para Kapus pada Bareskrim Polri bersifat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

hubungan merupakan hubungan vertikal, Kapus (Laboratorium Forensik, INAFIS dan IKNAS) berada di bawah dan merupakan unsur pelaksana teknis Bareskrim, bertanggung jawab kepada Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Kapus sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi: 1

pembinaan fungsi teknis Laboratorium forensik, INAFIS dan Pusiknas bagi seluruh jajaran Polri baik yang bersifat stasioner maupun mobile;

2

penyelenggaraan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik BB dokumen, uang palsu, produk cetak, balistik metalurgi, fisika komputer, narkoba dan kimia biologi/pembinaan kegiatan daktiloskopi criminal, daktiloskopi umum dan fotografi;

3

perencanaan Pusiknas;

4

pelayanan umum, tata usaha, administrasi dan perawatan serta urusan dalam dilingkungan Pusat;

5

penyelenggaraan sistem informasi kriminal nasional secara online dan manual (entry data) serta analis laporan yang berkaiatan dengan kejahatan transnasional; dan

6

pemantauan Input Data Kasus (10K) sesuai administrasi penyidikan melalui sistern PIKNAS.

dan

anggaran

dilingkungan

Puslabfor, Pusinafis dan

personel, materiil,

23

c.

dalam rangka pelaksanaan fungsinya Kapus menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan atas perintah Kabareskrim dengan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahan dan instansi non pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat maupun para pakar;

d.

atas perintah Kabareskrim, Kapus melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi penerapan sistem metoda, pengembangan struktur organisasi, manajemen, kebutuhan personel, materiil serta logistik, maupun tugas lainnya;

e.

Kapus secara berkalalinsidentil menyajikan bahan, data, laporan rutin/bulanan maupun produk hasil pemeriksaan Laboratorium ForensikllNAFIS dan hasil analisis Pusiknas kepada Kabareskrim;

f.

setelah menerima perintah dari Kabareskrim, Kapus melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan perkembangan kepada Kabareskrim;

g.

Kapus memberikan saran dan pertimbangan staf kepada Kabareskrim, sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya; dan

h.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kapus serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum. Bagian Keenam Kabareskrim Polri Dengan Para Direktur Pasal 18

HTCK Kabareskrim Polri dengan Para Direktur pada Bareskrim Polri bersifat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

Direktur disingkat Dir berada di bawah dan merupakan unsur pelaksana utama Bareskrim, bertanggung jawab kepada Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah dan petunjuk kepada Direktur tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi:

sesuai bidang

1

pelaksanaan penyidikan dan administrasi penyidikan tindak pidana yang menjadi bidang tugas dan lingkup tanggung jawabnya di dalam maupun di luar negeri sesuai aturan perundang-undangan;

2

pemberian dukungan (back up) operasional penyidikan kepada satuan kewilayahan, sesuai perintah Kabareskrim;

3

perencanaan dan anggaran, khusus bagi Direktur yang merupakan Satker;

4

pembinaan fungsi teknis penyidikan tindak pidana sesuai bidang tugas dan lingkup tanggung jawabnya; dan

5

pelayanan umum, ta!a. usaha, adm!nistrasi dan ~~watan serta urusan dalam di Imgkungan Direktorat.

Direktoratnya

personel, materiil,

24

c.

dalam rangka pelaksanaan fungsinya Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur l:SaresKnm dan atas permtan KabaresKnm dengan Komponen rn trnqkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan instansi non/pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial maupun para pakar;

d.

dalam rangka pelaksanaan penyidikan, Kabareskrim merupakan atasan penyidik bagi para penyidik di Iingkungan Direktorat;

e.

Direktur secara berkala/insidentil menyajikan banan, data, laporan rutm/outanan maupun produk penyidikan tindak pidana, gelar perkara di tingkat Ditrektorat yang diJaksanakan olen Direktorat di kewilayahan maupun bersama-sama Reskrim kewilayahan kepada Kabareskrim;

f.

atas perintah Kabareskrim, Direktorat melaksanakan kerja sama/memberikan bantuan penyidikan Iback-up dengan/kepada penyidik fungsi Reskrim kewilayahan, PPNS, unsur peneqak hukum lainnya maupun dengan Kepolisian Negara Asing;

g.

setelah menerima perintah dari Kabareskrim, Direktur melaksanakan dan melaporkan hasil peJaksanaan dan perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada Kabareskrim;

h.

Direktur memberikan saran dan pertimbangan staf kepada Kabareskrim, sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya; dan

i.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan pengendalian serta mernberikan penilaian terhadap kinerja Direktur dan dibidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum. Bagian Ketujuh Kabareskrim Polri Dengan Anaiis Kebjjakan Pasal 19

HTCK Kabareskrim Polri dengan Analis Kebijakan pada 8areskrim Polri bersifat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

hubungan merupakan hUbungan vertikal, Analis Kebijakan disingkat Anjak berada dibawah Kabareskrim dan merupakan unsur pembantu pimpinan, bertanggung jawab kepada Kabareskrim;

b.

Kabareskrim memberikan perintah kepada analis kebijakan untuk menganalisa dan mengkaji kebjjakan pimpinan Polri dan Kabareskrim Polri yang berkenaan dengan pembahasan program strategi dan cross program Polri, meneliti kinerja fungsi Reserse, dan piranti lunak sebagai tuntunan pelaksanaan tugas fungsi Reserse kriminal;

c.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir (b) Analis kebijakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1

penganalisaan dan pengkajian perubahan program strategi Bareskrim Polri;

2

penganalisaan dan pengkajian terhadap cross program Polri dan penjabaran ke dalam kegiatan Bareskrim Polri;

25

d.

3

penelitian terhadap kinerja fungsi Reskrim di tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Poisek; dan

4

pengkajian terhadap piranti lunak penyelidikan dan penyidikan untuk antisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan perundang undangan yang berlaku.

Kabareskrim melakukan pengawasan dan pengendalian yang sehari-hari dilakukan oleh Wakabareskrim serta memberikan penilaian terhadap kinerja Analis kebijakan dan di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum. 8agian Kedelapan

Wakabareskrim Polri Dengan Para Karo

Pasal20

HTCK Wakabareskrim Polri dengan Karorenmin dilaksanakan sebagai berikut: a.


vertikal, dan

Wakabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Karorenmin sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi: 1

perencanaan dan anggaran;

2

administrasi Personel;

3

pernbinaan fungsi Reserse Kriminal meliputi pembinaan system dan metoda serta pelatihan teknis Reserse; dan

4

pelayanan sumber daya, tata usaha, administrasi dan perawatan materiil, dan urusan dalam di Iingkungan Bareskrim.

personel,

b.

dalam rangka pembinaan, Wakabareskrim membantu Kabareskrim memberikan penilaian terhadap kinerja Karorenmin;

c.

dalam rangka pelaksanaan fungsinya Karorenmin menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan atas perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim dengan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan instansi non pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial maupun para pakar/warga masyarakat;

d.

setelah rnenerima perintah dari Wakabareskrim, Karorenmin melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim;

e.

atas perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim, Karorenmin melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaiuasi penerapan sistem metoda, pengembangan struktur organisasi, manajemen, kebutuhan personel, materiil serta logistik; dan

f.

Karorenmin memberikan saran dan pertimbangan ~t.f kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim, sesuai bidanp tugas dan tanggung j~wab.

26

Pasal21 HTCK Wakabareskrim Polri dengan Karobinopsnal Bareskrim Polri bersifat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

Wakabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Karobinopsnal sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi: 1.

pelaksanaan manajemen operasional dan latihan fungsi Bareskrim Polri dan jajaran fungsi Reserse;

Reserse

pada

2.

perumusan kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri;

3.

pengkajian dan penganalisaan kasus yang menonjol guna menekan trend peningkatannya;

4.

pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap tugas fungsi Reskrim;

5.

pengawasan dan pengendalian penanganan kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat yang dilaksanakan oleh Baganev; dan

6.

penyusunan produk hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional serta hasil pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat.

b.

dalam rangka pembinaan, Wakabareskrim membantu Kabareskrim memberikan penilaian terhadap kinerja Karobinopsnal dan di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;

c.

dalam rangka pelaksanaan fungsinya Karobinopsnal menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan atas perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim dengan kompunen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan instansi non pemerintah, badan usaha, lembaga sosial maupun para pakar serta warga/tokoh masyarakat;

d.

menyajikan bahan, produk analisis yang bersifat strategis dalam rangka penanggulangan kejahatan sesuai hasil analisis/pengkajian perkembangan tindak pidana ( modus/anatomi kejahatan ) dari aspek jenis tindak pidana maupun aspek geografis locus tindak pidana, kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim;

e.

setelah menerima perintah dari Kabareskrim melalui Wakabareskrim, Karobinopsnal melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim;

f.

Kabareskrim melalui Wakabareskrim, Karobinopsnal atas perintah menyelenggarakan back up atau pernbantuan personel terhadap kegiatan opsnal/penyelidikan dan penyidikan dilakukan Direktorat Bareskrim maupun di Kewilayahan; dan

g.

Karobinopsnal mengajukan saran dan pendapat serta pertimbangan staf kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim, berkenaan dengan hasil gelar perkara maupun analisis yang dilaksanakar•.

27

Pasal22 HTCK Wakabareskrim Polri dengan Karowassidik dilaksanakan sebagai berikut: a.

b.

Bareskrim Polri bersifat vertikal, dan

Wakabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Karowassidik sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi: 1.

penerimaan, pengkajian dan penganalisisan laporan/pengaduan atau keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;

2.

pengawasan dan pemberian bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik; dan

3.

pelaksanaan supervisi, asistensi dan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik.

dalam rangka pembinaan, Wakabareskrim membantu Kabareskrim memberikan penilaian terhadap kinerja Karowassidik .

Pasal23 HTCK Wakabareskrim Polri dengan Karokorwas PPNS Bareskrim Polri bersifat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

b.

atas perintah Kabareskrim, Wakabareskrim memberikan petunjuk kepada Karokorwas PPNS sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi: 1

pelaksanaan koordinasi dengan unsur pelaksana pembina PPNS pada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan atas tindak pidana tertentu dalam rangka penyidikan sesuatu kasus atau rencana kegiatan bersama dalam rangka penyidikan;

2

pengawasan termasuk pembinaan/bimbingan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

3

pemberian petunjuk dan bimbingan Teknis atas pemberkasan perkara yang diserahkan oleh PPNS;

4

pemberian bantuan penyidikan (back-up) operasional kepada PPNS; dan

5

pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan PPNS rnulai dari penyidikan calon PPNS, pendataan jumlah PPNS sampai denqan pelaksanaan operasional penyidikan.

Teknis

atas

pelaksanaan

atas perintah Kabareskrim dalam rangka pembinaan, Wakabareskrim memberikan penilaian terhadap kinerja Karokorwas PPNS;

c.

atas.....

28

c.

atas perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim dalam rangka pelaksanaan fungsinya Karokorwas PPNS menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahan dan instansi non/pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial maupun para pakar;

d.

setelah menerima perintah dari Kabareskrim melalui Wakabareskrim, Karokorwas PPNS melaksanakan dan melaporkal1 hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim; dan

e.

Karokorwas PPNS menyajikan laporan pelaksanaan dan perkembangan penyidikan secara rutin maupun insidentil serta memberikan saran dan pertimbangan staf kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim, sesuai bidang tugas dan tanggung jawab. Bagian Kesembilan

Wakabareskrim Polri Dengan Para Kapus

Pasal24

HTCK Wakabareskrim Polri dengan Para Kapus dilaksanakan sebagai berikut: a.

b.

Bareskrim Polri bersifat vertikal, dan

Wakabareskrim memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Kapus sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi fungsi: 1.

pembinaan fungsi;

2.

laboratorium forensiklldentifikasi bagi seluruh jajaran Polri baik yang bersifat stasioner maupun mobile;

3.

penyelenggaraan pemeriksaan laboratoris terhadap dokumen, uang palsu, balistik metalurgi, fisika komputer, kimia biologi, narkoba dan pembinaan kegiatan daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum dan fotografi;

4.

perencanaan dan anggaran di lingkungan Pusat;

5.

pelayanan umum, tata usaha, administrasi dan perawatan serta urusan dalam di Iingkungan Pusat;

6.

penyelenggaraan sistem informasi kriminal nasional secara online dan manual (entry data) serta analisis laporan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional; dan

7.

pemantauan Input Data Kasus (10K) sesuai administrasi penyidikan perkara, Pemantuan ope, Hiltem, statistik kriminal dan laporan kriminal lainnya.

personel, materiil,

dalam rangka pembinaan, Wakabareskrim membantu Kabareskrim memberikan penilaian terhadap kinerja Kapus;

29

c.

dalam rangka pelaksanaan tungsinya Kapus menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan atas perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim dengan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan instansi non pemerintah, badan usaha, !embaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat maupun para pakar;

d.

setelah menerima perintah dari Wakabareskrim, Kapus melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim;

e.

atas perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim, Kapus melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi penerapan sistem metoda, pengembangan struktur organisasi, manajemen, kebutuhan personel, materiil serta logistik; dan

t.

Kapus memberikan saran dan pertimbangan stat kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim, sesuai bidang tugas dan tanggung jawab. Bagian Kesepuluh Wakabareskrim Polri Dengan Para Direktur Pasal25

HTCK Wakabareskrim Polri dengan para Direktur Bareskrim Polri bersitat vertikal, dan dilaksanakan sebagai berikut: a.

Wakabareskrim memberikan petunjuk kepada Direktur sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya rneliputi tungsi: 1

pelaksanaan penyidikan dan administrasi penyidikan tindak pidana yang menjadi bidang tugas dan lingkup tanggung jawabnya di dalam maupun di luar negeri sesuai aturan perundang-undangan;

2

pernberian dukungan (back up) operasional penyidikan kepada Reserse Kriminal kewilayahan, sesuai perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim;

3

perencanaan dan anggaran, khusus bagi Direktur yang merupakan Satker;

4

pembinaan tungsi teknis penyldikan tindak pidana sesuai bidang tugas dan lingkup tanggung jawabnya; dan

5

pelayanan umum, tata usaha, administrasi dan perawatan serta urusan dalam di lingkungan Direktorat.

Direktoratnya

personel, materiil,

b.

dalam rangka pembinaan, Wakabareskrim membantu Kabareskrim mernberikan penilaian terhadap kinerja Direktorat;

c.

dalam rangka pelaksanaan fungsinya Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur Bareskrim dan atas perintah Kabareskrim melalui \Nakabareskrim dengan komponen di tingkat Mabes Po~ri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan instansi non/pemerintah, badan usaha, I~baga pendidikan, lembaga sosial maupun para pakar/warga masyarakat;

30

d.

setelah menerima perintah dari Kabareskrim melalui Wakabareskrim, Direktur melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim;

e.

atas perintah Kabareskrim melalui Wakabareskrim, Direktur melaksanakan kerja sama/memberikan bantuan penyidikan dengan/kepada penyidik tungsi Reskrim kewilayahan, PPNS, unsur penegak hukum lainnya maupun dengan Kepolisian Negara Asing; dan

t.

Direktur menyajikan secara rutin maupun insidentil laporan pelaksanaan dan perkembangan penyidikan serta memberikan saran dan pertimbangan stat kepada Kabareskrim melalui Wakabareskrim, sesuai bidang tugas dan tanggung jawab. Bagian Kesebelas Karorenmin dengan Para Kabag di Lingkungan Rorenmin Pasal26

HTCK Karorenmin dengan para dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kabag di lingkungan Rorenmin bersitat vertikal,

Karorenmin memerintahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Kabag sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya : 1

Kabagren meliputi: a)

penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek Bareskrim Polri;

b)

pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Bareskrim Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

c)

pembuatan laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan

d)

penyelenggaraan tungsi: 1)

penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek Bareskrim Polri antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP;

2)

penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam Iingkungan Bareskrim Polri;

3)

penyiapan kebijakan dan rencana strategis pernbangunan dan pengembangan kekuatan Bareskrim Polri; dan

4)

penganalisisan dan pengevaluasian serta pelaksanaan Renja dan anggaran Bareskrim Polri;

pengendalian

31

2

3

Kabagbinfung meliputi : a)

perumusan dan penqernbanqan penyidikan tindak pidana;

sistem

dan

metoda,

petunjuk

b)

pemantauan dan pengawasan penerapan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

c)

perumusan dan melaksanakan atas rencana program pendidikan dan latihan fungsi Reskrim untuk peningkatan kemampuan personel Reskrim; dan

d)

penyelenggaraan fungsi:

Sismet serta petunjuk

1)

pengembangan dan pengawasan terhadap metode dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melalui sosialisasi, supervisi, pembinaan teknis penyidikan, Rakernis fungsi Reskrim, HTCK Bareskrim, dan usulan Kep Penyidik; dan

2)

perumusan atas rencana program pendidikan dan latihan fungsi Reskrim Kewilayahan.

Kabagsumda meliputi : a)

pelayanan administrasi personel termasuk penilaian kinerja personel Bareskrim Polri, inventarisasi dan pengelolaan Sarpras di lingkungan fungsi Reskrim;

b)

pelaksanaan pembinaan disiplin melalui budaya tertib dan budaya kerja di lingkungan Bareskrim;

c)

penyelanggaraan fungsi: 1)

pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan pada masing-masing fungsi di Iingkungan Bareskrim Polri;

2)

perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukurnan, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPIIKPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Bareskrim Polri;

3)

penyusunan data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan Dapen Polri atau DP3 PNS;

4)

peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di Iingkungan Bareskrim Polri;

32

4

6)

pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermoior di Iingkungan Bareskrim Polri;

7)

penghimpunan, pendataan dan pengajuan usulan penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Bareskrim Polri;

8)

pendataan administrasi Sarpras, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Bareskrim Polri.

Kabagtahti meliputi : a)

penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan tahanan serta barang bukti dalam rangka mendukung tugas penyidikan di lingkungan Bareskrim;

b)

penyelanggaraan fungsi: 1)

pemeliharaan dan pengelolaan perawatan tahanandan makanan tahanan; dan

2)

pengelolaan dan perawatan barang bukti.

b.

dalam rangka pembinaan, Karorenmin memberikan penilaian terhadap kinerja Kabag dan di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;

c.

dalam rangka pelaksanaan tugasnya Kabag menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur di Iingkungan Bareskrim dan atas perintah Karorenmin dengan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahaan dan instansi non pemerintah, badan usaha, lernbaga pendidikan, lembaga sosial maupun para pakar/warga masyarakat;

d.

setelah menerima perintah dari Karorenmin, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Karorenmin;

e.

atas perintah Karorenmin melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi penerapan sistem metoda, pengembangan struktur organisasi, manajemen, kebutuhan personel, Sarpras tungsi Reskrim; dan

f.

Kabag memberikan saran dan pertimbangan tugas dan tanggung jawab.

stat kepada Karorenmin, sesuai bidang

Bagian Keduabelas Karorenmin dengan Para Karo Pasal27 HTCK Karorenmin dengan Karobinopsnal bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karorenmin memberikan pelayanan dan dukungan administrasi, personel, dan Sarpras dalam rangka pelaksanaan tugas Robinopsnal;

33

b.

Karorenmin koordinasi dengan Karobinopsnal dalam rangka penyusunan maupun penyempurnaan piranti lunak Sismet, program/rencana kerja termasuk pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja dan Rakernis Bareskrim;

c.

Karorenmin koordinasi dan atau bersama-sama Karobinopsnal melaksanakan supervisi di Iingkungan Bareskrim maupun fungsi Reskrim kewilayahan;

d.

Karorenmin menghimpun hasil Analisis dan Evaluasi termasuk prod uk, data pelanggaran disiplin, etika profesi, personel yang terlibat tindak pidana, pelanggaran disiplin, etika profesi di Iingkungan Robinopsnal, guna ditindaklanjuti sesuai Iingkup tugas Rorenmin;

e.

Karorenmin memberikan dukungan pemeliharaan dan penyediaan ATK, Aisintor, Alut, Alsus, Alkomlek, Alsatri yang diperlukan Robinopsnal;

f.

Karorenmin mendistribusikan produk-produk Polri/Bareskrim, Perencanaan dan Pembinaan termasuk data personel, Sarpras, Anggaran serta data tahanan dan barang bukti untuk kepentingan pelaksanaan tugas Robinopsnal;

g.

Karorenmin menjadwalkan/menyiapkan penugasan personel Robinopsnal di bidang operasional, supervisi;

h.

Karobinopsnal menyerahkan Produk program/rencana kerja dan rencana operasi dan laporan evaluasi/Lakip maupun Perwabku penggunaan anggaran di lingkungan Robinopsnal;

i.

Karorenmin mendistribusikan produk-produk hasil Analisis dan Evaluasi, laporan hasil pelaksanaan perintah/tugas, data/perkernbangan tindak pidana kepada Karobinopsnal dalam rangka penyusunan, perbaikan piranti lunak, Sismet dan pembinaan sumber daya dan pelatihan personel Reskrim;

j.

Karorenmin koordinasi dengan Karobinopsnal dalam rangka pengumpulan data, laporan rutin/berkala, komplain masyarakat, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, personel/penyidik fungsi Reskrim, guna pelaksanaan tugas analisis dan evaluasi;

k.

Karorenmin koordinasi dengan Karobinopsnal dalam rangka pengumpulan data, pers, Sarpras, Sismet, operasi, pelatihan sebagai bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi;

I.

Karobinopsnal mengusulkan kepada Karorenmin data, personel untuk mutasi, mengikuti pendidikanllatihan maupun menerima penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman;

m.

Karobinopsnal koordinasi dengan Karorenmin mengenai dukungan anggaran dalam rnagka kegiatan operasi khusus;

n.

Karobinopsnal koordinasi dengan Karorenmin dalam pembinaan dan perneliharaan peralatan monitoring serta dukungan anggarannya; dan

o.

Karobinopsnal koordinasi dengan Karorenmin tentang naskah materi kerja sarna dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka mendukung kelancaran operasional fungsi Reskrim clengan instansi terkait.

34

Pasal28 HTCK Karorenmin dengan Karowassidik bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karorenmin memberikan pelayanan dan dukungan administrasi, personel, dan sanpras dalam rangka pelaksanaan tugas Rowassidik;

b.

