HSL BLN JULI 2010
PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan Hak Asasi Manusia;
b.
bahwa dalam melakukan pembinaan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Hukum sebagai sub sistem berkewajiban menyusun dan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas instrumen hukum dalam bentuk peraturan kepolisian yang dibuat oleh pengemban fungsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Prosedur Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Kepolisian;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Peraturan …..
2
3.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN KEPOLISIAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3.
Peraturan Kepolisian yang selanjutnya disingkat Perpol adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan
4.
Peraturan Kapolri yang selanjutnya disebut Perkap adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal.
5.
Peraturan Kepala Satuan Fungsional yang selanjutnya disingkat Peraturan Kasatfung adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh kepala satuan pembina fungsi kepolisian yang lingkup berlakunya terbatas pada lingkungan fungsi masing-masing. 6. Kepala …..
3
6.
Kepala Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disingkat Kadivkum Polri adalah unsur pimpinan pada Divkum Polri yang bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan fungsi satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri.
7.
Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian draft rancangan Perpol dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada serta yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.
8.
Harmonisasi adalah proses pengharmonisasian draft rancangan Perkap agar sesuai, selaras dengan aturan-aturan pembuatannya yang meliputi asas-asas dalam hierarki perundang-undangan, khususnya asas ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum (lex specialis derograt lex generalis) dan asas ketentuan yang terakhir mengenyampingkan ketentuan yang lama (lex posteriori derograt lex priori). Pasal 2
Tujuan peraturan ini: a.
terselenggaranya pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian secara tertib, teratur dan terukur sesuai waktu dan standar yang ditetapkan;
b.
terwujudnya Peraturan Kepolisian sesuai substansi, materi muatan dan jangkauan pengimplementasiannya sesuai dengan batasan kewenangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ada; dan
c.
untuk mencegah dan menghindari rumusan Peraturan Kepolisian yang tumpang tindih atau over lapping dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Pasal 3
Prinsip-prinsip peraturan ini: a.
professional, yaitu dalam melaksanakan Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Peraturan Kepolisian sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
b.
prosedural, yaitu Sinkronisasi dan Harmonisasi dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
ketelitian, yaitu pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi dengan mengedepankan prinsip kecermatan, kehati-hatian, kesesuaian substansi dengan materi muatan, serta mencegah dan menghindari tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
d.
akuntabel, yaitu hasil sinkronisasi dan harmonisasi Perpol dilaksanakan Divkum Polri dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.
aplikatif, yaitu dalam membuat peraturan harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas. BAB II …..
yang
4
BAB II Draft Rancangan Peraturan Kepolisian Pasal 4 (1)
Draft rancangan Perpol yang disinkronisasi dan harmonisasi di Divkum Polri terdiri dari: a.
Perkap; dan
b.
Peraturan Kasatfung.
(2)
Draft rancangan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rancangan yang disusun oleh tim/kelompok kerja Polri atau Satker Pemrakarsa.
(3)
Rancangan Peraturan Kasatfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rancangan yang disusun oleh tim atau kelompok kerja dari Satker Pemrakarsa. Pasal 5
(1)
Draft rancangan Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kasatker kepada Kadivkum Polri disertai permintaan untuk dilakukan sinkronisasi dan/atau harmonisasi disertai foto kopi draft dan soft copy file.
(2)
Kadivkum Polri dan/atau Karosunluhkum setelah menerima rancangan Perpol menerbitkan disposisi kepada Kepala Bagian Penyusunan Hukum (Kabagsunkum) Rosunluhkum Divkum Polri, untuk dilaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi beserta tim atau kelompok kerja.
(3)
Kabagsunkum setelah menerima disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama staf Bagsunkum segera merencanakan waktu pembahasan draft rancangan yang diterima, menyusun jadwal kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi. BAB III PROSEDUR SINKRONISASI DAN HARMONISASI Bagian Kesatu Sinkronisasi Pasal 6
(1)
Sinkronisasi dilaksanakan terhadap rancangan Perkap dan rancangan Peraturan Kasatfung. (2) Sinkronisasi ……
5
(2)
Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: a.
inventarisasi;
b.
verifikasi;
c.
analisis substansi; dan
d.
rapat pembahasan awal. Pasal 7
Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kabagsunkum bersama staf Bagsunkum melalui kegiatan: a.
mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan draft rancangan yang diterima; dan
b
menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, guna mencegah dan menghindari tumpang-tindih atau over lapping dengan draft rancangan Perpol yang diterima. Pasal 8
(1)
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Kabagsunkum bersama staf Bagsunkum.
