PERATURAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2010 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PROVOS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN, Menimbang:
Mengingat:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeliharaan tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat pusat oleh fungsi Provos, diperlukan suatu standar operasional prosedur yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia;
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
3.
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/97/XII/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Baintelkam Polri, dan Divpropam Polri;
5.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Polri;
2 6.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;
7.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Anggota Polri; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PROVOS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.
Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3.
Provos Polri yang selanjutnya disebut Provos adalah satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.
4.
Atasan Hukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
5.
Pengamanan adalah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh Provos dalam rangka mengamankan anggota Polri maupun tempat/pakaian/barang untuk kepentingan penyelesaian pelanggaran disiplin.
6.
Penempatan pada tempat khusus yang selanjutnya disingkat Patsus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum melalui sidang disiplin berupa penempatan anggota dalam suatu ruangan atapun tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Ankum dan tercantum dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin.
7.
Rekomendasi penilaian status anggota Polri yang selanjutnya disebut rekomendasi adalah penilaian oleh Ankum terhadap anggota yang telah selesai melaksanakan hukuman disiplin dan masa pengawasan dalam waktu tertentu untuk diajukan kepada fungsi Provos dalam rangka memulihkan hak-hak terhukum dan dalam rangka pembinaan karier selanjutnya.
3 8.
Surat perintah adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang personel atau sekelompok personel dan perintah atau tugas itu mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.
9.
Administrasi adalah suatu penatausahaan atas suatu kegiatan dan pencatatan pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan tertentu.
10.
Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disingkat DP3D adalah berkas yang berisikan adminitrasi pemeriksaan, hasil pemeriksaan para Saksi dan terperiksa dalam bentuk berita acara, pengamanan barang bukti, dan Resume terkait dengan perkara pelanggaran disiplin. Pasal 2
Tujuan dari peraturan ini untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan operasional serta pertanggungjawaban anggaran Pusat Provos Divpropam Polri. BAB II PUSAT PROVOS Pasal 4 (1)
Pusat Provos (Pusprov) merupakan satuan kerja di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri selaku pembina fungsi Provos di tingkat pusat dan kewilayahan yang berkedudukan di bawah Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
(2)
Pusprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusprov (Kapusprov) Polri yang bertanggungjawab kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam)Polri. Pasal 5
(1)
Pusprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas: a. membina dan menegakkan disiplin; b. memelihara tata tertib dan disiplin kehidupan anggota Polri; dan c. melakukan pengamanan terbuka pada tingkat pusat sesuai batas kewenangan.
(2)
Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusprov dibantu oleh: a. Sekretariat Pusprov (Setpusprov); b. Bidang Penegakan Hukum (Bidgakkum); c. Bidang Pembinaan Disiplin (Bidbinplin); d. Detasemen A (Den A); dan e. Detasemen B (Den B).
4 BAB II SETPUSPROV Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pasal 6 (1)
Setpusprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf yang berkedudukan di bawah Pusprov.
(2)
Setpusprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Pusprov (Sespusprov) yang bertanggungjawab kepada Kapusprov. Pasal 7
(1)
Setpusprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas: a. menyelenggarakan fungsi perencanaan; b. melakukan pembinaan fungsi pengamanan internal, administrasi personel, dan materil/logistik; c. memberikan pelayanan umum dan internal di lingkungan Pusprov; d. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Pusprov dalam hal Kapusprov berhalangan; dan e. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapusprov.
(3)
Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setpusprov dibantu oleh: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Teknis (Subbagrenbinnis); b. Sub Bagian Administrasi (Subbagmin); dan c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud). Bagian Kedua Subbagrenbinnis Pasal 8
(1)
Subbagrenbinnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan unsur pelaksana staf Pusprov yang berkedudukan di bawah Setpusprov.
(2)
Subbagrenbinnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kasubbagrenbinnis yang bertanggungjawab kepada Sespusprov.
(3)
Subbagrenbinnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Pusprov; b. membuat pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Pusprov; c. memberikan saran dan petunjuk/arahan atas permasalahan yang dihadapi kewilayahan terkait tugas fungsi Provos;
oleh
5 d.
e. f.
membuat analisis dan evaluasi (anev) secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) sebagai bahan kebijaksanaan pimpinan, terkait data pelanggaran tata tertib, disiplin, dan hukum/pidana; menghimpun dan membuat anev laporan seluruh kegiatan dan hasil kegiatan Pusprov; dan menyelenggarakan administrasi berkaitan dengan kegiatan Subbagrenbinnis. Pasal 9
Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Pusprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. membuat program kegiatan kerja (usulan rancangan rencana kerja (renja), Renja, rencana kegiatan (rengiat) dan penetapan kinerja) di lingkungan Pusprov; b. menyusun usulan rancangan renja Pusprov sesuai disposisi Kadivpropam Polri dan Kapusprov Polri; c.
d.
meminta pengajuan dan menghimpun rengiat dari masing-masing bidang, detasemen, sub bagian, dan tata usaha urusan dalam Pusprov untuk dibahas dalam rapat staf Pusprov; dan membuat rengiat dan meminta persetujuan Kapusprov Polri untuk selanjutnya diajukan kepada Kadivpropam Polri. Pasal 10
Pembuatan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. membuat Surat Perintah penyusunan renja atau kegiatan kerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, detasemen, dan sub bagian di lingkungan Pusprov; b. melakukan penyusunan renja Pusprov; c. mengkompulir rengiat masing-masing bidang, detasemen, dan sub bagian di lingkungan Pusprov; d. mengadakan rapat internal membahas rencana anggaran dan kegiatan; e. meminta pengesahan rencana anggaran dan kegiatan kepada Kadivpropam Polri. f. mendustribusikan renja ke masing-masing bidang, detasemen, dan sub bagian di lingkungan Pusprov serta ke Divpropam Polri; g. melakukan penyusunan penetapan kinerja Pusprov; h. mendustribusikan penetapan kinerja ke masing-masing bidang, detasemen, dan sub bagian di lingkungan Pusprov serta ke Divpropam Polri; i. menyusun laporan bulanan hasil pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan; j. melakukan pendataan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dukungan angggaran yang telah digunakan; k. melakukan penyusunan laporan bulanan hasil pelaksanaan program kegiatan dan anggaran; l. mengirimkan laporan bulanan hasil pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Pusprov ke Divpropam Polri; dan m. menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap tahun anggaran.
6 Pasal 11 Pemberian saran dan petunjuk/arahan atas permasalahan yang dihadapi kewilayahan terkait tugas fungsi Provos sebagamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi Provos; b. menghimpun permasalahan terkait tugas fungsi Provos dari kewilayahan; dan c. memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dengan meminta persetujuan Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri secara lisan maupun tertulis. Pasal 12 Pembuatan analisis dan evaluasi (anev) secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) sebagai bahan kebijaksanaan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menghimpun data, permasalahan, dan hasil anev tugas fungsi Provos dari kewilayahan; dan b. meminta persetujuan Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 13 Penghimpunan dan pembuatan anev laporan seluruh kegiatan dan hasil kegiatan Pusprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menghimpun seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Pusprov untuk dilakukan pendataan; b. melaporkan hasil penghimpunan kepada Kapusprov Polri; dan c. melakukan anev setiap triwulan, semester, dan tahunan mengenai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan serta dukungan anggaran yang telah dan akan digunakan. Pasal 14 Penyelenggaraan administrasi berkaitan dengan kegiatan Subbagrenbinnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mencatat surat masuk dalam buku agenda surat masuk; b. mencatat disposisi pimpinan; c. Membuat konsep surat keluar dengan tahapan kegiatan; d. Mengajukan konsep petunjuk, arahan, atau perintah berupa Surat Telegram Rahasia (STR), Telegram Rahasia (TR), surat biasa, atau Nota Dinas kepada pimpinan; e. memonitor sejauh mana konsep surat tersebut sampai di meja pimpinan; f. mendistribusikan surat kepada pejabat yang berwenang apabila telah disetujui dan ditandatangani pimpinan; g. melakukan penataan dan pengarsipan surat masuk dan keluar; h. mengkompulir file surat secara rapi dan tertib; i. mencatat pendistribusian dan peminjaman file surat; dan j. mencatat semua kegiatan administrasi dalam buku agenda.
7 Bagian Ketiga Sub Bagian Administrasi Pasal 15 (1)
Subbagmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana staf Pusprov yang berkedudukan di bawah Setpusprov.
(2)
Subbagmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kasubbagmin yang bertanggungjawab kepada Sespusprov.
(3)
Subbagmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyelenggarakan administrasi dan perawatan personel; b. mengurus kelengkapan administrasi personel; dan c. menyelenggarakan administrasi materiil dan logistik. Pasal 16
Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi: a. mutasi jabatan; b. penempatan anggota sesuai jabatan; c. pengajuan cuti dan izin; d. pengajuan nikah; e. pengurusan hak anggota apabila meninggal dunia; f. pengajuan restitusi perawatan kesehatan; g. pengusulan kenaikan pangkat; h. pengusulan pendidikan pengembangan atau kejuruan; dan i. mengikutsertakan dalam kegiatan pembinaan jasmani Pasal 17 Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. meneliti jabatan di Pusprov; b. melaporkan kondisi personel kepada Kapusprov Polri atau Sespusprov; c. menganalisis dan mengevaluasi kemampuan, loyalitas, dan dedikasi personel; d. mengadakan rapat pembahasan personel yang mampu dan jabatan yang sesuai; dan e. membuat usulan pengisian jabatan kosong dan pergeseran jabatan kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri. Pasal 18 Penempatan anggota sesuai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menganalisis dan mengevaluasi kemampuan personel; b. meneliti jabatan yang sesuai dari masing-masing personel; c. mengusulkan jabatan terhadap personel yang mampu disertai alasan untuk menduduki suatu jabatan kepada Kadivpropam Polri; d. mengusulkan jabatan yang lebih tinggi sesuai kemampuan; dan
8 e.
menerbitkan dan mendistribusikan surat perintah dan surat keputusan jabatan kepada personel yang tercantum dalam surat. Pasal 19
Pengajuan cuti dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. personel mengajukan surat permohonan secara pribadi yang diketahui oleh atasan langsung (Kepala Bidang, Kepala Detasemen, atau Kepala Sub Bagian) kepada Kapusprov Polri, yang berisi lama waktu dan alamat tempat tujuan cuti/izin yang dapat dengan mudah dihubungi; b. memberikan saran/masukan kepada Kapusprov Polri atau Sespusprov berkaitan dengan kehadiran dan dedikasi personel tersebut dalam pelaksanaan tugas; c. apabila telah disetujui Kapusprov Polri atau Sespusprov, Kasubbagmin mengajukan surat permohonan cuti/izin personel untuk ditandatangani oleh Kapusprov Polri untuk yang golongan Perwira Menengah atau oleh Sespusprov untuk golongan Perwira Pertama, Bintara, dan PNS; d. membuat surat izin jalan apabila tempat tujuan cuti/izin berada di luar kota yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan e. mendistribusikan surat cuti/izin kepada personel yang mengajukan. Pasal 20 Pengajuan nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a.