Karorenmin koordinasi dengan Karowassidik dalam rangka penyusunan maupun penyempurnaan piranti lunak, Sismet, program/rencana kerja termasuk pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja dan Rakernis Bareskrim;

c.

Karorenmin koordinasi dan atau bersama-sama Karowassidik melaksanakan supervisi di lingkungan Bareskrim maupun fungsi Reserse Kewilayahan;

d.

Karorenmin menghimpun hasil analisa dan evaluasi termasuk produk dan pelanggaran disiplin, etika profesi, personel yang terlibat tindak pidana, pelanggaran disiplin, etika profesi, di Iingkungan Rowassidik, guna ditindak lanjuti sesuai Iingkup tugas Rorenmin;

e.

Karorenmin memberikan dukungan pemeliharaan dan penyediaan ATK, Alutsustor, Alut, Alsus, Alkornlek, Alsatri yang diperlukan Rowassidik;

f.

Karorenmin mendistribusikan produk-produk Polri/Bareskrim, perencanaan dan pembinaan termasuk data personel, Sarpras, anggaran serta data tahanan dan barang bukti untuk kepentingan pelaksanaan tugas Rowassidik;

g.

Karorenmin menerima produk hasil kegiatan penerimaan, pengjkajian, dan penganalisaan laporan/pengaduan serta supervisi maupun perwabku pengunaan anggaran di lingkungan Rowassidik;

h.

Karowassidik mendistribusikan produk-produk hasil pengkajian dan penganalisaan , pengawasan dan hasil supervisi kepada Karorenmin dalam rangka penyusunan, perbaikan peranti lunak, Sismet dan pembinaan sumber daya dan pelatihan personel Reskrim; dan

i.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karowassidik dalam rangka pengumpulan data personel, Sarpras, Sismet, operasi dan pelatihan sebagai bahan pelaksanaan analisa dan evaluasi dan menerima usulan dari Karowassidik dalam hal personel untuk mutasi, mengikuti pendidikan, latihan maupun menerima penghargaan/berprestasi dan atau ganjaran Ihukuman. Pasal29

HTCK Karorenmin dengan Karokorwas PPNS bersifat horizontal dalam koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

bentuk

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam hal dukungan administrasi meliputi personel, Sarpras dan anggaran serta administrasi penyidikan, penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pelak@~f1,an tugas Bidang Birokorwas PPNS;

35

b.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka penyusunan Rencana kebutuhan Pers, Sarpras, DIPA maupun penyempurnaan Sismet, program/rencana kerja termasuk evaluasi pelaksanaan program kerja/LAKIP, kepanitiaan Pokja dan Rakernis Bareskrim;

c.

Karorenmin dan atau bersama-sama Karokorwas berkoordinasi melaksanakan supervisi dan sosialisasi di lingkungan Korwas PPNS kewilayahah;

d.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka laporan rutin (bulanan) maupun atensi, yang dilaksanakan oleh PPNS, hasil penilaian kinerja personel Rokorwas PPNS, pelanggaran disiplin/etika profesi dan tindak pidana yang melibatkan personel Korwas PPNS kepada Karorenmin;

e.

Karorenmin berkoordinasi Karokorwas PPNS dengan dalam rangka pelaksanaan pendistribusian produk-produk Rokorwas PPNS Bareskrim, di bidang Perencanaan dan Pembinaan serta operasional;

f.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalarn rangka penjadwalan/menyiapkan penugasan personel Rokorwas PPNS untuk melaksanakan operasi/Satgas, supervisi, Sosialisasi maupun PikeVSiaga;

g.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka penyelenggaraan Supervisi, sosialisasi dan evaluasi pada Rokorwas PPNS untuk pengawasan terhadap penerapan sistem dan metoda dalam pelaksanaan Korwas PPNS dan penyidikan tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS;

h.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka penyampaian Produk program/rencana kerja dan laporan evaluasi/Lakip kepada Karorenmin untuk dihimpun menjadi produk/laporan Bareskrim;

i.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka distribusi produk-produk hasil pelaksanaan tugas Korwas dan penyidikan oleh PPNS secara rutin ( bulanan ) maupun insidentil terhadap tindak pidana menonjol/atensi, laporan hasil pelaksanaan perintah/tugas, data sarpras, Log dan Anggaran, hasil penilaian kinerja personel Korwas PPNS kepada Karorenmin dalam rangka evaluasi penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan tugas Korwas PPNS dan penyusunan/perbaikan piranti lunak/Sismet maupun pembinaan sumber daya;

j.

Karorenmin koordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka pemenuhan kebutuhan Korwas PPNS meliputi Pers, Sarpras dan Anggaran di bidang operasional dan pembinaan; dan

k.

Karorenmin berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka pengusulan data mutasi personel, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan maupun pengusulan personel untuk penerimaan penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman.

36

Bagian Ketigabelas

Karorenmin dengan Kaurkeu

Pasal30

HTCK Karorenmin dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut:

bersifat diagonal dalam

bentuk

koordinasi,

a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan Birorenmin melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Birorenmin;

pada

b.

Karorenmin Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

C.

Karorenmin Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Birorenmin. Bagian Keempatbelas

Karorenmin dengan Kataud

Pasal31

HTCK Karorenmin dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam dilaksanakan sebagai berikut:

bentuk koordinasi,

a.

Karorenmin Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Karorenmin Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrirn Polri; dan

C.

Karorenmin Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri.

rangka

Bagian Kelimabelas

Karorenmin dengan Para Kapus

Pasal32

HTCK Karorenmin dengan Kapuslabfor bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karorenmin Memberikan pelayanan dan dukungan admistrasi, personel, materiil, logistik serta penyelenggaraan pelatihan dalam rangka tugas Laboratorium Forensik;

b.

Karorenmin Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana kebutuhan Pers, Sarpras, penyempurnaan Sismet, program/rencana kerja termasuk evaluasi pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja dan Rakernis Bareskrim;

c.

l<..oordinasi

Karorenmin ...... ao"'""'ao".i ....i

.,~

I

~hf'"",r

dan

f""
atau

i~i~r-:sn

bersama-sama

D • .. :~,I"3hfnr·

Kapuslabfor

melaksanakan

37

d.

Kapuslabfor menyampaikan data hasil pemeriksaan Labfor termasuk produk, data pelanggaran disiplin, etika profesi, personel yang terlibat tindak pidana, di lingkungan Puslabfor guna ditindak lanjuti sesuai Iingkup tugas Rorenmin;

e.

Kapuslabfor menyiapkan personel dalam penugasan di bidang operasional/Satgas, supervisi maupun PikeUSiaga;

f.

Kapuslabfor menyerahkan Produk program/rencana kerja dan laporan evaluasi/Lakip;

g.

Kapuslabfor mendistribusikan produk-produk hasil pelaksanaan pemeriksaan Labfor, laporan hasii pelaksanaan perintah/tugas, data Pers, Sarpras dan Anggaran kepada Karorenmin dalam rangka penyusunan, perbaikan piranti lunak, Sismet dan pembinaan sumber daya;

h.

Karorenmin koordinasi dengan Kapuslabfor dalam rangka pengumpulan data, laporan rutin/berkala, komplain masyarakat, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, tindak pidana yang dilakukan personel Labfor; dan

i.

Karorenmin menerima data personel untuk mutasi, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan, kerja sama dengan Instansi/Lembaga di luar Bareskrim/Polri maupun pengusulan personel untuk penerimaan penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman.

Pasal33 HTCK Karorenmin dengan Kapusinafis bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karorenmin menerima produklprogram rencana kerja dan laporan evaluasi/lakip dari Kapusinafis;

b.

Karorenmin menerima produk-produk hasil pelaksanaan pemeriksaan yang berkaitan dengan perintah/tugas, data personel, Sarpras dalarn rangka penyusunan, perbaikan piranti iunak, Sismet dan pembinaan sumber daya;

c.

Karorenmin koordinasi dengan Kapusinafis dalam rangka pengumpulan data, laporanrutin/berkala,kornplain masyarakat, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, tindak pidana yang dilakukan personel Pusiknas;

d.

Karorenmin menerima data personel untuk mutasi, cuti/ijin, UKP, anggaran, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan, kerja sama dengan instansi/lernbaga di luar Bareskrim/Polri maupun mengusulkan personel untuk penerimaan penghargaanlberprestasi dan ganjaran/hukunian; dan

e.

Mengajukan surat menyurat bidang personel dan Sarpras kepada Kabareskrim melalui Karorenmin untuk diproses lebih lanjut.

Pasal34 HTCK Karorenrnin dengan Kapusiknas bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

38

b.

Karorenmin menerima produklprogram rencana kerja dan laporan evaluasi/lakip;

c.

Karorenmin berkoordinasi dengan Kapusiknas dalarn rangka mendistribusikan produk-produk hasil pelaksanaan pemeriksaan hasil-hasil pelaksanaan yang berkaitan dengan perintah/tugas, data personel, Sarpras kepada Karorenmin dalam rangka penyusunan, perbaikan piranti lunak, Sismet dan pembinaan sumber daya;

d.

Karorenmin koordinasi dengan Kapusiknas dalam rangka pengumpulan data, laporan rutin/berkala, komplain masyarakat, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, tindak pidana yang dilakukan personel Pusiknas;

e.

Karorenmin menerima data personel untuk mutasi, cuti/ijin, UKP, anggaran, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan, kerja sama dengan instansi/lembaga di luar Bareskrim/Polri maupun pengusulan personel untuk penerimaan penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman; dan

f.

Mengajukan surat menyurat bidang personel dan logistik kepada Kabareskrim u.p. Karorenmin untuk diproses lebih lanjut. Bagian Keenambelas Karorenmin dengan Para Direktur Pasal35

HTCK Karorenmin dengan Para Direktur bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karorenmin memberikan pelayanan dan dukungan administrasi, Sarpras, personel, dan anggaran serta administrasi penyidikan, harwat tahanan dan barang bukti, serta penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas Direktorat;

b.

Karorenmin koordinasi dengan Direktur dalam rangka penyusunan Rencana kebutuhan Pers, Sarpras, DIPA maupun penyempurnaan Sismet, program/rencana kerja termasuk evaluasi pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja, Pelantikan dan Rakernis Bareskrim;

c.

Karorenmin koordinasi dan atau bersama-sama Direktur melaksanakan supervisi di Iingkungan Reskrim kewilayahah;

d.

Karorenmin menghimpun laporan rutin (bulanan) maupun insidentil hasil/perkembangan penyidikan tindak pidana menonjol/atensi, hasil penilaian kinerja penyidik Direktorat, termasuk data komplain masyarakat, pelanggaran disiplin/etika profesi dan tindak pidana yang melibatkan personel Direktorat;

e.

Karorenmin menjadwalkan/menyiapkan penugasan personel Direktorat untuk melaksanakan supervise, sosialisasi terkait dengan pembinaan fungsi teknis penyidikan maupun PiketlSiaga;

f.

Karorenmin menyelenggarakan Supervisi, Sosialisasi dan evaluasi pada Direktorat untuk pengawasan terhadap penerapan sistem dan metoda dalam pelaksanaan penyidikan;

39

g.

Direktur menyampaikan Produk program/rencana kerja dan laporan evaluasi/Lakip kepada Karorenmin untuk dihimpun menjadi produkilaporan Bareskrim;

h.

Direktur mendistribusikan produk-produk hasil pelaksanaan penyidikan Direktorat secara rutin ( bulanan ) maupun insidentil terhadap tindak pidana menonjollatensi, laporan hasil pelaksanaan perintah/tugas, data Pers, Sarpras dan Anggaran, hasil penilaian kinerja penydiik kepada Karorenrnin dalam rangka evaluasi pe!aksanaan penyidikan dan penyusunan/perbaikan piranti lunak/Sismet serta pembinaan sumber daya;

i.

Karorenmin koordinasi dengan Direktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan Direktorat berkaitan dengan Pers, Sarpras dan Anggaran dalam rangka kegiatan operasional dan pembinaan; dan

j.

Direktur mengusulkan kepada Karorenrnin data/personel untuk mutasi, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun pengusulan personel untuk penerimaan penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman. Bagian Ketujuhbelas

Karo Binopsnal dengan Para Kabag di Lingkungan Robinopsnal

Pasal37

HTCK Karobinopsnal dengan para Kabag di Iingkungan Robinopsnal bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karobinopsnal memerintahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Kabag sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya: 1.

2.

Bagrenopsnal: a)

Bagrenopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen operasional pelaksanaan tugas Bareskrim Polri dan latihan operasi; dan

b)

dalam melaksanakan tugas, Bagrenopsnal menyelenggarakan fungsi: 1)

penyusunan dan perencanaan operasi yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri; dan

2)

pelatihan dan pelaksanaan operasi;

Bagkerma: a)

Bagkerma bertugas merumuskan program dan koordinasi kegiatan kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri; dan

b)

dalam melaksanakan tugas, Bagkerma menyelenggarakan fungsi: 1)

perumusan program operesionat;

kerja

sarna

bidang

pembinaan

dan

40

3.

4.

2)

pengkoordinasian bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga dan/atau instansi terkait di dalam dan luar negeri; dan

3)

pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi kerja sama dalam dan luar negeri;

Baganev: a)

Baganev bertugas menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan operasional Bareskrim Polri, melalui pengkajian data dan mengendalikan proses penanganan perkara, menyusun produk hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional Polri, melaksanakan pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat, serta mengelola informasi dokumen serta melakukan penilaian kinerja penyidik Bareskrim Polri;

b)

dalam melaksanakan tugas, Baganev menyelenggarakan fungsi: 1)

pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi kegiatan operasional Bareskrim Polri;

2)

pengendalian proses penyelesaian penanganan perkara;

3)

penyusunan produk hasil analisa dan evaluasi;

4)

pengkajian kasus menonjol masyarakat;

5)

penyampaian perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan;

6)

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bareskrim Polri;

7)

penilaian kinerja penyidik Bareskrim Polri; dan

8)

melayani permintaan data yang pengambilan keputusan;

atau

yang

diperlukan

menjadi

perhatian

pimpinan dalam

Bagresmob: a)

Bagresmob bertugas memberikan bantuan taktis (back up) pada Direktorat Bareskrim Polri guna penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana berskala tinggi, menyerahkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penindakan kepada Direktorat Bareskrim Polri yang meminta bantuan taktis;

b)

dalam melaksanakan tugas, Bagresmob menyelenggarakan fungsi: 1)

penyelidikan tindak pidana sesuai lingkup bidang tugasnya;

2)

penindakan terhadap para pelaku tindak pidana dan pengamanan barang bukti; dan

41

3)

5.

penyerahan Hasil peiaksanaan tugas penyelidikan Direktorat Bareskrim Polri yang meminta bantuan taktis:

kepada

Baqrnon: a)

Bagmon bertugas menyelenggarakan kegiatan monitoring jaringan telekomunikasi elektronik sesiiai dengan target operasional;

b)

dalam melaksanakan tugas, Bagmon menyelenggarakan fungsi: 1)

pelaksanaan monitoring terhadap jaringan komunikasi elektronik;

2)

pengendalian elektronik;

3)

pengawasan dan pengamanan jaringan telekomunikasi elektronik; dan

4)

peme!iharaan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi elektronik;

sistem

dan

prosedur

jaringan

telekomunikasi

b.

dalam rangka pembinaan, Karobinopsnal memberikan penilaian terhadap kinerja para Kabag di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;

c.

dalam rangka pelaksanaan tugasnya Kabag menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur di Iingkungan Bareskrim serta komponen di tingkat Mabes Polri maupun kepolisian di kewilayahan dan instansi non pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial, maupun para pakar, warga masyarakat atas perintah Karobinopsnal;

d.

setelah menerima perintah dari Karobinopsnal, Kabag melaksanakan serta melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kepada Karobinopsnal;

e.

atas perintah Karobinopsnal, Kabag melaksanakan supervisi, pemantauan perkembangan penanganan kasus termasuk kegiatan penjadwalan pelatihan berkaitan dengan kegiatan bidang Robinopsnal; dan

f.

para Kabag memberikan saran serta pertimbangan staf kepada Karobinopsnal, sesuai bidang tugas dan tanggung jawab. Bagian Kedelapanbelas Karo Binopsnal dengan Para Karo Pasal38

HTCK Karobinopsnal dengan Karorenmin bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Karobinopsnal baik yang bersifat khusus maupun rutin, Kabag pada Rorenmin memberikan dukungan saran masukan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan Karorenmin;

42

b.

Karobinopsnal menerima produk-produk menyangkut bidang ( Ren Gar, Bin Fung, Sarpras, Tahti) dan produk lainnya dari Karorenmin untuk dipedomani dan ditindak lanjuti;

c.

Karobinopsnal dalam hal surat menyurat Bareskrim harus melalui Kabareskrim; dan

d.

Karobinopsnal menghimpun data masukan guna penyusunan rencana kebutuhan, personel, Sarpras dan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugasnya baik yang bersifat rutin maupun khusus, guna dilaporkan kepada Kabareskrim melalui Karorenmin.

kepada fungsi

diagonal diluar fungsi

Pasal39 HTCK Karobinopsnal dengan Karowassidik bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.Karobinopsnal berkoordinasi dengan Karowassidil< dalam rangka permintaan data komplain masyarakat, data gelar perkara dan data tentang izin pemeriksaan dari Presiden sebagai bahan penyusunan naskah Anev; b.

Karobinopsnal menerima produk hasil kegiatan penerimaan, pengkajian, dan penganalisaan laporan/pengaduan serta supervisi di lingkungan Rowassidik;

c.

Karobinopsnal menerima produk-produk hasil pengkajian dan pengana!isaan , pengawasan dan hasil supervisi dari Karowassidik dalam rangka pendataan dan anev untuk pembuatan laporan; dan

d.

Karobinopsnal berkoordinasi dengan Karowassidik dalam rangka pengumpulan data, laporan rutin/berkala, pengaduan atau keluhan atau komplain masyarakat, pengawasan dan pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan supervisi, asistensi gelar perkara, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, guna pelaksanaan tugas analisa dan evaluasi.

Pasal40 HTCK Karobinopsnal dengan Karokorwas PPNS bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karobinops dalam rangka pembuatan MOU dengan Instansi terkait maupun penyidikan bersama antara Polri dan PNS; dan

b.

Karokorwas PPNS menyampaikan hasil kegiatan kepada Karobinopsnal kegiatan/pelaksanaan tugas Birokorwas PPNS sebagai bahan Anev.

tentang

Baqlan Kesembilanbelas

Karo Binopsnal dengan Kaurkeu

Pasal41

HTCK Karobinopsnal dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

43

a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan pada Biro Binopsnal melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Biro Binopsnal;

b.

Karobinopsnal Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Karobinopsnal Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Biro Binopsnal. Bagian Keduapuluh Karo Binopsnal dengan Kataud Pasal42

HTCK Karobinopsnal dengan Kataud bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karobinopsnal Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Karobinopsnal Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri; dan

c.

Karobinopsnal Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri.

rangka

Bagian Keduapuluh satu Karo Binopsnal dengan Para Kapus Pasal43

HTCK Karobinospnal dengan Kapuslabfor bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data kriminal untuk selanjutnya diadakan Analisis dan evaluasi guna menyediakan bahan masukan kepada Kabareskrim dalam rangka pengambilan keputusan;

b.

Kapuslabfor menyerahkan data pemeriksaan teknis krirninalistik TKP dan laboratoris kriminalistik Barang Bukti serta perkembangan kasus yang sedang ditangani guna dianalisis dan dievaluasi serta sebagai masukan kepada Pimpinan untuk ditindak lanjuti; dan

c.

Karobinopsnal menerima data pemeriksaan dari Kapuslabfor dalam bidang Labfor sesuai kebutuhan baik secara manual maupun menggunakan sarana komunikasi yang ada, serta menggunakan format laporan yang telah ditentukan. Pasa) 44

HTCK Karobinopsnal dengan Kapusinafis b~rsifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

44

a.

mengadakan koordinasi serta memberikan masukan data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pusinafis Bareskrim Polri; dan

b.

kerja sama dalam rangka memanfaatkan peralatan yang ada di Pusinafis Bareskrim Polri dalam rangka mendukung tugas Biro Binopsnal Bareskrim Polri. Pasal45

HTCK Karobinopsnal dengan Kapusiknas bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karobinopsnal menyampaikan kepada Kapusiknas tentang data laporan Polisi yang diterima di Siaga Bareskrim Polri melalui sistem yang ada di Pusiknas secara online;

b.

Karobinopsnal menerima produklprogram rencana kerja dan laporan evaluasi dari Kapusiknas; dan

c.

Karobinopsnal menerima data dari Kapusiknas mengenai produk-produk hasil pelaksanaan pullahta/analisis penyajian data kriminal yang terdiri dari data Laporan Polisi, Input Data Kasus, Daftar Pencarian Orang, Hilang dan temu kendaraan bermotor dan laporan kriminal lainnya. Bagian Keduapuluh dua Karo Binopsnal dengan Para Direktur Pasal46

HTCK Karobinopsnal dengan Para Direktur bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data kriminal untuk selanjutnya diadakan Analisisa dan evaluasi guna menyediakan bahan rnasukan kepada Kabareskrim dalam rangka pengambilan keputusan;

b.

di dalam pelaksanaan pengumpulan data, Direktur menyerahkan data kriminalserta perkembangan kasus yang sedang ditangani guna dianalisa dan dievaluasi serta sebagai masukan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti;

c.

pengiriman data kriminal baik dari Direktur dilaksanakan setiap hari paling lambat pukul. 09.00 WIB (secara manual) dan menggunakan sarana komunikasi yang ada pada Robinopsnal;

d.

format laporan sebelum ditentukan format khusus secara aplikatif oleh Robinopsnal atau secara SPPe (Sistern Pengendalian Penanganan Perkara elektronik) atau menggunakan format yang ada pada Direktur; dan

e.

Karobinopsnal memberikan dukungan personel Resmob sesuai perimintaan para Direktur dalam rangka menghadapi dan mengatasi tindak- pidana yang bersifat intensitas tinggi atau dalam bentuk kejahatan transnasional.

45

Bagian Keduapuluh tiga Karowassidik dengan Para Kabag di lingkungan Rowassidik Pasal47 HTCK Karowassidik dengan para Kabag di lingkungan Rowassidik bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karowassidik memerintahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Kabag dan penyidik utama sesuai denqan bidang dan tanggung jawabnya: 1.