(2)
Verifikasi dilaksanakan guna: a.
memastikan kedudukan draft rancangan Perpol apakah dalam bentuk Perkap atau Peraturan Kasatfung;
b.
memastikan struktur draft rancangan Perkap atau Peraturan Kasatfung sesuai dengan format ketentuan pembentukan perpol;
c.
mensinkronkan peristilahan dan difinisi atau pengertian yang sudah digunakan oleh peraturan perundang-undangan yang lain; dan
d.
teknik penyusunan peraturan (legal drafting). Pasal 9
Analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan guna: a.
menganalisis substansi dan keterkaitan materi muatan antar pasal-pasal yang diatur dalam draft rancangan Perpol; b. mensinkronkan …..
6
b.
mensinkronkan keterkaitan materi muatan dalam pasal-pasal yang telah diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain; dan
c.
mengidentifikasi permasalahan yang diatur dalam draft rancangan Perpol. Pasal 10
(1)
Hasil inventarisasi, verifikasi dan analisis substansi dilanjutkan dengan rapat pembahasan awal draft rancangan Perpol di ruang rapat Divkum Polri.
(2)
Pelaksanaan rapat pembahasan awal dengan menghadirkan tim penyusun/ Pokja dari Satker pemrakarsa atau Pokja Polri dan perwakilan pejabat dari Satker terkait.
(3)
Rapat pembahasan awal sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali terhadap setiap draft rancangan Perpol, tergantung materi muatan yang diatur.
(4)
Apabila hasil pembahasan awal draft rancangan dinilai layak untuk diteruskan menjadi perpol, maka dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat Harmonisasi yang diawali dengan pembentukan Pokja.
(5)
Dalam hal hasil pembahasan awal dinilai bahwa draft rancangan belum memenuhi ketentuan penyusunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka rancangan Perpol dikembalikan ke Satker pemrakarsa atau Pokja Polri disertai saran atau masukan untuk dilakukan penyempurnaan. Pasal 11
(1)
Untuk pembahasan draft rancangan Peraturan Kasatfung dilaksanakan sampai tahap sinkronisasi.
(2)
Hasil pembahasan sinkronisasi Peraturan Kasatfung dikirim dan diserahkan kembali oleh Kadivkum Polri kepada Kasatker pemrakarsa untuk ditanda tangani oleh Kasatker.
(3)
Setelah Peraturan Kasatfung ditandatangani oleh Kasatker pemrakarsa, diajukan kepada Kapolri untuk mendapatkan pengesahan.
(4)
Peraturan Kasatfung setelah disahkan oleh Kapolri diregistrasi di Setum Polri untuk diberikan nomor registrasi, dan peraturan tersebut dinyatakan sah dan berlaku.
(5)
Khusus draft rancangan Perkap, setelah dilaksanakan pembahasan awal ditindak lanjuti dengan Harmonisasi, Bagian …..
7
Bagian Kedua Harmonisasi Pasal 12 Tujuan dilaksanakan Harmonisasi: a.
untuk memastikan bahwa kerangka draft rancangan Perkap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar;
c.
untuk menyelaraskan bahwa penggunaan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten;
d.
memastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan meliputi asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan hukum telah terakomodasi dengan baik;
e.
mengkaji dan meneliti secara seksama bahwa materi muatan draft rancangan perkap telah serasi dan/atau selaras dengan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait;
f.
memastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundangundangan telah dipatuhi secara konsisten;
g.
memastikan bahwa penggunaan bahasa dalam merumuskan norma telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan bahasa hukum yang baik dan benar, serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti; dan
h.
legal drafting telah sesuai dengan ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
yang
Pasal 13 (1)
Harmonisasi dilaksanakan terhadap draft rancangan Perkap yang diterima Divkum Polri dari tim penyusun/pokja Polri atau Satker pemrakarsa.
(2)
Harmonisasi Perkap dilaksanakan oleh Pokja yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kadivkum Polri;
(3)
Pokja Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tim penyusun/pokja dari Satker pemrakarsa, pejabat Polri/PNS dari Satker terkait yang hadir pada saat pembahasan awal, dan pejabat Polri/PNS dari Divkum Polri. (4) Susunan …..
8
(4)
Susunan Pokja Harmonisasi Perkap diatur sebagai berikut: a.
Penanggung Jawab : Kadivkum Polri:
b.
Ketua
: Karosunluhkum Divkum Polri;
c.
Wakil Ketua
: Kabagsunkum Rosunluhkum Divkum Polri;
d.
Sekretaris
: Pejabat dari Divkum Polri;
e.