b. c.
d.
e. f. g.
calon suami/istri menyiapkan berkas berupa: 1. surat persetujuan dan pernyataan orang tua/wali calon suami/istri; 2. surat pernyataan dan kesanggupan dari calon suami dan istri; 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri; 4. surat keterangan dari kelurahan (N1, N2, N3 dan N4) untuk calon suami/istri; 5. surat keterangan dari dokter yang berwenang; dan 6. pasfoto calon suami/istri ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. membuat surat permohonan nikah dan diketahui oleh Kapusprov Polri; Kasubbagmin membuat surat keterangan personalia dan mengajukan konsep surat berupa rekomendasi pernikahan untuk ditandatangani oleh Kapusprov Polri atas nama Kadivpropam Polri untuk ditujukan kepada De SDM Kapolri u.p. Karobinjah; apabila berkas telah lengkap dan rekomendasi pernikahan disetujui Karobinjah, calon suami dan istri menerima surat keterangan pembinaan, surat pernyataan bersama, dan surat izin untuk menikah yang ditandatangani oleh Karobinjah dan selanjutnya surat tersebut diajukan kepada Kapusprov Polri; Kasubbagmin membuat konsep permohonan menikah yang ditandatangani oleh Kapusprov Polri kepada KUA yang menyelenggarakan pernikahan; menyerahkan surat nikah kepada pejabat Keuangan (Bensat) untuk persyaratan perubahan gaji; dan melakukan penataan dan pengarsipan.
9 Pasal 21 Pengurusan hak anggota apabila meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melengkapi administrasi berupa fotokopi: 1. fotokopi skep pertama dan terakhir; 2. fotokopi daftar riwayat hidup; 3. fotokopi gaji berkala; 4. fotokopi kartu keluarga; 5. fotokopi kartu ASABRI; 6. fotokopi kartu pegawai; 7. fotokopi kartu suami/Istri; 8. fotokopi surat nikah; 9. fotokopi surat keterangan tidak pernah dihukum; 10. fotokopi surat keterangan kematian; 11. fotokopi surat keterangan janda dari kelurahan; dan 12. pasfoto ukuran 4 x 6 cm. b. mengirim administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Sde SDM Polri agar dapat diberikan hak-hak keluarga yang ditinggalkan; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kapusprov; dan d. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan dokumen. Pasal 22 Pengajuan restitusi perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menghitung biaya pengobatan/perawatan; b. mengajukan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kapusprov Polri kepada Kapusdokkes Polri untuk penggantian biaya; c. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat; dan d. menyalurkan sesuai hak. Pasal 23 Pengusulan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. meneliti data personel yang memenuhi syarat; b. meneliti persyaratan internal (rekapitulasi absensi); c. meminta Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) kepada Kapuspaminal Polri; d. meneliti persyaratan berkas yang meliputi daftar riwayat hidup, daftar penilaian, dan Skep pengangkatan pertama dan terakhir yang dilegalisir oleh Kasubbagmin; e. mengirim berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d ke De SDM Kapolri; f. memonitor perkembangan pengajuan berkas dan apabila terdapat kekurangan persyaratan segera menghubungi personel yang diusulkan; g. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kapusprov Polri; h. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat; dan i. mendistribusikan surat keputusan kepada personel yang bersangkutan.
10 Pasal 24 Pengusulan Pendidikan Pengembangan atau Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mendistribusikan surat/nota dinas pemberitahuan pembukaan pendidikan pengembangan kepada personel yang memenuhi syarat; b. menyiapkan berkas persyaratan yang meliputi daftar riwayat hidup, daftar penilaian, dan Skep pengangkatan pertama dan terakhir yang dilegalisir oleh Kasubbagmin; c. mengajukan rekomendasi kepada Kadivpropam Polri sebagai persetujuan; d. Kasubbagmin mengirim berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kadivpropam Polri apabila personel yang bersangkutan dinyatakan lulus; e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kadivpropam Polri dan Kapusprov Polri; f. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat; dan g. mendistribusikan surat penghadapan kepada personel yang bersangkutan. Pasal 25 Mengikutsertakan dalam kegiatan pembinaan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mendistribusikan pemberitahuan kepada personel yang memenuhi syarat; b. mengumumkan pelaksanaan kesamaptaan jasmani; c. melakukan koordinasi dengan Biro Binjah Sde SDM Polri; d. memonitor hasil kesamaptaan jasmani; e. membuat analisis dan evaluasi hasil kesamaptaan jasmani dan melaporkan hasilnya kepada Kapusprov Polri; f. melakukan penataan dan pengarsipan surat; dan g. mendistribusikan surat penghadapan kepada personel yang bersangkutan. Pasal 26 Pengurusan kelengkapan administrasi personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi pembuatan: a. Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Kartu Kesehatan (Karkes); dan b. Kartu Penunjukan Istri (KPI) atau Kartu Suami (Karsu)/Kartu Istri (Karis). Pasal 27 Pembuatan KTA atau Karkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menyerahkan pasfoto 2 x 3 sebanyak 4 (empat) lembar dengan pangkat terakhir; b. mengisi formulir data pribadi pemohon; c. mengecek formulir yang diisi oleh pemohon; d. membuat surat pengantar/nota dinas kepada pejabat yang berwenang melakukan pengesahan; e. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat; dan f. mendistribusikan KTA atau Karkes kepada personel yang mengajukan.
11 Pasal 28 Pembuatan KPI atau Karsu/Karis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menyerahkan pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan pangkat terakhir dan khusus untuk anggota Polri menyerahkan foto suami istri berdampingan; b. mengisi formulir data pribadi pemohon; c. mengecek formulir yang diisi oleh pemohon; d. membuat surat pengantar/nota dinas kepada pejabat yang berwenang melakukan pengesahan; e. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat; dan f. mendistribusikan KTA atau Karkes kepada personel yang mengajukan. Pasal 29 Penyelenggaraan administrasi materiil dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi: a. pengurusan izin pinjam pakai senjata api (senpi); b. pengurusan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM); c. pengurusan dan pendistribusian Kaporlap; d. pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor; e. pengadaan Barang Milik Negara (BMN); f. penghapusan BMN; g. pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas (STNK); dan h. pengurusan STNK Rahasia Dinas. Pasal 30 Pengurusan izin pinjam pakai senpi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. pemohon membuat surat permohonan kepada atasan (Ses, Kabid, Kaden atau Kasubbag); b. membuat surat pengantar ke Karo Psikologi Sde SDM Polri untuk mengikuti tes; c. melaporkan ke Kapusprov Polri atau Sespusprov apabila dinyatakan lulus; d. berkordinasi dengan pejabat Biro Psikologi untuk menentukan langkah selanjutnya apabila dinyatakan tidak lulus; e. pemohon menyerahkan pasfoto 2 x 3 sebanyak 4 (empat) lembar dengan pangkat terakhir; f. mengisi formulir data pribadi pemohon; g. mengecek formulir yang diisi oleh pemohon; h. membuat surat pengantar/nota dinas kepada pejabat yang berwenang melakukan pengesahan; i. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat; dan j. mendistribusikan kartu izin pinjam pakai senpi kepada pemohon yang mengajukan. Pasal 31 Pengurusan dan pendistribusian BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
12 a.
b.
untuk BBM Ranjen Dinas: 1. mengirimkan data Randis kepada Kadivpropam Polri; 2. membuat daftar tanda terima pendistribusian; 3. mendistribusikan sesuai daftar penerima; dan 4. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat. untuk BBM Tambahan Opsnal: 1. menerima SPPM BMP Tambahan Opsnal dari Divpropam Polri dengan jumlah sesuai dengan bukti pengeluaran BBM Tambahan Opsnal dari Denmabes Polri; 2. membuat daftar tanda terima pendistribusian; 3. mendistribusikan sesuai daftar penerima; dan 4. melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat. Pasal 32
Pengurusan dan pendistribusian Kaporlap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mengirimkan data personel ke Kadivpropam Polri; b. menerima SPPM Kaporlap yang dikeluarkan oleh Kadivpropam Polri; c. melaporkan hasil pelaksanaan pengambilan Kaporlap kepada Kapusprov Polri; dan d. mendistribusikan sesuai daftar penerima. Pasal 33 Pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menerima laporan dari Bidang, Detasemen, Sub Bagian, dan Taud atas kerusakan barang inventaris diajukan kepada Kapusprov Polri; b. menerima disposisi dari Kapusprov Polri untuk diteruskan bensatker; c. memanggil teknisi untuk pengecekan dan menghitung biayanya; d. berkoordinasi dengan bensatker; dan e. melaporkan kepada Kapusprov Polri. Pasal 34 Pengadaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menerima laporan dari Bidang, Detasemen, Sub Bagian, dan Taud atas kerusakan barang inventaris diajukan kepada Kapusprov Polri; b. mengkompulir kebutuhan tiap-tiap Bidang, Detasemen, Sub Bagian, dan Taud; c. membuat usulan pengadaan barang kepada Kadivpropam Polri; d. berkoordinasi dengan staf dan bensatker Divpropam Polri terkait pelaksanaannya; dan e. melaporkan kepada Kapusprov Polri. Pasal 35 Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
13 a.
b. c. d. e.
mengajukan usulan pengahapusan BMN kondisi rusak berat kepada Kadivpropam Polri sekaligus pengajuan surat perintah pembentukan Tim Komisi Pencelaan BMN yang akan dihapus; membuat berita acara pencelaan BMN dan jumlah materiil yang diusulkan untuk dihapus; membuat daftar BMN yang disetujui untuk dihapus; meminta persetujuan Tim Komisi dan diketahui oleh Kadivpropam Polri; dan berkoordinasi dengan Sdelog Polri. Pasal 36
Pengurusan STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menerima SPPM Randis baru dari Sdelog Polri melalui Divpropam Polri, selanjutnya diajukan ke Karo Pal Sdelog Polri; b. melengkapi fotokopi STNKBD yang telah habis masa berlakunya untuk pengurusan/perpanjangan STNKBD Randis; dan c. melaporkan kepada Kapusprov Polri. Pasal 37 Pengurusan STNK Rahasia Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melengkapi persyaratan fotokopi STNK dinas, KTA dan cek fisik kendaraan; b. mengajukan nota dinas kepada pejabat yang berwenang (Kapuspaminal Polri); dan c. melaporkan kepada Kapusprov Polri. Bagian Keempat Taud Pasal 38 (1)
Taud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan unsur pelaksana staf Pusprov yang berkedudukan di bawah Setpusprov.