Bagmindik: a)

Bagmindik bertugas menerima dan mengkaji laporan/pengaduan, keluhan atau complain masyarakat terhadap kinerja Penyidik;

b)

dalam melaksanakan tugas, Bagmindik menyelenggarakan fungsi:

c) 2.

1)

penerimaan dan pengkajian laporan/pengaduan dan kornplain masyarakat terhadap kinerja Penyidik;

2)

pelaksanaan monitoring, pengawasan, memberikan saran dan evaluasi proses penyidikan;

3)

pengawasan administrasi penyidikan perkara baik pengawasan formil maupun materil;

4)

pengawasan terhadap ditangani Penyidik; dan

5)

pemberian informasi hasil penelitian atau pengawasan kepada yang membutuhkan;

tersangka

dan

barang

bukti

yang

dalam pelaksanaan tugas Bagmindik dengan Bagvisilap dan Penyidik Utama Rowassidik bersifat horozontal- koordinatif;

Bagvisilap: a)

Bagvisilap bertugas menyusun dan menyiapkan rencana supervisi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Penyidik Utama sesuai dengan laporan/pengaduan, keluhan dan complain yang diajukan oleh masyarakat atas kinerja Penyidik;

b)

dalam melaksanakan tugas, Bagvisilap menyelenggarakan fungsi: 1)

penyusunan, supservisi;

perencanaan

dan

koordinasi

pelaksanaan

2)

pelaksanaan gelar perkara;

3)

melaksanakan penelitian atau pemeriksaan pendahuluan Rowassidik terhadap penyidik yang dilaporkan masyarakat sebagai dugaan pelanggaran etika profesi penyidik; dan

46

4)

c)

3.

melaksanakan pengendalian penyidik atau penyidikan untuk ditindakianjuti sesuai hasil gelar perkara, supervisi dan hasii pemeriksaan pendahuluan Rowassidik.

dalam Pelaksanaan tugas Bagvisilap dengan Bagrnindik dan Penyidik Utama Rowassidik bersifat horizotal - koordinatif;

Penyidik Utama: a)

Penyidik Utama bertugas mengkaji laporan, pengaduan, keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja Penyidik yang telah diadminsitrasikan;

b)

dalam melaksanakan tugas para penyidik Utama menyelenggarakan fungsi: 1)

penelitian dan pengkajian laporan, pengaduan keluhan dan kornplain masyrakat atas kinerja penyidik yang telah diadmnistrasikan;

2)

melaksanakan monitoring, pengawasan, memberikan saran dan pengevaluasi penyidikan memalui araban pembinaan fungsi (binfung) dan coaching clinic (pembinaan teknis dan taktis);

3)

peserta utama Gelar Perkara coaching clinic dan pilar utama kelembagaan Rowassidik dengan mengutamakan piranti lunak kebijakan pembinaan fungsi Reserse dalam bentuk petunjuklsurat telegram dan atau back up kewassidikan di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan;

4)

di samping bertugas melaksanakan tugas tersebut 1), 2), dan 3) di atas, melaksanakan tugas supervisi Wassidik baik di Direktorat Mabes Polri (Direktorat Pada Bareskrim Polri, Ditpolair Baharkam Polri, Korlantas Polri, Ditsabhara Bahrakam Polri, Direktorat Pada Baintelkam) maupun Direktorat Reskrim kewilayahan (Um, Sus dan Narkoba) atas dasar hasil analisa yang dilakukan; dan

5)

menyiapkan hasil analisa atas proses penyidikan rencana suatu perkara yang akan dilaksanakan gelar perkara dan atau supervisi, dan menjadi penanggung jawab atas suatu perkara yang digelar atau disupervisi dimaksud;

b.

dalam rangka pernbinaan, Karowassidik memberikan penilaian terhadap kinerja para Kabag dan para Kasubbag serta para Penyidik Utama dibidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;

c.

dalam rangka pelaksanaan tugasnya para Kabag dibantu para Kasubbag atas perintah Karowassidik menyelenggarakan koordinasi denagn unsur-unsur di Iingkungan Bareskrim dan atas perintah Karowassidik dengan komponen di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian di kewilayahan dan Instansi Non Pemerintah, maupun non pemerintah, cendekiawan/pakar, Badan usaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial maupun para pakar atau warga masyarakat;

47

d.

setelah menerima perintah dari Karowassidik , para Kabag dan Penyidik Utama melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan serta perkembangan kepada Karowassid ik;

e.

atas perintah Karowassidik , Kabag dibantu para Kasubbag menyusun dan menyiapkan rencana supervisi dan pelayanan yang akan dilaksanakan o!eh para Penyidik Utama sesuai hasil penelitian dan atau analisa atas laporan/pengaduan/keluhan/komplain masyarakat terhadap kinerja Penyidik, menerima dan mengkaji laporan/pengaduan/komplain serta pengawasan tersangka dan barang bukti yang ditangani Penyidik; dan

f.

para Kabag dibantu para Kasubbag mernberikan saran serta pertimbangan kepada Karowassidik , sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Bagian Keduapuluh Empat Karowassidik dengan Para Karo Pasal48

HTCK Karowassidik dengan Karorenmin bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karowassidik dalam pelaksanaan tugas Rowassidik administrasi, personel, dan Sarpras dari Karorenmin;

mendapat

dukunqan

b.

Karowassidik melaksanakan koordinasi dengan Karorenmin dalam rangka penyusunan maupun penyempurnaan piranti lunak, Sismet, program/rencana kerja termasuk pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja dan Rakernis Bareskrim;

c.

Karowassidik melakukan koordinasi dengan Karorenmin dalam melaksanakan supervisi di lingkungan Bareskrim maupun fungsi Reserse Kewilayahan;

d.

Karowassidik mengirimkan hasil analisa dan evaluasi termasuk produk dan pelanggaran disiplin, etika profesi, personel yang terlibat tindak pidana, pelanggaran disiplin, etika profesi, di Iingkungan Rowassidik, guna ditindaklanjuti sesuai Iingkup tugas Rorenrnin;

e.

Karowassidik mengajukan dukungan pemeliharaan dan penyediaan ATK, Alutsustor, Alut, Alsus, Alkomlek, Alsatri yang diperlukan Rowassidik kepada Karorenmin;

f.

Karowassidik menerima pendistribusian produk-produk Polri/Bareskrim, perencanaan dan pembinaan termasuk data personel, materil, logistik, anggaran serta data tahanan dan barang bukti dari Karorenmin untuk kepentingan pelaksanaan tugas Rowassidik;

g.

Karowassidik menyerahkan produk hasil keqiatan penerimaan, pengjkajian, dan penganalisaan laporan/pengaduan serta supervisi maupun perwabtu pengunaan anggaran di Iingkungan Rowassidik;

.'·

48

h.

Karowassidik mendistribusikan produk-produk hasil pengkajian dan penganalisaan , pengawasan dan hasil supervisi kepada Karorenmin dalam rangka penyusunan, perbaikan peranti lunak, Sismet dan pembinaan sumber daya dan pelatihan personel Reskrim;

i.

Karowassidik berkoordinasi dengan Karorenmin dalam rangka pengumpulan data, laporan rutin/berkala, pengaduan atau keluhan atau komplain masyarakat, pengawasan dan pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan supervisi, asistensi gelar perkara, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, guna pelaksanaan tugas analisa dan evaluasi;

j.

Karowassidik berkoordinasi dengan Karorenmin dalam ranqka pengumpulan data personel, Sarpras, Sismet, operasi dan pelatihan sebagai bahan pelaksanaan analisa dan evaluasi; dan

k.

Karowassidik mengusulkan kepada Karorenmin dalam personel untuk mutasi, mengikuti pendidikan/latihan maupun menerima penghargaanlberprestasi dan ganjaran/hukuman.

Pasal49 HTCK Karowassidik dengan Karobinopsnal bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karowassidik koordinasi dengan Karobinopsnal dalam rangka pengumpulan data kriminal untuk selanjutnya diadakan analisa dan evaluasi guna menyediakan bahan masukan kepada Kabareskrim dalam rangka pengambilan keputusan;

b.

Karowassidik koordinasi dengan Karobinopsnal dalam rangka penyusunan maupun penyempurnaan piranti lunak Sismet, program/rencana kerja termasuk pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja dan Rakernis Bareskrim;

c.

Karowassidik koordinasi dan atau bersama-sama Karobinopsnal melaksanakan supervisi di Iingkungan Bareskrim maupun fungsi Reskrim kewilayahan; dan

d.

Karowassidik koordinasi dengan Karobinopsnal dalam rangka menghimpun hasil Analisis dan Evaluasi termasuk produk, data pelanggaran disiplin, etika profesi, personeJ yang terlibat tindak pidana, pelanggaran disiplin, etika profesi di Iingkungan Robinopsnal, guna ditindaklanjuti sesuai Iingkup tugas Rorenmin.

Pasal50 HTCK Karowassidik dengan Karokorwas PPNS bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karowassidik berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka memberikan pelayanan dan dukungan pengawasan penyidikan oleh PPNS meliputi personel dan administrasi penyidikan dalam rangka peJaksanaan tugas Bidang Birokorwas PPNS (Rokorwas);

b.

Karowassidik berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka penyusunan penyempurnaan Sismet, evaluasi pelaksanaan pengawasan penyidikan oleh PPNS;

49

C.

Karowassidik berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS melaksanakan supervisi penyidikan di lingkungan Korwas PPNS kewilayahan;

d.

Karowassidik berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam menghimpun laporan komplain penyidikan oleh PPNS dari masyarakat; dan

e.

Karowassidik berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka pengawasan dan pembinaan/bimbingan teknis atas pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Bagian Keduapuluh Lima Karowassidik dengan Kaurkeu Pasal51

HTCK Karowassidik dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kaurkeu melakukan pembinaan da!am hal fungsi anggaran dan keuangan pada Biro Wassidik melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Biro Wassidik;

b.

Karowassidik Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

C.

Karowassidik Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Biro Wassidik. Bagian Keduapuluh Enam Karowassidik dengan Kataud Pasal52

HTCK Karowassidik dengan dilaksanakan sebagai berikut:

Kataud

bersifat diagonal

dalam

bentuk koordinasi,

a.

Karowassidik Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Karowassidik Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri; dan

C.

Karowassidik Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka penggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri.

rangka

Bagian Keduapuluh Tujuh Karowassidik dengan Para Kapus Pasal53 HTCK Karowassidik dengan Kapuslabfor bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut :

50

a.

b.

~"

melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data perkara pemeriksaan Laboratorium Forensik, sesuai kebutuhan; dan berkoordinasi dan memberikan dukungan teknis dalam hal Rowassidik mernberikan bantuan penyidikan maupun kerja sama penyidikan kepada penyidik. Pasal54

HTCK Karowassidik dengan Kapusinafis bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karowassidik berkoordinasi dengan Kapusinafis dalam penyidikan yang terkait dengan barang bukti (sidik jari) ; dan

rangka

pengawasaan

b.

Karowassidik berkoordinasi dengan Kapusinafis untuk memberikan dukungan teknis dalam hal memberikan bantuan penyidikan maupun kerja sama penyidikan kepada penyidik. Pasal55

HTCK Karowassidik dengan Kapusiknas bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dalam rangka pengumpulan data kriminal melalui aplikasi Sistem Piknas khususnya data yang berkaitan dengan administrasi penyidikan perkara sebagai bahan untuk ana lisa dan evaluasi penangan perkara yang merupakan bahan pengawasan penyidikan perkara serta bahan masukan kepada Kabareskrim Polri dalam rangka kebijakan lebih lanjut. Bagian Keduapuluh Delapan

Karowassidik dengan Para Direktur

Pasal56

HTCK Karowassidik dengan para Direktur bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karowassidik menunjuk perwira Pengawas Penyidikan Atas permintaan Direktur, untuk melakukan tugas pengawasan penyidikan terhadap perkara yang ditangani oleh direktorat;

b.

menerima data Kriminal dari Direktur serta perkembangan kasus yang sedang ditangani, termasuk kasus-kasus perhatian publik atau atensi pimpinan dan berskala nasional/internasional guna dianalisa sebagai bahan masukan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;

c.

Karowassidik menginformasikan adanya komplain dari masyarakat terhadap penanganan penyidikan kepada para direktur dan melakukan koordinasi untuk dilakukan supervisi ataupun gelar perkara;

d.

Karowassidik menunjuk para Pengawas Penyidik yang memiliki kemampuan/kredibel pada saat melakukan supervisi bersama kesatuan kewilayahan sehingga penyidik mendapat dukungan teknis yang jelas guna menyelesaikan kasus secara cepat dan tepat; dan

51

e.

Karowassidik melakukan Gelar Perkara terhadap penanganan perkara yang mendapat komplain masyarakat dengan melibatkan Direktorat terkait selaku penyidik maupun pembina fungsi Reskrim di kewilayahan. Bagian Keduapuluh Sembilan

Karokorwas PPNS dengan Para Kabag di Lingkungan Rokorwas PPNS

Pasal57

HTCK Karokorwas PPNS dengan para Kabag di Iingkungan Rokorwas PPNS bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS mengendalikan Pelaksanaan Tugas para Kabag sesuai bidang dan tanggung jawabnya, dan para kabag bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karokorwas PPNS yang dirinci sebagi berikut: 1

2

3

Bidang Administrasi. a)

para Kabag, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, bahan keterangan informasi baik mengenai operasional maupun pembinaan selesai pelaksanaan tugas;

b)

Karokorwas PPNS memberikan arahan dan petunjuk atas hasil laporan tersebut; dan

c)

setiap produk wajib disirnpan di Kaurtu guna bahan analisa dan evaluasi pada pelaksanaan tugas berikut;

Bidang Pembinaan. a)

Karokorwas PPNS memberikan petunjuk dan arahan terhadap pelaksanaan, pernbinaan baik personel, logistik maupun metode;

b)

para Kabag, setelah menerima arahan, wajib melaksanakan dan melaporkan hasilnya; dan

c)

dalam hal tertentu para Kabag Rokorwas PPNS dapat mengajukan saran dan pendapat serta dapat mengambil inisiatif terhadap hal-hal yang tidak prinsipil selanjutnya melaporkan pada kesempatan pertama;

Bidang Operasional. a)

Karo Korwas PPNS memberikan arahan dan petunjuk kepada melakukan para Kabag, di bidang operasional serta pengawasan dan pengendalian; dan

b)

para Kabag, wajib melaksanakan arahan dan petunjuk Karokorwas PPNS di bidang operasional serta melaporkan hasilnya kepada Karokorwas PPNS.

52

4

Bidang Korespondensi. a)

Korespondensi keluar Bareskrim antar pejabat di Iingkungan Mabes Polri harus ditanda tangani oleh Karokorwas PPNS atas nama Kabareskrim Polri kecuali dalam hal-hal yang sangat prinsipil ditandatangani oleh Kabareskrim Polri;

b)

Korespondensi antar Rokorwas PPNS ditandatangani oleh para Kabag dalam bentuk Nota Dinas;

c)

Korespondensi yang bersifat keluar tidak boleh ditandatangani oleh para Kabag kecuali antarlingklJp Bareskrim Polri dan sifatnya tidak prinsipil dapat ditandatangani oleh para Kabag atas nama Karokorwas PPNS dengan tembusan Karokorwas PPNS;

d)

Korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada Menteri/Pejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajar/lebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protokoler harus ditandatangani oleh Kapolri kecuali kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

e)

Korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri. Bagian Ketigapuluh

Karokorwas PPNS dengan Para Karo

Pasal58

HTCK Karokorwas PPNS dengan Karorenmin koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

bersifat horizontal dalam bentuk

a.

Karokorwas PPNS meminta kepada Karorenmin dukungan administrasi meliputi personel, Sarpras dan anggaran serta administrasi penyidikan, penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas Birokorwas PPNS;

b.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karorenmin dalam rangka penyusunan Rencana kebutuhan Pers, Sarpras, DIPA maupun penyempurnaan rencana kerja termasuk evaluasi pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja dan Rakor Korwas PPNS Bareskrim;

c.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dan atau bersama-sama Karorenmin melaksanakan supervisi dan sosialisasi di Iingkungan Korwas PPNS kewilayahan;

d.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karorenmin menghimpun laporan rutin (bulanan) maupun atensi, yang dilaksanakan oleh PPNS, hasil penilaian kinerja personel Rokorwas PPNS, pelanggaran disiplin/etika profesi dan tindak pidana yang melibatkan personel Korwas PPNS kepada Karorenmin;

53

e.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karorenmin dalam rangka pelaksanaan pendistribusian produk-produk Rokorwas PPNS Bareskrim, di bidang Perencanaan dan Pembinaan serta operasional;

f.

rangka Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karorenmin dalam penjadwalan/menyiapkan penugasan personel Rokorwas PPNS untuk melaksanakan operasi/Satgas, supervisi, Sosialisasi maupun PikeUSiaga;

g.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karorenmin dalam rangka penyelenggaraan Supervisi, sosialisasi dan evaluasi pada Rokorwas PPNS untuk pengawasan terhadap penerapan sistem dan metode dalam pelaksanaan Korwas PPNS dan penyidikan tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS;

h.

Karokorwas PPNS menyampaikan Produk program/rencana kerja dan laporan evaluasi kepada Karorenmin untuk dihimpun menjadi produk /Iaporan Bareskrim;

i.

Karokorwas PPNS mendistribusikan produk-produk hasil pelaksanaan tugas Korwas dan penyidikan oleh PPNS secara rutin ( bulanan ) maupun atensi, laporan hasil pelaksanaan perintah/tugas, data Sarpras, Log dan Anggaran, hasil penilaian kinerja personel Korwas PPNS kepada Karorenmin dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas Korwas PPNS dan penyidikan oleh PPNS serta penyusunan/perbaikan piranti lunak/Sismet maupun pembinaan sumber daya;

j.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karorenmin dalam rangka pemenuhan kebutuhan Korwas PPNS meliputi Pers, Sarpras dan Anggaran dibidang operasional dan pembinaan; .

k.

Karokorwas PPNS mengusulkan kepada Karorenmin data personel untuk mutasi, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan maupun pengusulan personel untuk penerimaan penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman;

I.

Karokorwas PPNS memberikan saran/pendapat tentang produk-produk pembinaan yang diterima dan yang dilaksanakan; dan

m.

Karo Korwas PPNS membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kabareskrim dengan tembusan Karorenmin. Pasal59

HTCK Karokorwas PPNS dengan Karobinopsnal bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karobinops dalam rangka, pembuatan MOU dengan Instansi terkait maupun penyidikan bersama antara Polri dengan PPNS; dan

b.

Karokorwas PPNS memberikan laporan bulanan kepada Karobinopsnal kegiatan/pelaksanaan tugas Birokorwas PPNS sebagai bahan Anev.

tentang

Pasal60 HTCK Karokorwas PPNS dengan Karowassidik bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

54

a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karowassidik dalam rangka memberikan pelayanan dan dukungan pengawasan penyidikan oleh PPNS meliputi personel dan administrasi penyidikan dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Birokorwas PPNS (Rokorwas);

b.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karowassidik dalam rangka penyusunan penyempurnaan Sismet, evaluasi pelaksanaan pengawasan penyidikan oleh PPNS;

c.

atas perintah Kabareskrim, Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karowassidik melaksanakan supervisi penyidikan di Iingkungan Korwas PPNS kewilayahan;

d.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karowassidik dalam menghimpun laporan komplain penyidikan oleh PPNS dari masyarakat; dan

e.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Karowassidik dalam rangka pengawasan dan pembinaan/bimbingan teknis atas pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Bagian Ketigapuluh Satu Karokorwas PPNS dengan Kaurkeu Pasal61

HTCK Karokorwas PPNS dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan Birokorwas PPNS melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Birokorwas PPNS;

b.

Karokorwas PPNS Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Karokorwas PPNS Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Birokorwas PPNS.

dalam

pada rangka

Bagian Ketigapuluh Dua Karokorwas PPNS dengan Kataud Pasal62

HTCK Karokorwas PPNS dengan Kataud bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Urnurn naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;dan

b.

Karokorwas PPNS Melaksanakan koordinasi dengan Kataud penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri.

dalam

rangka

C.

Karokorwas PPNS Melaksanakan koordinasi dengan pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri.

dalam

rangka

Kataud

55

Bagian Ketigapuluh Tiga Karokorwas PPNS dengan Para Kapus Pasal63

HTCK Karokorwas PPNS dengan Kapuslabfor dan Kapus Inafis bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan dalam bentuk Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Kapuslabfor dan Kapusinafis dalam rangka bantuan taktis atas permintaan PPNS Kementerianllnstansi. Pasal64

HTCK Karokorwas PPNS dengan Kapusiknas bersifat diagonal koordinatif, d ilaksanakan dalam bentuk, Karokorwas PPNS memberikan Rekap data penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS Kementerian/lnstansi maupun PPNS Kewilayahan kepada Kapusiknas untuk dihimpun sebagai bahan Anev. Bagian Ketigapuluh Empat Karokorwas PPNS dengan Para Direktur Pasal65

HTCK Karokorwas PPNS dengan Direktur Tipidum bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidum berupa back up penyidikan;

dalam rangka bantuan taktis

b.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidum dalam rangka bantuan back up penyidikan kasus tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh PPNS maupun permintaan sebagai narasumber;

c.

Karokorwas PPNS koordinasi dengan Dirtipidum dalarn rangka gelar perkara kasus yang ditangani oleh PPNS terkait dengan bidang tugasnya; dan

d.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidum dalam rangka pembuatan MoU dengan PPNS Kementerian/lnstansi dan sebagai narasumber. Pasal66

HTCK Karokorwas PPNS dengan Direktur Tipideksus bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipideksus dalam rangka bantuan taktis dan teknis berupa backup penyidikan;

b.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipideksus dalam rangka bantuan back up penyidikan kasus tindak pidana tertentu yang ditangani oleh PPNS maupun parrnintaan sebagai konsultan;

c.

Karokorwas PPNS koordinasi dalam rangka gelar perkara kasus yang ditangani oleh PPNS sebagai saran pendapat; dan

56

d.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dir tipeksus MoU dengan PPNS Kementerian/lnstansi.

dalam rangka pembuatan

Pasal67 HTCK Karokorwas PPNS dengan Direktur Tipidkor bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidkor dalam rangka bantuan taktis dan teknis berupa backup penyidikan;

b.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidkor dalam rangka backup penyidikan kasus tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh PPNS maupun permintaan sebagai narasumber;

c.