Anggota
:1. Tim penyusun/pokja Polri atau Satker pemrakarsa; 2. Pejabat Polri/PNS dari Satker terkait; dan 3. Pejabat Polri/PNS dari Divkum Polri. Pasal 14
(1)
Dalam hal Pokja telah dibentuk, staf Bagsunkum melaksanakan: a.
pengaturan jadwal pembahasan draft rancangan Perkap;
b.
membuat dan mengirim undangan;
c.
mencari dan menentukan tempat Harmonisasi; dan
d.
mengkoordinasi penyelenggaraan Harmonisasi.
(2)
Harmonisasi dilaksanakan diluar Mabes Polri dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, tergantung materi muatan yang dibahas.
(3)
Pokja harmonisasi melakukan pembahasan substansi atau materi muatan yang akan diatur dalam draft rancangan Perkap sampai dengan menjadi rancangan Perkap final.
(4)
Pelaksanaan harmonisasi didukung dengan anggaran Divkum Polri sesuai DIPA yang telah ditentukan. Pasal 15
(1)
Rapat pelaksanaan harmonisasi dipimpin oleh Karosunluhkum Divkum Polri atau Kabagsunkum Rosunluhkum Divkum Polri.
(2)
Pimpinan rapat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Harmonisasi dan melaporkan hasilnya kepada Kadivkum Polri. Pasal 16
Guna tercapainya tujuan Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pembahasan difokuskan pada: a.
kesesuaian antara judul dengan bentuk/kerangka draft rancangan Perkap; b. substansi …..
9
b.
substansi dan materi muatan yang diatur;
c.
hal-hal khusus, antara lain meliputi teknik penulisan, sifat penulisan, legal drafting, konsistensi penggunaan istilah;
d.
ragam dan penggunaan bahasa; dan
e.
keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN Pasal 17
(1)
Setelah draft rancangan Perkap selesai diharmonisasi istilah penyebutan berubah menjadi rancangan Perkap.
(2)
Kabagsunkum bersama staf Bagsunkum Rosunluhkum Divkum Polri berkewajiban melaksanakan finalisasi terhadap rancangan Perkap paling lama 5 (lima) hari kerja sudah selesai.
(3)
Dalam hal finalisasi selesai, Kabagsunkum melaporkan dan mengajukan rancangan Perkap kepada Kadivkum Polri melalui Karosunluhkum Divkum Polri.
(4)
Apabila rancangan Perkap ada koreksi atau penyempuranaan dari Karosunluhkum Divkum Polri dan/atau Kadivkum, Kabagsunkum segera memperbaiki dan mengajukan kembali rancangan yang telah disempurnakan.
(5)
Apabila rancangan Perkap disetujui oleh Kadivkum Polri, Kabagsunkum mengajukan rancangan Perkap kepada Kadivkum untuk dimintakan paraf disertai tanda tangan nota dinas pengantar ke Satker Pemrakarsa. Pasal 18
(1)
Rancangan Perkap yang telah diparaf oleh Kadivkum Polri dikirim ke Kasatker pemrakarsa dengan nota dinas disertai lembar tanda terima, untuk ditindak lanjuti.
(2)
Pengajuan penandatanganan Kapolri dilaksanakan oleh Kastker pemrakarsa
(3)
Dalam hal Kasatker pemrakarsa menilai bahwa rancangan Perkap masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, maka dapat dikoordinasikan atau didiskusikan dengan Bagsunkum Polri, dan bilamana dipandang perlu dapat dilaksanakan rapat pembahasan kembali. Pasal 19 ......
10
Pasal 19 Setelah Perkap ditandatangani oleh Kapolri dan diregistrasi penomorannya di Setum Polri, Perkap diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 20 (1)
Untuk pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik Indonesia, Bagsunkum membuat konsep surat kepada Menkum dan HAM up. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, yang ditandatangani oleh Kadivkum Polri atas nama Kapolri.
(2)
Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh staf Bagsunkum kepada Menkum dan HAM up. Dirjen Peraturan Perundang-undangan disertai 3 (tiga) rangkap asli Perkap yang sudah ditandatangani dan softcopy file.
(3)
Perkap yang telah diundangkan dikirim kepada Pemrakarsa, dan 1 (satu) file disimpan di Bagsunkum sebagai arsip dan 1 (satu) copy disimpan di Setum. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Peraturan Kadivkum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2011
Paraf: 1. Kabagsunkum : ….. 2. Kaurtu
KEPALA DIVISI HUKUM POLRI,
: ……
3. Karosunluhkum: ……. 4.Kataud
ttd
: …..
Drs. MUDJI WALUYO, S.H., M.M. INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Disahkan di Jakarta pada tanggal
2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR
TAHUN