(2)
Taud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kataud yang bertanggungjawab kepada Sespusprov.
(3)
Kataud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh: a. Perwira Urusan Tata Usaha (Paurtu); dan b. Perwira Urusan Dalam (Paurdal).
(4)
Taud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penerimaan surat masuk dan surat keluar dari Pusprov; b. mendistribusikan surat; dan c. mengatur dan menyiapkan fasilitas ruangan dan kegiatan.
penelitian
14 Pasal 39 Pengawasan dan pengendalian serta penelitian penerimaan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dilakukan dengan prosedur yang meliputi: a.
penelitian: 1. surat masuk harus diteliti kebenarannya alamat, kelengkapan, dan keadaan fisiknya; 2. surat tersebut harus dikonsultasikan atau dikembalikan kepada pengirim atau pembawa surat apabila tidak sesuai dengan kondisi surat yang diterima; 3. surat masuk diterima dalam keadaan amplop tertutup, kemudian dikelompokkan berdasarkan derajat dan klasifikasi surat; 4. surat yang diklasifikasikan sangat rahasia dan rahasia disampaikan kepada alamat dalam keadaan amplop tertutup setelah surat tersebut diagendakan, kecuali ada pelimpahan wewenang dari pimpinan untuk membukanya; 5. surat yang berklasifikasi biasa dapat dibuka amplopnya dan diberi lembar disposisi; dan 6. petugas penerimaan surat wajib menandatangani dan membubuhkan nama terang dan Nrp/Nip pada tanda terima.
b.
Pencatatan: 1. surat diterima oleh petugas dan dicatat dengan memprioritaskan derajat surat; 2. surat masuk dicatat dalam buku agenda sesuai klarifikasi surat dan diberi lembar disposisi; 3. pencatatan surat berklasifikasi sangat rahasia atau rahasia dilakukan oleh pejabat atau pejabat yang ditunjuk; dan 4. pencatatan surat masuk dimulai dengan nomor satu pada awal tanggal dan bulan pertama penerimaan surat dan nomor terakhir tanggal dan bulan terakhir pada tahun tersebut.
c.
Penilaian: 1. berpedoman kepada derajat dan klarifikasi isi surat; 2. menentukan apakah surat akan disampaikan kepada pimpinan satuan atau disampaikan kepada pejabat yang menanganinya dengan mempertimbangkan apakah surat tersebut asli atau tembusan; dan 3. memproses surat antara lain apakah perlu diolah dengan tata naskah atau tidak.
d.
Pengolahan: 1. dilakukan oleh pimpinan/pejabat yang bewenang untuk memutuskan/ menentukan tindakan apa yang perlu diambil atas surat tersebut; 2. prosesnya bergantung pada isi surat/masalah yang harus ditangani; dan 3. hasil pengolahan ada yang langsung disimpan atau menghasilkan pengolahan naskah dinas baru.
e.
penyimpanan dan pengarsipan: 1. pengarsipan dicatat dalam buku register; 2. penyimpanan arsip dicatat dalam buku register; 3. memilah arsip yang akan kadaluwarsa; dan 4. memusnahkan arsip sesuai ketentuan.
15 f.
pengawasan dan pengendalian: 1. mencatat setiap pendistribusian; dan 2. mencatata pemegang arsip. Pasal 40
Pendistribusian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b dilakukan dengan prosedur yang meliputi: a.
pengolahan; 1. setiap konsep yang diajukan kepada pimpinan, terlebih dahulu diteliti/koreksi dan dikoordinasikan isinya dengan pejabat pembuat konsep untuk menjamin kebenaran isi dan bahasa surat tersebut sesuai dengan ketentuan untuk kemudian dilanjutkan kepada pimpinan; 2. setelah surat di paraf oleh para pejabat yang bersangkutan dan tidak ada kesalahan, diajukan kepada pejabat yang akan menandatangani; 3. surat yang telah ditandatangani diberi nomor dengan sistem satu pintu melalui Taud Pusprov, Divpropam Polri, atau Setum Polri; 4. penomoran disesuaikan dengan urutan, bentuk, dan kode klasifikasi surat serta dicatat dalam buku register; dan 5. satu lembar/eksemplar naskah asli beserta lampirannya yang telah ditandatangani dan diberi nomor, dijadikan sebagai arsip.
b.
penulisan paraf; 1. paraf dibubuhkan dibawah tajuk tanda tangan atau dibawah tembusan; 2. paraf dibubuhkan disebelah kiri tajuk tanda tangan apabila ruang tidak memungkinkan; 3. pejabat pemberi paraf, paling sedikit meliputi konseptor, Kataud, Sespusprov dan Kapusprovos; dan 4. apabila surat bertandatangan Kadivpropam Polri atau Kapolri, paraf konseptor ditambah dengan Kabagrenmin Divpropam Polri dan Kasetum Polri.
c.
penggandaan/fotokopi; 1. penggandaan dilakukan setelah surat ditandatangani, diberi nomor, dan dikoordinasikan dengan pejabat pengemban administrasi umum. 2. penggandaan naskah harus memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kejelasan hasil; 3. pembubuhan cap jabatan/dinas pada hasil penggandaan harus cap asli; dan 4. penggandaan surat keluar yang berklarifikasi sangat rahasia diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan.
d.
pengiriman: 1. pada kiri atas amplop dicantumkan kopstuk; 2. di atas kopstuk dicantumkan lambang Tribrata; 3. di bawah kopstuk dicantumkan nomor surat dinas serta alamat yang dituju; 4. di kiri bawah dibubuhi cap staf; dan 5. surat sangat rahasia dan rahasia dikirim dengan menggunakan dua amplop.
16 e.
perlengkapan: 1. belangko, terdiri dari: a) belangko surat/naskah ukuran kertas A4; b) belangko surat pengantar, berukuran kertas A4; c) belangko lembar disposisi; dan d) belangko lembar tanda terima. 2.
buku, terdiri dari: a) buku agenda, yaitu buku registrasi surat masuk untuk mencatat surat yang diterima; b) buku verbal, yaitu buku registrasi surat keluar untuk mencatat semua surat yang dikirim; dan c) buku ekpedisi, yaitu buku registrasi untuk mencatat surat yang dikirim.
3.
map dan odner, terdiri dari: a) ukuran besar (40 cm x 26 cm); b) ukuran sedang (37 cm x 14 cm); dan c) ukuran kecil (24 cm x 10 cm).
4.
cap, terdiri dari: a) cap jabatan; b) cap staf; c) cap derajat; dan d) cap asli/tembusan.
5.
perlengkapan lain, terdiri dari: a) komputer dan mesin ketik; b) meja sortir; c) lemari arsip; dan d) filing cabinet. Pasal 41
Pengaturan dan penyiapan fasilitas ruangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mengawasi kinerja cleaning service dalam membersihkan lingkungan; b. memeriksa kebersihan seluruh ruangan dan menyediakan tempat sampah; c. mengecek dan memperbaiki fasilitas ruangan yang rusak; d. melakukan koordinasi dengan petugas yang berwenang untuk urusan dalam; e. mempersiapkan konsumsi untuk anggota rapat; dan f. menyiapkan alat-alat, disesuaikan dengan kegiatan lainnya seperti apel, korps raport, rapat maupun acara lainnya. BAB IV BIDGAKKUM Pasal 42 (1)
Bidgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah Pusprov.
17 (2)
Bidgakkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum (Kabidgakkum) yang bertanggungjawab kepada Kapusprov.
(3)
Kabidgakkum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh: a. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Khusus (Kasubbidriksus); b. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Umum (Kasubbidrikum); c. Kepala Sub Bidang Persidangan Disiplin, Penghukuman dan Perawatan Tahanan dalam Patsus (Kasubbidsidkumtah); d. Kepala Sub Bidang Pengawasan Pelaksanaan Hukuman Disiplin (Kasubbidwas). Pasal 43
Bidgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertugas: a. membuat rencana kegiatan dalam bidang penegakan hukum; b. merumuskan dan menyusun rencana kegiatan penegakan hukum; c. memberikan bimbingan teknis dan pengawasan penyelesaian pelanggaran disiplin; d. menghimpun dan mengolah data penegakan hukum di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan serta mengadakan analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan menentukan kebijakan lebih lanjut; e. melaksanakan back-up pemeriksaan ke kewilayahan; f. melaksanakan back-up sidang disiplin; g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman disiplin; h. melaksanakan penelitian personel terhadap status terhukum setelah menjalankan hukuman selama 6 (enam) bulan dalam rangka penerbitan rekomendasi; dan i. menyelenggarakan administrasi pencatatan personel yang melakukan pelanggaran disiplin dalam rangka pengendalian karier anggota. Pasal 44 Pembuatan rencana kegiatan dalam bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada tahun anggaran sebelumnya dengan mempedomani job discription Bidgakkum; b. mempedomani rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kadivpropam Polri; c. mengajukan rencana kegiatan untuk disetujui Kapusprov Polri; d. membuat rencana kegiatan khusus Bidgakkum (revisi) Term of Reference (TOR) untuk diajukan kepada Kadivpropam Polri melalui Kapusprov Polri; e. mengajukan revisi kegiatan; f. mengajukan dukungan anggaran; g. menyusun kegiatan setelah dilakukan revisi; dan h. berkoordinasi dengan Bensatker Pusprov atas pelaksanannya. Pasal 45 Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penegakan hukum pada tahun anggaran sebelumnya dengan mempedomani job discription Bidgakkm;
18 b.
c. d. e.
melakukan pendataan berkaitan dengan penegakan hukum (DP3D yang belum disidangkan, kasus yang belum selesai, dan pelaporan penyelesaian pelanggaran disiplin); mengajukan rencana kegiatan penegakan hukum kepada Kapusprov Polri; membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (back-up pemeriksaan dan sidang disiplin); dan melaporkan kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri atas pelaksanaannya. Pasal 46
Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan penyelesaian pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. memonitor pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin di Mabes Polri dan kewilayahan; b. memonitor pelaksanaan sidang disiplin; c. menginventarisir permasalahan penyelesaian pelanggaran disiplin; d. membuat petunjuk/arahan berupa STR, TR, surat, atau Nota Dinas pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin; e. memberikan solusi yang cepat dan tepat dalam penyelesaian pelanggaran disiplin; dan f. melaporkan kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri atas pelaksanaannya. Pasal 47 Penghimpunan dan pengolahan data penegakan hukum di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan serta mengadakan analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan menentukan kebijakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menghimpun data permasalahan dan data kasus menonjol yang menjadi atensi Pimpinan; b. membuat analisis dan evaluasi; dan c. melaporkan hasil analisis dan evaluasi dengan memberikan saran/masukan kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri atas penyelesaian permasalahan dimaksud. Pasal 48 Pelaksanaan back-up pemeriksaan ke kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a.