Karokorwas PPNS koordinasi dengan Dirtipidkor dalam rangka gelar perkara kasus yang ditangani oleh PPNS sebagai saran pendapat; dan

d.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidkor dalam rangka pembuatan MoU dengan PPNS Kementerian/lnstansi.

Pasal68 HTCK Karokorwas PPNS dengan Direktur Tipidnarkoba bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidnarkoba taktis dan teknis berupa back up penyidikan;

dalam rangka bantuan

b.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidnarkoba dalam rangka bantuan back up penyidikan kasus tindak pidana tertentu yang ditangani oleh PPNS maupun permintaan sebagai narasumber;

c.

Karokorwas PPNS koordinasi dengan Dirtipidnarkoba dalam rangka gelar perkara kasus yang ditangani oleh PPNS sebagai saran pendapat; dan

d.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidnarkoba dalam rangka pembuatan MoU dengan PPNS Kementerian/lnstansi.

Pasal69 HTCK Karokorwas PPNS dengan Direktur Tipidter bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidter dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu berupa bantuan taktis dan teknis penyidikan;

b.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidter dalam rangka bantuan back up penyidikan kasus tindak pidana tertentu yang ditangani oleh PPNS maupun permintaan sebagai narasumber;

C.

Karokorwas PPNS koordinasi dengan Dirtipidter dalam rangka kasus yang ditangani oleh PPNS sebaqai saran pendapat; dan

gelar perkara

57

d.

Karokorwas PPNS berkoordinasi dengan Dirtipidter dalam rangka pembuatan MoU dengan PPNS Kementerian/lnstansi. Bagian Ketigapuluh Lima

Kapuslabfor dengan Pejabat di Lingkungan Puslabfor

Pasal70

HTCK Kapuslabfor dengan Sespuslabfor bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor memberikan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk kepada Sespuslabfor, dalam rangka penyusunan, perumusan, penyajian produk-produk perencanaan/anggaran, administrasi personel/logistik, pembinaan fungsi forensik, dan tata urusan dalam;

b.

Sespuslabfor menjabarkan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk Kapuslabfor untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana staf Sekretariat Puslabfor, dan bertanggung-jawab atas pelaksanaannya kepada Kapuslabfor;

c.

Sespuslabfor dapat mengajukan saran/pertimbangan/pendapat/telaahan kepada Kapuslabfor berkaitan dengan bidang tugasnya;

d.

Sespuslabfor dalam melaksanakan tugasnya dapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan/petunjuk yang ada, kemudian melaporkan kepada Kapuslabfor untuk memperoleh persetujuan;

e.

apabila Kapuslabfor berhalangan, Sespuslabfor Kapuslabfor, berdasarkan perintah tertulis;

f.

secara umum surat masuk melalui Kaurtu diteruskan ke Kapuslabfor, kecuali yang ditentukan Kapuslabfor dapat langsung ditangani oleh Sespuslabfor; dan

g.

dalam hal-hal yang prinsipil Kapuslabfor dapat langsung berhubungan dengan Kasubbag/Kaurtu. Sespuslabfor menerima laporan dari Kasubbag/Kaurtu untuk pelaksanaannya.

dapat

bertindak

mewakili

..'

Pasal71

HTCK Kapuslabfor dengan Kabagjemenmut bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor memberikan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk kepada Kabagjemenmut dalam bidang manajemen mutu hasil pemeriksaan meliputi pemeliharaan/perawatan dan validasi fungsi instrumen analisis, pengembangan metode analisis sesuai perkembangan ilmu per.getahuan dan teknologi, serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan panduan mutu;

b.

Kabagjemenmut menjabarkan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk Kapuslabfor untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana staf Bagjemenmut, dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Kapuslabfor;

c.

Kabagjemenmut dapat mengajukan saran/pertimbangan/pendapat/telaahan kepacla Kapuslabfor berkaitan dengan bidang tugasnya;

58

d.

Kabagjemenmut dalam melaksanakan tugasnya dapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan/petunjuk yang ada, kemudian rnelaporkan kepada Kapuslabfor untuk rnernperoleh persetujuan;

e.

Kabagjemenmut membuat dan menyampaikan produk Kepada Kapuslabfor, baik berupa laporan pelaksanaan tugas, telaahan, maupun informasi/data bidang pembinaan dan operasional sesuai dengan bidang tugasnya; dan

f.

dalam rangka pembinaan teknis kepada para Kabid dan Kalabforcab, Kabagjemenmut dapat membuat Nota Dinas dengan tembusan kepada Kapuslabfor.

Pasal72 HTCK Kapuslabfor dengan Kabid Puslabfor bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor memberikan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk kepada para Kabid dalam bidang pembinaan maupun operasional dalam rangka pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;

b.

para Kabid menjabarkan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk Kapuslabfor untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana utama masing-masing Bidang, dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Kapuslabfor;

c.

para Kabid dapat mengajukan saran/pertimbangan/pendapatltelaahan Kapuslabfor berkaitan dengan bidang tugasnya;

d.

para Kabid dalam melaksanakan tugasnya dapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan/petunjuk yang ada, kemudian melaporkan kepada Kapuslabfor untuk memperoleh persetujuan;

e.

para Kabid membuat dan menyampaikan produk Kepada Kapuslabfor, baik berupa laporan pelaksanaan tugas, telaahan, maupun informasi/data bidang pembinaan dan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

dalam rangka pembinaan teknis, Para Kabid dapat menandatangani Surat atas nama Kapuslabfor kepada Satuan Kepolisian kewilayahan tingkat Poltabes/Polresta/Polres/Dirreskrim Polda kebawah, dengan tembusan kepada Kapuslabfor; dan

g.

dalam rangkakecepatan pelayanan, Para Kabid dapat menandatangani produk pemeriksaan labfor atas nama Kapuslabfor.

kepada

Pasal73 HTCK Kapuslabfor dengan Kalabforcab bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor memberikan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk kepada Kalabforcab, baik dalam bidang pernbinaan meliputi perencanaan, administrasi personei/logistik, pembinaan fungsi forensik, maupun bidang operasional meliputi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti, serta pengawasan/pengendalian;

59

b.

Kalabforcab menjabarkan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk Kapuslabfor untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana utama kewilayahan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Kapuslabfor;

c.

Kalabforcab dapat mengajukan saran/pertimbangan/pendapat/telaahan kepada Kapuslabfor baik dalam bidang pembinaan meliputi perencanaan, administrasi personel/logistik, pembinaan fungsi forensik, maupun bidang operasional meliputi pemeriksaan teknis TKP serta pemeriksaan laboratoris barang bukti di wilayah pelayanan (areal service) nya;

d.

Kalabforcab dalam melaksanakan tugasnya dapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan/petunjuk yang ada, kemudian melaporkan kepada Kapuslabfor untuk memperoleh persetujuan;

e.

Kalabforcab mernbuat dan menyampaikan produk Kepada Kapuslabfor, baik berupa laporan pelaksanaan tugas, telaahan, maupun informasi/data bidang pembinaan dan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan pembinaan teknis, Kalabforcab menandatangani surat yang ditujukan kepada Satuan Kepolisian kewilayahan atau instansi terkait lain di wilayah pelayanan (areal sevice)nya dengan ternbusan kepada Kapuslabfor;

g.

berdasarkan perintah Kapolri/Kabareskrim kepada Kapuslabfor, unsur pelaksana operasional Puslabfor dapat melakukan pemeriksaan teknis TKP maupun pemeriksaan Laboratoris barang bukti di wilayah pelayanan (areal service) Labforcab dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh unsur pelaksana utama Puslabfor; dan

h.

berdasarkan permintaan Kalabforcab kepada Kapuslabfor, unsur pelaksana operasional Puslabfor dapat mernberikan dukungan/back-up pemeriksaan teknis TKP maupun pemeriksaan Laboratoris barang bukti di wilayah pelayanan (areal service) Labforcab dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh unsur pelaksana utama Labforcab. Pasal74

HTCK Kapuslabfor dengan Kelompok Jabatan Fungsional bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor memberikan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk kepada Pokjabfung, dalam menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara mandiri serta pengawasan/pengendalian;

b.

Pokjabfung menjabarkan keputusan/kebjjaksanaan/petunjuk Kapuslabfor dalam menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti, dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Kapuslabfor;

60

c.

Pokjabfung dapat mengajukan saran/pertimbangan/pendapat/telaahan kepada Kapuslabfor baik dalam bidang, pembinaan fungsi forensik, maupun bidang operasional meliputi pemeriksaan teknis TKP serta pemeriksaan laboratoris barang bukti sesuai kepentingannya;

d.

Pokjabfung dalam melaksanakan tugasnya dapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan/petunjuk yang ada kemudian melaporkan kepada Kapuslabfor untuk memperoleh persetujuan;

e.

Pokjabfung membuat dan menyampaikan produk Kepada Kapuslabfor, baik berupa laporan pelaksanaan tugas, telaahan, maupun informasi/data bidang pembinaan dan operasional sesuai dengan bidang tugasnya; dan

f.

dalam menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti sesuai dengan keahliannya, Pokjabfung berkoordinasi dengan unsur pelaksana utama/kabid terkait, dan melaporkan hasilnya kepada Kapuslabfor melalui dengan unsur pelaksana utama/kabid terkait dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Perintah Kapuslabfor. Pasal75

HTCK Kapuslabfor/Kalabforcab dengan Kasatwil bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kalabforcab memerikan dukungan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti dalam rangka proses penyidikan yang memerlukan pemeriksaan secara ilmiah;

b.

Kasatwil dapat meminta pemeriksaan kepada Kalabforcab sesuai service area yang telah ditentukan dengan Keputusan Kapolri;

c.

dalam rangka meminta pemeriksaan barang bukti Kasatwil harus memperhatikan persyaratan teknis dan administrasi sesuai Perpol yang berlaku;

d.

dalam surat menyurat baik dari Kasatwil ke Labforcab maupun sebaliknya, maka perlu dibuatkan tembusan kepada Kapuslabfor;

e.

dalam hal melaksanakan kegiatan antara Satwil dan Labforcab memerlukan anggaran, maka menggunakan anggaran masing-masing Satwil dan Labforcab; dan

f.

dalam hal memerlukan kerja sama atau koordinasi antara fungsi Labfor dan fungsi Identifikasi/INAFIS di daerah maka Kalabforcab dapat berkoordinasi dengan Kasie Identifikasi pada Satwil. Bagian Ketigapuluh Enam

Kapuslabfor dengan Para Karo

Pasal76

HTCK Kapuslabfor dengan Karorenmin bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut:

61

a.

Kapuslabfor berkoordinasi dengan Karorenmin dalam hal pelayanan dan dukungan admistrasi, personel, materiil, logistik serta penyelenggaraan pelatihan dalam rangka tugas Laboratorium Forensik;

b.

Kapuslabfor berkoordinasi dengan Karorenmin dalam rangka penyusunan Rencana kebutuhan Pers, Mat dan Sarpras, DIPA maupun penyempumaan Sismet, program/rencana kerja termasuk evaluasi pelaksanaan program kerja, kepanitiaan Pokja dan Rakernis Bareskrim;

c.

Kapuslabfor berkoordinasi dengan Karorenmin supervisi ke Labfor Cabang jajaran Puslabfor;

d.

Kapuslabfor menyampaikan data hasil pemeriksaan Labfor termasuk produk, data pelanggaran disiplin, etika profesi, personel yang terlibat tindak pidana, di lingkungan Puslabfor guna ditindaklanjuti sesuai Iingkup tugas Rorenmin;

e.

Kapuslabfor menyiapkan personel dalam penugasan di bidang operasional/Satgas, supervisi maupun PikeUSiaga;

f.

Kapuslabfor menyerahkan Produk program/rencana kerja dan laporan evaluasi/Lakip;

g.

Kapuslabfor mendistribusikan produk-produk hasil pelaksanaan pemeriksaan Labfor, laporan hasil pelaksanaan perintah/tugas, data Pers, Sarpras dan Anggaran kepada Karorenmin dalam rangka penyusunan, perbaikan piranti lunak, Sismet dan pembinaan sumber daya;

h.

Kapuslabfor koordinasi dengan Karorenmin dalam rangka pengumpulan data, laporan rutin/berkala, komplain masyarakat, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, tindak pidana yang dilakukan personel Labfor; dan

i.

Kapuslabfor mengusulkan kepada Karorenmin data, personel untuk mutasi, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan, kerja sama dengan Instansi/Lembaga di luar Bareskrim/Polri maupun pengusulan personel untuk penerimaan penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman.

dalam

rangka

melaksanakan

Pasal77

HTCK Kapuslabfor dengan Karobinopsnal bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor koordinasi dengan Karobinopsnal dalam rangka pengumpulan data kriminal untuk selanjutnya diadakan Analisis dan evaluasi guna menyediakan bahan masukan kepada Kabareskrim dalam rangka pengambilan keputusan;

b.

Kapuslabfor menyerahkan data pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik BB serta perkembangan kasus yang sedang ditangani kepada Karobinopsnal guna dianalisis dan dievaluasi serta sebagai masukan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti; dan

c.

Kapuslabfor melaksanakan pengiriman data pemeriksaan bidang Labfor sesuai kebutuhan baik secara manual maupun menggunakan sarana komunikasi yang ada, serta menggunakan format laporan yang telah ditentukan

62

Pasal78

HTCK Kapuslabfor dengan Karowassidik bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor koordinasi dengan Karowassidik dalam rangka pengumpulan data perkara pemeriksaan Laboratorium Forensik, sesuai kebutuhan; dan

b.

Kapuslabfor Berkoordinasi dengan Karowassidik dalam rangka memberikan dukungan teknis dalam hal Rowassidik mernberikan bantuan penyidikan maupun kerja sarna penyidikan kepada penyidik. Pasal79

HTCK Kapuslabfor dengan Karokorwas PPNS bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagaiberikut: a.

Kapuslabfor Berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam mernberikan dukungan dalam rangka pengawasan dan pembinaan/bimbingan teknis atas pelaksanaan penyidikan oleh PPNS sesuai lingkup kewenangannya; dan

b.

Kapuslabfor Berkoordinasi dengan Karokorwas PPNS memberikan dukungan teknis dalam hal PPNS memerlukan bantuan penyidik Polri untuk back up penyidikan maupun kerja sama penyidikan. Bagian Ketigapuluh Tujuh Kapuslabfor dengan Kaurkeu Pasal80

HTCK Kapuslabfor dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut:

bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi,

a.

Kapuslabfor melakukan pembinaan da!am hal fungsi anggaran dan keuangan pada Puslabfor melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Puslabfor;

b.

Kapuslabfor Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Kapuslabfor Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Puslabfor. Bagian Ketigapuluh Delapan Kapuslabfor dengan Kataud Pasal81

HTCK Kapuslabfor dengan Kataud dilaksanakan sebagai berikut:

bersifat diagonal

dalam

bentuk koordinasi,

63

a.

Kapuslabfor Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Kapuslabfor Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri;dan

c.

Kapuslabfor Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri.

rangka

Bagian Ketigapuluh Sembilan

Kapuslabfor dengan Para Kapus

Pasal82

HTCK Kapuslabfor dengan Kapusinafis bersifat horizontal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kerja sama dalam merumuskan cara bertindak dalam rangka menangani TKP yang melibatkan Puslabfor dan Pusinafis;

b.

dalam kegiatan bersama secara terpadu maka masing-masing melaporkan sesuai Iingkup kewenangannya kepada KabareskrimMlakabareskrim;

e.

dalam hal memerlukan anggaran menggunakan anggaran masing-masing, dan atas dasar kesepakatan dapat mengajukan kepada Kabareskrim;

f.

surat menyurat antar Pusat harus memperhatikan perlunya tembusan kepada Kabareskrim dan pejabat unsur terkait; dan

g.

apabila ada disposisi Kabareskrim ditujukan kepada Kapuslabfor dan Kapus Inafis, maka setelah memahami masalah agar melaksanakan koordinasi dalam tindakan penanganan masalah dan laporan sesuai disposisi.

Pasal83 HTCK Kapuslabfor dengan Kapusiknas bersifat horizontal, dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dalam rangka penyiapan dan pengumpulan data Laboratorium Forensik, sesuai kebutuhan.

Bagian Keempatpuluh

Kapuslabfor dengan Para Direktur

Pasal84

HTCK Kapuslabfor dengan Para Direktur bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapuslabfor memberikan dukungan teknis sesuai bidangnya kepada Direktur berdasarkan permintaan, dalam hal pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Barang Bukti secara i!miah;

64

b.

dalam melakukan kegiatan bersama secara terpadu maka masing-masing rnelaporkan sesuai Iingkup kewenangannya kepada KabareskrimlWakabareskrim;

c.

dalam hal memerlukan anggaran menggunakan anggaran masing-masing, dan atas dasar kesepakatan dapat mengajukan kepada Kabareskrim Polri;

d.

surat menyurat antara Kapuslabfor dengan Direktur harus memperhatikan perlunya tembusan kepada Kabareskrim dan pejabat unsur terkait; dan

e.

apabila ada disposisi Kabareskrim ditujukan kepada Kapuslabfor dan Direktur, maka setelah memahami masalah agar melaksanakan koordinasi dalam tindakan penanganan masalah dan laporan sesuai disposisi. Bagian Keempatpuluh Satu

Kapuslabfor dengan Instansi lain

Pasal85

a.

atas perintah Kabareskrim Kapuslabfor/Kalabforcab melaksanakan hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan ilmu forensik dan pemeriksaan secara ilmiah dengan instansi terkait;

b.

atas perintah Kabareskrim Kapuslabfor/Kalabforcab melaksanakan hubungan kerja sama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum;

c.

atas perintah Kabareskrim Kapuslabfor/Kalabforcab melaksanakan hubungan kerja sarna dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan

d.

atas perintah Kabareskrim Kapuslabfor/Kalabforcab melaksanakan hubungan kerja sarna dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan. Bagian Keempatpuluh Dua Kapusinafis dengan Pejabat di Lingkungan Pusinafis Pasal86

HTCK Kapusinafis dengan Sespusinafis bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah menyangkut pelaksanaan pembinaan fungsi daktiloskopi urnurn, daktiloskopi kriminal, fotografi kepolisian dan CAAFIS Kepolisian;

b.

menerima saran/pertimbangan yang berhubungan dengan pernbinaan fungsi daktiloskopi umum, daktiloskopi kriminal, fotografi kepolisian dan CAAFIS Kepolisian;

c.

Kapusinafis Bareskrim Poiri dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dibantu oleh Sespusinafis Bareskrim Polri;

d.

Kapusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sespusinafis Bareskrim Polri atas pelaksanaan tugasnya; dan

65

e.

Sespusinafis Bareskrim Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusinafis Bareskrim Polri. ;" Pasal87

HTCK Kapusinafis dengan Para Kabid bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis Bareskrim Polri melaksanakan kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan atas tugas-tugas dan kewajiban para Kepala Bidang pada Pusinafis Bareskrim Polri;

b.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah menyangkut teknis pelaksanaan pembinaan fungsi daktiloskopi umum, daktiloskopi kriminal, fotografi kepolisian dan CAAFIS Kepolisian;

c.

dalam keadaan tertentu Kapusinafis Bareskrim Polri dapat melaksanakan hubungan kerja langsung dengan anggota pada;

d.

unsur bidang-bidang dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang masing-masing;

e.

hubungan-hubungan kerja ke luar dilaksanakan oleh/melalui Kapusinafis Bareskrim Polri kecuali ada ketentuan-ketentuan tertentu yang dikeluarkan, hal-hal yang menyangkut produk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis daktiloskopi umum, daktiloskopi kriminal, fotografi kepolisian dan CAAFIS Kepolisian (Berita Acara Hasil Pemeriksaan) dapat ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang setelah dibubuhi paraf oieh Kepala Subbidang;

f.

Kapusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas dari para Kepala Bidang di lingkunan Pusinafis Bareskrim Polri;

g.

para Kepala Bidang berkewajiban melaporkan hasil-hasil pekerjaan yang menyangkut teknis pelaksanaan fungsi masing kepada Kapusinafis Bareskrim Polri secara periodik atau insidentil sesuai kebutuhan; dan

h.

Kepala Bidang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusinafis Bareskrim Polri. Pasal88

HTCK Kapusinafis dengan Kabagsisinfo bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis Bareskrim Polri melaksanakan kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan atas tugas-tugas dan kewajiban Kepala Bagian Sistem Informasi;

b.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah menyangkut teknis pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Sistem informasi sidik jari dan pengoperasian peralatan CAAFIS;

c.

dalam keadaan tertentu Kapusinafis Bareskrim Polri dapat melaksanakan hubungan kerja langsung dengan anggota pada unsur Bagian Sisinfo dan anggota tersebut berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagiannya;

66

d.

hubungan-hubungan kerja ke luar dilaksanakan oleh/melalui Kabagsisinfo Pusinafis Bareskrim Polri kecuali ada ketentuan-ketentuan tertentu yang dikeluarkan, hal-hal yang menyanqkut teknis pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sistem informasi sidik jari dan pengoperasian peralatan CAAFIS dapat ditandatangani oleh Kabagsisinfo;

e.

Kapusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas dari Kabagsisinfo; dan

f.

Kabagsisinfo berkewajiban melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Kapusinafis Bareskrim Polri secara periodik atau insidentil sesuai kebutuhan. Pasal89

HTCK Kapusinafis dengan Kelompok Pemeriksa bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis memberikan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk kepada Pokriksa, dalam menyelenggarakan pemeriksaan barang bukti yang didapat/ditemukan di tempat kejadian perkara dan pemeriksaan barang bukti secara mandiri serta pengawasan/pengendalian;

b.

Pokriksa menjabarkan keputusan/kebijaksanaan/petunjuk Kapusinafis dalam menyelenggarakan pemeriksaan barang bukti yang didapat/ditemukan di tempat kejadian perkara dan pemeriksaan barang bukti, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kapusinafis;

c.

Pokriksa dapat mengajukan saran/pertimbangan/pendapat/telaahan kepada Kapusinafis baik dalam bidang, pembinaan fungsi Inafis, maupun bidang operasional meliputi pemeriksaan teknis TKP serta pemeriksaan barang bukti sesuai kepentingannya;

d.

Pokriksa dalam melaksanakan tugasnya dapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan/petunjuk yang ada, kemudian melaporkan kepada Kapusinafis untuk memperoleh persetujuan; dan

e.

