PERATURAN KEPALA DlVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
1
TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu upaya rangka dalam rangka pembangunan hukum nasional, yang dapat terwujud dengan baik bila ada sinergitas dan partisipasi secara luas dari berbagai komponen bangsa dalam memberikan kontribusi positif dalam penyusunan dan pembahasannya;
b.
bahwa dalam rangka menyusun peraturan perundang undangan yang responsif dan akomodatif serta tidak bertentangan dengan hukum, perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara pemrakarsa dengan berbagai pihak yang terkait salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui rapat pembahasan dan harmonisasi;
c.
bahwa Divisi Hukum merupakan unsur pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang hukum, yang salah satunya mempunyai tugas menyusun, menelaah, menganalisis, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang materinya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian melalui mekanisme verifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, . huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat.....
2
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANGANAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Divisi Hukum Kepolisian Negara- Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri.
2.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3.
Undang-Undang adalah Peraturan Perundanq-undanqan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4.
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
5.
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
6.
Pemrakarsa adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
7. Harmonisasi.....
3
7.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut harmonisasi adalah proses keserasian antara peraturan perundang undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang undangan yang sederajat).
Pasal2 Tujuan peraturan ini sebagai pedoman bagi Divkum Polri dalam menangani rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Polri, melalui pemberian saran masukan atau pengharmonisasian guna terumusnya materi/substansi yang akomodatif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.
Pasal3 Rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dan ditangani oleh Divkum Polri terdiri dari: a.
Rancangan Undang-Undang;
b.
Rancanqan Peraturan Pemerintah; dan
c.
Rancangan Peraturan Presiden.
BAB II
PENANGANAN RANCANGAN PERATURANPERUNDANG~NDANGAN
Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal4 Penanganan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui tahap: a.
perencanaan;
b.
pelaksanaan; dan
c.
pengakhiran.
Bagian.....
4
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal5
Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut: a.
Divkum Polri menerima surat penyampaian rancanqan peraturan perundangan-undangan dari pemrakarsa atau Kementerian Hukum dan HAM dan/atau dari Kapolri;
b.
mengadministrasikan surat tersebut dan mendisposisikan kepada Bagian Penyusunan Hukum (Bagsunkum) untuk ditindaklanjuti;
c.
Bagsunkum segera melakukan pencatatan administrasi terhadap surat penyampaian rancangan tersebut dan selanjutnya ditelaah dan ditindaklanjuti;
d.
mendokumentasikan rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk manual atau database dengan meminta softcopy dari kementerian/instansi pemrakarsa. Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal6
(1)
Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan setelah Bagsunkum menelaah surat penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan.
(2)
Surat penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisikan: a.
permintaan saran masukan dari instansi pemerintahJkementerian untuk rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
b.
permintaan anggota untuk duduk dalam kepanitiaan pembahasan; dan
c.
permintaan untuk konsinyiring.
menghadiri
rapat
pembahasan
ataupun
Pasal.....
5
Pasal7 Untuk memenuhi permintaan saran masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Divkum Polri meminta masukanltanggapan dari Satker yang terkait dengan materi rancangan melalui: a.
pengiriman nota dinas/surat kepada Kasatker perihal permintaan saran masukan; atau
b.
pelaksanaan rapat dengan para Kasatker untuk membahas rancangan peraturan perundang-undangan yang dikirimkan kepada Palri.
Pasal8 Pengiriman nota dinas/surat kepada Kasatker perihal permintaan saran masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a.
Divkum Polri melalui Bagsunkum membuat nota dinas/surat kepada para Kasatker yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan materi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut;
b.
nota dinaslsurat memuat permohonan saran masukan dari Satker terkait dengan diberikan tenggang waktu yang cukup untuk dikirim kembali kepada Divkum Polri;
c.
menginventarisir dan mengkompulir saran masukan Satker terkait, yang sudah dikirimkan kepada Divkum Polri; dan
d.
membuat daftar inventarisir masalah dalam bentuk tabel yang berisikan saran masukan dari para Satker maupun pihak lain yang diterima Divkum Polri.
Pasal9 Pelaksanaan rapat dengan para Kasatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a.
membuat dan mengirim undangan tertulis kepada para Kasatker yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan materi rancangan dengan dilampiri rancangan peraturan perundang-undangan;
b.
mencatat saran masukan peserta pada saat pelaksanaan rapat dan membuat notulen hasil rapat; dan
c.
mengkompulir dalam bentuk inventarisir masalah, atas saran masukan peserta rapat. Pasal. ....
6
Pasal10
Untuk memenuhi Permintaan anggota dalam kepanitiaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Divkum Polri melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
mengirim nota dinas/surat kepada Kasatker yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan materi rancangan yang berisikan permintaan personel sebagai anggota kepanitiaan pembahasan antar kementerian;
b.
melampirkan nota dinas/surat dengan rancangan peraturan perundang undangan, untuk dipelajari dan dijadikan bahan referensi; dan
c.
melakukan pencatatan administrasi nota dinas/surat balasan dari Satker.
Pasal11
Permintaan untuk menghadiri rapat pembahasan ataupun konsinyiring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a.
Bagsunkum melalui Kabagsunkum mendisposisikan surat dari instansi pemerintahlkementerian pemrakarsa kepada Kasubbag pada Bagsunkum sesuai jenis rancangan (undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden), atau langsung dihadiri oleh Kabagsunkum;
b.
Kabagsunkum atau Kasubbag pada Bagsunkum mempelajari rancangan peraturan tersebut dan segera membuat pointer-pointer yang akan dikemukakan dalam rapat atau berkonsultasi dengan pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi rancangan; dan
c.
Kabagsunkum atau Kasubbag pada Bagsunkum menyiapkan 6iterature dan bahan-bahan hukum lainnya sebagai penunjang dalam pembahasan materi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Bagian Keempat Pengakhiran Pasal12
Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan setalah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 11 dalam bentuk: a.
mengirimkan daftar inventarisir masalah yang berisikan saran masukan Polri kepada instansi pemerintahlkementerian pemrakarsa dalam bentuk tertulis; b. mengirimkan.....
7
b.
mengirimkan nama anggota beserta formulir kesediaan kepada instansi pemerintah/kementerian pemrakarsa; atau
c.
membuat laporan hasil rapat pembahasan atau konsinyiring disertai saran masukan yang disampaikan dalam rapat, untuk dikirimkan kepada Kadivkum dan bisa diteruskan kepada Kapolri.
Pasal13 Setelah melaksanakan kegiatan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Divkum Polri selaku pengemban fungsi hukum melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan maupun perubahan yang terjadi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian.
BAB III KETENTUAN PENUTLIP
Pasal14 Peraturan Kadivkum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ~ April 2011 KEPALA DI\/. I HUKUM POLRI,
Disahkan di Jakarta pada tanggal 12. Apnl 2011 BLIK INDONESIA,
~ Drs. TlMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI
REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR
z,
TAHUN ~Oll