menyiapkan administrasi pemeriksaan, dengan tahap kegiatan: 1. menelaah perintah/disposisi pimpinan; 2. membuat Laporan Polisi; 3. membuat perencanaan dan anggaran penyelesaian pelanggaran disiplin; 4. menyiapkan surat perintah (penyelidikan/pemeriksaan); 5. menyiapkan administrasi berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran disiplin;
19 6. 7. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
menyiapkan dasar pemeriksaan (surat dari Satker Mabes Polri/Polda); dan menyiapkan surat panggilan terhadap para saksi dan terperiksa.
melakukan penyelidikan untuk membuat terang suatu pelanggaran disiplin dengan surat perintah; melakukan pemanggilan para saksi dan/atau ahli; melakukan pemanggilan terperiksa; mengamankan barang bukti terkait; menghimpun alat bukti; melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terperiksa; melaksanakan gelar perkara; membuat analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan; membuat resume; menghentikan pemeriksaan apabila tidak cukup bukti.; melaporkan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran disiplin;
m.
melaksanakan pemberkasan pelanggaran disiplin (DP3D) dengan tahapan kegiatan: 1. mengkompulir hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terperiksa serta alat bukti yang ada untuk dilakukan pemberkasan; 2. menyusun berkas perkara pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam bentuk DP3D; 3. melakukan penjilidan; 4. melakukan penyegelan; dan 5. membuat surat pengantar pengiriman DP3D ke Ankum.
n.
melimpahkan berkas DP3D kepada Ankum dengan tembusan Kadivpropam Polri dan Satker fungsi terkait; memonitor DP3D yang belum disidangkan tepat waktu; dan membuat saran atas tindak lanjut penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai petunjuk/arahan, apakah ditangani oleh Pusprov atau kewilayahahan.
o. p.
Pasal 49 Pelaksanakan back-up sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.
i.
mengajukan surat perintah kepada Kadivpropam; mempelajari DP3D; membuat persangkaan dan tuntutan; melaksanakan pengamanan sidang disiplin; memberikan saran atas penjatuhan hukuman disiplin; mencatat hasil pelaksanaan pelanggaran disiplin; sebelum sidang, penuntut mempelajari DP3D terperiksa, membuat persangkaan, dan mengikuti gelar perkara pra sidang disiplin; pada saat sidang, Penuntut mengajukan pertanyaan kepada terperiksa atas perintah Pimpinan sidang, membuat penuntutan, dan menandatangani berita acara persidangan; petugas pengamanan sidang: 1. melaksanakan latihan tata cara pengawalan saksi dan terperiksa (gladi kotor maupun gladi bersih); 2. menjaga ketertiban persidangan;
20 3. 4. j.
melakukan pengawalan para saksi dan terperiksa untuk diajukan ke persidangan; dan melakukan koordinasi dengan anggota Provos lainnya maupun dengan anggota dari fungsi terkait lainnya demi kelancaran pelaksanaan sidang.
pengawasan sidang disiplin: 1. memonitor pelaksanaan sidang disiplin, dengan tahapan kegiatan: 2. menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengamanan; 3. meminta hasil keputusan Ankum dan laporan sidang disiplin; 4. melakukan koordinasi putusan Ankum; dan 5.
melakukan pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin, khusus untuk hukuman disiplin Patsus dengan ketentuan: a) melakukan koordinasi dengan Ankum atas pelaksanaan hukuman disiplin berupa Patsus; b) menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan hukuman disiplin berupa Patsus. c) melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan Polri sebelum terhukum melaksanakan hukuman; d) melakukan penelitian administrasi terhukum berkaitan dengan Patsus; dan e) membuat berita acara masuk Patsus.
6.
melakukan koordinasi dengan Ankum atas pengeluaran terhukum dari Patsus dengan ketentuan: a) menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran Patsus; b) melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan Polri pada saat terhukum akan dikeluarkan dari Patsus; c) melakukan penelitian administrasi terhukum berkaitan dengan Patsus; dan d) membuat berita acara keluar Patsus.
7.
melaksanakan pengamanan Patsus dengan ketentuan: a) bersikap tegas, sopan santun dan adil terhadap terhukum maupun pembesuk; b) melakukan penelitian dan mencocokkan nama terhukum dengan buku daftar terhukum; c) melakukan pemeriksaan barang bawaan terhukum; d) mengamankan barang-barang yang dianggap berbahaya; e) mencatat secara lengkap dalam buku mutasi dan buku register bon terhukum mengenai terhukum yang dibon oleh satuan fungsi/ instansi yang memerlukan; f) mencatat keluar dan masuknya terhukum serta kondisi terhukum dalam buku mutasi; dan g) melaporkan kepada petugas kesehatan Polri apabila kondisi terhukum sakit.
8.
melakukan penjagaan, pengawasan, pengecekan dan pengamanan terhadap terhukum, dengan kegiatan: a) melakukan pemeriksaan terhadap barang/makanan yang dibawa oleh pembesuk; b) memberikan penjelasan tentang sesuatu yang tidak boleh dibawa dan dianggap membahayakan keamanan dan keselamatan;
21 c) d)
meneliti kesehatan dan jumlah terhukum pada saat serah terima jaga; dan mengadakan pengecekan setiap 1 (satu) jam sekali dan mencatat dalam buku mutasi. Pasal 50
Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. berkoordinasi dengan Ankum atas pelaksanaan hukuman disiplin; b. menginventarisir hukuman disiplin; dan c. mencatat hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap terhukum dalam buku register. Pasal 51 Pelaksanaan penelitian personel terhadap status terhukum setelah menjalankan hukuman selama 6 (enam) bulan dalam rangka penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. b. c. d.
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman disiplin; menyelenggarakan administrasi pencatatan personel yang melakukan pelanggaran disiplin dalam rangka pengendalian karier anggota; berkoordinasi dengan Ankum dalam rangka pengawasan setelah terhukum melaksanakan hukuman selama 6 (enam) bulan; melakukan koordinasi dengan Den B Pusprov dan Subbagrenbinnis dalam rangka catatab personel;
e.
menindaklanjuti surat permohonan Ankum untuk menerbitkan rekomendasi penilaian status terhukum sesuai disposisi pimpinan, dengan kegiatan: 1. melakukan penelitian catatan personel yang berkoordinasi dengan fungsi Puspaminal, Den B, dan Subbagrenbinnis untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran lainnya; 2. melakukan penelitian berkas permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Ankum yang mencakup: a) permohonan dari Ankum; b) persyaratan administrasi berupa daftar riwayat hidup singkat, daftar penilaian, Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD); dan c) surat keterangan pelaksanaan hukuman disiplin.
f.
apabila memenuhi syarat, membuat konsep rekomendasi dan surat pengantar ke Ankum serta diajukan ke Kapusprov Polri; terhukum dipanggil untuk membubuhkan tandatangan apabila rekomendasi telah ditandatangani oleh Kapusprov Polri; dan mengirimkan tembusan rekomendasi antara lain kepada fungsi Itwasum Polri, fungsi Sde SDM Polri, dan fungsi Divbinkum Polri.
g. h.
Pasal 52 Penyelenggaraan administrasi pencatatan personel yang melakukan pelanggaran disiplin dalam rangka pengendalian karier anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
22 a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j. k. l.
mencatat surat masuk dalam buku agenda surat masuk; mencatat dan melaksanakan disposisi pimpinan; membuat dan mendistribusikan surat keluar berupa STR, TR, surat, atau Nota Dinas yang telah ditandatangani pimpinan, kepada pejabat yang berwenang; melakukan penataan dan pengarsipan surat mencatat semua kegiatan administrasi dalam buku agenda; melakukan pendataan kasus-kasus menonjol sesuai disposisi pimpinan; melakukan pemilahan surat masuk untuk dilakukan pendataan dan dilaporkan ke Kapusprov Polri; mengecek jumlah surat masuk dan keluar; mengirim kembali STR, TR, surat, atau Nota Dinas yang belum dijawab dan memberikan teguran keras apabila telah dua kali dikirimkan dan belum mendapatkan jawaban; melaksanakan supervisi atas keterlambatan jawaban penanganan dan penyelesaian suatu perkara yang harus dilaporkan; melakukan analisis dan evaluasi setiap bulan, triwulan, semester maupun tahunan; dan membuat petunjuk dan arahan atas hasil analisis dan evaluasi. BAB V BIDBINPLIN Pasal 53
(1)
Bidbinplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah Pusprov.
(2)
Bidbinplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Disiplin (Kabidbinplin) yang bertanggungjawab kepada Kapusprov.
(3)
Kabidbinplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh: a. Kepala Sub Bidang Penegakan Disiplin (Kasubbidgakplin); dan b. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Tata Tertib dan (Kasubbidhartibplin).
Disiplin
Pasal 54 Bidbinplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertugas: a. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pembinaan disiplin; b. melaksanakan pemeliharaan disiplin; c. menegakan tata tertib dan disiplin; d. melaksanakan pengamanan terbuka terhadap personel, kegiatan personel dan materiil serta bahan keterangan; dan e. menyelenggarakan administrasi pemeliharaan penegakan tata tertib disiplin di lingkungan Polri. Pasal 55 Penyelenggaraan perencanaan kegiatan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
23 a.
b. c. d. e. f. g.
h. i. j.
menyiapkan kegiatan dan anggaran operasional dalam bentuk operasi penegakan dan penertiban disiplin (opsgaktibplin) yang meliputi razia, patroli dan penindakan; menerbitkan surat perintah terhadap personel yang terlibat dalam kegiatan dimaksud; membuat Surat Telegram kewilayahan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan operasi; membuat rencana operasi kebutuhan yang bersifat perorangan dan kesatuan; membuat Nota Dinas permintaan anggota kepada Kabid, Kaden, dan Kasubbag; menyiapkan surat perintah tugas, dokumen, dan kelengkapan administrasi seperti buku tilang, surat perintah, dan perlengkapan lainnya; sebelum melaksanakan operasi, kepala/wakil kepala operasi memberikan Acara Pengarahan Pimpinan (APP) dan cara bertindak kepada anggota yang akan melaksanakan operasi; mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait (Polda, Polres, Polsek dan Puspom TNI serta Kodim); mendistribusikan rencana kegiatan operasional dan surat perintah tugas kepada anggota yang terlibat; dan melaporkan rencana pelaksanaan operasi kepada Kapusprov Polri. Pasal 56
Pelaksanaan pemeliharaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pengamanan terbuka terhadap personel, kegiatan personel dan materiil serta bahan keterangan; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan disiplin sesuai surat perintah; dan c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan dengan Bid, Den, Subbag dan Taud secara rutin atau insidentil. Pasal 57 penegakan tata tertib dan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. kepala/wakil kepala operasi mengumpulkan anggota yang terlibat operasi setelah pelaksanaan kegiatan; b. mengecek anggota yang terlibat dalam opsgaktibplin; c. membuat Laporan pelaksanaan tugas; d. menyerahkan pelanggaran yang ditemui dalam opsgaktibplin kepada Ankum; e. mencatat anggota yang terjaring dalam ospgaktibplin dan dibuatkan Nota Dinas ke Kapusprov Polri untuk mendapatkan petunjuk f. mengirimkan nama-nama anggota yang terjaring mendapatkan hukuman disiplin melalui surat telegram; g. menyelenggarakan administrasi opsgaktibplin hasil penindakan; h. melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan penegakan dan penertiban disiplin pada tingkat satuan Provos kewilayahan yang bersifat terpusat; dan i. melaporkan pelaksanaan tugas serta hasil analisis dan evaluasi kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri.