Pokriksa membuat dan menyampaikan produk Kepada Kapuslabfor, baik berupa laporan pelaksanaan tugas, telaahan, maupun informasi/data bidang pembinaan dan operasional sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal90

HTCK Kapusinafis dengan Para Kasubbag bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis Bareskrim Polri melaksanakan kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tuqas dan kewajiban para Kasubbag yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Sespusinafis Bareskrim Polri;

b.

Kepala Subbagian berkewajiban melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Kapusinafis Bareskrim Polri melalui Sespusinafis Bareskrim Polri secara periodik atau insidentil sesuai kebutuhan; dan

67

c.

Kapusinafis Bareskrim Polri menerima Kasubbag.

laporan pelaksanaan tugas dari para

Pasal91 HTCK Kapusinafis dengan Kaurtu bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis Bareskrim Polri melaksanakan kepernimpinan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Kaurtu yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Sespusinafis Bareskrim Polri;

b.

Kepala Urusan Tata Usaha berkewajiban melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Kapusinafis Bareskrim Polri rnelalul Sespusinafis Bareskrim Polri secara periodik atau insidentil sesuai kebutuhan; dan

c.

Kapusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas dari Kaurtu. Pasal92

HTCK Kapusinafis dengan Kaurkeu bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis Bareskrim Polri melaksanakan kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Kaurkeu yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Sespusinafis Bareskrim Polri;

b.

Kepala Urusan Keuangan berkewajiban melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Kapusinafis Bareskrim Polri melalui Sespusinafis Bareskrim Polri secara periodik atau insidentil sesuai kebutuhan; dan

c.

Kapusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas dari Kaurkeu. Bagian Keempatpuluh Tiga Sespusinafis dengan Pejabat di Lingkungan Pusinafis Pasal93

HTCK Sespusinafis dengan Para Kabid bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Sespusinafis Bareskrim Polri menqadakan koordinasi menyangkut perencanaan tugas dan pelaksanaan fungsi Identifikasi Kepolisian dengan para Kepala Bidang;

b.

Sespusinafis mengkoordinir permintaan rencana anggaran dan rencana kebutuhan yang diusulkan oleh para Kabid; dan

c.

dalam keadaan tertentu atas perintah Kapusinafis, maka Sespusinafis Bareskrim Polri dapat melaksanakan hubungan kerja langsung dengan anggota pada unsur bidang-bidang. Pasal94

HTCK Sespusinafis dengan Kabagsisinfo bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:

68

a.

Sespusinafis Bareskrim Polri melaksanakan koordinasi kewajiban Kepala Bagian Sisinfo;

atas tugas-tugas dan

b.

Sespusinafis mengkoordinir permintaan rencana anggaran dan rencana kebutuhan yang diusulkan oleh Kabag Sisinfo; dan

c.


HTCK Sespusinafis dengan Kelompok pemeriksa bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Sespusinafis Bareskrim kewajiban Pokriksa;

Polri melaksanakan koordinasi atas tugas-tugas dan

b.

Sespusinafis mengkoordinir permintaan rencana anggaran dan rencana kebutuhan yang diusulkan oleh Pokriksa; dan

c.


HTCK Sespusinafis dengan Para Kasubbag bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Sespusinafis Bareskrim Polri melaksanakan kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban para Kasubbag Pusinafis Bareskrim Polri;

b.

memberikan petunjuk, arahan dan perintah menyangkut teknis pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, administrasi personel dan logistik, pembinaan profesi, sistem dan metode;

c.

dalam keadaan tertentu Sespusinafis Bareskrim Polri dapat melaksanakan hubungan kerja langsung dengan anggota para Subbag pada unsur Subbagian dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Subbagiannya;

d.

Sespusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas dari para Kasubbag;dan

e.

Kepala Subbagian berkewajiban melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Sespusinafis Bareskrim Polri secara periodik atau insidentil sesuai kebutuhan. Pasal97

HTCK Sespusinafis dengan Kaurtu bersifat vertlkal, dilaksanakan sebagai berikut:

69

a.

Sespusinafis Bareskrim Polri melaksanakan kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Kaurtu di bidang ketata usahaan, administrasi surat menyurat, pengarsipan dan urusan dalam;

b.

Sespusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas Kaurtu;

c.

arus pelayanan surat-surat dilaksanakan setelah mendapat disposisi Kapusinafis Bareskrim Polri; dan

d.

Kaurtu berkewajiban melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Sespusinafis Bareskrim Polri secara periodik atau insidentil sesuai kebutuhan. Pasal98

HTCK Sespusinafis dengan Kaurkeu bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

hubungan merupakan hubungan horizontal dan bersifat koordinasi;

b.

Sespusinafis Bareskrim Polri melaksanakan pengawasan terhadap tugas-tugas Kaurkeu sesuai perintah Kapusinafis Bareskrim Polri;

c.

Sespusinafis Bareskrim Polri menerima laporan pelaksanaan tugas Kaurkeu; dan

d.

mengkoordinir pelaksanaan Kasubbagren dan Kaurkeu.

pekerjaan

rencana

kerja

dan

anggaran

antara

Bagian Keempatpuluh Empat

Antar Pejabat di Lingkungan Pusinafis

Pasal99

HTCK antar Kabid pada Pusinafis bersifat horizontal, dilaksanakan dalam bentuk, Selaku pengemban fungsi operasional para Kepala Bidang, dengan sepengetahuan Kapusinafis Bareskrim Polri dapat mengadakan hubungan koordinatif untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Pasal 100

HTCK Para Kabid pada Pusinafis dengan Kabagsisinfo bersifat Horizontal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kabagsisinfo mendukung para administrasi sldik jari; dan

Kabid pada

aspek pelayanan

informasi dan

b.

para Kabid menyerahkan data sidik jari kriminil maupun umum kepada Kabagsisinfo guna pembinaan Sistem informasi sidik jari, Pasal101

HTCK Pokriksa pada Pusinafis dengan Para Kabid dan Kabag bersifat Diagonal, dilaksanakan dalam bentuk koordinasi demi kelancaran tugas dengan para Kabid dan Kabag dalam pemeriksaan teknis tempat kejadian perkara, barang bukti dan permintaan sidik [ari guna untuk melakukan perbandingan terhadap barang bukti.

70

Pasal 102 HTCK Para Kabid, Kabagsisinfo dan Pokriksa pada Pusinafis dengan Para Kasubbag bersifat Horizontal, dilaksanakan sebagai berikut a.

Para Kabid dan Kabag dapat mengusulkan kepada : 1)

Kasubbagren, rencana-rencana kegiatan sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakannya;

kegiatan

2)

Kasubbagsumda, rencana kebutuhan logistik dan alat peralatan ataupun alutlalsus Identifikasi serta personel sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya; dan

3)

Kasubbagbinfung, rencana penyusunan piranti lunak dan produk-produk mengenai identifikasi, pembinaan fungsi serta pembinaan sistem dan metode untuk kemajuan identifikasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

b.

Kasubbagren menampung semua usulan rencana kegiatan para Kabid dan Kabag untuk dirangkum dalam Rencana Program Kerja tahunan atau program jangka panjang;

c.

Kasubbagsumda menarnpung semua usulan rencana kebutuhan personel serta materiilllogistik para Kabid dan Kabag untuk dirangkum dalam rencana kebutuhan tahunan/jangka panjang; dan

d.

Kasubbagbinfung menampung semua usulan rencana penyusunan piranti lunak dan produk-produk pembinaan fungsi serta pembinaan sistem dan metode mengenai Identifikasi untuk dipedomani personel Identifikasi di jajaran kepolisian. Pasal 103

HTCK Para Kabid, Kabagsisinfo dan Pokriksa Para Kasubbag pada Pusinafis dengan Kaurtu bersifat Diagonal, dilaksanakan sebagai berikut: a.

arus pelayanan surat-surat kepada Sespusinafis, para Kabid, Kabag, para Kasubbag dilaksanakan berdasarkan petunjuk atau setelah mendapat disposisi Kapusinafis Bareskrim Polri;

b.

Kaurtu mendukung para Kabid, Kabag, Kasubbag dalam hal administrasi surat menyurat baik intern maupun ekstern dalam pelaksanaan tugasnya; dan

c.

Urtu dapat melaksanakan tugas urusan dalam lainnya bagi personel Pusinafis Bareskrim Polri. Bagian Keempatpuluh Lima

Kapusinafis dengan Para Karo

Pasal104

HTCK Kapusinafis dengan Karorenmin bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebaqai berikut: .'_._ .. _= __ E:_

71

a.

Kapusinafis menyerahkan produklprogram rencana kerja dan laporan evaluasi/lakip kepada Karorenmin;

b.

Kapusinafis mendistribusikan produk-produk hasil pelaksanaan pemeriksaan Identifikasi, laporan hasil pelaksanaan perintah/tugas, data personel, Sarpras dan anggaran kepada Karorenmin dalam rangka penyusunan, perbaikan piranti lunak, Sismet dan pembinaan sumber daya;

c.

Kapusinafis koordinasi dengan Karorenmin dalam rangka pengumpulan data, laporan rutin/berkala, komplain masyarakat, pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, tindak pidana yang dilakukan personel Identifikasi;

d.

Kapusinafis mengusulkan kepada Karorenrnin data personel untuk mutasi, mengikuti pendidikan/latihan peningkatan kemampuan, kerja sama dengan instansillembaga di luar Bareskrim/Polri maupun pengusulan personel untuk penerimaan penghargaan/berprestasi dan ganjaran/hukuman; dan

e.

mengajukan surat menyurat bidang personel dan Sarpras kepada Kabareskrim melalui Karorenmin untuk diproses lebih lanjut.

Pasal105 HTCK Kapusinafis dengan Karobinopsnal bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis mengadakan koordinasi dengan Karobinopsnal serta memberikan masukan data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pusinafis Bareskrim Polri; dan

b.

Kerja sama dalam rangka memanfaatkan peralatan yang ada di Pusinafis Bareskrim Polri dalam rangka mendukung tugas Bareskrim Polri.

Pasal106 HTCK Kapusinafis dengan Karokorwas PPNS bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis koordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam rangka pengawasan dan pembinaan/bimbingan teknis atas pelaksanaan penyidikan oleh PPNS; dan

b.

Kapusinafis koordinasi dengan Karokorwas PPNS dalam hal PPNS memerlukan bantuan penyidik Polri untuk back up penyidikan maupun kerja sama penyidikan.

Pasal107 HTCK Kapusinafis dengan Karowassidik bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis berkoordinasi dengan Karowassidik dalam rangka pengawasaan penyidikan yang terkait dengan barang bukti (sidik jari) ; dan b.

Kapusinafis.....

72

b.

Kapusinafis berkoordinasi Karowassidik dalam rangka memberikan dukungan teknis dalam hal memberikan bantuan penyidikan maupun kerja sama penyidikan kepada penyidik atas rekomendasi Rowassidik. Bagian Keempatpuluh Enarn Kapusinafis dengan Kaurkeu Pasal108

HTCK Kapusinafis dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut:

bersifat diagonal dalam

bentuk

koordinasi,

a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan Pusinafis melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Pusinafis;

pada

b.

Kapusinafis Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Kapusinafis Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Pusinafis. Bagian Keempatpuluh Tujuh

Kapusinafis dengan Kataud

Pasal 109

HTCK Kapusinafis dengan dilaksanakan sebagai berikut:

Kataud

bersifat

diagonal

dalam

bentuk

koordinasi,

a.

Kapusinafis Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Kapusinafis Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri;dan

c.

Kapusinafis Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri.

rangka

Bagian Keernpatpuluh Delapan

Kapusinafis dengan Para Kapus

Pasal110 HTCK Kapusinafis dengan Kapuslabfor bersifat horizontal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kerja sarna dalam merumuskan cara bertindak dalam rangka menangani TKP yang melibatkan Pusinafis dan Puslabfor Bareskrim Polri;

73

b.

menyiapkan bimbingan teknis dan bantuan operasional ke kewilayahan dengan mengadakan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi agar mudah dilaksanakan;

c.

dalam kegiatan bersama secara terpadu Kapuslabfor dan Kapusinafis wajib melaporkan kepada KabareskrimIVVakabareskrim secara lisan dan atau secara tertulis dengan tindasan kepada pejabatlunsur terkait;

d.

dalam hal kegiatan bersama memerlukan anggaran maka menggunakan anggaran masing-masing Pusat atas dasar kesepakatan antarKapus yang bersangkutan;

e.

surat menyurat antar Kapusinafis dan Kapuslabfor harus memperhatikan perlunya tindasan kepada Kabareskrim Polri dan pejabat dari unsur terkait dalam bentuk Nota Dinas; dan

f.

apabila disposisi Kabareskrim ditujukan kepada Kapusinafis dan Kapuslabfor, maka setelah memahami masalah agar melaksanakan koordinasi dalam tindakan penanganan masalah dan laporan sesuai disposisi.

Pasal111 HTCK Kapusinafis dengan Kapusiknas bersifat horizontal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapusinafis melaksanakan koordinasi dengan Kapusiknas dalam rangka pengumpulan data kriminal khususnya data pelaku kejahatan, untuk selanjutnya diadakan analisis dan evaluasi guna menyediakan bahan masukan kepada Kabareskrim dalarn rangka pengambilan keputusan;

b.

di dalam pelaksanaan pengumpulan data, Kapusinafis menyerahkan data kriminal serta pengembangan kasus yang sedang ditangani Kepada Kapusiknas guna dianalisis dan evaluasi serta sebagai bahan masukan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti;

c.

pengiriman data kriminal dari Kapusinafis dilaksanakan setiap hari secara manual dan atau menggunakan sarana komunikasi yang ada pada Pusiknas;

d.

Kapusinafis melaksanakan koordinasi dengan Kapusiknas dalam rangka penyiapan dan pengumpulan data Pusinafis, sesuai kebutuhan; dan

e.

format laporan sebelum ditentukan format khusus secara aplikatif oleh Pusiknas menggunakan format yang ada pada Pusinafis.

Bagian Keempatpuluh Sembilan

Kapusinafis dengan Para Direktur

Pasal112

HTCK Kapusinafis dengan Para Direktur bersifat Diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

dalam hal pengolahan TKP dan memerlukan bantuan pemeriksaan secara i1miah

maka Kapusinafis Bareskrim Polrl dapat memberikan bantuan teknis sesuai bidangnya kepada Direktur Bareskrim Polri yang membutuhkan;

74

b.

dalam rangka pelaksanaan kegiatan terpadu antara Kapusinafis dan Direktur Bareskrim Polri, wajib melaporkan kepada Kabareskrim secara lisan atau secara tertulis dengan tindasan kepada pejabat terkait;

C.

dalam hal kegiatan Pusinafis memerlukan anggaran, menggunakan anggaran masing-masing Pusat dan Direktorat yang bersangkutan atau atas dasar kesepakatan dapat mengajukan kepada Kabareskrim;

d.

surat menyurat antar Pusat dan Direktorat harus memperhatikan perlunya tembusan kepada Kabareskrim dan pejabat terkait; dan

e.

apabila disposisi Kabareskrim ditujukan kepada Kapusinafis, maka setelah memahami masalah agar melaksanakan koordinasi dalam tindakan penanganan masalah dan laporan sesuai disposisi. Bagian Kelimapuluh

Direktur Tindak Pi dana Umum dengan Pejabat dl Lingkungan Direktorat Tindak

Pidana Umum

Pasal 113

HTCK Dirtipidum dengan Para Pejabat di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a

b

Bidang Administrasi 1.

para Kasubdit, Kasubagops ,Kasubbagrenmin dan Kaurtu menyampaikan laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas serta bahan keterangan atau informasi yang menyangkut bidang tugasnya kepada Dirtipidum;

2.

dalam hal tertentu Dirtipidum dapat memberikan arahan dan petunjuk atas hasil laporan tersebut untuk ditindak lanjuti;

3.

arsip dari produk yang dikirim dan produk internal disimpan di Kaurtu bahan analisa dan evaluasi pada pelaksanaan tugas berikutnya; dan

4.

Kaurtu menyelenggarakan Filling and Recording;

guna

Bidang Korespondensi. 1.

surat menyurat keluar antar pejabat di Iingkungan Mabes Polri harus ditandatangani oleh Kabareskrim Polri, kecuali dalam hal surat-surat yang bersifat teknis penyidikan dapat ditandatangani oleh Dirtipidum atas nama Kabareskrim Polri dan memberikan tembusan kepada Kabareskrim Polri;

2.

surat-surat di Iingkungan Dirtipidum ditandatangani oleh para Kasubdit dan dalam bentuk Nota Dinas dan memberikan tembusan secara hierarki; dan

3.

surat menyurat di lingkungan Bareskrim Polri dapat ditandatangani para Kasubdit atas nama Dirtipidum da!am bentuk Nota Dinas.

75

4.

korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada Menteri/Pejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajar/lebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protokoler harus ditandatangani oieh Kapolri kecuali kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

5.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebjjaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri. Bagian Kelimapuluh Satu

Direktur Tindak Pidana Umum dengan Para Karo

Pasal114

HTCK Dirtipidum dengan Karobinopsnal bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a

b

Bidang Operasional. 1.

Dirtipidum memberikan bahan-bahan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karobinopsnal;

2.

Dirtipidum memberikan bahan kasus-kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dirtipidum kepada Karobinopsnal untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidum;

3.

kasus-kasus pada angka 2 yang dikirimkan kepada Karobinopsnal diharapkan mendapat masukan sesegera mungkin; dan

4.

Karobinopsnal memberikan arahan dan petunjuk tentang produk-produk berkaitan kasus-kasus yang menjadi atensi pimpinan, berskala Nasional dan Internasional.


hubungan korespondensi antara Dirtipidum dengan Karobinopsnal dilakukan dengan Nota Dinas;

2.

dalam hal Dirtipidum tidak ada di tempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipidum atas nama Dirtipidum dengan tembusan Dirtipidum dan Kabareskrim Polri serta Wakabareskrim Polri; dan

3.

hubungan korespondensi kesatuan wilayah harus ada tembusan ke Karobinopsnal guna kepentingan Filling of Recording serta pelayanan pimpinan. Pasal115

HTCK Dirtipidum dengan Karorenmin bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut:

76

a

b

c

Bidang Pembinaan. 1.

Dirtipidum dapat meminta penjelasan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi tentang pelaksanaan penjabaran pembinaan kewenangan personal; dan

2.

Dirtipidum dapat mengajukan usul tentang kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Jabatan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Adminstrasi.


Kepala Biro Perencanaan Administrasi atas nama Kabareskrim Polri mernberikan arahan dan petunjuk kepada Dirtipidum tentang DIP, DUK dan DUP; dan

2.

Dirtipidum memberikan saran/pendapat tentang produk-produk perencanaan yang berkaitan personel, administrasi, logistik yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi.


hubungan korespondensi antara Dirtipidum dengan Kepala Biro Perencanaan Administrasi dilakukan dengan Nota Dinas, dengan tembusan Kabareskrim Polri; dan

2.

dalam hal Dirtipidum tidak ada di tempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipidum atas nama Dirtipidum dengan tembusan Dirtipidkor dan Kabareskrim Polri.

3.

korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada Menteri/Pejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajar/lebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protokoler harus ditandatangani oleh Kapolri kecuali kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

4.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri.

Pasal116 HTCK Dirtipidum dengan Karowasssidik bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidum memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karowassidik ;

b.

Dirtipidum memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dittipidum kepada Karowassidik untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidum ;

77

c.

laporan pada huruf b yang dikirimkan kepada Karowasssidik diharapkan mendapat masukan sesegera mungkin;

d.

Karowasssidik memberikan masukan/saran tentang produk-produk berkaitan kasus kasus yang menjadi atensi pimpinan, berskala Nasional dan Internasional;

e.

atas dasar saran dari Karowassidik yang masih memerlukan pendalaman, Dirtipidum dapat mengusulkan ke Karowasssidik untuk gelar perkara;

f.

Dirtipidum mengajukan permohonan penunjukan Perwira Wassidik perkara/Laporan Polisi yang sedang ditangani oleh Dittipidum; dan

g.

menerima informasi dari Rowassidik tentang keluhan atau komplain masyarakat terhadap pelayanan penyidikan dan melakukan koordinasi untuk merespon/mengklarifikasi keluhan atau komplain tersebut.

terhadap

Pasal117 HTCK Dirtipidum dengan Karokorwas PPNS bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidum menyiapkan tenaga penyidik untuk memberikan bantuan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kementerian terkait melaui Korwas PPNS;

b.

pelaksanaan pemberian bantuan penyidikan kepada penyidik PPNS berdasarkan permintaan Kepala Birokorwas PPNS kepada Dirtipidum ; dan

c.

Dirtipidum melakukan koordinasi dengan Kepala Birokorwas PPNS tentang kekuatan PPNS, di masing-masing Kementerian dan pendataan kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS masing-masing Kementerian. Bagian Kelimapuluh Dua Direktur Tindak Pidana Umum dengan Kaurkeu Pasal118

HTCK Dirtipidum dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, d ilaksanakan sebaqai berikut: a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan Dittipidum melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Dittipidum;

pada

b.

Dirtipidum melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipidum melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Dittipidum.

78 BagianlKelirnapuluh Tiga Direktur Tindak Pidana Urnurn dengan Kataud Pasal119 HTCK Dirtipidurn dengan dilaksanakan sebagai berikut:

Kataud bersifat diagonal

dalam

bentuk

koordinasi,

a.

Dirtipidum melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Dirtipidum melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipidum melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri. Bagian Kelimapuluh Ernpat Direktur Tindak Pidana Urnurn dengan Para Kapus Pasal 120

HTCK Dirtipidum dengan Kapuslabfor bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidum dalam rangka pembuktian untuk mendukung kelengkapan formal dan materi berkaitan keterangan ahli untuk pemeriksaan barang bukti penyampaian persyaratannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kapuslabfor Bareskrim Polri; dan

b.

Kapuslabfor Bareskrim Polri dalam rangka memberikan petunjuk Kepada Dirtipidum guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal121

HTCK Dirtipidum dengan Kapusinafis bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: Dirtipldum da!arn ranqka kepentingan penyidikan dukungan pembuktian penyidikan kasus memerlukan pembuktian sidik jari, dengan membuat Nota Dinas kepada Kapusinafis untuk dapat memberikan keterangan ahli; dan

b.