24 Pasal 58 Pengamanan terbuka terhadap personel, kegiatan personel dan materiil serta bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melaksanakan apel dan pemberian APP terhadap personel yang terlibat; b. memploting personel sesuai lokasi dan penugasan; c. mengecek kehadiran anggota yang terlibat surat perintah pengamanan; d. melaksanakan koordinasi dengan satuan fungsi terkait berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban, penegakan disiplin dan pengamanan terbuka; dan e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengamanan menyangkut pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Pasal 59 Penyelenggaraan administrasi pemeliharaan tata tertib disiplin di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. membuat rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan disiplin, penegakan tata tertib dengan sasaran personel; b. menerbitkan rencana kegiatan dan menerbitkan surat perintah pengamanan terbuka secara rutin maupun Insidentil; c. mendistribusikan surat perintah kepada anggota yang terlibat; d. mengecek buku mutasi kegiatan pengamanan terbuka; e. menghimpun laporan hasil pelaksanaan penegakan disiplin dan diteruskan ke Kasatker/Ankum; f. mengumpulkan data hasil opsgkatibplin yang telah dilaksanakan di tingkat Pusprov dan kewilayahan; g. menyusun laporan bulanan,triwulan,semesteran dan tahunan mengenai pemeliharaan penegakan dan penertiban disiplin serta menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan operasi; h. menyusun program kegiatan yang akan datang; i. melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi pemeliharaan tata tertib disiplin; dan j. melaporkan kegiatan kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri. BAB VI DEN A Pasal 60 (1)
Den A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana operasional yang berkedudukan di bawah Pusprov.
(2)
Den A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Detasemen A (Kaden A) yang bertanggungjawab kepada Kapusprov.
25 (3)
Kaden A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh: a. Kepala Unit Pengamanan (Kanitpam); b. Kepala Unit Pemeliharaan Ketertiban (Kanithartib); dan c. Kepala Unit Penegakan Disiplin (Kanitgakplin). Pasal 61
Den A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertugas: a. melaksanakan pengamanan dan protokoler terhadap VIP, VVIP, instalasi vital dan kegiatan yang bersifat protokoler di lingkungan Polri; b. melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan perilaku maupun tugas, pelanggaran disiplin, dan hukum lainnya; c. menyelenggarakan kegiatan operasi dalam upaya peningkatan disiplin dan tata tertib; d. melakukan kegiatan pengamanan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli; e. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dengan objek terhadap personel, kegiatan personel, instalasi vital, materiil, dan peralatan khusus serta bahan keterangan; f. melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian sesuai kebijakan Kapolri; dan g. menyelenggarakan administrasi pembinaan disiplin dan pemeliharaan tata tertib di lingkungan Polri. Pasal 62 Pelaksanakan pengamanan dan protokoler terhadap VIP, VVIP, instalasi vital dan kegiatan yang bersifat protokoler di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melaksanakan apel dan memploting personel serta pemberian APP sebelum melaksanakan tugas; dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian. Pasal 63 Pelaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan perilaku maupun tugas, pelanggaran disiplin dan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dalam rangka pemelihaan tata tertib dan diisplin; b. melakukan teguran apabila ditemukan adanya penyimpangan; c. mencatat setiap kegiatan dan hasil temuan dalam penugasan; d. melaporkan adanya kejadian yang menonjol (kebakaran, unjuk rasa, dan dugaan adanya bom); e. melaporkan apabila ada kendala dalam pelaksanaan tugas; dan f. melaporkan kegiatan kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri. Pasal 64 Penyelenggaraan kegiatan operasi dalam upaya peningkatan disiplin dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
26 a. b. c. d. e. f.
melaksanakan apel dan pemberian APP anggota yang terlibat dalam surat perintah; membawa belangko tilang dan alat tulis serta perlengkapan lainnya; memeriksa kelengkapan dan perlengkapan operasi; menanyakan identitas anggota sesuai target operasi; melakukan pencatatan dan penindakan terhadap pelanggar; dan melaporkan hasil operasi kepada Kapusprov Polri. Pasal 65
Kegiatan pengamanan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a.
pengaturan: 1. melakukan pemeriksaan ranmor dan kelengkapan maupun perlengkapannya; 2. memberikan petunjuk lalu lintas/jalur kendaraan dan lokasi parkirnya; 3. menjaga ketertiban kegiatan personel dan keluar masuknya personel maupun tamu serta kendaraan yang parkir maupun keluar masuk markas; dan 4. melakukan pencatatan kejadian menonjol dan melaporkan apabila ada kejadian yang menonjol ataupun kejanggalan kepada pejabat yang berwenang.
b.
penjagaan: 1. menjaga pintu masuk dan keluar markas; 2. memeriksa identitas personel, tamu, ranmor dan barang bawaannya yang akan masuk markas; 3. mencatat tamu yang masuk dan keluar dalam buku tamu; 4. memeriksa identitas personel, tamu, ranmor dan barang bawaannya yang akan keluar markas; 5. melakukan tindakan pengamanan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan; 6. menjaga ketertiban keluar masuknya personel, kendaraan yang parkir maupun masuk dan keluar markas serta kegiatan personel; 7. melakukan pencatatan dan melaporkan apabila ada kejadian yang menonjol/ ataupun kejanggalan kepada pejabat yang berwenang; dan 8. berkoordinasi dengan fungsi dan instansi terkait apabila ada kejadian yang menonjol baik tindakan pencegahan maupun pasca kejadian.
c.
pengawalan: 1. mengecek kesiapan personel dan perlengkapannya; 2. mengetahui route yang akan ditempuh; 3. memahami secara detail objek yang akan dikawal; 4. memberikan APP sebelum pelaksanaan tugas. 5. melaporkan peyelenggaraan pengawalan VVIP, VIP sesuai perintah; 6. melakukan koordinasi dengan fungsi dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas; dan 7. mencatat dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila ditemukan kendala maupun kejadian-kejadian yang menonjol/ ataupun kejanggalan.
27 d.
patroli: 1. mengecek kesiapan personel dan perlengkapannya; 2. melakukan patroli ke suatu tempat tertentu dan waktu yang ditentukan; 3. menanyakan suatu kegiatan atau suatu kejadian apabila ada kerumunan massa dan melakukan pengamanan atas kejadian tersebut; 4. mengecek pos-pos penjagaan dan ruangan-ruangan markas serta rumahrumah dan pejagannya pejabat utama Mabes Polri (Kapolri, Wakapolri, Irwasum dan lain-lain); 5. mengecek tahanan pada Bareskrim Pollri atau tempat lainnya; 6. mengecek apabila menemukan suatu kejanggalan baik di markas maupun di luar markasdengan melakukan tindakan awal (pengejaran pelaku kejahatan dan pengamanan); dan 7. mencatat dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila ditemukan kendala maupun kejadian-kejadian yang menonjol atau terdapat kejanggalan. Pasal 66
Penyelenggaraan kegiatan pengamanan dengan objek terhadap personel, kegiatan personel, instalasi vital, materiil, dan peralatan khusus serta bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a.
personel dan kegiatan personel: 1. mengecek personel dan barang bawaan serta kendaraan pada saat masuk dan keluar markas; 2. mengambil absensi (apel, upacara di lapangan, kegiatan olahraga dan lain-lain); 3. mengecek ketertiban dan ruangan kerja; 4. mencatat apabila ada personel yang sedang lembur; 5. mematikan lampu dan alat elektronik lainnya yang tidak perlu; 6. melakukan koordinasi dengan pejabat fungsi terkait ataupun personel yang bersangkutan; dan 7. melaporkan apabila ada kejadian menonjol ataupun kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan.
b.
instalasi vital, materiil dan peralatan khusus: 1. mengecek kesiapan personel dan memberikan APP; 2. melakukan cek ruangan-ruangan dan instalasi listrik, peralatan elektronik maupun iinstalasi air setiap satu jam sekali; 3. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait; 4. mengecek pada saat serah terima jaga serta dicatat seluruh kegiatan dalam buku mutasi; dan 5. melaporkan apabila ditemukan kejanggalan maupun kejadian yang menonjol.
c.
bahan keterangan: 1. mengamankan kegiatan personel dan produknya; 2. mengawasi kegiatan personel; 3. mengawasi tamu yang keluar masuk; 4. mengawasi tempat-tempat rawan (tempat berkumpul personel pada saat senggang, kantin, warung dan lain-lain);
28 5. 6.
memberikan penjelasan pentingnya menjaga kerahasiaan dinas; dan melaporkan apabila ditemukan kejanggalan maupun kejadian yang menonjol. Pasal 67
Pelaksanaan kegiatan operasi Kepolisian sesuai kebijakan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mengikuti rapat pelaksanaan operasi; b. membuat rencana operasi; c. mendistribusikan surat perintah; d. memberikan APP dan cara bertindak terhadap anggota yang terlibat operasi; e. melaksanakan kegiatan operasi sesuai sasaran dan target operasi; f. mencatat hasil operasi dan anggota yang terjaring operasi; g. membuat analisis dan evaluasi pelaksanaan dan hasil operasi; h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggota yang terlibat dalam operasi; dan i. melaporkan kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri. Pasal 68 Penyelenggarakan administrasi operasional pengamanan, penegakan disiplin dan pemeliharaan tata tertib di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menyelenggarakan adminitrasi pengamanan dan protokoler; b. menyelenggarakan administrasi dan menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan, penegakan disiplin, dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan Polri secara terpusat; c. melaporkan seluruh kegiatan dan hasil analisis serta evaluasi kepada Kapusprov Polri dan Kadivpropam Polri; dan d. melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi surat masuk dan surat keluar yang dikonsep Kaden A. BAB VII DEN B Pasal 69 (1)
Den B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan unsur pelaksana operasional yang berkedudukan di bawah Pusprov.