Kapusinafis Polri dalam rangka memberikan petunjuk kepada Dirtipidum guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal122

HTCK Dirtipidum dengan Kapusiknas bersifat Dia~onal k?or~i~a~if, dilaksan~~an Dalam ssdanq ditanqani Dlrtipidum menqirimkan data .'-::;'-ink-:::i _.... =...-. ,",.:.,-,,-1,:;;.:::;_::;,-; .. __.. --... n;:;rkp'i-::::; _..._...... ,;::::;;;'-; ] ....... ,t:J _""l,l::::;h ....."""'_ •• rinn """'....... _...... perkara yang sedang ditangani termasuk data penyelasian perkara oleh Dirtipidum, melalui sistem yang ada di Pusiknas. ~_

~

1

79 Bagian Kelimapuluh Lima

Direktur Tindak Pidana Umum dengan Para Direktur

Pasal123

HTCK Dirtipidum dengan Para Direktur bersifat horizontal koordinatif, dilaksanakan sebagai . berikut: a.

Dirtipidum melaksanakan koordinasi berdasarkan kompetensi jabatan masing masing Subdit pada Ditlipidumdan Direktorat lain/pada lingkungan Bareskrim Polri, memerlukan keputusan penanganan kasus berdasarkan asas teritorialitet dan atau antarnegara dan atau bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi selama ini; dan

b.

penanganan laporan-Iaporan sebagai bahan masukan pimpinan berkaitan sasaran kejahatan, akibat kejahatan diperlukan kerja sama untuk memberikan data yang akurat untuk Kabareskrim Polri yang ditangani oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan bidang tugas dan kepentingan masing-masing. Bagian Kelimapuluh Enam

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dengan Pejabat di Lingkungan

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus

Pasal 124

HTCK Dirtipideksus dengan Para Pejabat di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a

b


para Kasubdit, Kasubagops ,Kasubbagrenmin dan Kaurtu menyampaikan laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas serta bahan keterangan atau informasi yang menyangkut bidang tugasnya kepada Dirtipideksus;

2.

dalam hal tertentu Dirtipideksus dapat memberikan arahan dan petunjuk atas hasillaporan tersebut untuk ditindak lanjuti;

3.

arsip dari produk yang dikirim dan produk internal disimpan di Kaurtu guna bahan analisa dan evaluasi pada pelaksanaan tugas berikutnya; dan

4.



surat menyurat keluar antar pejabat di lingkungan Mabes Polri harus ditandatangani oleh Kabareskrim Polri, kecuali dalam hal surat-surat yang bersifat teknis penyidikan dapat ditandatangani oleh Dirtipideksus atas nama Kabareskrim Polri dan memberikan tembusan kepada Kabareskrim Polri;

2.

surat-surat di lingkungan Dirtipideksus ditandatangani oleh para Kasubdit dan dalam bentuk Nota Dinas dan mernberikan tembusan secara hirarki; dan

80

3.

surat menyurat di Iingkungan Bareskrim Polri dapat ditandatangani para Kasubdit atas nama Dirtipideksus dalam bentuk Nota Dinas.

4.


5.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri. Bagian Kelimapuluh Tujuh

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dengan Para Karo

Pasal 125

HTCK Dirtipideksus dengan Karobinopsnal bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a

b


Dirtipideksus memberikan bahan-bah an kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karobinopsnal;

2.

Dirtipideksus memberikan bahan kasus-kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dirtipideksus kepada Karobinopsnal untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipideksus;

3.


4.


Bidang Korespondensi. a.

hubungan korespondensi antara Dirtipideksus dengan Karobinopsnal dilakukan dengan Nota Dinas;

b.

dalam hal Dirtipideksus tidak ada ditempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipideksus atas nama Dirtipideksus dengan tembusan Dirtipidkor dan Kabareskrim Polri;

c.

hubungan korespondensi kesatuan wilayah harus Karobinopsnal guna kepentingan Filling of Recording;

ada

tembusan

ke

81

d.

korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada Menteri/Pejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajarllebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di !uar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protokoler harus ditandatangani oleh Kapolri kecuaf kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

e.

Korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri.

Pasal 126 HTCK Dirtipideksus dengan Karorenmin bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a

b

c


Dirtipideksus dapat meminta penjelasan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi tentang pelaksanaan penjabaran pembinaan kewenangan personal; dan

2.

Dirtipideksus dapat mengajukan usul tentang kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Jabatan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Adminstrasi;


Kepala Biro Perencanaan Administrasi atas nama Kabareskrim Polri memberikan arahan dan petunjuk kepada Dirtipideksus tentang DIP, DUK dan DUP; dan

2.

Dirtipideksus memberikan saran/pendapat tentang produk-produk perencanaan yang berkaitan personel, administrasi, Sarpras yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi;


hubungan korespondensi antara Dirtipideksus dengan Kepala Biro Perencanaan Administrasi dilakukan dengan Nota Dinas, dengan tembusan Kabareskrim Polri; dan

2.

dalam hal Dirtipideksus tidak ada di tempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh WadirtipideksIJs atas nama Dirtipideksus dengan ternbusan Dirtipideksus dan Kabareskrim Polri.

Pasal127 HTCK Dirtipideksus dengan Karowasssidik bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagaiberikut: la.

Dirtipideksus memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karowassidik;

82

b.

Dirtipideksus memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi ·Dittipideksus kepada Karowassidik untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipideksus ;

c.

laporan pada huruf b yang dikirimkan kepada Karowasssidik diharapkan mendapat masukan sesegera mungkin;

d.


e.

atas dasar saran dari Karowassidik yang masih memerlukan pendalaman, Dirtipideksus dapat mengusulkan ke Karowasssidik untuk gelar perkara;

f.

Dirtipideksus mengajukan permohonan penunjukan Perwira Wassidik terhadap perkara/Laporan Polisi yang sedang ditangani oleh Dittipideksus; dan

g.

menerima informasi dari Rowassidik tentang keluhan atau komplain masyarakat terhadap pelayanan penyidikan dan melakukan koordinasi untuk merespon/mengklarifikasi keluhan atau komplain tersebut. Pasal128

HTCK Dirtipideksus dengan Karokorwas PPNS bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipideksus menyiapkan tenaga penyidik untuk memberikan bantuan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kementerian terkait melaui Korwas PPNS;

b.

pelaksanaan pemberian bantuan penyidikan kepada penyidik PPNS berdasarkan permintaan Kepala Birokorwas PPNS kepada Dirtipideksus ; dan

c.

Dirtipideksus melakukan koordinasi dengan Kepala Birokorwas PPNS tentang kekuatan PPNS, dimasing-masing Kementerian dan pendataan kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS masing-masing Kementerian. Bagian Kelimapuluh Delapan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dengan Kaurkeu Pasal 129

HTCK Dirtipideksus dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan Dittipideksus melalui BagianlSubbagian yang ada pada Dittipideksus;

pada

b.

Olrtlpideksus Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipideksus Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang dlqunakan oleh Dittipideksus.

83

Bagian Kelimapuluh Sembilan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus denqan Kataud Pasal 130

HTCK Dirtipideksus dengan Kataud bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipideksus Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Dirtipideksus Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipideksus Melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri.

rangka

Bagian Keenampuluh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dengan Para Kapus Pasal 131

HTCK Dirtipideksus dengan Kapuslabfor bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipideksus dalam rangka pembuktian untuk mendukung ke!engkapan formal dan materi berkaitan keterangan ahli untuk pemeriksaan barang bukti penyampaian persyaratannya harus mengikuti prosedur yang teiah ditetapkan Kapuslabfor Bareskrim Polri; dan

b.

Kapuslabfor Bareskrim Polri dalam rangka memberikan petunjuk Kepada Dirtipideksus guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal 132

HTCK Dirtipideksus dengan Kapusinafis bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipideksus dalam rangka kepentingan penyidikan dukungan pembuktian penyidikan kasus memerlukan pembuktian sidik jari, dengan membuat Nota Dinas kepada Kapusinafis untuk dapat memberikan keterangan ahli; dan

b.

Kapusinafis Polri dalam rangka memberikan petunjuk kepada Dirtipideksus guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal 133

HTCK Dirtipideksus dengan Kapusiknas bersifat Diagonal koordinatif, dilaksanakan Dalam rangka pendataan perkara yang sudah dan sedang ditangani, Dirtipideksus mengirimkan data perkara yang sedang ditangani termasuk data penyelasian perkara oleh Dirtipideksus, melalui sistem yang ada di Pusiknas.

84

Bagian Keenampuluh Satu

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dengan Para Direktur

Pasal 134

HTCK Dirtipideksus dengan Para Direktur bersifat horizontal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipideksus koordinasi berdasarkan kompetensi jabatan masing-masing Subdit pada Dittipideksus dan Direktorat lain/pada lingkungan Bareskrim Polri, memerlukan keputusan penanganan kasus berdasarkan asas teritorialitet dan atau antar Negara dan atau bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi selama ini; dan

b.

Penanganan laporan-Iaporan sebagai bahan masukan pimpinan berkaitan sasaran kejahatan, akibat kejahatan diperlukan kerja sama untuk memberikan data yang akurat untuk Kabareskrim Polri yang ditangani oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan bidang tugas dan kepentingan masing-masing.

Bagian Keenampuluh Dua

Direktur Tindak Pidana Korupsi dengan Pejabat di Lingkungan Direktorat Tindak

Pidana korupsi

Pasal135

HTCK Dirtipidkor dengan Para Pejabat di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a

b


para Kasubdit, Kasubagops, Kasubbagrenmin dan Kaurtu menyarnpaikan laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas serta bahan keterangan atau informasi yang menyangkut bidang tugasnya kepada DirtipidkorlWadir;

2.

dalam hal tertentu Dirtipidkor dapat memberikan arahan dan petunjuk atas hasil laporan tersebut untuk ditindaklanjuti;

3.

arsip dari produk yang dikirim dan produk internal disimpan di Urtu guna bahan analisa dan evaluasipada pelaksanaan tugas berikutnya; dan

4.



surat menyurat keluar antar pejabat di lingkungan Mabes Polri harus ditandatangani oleh Kabareskrim Polri, kecuali dalam hal surat-surat yang bersifat teknis penyidikan dapat ditandatangani oleh Dirtipidkor atas nama Kabareskrim Polri dan mernberikan tembusan kepada Kabareskrim Polri;

2.

surat-surat di lingkungan Dirtipidkor ditandatangani oleh para Kasubdit dan dalam bentuk Nota Dinas dan memberikan tembusan secara hirarki; dan

85

3.

surat menyurat di lingkungan Bareskrim Polri dapat ditandatangani para Kasubdit atas nama Dirtipidkor dalam bentuk Nota Dinas.

4.

korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada Menteri/Pejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajarllebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protokoler harus ditandatangani oleh Kapolri kecuali kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

5.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri. Bagian Keenampuluh Tiga

Direktur Tindak Pidana Korupsi dengan Para Karo

Pasal 136

HTCK Dirtipidkor dengan Karobinopsnal bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a

b


Dirtipidkor memberikan bahan-bahan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karobinopsnal;

2.

Dirtipidkor memberikan bahan kasus-kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dirtipidkor kepada Karobinopsnal untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidkor;

3.


4.

Karobinopsnal memberikan arahan dan petunjuk tentang produk-produk berkaitan kasus-kasus yang menjadi atensi pimpinan, berskala Nasional dan Internasional;


hubungan korespondensi antara Dirtipidkor dengan Karobinopsnal dilakukan dengan Nota Dinas;

2.

dalam hal Dirtipidkor tidak ada ditempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipidkor atas nama Dirtipidkor dengan tembusan Dirtipidkor dan Kabareskrim Polri;

3.

hubungan korespondensi kesatuan wilayah harus Karobinopsnal guna kepentingan Filling of Recording;

ada

tembusan

ke

86

4.


5.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri. Pasal 137

HTCK Dirtipidkor dengan Karorenmin bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a

b

c


Dirtipidkor dapat meminta penjelasan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi tentang pelaksanaan penjabaran pembinaan kewenangan personal; dan

2.

Dirtipidkor dapat mengajukan usul tentang kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Jabatan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi;

Bidang Adrninistrasi 1.

Kepala Biro Perencanaan Administrasi atas nama Kabareskrim Polri memberikan arahan dan petunjuk kepada Dirtipidkor tentang DIP, DUK dan DUP; dan

2.

Dirtipidkor memberikan saran/pendapat tentang produk-produk perencanaan yang berkaitan personel, administrasi, logistik yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi;


hubungan korespondensi antara Dirtipidkor dengan Kepala Biro Perencanaan Administrasi dilakukan dengan Nota Dinas, dengan tembusan Kabareskrim Polri; dan

2.

Dalam hal Dirtipidkor tidak ada di tempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipidkor atas nama Dirtipidkor dengan tembusan Dirtipidkor dan Kabareskrim Polri.

3.

Korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada Menteri/Pejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajar/lebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protokoler harus ditandatangani oleh Kapolri kecuali kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

4.

korespondensi... ..

87

4.

Korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri.

Pasal138 HTCK Dirtipidkor dengan Karowasssidik bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidkor memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karowassidik;

b.

Dirlipidkor memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dittipidkor kepada Karowassidik untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidkor ;

c.

laporan pada huruf b yang dikirirnkan kepada Karowasssidik diharapkan mendapat masukan sesegera mungkin;

d.

Karowasssidik memberikan masukan/saran tentang produk-produk berkaitan kasus kasus yang menjadi atensi pimpinan, berskala Nasional dan Internasiona/;

e.

atas dasar saran dari Karowassidik yang masih memerlukan pendalaman, Dirtipidkor dapat mengusulkan ke Karowasssidik untuk gelar perkara;

f.

Dirtipidkor mengajukan permohonan penunjukan Perwira Wassidik perkara/Laporan Polisi yang sedang ditangani oleh Dittipidkor; dan

g.

menerima informasi dari Rowassidik tentang keluhan atau komplain masyarakat terhadap pelayanan penyidikan dan melakukan koordinasi untuk merespon/mengklarifikasi keluhan atau komplain tersebut.

terhadap

Pasal139 HTCK Dirtipidkor dengan Karokorwas PPNS bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidkor menyiapkan tenaga penyidik untuk memberikan bantuan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kementerian terkait melaui Korwas PPNS;

b.

pelaksanaan pemberian bantuan penyidikan kepada penyidik PPNS berdasarkan permintaan Kepala Birokorwas PPNS kepada Dirtipidkor ; dan

c.

Dirtipidkor melakukan koordinasi dengan Kepala Birokorwas PPNS tentang kekuatan PPNS, di masing-masing Kementerian dan pendataan kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS masing-masing Kementerian.

88

Pasal140

HTCK Dirtipidkor dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan Dittipidkor melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Dittipidkor;

b.

Dirtipidkor melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipidkor melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Dittipidkor.

pada

Bagian Keenampuluh Lima Direktur Tindak Pidana Korupsi dengan Kataud Pasal141

HTCK Dirtipidkor dengan dilaksanakan sebagai berikut:

Kataud

bersifat diagonal

dalam

bentuk

koordinasi,

a.

Dirtipidkor melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;

b.

Dirtipidkor melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri; dan

c.

Dirtipidkor melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri. Bagian Keenampuluh Enam Direktur Tindak Pidana Korupsi dengan Para Kapus Pasal142

HTCK Dirtipidkor dengan Kapuslabfor bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidkor dalam rangka pembuktian untuk mendukung kelengkapan formal dan materi berkaitan keterangan ahli untuk pemeriksaan barang bukti penyampaian persyaratannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kapuslabfar Bareskrim Polri; dan

b.

Kapuslabfor Bareskrim Palri dalam rangka memberikan petuniuk Kepada Dirtipidkar guna rnemenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal.. ...

89 Pasal 143 HTCK Dirtipidkor dengan Kapusinafis bersifat diagonal koordinatit, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidkor dalam rangka kepentingan penyidikan dukungan pembuktian penyidikan kasus memerlukan pembuktian sidik jari, dengan membuat Nota Dinas kepada Kapusinafis untuk dapat memberikan keterangan ahli; dan

b.

Kapusinafis Polri dalam rangka memberikan petunjuk kepada Dirtipidkor guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal 144

HTCK Dirtipidkor dengan Kapusiknas bersifat Diagonal koordinatif, dilaksanakan dalam rangka pendataan perkara yang sudah dan sedang ditangani, Dirtipidkor mengirimkan data perkara yang sedang ditangani termasuk data penyelasian perkara oleh Dirtipidkor, melalui sistem yang ada di Pusiknas. Bagian Keenampuluh Tujuh Direktur Tindak Pidana Korupsi dengan Para Direktur Pasal 145 HTCK Dirtipidkor dengan Para Direktur bersifat horizontal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidkor koordinasi berdasarkan kompetensi jabatan masing-masing Subdit pada Dittipidkor dan Direktorat lain/pada Iingkungan Bareskrim Polri, memerlukan keputusan penanganan kasus berdasarkan asas teritorialitet dan atau antar Negara dan atau bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi selama ini; dan

b.

Penanganan laporan-Iaporan sebagai bahan masukan pimpinan berkaitan sasaran kejahatan, akibat kejahatan diperlukan kerja sama untuk memberikan data yang akurat untuk Kabareskrim Polri yang ditangani oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan bidang tugas dan kepentingan masing-masing.

Bagian Keenampuluh Delapan

Direktur Tindak Pidana Narkoba dengan Pejabat di Lingkungan Direktorat Tindak

Pidana Narkoba

Pasal146 HTCK Dirtipidnarkoba dengan Para Pejabat di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a


para Kasubdit, Kasubagops ,Kasubbagrenmin dan Kaurtu menyampaikan laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas serta bahan keterangan atau informasi yang menyangkut bidang tugasnya kepada Oirtipidnarkoba;

90

b

2.

dalam hal tertentu Dirtipidnarkoba dapat memberikan arahan dan petunjuk atas hasillaporan tersebut untuk ditindak lanjuti;

3.

arsip dari produk yang dikirim dan produk internal disimpan di Kaurtu guna bahan analisa dan evaluasi pada pelaksanaan tugas berikutnya; dan

4.



surat menyurat keluar anatar pejabat di Iingkungan Mabes Polri harus ditandatangani oleh Kabareskrim Polri, kecuali dalam hal surat-surat yang bersifat teknis penyidikan dapat ditandatangani oleh Dirtipidnarkoba atas nama Kabareskrim Polri dan rnernberikan tembusan kepada Kabareskrim Polri;

2.

surat-surat di Iingkungan Dirtipidnarkoba ditandatangani oleh para Kasubdit dan dalam bentuk Nota Dinas dan memberikan tembusan secara hirarki; dan

3.

surat menyurat di lingkungan Bareskrim Polri ditandatangani DirekturlWadir dalam bentuk Nota Dinas.

4.


5.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebjjaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri.

Bagian Keenampuluh Sembilan

Direktur Tindak Pidana Narkoba dengan Para Karo

Pasal147

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Karobinopsnal bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a


Dirtipidnarkoba memberikan bahan-bahan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karobinopsnal;

2.

Dirtipidnarkoba memberikan bahan kasus-kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dittipidnarkoba kepada Karobinopsnal untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidnarkoba;

3.

kasus-kasus pada angka 2 yang dikirimkan kepada Karobinopsnal diharapkan

mendapat masukan sesegera mungkin; dan 4.

Karobinopsnal. ....

91

4.

b


Bidang Korespondensi.

1.

hubungan korespondensi antara dilakukan dengan Nota Dinas;

Dirtipidnarkoba

dengan

Karobinopsnal

2.

dalam hal Dirtipidnarkoba tidak ada di tempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirlipidnarkoba atas nama Dirtipidnarkoba dengan tembusan Dirtipidnarkoba dan Kabareskrim Polri; dan

3.

hubungan korespondensi kesatuan wilayah harus ke Karobinopsnal guna kepentingan Filling of Recording.

4.


5.


ada

tembusan

Pasal148 HTCK Dlrtipidnarkoba dengan Karorenmin bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a

b


Dirtipidnarkoba dapat meminta penjelasan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi tentang pelaksanaan penjabaran pembinaan kewenangan personal; dan

2.

Dirlipidnarkoba dapat mengajukan usul tentang kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Jabatan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Adminstrasi;


Kepala Biro Perencanaan Administrasi atas nama Kabareskrim Polri memberikan arahan dan petunjuk kepada Dirtipidnarkoba tentang DIP, DUK dan DUP; dan

2.

Dirtipidnarkoba memberikan saran/pendapat tentang produk-produk perencanaan yang berkaitan personel, administrasi, logistik yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi; c.

Bidang.oo"

92

c


hubungan korespondensi antara Dirtipidnarkoba dengan Kepala Biro Perencanaan Administrasi dilakukan dengan Nota Dinas, dengan tembusan Kabareskrim Polri; dan

2.

dalarn hal Dirtipidnarkoba tidak ada ditempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipidnarkoba atas nama Dirtipidnarkoba dengan tembusan Dirtipidnarkoba dan Kabareskrim Polri.

3.


4.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri. Pasal149

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Karowasssidik bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidnarkoba memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karowassidik;

b.

Dirtipidnarkoba memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dittipidnarkoba kepada Karowassidik untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidnarkoba; laporan pada huruf b yang dikirimkan kepada Karowasssidik diharapkan mendapat masukan sesegera mungkin;

d.

Karowasssidik memberikan masukan/saran tentang produk-produk berkaitan kasus kasus yang menjadi atensi pimpinan, berskala Nasional dan Internasional; atas dasar saran dari Karowassidik yang masih memerlukan pendalaman, Dirtipidnarkoba dapat mengusulkan ke Karowasssidik untuk gelar perkara; Dirtipidnarkoba mengajukan pennohonan penunjukan Perwira Wassidik terhadap perkara/Laporan Polisi yang sedang ditangani oleh Dittipidnarkoba; dan menerima informasi dari Rowassidik tentang keluhan atau komplain rnasyarakat terhadap pelayanan penyidikan dan melakukan koordinasi untuk merespon/mengklarifikasi keluhan atau komplain tersebut.

Pasa!... ..

93

Pasal 150

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Karokorwas PPNS bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a. Dirtipidnarkoba menyiapkan tenaga penyidik untuk memberikan bantuan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kementerian terkait melaui Korwas PPNS; b.

pelaksanaan pemberian bantuan penyidikan kepada penyidik PPNS berdasarkan perrnintaan Kepala Birokorwas PPNS kepada Dirtipidnarkoba ; dan

c.

Dirtipidnarkoba melakukan koordinasi dengan Kepala Birokorwas PPNS tentang kekuatan PPNS, dimasing-masing Kementerian dan pendataan kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS masing-masing Kementerian. Bagian Ketujuhpuluh Direktur Tindak Pidana Narkoba dengan Kaurkeu Pasal151

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Kaurkeu bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kaurkeu melakukan pembinaan dalam hal fungsi anggaran dan keuangan Dittipidnarkoba melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Dittipidnarkoba;

b.

Dirtipidnarkoba Melaksanakan koordinasi dengan penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipidnarkoba Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Dittipidnarkoba.

Kaurkeu

dalam

pada

rangka

Bagian Ketujuhpuluh Satu Direktur Tindak Pidana Narkoba dengan Kataud Pasal 152

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Kataud bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidnarkoba melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Potri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas;dan

b.

Dirtipidnarkoba melaksanakan koordinasi dengan Kataud penye/enggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri.

dalam

rangka

c.

Dirtipidnarkoba melaksanakan koordinasi dengan pennggunaan alat transportasi bus Bareskrhn Polri.

dalam

rangka

Kataud

94

Direktur Tindak Pidana Narkoba dengan Para Kapus

Pasal 153

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Kapuslabfor bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidnarkoba dalam rangka pembuktian untuk mendukung kelengkapan formal dan materi berkaitan keterangan ahli untuk pemeriksaan barang bukti penyampaian persyaratannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kapuslabfor Bareskrim Polri; dan

b.

Kapuslabfor Bareskrim Polri dalam rangka memberikan petunjuk Kepada Dirtipidnarkoba guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal154

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Kapusinafis bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidnarkoba dalam rangka kepentingan penyidikan dukungan pembuktian penyidikan kasus memerlukan pernbuktian sidik [ari, dengan membuat Nota Dinas kepada Kapusinafis untuk dapat memberikan keterangan ahli; dan

b.

Kapusinafis Polri dalam rangka memberikan petunjuk kepada Dirtipidnarkoba guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal155

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Kapusiknas bersifat Diagonal koordinatif, dilaksanakan Dalam rangka pendataan perkara yang sudah dan sedang ditangani, Dirtipidnarkoba mengirimkan data perkara yang sedang ditangani termasuk data penyelasian perkara oleh Dirtipidnarkoba, meJalui sistem yang ada di Pusiknas. Bagian Ketujuhpuluh Tiga Direktur Tindak Pidana Narkoba dengan Para Direktur Pasal156

HTCK Dirtipidnarkoba dengan Para Direktur bersifat horizontal koordinatif, diJaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidnarkoba koordinasi berdasarkan kompetensi jabatan masing-masing Subdit pada Dittipidnarkoba dan Direktorat lain/pada Iingkungan Bareskrim Palri, memerlukan keputusan penanganan kasus berdasarkan asas teritorialitet dan atau antarnegara dan atau bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi selama ini; dan

b.

penanganan laporan-Iaporan sebagai bahan masukan pimpinan berkaitan sasaran kejahatan, akibat kejahatan diperlukan kerja sama untuk memberikan data yang akurat untuk Kabareskrim Polri yang ditangani oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan bidang tugas dan kepentingan masing-masing. Bagian .....

95

Bagian Ketujuhpuluh Empat

Direktur Tindak Pidana Tertentu dengan Pejabat di Lingkungan Oirektorat Tindak Pidana Tertentu Pasal 157 HTCK Dirtipidter dengan Para Pejabat di Iingkungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a

b


para Kasubdit, Kasubagops ,Kasubbagrenmin dan Kaurtu menyampaikan laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas serta bahan keterangan atau informasi yang menyangkut bidang tugasnya kepada Dirtipidter ;

2.

Direktur Tipidter memberikan arahan dan petunjuk atas hasil laporan untuk ditindaklanjuti;

3.

arsip dari produk yang dikirim dan produk internal disimpan di Kaurtu bahan analisa dan evaluasi pada pelaksanaan tugas berikutnya; dan

4.

Kaurtu menyelenggarakan Filling and Recording.

guna


surat-surat di lingkungan Dittipidter ditandatangani oleh para Kasubdit dan dalam bentuk Nota Dinas dan memberikan tembusan secara hierarki;

2.

surat menyurat di Iingkungan Bareskrim Polri dapat ditandatangani para Kasubdit atas nama Dirtipidter dalam bentuk Nota Dinas; dan

3.

setiap selesai melaksanakan tugas para Kasubdit, Kasubbag dan Kaur membuat laporan tertulis kepada DirekturNVadir.

4.

korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada MenterilPejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajarllebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protokoler harus ditandatangani oleh Kapolri kecuali kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

5.

korespondensi keluar Mabes Polri yang bersifat rutin dan merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaa yang telah ditentukan oleh Kapolri di tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri untuk Mabes Polri. Bagian Ketujuhpuluh Lima

Direktur Tindak Pidana Tertentu dengan Para Karo

Pasal158

HTCK Dirtipidter dengan Karobinopsnal bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a Bidang .....

96

a

b


Dirtipidter memberikan bahan-bahan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karobinopsnal;

2.

Dirtipidter memberikan bahan kasus-kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dittipidter kepada Karobinopsnal untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidter;

3.


4.

Karobinopsnal memberikan arahan dan petunjuk tentang produk-produk berkaitan kasus-kasus yang menjadi atensi pimpinan, berskala Nasional dan Internasional;


hubungan korespondensi antara Dirtipidter dengan Nota Dinas;

dengan Karobinopsnal dilakukan

2.

dalam hal Dirtipidter tidak ada di tempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipidter atas nama Dirtipidter dengan tembusan Dirtipidter dan Kabareskrim Polri; dan '

3.

hubungan korespondensi kesatuan wilayah harus Karobinopsnal guna kepentingan Filling of Recording.

4.

korespondensi keluar Mabes Polri yang dialamatkan kepada Menteri/Pejabat pada instansi lain yang kedudukannya sejajar/lebih tinggi, pemerintah negara asing/perwakilan negara asing di Indonesia dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar Negeri, dan isinya bersifat penentuan kebijaksanaan yang bersifat prinsip dan memuat hal-hal yang bersifat protckoler harus ditandatangani oleh Kapolri kecuali kapolri memberikan pendelegasian wewenangnya; dan

5.


ada

tembusan

ke

Pasal159

HTCK Dirtipidter dengan Karorenmin bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut a


Dirtipidter dapat meminta penjelasan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi tentang pelaksanaan penjabaran pembinaan kewenangan personal; dan

2.

Dirtipidter dapat mengajukan usul tentang kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Jabatan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Adminstrasi.

&7

b

c


Kepala Biro Perencanaan Adrninistrasi atas nama Kabareskrim Polri memberikan arahan dan petunjuk kepada Dittipidter tentang DIP, DUK dan DUP; dan

2.

Dirtipidter memberikan saran/pendapat tentang produk-produk perencanaan yang berkaitan personel, administrasi, logistik yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Administrasi.


hubungan korespondensi antara Dirtipidter dengan Kepala Biro Perencanaan Administrasi dilakukan dengan Nota Dinas, dengan tembusan Kabareskrim Polri; dan

2.

dalam hal Dirtipidter tidak ada di tempat, hubungan korespondensi dapat ditandatangani oleh Wadirtipidter atas nama Dirtipidter dengan tembusan Dirtipidter dan Kabareskrim Polri.

3.


4.


Pasal 160 HTCK Dirtipidter dengan Karowasssidik bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidter memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh guna menjadi bahan telaahan Karowassidik ;

b.

Dirtipidter memberikan laporan perkembangan penyidikan kasus yang berskala nasional maupun internasional berkaitan kompetensi Dittipidter kepada Karowassidik untuk bahan evaluasi dan memberikan saran kepada Dirtipidter ;

c.

laporan pada angka b yang dikirimkan kepada Karowasssidik diharapkan mendapat masukan sesegera mungkin;

d.


e.

atas dasar saran dari Karowassidik yang masih memerlukan pendalaman, Dirtipidter dapat mengusulkan ke Karowasssidik untuk gelar perkara: . f.

Dirtlpidter.....

98

f.

Dirtipidter mengajukan permohonan penunjukan Perwira Wassidik perkara/Laporan Polisi yang sedang ditangani oleh Dittipidter; dan

terhadap

g.

menerima informasi dari Rowassidik tentang keluhan atau komplain masyarakat terhadap pelayanan penyidikan dan melakukan koordinasi untuk merespon/mengklarifikasi keluhan atau komplain tersebut. Pasal 161

HTCK Dirtipidter dengan Karokorwas PPNS bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidter menyiapkan tenaga penyidik untuk mernberikan bantuan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kementerian terkait melaui Korwas PPNS;

b.

pelaksanaan pemberian bantuan penyidikan kepada penyidik PPNS berdasarkan permintaan Kepala Birokorwas PPNS kepada Dirtipidter ; dan

c.

Dirtipidter melakukan koordinasi dengan Kepala Birokorwas PPNS tentang kekuatan PPNS, dimasing-masing Kementerian dan pendataan kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS masing-masing Kementerian. Bagian Ketujuhpuluh Enam Direktur Tindak Pidana Tertentu dengan Kaurkeu Pasal 162

HTCK Dirtipidter dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut:

bersifat diagonal

dalam bentuk

koordinasi,

a.

Kaurkeu melakukan pernbinaan dalam 'hal fungsi anggaran dan keuangan Dittipidter melalui Bagian/Subbagian yang ada pada Dittipidter;

pada

b.

Dirtipidter Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penggunaan Anggaran Dinas Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipidter Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dinas Bareskrim Polri yang digunakan oleh Birorenrnin. Bagian Ketujuhpuluh Tujuh Direktur Tindak Pidana Tertentu dengan Kataud Pasal163

HTCK Dirtipidter dengan dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kataud

bersifat

diagonal

dalam

bentuk

koordinasi,

Dirtipidter melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka Administrasi Umum naskah dinas Bareskrim Polri, meliputi penomoran, koreksi, distribusi, pengarsipan terhadap naskah dinas; b. Dirtipidter.....

99

b.

Dirtipidter melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka penyelenggaraan rapat menggunakan ruang rapat Bareskrim Polri;dan

c.

Dirtipidter melaksanakan koordinasi dengan Kataud dalam rangka pennggunaan alat transportasi bus Bareskrim Polri. Bagian Ketujuhpuluh Delapan Direktur Tindak Pidana Tertentu dengan Para Kapus Pasal164

HTCK Dirtipidter dengan Kapuslabfor bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidter dalam rangka pembuktian untuk mendukung kelengkapan formal dan materi berkaitan keterangan ahli untuk pemeriksaan barang bukti penyampaian persyaratannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kapuslabfor Bareskrim Polri; dan

b.

Kapuslabfor Bareskrim Polri dalam rangka memberikan petunjuk Kepada Dirtipidter guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal165

HTCK Dirtipidter dengan Kapusinafis bersifat diagonal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Dirtipidter dalam rangka kepentingan penyidikan dukungan pembuktian penyidikan kasus memerlukan pembuktian sidik jari, dengan membuat Nota Dinas kepada Kapusinafis untuk dapat memberikan keterangan ahli; dan

b.

Kapusinafis Polri dalam rangka memberikan petunjuk kepada Dirtipidter guna memenuhi administrasi Pro Justicia pemeriksaan barang bukti wajib segera dipenuhi. Pasal 166

HTCK Dirtipidter dengan Kapusiknas bersifat Diagonal koordinatif, dilaksanakan Dalam rangka pendataan perkara yang sudah dan sedang ditangani, Dirtipidter mengirimkan data perkara yang sedang ditangani termasuk data penyelasian perkara oleh Dirtipidter, melalui sistem yang ada di Pusiknas. Bagian Ketujuhpuluh SembiIan Direktur Tindak Pidana Tertentu dengan Para Direktur Pasal167

HTCK Dirtipidter dengan Para Direktur bersifat Horizontal koordinatif, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Dirtipidter.....

100

b.

Dirtipidter koordinasi berdasarkan kompetensi jabatan masing-masing Subdit pada Dittipidter dan Direktorat lain/pada Iingkungan Bareskrim Polri, memerlukan keputusan penanganan kasus berdasarkan asas teritoriaiitet dan atau antar Negara dan atau bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi selama ini; dan

c.

penanganan laporan-Iaporan sebagai bahan masukan pimpinan berkaitan sasaran kejahatan, akibat kejahatan diperlukan kerja sama untuk memberikan data yang akurat untuk Kabareskrim Polri yang ditangani oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan bidang tugas dan kepentingan masing-masing. BABV HTCK DENGAN PEJABAT PADA SATKER 01 L1NGKUNGAN MABES POLRI DAN POLDA Bagian Kesatu Pejabat di Lingkungan Satker Mabes Polri Pasal168

HTCK Kabareskrim Polri dengan Pejabat di Iingkungan Satker Mabes Polri bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kabareskrim Polri dengan Irwasum Polri, dalam hal: 1

melaksanakan kerja sama fungsional dalam rangka penyiapan materi wasrik di fungsi Reserse Kriminal dan menindaklanjuti temuan wasrik di lingkungan Bareskrim maupun pada fungsi Reserse Kriminal seluruh jajaran Polri;

2

sesuai fungsinya Irwasum Polri melakukan pengawasan dan monitoring melalui penerimaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas/fungsi penyidikan pada Bareskrim Polri;

3

menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan secara terprogram/rutin maupun tidak terprogram berupa pengawasan pemeriksaan khusus dan verifikasi aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, pencapaian program dan pengelolaan administrasi anggaran/keuangan, meliputi: a)

bidang pembinaan yang mencakup pembinaan fungsi, dukungan serta Sistem Metode;

b)

bidang sumber daya manusia (SDM), termasuk pembinaan personel Polri dan PNS Bareskrim serta pengusulan personel Bareskrim untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum/kejuruan;

c)

bidang Sarpras termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan jasa serta inventory dan pembendaharaan; dan

d)

bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;

101

b.

c.

4

mengadakan perbaikanJpenyempurnaan - penyempurnaan berdasarkan hasil temuan Wasrik dilanjutkan dengan pemutakhiran data;

5

melaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Wasrik oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI di Iingkungan Bareskrim;

6

koordinasi dan kerja sama hasil temuan wasrik baik wasrik Polri maupun wasrik BPK RI;

7

mengadakan perbaikan/penyempurnaan-penyempurnaan dan pemutakhiran data berdasarkan temuan-temuan wasrik; dan

8

menidaklanjuti pengaduan masyarakat yang melalui Itwasum Polri dan melaporkan penanganan Dumas kepada Irwasum Polri;

Kabareskrim Polri dengan Asops Kapolri, dalam hal: 1

melaksanakan kerja sama dalam menyusun konsep umum operasi:

2

melaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyusunan/penyiapan Rencana Reserse Kriminal untuk mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian;

3

melaksanakan kerja sama dalam rangka pengkajian/analisis Robinopsnal dan Evaluasi hasil Operasi Kepolisian di bidang penyidikan;

4

melaksanakan koordinasi dalam rangka pengurusan dan perawatan tahanan;

5

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian Kepolisian yang mengedepankan Bareskrim;

6

menyelenggarakan gelar perkara dalam rangka operasi Kepolisian guna mengetahui kemajuan penyidikan perkara hasil operasi; dan

7

berkoordinasi dan kerja sarna dalam hal penyiapan personel, logistik dan anggaran dukungan operasi kepolisian muali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan hasil operasi;

dan

kegiatan

rutin

Kabareskrim Polri dengan Asrena Kapolri, dalam hal: 1

mengadakan koordinasi dan kerja sarna dalam perencanaan strategis, meliputi program jangka panjang, sedang, dalam pembangunan pengembangan struktur organisasi, personel, materiil, dan dukungan anggaran;

2

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyiapan kerja dan Anggaran Bareskrim serta evaluasinya;

3

penyusunan Program

. Kabareskrim memberikan masukan berkaitan dengan fungsi penyidikan dalam penyusunan produk perencanaan Polri yang diminta oleh Asrena Kapolri;

102

d..

4

menjabarkan produk-produk penyelenggaraan program dan anggaran (Ren]a, DIPAIRKA-KL, dan lainnya) selanjutnya diteruskan ke satker di lingkungan Bareskrim Polri; dan

5

koordinasi dalam rangka peningkatan kemampuan pengembangan fungsi perencanaan;

Kabareskrim Polri dengan As SOM Kapolri, dalam hal: 1

melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan kebutuhan, pembangunan/pengembangan sumber daya manusia di jajaran Bareskrim Polri;

2

melaksanakan kerja sarna dalam rangka penyusunan piranti lunak, jabatan fungsional Penyidik dan kualifikasi Penyidik; 3. melaksanakan.... melaksanakan kerja sarna dalam rangka penunjukan/penentuan personel yang akan ditempatkan pada Reserse Kriminal, mengikuti pendidikan dan latihan di dalamlluar negeri maupun promosi jabatan Ipangkat, mutasi dan memperoleh ganjaran;

3

e.

4

melaksanakan kerja sarna dalam rangka dukungan fungsi teknis psykhologi pada pelaksanaan penyidikan;

5

melaksanakan kerja sama dalam rangka administrasi puma tugas personel Bareskrim;

6

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembinaan personel baik karir maupun kesejahteraan personelnya; dan

7

berkoordinasi dalam penerbitan surat kepputusan penyidik struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan yang ada;

Kabareskrim Polri dengan Assarpras Kapolri, dalam hal: 1

melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan kebutuhan, pembangunan, pengadaan, distribusi, materiil logistik dan pemeliharaan serta disposal Bareskrim;

2

melaksanakan kerja sarna di Iingkungan Bareskrim;

3

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan alsus/alut reskrim dan menyusun spesifikasi teknis alsus/alut Reskrim;

4

berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan dan penghapusan materiillogistik Bareskrim Polri;

5

berkoordinasi dalam menyertakan personel reskrim untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dan tim pelelangan dalam pengadaan alsus/alut Reskrim; dan

penyelenggaraan

fungsi

teknis

logistik

103

6

f.

g.

berkoordinasi dalam menyusun rencana distribusi alsus/alut Reskrim serta proses penyalurannya;

Kabareskrim Polri dengan Kadivkum Po!ri, dalam hal: 1

melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka Analisis yuridis perkara yang akan, sedang atau telah disidik Bareskrim;

2

melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka penyiapan, penyusunan bahan rancangan peraturan, Undang-Undang, Perkap, dan monitoring perkembangan perundang-undangan, peraturan yang terkait serta melakukan sosialisasi perundang-undangan/peraturan di Iingkungan Bareskrim;

3

melaksanakan koordinasi Badan/personel Polri;

4

berkoordinasi dalam penyelenggaraan gelar perkara guna memperoleh bahan masukan berupa pendapat hukurn, serta pemberian bantuan hukum;

5

meminta bantuan hukum dalam menghadapi pra peradilan;

6

memberikan masukan dalam rangka penyusunan produk-produk hukum perundang-undangan atau produk hukum lair.nya terutama yang menyangkut bidang tugas penyidikan; dan

7

berkoordinasi dalam membuat pendapat hukum untuk Kapolri dalam hal pembuatan produk-produk hukum dan sosialisasi peraturan perundang undangan secara terpadu;

dalam

rangka

bantuan

hukum

terhadap

Kabareskrim Polri dengan Kadivpropam Polri, dalam hal: 1

melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam penyelenggaraan pembinaan etika profesi Polri, Kode Etik Penyidik Polri, penanganan/pemeriksaan pelanggaran etika prafesi, Kode Etik Penyidik Polri yang berkaitan dengan bidang tugas Bareskrim atau fungsi Penyidikan;

2

melaksanakan kerja sarna dalam rangka penegakan peningkatan/pemeliharaan tata tertib di Iingkungan Bareskrim;

3

melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka proses penanganan/pemeriksaan terhadap personel/penyidik Bareskrim Polri yang diduga terlibat melakukan tindakan yang melanggar etika profesi Polri, Kode Etik Penyidik Polri dan disiplin serta yang terlibat tindak pidana;

4

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan menyangkut anggota reskrim termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

5

berkoordinasi dalam hal penanganan personel Bareskrim yang bermasalah melalui pengawas penyidik atau atasan langsung personel Bareskrim Polri dan atas saran pengawas penyidik atau persetujuan atasan langsung personel tersebut dapat diperiksa oleh Divpropam;

5.

disiplin,

mernints .....

104

h.

i.

j.

k.

6

meminta penerbitan SKHP untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya; dan

7

mengundang penyidik Bareskrim Palri untuk mendapatkan penjelasan tentang proses penanganan perkara atas saran pengawas penyidik atau persetujuan atasan penyidik, maka penyidik tersebut dapat diperiksa aleh Divpropam Polri.

Kabareskrim Palri dengan Kadivhumas Palri, dalam: 1

melaksanakan kerja sama dalam rangka penyampaian infarmasi kepada masyarakat tentang hasil kegiatan Operasianal Bareskrim;

2

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyidikan tindak pidana yang terkait dengan pemberitaan Pers; dan

3

melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan pendapat harapan harapan masyarakat dibidang Reskrim.

Kabareskrim Palri dengan Kadivhubinter Polri, dalam hal: 1

melaksanakan koordinasi dalam rangka kerja sama dengan Kepolisian Pemerintah Asing, pengiriman/penugasan personel Bareskrim ke Luar Negeri;

2

melaksanakan kerja sama dalam rangka proses penegakan hukum yang berkaitan dengan Warga Negara Asing di wilayah RI maupun di Luar Negeri;

3

melaksanakan kerja sama dalam rangka proses penegakan hukum WNI di Negara Asing;

4

meminta bantuan dalam hal penanganan perkara kejahatan Transnasional, pelaku orang asing, ekstradisi, pencarian pelaku kejahatan yang berada di luar negeri, penyidikan ke luar negeri dan kegiatan hubungan internasional lainnya; dan

5

berkaordinasi dalam penanganan perkara atau permasalahan menyangkut negara lain, termasuk penugasan persanel Bareskrim ke luar Negeri atau sebagai LO;

Kabareskrim Polri dengan Kadiv Telekomunikasi dan Informasi Polri: 1

melaksanakan keria sama dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi kriminal di lingkungan Bareskrim; dan

2

melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan kebutuhan distribusi, serta pemeliharaan teknis jaringan komunikasi Bareskrim;

dan

Kabareskrim Polri dengan Koorsahli Kapolri, dalam hal: . 1

melaksanakan koordinasi dalam rangka penjabaran di bidang fungsi penyelidikan/penyidikan; dan 2.

kebijakan

Kapolri

melaksanakan.....