(2)
Den B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Detasemen B (Kaden B) yang bertanggungjawab kepada Kapusprov.
(3)
Kaden B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh: a. Kepala Unit Penyidikan I (Kanit Idik I); b. Kepala Unit Penyidikan II (Kanit Idik II); dan c. Kepala Unit Penyidikan III (Kanit Idik III).
29 Pasal 70 Den B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 bertugas: a. menyelenggarakan perencanaan kegiatan proses penyelesaian pelanggaran disiplin; b. membuat Laporan Polisi model A dan atau menerima Laporan Polisi; c. membuat anatomi kasus; d. membuat rencana pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pengajuan anggaran; e. membuat Surat Perintah Penyelidikan dan Pemeriksaan; f. melaksanakan Gelar Perkara; g. membuat Surat Panggilan terhadap Saksi; h. melakukan pemeriksaan saksi untuk dituangkan dalam BAP; i. membuat Surat Panggilan Terperiksa; j. melakukan pemeriksaan terperiksa untuk dituangkan dalam BAP; k. membuat SP2HP; l. membuat Laporan Hasil pelaksanaan Pemeriksaan apabila melakukan pemeriksaan di kewilayahan; m. membuat Resume; n. menghentikan pemeriksaan apabila tidak cukup bukti; o. melakukan pemberkasan; p. mengirimkan berkas DP3D ke Ankum; q. membuat tuntutan sidang disiplin apabila diminta Ankum; dan r. menyelenggarakan. Pasal 71 Penyelenggaraan perencanaan kegiatan proses penyelesaian pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mempelajari objek pelanggaran disiplin; b. membuat rencana pemeriksaan; dan c. melaksanakan gelar perkara. Pasal 72 Pembuatan Laporan Polisi model A dan atau menerima Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mempelajari objek pelanggaran disiplin; b. menyimpulkan laporan/pengaduan; c. membuat laporan Polisi; dan d. melaporkan kepada Kaden B dan Kapusprov Polri. Pasal 73 Pembuatan Anatomi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mengurai kasus pelanggaran disiplin; b. menentukan saksi dan terperiksa; dan c. menentukan pasal yang disangkakan serta wujud perbuatan.
30 Pasal 74 Pembuatan rencana pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mempelajari objek pelanggaran disiplin; b. membuat rencana pemeriksaan pelanggaran disiplin; c. melaksanakan gelar perkara; dan d. mengajukan anggaran pemeriksaan. Pasal 75 Pembuatan Surat Perintah Penyelidikan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. membuat rencana pemeriksaan pelanggaran disiplin; b. mengajukan dasar-dasar pemeriksaan yang meliputi Laporan Polisi, disposisi pimpinan/Ankum, dan pemeriksaan terhadap pelapor; c. mengajukan surat perintah dan nama pemeriksa; dan d. memeriksa Pelapor. Pasal 76 Pelaksanaan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. memerintahkan pemeriksa untuk paparan/gelar atas perkara pelanggaran disiplin yang sedang ditangani; b. mengundang peserta gelar; c. memaparkan keterangan yang diperoleh dan langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan; d. memerintahkan notulen mencatat kesimpulan gelar; dan e. mencatat rekomendasi gelar. Pasal 77 Pembuatan Surat Panggilan terhadap Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melampirkan Laporan Polisi dan surat perintah pemeriksaan; b. mengajukan konsep untuk ditandatangani oleh Kaden B atau Kapusprov Polri; dan c. mendistribusikan surat kepada yang berhak menerima. Pasal 78 Pemeriksaan saksi untuk dituangkan dalam BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h pembuatan Surat Panggilan Terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menanyakan maksud kehadiran; b. menanyakan dasar pemanggilan; dan c. menyampaikan dan menjelaskan maksud/ ujuan pemeriksaan.
31 Pasal 79 Pemeriksaan terperiksa untuk dituangkan dalam BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menanyakan identitas, kondisi dan maksud dan tujuan pemeriksaan terhadap terperiksa; b. mempedomani pengungkapan pelanggaran disiplin: SIAPAKAH-DIMANAKAH DENGAN APAKAH – MENGAPA - BAGAIMANA-BILAMANA-KAPAN; dan c. menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk berita acara. Pasal 80 Pembuatan SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. menyimpulkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan; b. menyampaikan hasil penanganan yang telah dan akan dilaksanakan; c. menyampaikan hasil keterangan; dan d. meminta saran/masukan terhadap pelapor. Pasal 81 Pembuatan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan apabila melakukan pemeriksaan di kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf l dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melakukan gelar perkara; dan b. membuat laporan. Pasal 82 Pembuatan Resume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf m dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. dasar pemeriksaan; b. Laporan Polisi; c. perkara dan pasal yang disangkakan; d. fakta-fakta (pemanggilan, pemeriksaan saksi/terperiksa, barang bukti); e. pembahasan; f. kesimpulan keterangan para saksi dan terperiksa; g. pendapat (wujud perbuatan dan pasal yang dilanggar berdasarkan keterangan para saksi dan terperiksa); dan h. penutup. Pasal 83 Penghentian pemeriksaan apabila tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf n dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. melaksanakn gelar perkara; dan b. mengajukan surat perintah penghentian pemeriksaan kepada Kapusprov Polri.
32 Pasal 84 Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf o dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mengkompulir hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terperiksa serta alat bukti yang ada untuk dilakukan pemberkasan; b. menyusun berkas perkara pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam bentuk DP3D; c. melakukan penjilidan. d. melakukan penyegelan; e. membuat surat pengantar pengiriman DP3D ke Ankum; dan f. mengirim berkas DP3D kepada Ankum dengan tembusan Kadivpropam Polri dan Satker terkait. Pasal 85 Pengiriman berkas DP3D ke Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf p dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. membuat surat pengantar; b. memonitor pengiriman DP3D; dan c. mengecek kapan diterimanya DP3D oleh Ankum. Pasal 86 Pembuatan tuntutan sidang disiplin apabila diminta Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf q dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mempelajari DP3D; b. membuat persangkaan dan penuntutan; c. mengajukan pertanyaan pada saat sidang disiplin; d. mengajukan saran penjatuhan hukuman disiplin; dan e. mencatat penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 87 Penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf r dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. mendata surat masuk dan perkara pelanggaran disiplin yang diterima dan ditangani oleh Den B; b. menelaah dan melaksanakan disposisi pimpinan; dan c. melakukan analisis dan evaluasi setiap bulan, triwulan, semester maupun tahunan; d. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kapusprov; dan e. melakukan pengarsipan dan penataan surat.
33 BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 88 (1)
Kapusprov Polri wajib melakukan dan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pusprov.
(2)
Sespusprov, Kabid, Kaden, Kasubbag, dan Kataud wajib: a. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan; b. mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya; c. mengarahkan perencanaan bidang tugasnya dan mengawasi pelaksanaannya; dan d. menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pimpinan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 89
Peraturan ini berlaku untuk pengemban fungsi Provos di tingkat pusat. Pasal 90 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
2010
KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI,
Drs. BUDI GUNAWAN, S.H., M.Si., Ph.D. INSPEKTUR JENDERAL POLISI
34 MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP) TENTANG PATROLI PROVOS POLRI 1.
2.
PENDAHULUAN. a.
Bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tidak memandang apakah itu tempat-tempat umum/public, di pemukiman, bahkan di kantor / instansi pemerintah, sepanjang niat dari si pelaku dapat bertemu dengan kesempatan yang memungkinkan si pelaku untuk melaksanakan niatnya maka munculah sebuah kejahatan / gangguan keamanan .
b.
Polri sebagai institusi pemerintah tidak terlepas dari ancaman kejahatan baik yang ditimbulkan dari dalam/intern maupun dari luar/ekstern institusi, mengingat tugas-tugas Polri dalam rangka penegakan hukum banyak berhubungan dengan para pelaku kejahatan, dan tidak menutup kemungkinan ada rasa dendam para pelaku kejahatan itu terhadap institusi Polri.
c.
Salah satu upaya untuk mengeliminir berbagai potensi munculnya ancaman kejahatan (bertemunya niat dan kesempatan) di lingkungan Polri adalah dengan melaksanakan kegiatan patroli secara intensif dengan memperhatikan pengamanan perimeter pada setiap zone pengamanan.
d.
Provos Polri sebagai unsur pembantu pimpinan yang bertugas melakukan pengamanan terbuka baik pengamanan fisik/mako maupun kegiatan fungsi kepolisian perlu mempunyai standar operasi prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas patroli agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.
DASAR. a.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b.
Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 97 / XII/ 2003 tanggal 31 Desember 2003, tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol: Kep / 53 X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Divpropam Polri serta Baintelkam Polri.
c.
Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep / 249 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli. d. Surat .....
35
d.
3.
Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep / 256 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Pengamanan Objek Vital.
RUANG LINGKUP. Ruang lingkup Standar Operasi Prosedur patroli Provos ini meliputi prosedur pelaksanaan patroli pada mako Polri dan kediaman pejabat Polri / VIP berdasarkan pengamanan perimeter sasaran patroli.
4.
PENGERTIAN. a.
Standar Operasional Prosedur adalah standar prosedur yang harus dipedomani dan dilakukan oleh seorang petugas dalam menjalankan pekerjaannya, agar pekerjaan yang dilakukan mencapai tujuan yang diharapkan.
b.
Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota Provos Polri yang bertujuan mencegah terjadinya suatu tindak kriminal atau gangguan keamanan di lingkungan mako Polri atau kediaman pejabat Polri.
c.
Patroli jalan kaki adalah kegiatan patroli yang dilksanakan dengan cara berjalan kaki.
d.
Patroli bermotor adalah patroli yang dilaksanakan dengan cara menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
e.
Free zone area / daerah bebas adalah area di sekitar mako Polri (di luar pagar) yang masih menjadi wilayah publik antara lain jalan raya sekeliling mako Polri, tempat parkir dan pedagang kaki lima serta lalu lalang pejala kaki.
f.
Controlled zone area adalah area halaman mako Polri yang masih menjadi wilayah publik terbatas namun untuk memasukinya harus melewati pemeriksaan dan persyaratan terlebih dahulu.
g.
Limited zone area adalah wilayah didalam gedung / kantor dimana yang bisa masuk adalah orang-orang tertentu yang terkait dengan tempat kerjanya atau masyarakat yang berkepentingan dengan pelayanan kepolisian.
h. Restricted .....
36
h.
5.
Restricted zone area adalah wilayah terlarang bagi orang siapa saja kecuali yang berwenang memasuki.