105

2

I.

melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab, guna membahas permasalahan yang memerlukan perhatian Kapolri terutama yang menyangkut bidang manajemen, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosiat budaya dan bidang keamanan dan selanjutnya hasil yang telah disepakati diajukan kepada Kapolri.

Kabareskrim Polri dengan Koorspripim Polri, dalam hal: 1.

mendukung terlaksananya tugas Spripim Polri dalam hal melaksanakan tugas kedinasan dan tugas lain yang memerlukan perhatian khusus dari Kapolri dan/atau Wakapolri, sesuai arahan dan kebijakan Kapolri dari aspek fungsi Reserse;

2.

melakukan koordinasi dengan Spripim Polri dalam hal adanya arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan operasional fungsi Reserse dalam bentuk:

3.

a)

perintah atau disposisi dari Kapolri dan/atau Wakapolri serta tindak lanjutnya; dan

b)

tugas lain yang dibebankan, dalam menyiapkan bahan-bahan atau naskah untuk kepentingan Kapolri, bila diminta;

dalam hal adanya arahan dan pengendalian berupa perintah dan/atau disposisi di bidang pembinaan dan operasional fungsi Reserse, serta tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri dan/atau Wakapolri, Kabareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Spripim Polri, untuk: a)

menindaklanjuti arahan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b)

menyiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan serta naskah untuk kepentingan Kapolri, jika diminta;

Kabareskrim Polri dengan Kasetum Polri, dalam hal: 1.

mendukung terlaksananya tugas Setum Polri dalam hal penyelenggaraan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum secara terpusat di lingkungan Polri sesuai petunjuk administrasi umum Polri yang berlaku;

2.

melakukan kerja sama dengan Setum Polri di bidang kesekretariatan dan administrasi umum untuk terlaksananya tugas Bareskrim Polri dan penomoran naskah dinas; dan

3.

memberikan saran dan pendapat kepada Kasetum Polri, bila diminta;

Kabareskrim Polri dengan Kayanma Polri, dalam hal: 1.

mendukung terlaksananya tugas Yanma Polri dalarn hal penyelenggaraan tugas pelayanan umum dan urusan dalam di tingkup Bareskrim polrl, 2.

memberikan.....

106

o.

p.

q.

2.

memberikan saran dan pendapat kepada Kayanma Polri, bila diminta; dan

3.

koordinasi dan kerja sama untuk pemenuhan personel, antara lain kartu identitas diri, kartu senjata api, pengemudi pimpinan dan permasalahan fasilitas perkantoran sesuai Iingkup tugas Yanma;

Kabareskrim Polri dengan Kabaintelkam Polri, dalarn hal: 1

melaksanakan kerja sama penyelidikan dalam rangka tuntasnya pelaksanaan penyidikan Reskrirn Polri;

2

melaksanakan koordinasi, saling tukar informasi Intel dalam rangka penyidikan tindak pidana;

3

melaksanakan pembinaan fungsi penyidikan dengan menerbitkan Keputusan Penyidik dan pelaksanaan teknis proses penyidikan pelanggaran orang asing yang dilakukan Baintelkam dan pendataan hasil penyidikannya; dan

4

melaksanakan kerja sarna dalam rangka Operasi Kepolisian maupun Satuan Tugas penegakan hukum sesuai perintah Kapolri;

dan pemanfaatan produk

Kabareskrim Polri dengan Kabaharkam Polri, dalam hal: 1

melaksanaknn kerja sama untuk pengamanan/perlindungan saksi, tersangka, TKP, ruang tahanan, barang bukti, kegiatan penyidikan, penyidik, Jaksa, Hakim sesuai ketentuan perundang-undangan maupun kebutuhan kelangsungan proses penyidikan;

2

melaksanakan kerja sama dalam Satuan Tugas Operasional sesuai perintah Kapolri;

3

melaksanakan koordinasi untuk keterpaduan sistem metode, operasional dan peningkatan kemampuan dalam rangka penyidikan kasus besar/korban massal; dan

4

melaksanakan pembinaan fungsi penyidikan dengan menerbitkan Keputusan Penyidik dan pelaksanaan teknis proses penyidikan yang dilaksanakan unsur unsur di bawah koordinasi Baharkam dan pendataan hasil pelaksanaan penyidikannya;

Kabareskrim Polri dengan Kakorlantas Polri, dalam hal: 1.

melaksanakan kerja sarna penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanganan tindak pidana yang berhubunqan dengan fungsi lalu-lintas;

2.

melakukan sosialisasi berkenaan dengan pembinaan fungsi teknis penyidikan;

3.

melakukan koordinasi dalam pendataan tahanan dan pengelolaan barang bukti; dan

4.

menerbitkan skep penyidik bagi personel Lalu-Iintas yang mengemban fungsi penyidikan;

r.

Kabareskrim .....

107

r.

s.

1.

Kabareskrim Polri dengan Kakorbrimob Polri, dalam hal: 1

melaksanakan kerja sama untuk penindakan yang membutuhkan kemampuan Brimob, dalam proses penyidikan;

2

melaksanakan kerja sama dalam pemberian perlindungan terhadap saksi, tersangka, penyidik, Jaksa dan Hakim sesuai ketentuan Perundangan undangan;

3

melaksanakan kerja sama dalam rangka Satuan Tugas Operasional sesuai perintah Kapolri; dan

4

melaksanakan koordinasi untuk operasional terpadu dan peningkatan kemampuan dalam rangka penyidikan perkara dengan korban massal;

Kabareskrim Polri dengan Kadensus 88 AT Polri, dalam hal: 1

melaksanakan kerja sama penyelidikan dalam rangka tuntasnya pelaksanaan penyidikan Reskrim Polri;

2

melaksanakan koordinasi, saling tukar informasi dan pemanfaatan produk Densus dalam rangka penyidikan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana separatisme pada khususnya;

3

melaksanakan kerja sama dalam rangka Operasi Kepolisian maupun Satuan Tugas penegakan hukum sesuai perintah Kapolri;dan

4.

menerbitkan Keputusan penyidik mengemban fungsi penyidikan;

bagi

personel

Densus

88/AT

yang

Kabareskrim Polri dengan Kalemdikpol, dalam hal: 1

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kurikulum bahan ajaran maupun pembekalan bagi peserta Diklat berkaitan dengan fungsi teknis Reskrim;

2

melaksanakan kerja sama dalam rangka latihan peningkatan kemampuan teknis Reskrim atau fungsi penyidikan;

3

berkoordinasi dalam menyiapkan tenaga penqajar dan bahan serta peralatan yang mendukung pengajaran bidang Reskrim sesuai permintaan dari Lemdikpol;

4

berkoordinasi, kerja sarna dan saling tukar menukar informasi pendidikan, jenis dan modus operandi kejahatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

5

menyampaikan produk-produk pembinaan sistem Bareskrim Polri untuk dikaji atau diteliti melalui seminar, diskusi panel dan lainnya serta peningkatan profesionalisme Polri khususnya bidang i1mu pengetahuan dan teknologi penegakan hukum.

u.

Kabareskrim.....

108

u.

V.

W.

X.

Kabareskrim Polri dengan Kapuslitbang Polri, dalam hal: 1.

mendukung terlaksananya tugas Puslitbang Polri dalam hal penyelenggaraan penelitian dan kerja sama eksternal dengan unsur-unsur pembantu Kapolri lainnya khususnya dalam bidang Reserse;

2.

memberikan dukungan pembinaan fungsi di bidang Reserse kepada Puslitbang Polri bila diminta danlatauatas perintah KapolrilWakapolri; dan

3.

memberikan saran dan pendapat kepada Kapuslitbang Polri, bila diminta;

Kabareskrim Polri dengan Kapuskeu Polri, dalam hal: 1.

mendukung terlaksananya tugas Puskeu Polri dalam hal penyelenggaraan pengurusan keuangan negara dan pelayanan keuangan di lingkungan Polri khusunya di lingkup Bareskrim Polri; dan

2.

memberikan saran dan pendapat kepada Kapuskeu Polri, bila diminta;

Kabareskrim Polri dengan Kapusdokkes Polri: 1

melaksanakan kerja sama dalam rangka pelayanan kesehatan Bareskrim;

2

melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Forensik dalam pelaksanaan penyidikan;

3

berkoordinasi dalam pemeriksaan kesehatan saksi/tersangka; dan

4

berkoordinasi dalam mendukung proses penyidikan yang terkait dengan fungsi kedokteran kepolisian;

fungsi

teknis

Personel Kedokteran

Kabareskrim Polri dengan Kapusjarah Polri: 1.

Bareskrim Polri memberikan dukungan dan kerja sama kepada Pusjarah Polri bila diminta dan/atau atas perintah KapolrilWakapalri; dan

2.

memberikan saran dan pendapat kepada Kapusjarah Polri, bila diminta. Bagian Kedua

Pejabat di Lingkungan Polda

Pasal169

HTCK Kabareskrim Polri dengan Para Kapalda bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi selaku pembina teknis fungsi Reskrim, dilaksanakan sebagai berikut: c.

Kabareskrim melakukan koordinasi dengan Kapolda dalam rangka memberikan dukungan bantuan taktis (back up) operasional kepada Polda sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dalam upaya menangani dan mengatasi perkara yang termasuk dalam katogori sulit serta sangat sulit yang menjadi perhatian Kepala Negara, Pimpinan Polri atau perhatian publik nasionallinternasional; dan

109

d.

Kabareskrim melakukan koordinasi dengan Kapolda dalam pembinaan personel, alut/alsus serta Sismet fungsi Reskrim.

rangka

melakukan

Pasal170 HTCK Kabareskrim Polri dengan Para komponen Reskrim Kewilayahan bersifat diagonal dan vertikal dalam bentuk koordinasi dan kerja sama, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Bareskrim menyelenggarakan pemberian bantuan teknis operasional ( Back Up Operasional) kepada jajaran fungsi Reskrim di kewilayahan sesuai prosedur lapis kemampuan operasional yang berlaku atau atas perintah Kapolri;

b.

kewilayahan dapat meminta bantuan operasional kepada Kapolri c.q. Bareskrim dengan menyertakan rencana atau rincian permintaan, kekuatan/kemampuan, peralatan/alat/alsus dan dukungan Sarpras yang diperlukan waktu dan tempat;

c.

dalam hal operasi penegakan hukum Reskrim Kewilayahan melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kabareskrim sesuai administrasi operasi;

d.

dalarn hal back-up kekuatan yang diperlukan mendesak atau mendadak permintaan dapat disampaikan oleh Kapolda C.q. Direktur Reskrim kepada Kabareskrim;

e.

Kabareskrim menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis Reserse Kriminal baik yang menyangkut Sistem metoda maupun Sumber Daya dan peralatan pada jajaran Reskrim Kewilayahan, dalam hal ini Dirreskrim kewilayahan wajib membuat laporan secara berkala dan insidentil;

f.

Direktur Reskrim Kewilayahan dalam rangka pembinaan fungsi teknis dapat berhubungan langsung dengan Karo/Kapus/Dir Bareskrim Polri;

g.

dalam rangka penyelenggaraan pembinaan fungsi teknis Reskrim menyangkut hal hal khusus baik peralatan/alsus maupun kemampuan khusus unsur-unsur Reskrim pengadaannya dapat dilaksanakan Direktorat/Pusat/Biro pada Bareskrirn selanjutnya dilaporkan kepada Kabareskrim;

h.

secara berlanjut Bareskrim memberikan bimbingan, pengarahan dan rekomendasi tentang pembinaan personel, khususnya menyangkut pembinaan kemampuan, pembinaan karier bagi personel Reskrim Kewilayahan. Sebaliknya Direktorat Reskrim Polda melaporkan pemutakhiran data tentang disposisi, dislokasi, kondisi personel, alut dan alsusnya;

i.

Bareskrim mengadakan penelitian dan pengkajian dalam rangka Binsis, Bantis dan pemeliharaan serta pengembangan kemampuan dan kekuatan Bareskrim;

j.

produk-produk Bareskrim sebagai bahan acuan dalam pembinaan terhadap fungsi Reskrim di kewilayahan : 1.

laporan data kekuatan dan kemampuan serta kegiatan Reskrim Kewilayahan sebagai bahan kajian dan masukan dalam merumuskan perencanaan pembangunan Reskrim, guna meningkatkan kekuatan, kemampuan dan optimalisasi hasil kegiatan;

2.

piranti.....

110

..

2.

piranti lunak dan hasil penelaahan terhadap Sismet, masalah organisasi dan prosedur, serta petunjuk-petunjuk lain sesuai perkembangan kebutuhan tugas, harus dipedomani oleh Satuan Kewilayahan; dan

3.

hasil supervisi Bareskrim terhadap fungsi Reskrim di Satuan Kewilayahan, sebagai bahan perbaikan terhadap piranti lunak.

k.

dalam rangka penindakan atau pengungkapan suatu kasus, dimana sasaran yang ingin dicapai memerlukan kecepatan, maka korespondensi dapat dilaksanakan langsung antar Direktorat Reskrim Polda dengan Bareskrim, kemudian masing masing wajib melaporkan kepada pimpinannya; dan

m.

dalam rangka Pengawasan Penyidikan Kabareskrim dapat mengarahkan Dir Reskrim Kewilayahan untuk: 1.

mengalihkan Penyidikan perkara yang ditangani Reskrim kewilayahan;

2.

melakukan kerja sama dalam penyidikan Perkara;

3.

melaksanakan Gelar Perkara; dan

4.

melaporkan perkembangan/hasil penyidikan perkara. BAS VI HTCK DENGAN LEMBAGAIINSTANSI PENGEMBAN FUNGSI HUKUM Pasal171

(1) HTCK Kabareskrim Polri dengan pimpinan lembagalinstansi pengemban fungsi hukum bersifat Iintas sektoral, berbentuk garis koordinasi dilaksanakan sebagai berikut: a.

Bareskrim Polri secara fungsional melakukan kerja sama sesuai bidang tugasnya masing-masing dalam rangka penegakan hukum menuju terwujudnya kepastian hukum;

b.

Bareskrim Polri secara fungsional melakukan koordinasi dan kerja sam a dengan aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan dan penegakan hukum;

c.

turut berperan dalam pembinaan hukum nasional antara lain berupa pembahasan penyusunan perubahan, dan penggantian peraturan perundang undangan dan MoU/Kesepahaman Bersama;

d.

bekerjasama dalam hal pelatihan penanganan tindak pidana;

e.

melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka memberikan masukan berkaitan dengan penegakan hukum Polri sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan kebijakan lebih lanjut;

f.

Bareskrim Polri memberikan penjelasan mengenai permasalahan atas komplain masyarakat ditinjau dari aspek hukum dan fungsi Reskrim; dan

111

g.

Bareskrim Polri secara fungsional melakukan koordinasi dan kerja sama penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri;

h.

Kabareskrim bekerja sama dengan lembaga/instansi tertentu dalam hal tukar menukar data kriminal khususnya yang ditangani oleh masing-masing . lembagalinstansi sesuai fungsinya melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri secara online.

(2) Lembaga Iinstansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

a.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b.

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

c.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

d.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

e.

Sekretariat Kabinet;

f.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

g.

Komisi Kepolisian Nasional;

h.

Komisi Pemberantasan Korupsi;

i.

Organisasi Advokat;

j.

Tentara Nasionallndonesia;

k.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

I.

Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia;

m.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;

n.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia;

o.

Badan Pengawas Obat dan Makanan;

p.

Ikatan Dokter Indonesia;

q.

Bank Indonesia;

r.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

s.

Jajaran Kementerian Negara Republik Indonesia;

1.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

U.

Badan.....

112

u.

Badan Intelijen Negara;

v.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;

w.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan; dan

x.

Lembaga Sertifikasi Pemeriksaan Audit Forensik. BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal172 (1) pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK Bareskrim Polri dilakukan oleh Kabareskrim Polri lWakabareskrim Polri dan Para Karo, Para Kapus, dan Para Direktur Bareskrirn Polri; dan (2) pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan: a.

administrasi;

b.

pelaporan;

c.

supervisi; dan

d.

analisa dan evaluasi (Anev).

Pasal173 (1) Penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a.

b.

konsep/draft naskah dinas yang akan dikirim Kabareskrim Polri di Iingkungan Bareskrim Polri:

dan ditujukan

kepada

1.

konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor bagian atau Karo;

pada

2.

sebelum konsep/draft diparaf, para Kabag/Kabid/Karo meneliti materi konsep naskah dinas termasuk format suratnya sesuai dengan administrasi umum (Minu) yang berlaku di lingkungan Polri; dan

3.

setelah diparaf dan ditandatangani o!eh para KabagJKabid atau Karo diteruskan kepada Kabareskrim Polri, dengan penomoran surat ke luar dilakukan oleh Paur pada Bagrenmin atau Kaurtu pada Biro/PusaVDirektorat Bareskrim Polri.

konsep/draft naskah dinas yang akan dikirim dan ditujukan kepada satker satker di lingkungan Mabes Polri:

1.

konsep .....

113

c.

1.

konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor/Kabag, Kaurmin/Paur, Kaurtu, untuk diteliti format suratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di lingkungan Polri, untuk seterusnya diparaf Karo, kecuali konsep dari Kabagrenmin tidak perlu paraf Karo, yang kemudian dikirim ke Kataud untuk diproses lebih lanjut;

2.

setelah diparaf diteruskan kepada Kabareskrim Polri untuk ditandatangani atau dapat ditandatangani oleh para Karo atas nama Kabareskrim Polri, apabila Kabareskrim Polri berhalangan, dengan penomoran surat ke luar di!akukan oleh Taud Bareskrim Polri; dan

3.

Kabagrenmin dapat menandatangani konsep/draft naskah dinas atas nama Kabareskrim Polri sesuai bidang tugas/kewenangannya, apabila Kabareskrim Polri berhalangan, dengan penomoran surat keluar dilakukan oleh Taud Bareskrim Polri.

naskah dinas yang akan dikirim dan ditujukan kepada instansi lain di luar Polri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kabareskrim Polri secara fungsional dilaksanakan dengan tahapan:

1.

2.

naskah dinas yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri atau Wakapolri: a)

konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor/Kabag, Kaurmin/Paur, dan Kaurtu untuk diteliti format suratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di lingkungan Polri; dan

b)

setelah diparaf diteruskan kepada para Karo untuk diparaf (kecuali konsep dari Kabagrenmin tidak perlu paraf Karo, bila materi naskah dinas tidak ada keterkaitan dengan Karo), kemudian diserahkan kepada Kataud untuk diteruskan kepada Kabareskrim Polri atas nama Kapolri, penomoran dilakukan oleh Setum Polri;

naskah dinas yang ditandatangani Kapolri atau Wakapolri: a)

naskah dinas yang akan dikirim ke Kapolri atau Wakapolri untuk ditandatangani harus dilengkapi dengan nota dinas sebagai pengantar sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pad a huruf c angka 1;

b)

konsep/draft naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Kapolri terlebih dahulu diparaf oleh Kabareskrim Polri selaku konseptor, kemudian dikirim kepada Setum Polri untuk diteliti format suratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di lingkungan Polri;

c)

setelah diparaf Kasetum Polri disampaikan kepada Wakapolri untuk diparaf/ditandatangani, jika surat ditandatangani Kapolri, maka setelah diparaf Wakapolri diteruskan kepada Kapolri; dan

d)

penomoran surat dilakukan oleh Setum Polri.

(2).

Para .....

114

(2) Para Kabag berkewajiban untuk menyelenggarakan pengarsipan di lingkungannya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan tata cara pengarsipan.

Pasal174 (1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat laporan: a.

insidentil; dan

b.

berkala, meliputi laporan:

1.

bulanan;

2.

triwulan;

3.

semester; dan

4.

tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh: a. b.

para pejabat di Iingkungan Bareskrim Polri; dan Dirreskrim Kewilayahan.

Pasal 175 (1) Laporan insidentil dan berkala ditandatangani oleh Kabareskrim Polri, dikirim kepada Kapolri dengan tembusan Satker terkait; (2) Pembuat laporan insidentil adalah para Karo atau Kabagrenmin sesuai bidang atau materi yang dilaporkan; (3) Pembuatan laporan tahunan tentang Lakip Bareskrim Polri dilakukan oleh Kabagrenmin dibantu Kasubbagren dan staf Bareskrim Polri diteruskan ke Asrena Kapolri, yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri; dan (4) Laporan tahunan anev Polda dilakukan oleh Kabagrenmin dibantu Kasubbagren dan stat Renmin diteruskan kepada Kabareskrirn Polri.

Pasal 176 (1)

Dirreskrim Polda berkewajiban membuat dan menqirirnkan laporan bulanan kepada Kabareskrim Polri meliputi bidang pembinaan dan operasional tungsi hukum; dan

(2)

Dirreskrim Polda wajib membuat dan mengirimkan !aporan tentang peristiwa yang melibatkan Polri dan menjadi sorotan masyarakat luas secara nasional, sehingga menjadi atensi pejabat negara dan Kapolri ditinjau dari aspek hukumnya ditujukan kepada Kabareskrim Polri dalam kesempatan pertama.

115

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 177 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kabareskrim Polri No.Pol.: Skep/22/11/2007/Bareskrim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 178 Peraturan Kabareskrim Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal -4 /'It)"\-n" \"'t r-

Disahkan di Jakarta padatanggal -'! "cH~-b('r

2011 BLiK INDONESIA,

~

Drs. TIMUR PRADOPO

JENDERAL POLIS I

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR

\,

TAHUN 2011

2011

115

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 177

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, makaSurat Keputusan Kabareskrim Polri No.Pol.: Skep/22/11/2007/Bareskrim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal178 Peraturan Kabareskrim Polri Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember KEPALA BADAN RESERSE

Disahkan dl Jakartq . pada tanggal 24 Nopember

2011 BUK INDONESIA,

»->

Drs. TIMUR PRADOPO

JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR

11

TAHUN 2011

2011 POLRI,

PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011

Recommend Documents