PELAKSANAAN. a.
Bentuk kegiatan: Bentuk kegiatan Patroli Provos adalah patroli jalan kaki, patroli bersepeda dan berkendaraan R2/R4.
b.
Petugas: Patroli dilaksanakan oleh Unit Provos Polri dengan berseragam lengkap.
c.
Kualifikasi petugas patroli : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
d.
Komunikasi sosial; Tindakan pertama di tempat kejadian perkara; Pengumpulan bahan keterangan; Tindakan represif terbatas (awal); Teknik pemeriksaan fisik; Teknik pengamatan; Teknik patroli.
Prinsip: Petugas patroli harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
e.
Kecermatan; Kewaspadaan; Koordinatif; dan Pencegahan.
Tujuan:
:
1)
Menunjukkan kesiap siagaan dalam pengamanan Mako dan kediaman pejabat Polri / VIP;
2)
Pencegahan bertemunya berbagai hazard);
niat
dan
kesempatan
(timbulnya
3) Memberikan .....
37
f.
g.
3)
Memberikan rasa aman, dan perlindungan dari berbagai ancaman kejahatan di lingkungan mako Polri dan kediaman pejabat Polri; dan
4)
Meningkatkan profesionalisme melaksanakan tugas patroli.
Sasaran wilayah patroli
anggota
Provos
dalam
:
1)
Free Zone Area yaitu Area lingkungan sekitar mako (diluar pagar) dalam radius 3 – 5 meter dari pagar mako, atau disebut juga public area.(jalan raya, perparkiran kendaraan bermotor, pedagang kaki lima, trotoar tempat lalu lalang masyarakat).
2)
Controlled Zone Area yaitu Area publik didalam pagar Mako namun untuk dapat masuk kedalamnya harus melalui pemeriksaan petugas (halaman mako, tempat parkir).
3)
Limited Zone Area yaitu area didalam gedung / mako Polri dimana yang bisa masuk adalah orang-orang terbatas berdasarkan kepentingan .
4)
Restricted Zone Area yaitu area / ruangan yang terlarang bagi semua orang, kecuali atas persetujuan dari yang berwenang atas ruangan itu.
Sasaran ancaman patroli : 1)
Faktor Korelatif Kriminogen ; Pedagang kaki lima, Perparkiran umum dan anggota , Sentra Pelayanan Polri, Ruang Tahanan, Pintu-pintu masuk ke Mako/gedung Polri, Sentral aliran listrik.
2)
Police Hazard ; Kumpulan masyarakat yang memerlukan pelayanan Polisi, Kelengahan petugas penjaga pintu masuk, Lemahnya sistem pengamanan pintu-pintu masuk mako / gedung kantor Polisi,
3)
Ancaman Faktual ; bencana kebakaran, sabotase, pencurian, pengrusakan, dan kejahatan lainnya termasuk ancaman bom.
h. Pelaksanaan .....
38
h.
Pelaksanaan: 1)
2)
Tahap persiapan. a)
Membuat surat perintah patroli;
b)
Menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa (Senpi, borgol, pentungan, lampu senter, kendaraan patroli bila patroli berkendaraan, alat tulis);
c)
Mengecek kerapian dan sikap tampang;
d)
Pemberian arahan / APP berkaitan dengan rute patroli, cara bertindak dan hal-hal yang perlu diperhatikan;
e)
Mengetahui nomor-nomor telpon penting yang perlu segera dihubungi bila mengetahui keadaan darurat/emergency ( Pemadam kebakaran, PLN, Denma Mabes, Ksatuan kewilayahan terdekat); dan
f)
Mengetahui letak / posisi alat penyelamatan darurat ( tangga darurat, tabung pemadam, saklar listrik, hidrant dll).
Tahap pelaksanaan patroli. a)
Patroli Mako / kantor polisi. (1)
Sasaran Free zone area. (a)
Petugas patroli dapat melaksanakan jenis patroli yang dipilih (jalan kaki, bersepeda atau bermotor).
(b)
Petugas patroli minimal 2 orang, bersama menjelajahi menuju kearah free zone area atau mengelilingi area diluar pagar mako yang menjadi sasaran patrolinya.
(c)
Petugas berjalan dengan tingkat pengamatan yang tinggi dan jeli untuk melihat hal-hal yang mencurigakan.
(d) Memberikan .....
39
(2)
(d)
Memberikan teguran atau arahan kepada masyarakat bila ditemukan parkir tidak tertib atau aktifitas lain yang berada didekat pagar mako dan dipandang dapat mengganggu ketertiban keamanan.
(e)
Melarang pedagang kaki lima yang menggelar dagangan dekat atau menempel dengan pagar mako.
(f)
Sesekali petugas dapat berkomunikasi dengan masyarakat disekitar mako untuk mencari informasi atau menanyakan hal-hal yang ada saat itu terkait dengan keamanan.
(g)
Sesekali berhenti untuk beberapa saat di tempat tertentu yang diangap rawan ( terutama malam hari) untuk memastikan aman dari adanya ancaman.
(h)
Petugas singgah pada pos-pos penjagaan pintu masuk mako, dan berkoordinasi dengan petugas jaga untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan.
(i)
Petugas mencatat informasi yang diperoleh selama patroli baik yang diterima dari masyarakat atau yang ditemukannya sendiri.
(j)
Segera mengambil tindakan pertama bila menemukan hal-hal yang mencurigakan dan melaporkan kepada atasan untuk meminta bantuan.
(k)
Petugas kembali dari patroli dan menginformasikan hasil patrolinya kepada petugas patroli berikutnya.
Sasaran Controlled zone area. (a)
Patroli pada controlled zone area dilakukan dengan cara berjalan kaki atau bersepeda, dengan jumlah minimal 2 anggota.
(b) Petugas .....
40
(b)
Petugas patroli menelusuri setiap halaman / jalan/ lorong di sekitar gedung mako Polri terutama yang diperkirakan berpotensi menjadi sumber kerawanan ( tempat parkir, area dilokasi berbahaya Pompa bensin, gardu diesel listrik, gudang senjata ).
(c)
Mengamati dan mengawasi hal-hal yang mencurigakan dan mengambil tindakan pencegahan bila diperlukan.
(d)
Mendatangi kerumunan orang pada tempattempat pelayanan polri, atau fasilitas umum lainnya (kantin, tempat istirahat sopir, mesjid).
(e)
Melakukan tindakan penertiban bila menemukan indikasi ketidak tertiban atau menimbulkan gangguan / kerawanan.
(f)
Petugas mengontrol pintu-pintu masuk (gerbang) Mako dan mengingatkan petugas jaga markas untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan keluar masuknya masyarakat . Pada malam hari memastikan pintu-pintu masuk mako sudah terkunci dengan baik, kecuali pintu gerbang utama mako.
(g)
Mencatat temuan-temuan dilaporkan kepada atasan.
(h).
Petugas melakukan komunikasi dan menanyakan kepentingan orang-orang yang dicurigai yang berada dilingkungan mako, dan bila perlu memeriksa barang bawaannya dan mengamankan jika patut diduga sebagai orang yang tidak berkepentingan.
(i)
Petugas memeriksa sistem pengamanan pintu-pintu pagar masuk gedung mako dalam kondisi baik atau tidak.
patroli
untuk
(j) Pada .....
41
(j)
(3)
Pada malam hari patroli pada tempat-tempat yang gelap (kurang penerangan) perlu lebih mendapat perhatian.
Sasaran Limited zone area. (a)
Patroli dilaksanakan dengan menggunakan metode berjalan jalan kaki, minimal 2 orang berjalan bersama-sama.
(b)
Petugas patroli berjalan menelusuri loronglorong didalam gedung / perkantoran mako Polri.
(c)
Petugas patroli memeriksa tempat-tempat yang rawan dimanfaatkan tempat sabotase ( pot bunga, tempat sampah, panel-panel listrik termasuk ruang kosong dibawah tangga).
(d)
Petugas patroli wajib mengingatkan para penghuni ruangan untuk mencabut / mematikan alat-alat elektronik, alat masak dan sebagainya sebelum pulang kantor untuk mencegah kebakaran.
(e)
Mengambil tindakan pertama bila menemukan kerawanan yang menimbulkan ketidak tertiban atau gangguan. Melarang dan memerintahkan keluar orangorang/ masyarakat yang tidak mempunyai tanda pengenal masuk berkeliaran didalam gedung/kantor polisi, termasuk pedagangpedagang yang menjual dagangan secara terselubung.
(f)
(g)
Mendata dan mengawasi petugas kebersihan bila bekerja pada malam hari.
(h)
Petugas patroli mengontrol sistem keamanan pintu-pintu masuk gedung Polri, dan mengingatkan petugas jaga/piket agar melarang orang-orang yang tidak berkepentingan masuk kedalam gedung.
(i) Pada .....
42
(4)
(i)
Pada malam hari petugas patroli wajib memeriksa pintu-pintu ruangan sudah terkunci atau belum.
(j)
Mencatat temuan-temuan yang didapatkan selama patroli
(k)
Segera melaporkan kepada menemukan keadaan yang perhatian pimpinan
atasan jika memerlukan
Sasaran Restricted zone area. (a)
Patroli dilakukan dengan metode berjalan kaki, oleh minimal 2 orang petugas.
(b)
Patroli melakukan pengawasan dengan sasaran kantor / ruangan penting (ruang pimpinan, ruang sandi, ruang gudang senjata, ruang tahanan, ruang keuangan/ brankas, ruang operator sistem jaringan komputer, ruang arsip).
(c)
Petugas patroli melarang atau mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan yang akan memasuki ruang tersebut huruf b.
(d)
Petugas patroli melakukan pengawasan dan pemeriksaan tempat-tempat yang rawan sabotase (tempat sampah, pot bunga, pojokan dibawah tangga, kotak sampah ).
(e)
Pada malam hari petugas patroli wajib memeriksa dengan teliti dan memastikan bahwa ruangan-ruangan tersebut telah terkunci dengan baik.
(f)
Mencatat semua hasil patroli, terutama bila menemukan hal-hal menonjol.
(g)
Melaporkan segera kepada atasan apabila menemukan hal-hal yang penting untuk segera ditindak lanjuti.
Patroli .....
43
b)
Patroli kediaman / rumah tempat tinggal VIP pejabat Polri. (1)
Patroli ditujukan kepada rumah tempat tinggal pejabat Polri / VIP dengan metode gabungan yaitu dengan patroli berkendaraan roda 4/ roda 2 dan dilanjutkan patroli berjalan kaki.
(2)
Petugas patroli minimal 2 orang petugas, secara bergantian.
(3)
Petugas patroli menuju ke kediaman pejabat Polri melalui jalan terdekat, sambil melakukan pengamatan di sekelilingnya.
(4)
Petugas patroli melakukan pengawasan dan pemeriksaan lingkungan tempat tinggal pejabat Polri / VIP.
(5)
Petugas patroli berkoordinasi dengan petugas piket jaga kediaman / ajudan untuk mengingatkan pengamanan terhadap kerawanan yang mungkin timbul.
(6)
Kedatangan Petugas patroli tidak boleh menimbulkan kegaduhan di sekitar tempat tinggal pejabat/VIP apalagi dapat mengganggu masyarakat sekitarnya.
(7)
Petugas patroli dengan berjalan kaki mengitari rumah pejabat dan memeriksa tempat-tempat yang dianggap rawan untuk sabotase, terutama malam hari.
(8)
Petugas melakukan teguran dan tindakan disiplin bila menemukan adanya pelanggaran disiplin petugas piket jaga kediaman pejabat Polri/ VIP.
(9)
Petugas patroli dapat menulis / mencatat pada buku mutasi petugas piket jaga kediaman pejabat / VIP tentang situasi terakhir saat dilakukan patroli, serta atensi yang perlu dilakukan oleh petugas piket saat itu.
10)
Petugas patroli mencatat temuan-temuan yang didapatkan saat patroli dan melaporkan kepada atasan.
Hal-hal .....
44
c)
2)
Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan oleh petugas patroli selama melaksanakan patroli : (1)
Petugas patroli selalu berpenampilan bersih, rapi dan simpatik.
(2)
Bersikap tegas tetapi sopan.
(3)
Tetap memperhatikan keselamat dan keamanan pribadi.
(4)
Disiplin dalam menggunakan senjata api yang dipercayakannya.
(5)
Bersemangat dan berdedikasi tinggi menjalankan tugas patroli.
(6)
Sensitif terhadap kerawanan yang ada disekitar objek patroli.
(7)
Membudayakan pembuatan laporan hasil patroli.
Tahap pengakhiran. a)
Setelah kembali dari patroli petugas wajib memeriksa kembali perlengkapan yang dibawa.
b)
Petugas yang kembali dari patroli mengisi buku mutasi hasil pelaksanaan patroli dan membuat laporan hasil patroli.
c)
Memberikan masukan informasi kepada petugas patroli yang akan bertugas kelanjutan hal-hal yang perlu mendapat pengawasan dari hasil patroli sebelumnya.
d)
Melaporkan kepada atasan tentang hasil patrolinya.
6. KETENTUAN .....
45
6.
KETENTUAN LAIN.
a.
Pelaksanaan patroli didukung dengan administrasi dan logistik Kesatuan.
b.
Dukungan anggaran untuk patroli menggunakan DIPA satker tahun berjalan, sesuai mata anggaran yang ada dan dipertanggung jawabkan secara transparan.
c.
Urut-urutan tindakan patroli disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat itu dilapangan.
d.
Koordinasi dengan satker lain secara intensif terus menerus dilakukan guna kecepatan dan keterpaduan dalam penanggulangan gangguan bila terjadi keadaan darurat.
Ditetapkan di : Pada tanggal :
Jakarta Mei
2010
KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
Drs. BUDI GUNAWAN S.H., M.Si,Ph.D. INSPEKTUR JENDERAL POLISI
PUSAT PROVOS Bentuk Layanan Patroli Provos
Pihak Yang Dilayani Eksternal Internal Personil/Pejabat Polri
Proses Layanan 1. Persiapan a. Membuat surat perintah patroli; b. Menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa (Senpi, borgol, pentungan, lampu senter, kendaraan patroli bila patroli berkendaraan, alat tulis); c. Mengecek kerapian dan sikap tampang; d. Pemberian arahan / APP berkaitan dengan rute patroli, cara bertindak dan hal-hal yang perlu diperhatikan; e. Mengetahui nomornomor telpon penting yang perlu segera dihubungi bila mengetahui keadaan darurat/emergency ( Pemadam kebakaran, PLN, Denma Mabes, Ksatuan kewilayahan terdekat); dan f. Mengetahui letak / posisi alat penyelamatan darurat ( tangga darurat, tabung pemadam, saklar listrik, hidrant dll) 2. Pelaksanaan a. Patroli Mako/Kantor Polisi - Free zone area
Standar Tingkat Layanan Waktu Hasil Disesuaikan Patroli Provos mampu dengan menjangkau sebanyak kebutuhan mungkin titik-titik patroli patroli yang ditugaskan
Penanggung Jawab Kapusprov
47
3.
Memberikan saran dan petunjuk/arahan atas permasalahan yang dihadapi kewilayahan terkait tugas fungsi Provos
Personil Polri
1.
2.
3.
Membuat analisis dan evaluasi (anev) secara periodik
Personil Polri
c.
- Controlled zone area - Limited zone area - Restricted zone area b. Patroli kediaman/rumah tinggal VIP pejabat Polri Pengakhiran a. Memeriksa kembali perlengkapan yang dibawa. b. Mengisi buku mutasi hasil pelaksanaan patroli dan membuat laporan hasil patroli. c. Memberikan masukan informasi kepada petugas patroli yang akan bertugas kelanjutan hal-hal yang perlu mendapat pengawasan dari hasil patroli sebelumnya. d. Melaporkan kepada atasan tentang hasil patrolinya. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi provos; Menghimpun permasalahan terkait tugas fungsi provos dari kewilayahan; dan Memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dengan meminta persetujuan kapusprov polri dan kadivpropam polri secara lisan maupun tertulis. Menghimpun data, permasalahan, dan hasil anev tugas fungsi provos
Berkala dalam kurun waktu tertentu
Terciptanya perencanaan dan binaan dukungan teknis yang baik
Subbagrenbinnis
Berkala dalam kurun waktu
Dokumen anev dapat dihasilkan secara periodik
Subbagrenbinnis
48 (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) sebagai bahan kebijaksanaan pimpinan, terkait data pelanggaran tata tertib, disiplin, dan hukum/pidana Menghimpun dan membuat anev laporan seluruh kegiatan dan hasil kegiatan Pusprov
Personil Polri
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman disiplin
Personil Polri
Melaksanakan pemeliharaan disiplin
Personil Polri
dari kewilayahan d. Meminta persetujuan kapusprov polri dan kadivpropam polri atas kegiatan
tertentu
d. Menghimpun seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pusprov untuk dilakukan pendataan; e. Melaporkan hasil penghimpunan kepada kapusprov polri; dan f. Melakukan anev setiap triwulan, semester, dan tahunan mengenai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan serta dukungan anggaran yang telah dan akan digunakan. 1. Berkoordinasi dengan Ankum atas pelaksanaan hukuman disiplin; 2. Menginventarisir hukuman disiplin; dan 3. Mencatat hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap terhukum dalam buku register. 1. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pengamanan terbuka terhadap personel, kegiatan personel dan materiil serta bahan keterangan;
Berkala dalam kurun waktu tertentu
Dokumen anev keseluruhan dihasilkan
Subbagrenbinnis
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Terciptanya pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin dengan baik
Kabidgakkum
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Terpeliharanya personil
Kabidbinplin
disiplin
49 2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan disiplin sesuai surat perintah; dan 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan dengan bid, den, subbag dan taud secara rutin atau insidentil. Menegakan tata tertib dan disiplin
Personil Polri
1. Kepala/wakil kepala operasi mengumpulkan anggota yang terlibat operasi setelah pelaksanaan kegiatan; 2. Mengecek anggota yang terlibat dalam opsgaktibplin; 3. Membuat laporan pelaksanaan tugas; 4. Menyerahkan pelanggaran yang ditemui dalam opsgaktibplin kepada ankum; 5. Mencatat anggota yang terjaring dalam ospgaktibplin dan dibuatkan nota dinas ke kapusprov polri untuk mendapatkan petunjuk 6. Mengirimkan nama-nama anggota yang terjaring mendapatkan hukuman disiplin melalui surat telegram; 7. Menyelenggarakan administrasi opsgaktibplin hasil penindakan;
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Terlaksananya tata tertib dan disiplin
Kabidbinplin
50 8. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan penegakan dan penertiban disiplin pada tingkat satuan provos kewilayahan yang bersifat terpusat; dan 9. Melaporkan pelaksanaan tugas serta hasil analisis dan evaluasi kepada kapusprov polri dan kadivpropam polri.
Menyelenggarakan perencanaan kegiatan proses penyelesaian pelanggaran disiplin
Personil Polri
1. Mempelajari objek pelanggaran disiplin; 2. Membuat rencana pemeriksaan; dan 3. Melaksanakan gelar perkara.
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Terdapatnya perencanaan kegiatan dengan baik
Kaden B
Membuat laporan polisi model a dan atau menerima laporan polisi
Personil Polri
1. Mempelajari objek pelanggaran disiplin; 2. Menyimpulkan laporan/pengaduan; 3. Membuat laporan polisi; dan 4. Melaporkan kepada kaden b dan kapusprov polri.
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Terdapatnya laporan polisi
Kaden B
Melakukan pemeriksaan terperiksa dituangkan bap
Personil Polri
1. menanyakan identitas, kondisi dan maksud dan tujuan pemeriksaan terhadap terperiksa; 2. mempedomani pengungkapan pelanggaran disiplin: SIAPAKAH-DIMANAKAH DENGAN APAKAH –
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Terlaksananya pemeriksaan dengan baik
Kaden B
untuk dalam
51 MENGAPA - BAGAIMANABILAMANA-KAPAN; dan 3. menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk berita acara. Membuat SP2HP
Personil Polri
1. Menyimpulkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan; 2. Menyampaikan hasil penanganan yang telah dan akan dilaksanakan; 3. Menyampaikan hasil keterangan; dan 4. Meminta saran/masukan terhadap pelapor.
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Tersusunnya SP2HP
Kaden B
Membuat laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan apabila melakukan pemeriksaan di kewilayahan Menghentikan pemeriksaan apabila tidak cukup bukti
Personil Polri
1. Melakukan gelar perkara; 2. Membuat laporan.
Terdapatnya laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan
Kaden B
Personil Polri
1. Melaksanakan gelar perkara; dan 2. Mengajukan surat perintah penghentian pemeriksaan kepada kapusprov polri.
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
Penghentian pemeriksaan
Kaden B
Membuat sidang apabila ankum
Personil Polri
1. Mempelajari DP3D; 2. Membuat persangkaan dan penuntutan; 3. Mengajukan pertanyaan pada saat sidang disiplin; 4. Mengajukan saran penjatuhan hukuman disiplin; dan 5. Mencatat penjatuhan hukuman disiplin.
Tersedianya dokumen tuntutan sidang disiplin
Kaden B
tuntutan disiplin diminta
Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
